PERDEBATAN dalam proses revisi Rancang-an Undang-Undang (RUU) 22/2007 ten-

tang Penyelenggara Pemilu antarfraksi di DPR mulai men-cair. Meski belum fi nal, lima partai koalisi sepakat bahwa penyelenggara pemilu tidak boleh diisi anggota partai poli-tik aktif. Persoalan kemudian bergulir pada defi nisi berapa lama seorang kader parpol terpilih lepas dari keanggotaan partainya untuk bisa dinyata-

kan netral.“Kami satu ide dengan Partai

Demokrat dan Partai Amanat Nasional bahwa penyelenggara pemilu ini bukan parpol. Tapi, tinggal apakah perlu seseorang lepas dari kepartaian lima ta-hun atau satu hari sebelumnya, yang jelas saat dia terpilih, dia harus mengundurkan diri,” kata Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuzy kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan praktik sese-orang yang juga kader parpol melamar untuk jabatan publik kemudian mengundurkan diri bukanlah hal yang asing. Ia

menyebut beberapa contoh seperti seleksi hakim Mahka-mah Konstitusi dan pimpinan Badan Pengatur Hilir Migas. Hal itu, menurut dia, sebagai konsekuensi dari jabatan poli-tik yang tidak bisa dikecualikan hanya dengan jarak waktu.

“Siapa yang bisa menjamin jika dia mundur satu hari sebe-lum terpilih atau lima tahun sebelum terpilih, mengubah militansinya terhadap parpol asal dia berada? Mekanisme pemberhentian jarang dilaksa-nakan pada anggota yang sudah lama tidak menjabat peng urus kecuali dia pindah ke parpol lain atau menduduki jabatan publik,” sahutnya.

Romi menilai sikap melunak Demokrat sudah mulai terlihat saat rapat Sekretariat Bersama Partai Koalisi yang digelar

Senin (8/11) malam. Pembahasan rancangan re-

visi UU Penyelenggara Pemi-lu tersendat di panitia kerja Komisi II DPR karena belum ada kesepakatan pada klausul tentang syarat nonpartisan bagi calon anggota Komisi Pemilih-an Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu. Tujuh dari sembilan fraksi di DPR meng-inginkan keterlibatan unsur partai politik dalam lembaga penyelenggara pemilu. Dua fraksi, yakni Partai Demokrat dan PAN, menginginkan lem-baga penyelenggara pemilu bebas dari unsur partai.

Ada akses

Fraksi PKS bersikeras bahwa parpol tetap diperbolehkan mengakses penyelenggaraan pemilu dengan menempatkan

salah satu kader mereka di KPU. Sekjen DPP PKS Anis Matta menyatakan dari tiga pemilu yang digelar setelah re-formasi 1998, ia menilai Pemilu 1999 merupakan pemilu yang paling rendah tingkat kecurang-annya. Padahal, saat itu parpol memiliki akses besar.

Ia juga menilai isu netralitas dengan sendirinya gugur se-telah dua kejadian masuknya anggota KPU ke dalam parpol, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati.

Menurut Ketua Badan Legis-lasi DPR Ignatius Mulyono, Demokrat menginginkan Pemi-lu 2014 dilaksanakan KPU yang independen dan tidak terkontaminasi unsur parpol. (Ant/P-3)

dinny@mediaindonesia.com

PERINGATAN SEMANGGI 1:

Ratusan mahasiswa berdemonstrasi

di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, kemarin. Mereka menuntut

kejaksaan mengusut tuntas pelanggaran

HAM peristiwa Semanggi 1

pada 1998 yang menewaskan

beberapa mahasiswa. MI/GINO F HADI

Nonpartisan tidak Dijamin Netral

Dinny Mutiah

Lobi partai koalisi di sekber cairkan perbedaan posisi dalam pembahasan RUU Penyelenggara Pemilu.

Politik & HAM | 3SABTU, 13 NOVEMBER 2010 | MEDIA INDONESIA

Meninggal dalam Status Tersangka

SALAH satu tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom pada 2004, Jeffrey Tongas Lumban Batu, 44, meninggal dunia di Jakarta, kemarin. “Meninggal siang tadi di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Jatinegara,” ujar kuasa hukum Jeffrey, Peter Salestinus.

Menurut Peter, tersangka dari Fraksi PDIP itu meninggal dunia karena penyakit jantung. Jeffrey terakhir kali diperiksa pada 3 November lalu oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Setelah dia pulang dari KPK, ia mulai merasa sakit, ke-ringat dingin. Setelah itu, dia meninggal,” paparnya.

Anggota Komisi III DPR dari F-PDIP Trimedya Panjaitan men-jelaskan, Jeffrey menghembuskan napas pada pukul 12.40 WIB setelah satu pekan dirawat. Saat ini jenazah Jeffrey disemayamkan di rumah duka RS Cikini. Sang istri, Rina, tampak sedih dan tak henti menangis. Pihak keluarga enggan memberikan komentar apa pun kepada wartawan. (CC/Rin/P-4)

Pengadilan Militer Jadi Tameng

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) me-nyayangkan rendahnya vonis 5 dan 7 bulan yang diberikan kepada oknum TNI penganiaya warga di Papua. Vonis yang dijatuhkan Pengadilan Militer III-19 Jayapura terhadap empat oknum TNI itu belum memberikan rasa keadilan.

Kepada Media Indonesia, Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menuding pengadilan militer itu sebagai tameng untuk melin-dungi para pelaku. “Kami menyayangkan putusan ini,” keluh Ifdhal, di Jakarta, kemarin.

Hal yang sama dikemukakan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar. “Bukan sekadar jumlah vonis. Ini soal proses yang tidak adil, dan tidak melibatkan korban, bahkan dipaksakan,” imbuh Haris. Ia meragu-kan bagaimana mungkin sebuah kasus pelanggaran berat HAM hanya diperiksa dalam kisaran waktu tujuh hari. (*/P-4)

Draf KKR Diserahkan ke Setneg

RANCANGAN pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) sudah matang dan diajukan ke Sekretariat Negara (Setneg). Direktur Diseminasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM Jusuf Hadi, dalam lokakarya wartawan di Bogor, Jawa Barat, kemarin, menyatakan ada dua opsi yang dipertimbangkan untuk penyelesaian masalah HAM di Indonesia yakni pembentukan KKR atau ratifi kasi konvensi internasional.

“Konvensi orang hilang tidak terlalu banyak yang meratifi kasi. Hanya 22 negara di dunia, kebanyakan di Amerika Selatan. Di Asia hanya Jepang,” jelasnya.

Ia berpendapat, pembentukan KKR lebih cocok di Indonesia. Pasalnya, ratifi kasi konvensi internasional disertai dengan standar yang harus diikuti belum tentu sesuai dengan kondisi nasional. Nantinya, KKR diharapkan tidak hanya menjadi tempat untuk meminta maaf. (Ide/P-4)

DINAMIKA