Upload
bem-unsoed
View
226
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Â
Citation preview
Kementerian Sosial Politik
BEM Unsoed 2015
A MINY BOOK-STORY
KPK VS POLRI 2015
Kementerian Sosial Politik
BEM Unsoed 2015
Kementerian Sosial Politik
BEM Unsoed 2015
Ada Apa dengan KPK dan
POLRI?
Bagaimana proses
konfliknya? Siapa saja yang terlibat?
Apa reaksi BEM Unsoed?
Kementerian Sosial Politik
BEM Unsoed 2015
Komisi pemberantasan korupsi (KPK)
dibentuk berdasarkan UU No. 30 thn
2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tidak Pidana Korupsi. KPK diberi amanat
melakukan pemberantasan korupsi
secara profesional, intensif, dan
berkesinambungan. KPK merupakan
lembaga negara yang bersifat
independen, yang dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya bebas dari
kekuasaan manapun
KPK merupakan satu-satunya garda
nasional dalam penanggulangan serta
pemberantasan tindak pidana korupsi.
Banyak sekali politisi-politisi dari
berbagai kalangan yang telah
dijebloskan ke penjara berkat aksi KPK.
Hal ini tentu mendapat apresiasi positif
dari masyarakat Indonesia
v
Kementerian Sosial Politik
BEM Unsoed 2015
Ketua KPK dari Masa ke Masa
Taufiqurahman Ruki (2003 – 2007)
Abraham Samad (2011 – 2015)
Busyro Muqoddas ( 2010 – 2011)
Tumpak Hatarongan Panggabean
(2009 – 2010)
Antasari Azhar ( 2007 – 2009)
v
v
Kementerian Sosial Politik
BEM Unsoed 2015
Zaman Kerajaan
• Gajah mada membentuk satuan keamanan bhayangkara yang bertugas melindungi kerajaan majapahit
Pendudukan Belanda
• Belanda membentuk veld polite, stands polite, dll
Pendudukan Jepang
• pada saat ini sistem kepolisian Indonesia mengadopsi dari apa yg telah belanda bentuk, hanya terdapat pembagian daerah komando untuk pulau-pulau di Indonesia
Pasca kemerdekaan
• penetapan pemerintah thn 1946 no. 11/S.D dijawatan kepolisian bertangguung jawab kepada perdana menteri. Keputusan ini dilaksanakan tgl 1 juli 1946
Orde lama
• Keppres no 94/1962 polisi berada di bawah kewenangan wakil menteri pertamabidang pertahanan keamanan bersama angkatan KASAD, KASAL, KSAU, jaksa agung dan urusan veteran
Orde Baru
• SK presiden no 132/1967 tgl 24 agustus 1967: integrasi AD, AL, AU, dan AK (angkatan kepolisian) di dalam departemen hankam (integrasi fungsi polisi sebagai alat pertahanan negara
Reformasi
• pemisahan Polri dari tubuh ABRI pada 1 april 1999
• HINGGA SAAT INI
v
Timeline Pembentukan
Polisi Republik Idonesia
Kementerian Sosial Politik
BEM Unsoed 2015
KAPOLRI dari Masa Ke Masa
Raden Said S (1945 – 1959)
Soekarno djojonegoro (1959 – 1963)
Soetjipto Danoekoesoema (1963 –
1965)
Soetjipto Jodeodihardjo(1965 – 1968)
Hoegeng Imam Santoso (1968 – 1971)
Mohammad Hasan (1971 – 1974)
Widodo Budidarmo (1974 – 1978)
Awaluddin Djamin (1978 – 1982)
Anton Soedjarwo (1982 – 1986)
Mochammad Sanoesi (1986 – 1991)
Kunarto (1991 – 1993)
Banurusman Astrosemitro (1993 – 1996)
Dibyo Widodo (1996 – 1998)
Roesmanhadi (1998 – 2000)
Roesdihardjo (8 Bulan)
Chairuddin Ismail (2 bulan)
Da’I bachtiar (2001 – 2005)
Sutanto (2005 – 2008)
Bambang Hendarso Daruri (2008 – 2010)
Timur Pradopo (2010 – 2013)
Sutarman (2013 – 2015)
Badrodin Haiti (2015) (plt)
?
Surojo Bimantoro (2000 – 2001)
v
Kementerian Sosial Politik
BEM Unsoed 2015
Cicak as KPK Buaya as POLRI
Strength: 15 Strength: 80
Agility: 80 Agility : 15
Evasion: 75 Evasion: 40
Karakter ini memiliki keuntungan Karakter ini memiliki otoritas penuh
dalam penegakan hukum dalam penegakan hukum
tindak pidana korupsi di Indonesia
Strength +10; Evasion +15 Strength +30
v
Memulai Pertarungan.......
Pilih Jagoanmu.
Kementerian Sosial Politik
BEM Unsoed 2015
v
v
Battle Log
9 Januari 2015:
Komjen (pol) BG ditetapkan sebagai calon kapolri
13 Januri 2015:
KPK menetapkan BG sebagai tersangka terkait kasus
rekening gendut
15 Januari 2015
DPR RI (komisi III) menyetujui BG sebagai kapolri setelah
aklamasi. Komisi III enggan untuk mengutarakan
rasionalisasi terkait keputusan untuk menyetujui komjen Pol
Budi Gunawan. “rapat pleno untuk menetapkan apakah
komjen pol layak atau tidak menjadi kapolri adalah rapat
tertutup, hasil rapat tersebut beserta prosesnyatidak bisa
dipublikasikan” Ujar Aziz Syamsuddin, ketua komisi III DPR
Buaya menyerang pada 23 Januari 2015, wakil ketua
KPK, Bambang Widjayanto ditetapkan sebagai
tersangka oleh Bareskrim Polri, selang beberapa saat,
BW dijemput secara paksa oleh polisi disaat
mengantar anaknya ke sekolah
Kementerian Sosial Politik
BEM Unsoed 2015
28 Januari 2015, Bapak Presiden RI, Jokowi Dodo
membentuk tim sembilan
30 januari 2015: Tersangka BG dipanggil oleh KPK,
tetapi menolak untuk datang dengan alasan surat
pengantar belum datang (Ramzan Nasution,
Pengacara BG)
BG mengajukan sidang praperadilan
Praperadilan dalam hukum indonesia
adalah sebuah wewenang pengadilan
negeri yang menetapkan tentang:
1. Sah atau tidaknya penangkapan
atau penahanan tersangka atau
keluarganya atau pihak lain yang berada
dalam kasus tersangka
2. Sah atau tidaknya penghentian
penyidikkan atau penhentian tuntutan atas
permintaan demi tegaknya hukum dan
keadilan
3. Permintaan ganti kerugian atau
rehabilitasi oleh tersangka atau keluargana
atau pihak lain atau kuasanya yang
perkaranya tidak diajukan ke pengadilan
2 Februari 2015: sidang praperadilan digelar, tetapi
ditunda hingga pada akhirnya kembal digelar
pada tanggal 9 febrauri
Sidang praperadilan kembali dilaksanakan pada tanggal 9
Februari 2015 sampai beberapa hari kedepan. Sidang
praperadilan ini terdri dari beberapa agenda diantaranya
adalah mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak,
pengumpulan dan penunjukkan barang bukti, mendengarkan
kesaksian ahli, dsb.
Kementerian Sosial Politik
BEM Unsoed 2015
v
Kuasa hukum BG memohon hakim untuk menerima
segala permohonannya
Menetapkan sprindik (surat perintah penyidikan)
dan penetapan tersangka atas dirinya tidak sah
Menyerahkan semua berkas perkara dan segala
bukti, LHK, terkait perwira polri
Menyatakan bahwa penetapan BG sebagai
tersangka cacat yuridis
Menetapkan bahwa KPK tidak sah menangkap BG
Membebankan uang ganti rugi atas penetapan
BG sebagai tersangka
Point-point tuntutan BG
Kementerian Sosial Politik
BEM Unsoed 2015
v
Mandat Tim Sembilan
Erry Ryana H.
Tumpak Haturongan P.
Jimmy Asshidqi
Hikmahanto Juwana
Oegroseno
Bambang Widodo
Imam Prasodjo
Jend. Sutanto
Syafi’l Ma’arif
Tim Sembilan
Memediasi, serta memberikan
masukan kepada pemerintah terkait
cara penyelesaian konflik KPK dan Polri
Kementerian Sosial Politik
BEM Unsoed 2015
v
v
Kami memandang bahwa gejolak KPK dan Polri adalah sebuah gejala politik
dan kami tidak mengkhendaki untuk terjebak di dalam politik tersebut, maka
dari itu kami TIDAK membela salah satu pihak
Kami Juga melayangkan Ultimatum Soedirman yang berisikan dua permintaan
langsung kepada Presiden RI:
1. Segera bertindak tegas atas kekisruhan KPK dan Polri dengan cara
membatalkan pelantikan BG dikarenakan konflik ini bermula dari keinginan
bapak Jokowi untuk melantik BG sebagai Kapolri dan mengajukan nama lain
yang lebih layak
2. Batalkan perpanjangan kontrak dengan Freeport dan taati UUD dan UU
Minerba
TTD
Badan Eksekutif Mahasiswa
Universitas Jenderal Soedirman
Kabinet Harmoni Perubahan
Apa yang BEM Unsoed
Lakukan?
Kementerian Sosial Politik
BEM Unsoed 2015
v v
Tim Editor
F1I012042
G1H012014
F1I011049
D1E0111164
E1A012328
A1H011035
A1H011050
C0C012039