Minggu 6 - PPh 21 Pegawai Tetap

PPh Pasal 21/26PERATURAN MENKEUNOMOR 250/PMK.03/2008NOMOR 252/PMK.03/2008NOMOR 254/PMK.03/2008PERATURAN DIRJENNOMOR PER-31/PJ/2009Minggu Ke-6

WAJIB PAJAKPenjualPemegang SahamPemilik HakPenyedia JasaPembeliKaryawanPemberi PinjamanPemilik HartaPs. 22Ps. 23/26Ps. 23/4(2)/26Ps. 22Ps. 22Ps. 21/23/4(2)/26Ps. 21Ps. 23/26Ps. 23/26/4(2)BungaRoyaltiImbalan JasaGaji/ UpahDividenPembelianPenjualanSewaUNDERSTANDING WITHOLDING TAX :CASH FLOW APPROACH

PPh Pasal 21 adalah: Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain Dengan nama dan dalam bentuk apapun Sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan Yang dilakukan orang pribadi subjek pajak dalam negeri Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain Dengan nama dan dalam bentuk apapun Sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan Yang dilakukan orang pripadi subjek pajak luar negeri Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU PPhPPh Pasal 26 adalah:

Pengertian PPh Pasal 21/26Pajak Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan atau jabatan Jasa dan KegiatanYang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi Atas Penghasilan Berupa :GajiUpahHonorariumTunjangan, danPembayaran lain dengan nama/bentuk apapunSubjek Pajak DNSubjek Pajak LNPPh Pasal 21PPh Pasal 26

Pemotong PPh Pasal 21/26pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan yang membayarkan imbalan sehubungan dengan pekerjaan/ jasa yang dilakukan pegawai dan bukan pegawaiBendahara atau pemegang kas pemerintah yang membayarkan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatandana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang membayar uang pensiun dan tunjangan/ jaminan hari tuaOrang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium/pembayaran/imbalan :sehubungan dengan jasa/kegiatan yang dilakukan SP OP DN, termasuk tenaga ahlisehubungan dengan kegiatan/jasa yang dilakukan oleh SP OP LNkepada peserta pendidikan, pelatihan dan magangPenyelenggara kegiatan yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan kepada WP OP DN berkenaan dengan suatu kegiatan

Tidak Termasuk Pemberi Kerja Sebagai Pemotong PPh Pasal 21/26Kantor perwakilan negara asingOrganisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri KeuanganPemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26Pegawai Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnyaBukan pegawai :Tenaga ahliSeniman/pekerja seni, pembawa acaraOlahragawanPenasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderatorPengarang, peneliti, penerjemahPemberi jasa dalam segala bidangAgen iklanPengawas dan pengelola proyekPembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantaraPetugas penjaja barang daganganPetugas dinas luar asuransiDistributor MLM, Direct SellingPeserta kegiatanPeserta perlombaanPeserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerjaPeserta/anggota kepanitiaanPeserta pendidikan, pelatihan dan magangPeserta kegiatan lainnyaWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang2 yang diperbantukan kepada mereka yg bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat :Bukan WNIDi Indonesia tidak ada penghasilan lainAda perlakuan timbal balikPejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan Menkeu, dengan syarat :Bukan WNITidak menjalankan usaha/kegiatan/ pekerjaan lain utk memperoleh penghasilan di Indonesia

Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26Penghasilan Pegawai Tetap baik teratur maupun tidak teraturPenghasilan Penerima Pensiun secara teraturPenghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligusPenghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas Imbalan kepada bukan pegawaiImbalan kepada peserta kegiatanTERMASUKNatura/Kenikmatan dari :Bukan Wajib PajakWajib Pajak PPh FinalWajib Pajak Norma Penghitungan Khusus

Tidak Dipotong PPh Pasal 21Pembayaran asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswaNatura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau PemerintahIuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT, yang dibayar pemberi kerjaZakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan / lembaga yang dibentuk / disahkan pemerintah sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaanBea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh (beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (246/PMK.03/2008))

Rp 15.840.000

Rp 1.320.000

Rp 1.320.000UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN

TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANGBESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK(PTKP) Tahun 2009Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3)PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDERATAUAWAL BAGIAN TAHUN KALENDER

Rp 1.320.000

Rp 110.000

Rp 110.000UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN

TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANGBESARNYA PTKP PER BULAN Tahun 2009

PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDERATAUAWAL BAGIAN TAHUN KALENDER

PTKP UTK KARYAWATIHANYA UTK DIRISENDIRISTATUS KAWINSTATUS TDKKAWIN- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANGSYARAT:MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATANBAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS KAWINSUAMITDK MENERIMA/MEMPEROLEHPENGHASILAN- UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP- STATUS KAWIN- TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG

TARIF Pasal 17 OPPs. 17 UU PPhSAMPAI DENGANRp 50 JUTADIATAS Rp 250 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 500 JUTA 5%15%25%TARIFLAPISAN PENGHASILANKENA PAJAKDI ATAS Rp 50 JUTASAMPAI DENGAN Rp 250 JUTA30%DI ATAS Rp 500 JUTA

PPh Pasal 21 :Pegawai Tetap & Penerima PensiunPenghasilan BrutoPegawai TetapPenerima PensiunGaji, Tunjangan, Premi Asuransi Dibayar Pemberi KerjaUang Pensiun BulananDikurangi DenganBiaya Jabatan, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp6.000.000 per tahun atau Rp500.000 per bulanIuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri

Dikurangi DenganBiaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto maks. Rp2.400.000 per tahun atau Rp200.000 per bulan

PENGHASILAN NETODikurangi : PTKPPenghasilan Kena PajakDikenakan Tarif Pasal 17

Iuran Pensiun Vs Premi Asuransi

Iuran PensiunPremi asuransiDibayar SendiriPengurangBukan PengurangDibayar Pemberi KerjaBukan Objek PPhObjek PPh

Penghitungan PPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masaSetiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhirMasa Pajak terakhirTarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama satu tahunSelisih antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama satu tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan PPh yang telah dipotong masa-masa sebelumnya dalam tahun ybs.PENGHASILAN TERATURPENGHASILAN TIDAK TERATURJumlah penghasilan teratur dalam satu bulan dikalikan 12Jumlah penghasilan teratur dalam satu bulan dikalikan 12 ditambah jumlah penghasilan tidak teratur

Jumlah penghasilan teratur dalam satu bulan dikalikan 12 ditambah jumlah penghasilan tidak teraturPPh Pasal 21 yang harus dipotong setiap masa, kecuali masa pajak terakhirTarif diterapkan atas perkiraan penghasilan yang akan diperoleh selama satu tahunPENGHASILAN TERATURPENGHASILAN TIDAK TERATURJumlah penghasilan teratur dalam satu bulan dikalikan 12PPH PASAL 21 YANG HARUS DIPOTONGPENGHASILAN TERATURPENGHASILAN TIDAK TERATURJumlah PPh Terutang Dibagi 12Selisih PPh Terutang Atas Penghasilan Teratur dan Tidak Teratur dengan PPh Terutang Atas Penghasilan Teratur

Masa Perolehan Penghasilan Kurang Dari 12 BulanDISETAHUNKANTIDAK DISETAHUNKANWP OP DN meninggal dunia di pertengahan tahunWP OP DN meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanyaOrang Asing mulai bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulanKaryawan pindah cabang

WP OP DN mulai bekerja di pertengahan tahunWP OP DN pindah kerja ke pemberi kerja lain

Ahmad Zakaria pada tahun 2009 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji sebulan Rp 2.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00. Ahmad menikah tetapi belum mempunyai anak. Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :Contoh Perhitungan : Pegawai Tetap Gaji Bulanan

Sheet1

Gaji sebulanRp$2,500,000

Pengurangan :

1.Biaya Jabatan

5% x$2,500,000Rp$125,000

2.Iuran pensiun$100,000

Rp$225,000

Penghasilan Neto sebulanRp$2,275,000

Penghasilan Neto setahun

12 x$2,275,000Rp$27,300,000

PTPK Setahun

WP SendiriRp$15,840,000

Tambahan WP KawinRp$1,320,000

Tanggungan0.0

Rp$17,160,000

Pengh. Kena Pajak setahunRp$10,140,000

PPh Pasal 21 setahun

5% x$10,140,000Rp$507,000

PPh Pasal 21 sebulan

$507,000: 12Rp$42,250

Bambang Yuliawan pegawai pada perusahaan PT Yasa Buana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp 2.000.000,00. PT Yasa Buana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Yasa Buana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Yasa Buana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Yasa Buana membayar iuran pensiun untuk Bambang Yuliawan ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebeasr Rp 100.000,00, sedangkan Bambang Yuliawan membayar iuran pensiun sebesar Rp 50.000,00.Penghitungan PPh Pasal 21Contoh Perhitungan : Pegawai Tetap Gaji Bulanan (2)

Contoh Perhitungan : Pegawai Tetap Gaji Bulanan (2)

Sheet1


Premi Jaminan Kecelakaan Kerja$10,000

Premi Jaminan Kematian$6,000

Penghasilan Bruto$2,016,000

Pengurangan :

1.Biaya Jabatan

5% x$2,016,000Rp$100,800


3.Iuran Jaminan Hari Tua$40,000

Rp$190,800



12 x$1,825,200Rp$21,902,400

PTKP Setahun



Tanggungan

Rp$17,160,000


Pembulatan$4,742,000


5% x$4,742,000Rp$237,100


$237,100: 12Rp$19,758

Contoh Perhitungan : Pegawai Tetap Karyawati KawinEndang Vidyawati adalah seorang karyawati dengan status menikah tanpa anak, bekerja pada PT Ventura Entiti dengan gaji sebulan sebesar Rp 2.500.000,00. Endang Vidyawati membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 50.000,00 sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemda tempat Endang Vidyawati berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun.

Sheet1


Pengurangan :

1.Biaya Jabatan

5% x$2,500,000

MaksimumRp$125,000

Iuran pensiunRp$50,000

Rp$175,000



12 x$2,325,000Rp$27,900,000

PTKP Setahun



TanggunganRp0.0

Rp$17,160,000



5% x$10,740,000Rp$537,000


$537,000: 12Rp$44,750

Contoh Perhitungan : Pegawai Tetap, Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, THR, Bonus, Premi dan SejenisnyaJoko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah :A. PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus :

Sheet1

Gaji Setahun (12xRp2.000.000,00)Rp$24,000,000

BonusRp$5,000,000

Rp$29,000,000

Pengurangan :

1.Biaya Jabatan

5% x$29,000,000

MaksimumRp$1,450,000

2.Iuran pensiunRp$720,000

Rp$2,170,000

Penghasilan Neto setahunRp$26,830,000

PTKP Setahun


Rp$15,840,000



5% x$10,990,000Rp$549,500

B. PPh Pasal 21 atas Gaji :C. PPh Pasal 21 atas Bonus :Rp 549.500,00 Rp312.000,00 = Rp 237.500,00Joko Qurnain (tidak kawin) bekerja pada PT Qolbu Jaya dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.000.000,00 sebulan. Dalam tahun yang bersangkutan Joko menerima bonus sebesar Rp 5.000.000,00. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 60.000,00Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus adalah :Contoh Perhitungan : Pegawai Tetap, Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi, THR, Bonus, Premi dan Sejenisnya

Sheet1

Gaji Setahun (12xRp2.000.000,00)Rp$24,000,000

Pengurangan :

1.Biaya Jabatan

5% x$24,000,000$1,200,000

2.Iuran pensiunRp$720,000

Rp$1,920,000

Penghasilan Neto setahunRp$22,080,000

PTKP Setahun


Rp$15,840,000



5% x$6,240,000Rp$312,000

Contoh Perhitungan : PPh Pasal 21 Bulan DesemberJaka Lelana, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Lazuardi Internusa dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp 5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp 200.000,00. Mulai bulan Juli 2009, Jaka Lelana memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp 7.000.000,00PPh Pasal 21 Januari Juni 2009 :

Sheet1

Gaji dan tunjangan sebulanRp$5,500,000

Pengurangan :

1.Biaya Jabatan

5% x$5,500,000Rp$275,000


Rp$475,000



12 x$5,025,000Rp$60,300,000

PTKP Setahun


Rp$15,840,000




5% x$44,460,000Rp$2,223,000


$2,223,000: 12Rp$185,250

Contoh Perhitungan : PPh Pasal 21 Bulan DesemberJaka Lelana, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Lazuardi Internusa dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp 5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp 200.000,00. Mulai bulan Juli 2009, Jaka Lelana memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp 7.000.000,00PPh Pasal 21 Juli Nopember 2009 :

Sheet1

Gaji dan tunjangan sebulanRp$7,000,000

Pengurangan :

1.Biaya Jabatan

5% x$7,000,000Rp$350,000


Rp$550,000



12 x$6,450,000Rp$77,400,000

PTKP Setahun


Rp$15,840,000




5% x 50.000.000 + 15% x 11.560.000Rp$4,234,000


$4,234,000: 12Rp$352,833

Contoh Perhitungan : PPh Pasal 21 Bulan DesemberJaka Lelana, status belum menikah dan tidak memiliki tanggungan keluarga, bekerja pada PT Lazuardi Internusa dengan memperoleh gaji dan tunjangan setiap bulan sebesar Rp 5.500.000,00, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada perusahaan Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar Rp 200.000,00. Mulai bulan Juli 2009, Jaka Lelana memperoleh kenaikan penghasilan tetap setiap bulan menjadi sebesar Rp 7.000.000,00PPh Pasal 21 Bulan Desember 2009 :

Sheet1

Penghasilan setahun

(6 x Rp5.500.000) + (6 x Rp7.000.000)Rp$75,000,000

Pengurangan :

1.Biaya Jabatan

5% x$75,000,000Rp$3,750,000

2.Iuran pensiun$2,400,000

Rp$6,150,000

Penghasilan NetoRp$68,850,000

PTKP Setahun


Rp$15,840,000

Pengh. Kena PajakRp$53,010,000


PPh Pasal 21

5% x 50.000.000 + 15% x 3.010.000Rp$2,951,500

PPh Pasal 21 yang telah dipotong s.d. Nop 09

(6 x Rp185.250) + (5 x Rp352.833)Rp$2,875,365

PPh Pasal 21 yg harus dipotong bulan Des 09Rp$76,135

Documents

Minggu 6 - PPh 21 Pegawai Tetap