Upload
vannhu
View
241
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
RINGKASAN DISERTASI
MODEL VALUASI EKONOMI SEBAGAI DASAR UNTUK REHABILITASI KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DI
WILAYAH PESISIR KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
Program Studi Geografi
oleh DEWI WAHYUNI K. BADERAN
NIM : 08/278454/SGE/171
KEPADA
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA
2013
1
MODEL VALUASI EKONOMI SEBAGAI DASAR UNTUK REHABILITASI KERUSAKAN HUTAN MANGROVE DI
WILAYAH PESISIR KECAMATAN KWANDANG KABUPATEN GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
(RINGKASAN)
I. PENDAHULUAN
Wilayah pesisir dan laut Indonesia mempunyai kekayaan dan
keanekaragaman hayati (biodiviersity) terbesar di dunia, yang tercermin pada
keberadaan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, terumbu karang, padang
lamun dan berjenis-jenis ikan, baik ikan hias maupun ikan konsumsi (Bappenas,
2007). Perlindungan hutan mangrove merupakan hal yang penting dilakukan
mengingat mangrove memiliki manfaat yang luas ditinjau dari aspek fisik, kimia,
biologi, dan sosial ekonomi.
Ketidak-tahuan akan nilai ekosistem hutan mangrove disebabkan oleh dua
faktor utama, yaitu : (1) kebanyakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh
ekosistem mangrove tidak diperdagangkan di pasar, sehingga tidak memiliki nilai
yang dapat diamati, dan (2) beberapa dari barang dan jasa tersebut berada jauh
dari ekosistem mangrove sehingga penghargaan terhadap barang dan jasa tersebut
sering dianggap tidak ada kaitannya dengan mangrove (misalnya produktivitas
perairan hasil dari kontribusi mangrove, yang menyebabkan banyaknya ikan,
udang, kepiting, moluska disuatu wilayah perairan pantai yang jauh dari hutan
mangrove seperti di laut Kwandang, Gorontalo)
Di Indonesia, penilaian (valuasi) ekonomi dari nilai ekologi yang
bersumber dari hutan mangrove berdasarkan nilai guna tidak langsung, nilai
pilihan, nilai keberadaan dan nilai warisan sering terabaikan. Penelitian yang
sering dilakukan kebanyakan lebih memfokuskan pada penilaian nilai guna
langsung dari ekosistem hutan mangrove berdasarkan nilai ekonomi dipasaran
diantaranya harga kayu bakar, kayu bangunan, ikan, udang, kepiting, burung dan
sebagainya. Metode untuk penilaian produk dan jasa lingkungan sebenarnya
menawarkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap penilaian berbagai
2
barang dan jasa yang dihasilkan oleh ekosistem mangrove, dimana selanjutnya
hasil penilaian dapat memberikan kontribusi informasi yang lebih mendalam bagi
para pengambilan keputusan.
Tidak diketahuinya nilai pasti dari nilai ekonomi yang bersumber dari nilai
ekologi hutan mangrove mengakibatkan kerusakan atau kehilangan sumberdaya
ini tidak dirasakan sebagai suatu kerugian, sehingga banyak komponen ekologi
dari mangrove menjadi tidak/kurang mendapat perhatian di dalam pengelolaan
lebih lanjut. Oleh sebab itu, kajian tentang penilaian ekonomi sumberdaya
mangrove khususnya untuk nilai ekologi dari pemanfaatan tidak langsung,
pilihan, keberadaan dan warisan, penting untuk sesegera mungkin dilakukan dan
diharapkan dapat memberikan informasi atau penafsiran berapa besar nilai
ekonomi suatu sumberdaya di suatu wilayah pesisir baik dari penilaian
berdasarkan nilai ekonomi secara langsung dan nilai ekologinya, di mana
keberadaan sumberdaya mangrove mempunyai pengaruh besar bagi standar
kehidupan masyarakat, terutama di desa pantai yang sangat menggantungkan
sumber penghasilannya dari sumberdaya ini.
Dalam kaitannya dengan uraian sebelumnya, Provinsi Gorontalo
mempunyai kawasan mangrove yang luas salah satu kawasan mangrove tersebut
berada di wilayah pesisir Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara,
Provinsi Gorontalo. Pulau Sulawesi dipilih menjadi fokus penelitian karena
memiliki kelebihan dari segi biodiversity dan mempunyai keunikan yang berasal
dari variasi jenis yang hidup tidak berdasarkan pola zonasi pada umumnya. Secara
ekologis, wilayah ini dihadapkan pada masalah kerusakan ekosistem setempat
terutama kerusakan hutan mangrove. Luas kawasan hutan mangrove di wilayah
ini sebagian besar telah mengalami penyusutan diakibatkan oleh penebangan liar,
utamanya diakibatkan oleh adanya aktivitas manusia disekitar hutan yang
melakukan penebangan dan pengambilan kayu mangrove spesies Rhizophora sp
untuk pemenuhan kayu bakar serta kontruksi bangunan. Masyarakat lokal
mengenal nama kayu mangrove dengan istilah Loraro/Wuwa’ata yakni kayu yang
sangat kuat dan tahan lama untuk kontruksi bangunan serta baik untuk dijadikan
3
kayu bakar. Kegiatan lain yang menyebabkan kerusakan hutan mangrove cukup
besar adalah pembukaan tambak-tambak untuk budidaya perairan.
Hal yang mengkhawatirkan apabila tidak ada model valuasi ekonomi yang
dapat dijadikan dasar dalam merehabilitasi kerusakan hutan mangrove maka
ekosistem ini akan hilang atau habis. Adanya model valuasi ekonomi terhadap
sumberdaya mangrove, maka dapat dijadikan acuan dalam hal pengaturan alokasi
pemanfaatan hutan mangrove di daerah ini dan diharapkan beberapa tahun
kedepan keberadaan ekosistem ini masih tetap ada.
Model valuasi ekonomi menggambarkan prosedur atau kerangka
konseptual didasarkan pada data spasial, kondisi ekologis dan kerusakan hutan
mangrove, antara lain bentuklahan, penggunaan lahan, kondisi tanah, iklim, jenis
mangrove, struktur vegetasi mangrove, dan zonasi mangrove, penilaian dari segi
ekonomi dan ekologi pemanfaatan mangrove, yang kesemua variabel tersebut
digunakan sebagai dasar untuk merehabilitasi kerusakan hutan mangrove.
II. TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI
2.1 Telaah Pustaka
2.1.1 Konsep Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam
Menurut Marx (1883, dalam Suparmoko, 2006), selama sumberdaya alam
itu belum dicampuri oleh tenaga manusia, maka sumberdaya alam itu tidak
mempunyai nilai. Sebaliknya, menurut para ahli ekonomi klasik segala sesuatu
yang dapat dijualbelikan pasti mempunyai nilai. Dalam hal ini ”nilai” dibedakan
dengan ”harga”, ”harga” selalu dikaitkan dengan jumlah rupiah yang harus
dibayarkan untuk memperoleh suatu barang, sedangkan nilai suatu barang tidak
selalu dikaitkan dengan jumlah rupiah tetapi termasuk manfaat dari barang
tersebut bagi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar pemikiran tersebut terjadi
kecenderungan pengambilan berlebihan dan pemborosan sumberdaya. Kemudian
Davis dan Johnson (1987) mengklasifikasikan nilai berdasarkan cara penilaian
atau penentuan besar nilai dilakukan, yaitu : (a) nilai pasar, yaitu nilai yang
ditetapkan melalui transaksi pasar, (b) nilai kegunaan, yaitu nilai yang diperoleh
dari penggunaan sumberdaya tersebut oleh individu tertentu, dan (c) nilai sosial,
4
yaitu nilai yang ditetapkan melalui peraturan, hukum, ataupun perwakilan
masyarakat. Sedangkan Pearce (1992 dalam Munasinghe, 1993) membuat
klasifikasi nilai manfaat yang menggambarkan Nilai Ekonomi Total (Total
Economic Value) berdasarkan cara atau proses manfaat tersebut diperoleh.
Nilai ekonomi (economic value) dari suatu barang atau jasa diukur dengan
menjumlahkan kehendak untuk membayar (willingness to pay) dari banyak
individu terhadap barang atau jasa yang dimaksud. Pada gilirannya, kehendak
untuk membayar merefleksikan preferensi individu untuk suatu barang yang
dipertanyakan. Jadi dengan demikian, valuasi ekonomi dalam konteks lingkungan
hidup adalah tentang pengukuran preferensi dari masyarakat untuk lingkungan
hidup yang baik dibandingkan terhadap lingkungan hidup yang jelek. Valuasi
merupakan fundamental untuk pemikiran pembangunan berkelanjutan
(sustainable development). Hal yang sangat penting untuk dimengerti adalah, apa
yang harus dilakukan dalam melaksanakan valuasi ekonomi. Hasil dari valuasi
dinyatakan dalam nilai uang (money tems) sebagai cara dalam mencari preference
revelation, misalnya dengan menanyakan "apakah masyarakat berkehendak untuk
membayar?". Lebih lanjut dinyatakan bahwa penggunaan nilai uang
memungkinkan membandingkan antara "nilai lingkungan hidup (environmental
values)" dan "nilai pembangunan (development values)" (Cserge, 1994).
Pada prinsipnya valuasi ekonomi bertujuan untuk memberikan nilai
ekonomi kepada sumberdaya yang digunakan sesuai dengan nilai riil dari sudut
pandang masyarakat. Dengan demikian dalam melakukan valuasi ekonomi perlu
diketahui sejauh mana adanya bias antara harga yang terjadi dengan nilai riil yang
seharusnya ditetapkan dari sumberdaya yang digunakan tersebut. Selanjutnya
adalah apa penyebab terjadinya bias harga tersebut. Ilmu ekonomi sebagai
perangkat melakukan valuasi ekonomi adalah ilmu tentang pembuatan pilihan-
pilihan (making choices). Pembuatan pilihan-pilihan dari alternatif yang
dihadapkan kepada kita tentang lingkungan hidup adalah lebih kompleks,
dibandingkan dengan pembuatan pilihan dalam konteks barang-barang privat
murni (purely private goods).
5
Nilai ekonomi total adalah nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam
suatu sumberdaya alam, baik nilai guna maupun nilai fungsional yang harus
diperhitungkan dalam menyusun kebijakan pengelolaannya sehingga alokasi dan
alternatif penggunaannya dapat ditentukan secara benar dan mengenai sasaran.
Nilai ekonomi total ini dapat dipecah-pecah ke dalam suatu himpunan bagian
komponen. Sebagai ilustrasi, misalnya dalam konteks penentuan alternatif
penggunaan lahan dari hutan mangrove. Berdasarkan hukum biaya dan manfaat
(a benefit-cost rule), keputusan untuk mengembangkan suatu ekosistem hutan
mangrove dapat dibenarkan (justified) apabila manfaat bersih dari pengembangan
ekosistem tersebut lebilh besar dari manfaat bersih konservasi. Jadi dalam hal ini
manfaat konservasi diukur dengan nilai ekonomi total dari hutan mangrove
tersebut. Nilai ekonomi total ini juga dapat diinterpretasikan sebagai nilai
ekonomi total dari perubahan kualitas lingkungan hidup.
2.1.2 Ekosistem dan Zonasi Hutan Mangrove
Hutan mangrove adalah sebutan umum yang digunakan untuk
menggambarkan suatu varietas komunitas pantai tropik yang didominasi oleh
beberapa spesies pohon-pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai
kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin (Nybakken, 1992). Hutan
mangrove adalah tipe hutan yang khas terdapat di sepanjang pantai atau muara
sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove tumbuh pada
pantai-pantai yang terlindung atau pantai-pantai yang datar, biasanya di sepanjang
sisi pulau yang terlindung dari angin atau di belakang terumbu karang di lepas
pantai yang terlindung (Nontji, 1987; Nybakken, 1992). Menurut Irwanto (2006,
dalam Katili, 2009), bahwa hutan mangrove merupakan ekosistem yang kompleks
terdiri dari flora dan fauna daerah pantai, hidup sekaligus di habitat daratan dan
air laut, antara batas air pasang surut.
Pengertian hutan mangrove, menurut Alikodra (1998), adalah suatu
formasi hutan yang dipengaruhi pasang surut air laut dengan keadaan tanah yang
anaerobik. Sementara itu, Bengen (2002) mendefinisikan hutan mangrove sebagai
komunitas vegetasi pantai tropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon
6
mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai
berlumpur. Hutan mangrove merupakan tipe hutan tropika yang khas tumbuh di
sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut,
mangrove banyak ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal, estuaria, delta
dan pantai yang terlindung. Mangrove tumbuh optimal di wilayah pesisir yang
memiliki muara sungai besar dan bersubstrat lumpur, sedangkan di wilayah
pesisir yang tidak terdapat muara sungai, hutan mangrove pertumbuhannya tidak
optimal. Sedangkan menurut Aksornkoae (1993), mangrove juga dapat umbuh
dengan baik di substrat berlumpur dan perairan pasang yang menyebabkan
kondisi anaerob, hal ini disebabkan mangrove memiliki akar-akar khusus yang
berfungsi sebagai penyangga sekaligus penyerap oksigen dari udara di permukaan
air secara langsung.
Zonasi hutan mangrove ditentukan oleh keadaan tanah, salinitas,
penggenangan, pasang surut, laju pengendapan dan pengikisan serta ketinggian
nisbi darat dan air. Zonasi juga menggambarkan tahapan suksesi yang sejalan
dengan perubahan tempat tumbuh. Perubahan tempat tumbuh bersifat sangat
dinamis disebabkan oleh adanya laju penggendapan atau pengikisan. Daya
adaptasi suatu jenis mangrove terhadap keadaan tempat tumbuh dapat menentukan
komposisi jenis pada tiap zonasi. Semakin jauh dari laut maka suatu jenis akan
menggantikan jenis lain, dan proses ini dapat terjadi sampai ke daerah peralihan,
yaitu berbatasan dengan komunitas rawa, air tawar dan hutan pedalaman.
2.1.3 Penyebab dan Tingkat Kerusakan Hutan Mangrove
Data Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) RI (2008)
berdasarkan Direktoral Jenderal Rehabilitasi lahan dan Perhutanan Sosial (Ditjen
RLPS), Dephut (2000) luas potensial hutan mangrove Indonesia adalah
9.204.840.32 ha dengan luasan yang berkondisi baik 2.548.209,42 ha, kondisi
rusak sedang 4.510.456,61 ha dan kondisi rusak 2.146.174,29 ha. Data hasil
pemetaan Pusat Survey Sumber Daya Alam Laut (PSSDAL)-Bakosurtanal dengan
menganalisis data citra Landsat ETM (akumulasi data citra tahun 2006-2009, 190
scenes), mengestimasi luas mangrove di Indonesia adalah 3.244.018,46 ha
7
(Hartini, et al., 2010). Kementerian kehutanan tahun 2007 juga mengeluarkan
data luas hutan mangrove Indonesia, adapun luas hutan mangrove Indonesia
berdasarkan kementerian kehutanan adalah 7.758.410,595 ha (Direktur Bina
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan, 2009 dalam Hartini Et al,
Kerusakan mangrove bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti
aktivitas manusia, pencemaran, sedimentasi, gelombang, pasang surut dan arus.
Aktivitas manusia yang berupa penebangan liar, pembukaan lahan, pembuangan
limbah memberikan pengaruh atau tekanan terhadap habitat mangrove. Bersumber
dari keinginan manusia untuk mengkonversi hutan mangrove menjadi lahan
perumahan, kegiatan-kegiatan komersial, industri dan pertanian. Selain itu
meningkatnya permintaan terhadap produksi kayu menyebabkan meningkatnya
pula eksploitasi berlebihan terhadap mangrove. Kegiatan lain yang menyebabkan
kerusakan hutan mangrove adalah pembukaan lahan-lahan tambak untuk budidaya
ikan. Kegiatan terakhir ini memberikan konstribusi besar dalam pengrusakan
ekosistem ini (Dahuri, 2002).
2010), tetapi hampir 70%nya rusak (belum tau kategori rusaknya seperti apa).
Pembukaan lahan tambak bukan saja menjadi penyebab utama terjadinya
kerusakan mangrove seperti yang di jelaskan oleh Bengen dan Adrianto (1998)
tapi juga dapat disebabkan oleh faktor lain seperti; adanya tekanan penduduk yang
tinggi sehingga permintaan konversi mangrove juga semakin tinggi, perencanaan
dan pengelolaan sumberdaya pesisir khususnya mangrove dimasa lalu bersifat
sangat sektoral, rendahnya kesadaran masyarakat tentang konservasi dan fungsi
ekosistem dan kemiskinan masyarakat pesisir yang terdesak oleh kebutuhan
ekonomi, sehingga dengan seenaknya membuka lahan di areal hutan mangrove
untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Demikian pula penebangan liar untuk
tujuan memperoleh kayu sebagai bahan bangunan, kayu bakar dan lainnya.
Mereka masih beranggapan bahwa hutan mangrove adalah milik bersama dan
dapat dimanfaatkan kapan saja dan oleh siapa saja. Selanjutnya Saparinto (2007)
menyatakan bahwa tingkatan kerusakan mangrove dapat dibagi dalam tiga kondisi
yaitu; (1) rusak berat, ditandai dengan habisnya hutan mangrove dalam satu
wilayah, rusaknya keseimbangan ekologi, intrusi air laut yang tinggi dan
8
menurunnya kualitas tanah, (2) rusak sedang, ditandai masih tersisa sedikit hutan
mangrove dalam satu wilayah, keseimbangan ekologi dalam tingkatan sedang dan
intrusi yang terjadi tidak terlalu parah, dan (3) tidak rusak, kondisi mangrove
masih terjaga dengan baik dan lestari.
2.1.4 Rehabilitasi Kerusakan Hutan Mangrove
Rehabilitasi intinya adalah penanaman kembali hutan mangrove yang telah
mengalami kerusakan. Agar rehabilitasi dapat berjalan secara efektif dan efisien
perlu didahului dengan survei untuk menetapkan kawasan yang potensial untuk
rehabilitasi berdasarkan penilaian kondisi fisik dan vegetasinya. Di banyak negara
berbagai upaya telah dilakukan untuk memulihkan habitat bakau yang hancur
dengan program penanaman kembali, atau bahkan menanam bakau di tempat yang
belum diketahui/dikenal sebelumnya. Alasanya sangat beragam. Pada beberapa
kasus, tujuannya adalah untuk melestarikan atau menciptakan kembali sebuah
ekosistem untuk kepentingan sendiri. Yang lebih umum, penanaman kembali
dilakukan karena kesadaran terhadap nilai sumberdaya bakau bagi perikanan atau
aktivitas lain, atau untuk menahan erosi pantai (Hogarth, 1999).
2.1.5 Pemetaan Kerusakan Mangrove
Penginderaan jauh menyediakan satu-satunya cara efisien untuk pemetaan
dan pemantauan perubahan ekologi pada daerah yang luas. Sehubungan dengan
zona ekologis, penginderaan jauh menyediakan sarana untuk mengamati daerah-
daerah pada skala yang global dan lokal. Identifikasi obyek dengan menggunakan
teknologi penginderaan jauh dilaksanakan dengan beberapa pendekatan antara
lain; karakteristik spektral citra, visualisasi, floristik, geografi dan phsygonomik
Hartono (2003). Pada pengenalan objek melalui citra yang dihasilkan oleh sistem
satelit lebih banyak didasarkan atas karakteristik spektral. Obyek yang berbeda
akan memberikan pantulan spektral yang berbeda pula, bahkan obyek yang sama
dengan kondisi dan kerapatan yang berbeda akan memberikan nilai spektral yang
berbeda (Swain dan Davis, 1978).
Menurut Danoedoro (2009), kajian ekosistem mangrove melalui
pendekatan secara spasial dapat diterapkan dengan menggunakan citra skala besar
9
atau resolusi spasial tinggi. Melalui pendekatan spasial akan terlihat tekstur
kanopi dan lokasi yang menjadi fokus penelitian. Untuk melihat apakah terdapat
mangrove dan bukan mangrove dapat menggunakan citra resolusi sedang-rendah
yang tercetak pada skala 1:100.000 hingga 1:300.000 dengan asumsi bahwa lebar
satuan pemetaan terkecil adalah 1 mm atau setara 100-300 meter. Meskipun
demikian, pada kenyataannya, lebar 1 zona mangrove bisa kurang dari 15 meter,
dan pada citra tercetak zona ini bisa teridentifikasi dan terpetakan hingga 1mm.
Dengan demikian, skala paling kasar untuk pemetaan detil zona mangrove ialah
1:15.000 (meskipun penggambaran satu zona selebar 1 mm akan kurang akurat)
dan resolusi spasial paling kasar sekitar 2,5-4 m.
Danoedoro (1996) menjelaskan masukan data dapat dilakukan dengan tiga
cara, yaitu: pelarikan atau penyiaman (scanning), digitasi, dan tabulasi.
Komponen manajemen data meliputi semua operasi penyiapan, pengaktifan,
penyimpanan kembali dan pencetakan semua data yang diperoleh dari masukan
data. Manipulasi dan analisis data untuk menghasilkan informasi baru. Dengan
beberapa fasilitas, antara lain: interpolasi spasial, tumpangsusun peta (map
crossing, tumpangsusun dengan bantuan matriks atau tabel dua dimensi, dan
kalkukasi peta), pembuatan model dan analisis data. Komponen keluaran yang
berupa informasi spasial baru, dapat berupa peta, tabel atau hasil cetak dan data
tabuler maupun dalam bentuk elektronik.
Selanjutnya dikemukakan pula bahwa SIG mampu menganalisis dan
mengkonversi sekumpulan data spasial menjadi informasi untuk keperluan
tertentu. Kunci kemampuan SIG adalah analisis data untuk menghasilkan
informasi baru. Salah satunya dengan tumpangsusun peta (overlay). SIG
menyediakan fasilitas tumpangsusun secara cepat untuk menghasilkan satuan
pemetaan baru sesuai dengan kriteria yang dibuat (Danoedoro, 1996). Dilihat dari
defenisinya, SIG adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang
tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Memiliki perangkat keras komputer beserta
dengan perangkat lunaknya belum berarti bahwa kita sudah memiliki SIG apabila
data geografis dan sumberdaya manusia yang mengoperasikannya belum ada.
Sebagaimana sistem komputer pada umumnya, SIG hanyalah sebuah ”alat ” yang
10
mempunyai kemampuan khusus. Kemampuan sumberdaya manusia untuk
memformulasikan persoalan dan menganalisa hasil akhir sangat berperan dalam
keberhasilan SIG.
2.2 Kerangka Teori
Hutan mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Kwandang pada kondisi
sekarang telah mengalami kerusakan akibat pemanfaatan dan pengelolaan yang
kurang memperhatikan aspek kelestarian. Ekosistem mangrove yang rusak
membawa dampak diantaranya perubahan luasan, produktivitas ekosistem
mangrove terganggu, dan keanekaragaman spesies mangrove di kawasan ini
semakin habis.
Kerusakan hutan mangrove yang terjadi di wilayah pesisir Kecamatan
Kwandang selain disebabkan oleh kegiatan masyarakat yang bermukim di sekitar
kawasan mangrove tersebut, juga diakibatkan oleh percepatan pembangunan di
Kabupaten Gorontalo Utara. Kecamatan Kwandang adalah salah satu Kecamatan
yang merupakan bagian dari wilayah pemekaran di Kabupaten Gorontalo Utara
sekaligus menjadi ibu kota Kabupaten di bagian utara, Provinsi Gorontalo.
Kegiatan pembangunan di suatu daerah, terutama yang menjadi wilayah
pemekaran, dapat memberikan dampak positif dari pembangunan tersebut, tetapi
sekaligus membawa risiko yang cukup besar terutama pada aspek lingkungan
hidup. Oleh sebab itu, kedua aspek ini perlu diperhitungkan secara seimbang.
Sama halnya dengan membabat hutan mangrove untuk dijadikan tambak udang
dengan tujuan utama guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dari segi
ekonomi, namun tidak bisa dipungkiri pembukaan tambak tersebut justru
memberikan ancaman terbesar terhadap keberadaan ekosistem mangrove yang
notabenenya bisa menyebabkan kerusakan hutan mangrove bahkan sampai
menyebabkan kepunahan spesies tertentu dari biodiversity yang dimiliki hutan
mangrove tersebut.
Kerusakan hutan mangrove membawa akibat pada ketidakmampuan suatu
kawasan dalam mendukung kehidupan sekelilingnya. Hutan mangrove dapat
dicirikan dengan adanya biodiversity tinggi yang mampu memberikan manfaat
11
terhadap kehidupan. Untuk menentukan sejauh mana tingkat kerusakan hutan
mangrove tersebut harus diketahui distribusi spasial dan luas kerusakan hutan
mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Kwandang Provinsi Gorontalo, yang
didahului dengan melakukan pemetaan satuan lahan berdasarkan bentuklahan dan
pola penggunaan lahan melalui tumpang susun (overlay) peta yang memanfaatkan
teknologi sistem informasi geografis. Informasi tentang satuan bentuklahan
(landform) dapat diperoleh melalui intrerpretasi citra multitemporal meliputi
Landsat ETM+ tahun 2000, citra ALOS/AVNIR-2 (Advanced Land Observing
Satelite/Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type-2) tahun 2010, dan
uji lapangan, 2010. Hasil dari interpretasi citra ini kemudian dapat dipetakan.
Perubahan luas daerah yang mengalami kerusakan menggunakan citra Landsat
ETM+
Penggunaan lahan di suatu daerah dapat memberikan gambaran tentang
aktivitas masyarakat akan pemanfaatan lahan sehingga dapat digunakan menjadi
indikator cara masyarakat memperlakukan sumberdaya alam. Perubahan
penggunaan lahan yang ada dapat digunakan untuk mengevaluasi bentuk/pola
interaksi manusia, tanah, dan tumbuhan yang ada di lahan tersebut. Penggunaan
lahan tahun 2000 dan tahun 2010 menggunakan Peta RBI 1991 sebagai referensi
pembuatan peta dan hasil interpretasi citra Landsat ETM
tahun 2000 dan citra ALOS AVNIR-2 tahun 2010, penggunaan perekaman
dua waktu yang berbeda tersebut guna mendapatkan data pasti dan akurat akan
luas kawasan mangrove yang telah rusak.
+ tahun 2000 dan citra
ALOS AVNIR-2. Penggunaan lahan tahun 2000 bersumber dari citra Landsat
ETM+ tahun 2000, dan pengecekan lapangan pada 2010, dan informasi
penggunaan lahan 2010 diperoleh berdasarkan interpretasi Peta RBI skala
1:50.000 tahun 1991, citra ALOS (Advanced Land Observing Satelite) AVNIR-2
(Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type-2)
Pengambilan data kerusakan hutan mangrove dilakukan secara Stratified
Sampling, yaitu berdasarkan satuan lahan yang menyebabkan kerusakan hutan
tahun 2010, dan
pengecekan lapangan pada 2010. Dalam studi ini pengunaan lahan dibatasi dan
mengacu pada jenis penggunaan lahan tertentu yang berkaitan langsung dengan
faktor penyebab kerusakan hutan mangrove.
12
mangrove, yang lebih difokuskan pada mangrove yang rusak. Untuk lokasi
sampel dipilih berdasarkan kriteria kondisi mangrove. Penilaian ekonomi
berdasarkan kerusakan ekosistem mangrove. Variabel yang dilibatkan dalam
penelitian ini yakni semua pemanfaatan yang bersumber dari ekosistem hutan
mangrove, baik itu nilai ekonomi dari pemanfaatan secara langsung maupun tidak
langsung. Nilai ekonomi pemanfaatan langsung meliputi kayu untuk kayu bakar
dan bahan bangunan, hasil tangkapan ikan, udang, kepiting, dan burung,
sementara nilai ekonomi tidak langsung berasal dari fungsi ekologis yakni
penahan intrusi, penahan gelombang dan pengendali banjir, dan sebagai sumber
penyedia pakan. Disamping itu diukur pula nilai pilihan, yakni keanekaragaman
hayati dan penyimpanan karbon, nilai keberadaan spesies langka, satwa
dilindungi, dan perlindungan habitat, dan nilai warisan. Karena keterbatasan biaya
maka variabel lain yang merupakan bagian dari pemanfaatan mangrove tidak
dilakukan diantaranya nilai pendidikan dan penelitian, garam, bahan pengawet,
bahan pewarna jala, dan sebagainya. Selain komponen variabel nilai dari
ekosistem mangrove, variabel yang juga terlibat yakni variabel karakteristik
lingkungan sosial-ekonomi meliputi kependudukan, tingkat pendidikan penduduk,
pendapatan dan pengeluaran; variabel karakteristik ekologis hutan mangrove
meliputi bentuklahan, penggunaan lahan, satuan lahan, kondisi tanah, iklim; dan
variabel karakteristik kerusakan hutan mangrove meliputi alih fungsi hutan
mangrove dan perubahan luas hutan mangrove.
Gambar 2.2 secara ringkas menunjukkan kerangka teori yang dibangun
untuk menjembatani telaah pustaka dengan metode yang dikembangkan dalam
disertasi ini. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa untuk menghasilkan
model valuasi ekonomi memerlukan metode valuasi yang berbeda berdasarkan
tingkat kerusakannya pada ekosistem mangrove di wilayah pesisir Kecamatan
Kwandang, sehingga dengan model valuasi ekonomi inilah yang akan digunakan
sebagai dasar untuk merehabilitasi kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir
Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.
13
Keterangan: = Sumber = Proses
= Hasil Gambar 2.2 Skema pemikiran teoritik kerusakan hutan mangrove di lokasi
penelitian
Ekosistem hutan mangrove
Produktivitas ekosistem terganggu
Kelangsungan ekosistem paling tergantung pada
ekosistem yang terganggu
Valuasi ekonomi Kerusakan hutan mangrove meliputi nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung, nilai pilihan, nilai keberadaan dan
nilai warisan
Informasi tentang luas, lokasi, dan jenis mangrove yang rusak,
serta intensitas kerusakan
Perlu metode valuasi yang berbeda berdasarkan tingkat kerusakannya pada ekosistem mangrove di wilayah pesisir
Kwandang
Perlu rehabilitasi
Citra penginderaan jauh, peta, dan data lapangan
Asumsi : Keberlangsungan ekosistem
merupakan keberlanjutan ekologis jangka panjang
Model valuasi ekonomi sebagai dasar untuk rehabilitasi
kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir Kwandang
Pesisir Kwandang
Keanekaragaman hayati yang
tinggi
Model untuk wilayah mangrove lain di Indonesia
Rekomendasi 1. Menetapkan Perda di bidang kehutanan yang
mengatur status hutan mangrove 2. Semua aspek yang bersentuhan langsung
dengan pemanfaatan mangrove harus memperhitungkan nilai-nilai ekologi
Terjadi kerusakan
14
III. METODE PENELITIAN
Provinsi Gorontalo mempunyai kawasan mangrove yang luas di pantai
utara Kabupaten Gorontalo Utara, serta di pantai selatan Pohuwato. Kabupaten
Gorontalo Utara dipilih sebagai daerah penelitian karena terdapat hutan mangrove
yang mempunyai keanekaragaman hayati tinggi, dan memiliki keunikan pola
zonasi yang berbeda dengan pola zonasi pada umumnya, meski pada saat ini telah
mengalami kerusakan. Lokasi penelitian tersebar di 6(enam) desa yaitu Desa
Bulalo, Desa Dambalo, Desa Leboto, Desa Molinggapoto, Desa Moluo, dan Desa
Mootinelo.
3.1 Bahan, Data dan Alat-alat yang Digunakan dalam Penelitian
3.1.1 Bahan Penelitian
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Citra Digital Landsat ETM+
2. Citra ALOS/AVNIR-2 (Advanced Land Observing Satelite/
(Enhanced Thematic Mapper Plus) dengan
resolusi spasial 30m tahun perekaman 2000 yang digunakan untuk membuat
peta penggunaan lahan, peta penutupan vegetasi, dan peta kerusakan
mangrove tahun 2000
Advanced Visible
and Near Infrared Radiometer type-2
3. Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000, Lembar Kwandang 2216-64 tahun
1991, digunakan sebagai referensi geometrik dan topografis bagi peta
administrasi, peta lokasi sampel, peta bentuklahan, peta penggunaan lahan
tahun 2000, peta penggunaan lahan tahun 2010, peta penutupan vegetasi tahun
2000, peta penutupan vegetasi tahun 2010, peta satuan lahan dan peta
kerusakan mangrove tahun 2000-2010.
) dengan resolusi spasial 10m tahun
perekaman 2010 digunakan untuk membuat peta bentuklahan, peta
penggunaan lahan, peta penutupan vegetasi, peta kerusakan, peta vegetasi, dan
untuk menghitung karbon.
4. Peta bentuklahan dibuat dengan interpretasi Peta RBI, Peta Administrasi
Kecamatan Kwandang tahun 2010, Peta Geologi Lembar Tilamuta, Citra Alos
AVNIR-2 tahun 2010 digunakan untuk memberikan data dan informasi satuan
15
bentuklahan, luas dan sebarannya di hutan mangrove wilayah pesisir
Kecamatan Kwandang.
5. Peta penggunaan lahan tahun 2000 dibuat dengan interpretasi Peta RBI, Peta
Administrasi Kecamatan Kwandang tahun 2010, Citra Landsat ETM+
6. Peta penggunaan lahan tahun 2010 dibuat interpretasi Peta RBI, Peta
Administrasi Kecamatan Kwandang tahun 2010, Citra ALOS/AVNIR-2 tahun
2010 digunakan untuk melihat perubahan peruntukkan lahan mangrove akibat
kegiatan masyarakat akan penggunaan lahan mangrove yang telah berubah
peruntukkannya untuk pembuatan tambak, pemukiman, sawah, pelabuhan,
kebun, dan lain sebagainya di tahun 2010.
tahun
2000 digunakan untuk melihat perubahan peruntukkan lahan mangrove akibat
kegiatan masyarakat akan penggunaan lahan mangrove yang telah berubah
peruntukkannya untuk pembuatan tambak, pemukiman, sawah, pelabuhan,
kebun, dan lain sebagainya di tahun 2000.
7. Peta satuan lahan digunakan untuk menunjukkan wilayah mana yang memiliki
kesamaan bentuklahan dan penggunaan lahan pada kondisi sekarang yang
dibuat dengan menumpangsusunkan peta-peta tematik yang telah disusun
meliputi Peta Rupa Bumi, Peta Administrasi Kecamatan Kwandang tahun
2010, Peta bentuklahan tahun 2010, Peta penggunaan lahan tahun 2010, untuk
bahan pertimbangan dalam menentuan satuan-satuan lahan.
3.1.2 Data Sekunder Yang Diperlukan
Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian adalah :
1. Data sekunder terdiri dari data iklim (curah hujan dan jumlah hari hujan per
tahun) selama 6 tahun digunakan untuk menganalisis keadaan iklim pada
daerah penelitian.
2. Data Dalam Angka (DDA) Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2010, dan DDA
Kecamatan Kwandang tahun 2010.
3. Data dan informasi sekumder dari Dinas, Instansi Teknis Pemerintah yang
trekait dengan penelitian ini.
16
3.1.3 Alat-alat Yang Digunakan Dalam Penelitian
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Perangkat computer Notebook Tosibha, Intel Core 2 Duo.
2. Software SIG Arc View versi 3.3, ENVI 4.8, extensi xtool, extensi transform
dan registry tool yang digunakan dalam pemrosesan SIG dan pembuatan
tampilan atau layout peta, dan extensi edit tools merupakan ekstensi
tambahan yang digunakan untuk proses editing peta.
3. Program Microsoft Office Excel 2007 untuk membantu dalam perhitungan
yang berkaitan dengan pemetaan, analisis vegetasi, perhitungan karbon, dan
valuasi ekonomi hutan mangrove.
4. Alat tulis menulis sebagai pendukung pekerjaan di lapangan, Lembar ceklis
untuk kerja lapangan, yaitu mencek kondisi lapangan, kuisioner untuk para
nelayan, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang berada di sekitar
Kawasan Hutan Mangrove.
5. Alat untuk survey dan pengukuran lapangan meliputi :
a. Global Posistion System (GPS) receiver garmin e-map, untuk
menentukan koordinat lokasi penelitian di lapangan.
b. Bor tanah untuk pengambilan sampel tanah yang akan di lakukan analisa
di laboratorium.
c. Salinometer untuk mengukur salinitas (kadar garam) yang terlarut dalam
air.
d. Kertas lakmus untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan tanah
dan air.
e. Kamera digital untuk dokumentasi gambar obyek di lapangan.
f. Kabel data untuk pemindahan gambar obyek dari kamera digital ke
komputer.
g. Perlengkapan tape recorder untuk merekam kegiatan wawancara.
6. Perangkat analisis tanah di laboratorium Hidrologi dan Kualitas Air, Fakultas
Geografi, Universitas Gadjah Mada.
17
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian
3.2.1 Populasi Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dam kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009). Populasi
dalam penelitian adalah seluruh kawasan mangrove, masyarakat, tokoh
masyarakat, instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti baik di
Kabupaten Gorontalo Utara, maupun ditingkat Provinsi Gorontalo. Kerusakan
mangrove merupakan obyek kajian utama. Kajian ini akan dilakukan dengan
menggunakan pendekatan valuasi ekonomi untuk tingkat kerusakan mangrove.
Sebagai faktor yang juga memanfaatkan mangrove yaitu masyarakat pada
umumnya dan nelayan pada khususnya. Aspek yang menjadi sasaran kajian pada
kelompok masyarakat meliputi pemanfaatan mangrove, dengan mengkaji kondisi
sosial-ekonomi dalam hubungannya dengan pemanfaatan mangrove itu sendiri.
Jumlah Populasi diambil berdasarkan jumlah penduduk berdasarkan mata
pencaharian yakni sebanyak 3432 orang. Jumlah satuan lahan di kawasan hutan
mangrove untuk tahun 2010 adalah 31 unit yang terbagi menjadi 9 kelas satuan
lahan.
3.2.2 Sampel Penelitian
Penentuan titik sampel di lapangan dilakukan dengan menggunakan
metode Stratified Random Sampling atau sampel secara acak berstrata.
Pertimbangan yang diambil dalam penentuan lokasi sampel adalah sukar atau
mudahnya dikenali suatu obyek pada saat interpretasi, tingkat kesulitan dan
keterjangkauan dalam mencapai lokasi sampel yang ditetapkan. Dalam penentuan
titik sampel pada setiap satuan lahan tetap memperhatikan penggunana lahan akan
pemanfaatan lahan kawasan hutan mangrove yang telah berubah peruntukkannya.
Satuan lahan diperoleh dari hasil tumpang susun peta bentuklahan dan peta
penggunanaan lahan/pemanfaatan lahan hutan mangrove. Hasil overlai parameter
bentuklahan dan penutupan/penggunaan lahan hutan mangrove di wilayah studi
menghasilkan 31 satuan lahan yang terbagi menjadi 9 kelas satuan lahan.
18
3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel Tanah
Teknik pengambilan sampel tanah ditentukan dengan metode Stratified
Sampling. Penentuan sampel berdasarkan sebaran jenis tanah yang ada di lokasi
penelitian baik yang terdapat vegetasi, dan yang telah berubah peruntukkannya
menjadi tambak dan kebun. Berdasarkan kondisi kerusakannya yang homogen
maka pengambilan titik sampel tanah hanya diwakili dengan 11 titik sampel dari
total 31 titik sampel plot pengamatan. Untuk ketelitian hasil sampel tanah di
lokasi penelitian dilakukan pengujian laboratorium. Komponen yang diukur dan
dianalisis di laboratorium meliputi kondisi tanah yakni tekstur tanah, kelas tekstur
tanah, pH H20, Ph KCL, nitrogen total, nitrogen tersedia, P tersedia, K tersedia,
KPK, Ca, Mg, K, Na, kejenuhan basa, bahan organik, dan salinitas.
3.2.4 Teknik Pengambilan Sampel Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat
Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan Stratified
Sampling yaitu menentukan orang-orang yang dijadikan responden pada daerah
itu secara sampling juga mengingat setiap desa yang ada di Kecamatan Kwandang
itu berstrata (tidak sama) ada yang penduduknya padat, ada yang tidak, maka
pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified sampling, dan untuk
penentuan responden menggunakan random sampling yakni secara acak dimana
semua individu dalam populasi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, diberi
kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel yakni terdiri dari
nelayan, petani, pekerja tambak, pedagang, tokoh masyarakat, para pemangku
kepentingan baik Provinsi dan pemerintah daerah.
Jumlah responden yang diambil sampel ditarik 2% dari 3432 orang total
populasi di enam desa, hal ini didasarkan pada waktu dan dana yang terbatas.
Sampel masyarakat yang telah ditetapkan sebesar 65 responden. Hal lain yang
dilakukan untuk melengkapi data adalah melakukan wawancara dengan para
tokoh masyarakat, para pemangku kepentingan baik Provinsi dan pemerintah
daerah sebanyak tiga responden pada saat survei dan pengukuran di lapangan.
19
3.2.5 Teknik Pengambilan Sampel Vegetasi
Teknik pengambilan sampel vegetasi meliputi struktur vegetasi yaitu
dengan cara membuat transek segi empat yang ditandai dengan tali. Panjang
transek dibuat dengan ukuran 30 m x 30 m dengan mempertimbangkan resolusi
spasial dari citra yang digunakan. Selanjutnya, dipetakkan dan dicatat diameter,
tinggi tajuk, tinggi bebas cabang dan lebar tajuk tiap pohon. Total transek yang
dibuat sebanyak 31 transek, dari arah laut ke darat. Spesies mangrove di lokasi
penelitian diketahui dengan melakukan identifikasi spesies secara langsung di
lapangan pada setiap transek. Jumlah individu setiap spesies mangrove yang
ditemukan dalam transek dicatat.
3.2.6 Pengambilan Data Instansional
Pengambilan sampel pada instansi terkait adalah menggunakan metode
Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dilakukan berdasarkan
karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang diperoleh.
Teknik ini didasarkan atas cirri tertentu yang diperkirakan mempunyai hubungan
dengan penelitian yang dilakukan. Metode ini digunakan dengan pertimbangan
bahwa hanya instansi tertentu yang memiliki kegiatan yang sesuai dengan
penelitian. Setelah penetapan instansi dilakukan maka hanya bagian-bagian
tertentu yang menjadi sasaran untuk dilakukan wawancara. Instansi terkait yakni
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo Utara, BPS Provinsi Gorontalo,
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo Utara, Dinas Perikanan
dan Kelautan Kabupaten Gorontalo Utara, BALIHRISTIK Provinsi Gorontalo,
BAPPEDA Kabupaten Gorontalo Utara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Provinsi Gorontalo.
3.3 Variabel Penelitian
Variabel penelitian terdiri atas : 1) Variabel Karakteristik Lingkungan
Sosial-Ekonomi yakni kependudukan, tingkat pendidikan penduduk, pendapatan
dan pengeluaran; 2) Variabel Karakteristik Lingkungan Abiotik yakni
bentuklahan, penggunaan lahan, kondisi tanah, iklim; 3) Variabel Karakteristik
Kerusakan Hutan Mangrove yakni alih fungsi hutan mangrove dan perubahan luas
20
hutan mangrove; 4) Variabel Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove yakni nilai guna
langsung, nilai guna tak langsung, 3) nilai Pilihan, 4) nilai nilai keberadaan
spesies langka, satwa dilindungi, dan perlindungan habitat , 5) nilai warisan.
3.4 Prosedur Penelitian
1. Penyusunan pete-peta tematik meliputi Interpretasi Citra Landsat ETM+
2. Analisis Ekosistem Mangrove Berdasarkan Peta meliputi karakteristik
Lingkungan Abiotik, kondisi struktur vegetasi mangrove, kondisi sosial
ekonomi.
Tahun 2000 dan ALOS ENVIR-2 Tahun 2010, Peta Bentuklahan, Peta
Penggunaan/Pemanfaatan lahan, Peta Satuan Lahan, Peta Tanah, Peta
Penutupan Vegetasi, Peta Kerusakan Hutan Mangrove Tahun 2000-2010.
3. Analisis Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove
Teknik dan metode perhitungan valuasi ekonomi hutan mangrove yang
digunakan bersumber dari semua manfaat yang dihasilkan dari hutan
mangrove yang sesuai dengan hasil yang diperoleh baik itu dalam bentuk
produk maupun jasa mangrove.
Adapun teknik dan metode perhitungan valuasi ekonomi hutan mangrove
disajikan pada Tabel 3.5.
Tabel 3.5 Teknik Dan Metode Perhitungan Valuasi Ekonomi Hutan Mangrove
Nilai Ekonomi Hutan Mangrove Valuasi A. Nilai Guna Langsung 1. Kayu bakar Harga pasar, harga kayu bakar 2. Kayu bangunan Harga pasar, harga kayu bangunan 3. Hasil tangkapan ikan Harga pasar, harga hasil tangkapan
ikan 4. Udang Harga pasar, harga udang 5. Kepiting bakau Harga pasar, harga kepiting bakau 6. Ekowisata Biaya perjalanan 7. Ilmu Pengetahuan Biaya langsung B. Nilai Guna Tak Langsung
1. Penahan intrusi Biaya pengganti, biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan air tawar
2. Sebagai pelindung, penahan gelombang (tsunami) dan pengendali banjir
Biaya pengganti, biaya yang dikeluarkan untuk membangun
21
sarana fisik break water dan tembok penahan air yang digunakan sebagai pelindung, penahan gelombang dan pengendali banjir
3. Penyedia pakan Harga pasar, harga pakan C. Nilai Pilihan
1. Keanekaragaman hayati Nilai keanekaragaman hayati US $ 1500/km²
2. Penyimpanan karbon Nilai karbon 1 ton US $ saat ini 3. Memelihara iklim mikro dan makro hutan mangrove Biaya relokasi yakni biaya
penanaman, biaya bibit yang dikeluarkan untuk melestarikan kembali kawasan hutan mangrove yang telah rusak
D. Nilai Keberadaan 1. Spesies langka, satwa dilindungi, dan perlindungan
habitat Nilai spesies langka US $ 30 ha/th
E. Nilai Warisan Metode contingent valuation Sumber : Data Primer, 2010 4. Total Valuasi Ekonomi Kerusakan Hutan Mangrove
Perhitungan nilai ekonomi total mangrove menggunakan pendekatan,
yakni dengan menjumlahkan nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung, nilai
pilihan, nilai keberadaan, dan nilai warisan.
5. Upaya Rehabilitasi Hutan Mangrove
Analisis rehabilitasi hutan mangrove didasarkan pada nilai yang diperoleh
dari kerusakan hutan mangrove berdasarkan bobot nilai kondisi rusaknya
mangrove di lokasi penelitian yakni pada pengklasifikasian kondisi mangrove
berdasarkan kriteria baku kerusakan hutan mangrove dengan kriteria baik-sangat
padat, baik-sedang, rusak-jarang. Sementara itu, aktivitas rehabilitasi hutan
mangrove yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan penanaman kembali
mangrove yang rusak dianalisis berdasarkan hasil kuisioner. Dengan nilai inilah
yang nantinya dijadikan acuan guna merehabilitasi kondisi mangrove yang telah
rusak.
22
6. Penyusunan Model Valuasi Ekonomi sebagai Dasar untuk Rehabilitasi
Kerusakan Hutan Mangrove di Kecamatan Kwandang
Penyusunan model valuasi ekonomi yang nantinya digunakan sebagai
dasar untuk merehabilitasi kerusakan hutan mangrove di kecamatan kwandang
diperoleh dengan melibatkan berbagai komponen analisis variabel penyusunnya.
Model valuasi yang dihasilkan dapat membuktikan bahwa nilai ekologis dari nilai
ekonomi hutan mangrove lebih besar dari nilai ekonomi yang bersumber dari
pemanfaatan langsung, sehingga nilai pasti (rill) dari nilai ekologis akibat
kerusakan ekosistem ini dapat diterima.
IV. KONDISI DAERAH PENELITIAN
4.1 Kondisi Ekosistem Mangrove Di Daerah Penelitian
4.1.1 Letak Geografis dan Administrasi serta Luas Wilayah
Wilayah Kecamatan Kwandang berdasarkan Daerah Dalam Angka (DDA),
2010 terdiri atas 13 desa. Luas daerah penelitian berdasarkan data BPS adalah
301,26 Km², luas berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan Sistem Informasi
Geografi (SIG) adalah 306,23 Km². Adanya perbedaan hasil antara data BPS dan
hasil perhitungan dengan SIG, disebabkan oleh perhitungan dari BPS hanya
didasarkan pada perhitungan luas berdasarkan surat sertifikat tanah tanpa
menggunakan perhitungan dari citra. Sedangkan untuk penelitian ini semua data
akan mengacu pada luasan berdasarkan hasil citra ALOS/AVNIR-2 (Advanced
Land Observing Satelite/Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type-2
Berdasarkan luas Desa yang berada di daerah penelitian, Desa Bualemo memiliki
luas terbesar yaitu 117,96 Km² atau 38,52% lebih luas dibandingkan dengan Desa
lainnya di Kecamatan Kwandang, dan Desa Moluo memiliki luas paling kecil
yaitu 4,6 Km² atau 1,51%. Dari 13 Desa yang terlihat pada peta adminstrasi
Kecamatan Kwandang, hanya enam desa yang dipilih sebagai lokasi pengambilan
sampel yaitu Desa Molingkapoto, Dasa Mootinelo, Desa Leboto, Desa Bulalo,
Desa Moluo dan Desa Dambalo, dengan titik sebaran sampel sebanyak 31 titik
)
tahun perekaman 2010.
23
sampel penelitian. Hal ini didasarkan pada kerusakan hutan mangrove yang terjadi
di wilayah tersebut.
4.1.2 Iklim
Curah hujan di wilayah Kwandang dari tahun 2006-2011 memberikan
pengaruh sangat besar akan pertumbuhan mangrove di daerah ini. Gambaran rata-
rata curah hujan selang tahun 2006-2011 secara lengkap disajikan pada Gambar
4.2.
Gambar 4.2 Rata-rata Curah Hujan Selang Waktu Tahun 2006-2011 Kecamatan Kwandang
4.1.3 Bentuklahan
Daerah Desa lokasi penelitian tersusun dari 6 bentuklahan yaitu perbukitan
berbatuan sedimen non-gamping diselingi sedimen gampingan, lereng kaki
perbukitan terkikis, rataan pasang surut, pegunungan berbatuan dominan vulkanik
non-intrusi, dataran alluvial dan dataran alluvial pantai. Dari keenam bentuklahan
di lokasi penelitian bentuklahan yang mendominasi adalah lereng kaki perbukitan
terkikis dan rataan lumpur pasang surut.
4.1.4 Penggunaan lahan
Penelitian ini menghasilkan data penggunaan lahan untuk dua tahun yang
berbeda, tahun 2000 melalui interpretasi Citra Digital Landsat ETM+ tahun
perekaman 2000 dan penggunaan lahan tahun 2010 melalui interpretasi citra
ALOS/AVNIR-2 tahun perekaman 2010. Analisis data ini memberikan informasi
1524 1500
2289
1007
2904
2432
83 66248 125 89 98
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Curah Hujan Jumlah Hari Hujan
24
sejauh mana perkembangan pola penggunaan lahan masyarakat di lokasi
penelitian dalam kurun waktu 10 tahun.
Berdasarkan hasil interpretasi Peta RBI skala 1:50.000 tahun 1991 lembar
Kwandang, Peta Administrasi Kwandang tahun 2010, Citra Digital Landsat ETM+
Penggunaan lahan untuk tambak di Desa Bulalo dan Desa Moluo di tahun 2010
telah terjadi perubahan luasan yakni untuk Desa Bulalo sekarang luasan
tambaknya adalah seluas 105,2 Ha, sedangkan untuk Desa Moluo areal tambak
yang ada adalah seluas 70,94 Ha. Berdasarkan data ini untuk Desa Bulalo terjadi
peningkatan luasan areal pembukaan tambak disebabkan aktivitas masyarakat
yang terus memanfaatkan kawasan mangrove tersebut, sedangkan untuk Desa
Moluo terjadi perubahan luas tambak di mana pada tahun 2000 luas area
mangrove yang telah dikonversi menjadi tambak adalah 73,17 Ha sekarang telah
terjadi penurunan luasan areal tambak yakni 70,94 Ha, hal ini disebabkan karena
adanya pertumbuhan mangrove di kawasan bekas mangrove.
(Enhanced Thematic Mapper Plus) tahun perekaman 2000, dan pengecekan
lapangan pada 2010, luas mangrove yang telah di konversi menjadi tambak
adalah 115.9 Ha yang terdapat di Desa Bulalo dengan luas 42,73 Ha, dan di Desa
Moluo seluas 73,17 Ha. Pola penggunaan lahan di lokasi penelitian, untuk Desa
Molingkapoto, Desa Mootinelo, Desa Leboto, dan Desa Dambalo belum terdapat
adanya penggunaan lahan untuk tambak. Sedangkan berdasarkan hasil interpretasi
Peta RBI skala 1:50.000 tahun 1991 lembar Kwandang, Peta Administrasi
Kwandang tahun 2010, Citra ALOS/AVNIR-2 tahun 2010, dan pengecekan
lapangan tahun 2010, untuk penggunaan lahan di tahun 2010, terjadi perubahan
penggunaan lahan untuk desa-desa yang pada tahun 2000 belum terdapat adanya
pembukaan tambak maka untuk tahun 2010 telah terlihat adanya pembukaan
tambak, untuk Desa Molingkapoto terdapat adanya tambak dengan luas 110,3 Ha,
untuk Desa Mootinelo daerah tambak yang ada seluas 111,1 Ha, untuk Desa
Leboto seluas 167,6 Ha, sedangkan untuk Desa Dambalo areal tambak yang ada
seluas 25,96 Ha.
25
4.1.5 Tanah
Hasil analisa Laboratorium Hidrologi dan Kualitas Air Fakultas Geografi
Universitas Gadjah Mada dan Uji Lapangan menunjukkan kondisi tanah
mangrove pada lokasi penelitian bahwa kondisi tekstur tanah di titik 28, 4, 5, 23,
24, dan 31 yang masih terdapat vegetasi mangrove terdiri atas pasir kasar (2,77%-
62,33%), pasir sangat halus (5,35%-19,58%), pasir (9,87%-67,68%), debu
(19,30%-58,07%), dan lempung (13,02%-35,71%), dengan kondisi tanah seperti
ini maka terlihat mangrove di wilayah Kwandang di dominasi oleh genus
Avicennia dan Sonneratia yang hidup dengan baik pada tanah berpasir,
Rhizophora sp lebih menyukai debu halus, dan Bruguiera sp menyukai tanah
lempung yang mengandung sedikit bahan organik, sedangkan yang tidak terdapat
vegetasi (telah diubah menjadi tambak dan kebun) tekstur tanahnya yakni pasir
kasar (7,28%-42,72%), pasir sangat halus (4,02%-18,14%), pasir (11,30%-
60,86%), debu (24,66%-58,07%), dan lempung (14,48%-31,32%).
Bila dilihat dari tekstur tanahnya kawasan mangrove wilayah Kwandang
tidak cocok untuk tambak karena kandungan pasirnya ( > 50%) sehingga kurang
mampu menahan air dan mudah hancur. Hal ini dipertegas oleh penelitian Johari
(2009), bahwa tanah yang baik untuk tambak adalah jenis tanah dengan
kandungan lempung tinggi dan kandungan pasirnya rendah, kandungan pasir
tinggi umumnya tidak cocok untuk tambak, karena selain porositasnya tinggi daya
ikat tanahnya juga rendah sehingga mudah terlepas jika digunakan untuk
membangun tanggul. Tekstur tanah juga menentukan sumber air yang cocok
untuk tambak. Melihat data ini menegaskan bahwa wilayah Kwandang lebih
cocok untuk ditanami mangrove daripada di buat tambak.
4.1.6 Alih Fungsi Hutan Mangrove
4.1.6.1 Spesies Mangrove
Spesies mangrove yang di temukan di lokasi penelitian sebanyak 16 spesies yakni Rhizophora mucronata Blume, Rhizophora apiculata Lamk, Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou, Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob, Brugueira gymnorrhiza (L) Lamk, Bruguiera paviflora (Roxb) W&A, Sonneratia alba J.E.
26
Smith, Soneratia caseolaris (L) Eng, Xylocarpus mulocensis (Lamk) Roem, Xylocarpus granatum Koen (niri), Avecennia alba Blume, Avecennia marina (Forsk) Vierh, Avicennia officinalis (L) Lamk, Acanthus ilicifolius L, Heritiera littoralis Dryand. Ex W.Ait, Aegiceras corniculatum (L.) Blanco, dan distribusi spasialnya di posisikan pada citra ALOS/AVNIR-2.
4.1.6.2 Struktur Vegetasi Mangrove
a. Struktur Vegetasi Mangrove dan Nilai Penting Tingkat Pohon Pada
Kriteria Rusak
Pada Tabel 4.7, terlihat adanya spesies-spesies tertentu yang memiliki nilai-nilai parameter vegetasi yang tinggi dan hal ini dapat mencirikan spesies yang dominan dalam suatu komunitas tersebut. Spesies Avicennia alba Blume memiliki nilai penting sebesar 89,3%, dominansi sebesar 312 cm², frekuensi sebesar 0,42%, kerapatan sebesar 0,05 m², hal inilah yang menjadikan spesies Avicennia alba Blume terlihat paling dominan (30%) dari pada spesies lainnya. Sedangkan spesies Aegiceras corniculatum (L.) Blanco memiliki penyebaran yang tidak merata hanya ditemui pada titik tertentu. Hal ini ditunjukkan dengan nilai penting terkecil yakni 3,03%, dominansi sebesar 4,91 cm², frekuensi sebesar 0,03%, kerapatan sebesar 0,001 m². Tabel 4.7 Struktur Vegetasi Mangrove Dan Nilai Penting Tingkat Pohon Pada Kriteria
Rusak
Nama Spesies K Kr D Dr F Fr INP (m²) (%) (cm²) (%) (%) (%) (%)
Avicennia alba 0,05 34,6 312 31,9 0,42 22,8 89,3 Sonneratia alba 0,024 16,9 210 21,5 0,29 15,8 54,2 Avicennia marina 0,018 12,3 133 13,6 0,19 10,5 36,5 Brugueira gymnorrhiza 0,011 7,69 85,1 8,71 0,16 8,77 25,2 Rhizophora Apiculata 0,01 6,92 52,7 5,39 0,19 10,5 22,8 Xylocarpus mulocensis 0,006 3,85 36,3 3,71 0,16 8,77 16,3 Soneratia caseolaris 0,006 3,85 38,6 3,94 0,13 7,02 14,8 Ceriops decandra 0,007 4,62 48,5 4,96 0,06 3,51 13,1 Rhizophora mucronata 0,004 3,08 14,3 1,46 0,06 3,51 8,05 Ceriops tagal 0,003 2,31 18,9 1,93 0,06 3,51 7,75 Xylocarpus granatum 0,003 2,31 8,65 0,89 0,03 1,75 4,95 Avicennia officinalis 0,001 0,77 14,7 1,51 0,03 1,75 4,03 Aegiceras corniculatum 0,001 0,77 4,91 0,5 0,03 1,75 3,03
Sumber : Analisis Data Primer, 2010
27
b. Struktur Vegetasi Mangrove dan Nilai Penting Tingkat Pancang Pada
Kriteria Rusak
Berdasarkan analisis vegetasi untuk tingkat pancang terlihat adanya spesies-spesies tertentu yang memiliki nilai-nilai parameter vegetasi yang tinggi dan hal ini dapat mencirikan spesies yang dominan dalam suatu komunitas. Spesies-spesies mangrove tersebut, yakni Rhizophora apiculata Lamk adalah spesies yang paling mendominasi di lokasi penelitian sebesar 15% dengan nilai penting sebesar 46,5%, dominansi sebesar 174 cm², frekuensi sebesar 0,32%, dan kerapatan sebesar 0,02 m², sedangkan Rhizophora mucronata Blume memiliki nilai penting sebesar 39%, dominansi sebesar 111 cm², frekuensi sebesar 0,39%, dan kerapatan sebesar 0,05 m². Hal ini dapat berarti bahwa penyebaran mangrove Rhizophora dapat dikatakan merata pada lokasi penelitian dan karena memiliki dominansi yang besar dibandingkan dengan spesies lainnya di lokasi yang sama ini dapat berarti bahwa bentuk pohon Rhizophora apiculata Lamk lebih besar dan memiliki penutupan tajuk yang lebih luas dibandingkan dengan spesies lainnya. Struktur vegetasi mangrove dan sebaran spesies dominan untuk tingkat pancang disajikan pada Tabel 4.8 Tabel 4.8 Struktur Vegetasi Mangrove Dan Nilai Penting Tingkat Pancang Pada
Kriteria Rusak
Nama spesies K Kr D Dr F Fr INP (m²) (%) (cm²) (%) (%) (%) (%)
Rhizophora apiculata 0,02 1,72 174 32,9 0,32 11,9 46,5 Rhizophora mucronata 0,05 3,72 111 21 0,39 14,29 39 Ceriops decandra 0,39 31,9 10,8 2,04 0,13 4,762 38,7 Avicennia alba 0,14 11,2 58 10,9 0,35 13,1 35,2 Avicennia officinalis 0,26 21,1 17,8 3,35 0,1 3,571 28,1 Sonneratia alba 0,04 2,99 43,6 8,23 0,39 14,29 25,5 Ceriops tagal 0,01 0,54 52,4 9,89 0,35 13,1 23,5 Avicennia marina 0,13 10,3 18,6 3,51 0,19 7,143 21 Brugueira gymnorrhiza 0,1 8,08 25,2 4,76 0,19 7,143 20 Bruguiera paviflora 0,03 2,45 9,1 1,72 0,1 3,571 7,74 Xylocarpus mulocensis 0,06 4,81 2,83 0,54 0,06 2,381 7,73 Xylocarpus granatum 0 0,18 2,32 0,44 0,06 2,381 3 Soneratia caseolaris 0,01 0,45 2,67 0,5 0,03 1,19 2,15 Heritiera littoralis 0,01 0,54 1,13 0,21 0,03 1,19 1,95
Sumber : Analisis Data Primer, 2010
28
c. Struktur Vegetasi Mangrove dan Nilai Penting Tingkat Semai Pada
Kriteria Rusak
Hasil perhitungan nilai penting untuk mangrove semai pada lokasi
penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua spesies mangrove semai yang
memiliki nilai dominan yang besar yakni 21% untuk spesies Rhizophora apiculata
Blume dengan nilai penting sebesar 42,74%, kerapatan sebesar 0,357 m²,
frekuensi 0,23% dan spesies Rhizophora mucronata Lamk dengan nilai penting
sebesar 41,22%, kerapatan sebesar 0,303 m², frekuensi 0,26%. Struktur vegetasi
mangrove dan sebaran spesies dominan untuk tingkat semai disajikan pada Tabel
4.9
Tabel 4.9 Struktur Vegetasi Mangrove Dan Nilai Penting Tingkat Semai Pada Kriteria Rusak
Nama spesies K KR F FR INP (m²) (%) (%) (%) (%)
Rhizophora apiculata 0,357 26,1 0,23 16,7 42,74 Rhizophora mucronata 0,303 22,2 0,26 19 41,22 Ceriops tagal 0,182 13,3 0,16 11,9 25,23 Avicennia alba 0,172 12,6 0,16 11,9 24,5 Acanthus 0,154 11,3 0,06 4,76 16,05 Avicennia marina 0,068 4,96 0,13 9,52 14,48 Xylocarpus mulocensis 0,053 3,9 0,13 9,52 13,42 Brugueira gymnorrhiza 0,036 2,6 0,13 9,52 12,12 Sonneratia alba 0,031 2,27 0,06 4,76 7,04 Ceriops decandra 0,011 0,81 0,03 2,38 3,19
Sumber : Analisis Data Primer, 2010
4.1.6.3 Zonasi Mangrove
Berdasarkan profil zonasi di lokasi penelitian memiliki keunikan
dibandingkan dengan hutan mangrove yang ada di daerah lain. Salah satu
keunikan tersebut berasal dari variasi jenis yang hidup tidak berdasarkan pola
zonasi pada umumnya. Hasil analisis vegetasi berdasarkan Indeks Nilai Penting
dan Indeks vegetasi berdasarkan citra dan uji lapangan di temukan dari pinggir
pantai sampai pedalaman daratan setiap spesies saling berasosiasi dalam satu
lapisan, sehingga zonasi di wilayah ini masuk zonasi sederhana yakni satu zonasi
atau zonasi campuran.
29
Profil zonasi di wilayah pesisir Kecamatan Kwandang tidak terdiri atas beberapa
zonasi, karena tidak ada zonasi yang murni satu genus saja, yang ditemukan hanya
satu zonasi yang miks, dimana setiap spesies tumbuh berulang sampai kearah
daratan, dan tumbuh saling bercampur antara beberapa spesies, tidak ditemukan
spesies yang dominan untuk menentukan pembagian zonasi.
4.1.7 Perubahan Luas Hutan Mangrove
Hasil analisis data kerusakan hutan mangrove tahun 2000 diperoleh data
bahwa total luas hutan mangrove di lokasi penelitian adalah seluas 759,1 Ha, yang
mengalami kerusakan seluas 155,8 hektar dengan kondisi kerusakannya adalah
rusak total dengan tidak ditemukannya lagi vegetasi mangrove di lokasi tersebut
adalah seluas 106 hektar atau 14% dari total luas hutan mangrove, sementara itu,
yang rusak-jarang adalah seluas 49,8 hektar atau 7%. Untuk kawasan mangrove
dengan kriteria baik-sangat padat adalah seluas 570,3 hektar atau 75% dari luas
hutan mangrove tahun 2000, dan luas kawasan mangrove dengan kriteria baik-
sedang adalah seluas 33 hektar atau 4%. Jika kondisi ini di bandingkan dengan
kerusakan di tahun 2010, terlihat adanya perubahan luasan yang sangat cepat.
Kerusakan mangrove tahun 2010 mencapai kenaikan sebesar 41% dari
21% di tahun 2000, sehingga total kerusakan mangrove tahun 2010 telah
mencapai 62%, di mana kawasan mangrove yang telah mengalami kerusakan
telah mencapai 687,3 hektar, dengan kondisi kerusakan yang terjadi adalah rusak
total tanpa ada vegetasi mangrove lagi adalah seluas 551,5 hektar atau 51% dari
total luas hutan mangrove, sedangkan untuk kondisi rusak-jarang adalah seluas
135,8 hektar atau 12% dari total luas hutan mangrove. Sementara itu, kawasan
mangrove dengan kriteria baik-sangat padat adalah seluas 341,8 hektar atau 31%
dari total luas hutan mangrove tahun 2010, dan kondisi mangrove dengan kriteria
baik-sedang adalah seluas 64,6 hektar atau 6 % dari total luasan mangrove.
Dari data kerusakan yang di peroleh terlihat perbedaan total luasan
mangrove di daerah penelitian, di mana hasil deliniasi area untuk kawasan
mangrove tahun 2000 luasan mangrove adalah seluas 759,1 hektar dan pada tahun
2010 terjadi peningkatan luasan area mangrove menjadi 1.093,7 hektar. Melihat
30
data ini diasumsikan sebelum tahun 2000, telah ada kegiatan rehabilitasi hutan
mangrove pada kawasan yang memang telah mengalami kerusakan, tetapi belum
terbaca oleh citra Landsat ETM+
karena spesies yang di tanam masih berupa
semai. Kondisi ini diperkuat dengan data hasil wawancara pribadi dengan pihak
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan Kwandang yang diwakili oleh
Bapak Imanuel Ruruh dan tim yang terlibat langsung pada kegiatan tersebut yakni
Rauf (45 th) bahwa sebelum tahun 2000 telah ada kegiatan rehabilitasi yang
dilaksanakan oleh salah satu Perguruan Tinggi di daerah Gorontalo yaitu STKIP
(UNG sekarang) yakni pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1995. Wujud nyata
dari hasil kegiatan tersebut dapat di lihat dengan penambahan areal luas hutan
mangrove di tahun 2010, walaupun memang kondisi kerusakannya lebih
meningkat yakni mencapai 687,3 hektar, di mana rusak total seluas 551,5 hektar
dan rusak jarang seluas 135,8 hektar, bahkan melebihi dari vegetasi yang terdapat
di tahun 2000 yakni 603,3 hektar.
V. VALUASI EKONOMI KERUSAKAN HUTAN MANGROVE
5.1 Valuasi Ekonomi Kerusakan Hutan Mangrove
Valuasi ekonomi kerusakan hutan mangrove membuktikan bahwa nilai
ekonomi yang bersumber dari fungsi ekologis lebih besar nilainya dibandingkan
dengan nilai ekonomi, sehingga mempertahankan mangrove lebih baik dari pada
membabat habis untuk pembukaan tambak atau peruntukkan lainnya dengan
alasan faktor ekonomi. Total valuasi ekonomi kerusakan hutan mangrove dan
proporsi nilai guna di lokasi penelitian disajikan pada Tabel 5.20 dan Gambar 5.8.
Tabel 5.20 Total Valuasi Ekonomi Mangrove di Kecamatan Kwandang
No Jenis nilai Jumlah Nilai Rp/ha/th 1 Nilai Guna Langsung 20.183.079.000 2 Nilai Guna Tidak Langsung 23.213.053.409 3 Nilai Pilihan 9.084.019.871 4 Nilai Keberadaan 185.571.010 5 Nilai Warisan 6.790.000
Jumlah Total Nilai 52.672.513.290 Sumber : Analisis Data Primer, 2010
31
Gambar 5.8 Proporsi Nilai Guna Total Valuasi Ekonomi Di Lokasi Penelitian, Tahun 2010
5.2 Rehabilitasi Kerusakan Hutan Mangrove di Lokasi Penelitian
Rehabilitasi kerusakan hutan mangrove di lokasi penelitian sepenuhnya
adalah merupakan tanggung jawab dari pemerintah yang kemudian diikuti oleh
masyarakat dan kelompok pelestari mangrove yang terdapat di lokasi tersebut.
Setalah dilakukan rehabilitasi kondisi hutan mangrove lima tahun terakhir dari 65
responden yang menjawab kondisi tidak berubah yakni 9,23% (6 orang), kondisi
semakin baik yakni 20% (13 orang), kondisi semakin buruk yakni 49,23% (32
orang) dan lainnya yakni 21,23% (14 orang). Responden yang masuk kategori
lainnya menjawab kondisi mangrove tidak ada perubahan begitu-begitu terus
kerusakannya, tidak ada perubahan yang serius, sudah rusak dan tidak ada
penanaman.
Pelaksanaan rehabilitasi hendaknya pemerintah daerah Kecamatan
Kwandang lebih melibatkan masyarakat sepenuhnya dengan harapan apabila
gerakan rehabilitasi tersebut dipercayakan sepenuhnya kepada masyarakat yang
berada di kawasan mangrove secara otomatis mereka merasa memiliki hutan
mangrove tersebut sehingga tanpa adanya perintah masyarakat setempat akan
berupaya ikut menjaga, memelihara, dan melakukan pengawasan akan keberadaan
hutan mangrove yang memang berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
Selain itu juga dalam melakukan rehabilitasi lebih dititik beratkan pada kondisi
38%
44%
17%
1%0%
Nilai Guna Langsung
Nilai Guna Tidak Langsung
Nilai Pilihan
Nilai Keberadaan
Nilai Warisan
32
kerusakannya, seperti di desa Mootinelo yang telah mengalami kerusakan 2,6 Km
dari garis pantai dengan luas kerusakannya mencapai 181,29 hektar, Desa Leboto
yang kerusakannya mencapai 181,23 hektar, dan desa Bulalo yang kerusakannya
80 meter dari garis pantai dengan luas kerusakannya mencapai 123,4 hektar.
5.3 Model Valuasi Ekonomi sebagai Dasar untuk Rehabilitasi Kerusakan
Hutan Mangrove
Model yang akan dikembangkan dalam penelitian ini yakni model
prosedur atau berupa kerangka konseptual yang diperoleh dengan melibatkan
berbagai komponen analisis dan memberikan hasil yang bervariasi. Kerusakan
hutan mangrove di lokasi penelitian berada pada kriteria rusak jarang. Hal ini
menandakan bahwa mangrove di wilayah ini sebagian besar sudah habis. Pemicu
terbesar akan rusaknya hutan mangrove di lokasi penelitian yakni karena adanya
pembukaan tambak-tambak, baik yang masih produktif maupun non produktif.
Dari segi ekonomi ini memberikan keuntungan yang besar, akan tetapi keadaan
ini tidak akan berlangsung lama, terbukti banyak lahan ambak yang sudak tidak
produktif lagi. Hal ini diperkuat dengan temuan penelitian ini bahwa berdasarkan
uji analisis kondisi tanah di lokasi penelitian tidak cocok untuk tambak, karena
bila dilihat dari tekstur tanahnya kawasan mangrove wilayah Kwandang
kandungan pasirnya (> 50%) sehingga kurang mampu menahan air dan mudah
hancur.
Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa kondisi masyarakat di lokasi
penelitian kurang memberikan perhatian terhadap pelestraian hutan mangrove, hal
ini terutama disebabkan karena tingkat ekonomi masyarakat masih rendah,
terbatasnya pengetahuan, tingkat pendidikan, dan kesadaran akan nilai manfaat
mangrove bagi kehidupan mereka. Nilai ekosistem mangrove lebih diutamakan
untuk nilai ekonomi saja sedangkan nilai ekologis dari mangrove itu sendiri terus
terabaikan. Pandangan ini yang harus segera diluruskan, berdasarkan temuan
penelitian ini terbukti bahwa nilai ekonomi yang bersumber dari fungsi ekologis
lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai ekonomi, di mana nilai yang
bersumber dari fungsi ekologis mencapai 61,7% lebih besar dari nilai guna
33
langsung 38,3%. Berdasarkan temuan ini terbukti bahwa mempertahankan
mangrove lebih baik dari pada membabat habis untuk pembukaan tambak atau
peruntukkan lainnya dengan alasan faktor ekonomi.
Kontribusi utama penelitian ini secara teoritis terletak pada aspek-aspek
berikut:
a. Untuk melakukan valuasi ekonomi ekosistem mangrove seharusnya
perhitungan tersebut tidak sekedar berdasarkan nilai guna dan non guna yang
diperoleh dari ekosistem mangrove, tetapi juga nilai kerusakan diakibatkan
oleh ekosistem ini perlu di nilai. Sehingga nilai ekologis dari mangrove itu
sendiri tidak selalu terabaikan. Selain itu untuk keakuratan data riil luasan
yang rusak dan masih terdapat vegetasi mangrove jangan hanya berdasarkan
perhitungan manual di lapangan tetapi juga harus menggunakan pola spasial
dalam valuasi ekonomi yang bersumber dari citra.
b. Metode valuasi yang digunakan, di mana peneliti menemukan cara-cara baru
dalam melakukan valuasi ekonomi diantaranya memodifikasi semua rumus
yang digunakan untuk masing-masing nilai yang bersumber dari hutan
mangrove dengan melibatkan proses analisis spasial dan pemetaan. Nilai
guna langsung dengan memasukkan nilai kerusakan, menemukan persamaan
regresi linier untuk nilai tangkapan ikan, udang, dan kepiting, terbukti bahwa
semakin luas mangrove maka tangakapan ikan, udang, dan kepiting pun
meningkat. Nilai guna tidak langsung memasukaan luas area yang rusak
menemukan nilai riil fungsi mangrove sebagai penahan intrusi, sebagai
pelindung, penahan gelombang, dan pengendalian banjir, dan fungsi
mangrove sebagai penyedia pakan. Nilai pilihan untuk fungsi mangrove
sebagai penyimpan karbon diperoleh dengan cara menghitung langsung nilai
karbon di lapangan berdasarkan volume batang pohon dari spesies mangrove
dan dipadukan dengan nilai karbon dari citra dengan menggunakan
persamaan regresi. Nilai keberadaan spesies langka, satwa dilindungi, dan
perlindungan habitat memasukkan nilai hasil temuan di lapangan berdasarkan
komposisi ekofloristik dan analisis vegetasi.
34
c. Valuasi ekonomi dengan menggunakan pola spasial perlu dilakukan sebagai
salah satu fondasi penilaian kerusakan ekologis, agar penentuan target lokasi,
intensitas rehabilitasi dapat dilaksanakan dengan lebih tepat.
Menurut pandangan penulis, hal-hal tersebut di atas belum dilakukan oleh
peneliti lain di Indonesia baik setiap aspek secara terpisah maupun keseluruhan
aspek secara terkombinasi.
VI. KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI
6.1 Kesimpulan
(1) Laju perubahan luasan hutan mangrove dilihat dari Citra Digital Landsat
ETM+
(2) Ditemukan 16 spesies yang mendiami hutan mangrove di wilayah pesisir
Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara yakni spesies Rhizophora
mucronata Blume, Rhizophora Apiculata Lamk, Ceriops decandra (Griff.)
Ding Hou, Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob, Brugueira gymnorrhiza (L) Lamk,
Bruguiera paviflora (Roxb) W&A, Sonneratia alba J.E. Smith, Soneratia
caseolaris (L) Eng, Xylocarpus mulocensis (Lamk) Roem, Xylocarpus
granatum Koen (niri), Avecennia alba Blume, Avecennia marina (Forsk)
Vierh, Avicennia officinalis (L) Lamk, Acanthus ilicifolius L, Heritiera
littoralis Dryand. Ex W.Ait, Aegiceras corniculatum (L.) Blanco. Dari 16
spesies tersebut terlihat adanya kehadiran spesies yang langka secara global
sehingga berstatus rentan dan memerlukan perhatian khusus dalam hal
pengelolaannya yakni spesies Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou. Hasil
analisis vegetasi berdasarkan Indeks Nilai Penting dan Indeks vegetasi
(berdasarkan citra dan uji lapangan) di temukan bahwa profil zonasi di
wilayah ini masuk pada zonasi sederhana (satu zonasi atau zonasi campuran)
tahun 2000 hutan mangrove di lokasi penelitian yang rusak adalah
seluas 155,8 Ha, dan selang waktu 10 tahun, berdasarkan Citra ALOS/AVNIR-
2 tahun 2010 perubahan luasan mangrove yang telah mengalami kerusakan
mencapai 687,3 hektar. Melihat data ini terjadi peningkatan kerusakan hutan
mangrove mencapai 531,596 hektar atau meningkat 63% dari kondisi
sekarang.
35
dimana dari pinggir pantai sampai pedalaman daratan setiap spesies saling
berasosiasi dalam satu lapisan. Profil zonasi di wilayah pesisir Kecamatan
Kwandang tidak terdiri atas beberapa zonasi, karena tidak ada zonasi yang
murni satu genus saja, yang ditemukan hanya satu zonasi yang merupakan
campuran (mixel), dimana setiap spesies tumbuh berulang sampai kearah
daratan, dan tumbuh saling bercampur antara 16 spesies tersebut.
(3) Valuasi ekonomi berdasarkan kerusakan hutan mangrove ditemukan bahwa
nilai guna dari total hutan mangrove lokasi penelitian mencapai
Rp52.672.513.290/10th (± 52,672 milyar/10th). Jika nilai ini dibahagi 10
tahun, maka kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan mangrove rerata
pertahunnya mencapai Rp5.267.251.329/tahun. Dari nilai ekonomi total
tersebut diketahui bahwa nilai ekologi dari nilai guna tidak langsung memiliki
nilai lebih tinggi dari nilai lainnya yakni Rp23.213.053.409/10th. Jenis nilai
lainnya yang diperoleh yakni nilai guna langsung sebesar
Rp20.183.079.000/10th, nilai pilihan sebesar Rp9.084.019.871/10th, nilai
keberadaan spesies langka, satwa dilindungi, perlindungan habitat sebesar
Rp185.571.010/10th dan nilai warisan sebesar Rp6.790.000/10th.Valuasi
ekonomi kerusakan hutan mangrove membuktikan bahwa nilai ekonomi yang
bersumber dari fungsi ekologis lebih besar nilainya dibandingkan dengan
nilai ekonomi, sehingga mempertahankan mangrove lebih baik dari pada
membabat habis untuk pembukaan tambak atau peruntukkan lainnya dengan
alasan faktor ekonomi.
(4) Hasil penelitian ini menemukan bahwa model valuasi ekonomi berbasis data
spasial belum di lakukan di Indonesia dan valuasi ekonomi untuk aspek
rehabilitasi hutan mangrove dari segi kerusakannya di Indonesia belum
dibahas secara rinci. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini yakni
dalam bentuk kerangka kerja untuk valuasi ekonomi kerusakan ekologis yang
mutlak memerlukan proses analisis spasial dan pemetaan, dengan melibatkan
berbagai variabel yakni variabel karakteristik lingkungan sosial, variabel
karakteristik abiotik hutan mangrove, variabel karakteristik kerusakan hutan
mangrove, dan variabel valuasi ekonomi hutan mangrove. Dana yang
36
dialokasikan pada tahun 2010 untuk rehabilitasi kerusakan hutan mangrove
yakni seluas 24 hektar tidak sebanding dengan kerusakannya yakni sebasar
687,3 hektar dan nilai rupiah dari hasil valuasi ekonomi kerusakan hutan
mangrove tersebut.
6.2 Saran
(1) Valuasi ekonomi dengan menggunakan pola spasial perlu dilakukan sebagai
salah satu fondasi penilaian kerusakan ekologis, agar penentuan target lokasi,
intensitas rehabilitasi dapat dilaksanakan dengan lebih tepat.
(2) Untuk melakukan valuasi ekonomi ekosistem mangrove seharusnya
perhitungan tersebut tidak sekedar berdasarkan nilai guna dan non guna yang
diperoleh dari ekosistem mangrove, tetapi juga nilai kerusakan diakibatkan
oleh ekosistem ini perlu di nilai. Sehingga nilai ekologis dari mangrove itu
sendiri tidak selalu terabaikan. Selain itu untuk keakuratan data riil luasan
yang rusak dan masih terdapat vegetasi mangrove jangan hanya berdasarkan
perhitungan manual di lapangan tetapi juga harus menggunakan pola spasial
dalam valuasi ekonomi yang bersumber dari citra.
6.3 Implikasi
(1) Perubahan luasan mangrove dengan menggunakan pola spasial diperlukan
untuk melakukan valuasi ekonomi terutama untuk memperoleh data riil akan
tingkat kerusakan hutan mangrove pada kondisi rusak jarang, rusak total, dan
kondisi baik.
(2) Berdasarkan karakteristik abiotik hutan mangrove pembukaan tambak yang
terjadi di daerah penelitian semua berada di dalam kawasan yang tadinya
adalah merupakan hutan mangrove. Bila dilihat dari tekstur tanahnya
kawasan mangrove wilayah Kwandang tidak cocok untuk tambak karena
kandungan pasirnya ( > 50%) sehingga kurang mampu menahan air dan
mudah hancur. Pendapat Johari (2009), bahwa tanah yang baik untuk tambak
adalah jenis tanah dengan kandungan lempung tinggi dan kandungan pasirnya
rendah, kandungan pasir tinggi umumnya tidak cocok untuk tambak, karena
selain porositasnya tinggi daya ikat tanahnya juga rendah sehingga mudah
37
terlepas jika digunakan untuk membangun tanggul. Tekstur tanah juga
menentukan sumber air yang cocok untuk tambak. Melihat data ini
menegaskan bahwa wilayah Kwandang lebih cocok untuk ditanami mangrove
daripada di buat tambak.
(3) Hasil analisis vegetasi kerusakan hutan mangrove menunjukkan kondisi
mangrove di wilayah pesisir Kecamatan Kwandang berada pada kondisi
sangat buruk, dengan tingkat kerapatan vegetasi mangrove kurang dari satu
atau berkisar pada nilai rata-rata 0 – 0,3. Indeks Nilai Penting (INP)
menemukan kelompok spesies yang paling banyak hilang di lokasi penelitian
adalah species Avicennia alba Blume yang memiliki nilai penting sebesar
89,31%, spesies Rhizophora Apiculata Lamk dengan nilai penting sebesar
46,52%, spesies Rhizophora mucronata Blume memiliki nilai penting sebesar
38.96%. Hal ini diakibatkan tempat tumbuh (habitat) spesies-spesies ini telah
berubah peruntukkannya menjadi tambak, kebun, sawah, pelabuhan dan
sebagainya. Bila kondisi ini terus menerus dibiarkan kemungkinan besar
spesies Rhizophora mucronata pun semakin habis. Dari keseluruhan spesies
yang ditemukan terdapat spesies Ceriops decandra yang merupakan spesies
langka secara global sehingga berstatus rentan dan memerlukan perhatian
khusus dalam hal pengelolaannya.
(4) Terbatasnya pengetahuan, tingkat pendidikan, dan kesadaran akan nilai
manfaat mangrove bagi kehidupan masyarakat di lokasi penelitian merupakan
skala prioritas untuk segera ditingkatkan, agar nilai ekosistem mangrove yang
bersumber dari nilai ekologis yang terabaikan bisa segera dibenahi.
Pandangan bahwa keuntungan ekonomi lebih baik dibandingkan dengan nilai
ekologi harus segera diluruskan karena, nilai ekonomi yang bersumber dari
fungsi ekologis lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai ekonomi, di
mana nilai yang bersumber dari fungsi ekologis mencapai 75,28% lebih besar
dari nilai guna langsung 24,7%. Valuasi ekonomi dengan menggunakan pola
spasial perlu dilakukan sebagai salah satu fondasi penilaian kerusakan
ekologis, agar penentuan target lokasi, intensitas rehabilitasi dapat
dilaksanakan dengan lebih tepat.
SUMMARY DISSERTATION
ECONOMIC VALUATION MODEL AS THE BASIS FOR REHABILITATING MANGROVE FOREST DAMAGE ALONG THE
COASTAL AREA IN KWANDANG NORTH GORONTALO GORONTALO PROVINCE
The program of study
Geography
By
DEWI WAHYUNI K. BADERAN NIM : 08/278454/SGE/171
GRADUATE PROGRAM
FACULTY OF GEOGRAPHY GADJAH MADA UNIVERSITY
YOGYAKARTA
2013
1
ECONOMIC VALUATION MODEL AS THE BASIS FOR REHABILITATING MANGROVE FOREST DAMAGE ALONG THE COASTAL AREA IN
KWANDANG NORTH GORONTALO GORONTALO PROVINCE
(A SUMMARY)
I. INTRODUCTION
The coastal area and the sea of Indonesia has the richness as well as the
largest biodiversity in the world, which is reflected in the exictence of coastal
ecosystem, such as mangrove forests, coral reefs, seagrass, and a wide variety of fish
(Bappenas, 2007). The protection of mangrove forests is important because these
forests have significant benefit in physical, chemical, biological, and socio-
economical aspects.
The ignorance of the value of mangrove forest ecosystems is caused by two
main factors, namely: (1) most goods and services generated by the mangrove
ecosystem is not traded in the market, so it does not have a value that can be
observed, and (2) some of these goods and services are far from the mangrove
ecosystem, so the appreciation of the goods and services are often considered to have
nothing to do with mangroves (eg marine productivity resulted from the contribution
of mangroves, which increases the number of fish, shrimp, crabs, mollusks in a
region far from the coastal waters such as mangrove forests in the sea of Kwandang,
Gorontalo
In Indonesia, economic valuation of ecological value on mangrove forests
which is based on indirect use value, option value, existence value, and legacy value
is often neglected. Most researches have only focused on examining direct use value
of mangrove forest ecosystem based on economic value in the market, some of which
are the price of firewood, fish, shrimps, crabs, birds, and etc. Essentially, the method
for examining environmental products and services offers a more comprehensive
assessment towards the assessment of various products and services from mangrove
).
2
ecosystem. This assessment will subsequently provide detailed for the decision
makers.
The inavailability of data on the economic value of mangrove resources
reulting in the damage or the loss of these resources are not perceived as a
disadvantage. As a result, many ecological components of mangrove received less
attention in the further management. Therefore, studies on the economic valuation of
mangrove resources, particularly for ecological value of indirect use value, option
value, existence value, and legacy value is important to be done immediately and is
expected to provide information or interpretations about how much economic
value of a resource in a coastal region is, where the existence of mangrove
resources have a great influence to the standards of the locals life,
especially in coastal villages that economically depends on this resource.
In light of the earlier discussion, Province of Gorontalo has large mangrove
forests areas. One of these areas lies in the coastal of Kwandang, North Gorontalo,
Province of Gorontalo. Sulawesi Island has been selected as the focus of this research
because it has some advantages, such as its biodiversity and the variety of living
species which do not correspond to the general zonation. Ecologically, the area in this
island is confronted to the damaged ecosystem, particularly mangrove.
Mangrove forest area in this island has largely been shrinking due to illegal
logging, mainly caused by human activities around the forest who do the logging and
timber extraction (Rhizophora sp) for fuelwood and construction of building. Local
people recognise the name of mangrove wood by the term Loraro/Wuwa 'ata wood
which means very strong and durable for the construction of buildings as well
as excellent for firewood. Another activity that contributes significantly to the
damage of mangrove is the opening of ponds for aquaculture.
It is worrying if there is no model of economic valuation that can be the basis
for rehabilitating mangrove forest; the ecosystem can be lost. A model of economic
valuation of the mangrove resource, it can be used as a reference in terms of the
3
allocation of the utilization of mangrove forests in this area and t
Model of economic valuation describes the procedures or conceptual
framework, based on the spatial data, the ecological condition and the damage of
mangrove forest (which includes land form, land use, land structure, weather, types of
mangroves, mangrove structure and mangrove zonation). In addition, economical
assessment and ecologically mangrove use are also part of the basis for mangrove
rehabilitation.
his model helps the
management of mangrove forest to maintain the ecosystem.
II. LITERATURE REVIEW AND THE ORETICAL FRAMEWORK
2.1 Literature review
2.1.1 Concept of natural resources economic valuation
According to Max (1883, dalam Suparmoko, 2006), natural resources have
no value unless there is human activity in there. Instead, according to classical
economic experts, everything that can be brought into transaction must have a value.
In this case, the “value” is distinguished by “price”, “price” is always associated with
the amount of rupiahs that must be paid to obtain goods, while the value of an item is
not always associated with the amount of rupiahs but has included the benefits of
such goods for society as a whole. On the basis of this thought, there is a trend of
taking resources excessively. Furthermore, Davis and Johnson (1987) classify the
value based on method of judgment or value judgment, namely: (a) market value, the
value specified through market transaction, (b) the value of usability, the value
derived from the use of such resources by a particular individual, and (c) social
values, values that are specified by the regulations, legal representative, or the public.
While Pearce (1992 in Munasinghe, 1993) classifies values of benefits which
describes Total Economic Value based on the way the benefit obtained or its process.
Economic value of a product or service is measured by calculating the
willingness to pay from individuals over the product or service. Subsequently, the
willingness to pay reflects individual preference for a particular product being
4
questioned. Therefore, economic valuation in the context of environment is about the
preference measurement of the locals for better environment. Valuation is the
fundamental for sustainable development. The most important thing to point out is
what needs to be done to execute economic valuation. The result of valuation is stated
in money terms as a way to find preference revelation. For example, asking ” do the
locals have a willingness to pay?”. In addition, it is stated that the use of money value
enables us to compare environmental values and development values (Cserge, 1994).
Basically, economic valuation aims at providing economic values to the used
resources thats suits the real value of the locals perspective. Therefore, it is important
to undertsand to what extent the bias occures between the price and the real value that
should be determined from the used resources. It is also important to fogure out
factors leading to the bias. Economics as a tool to execute economic valuation is a
knowledge of making choices. Making choices out of alternatives about environment
that we have iscomplicated, compared to the one in the context of purely private
goods.
Total economic values are economic values in natural resources, such as
usability and functional values that must be taken into account in drawing up the
management policy so that the allocation and its implementation can be appropriately
determined. As an illustration, for example, in the context of alternative land use
determination of the magrove forests. Based on the law of costs and benefits ( a
benefit-cost rule), the decision to develop a mangrove forest can be justified if the net
benefits from the development of the ecosystem is higher that that of conservation.
Thus, in this case, the benefits of conservation is measured by the total of economic
value of mangrove forests. Total economic value can also be interpreted as the total
economic value of the change in the quality of the environment.
2.1.2 Ecosystem and Zonation of Mangrove Forest
The mangrove forest is a general term used to describe a variety of tropical
beach communities that are dominated by a few species of distinctive trees and shrubs
5
which have the ability to grow in salty waters (Nybakken, 1992). Mangrove forest is
a typical forest found along the coast or estuaries that are affected by the tides.
Mangroves grow in sheltered or flat beaches, usually along the side of the island,
protected from the wind or behind a coral reef in the sheltered offshore (Nontji, 1987;
Nybakken, 1992). According to Irwanto (2006, in Katili, 2009), mangrove forests are
complex ecosystem that consist of the flora and fauna of coastal areas, living on the
land and sea together, between the tides.
The notion of mangrove forests, according to Alikodra (1998), is a forest
formation that are affected by the sea water tides with anaerobic soil. Meanwhile,
Bengen (202) defines mangrove forests as tropical beach vegetation communities
dominated by a few species of mangrove trees that are ablto to grow and develop in
the muddy tidal beach. Mangrove forest is a type of typical rainforest growing along
the coast or estuaries that are affected by the sea water tides, mangroves are mostly
found on the beaches of shallow bay, estuary, the delta and sheltered beaches.
Mangroves grow optimally in the coaastal area that has a large muddy estuary,
whereas in the coastal areas with no estuariy, mangrove cannot grow optimally.
According to Aksornkoae (1993), mangroves can also grow optimally in muddy and
tidal areas which cause anaerobic conditions, this is due to the mangroves that have
roots which serve as a buffer and to absorb oxygen from the air of the water surface
directly.
Zoning mangrove forest is determined by the state of the soil, salinity,
flooding, tidal, the rate of deposition and erosion as well as the relative height of land
and water. Zoning also describes the stages of succession which are in line with the
changes in place to grow. The change are very dynamic place to grow due to the rate
of precipitation or erosion. Adaptability of a species to a state where mangroves grow
can determine the species composition in each zone. The farther from the sea then a
species will replace another type, and this process can take up to the transition area,
which is bordered by swamp communities, freshwater and inland forests.
6
2.1.3 The Cause and Extent of Mangrove Forest Damage
Data from the Ministry of Environment (MoE) RI (2008) by Directorate
General of Land Rehabilitation and Social Forestry (DG RLPS), Ministry of Forestry
(2000) Indonesia states that vast potential of mangrove forests is 9.204.840.32 ha area
with a good condition 2,548,209.42 ha , the condition of damaged and defective
condition 4,510,456.61 2,146,174.29 ha. Data mapping results from Survey Center of
Natural Resources of the Sea (PSSDAL)-Bakosurtanal by analyzing Landsat ETM
image data (image data accumulated in 2006-2009, 190 scenes), estimating vast
mangrove in Indonesia is 3,244,018.46 hectares (Hartini, et al ., 2010). Ministry of
Forestry in 2007 also issue data on Indonesian mangrove forest, which is
7,758,410.595 hectares (Director of Forest and Land Rehabilitation Ministry of
Forestry, 2009 in Hartini et al, 2010), but almost 70% of it is broken (do not know
what kind of damage categories).
Mangrove damage can be caused by several factors, such as human activities,
pollution, sedimentation, waves, tides and currents. Human activities, such as illegal
logging, land clearing, waste disposal influence or give pressure on the mangrove
habitat. Sourced from the human desire to convert mangrove forests into land for
housing, commercial activities, industry and agriculture. Besides, the increased
demand for wood production also led to the increased exploitation of mangroves.
Other activities that cause damage to mangrove forests are clearing land for fish
ponds. This last activity contributes largely in this ecosystem destruction (Dahuri,
2002).
Land clearing ponds is not the only main cause of mangrove destruction as
described by Bengen and Adrianto (1998), but can also be caused by other factors,
such as high population pressure that demands higher mangrove conversion, planning
and management of coastal resources in particular past mangroves which are highly
sectoral, low public awareness about conservation and ecosystem services and
poverty of coastal communities that are forced by economic necessity, so as to
arbitrarily open land in the mangrove forest area to meet the needs of its economy.
7
Similarly, for the purpose of obtaining illegal wood as building materials, firewood
and more. They still think that mangrove forests are common property and can be
used at any time and by anyone. Furthermore, Saparinto (2007) states that the level of
damage to mangroves can be divided into three conditions, namely: (1) damaged,
marked by endless mangrove forests in the region, the destruction of the ecological
balance, the high sea water intrusion and soil degradation, (2) moderate damage,
marked little remaining mangrove forest in the region, the ecological balance in the
levels of moderate and intrusion that occurred not too severe, and (3) not damaged,
the condition of mangroves is still well preserved and conserved.
2.1.4 Damaged Mangrove Forest Rehabilitation
Rehabilitation is essentially replanting mangrove forests that have been
damaged. Rehabilitation in order to operate effectively and efficiently should be
preceded by a survey to determine the potential for rehabilitation based on assessment
of physical conditions and vegetation. In many countries, efforts are being made to
restore habitats of destroyed mangrove by replanting program, or even plant
mangroves in the unknown / known areas before. The reasons vary. In some cases,
the goal is to preserve or re-create an ecosystem for its own sake. The more common,
replanting is done because of awareness of the value of mangrove resources for
fishing or other activities, or to prevent coastal erosion (Hogarth, 1999).
2.1.5 Mapping of Mangrove Damage
Remote sensing provides the only efficient way for mapping and monitoring
ecological changes in a large area. With respect to ecological zones, remote sensing
provides a means to observe regions on a global and local scale. Object identification
using remote sensing technology is implemented with several approaches, among
others; characteristic spectral imagery, visualization, floristic, geography and
phsygonomik Hartono (2003). In the object recognition through image generated by
the satellite system has been based on spectral characteristics. Different objects will
8
give different spectral reflectance, even the same objects with different conditions
and densities will give different spectral value(Swain and Davis, 1978).
According Danoedoro (2009), the study of mangrove ecosystem through
spatially approach can be applied by using a large-scale image or a high spatial
resolution. Spatial approach enable us to see canopy texture and location that are the
focus of the research. To see if there are mangroves and non mangrove forest
medium-low resolution images printed on a scale of 1:300.000 1:100.000 can be
applied, with the assumption that the width of the smallest mapping unit is 1 mm or
equivalent to 100-300 meters. However, in reality, width 1 mangrove zones can be
less than 15 meters, and the printed image of this zone can be identified and mapped
to 1mm. Thus, the raw scale for detailed mapping is 1:15,000 mangrove zone
(although depictions of a wide zone of 1 mm will be less accurate) and the raw spatial
resolution is approximately 2.5 to 4 m.
Danoedoro (1996) describes that the input data can be done in three ways,
namely: scanning, digitized, and tabulation. Data management component includes
all operations preparation, activation, storage and re-printing all the data obtained
from the input data. Manipulation and analysis of data are to produce new
information. In some facilities, such as: spatial interpolation, ’tumpangsusun’ maps
(map crossing, ’tumpangsusun’ with the help of two-dimensional matrices or tables,
and calculations map), modeling and data analysis. Component output in the form of
new spatial information, it can be a map, chart or tabular printout and data as well as
in electronic form.
Furthermore, it is also noted that the SIG is able to analyze and convert the set
of spatial data into information for specific purposes. The key is the ability of GIS
data analysis to produce new information. One of them is ’tumpangsusun’ map
(overlay). GIS provides ’tumpangsusun’ facilities quickly to generate new mapping
unit in accordance with the criteria established (Danoedoro, 1996). The definition
suggests that GIS is a system that consists of various components that can not stand
on their own. Having a computer hardware along with the software does not mean
9
that we already have a GIS when geographic data and human resources to operate it is
not available yet. As computer systems in general, GIS is simply a "tool" that has
special abilities. Human resource capacity to formulate problems and to analyze the
final result are very instrumental in the success of GIS.
2.2 Theoretical Framework
Mangrove forest in coastal Kwandang district has been damage because of the
use and management that have less attention to sustainability aspect. Damaged
mangrove ecosystem bring about impacts such as changes in area, disturbed
mangrove ecosystem productivity and running out of the diversity of mangrove
species in this region. Mangrove forest damage occurred in coastal areas of District
Kwandang is not only caused by the activities of people living around the mangrove
areas, but also caused by the acceleration of development in North Gorontalo
regency. Kwandang is one district that is part of the expansion in North Gorontalo
district as well as a district capital in the northern province of Gorontalo.
Development activities in the area, especially the area of expansion, can have
positive effects of such development, but at the same time carry a considerable risk,
especially on the environmental aspect. Therefore, these two aspects need to be taken
into account in a balanced way. Similarly, clearing mangroves for shrimp farming
with the main aim to meet the needs of people living in economic terms, but it can not
be denied the opening of the pond actually provide the greatest threat to the existence
of the mangrove ecosystem that can cause damage to mangrove forests and even lead
to the extinction of certain species of biodiversity owned mangrove forest. Mangrove
forest damage brings about the inability of the region in supporting its surrounding.
Mangrove forests can be characterized by the presence of high biodiversity that is
able to provide benefits to life. To determine the extent of mangrove forest
destruction, we must know the spatial distribution and extensive destruction of
mangrove forests in coastal areas Kwandang district of Gorontalo Province, which
was preceded by mapping land units based on landform and land use patterns with
10
overlapping stacking (overlay) maps that utilize technology geographic information
systems. Information on landform units can be obtained through multitemporal image
interpretation which includes Landsat ETM+ in 2000, the image of ALOS/AVNIR-2
(Advanced Land Observing Satellite/Advanced Visible and Near Infrared Radiometer
type-2) in 2010, and field tests, 2010. Then the results of image interpretation were
mapped. Changes in the area that suffered from damage using Landsat ETM+ in 2000
and the image of ALOS AVNIR-2 in 2010, the use of those two recording from
different times is to get the exact and accurate data on damaged mangrove areas.
The use of land in an area can provide a snapshot of the community land-use
activities that can be used as an indicator of how society treats the natural resources.
Existing land-use change can be used to evaluate the shape or pattern of human
interaction, soil, and plants that exist on the land. Land use in 2000 and in 2010 using
1991RBI map as a reference in mapping and interpretation of the results of Landsat
ETM+ in 2000 and the image of ALOS AVNIR-2. Land use in 2000 derived from
Landsat ETM+ in 2000, and field checks in 2010 and 2010 land-use information
obtained by the interpretation of 1:50,000 scale map RBI in 1991, the image of ALOS
(Advanced Land Observing Satellite) AVNIR-2 (Advanced Visible and near Infrared
Radiometer type-2) in 2010, and field checks in 2010. In this study we limit the use
of land and refer to certain types of land uses that are directly related to the
destruction causes of mangrove forests.
Data retrieval of mangrove forest destruction was done by stratified sampling,
which is based on units of land damage mangrove forests, which more focused on the
damaged mangroves. For the location of the sample was selected by mangrove
conditions criteria. Economic assessment based on mangrove ecosystem damage. The
variables included in this study are all utilization derived from mangrove forest
ecosystem, both direct and indirect use of economic value. The economic value of
direct use include wood for firewood and building materials, the catch of fish, shrimp,
crabs, and birds, while indirect economic value derived from retaining the ecological
11
functions of intrusion, anchoring wave and flood control, and as a source of feed
providers. Besides that, we also measured the option value, the biodiversity and
carbon storage, the value of the presence of endangered species, protected species and
habitat protection, and heritage value. Due to the costs limitations, other variables that
are part of the utilization of mangrove are not include, such as the value of education
and research, salt, preservatives, dyes nets, and so on. In addition to the variable
component of the mangrove ecosystem value, we also involved socio-economic
characteristics variables include demographics, level of education, income and
expenditure; mangrove forest ecological characteristics variables include landforms,
land use, land units, soil conditions, climate, and characteristics of mangrove forest
destruction variable which covers over the functions of mangroves and mangrove
forest area changes.
Figure 2.2 shows a brief theoretical framework that was built to bridge the
literature review with the methods developed in this dissertation. In the picture shows
that to generate economic valuation models require different valuation methods based
on the level of damage to the mangrove ecosystem in coastal areas Kwandang
District, so that this economic valuation model is to be used as the basis for the
rehabilitation of mangrove forest destruction in the coastal district of Kwandang,
North Gorontalo
.
12
Note: = Source = Process
= Results
Image 2.2 Scheme of theoretical framework on mangrove forest damage in research site
Mangrove forest
Damage
Assumption : Ecosystem sustainability is a long-
term ecological sustainability
Kwandang coast
Disturbed ecosystem productivity
The survival of most dependent ecosystems disturbed
Remote sensing imagery, petamap, and field data
lapangan
High biodiversity Need rehabilitation
Information about area, location, and the species of damaged mangrove,and
the damage intensity
Model for mangrove in other area in
Indonesia Economic valuation
of the mangrove forest damage
Need different valuation method based on the level of the damage of mangrove
ecosystem in Kwandang coast
Economic valuation model as the basis for rehabilitation of mangrove forest damage
Recommendation
1. Establish regulations (Perda) on the forestry which govern mangrove forests status
2. All aspects related directly with the utilization of mangrove should take into account ecological values
13
III. RESEARCH METHODOLOGY
Gorontalo province has got extensive mangrove areas in the north coast of
North Gorontalo regency and in the south coast of Pohuwato. We chose North
Gorontalo regency as research areas since there is mangrove forest having high
biodiversity and unique zoning patterns which are different from zoning pattern in
general, although nowadays it has been damage. The location of this research spread
in 6 (six) villages; Bulalo, Dambalo, Leboto, Molinggapoto, Moluo and Mootinelo.
3.1 Materials, data and tools in Research
3.1.1 Materials
Materials used in the research are:
1. Images of Digital Landsat ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) with a
spatial resolution of 30m the year 2000 recording used to create maps of land
use, vegetation maps, and map mangrove destruction
2. Images of ALOS/AVNIR-2 (Advanced Land Observing Satelite/
in 2000
Advanced Visible
and Near Infrared Radiometer type-2) with a spatial resolution of 10m in 2010
recording are used to create maps of landforms, land use maps, vegetation maps,
damage maps, vegetation maps, and to calculate the carbon
3. RBI Indonesia map scale 1:50,000, Sheet 2216-64 Kwandang 1991, used as a
reference to the geometric and topographical maps of administration, sample
location maps, maps of landforms, land use maps of 2000, land use maps of 2010,
maps of vegetation cover in 2000, maps of vegetation cover in 2010, the map of
mangrove destruction in 2000, the map of mangrove destruction in 2010, the land
unit maps, and map vegetation.
.
4. The map created by the interpretation of landforms map RBI, District
Administration Map Kwandang In 2010, Geological Map Sheet Tilamuta, Citra
Alos AVNIR-2 in 2010
5.
.
Land Use Map of 2000 made from the interpretation of RBI map, Map Kwandang
District Administration in 2010, Landsat ETM+ in 2000.
14
6. Land Use Map of 2010 made into interpretation RBI Map, Map Kwandang
District Administration in 2010, Image ALOS/AVNIR-2
7.
2010.
Land Unit map created by stacking ride thematic maps that have been prepared
consisting of map RBI, Map Kwandang District Administration in 2010, Map of
landforms of 2010, Land Use Map in 2010, for consideration in determining land
units
.
3.1.2 Secondary Data
Secondary data needed in this research are:
1. Secondary data consisting of climate data (rainfall and number of rainy days per
year) for the past 6 years are used to analyze the climatic conditions in the study
area
2.
.
Data in Figures (Data Dalam Angka) North Gorontalo regency in 2010, and the
DDA District Kwandang in 2010
3.
.
Secondary Data and information from the Office, government technical
institutions associated with this study
.
3.1.3 Tools
Tools used in this research are:
1. Computer Notebook Toshiba, Intel Core 2 Duo.
2. Software SIG Arc View 3.3 version, ENVI 4.8, extensi xtool, extensi transform
and registry tool GIS were used in processing and manufacturing of display or
layout map, and the extension is an extension of an additional edit tools used for
editing the
3.
map.
Microsoft Office Excel 2007 programs to assist the calculation related to
mapping, vegetation analysis, carbon calculation, economic valuation of
mangrove forests.
15
4. Stationery as supporting work in the field, sheet checklist for field work, which is
to check the condition of the field, questionnaires for the fishermen,
communities, and stakeholders around Mangrove Forest
5.
.
Tools for surveys and field measurements include:
a.
Global Position System (GPS) receiver garmin e-map, to determine
the location coordinates
b.
research in the field.
Ground drill for soil sampling that
c.
will be analyzed in the laboratory.
Salinometer to measure salinity (salt content) dissolved
d.
in water.
Litmus paper to measure the acidity or wet soil
e.
and water.
Digital cameras to document images of objects
f. Data cable
in the field.
for transfer of image objects from digital cameras to
g.
computers.
Tape recorder to record interviews
6.
.
The analysis soil device in the laboratory of Hydrology and Water Quality,
Faculty of Geography
, Universitas Gadjah Mada.
3.2 Population and research sample
3.2.1 Population
Population is generalisationn area which consists of objects /subjects having
specific qualities and characteristics determined by researcher to be studied and taken
its conclusion (Sugiyono, 2009). The population of this research is all mangrove
areas, communities, community leaders, agencies concerned with the problems
studied both in the District of North Gorontalo, and Gorontalo province. Mangrove
damage is the main object of study. This study was conducted using the economic
valuation approach to the level of mangrove destruction
O
.
ther factors that also utilize the mangrove are community in general and
fishermen in particular. Aspects of the targeted study to the community include the
utilization of mangrove, by examining the socio-economic conditions in relation to
the utilization of mangrove itself. The population taken based on the livelihoods of
16
people is 3432 people. The population of land units in the mangrove forests for the
year 2010 were identified by map land units are 41 units divided into 9 land units
.
3.2.2 Research Sample
Determination of research sample in the field was done using stratified
random sampling.
Considerations taken in determining the location of the sample is
difficulties or easyness to recognize an object at the time of interpretation, complexity
and affordability in achieving the specified sample locations. In determining the
sample points on each unit of land would still consider the land use of mangrove
forest land use that has changed from the destining. Land units are obtained from
overlapping stacking landform maps and maps of land usage/utilization of mangrove
forest. Results of landform parameters ovderlay and closure / land use mangrove
forests in the study area produce 31 units of land are divided into 9 classes of land
units.
3.2.3 Sampling Technique of Land Unit
The technique of soil sampling with stratified sampling in which technique
sampling is performed based on the characteristics of the elements defined to the
target population obtained. The determination of sampling was based on distribution
of soil types in both study sites contained vegetation, and that has been turned into
farms and gardens. Under conditions of a homogeneous damage then taking a soil
sample points were represented by 11 sample points from a total of 31 sample points
plot observations. This is done with the consideration that the type of soil in the study
area already exists, but it is necessary for the precision of the soil samples for
laboratory testing
. Components measured and analyzed in laboratoty include soil
condition e.g soil texture, soil texture class, pH H20, ph KCL, total nitrogen, P
available, K available, KPK, Ca, Mg, K, Na, alkali saturation, organic material, and
salinity.
17
3.2.4 Sampling Techniques of Socio-Economic Aspects of Community
Stratified sampling is used to determine the respondents in the sampling area
since every village in the district Kwandang have different characteristic, some are
dense the others are not. In choosing the respondents from every area we use random
sampling in which every individual is given an equal opportunity to be respondents.
The respondents are fishermen, farmers, farm workers, merchants, community leaders
, the stakeholders of both provincial and local governments
.
The number of respondents was 2% of 3432 total population in the six
villages, it is due to a limited time and funds. There were 65 respondents. Another
thing that is done to complete the data was conducted interviews with three
respondents from community leaders, stakeholders both provincial and local
governments during survey and
field measurements.
3.2.5 Vegetation Sampling Techniques
Vegetation sampling techniques include vegetation structure by making
square transect marked by rope. Each transect was 30x30 meter condering spatial
resolution of image used. Then, diameter, crown height, free banch height and the
width of every tree are mapped and recorded. Total transect made were 31 sample
points, from the sea to land. Mangrove species in research area was known by doing
direct identification in each transect. Any species of mangrove found in the transects
were recorded.
3.2.6 Data Collection in Agencies
Sampling on agencies used purposive sampling method, that is sampling
techniques based on specified characteristics of the target population elements
obtained. The technique is based on certain traits thought to have ties with the
research conducted. This method is used by the consideration that only certain
agencies that have activities in accordance with the study. After the establishment of
the agency conducted only certain parts that were targeted for interviews. The
18
relevant agencies were the Central Statistics Agency (BPS) District of North
Gorontalo, Gorontalo province BPS, Forestry and Plantation North Gorontalo
District, Fisheries and Marine North Gorontalo District, Gorontalo Province
BALIHRISTIK, Planning North Gorontalo District, the Meteorology, Climatology
and Geophysics Gorontalo Province
.
3.3 Research variables
The variables consisted of: 1) Socio-Economic Characteristics Variables
which are the population, level of education, income and expenses, 2) Environmental
abiotic Characteristics variables ie landform, land use, land units, soil conditions,
climate, and 3) Characteristics of Forest mangrove Degradation Variable ie over the
functions of mangroves and mangrove forest area changes; 4) Economic Valuation of
mangrove Forest Variables ie direct use values and indirect use values, 3) the value of
options, 4) the value of the presence of endangered species, protected species and
habitat protection, 5 ) heritage value
.
3.4 Research Procedure
1. Preparation of thematic maps covering Interpretation Landsat ETM+
2.
in 2000 and
ALOS/AVNIR-2 in 2010, landform map, map use / land use, land unit map, map
of the land, vegetation closure map, map of mangrove forest degradation.
Mangrove ecosystem analysis based on the map include abiotic environment
characteristics, the condition of mangrove vegetation structure, socio-economic
conditions.
3. Analysis of economic valuation of mangrove forests techniques and methods of
calculation of economic valuation of mangrove forests that used are from all the
benefits derived from mangrove forests either in the form of mangrove products
and services
.
19
The techniques and methods of calculation of economic valuation of mangrove
forests are presented in Table
Tabel 3.5
3.5.
The techniques and methods of calculation of economic valuation of
mangrove forestsEconomic values of mangrove forest
Valuation
A. Direct use value
1. Firewood Market price, the price of firewood
2. Wood Market price, the price of buildings wood
3. Fish catches Market price, the price of fish catches
4. Shrimp Market price, the price of shrimp
5. Mangrove crabs Market price, the price of mangrove crabs
6. Ecotourism fare
7. Knowledge Direct cost
B. Indirect use value
1. Intrusion barriers Replacement costs, the costs to obtain
fresh water
2. As a shield, anchoring wave (tsunami)
and flood control
Replacement cost, the cost to build the
break water infrastructure and water-
retaining wall used as a protective barrier
wave and flood control
3. Feed provider Market price, the price of feed
C. Value option
1. Biodiversity Biodiversity value in US $ 1500/km²
2. Carbon storage Carbon value 1 ton US $ at recent
3. Maintaining micro and macro climate mangrove
forest
Relocation costs which is the cost of
planting, seed costs spent to preserve the
mangrove forest back that have been
damaged
D. Existence value
1. Endangered species, protected wildlife, dan
habitat protection
Endangered species value US $ 30 ha/year
E. Heritage value contingent valuation methotds
Source : Primary Data, 2010
20
4. Total economic valuation of mangrove forest degradation calculation of the total
economic value of mangrove use adding the direct use values, indirect use value,
option value, existence value, and the value of heritage
5.
.
Mangrove rehabilitation efforts analysis of mangrove rehabilitation based on a
value derived from the destruction of mangrove forests based on the weight value
of mangrove destruction condition in the study site. The classification based on
standard criteria of the condition of mangrove destruction of mangrove forests to
the criteria of good-very solid, well-being, broken-rare. Meanwhile, mangrove
rehabilitation activities conducted through mangrove replanting analyzed based on
the results of the questionnaire. This value will be used as a reference in order to
rehabilitate the damaged mangrove conditions
6.
.
Economic valuation model formulation as a basis for the rehabilitation of
mangrove forest degradation in sub kwandang economic valuation modeling that
will be used as the basis for the rehabilitation of mangrove deforestation in sub
Kwandang obtained by involving the various constituent components of the
analysis variables. The resulting valuation model can prove that the ecological
value of the economic value of mangrove forests is greater than the economic
value derived from the direct use, so the exact value of ecological value due to
damage to the ecosystem is acceptable
.
IV. RESEARCH AREA
4.1 CONDITIONS
Condition of Regional Mangrove Ecosystem Research
4.1.1 Geographical, administration and total area
District Kwandang by Region in Figures (DDA), 2010 consisted of 13
villages. Broad research areas based on BPS is 301.26 km², broadly based on
calculations with the help of Geographic Information System (GIS) is 306.23 km².
The big difference in the results between BPS and the calculation results with GIS,
due to the computation of BPS is based on extensive calculations pursuant to the
certificate of land without the use of the calculation of the image. While all of the
21
data for this study will refer to the area based on the image ALOS/AVNIR-2
(Advanced Land Observing Satellite/Advanced Visible and Near Infrared Radiometer
type-2) year recording
Based on extensive village located in the study area, the village has a greatest
is Bualemo, 117.96 km ² or 38.52% wider than the other in District Kwandang
Village, and the smallest village is Moluo at 4.6 Km ² or 1.51 %. Of the 13 village
visible on the map District administration Kwandang, only six villages were selected
for sampling; Molingkapoto, Mootinelo, Leboto, Bulalo, Villages and Moluo
Dambalo, with distribution of sample points ,31 points. It is based on the destruction
of mangrove forests that occur in the region.
2010.
4.1.2 Climate
Rainfall in Kwandang region in year 2006-2011 make a huge influence on
mangrove growth in this area. Preview average rainfall year interval 2006-2011 is
presented in Figure 4.2
.
Figure 4.2 Average Rainfall Interval Time Year 2006-2011 District
Kwandang
1524 1500
2289
1007
2904
2432
83 66248 125 89 98
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Curah Hujan Jumlah Hari Hujan
22
4.1.3 Landforms
The village area in research sites is composed of 6 landforms which are hill
non-limestone sedimentary rocks interspersed with calcareous sediments, eroded
slopes of foothills, tidal flats, rocky mountains dominant non-volcanic intrusions,
alluvial plains and coastal alluvial plains. Of the six landforms in the study sites were
dominated landforms eroded slopes of foothills and tidal mud flats.
4.1.4 The land use
This study produced the data of land use for two different years, 2000 through
interpretation of Landsat ETM+Image Digital recording in 2000 and land use in 2010
through the recording in image interpretation ALOS/AVNIR-2 2010. Analysis of
these data provides information how far the development of land use patterns in the
study site in the past 10 years.
Based on the interpretation of 1:50,000 scale map of 1991 RBI Kwandang
sheet, Map Kwandang Administration in 2010, Digital Image Landsat ETM+
(Enhanced Thematic Mapper Plus) recording in 2000, and checking the field in 2010,
mangrove area that has been converted into farms is 115.9 ha located in the village of
Bulalo with an area 42.73 ha, and in the Village area of 73.17 ha Moluo. Land use
patterns in the study sites, for Molingkapoto Village, Village Mootinelo, Leboto
village, and the village Dambalo there are not any use of land for farms. Meanwhile,
based on the interpretation of 1:50,000 scale map of 1991 RBI Kwandang sheet, Map
Kwandang Administration in 2010, Image ALOS/AVNIR-2 in 2010, and field checks
in 2010, for the use of land in the year 2010, there was a change of use of land for
villages in which in 2000 there have not been there for the opening of the pond. In
2010 has seen the opening of the pond, in Molingkapoto village there is widely 110.3
hectares pond,in Village Mootinelo existing pond area covering is 111.1 hectares, in
village Leboto is 167.6 ha, while for Dambalo village pond area there covering 25.96
hectares.
23
The land use for the pond in the village of Bulalo and Moluo in 2010 has
changed. Now, in Bulalo village pond area is 105.2 ha, while for Moluo village there
are 70.94 hectares pond. Based on this data, in Villages Bulalo there are increasing
areal extents of shrimp ponds due to human activity that continues to exploit the
mangrove areas, while for Moluo village, there is a change in pond widespread , in
2000 the mangrove area has been converted into farm is 73.17 hectares, now there
has been a decline into 70.94 ha pond area, this is due to the growth of mangroves in
the area of former mangrove.
In the location of the study was only found 6 types of landforms that non-
limestone sedimentary rocky hills interspersed with calcareous sediments (D2B),
eroded slopes of the foothills (D1a), tidal mud flats (M1), the dominant volcanic
rocky mountains of non-intrusion (D1a), alluvial plains (F2), coastal alluvial plains
(F1). To discover to what extent the change of use that occurred in the area of
mangrove forests in the year 2000 and the year 2010 can be seen from the results of
the analysis of mangrove land units in the region for two different times. The results
of the analysis unit of land for mangrove area in 2000 found 34 land units, while in
2010 found 41 land units. This land units provide evidence that the resulting damage
mangrove forest in the study site was the impact of land use of mangrove forest that
has changed into ponds, gardens, fields, settlements, ports, shrubs, and agricultural
land (moor)
.
4.1.5 Land
Laboratory analysis results of Hydrology and Water Quality of the Faculty of
Geography, Gadjah Mada University and field test shows mangrove soils at the study
site that the texture of soil conditions at point of 28, 4, 5, 23, 24, and 31 that still have
mangrove vegetation which consists of coarse sand (2.77% -62.33%), very fine sand
(5,35% -19,58%), sand (9,87% - 67,68%), dust (19,30% -58,07% ), and clay (13,02%
- 35,71%), with the condition of the soils in the area then look mangrove Kwandang
dominated by Avicennia and genus Sonneratia that live well on sandy soil,
24
Rhizophora sp more like fine dust, and Bruguiera sp like clay containing little organic
matter, whereas there is no vegetation (has been converted into farms and gardens)
that the soil texture of coarse sand (7,28% - 42,72%), very fine sand (4,02% -
18,14%), sand (11,30% - 60,86%), dust (24,66% - 58,07%), and clay (14,48% -
31,32%).
When viewed from the soil texture Kwandang mangrove areas are not suitable
for a pond because the sand content (> 50%) so it is less able to hold water and easily
destroyed. This is confirmed by research Johari (2009), that the soil is good for the
pond is a type of soil with a high clay content and low sand content, high sand
content is generally not suitable for the pond, because in addition to high porosity soil
holding capacity is low so it is easy regardless if used to build the levees. Soil texture
also define a suitable water source for the pond. Seeing this data confirms that the
region Kwandang more suitable for planting mangrove than made pond.
4.1.6 The change of Mangrove Forests use
4.1.6.1 Spesies Mangrove
Mangrove species foundin research sites are 16 species; Rhizophora
mucronata Blume, Rhizophora apiculata Lamk, Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou,
Ceriops tagal (Perr.) C.B.Rob, Brugueira gymnorrhiza (L) Lamk, Bruguiera
paviflora (Roxb) W&A, Sonneratia alba J.E. Smith, Soneratia caseolaris (L) Eng,
Xylocarpus mulocensis (Lamk) Roem, Xylocarpus granatum Koen (niri), Avecennia
alba Blume, Avecennia marina (Forsk) Vierh, Avicennia officinalis (L) Lamk,
Acanthus ilicifolius L, Heritiera littoralis Dryand. Ex W.Ait, Aegiceras corniculatum
(L.) Blanco, and their spatial distribution is posited in ALOS/AVNIR-2 image.
25
4.1.6.2 Mangrove vegetation structure
a. Mangrove vegetation structure and the Importance of the Criteria Level
Damaged Trees
In Table 4.7, there are a certain species that have high vegetation parameter
values and it can characterize the dominant species in a community. Species
Avicennia alba Blume has important value of 89,3%, the dominance of 312 cm ², a
frequency of 0,42%, a density of 0,05 m², this which makes the species Avicennia
alba Blume showed the most dominant (30%) of the species other. While species
Aegiceras corniculatum (L.) Blanco had an uneven spread, it was only found at a
certain point. This is indicated by the smallest critical value 3,03%, the dominance of
4,91 cm ², a frequency of 0.03%, a density of 0.001 m².
Table 4.7 Mangrove vegetation structure and the Importance of the Criteria Level Damaged Trees
Species K Kr D Dr F Fr INP (m²) (%) (cm²) (%) (%) (%) (%)
Avicennia alba 0,05 34,6 312 31,9 0,42 22,8 89,3 Sonneratia alba 0,024 16,9 210 21,5 0,29 15,8 54,2 Avicennia marina 0,018 12,3 133 13,6 0,19 10,5 36,5 Brugueira gymnorrhiza 0,011 7,69 85,1 8,71 0,16 8,77 25,2 Rhizophora Apiculata 0,01 6,92 52,7 5,39 0,19 10,5 22,8 Xylocarpus mulocensis 0,006 3,85 36,3 3,71 0,16 8,77 16,3 Soneratia caseolaris 0,006 3,85 38,6 3,94 0,13 7,02 14,8 Ceriops decandra 0,007 4,62 48,5 4,96 0,06 3,51 13,1 Rhizophora mucronata 0,004 3,08 14,3 1,46 0,06 3,51 8,05 Ceriops tagal 0,003 2,31 18,9 1,93 0,06 3,51 7,75 Xylocarpus granatum 0,003 2,31 8,65 0,89 0,03 1,75 4,95 Avicennia officinalis 0,001 0,77 14,7 1,51 0,03 1,75 4,03 Aegiceras corniculatum 0,001 0,77 4,91 0,5 0,03 1,75 3,03
SourceS : Primary data Analisys, 2010
26
b. Mangrove vegetation structure and the Important Value of Stake Level In
Damage Criteria l
Berdasarkan analisis vegetasi untuk tingkat pancang terlihat adanya spesies-
spesies tertentu yang memiliki nilai-nilai parameter vegetasi yang tinggi dan hal ini
dapat mencirikan spesies yang dominan dalam suatu komunitas. Spesies-spesies
mangrove tersebut, yakni Rhizophora apiculata Lamk adalah spesies yang paling
mendominasi di lokasi penelitian sebesar 15% dengan nilai penting sebesar 46,5%,
dominansi sebesar 174 cm², frekuensi sebesar 0,32%, dan kerapatan sebesar 0,02 m²,
sedangkan Rhizophora mucronata Blume memiliki nilai penting sebesar 39%,
dominansi sebesar 111 cm², frekuensi sebesar 0,39%, dan kerapatan sebesar 0,05 m².
Hal ini dapat berarti bahwa penyebaran mangrove Rhizophora dapat dikatakan merata
pada lokasi penelitian dan karena memiliki dominansi yang besar dibandingkan
dengan spesies lainnya di lokasi yang sama ini dapat berarti bahwa bentuk pohon
Rhizophora apiculata Lamk lebih besar dan memiliki penutupan tajuk yang lebih luas
dibandingkan dengan spesies lainnya. Struktur vegetasi mangrove dan sebaran
spesies dominan untuk tingkat pancang disajikan pada Tabel 4.8
Based on the analysis of vegetation to levels is seen any pilling certain species
that have high vegetation parameter values and it can characterize the dominant
species in a community. Mangrove species, Rhizophora apiculata Lamk is the most
dominant species in the study sites by 15% with a significance of 46,5%, amounting
to 174 cm² dominance, frequency of 0,32%, and a density of 0,02 m², while
Rhizophora mucronata Blume have significant value by 39%, the dominance of
111cm², a frequency of 0,39%, and a density of 0,05 m². This could mean that the
spread of mangrove Rhizophora can be said evenly among the sites and because it has
a huge dominance compared to other species in the same location, may mean that the
shape of the tree Rhizophora apiculata Lamk is larger and has a crown cover greater
than other species. Mangrove vegetation structure and distribution of the dominant
species on stake levels are presented in Table 4.8
27
Tabel 4.8 Mangrove vegetation structure and the Important Value of Stake Level In Damage Criteria
Species K Kr D Dr F Fr INP (m²) (%) (cm²) (%) (%) (%) (%)
Rhizophora apiculata 0,02 1,72 174 32,9 0,32 11,9 46,5 Rhizophora mucronata 0,05 3,72 111 21 0,39 14,29 39 Ceriops decandra 0,39 31,9 10,8 2,04 0,13 4,762 38,7 Avicennia alba 0,14 11,2 58 10,9 0,35 13,1 35,2 Avicennia officinalis 0,26 21,1 17,8 3,35 0,1 3,571 28,1 Sonneratia alba 0,04 2,99 43,6 8,23 0,39 14,29 25,5 Ceriops tagal 0,01 0,54 52,4 9,89 0,35 13,1 23,5 Avicennia marina 0,13 10,3 18,6 3,51 0,19 7,143 21 Brugueira gymnorrhiza 0,1 8,08 25,2 4,76 0,19 7,143 20 Bruguiera paviflora 0,03 2,45 9,1 1,72 0,1 3,571 7,74 Xylocarpus mulocensis 0,06 4,81 2,83 0,54 0,06 2,381 7,73 Xylocarpus granatum 0 0,18 2,32 0,44 0,06 2,381 3 Soneratia caseolaris 0,01 0,45 2,67 0,5 0,03 1,19 2,15 Heritiera littoralis 0,01 0,54 1,13 0,21 0,03 1,19 1,95 Sources : Primary Data Analysis, 2010
c. Mangrove vegetation structure and The Importance value of seedling level
in Damage Criteria
The result of importance value for mangrove seedlings at the site showed that
there are two species of mangrove seedlings that have high great value for the
dominant 21% for Rhizophora apiculata Blume species with critical value of 42,74%,
density of 0,357 m², frequency of 0.23% and species Rhizophora mucronata Lamk
with critical value of 41,22%, density of 0,303 m², frequency of 0,26%. Mangrove
vegetation structure and distribution of the dominant species for seedlings are
presented in Table 4.9
28
Tabel 4.9 Mangrove vegetation structure and Importance value of seedling level in Damage Criteria
Species K KR F FR INP
(m²) (%) (%) (%) (%)
Rhizophora apiculata 0,357 26,1 0,23 16,7 42,74
Rhizophora mucronata 0,303 22,2 0,26 19 41,22
Ceriops tagal 0,182 13,3 0,16 11,9 25,23
Avicennia alba 0,172 12,6 0,16 11,9 24,5
Acanthus 0,154 11,3 0,06 4,76 16,05
Avicennia marina 0,068 4,96 0,13 9,52 14,48
Xylocarpus mulocensis 0,053 3,9 0,13 9,52 13,42
Brugueira gymnorrhiza 0,036 2,6 0,13 9,52 12,12
Sonneratia alba 0,031 2,27 0,06 4,76 7,04
Ceriops decandra 0,011 0,81 0,03 2,38 3,19
Sources : Primary data Analysis, 2010
4.1.6.3 Mangrove Zonation
Zoning profiles in the study site is unique compared to existing mangrove
forests in other areas. One of the uniqueness comes from variations in the type living
that is not as same as the pattern of zoning in general. Vegetation analysis results
based on importance value index and vegetation index based imagery and field tests
were found from the coast to inland, each species are associated with each other in a
single layer, so the zoning in this area is a simple entry zoning which consists of one
zoning or mixed.
Zoning profile in coastal areas of Kwandang District does not consists of
several zoning, since there is no pure zoning one genus only, found only one mixed
zoning, where each species grows again until towards the mainland, and grow
intermingled among several species, there are not any dominant species to determine
the zoning division.
29
4.1.7 Changes in mangrove forest
Data analysis result of mangrove forest destruction in 2000 data showed that
total area of mangrove forest at the study site was an area of 759,1 hectares, the
damaged area of 155,8 hectares with damage condition is completely destroyed with
no further discovery of mangrove vegetation at the site, an area of 106 hectares or
14% of the total area of mangrove forests, meanwhile, was broken-rarely is covering
49,8 hectares or 7%. For mangrove areas with well-very solid criterion is measuring
570.3 hectares or 75% of mangrove forest in 2000, and extensive mangrove areas
with well-
Mangroves damage in 2010 achieved an increase of 41% from 21% in 2000,
bringing the total mangrove destruction in 2010 to 62%, where the mangrove areas
that have been damaged has reached 687,3 hectares, with the condition of the damage
is broken total, no more mangrove vegetation, is covering 551,5 hectares or 51% of
the total area of mangrove forests, while a rarely damaged condition is covering 135,8
hectares or 12% of the total area of mangrove forest. Meanwhile, the mangrove areas
with well
being criteria are measuring 33 hectares or 4%. If this condition compared
with the damage in 2010, there has been rapid change of area.
-very solid criterion is measuring 341,8 hectares or 31% of the total
mangrove forest area in 2010, and the condition of mangroves to the criteria well-
From the data obtained, teher is visible difference in the total area of
mangroves in the area of research, in which delineate areas for mangrove area in 2000
covering an area of 759,1 hectares of mangrove and in 2010 an increase in the extent
of mangrove area to 1093,7 hectares. Looking at the data, it is assumed that prior to
2000, there has been rehabilitation of mangrove forests in areas that are already
damaged, but not yet read by the Landsat ETM
being is an area of 64,6 hectares or 6% of the total mangrove area.
+ because the species is still a seedling
planted. This condition is confirmed by data from a personal interview with the
Department of Forestry and Plantation Kwandang District, represented by Mr
Emmanuel Ruruh and teams directly involved in the activity, Rauf (45 th) that prior
to 2000, there has been rehabilitation activities undertaken by one of the universities
30
in Gorontalo, STKIP (UNG now) from 1993 to 1995. Concrete manifestation of the
results of these activities can be seen with the addition of extensive areas of
mangrove forest in 2010, despite the condition of the damage is further increased,
reaching 687,3 hectares, of which damaged a total area of 551,5 acres and rarely
damaged area of 135,8 hectares, even exceed the vegetation found in the year 2000
which is 603,3 hectares
.
V. ECONOMIC VALUATION OF MANGROVE FOREST DAMAGE
5.1 Economic Valuation Of Mangrove Forest Damage
Economic valuation of mangrove forest destruction proves that the economic
value derived from the ecological function is greater than economic value, therefore
maintaining mangrove is better than clear-cutting them for the opening of the farm or
other earmarked by reason of economic factors. Total economic valuation of
mangrove forest destruction and the proportion of value to the research sites are
presented in Table 5.20 and Figure 5.8.
Table 5.20 Total economic valuation of Mangrove in Kwandang district
No Type of value Total value Rp/ha/year
1 Direct use value 20,183,079,000
2 Indirect use value 23,213,053,409
3 Option Value 9,084,019,871
4 Existence Value 185,571,010
5 Value of Heritage 6,790,000
Total Value 52,672,513,290
Source : Primary data Analysis, 2010
31
Figure 5.8 Proportion of Value Total Economic Valuation in Research Sites,
2010 5.1.2 Damage Rehabilitation of Mangrove Forests in the Study Sites
Rehabilitation of mangrove deforestation in the study site is entirely the
responsibility of the government, followed by the community and mangrove
conservationist groups in the site. After rehabilitation of mangrove forest conditions
in past five years, from 65 respondents who answered that the condition does not
change are 9,23% (6 people), better condition are 20% (13 people), worse condition
are 49,23% (32 people) and others 21,23% (14 people). Respondents that were
categorized as others answered no change in the condition of mangroves, it continues
to damage and no effort to replant.
Talking about rehabilitation in Kwandang district, the local government
should involve the community more fully in the hope that when the rehabilitation
movement is entrusted entirely to the people who are in the mangrove areas, they will
automatically feel posses mangrove forest. As a result, they will actively participate
to keep, maintain, and control the existence of mangrove forests that are located not
far from where they live. In addition, in rehabilitation should place more emphasis on
the damage conditions, such as in Mootinelo that have been damaged 2,6 km from the
coastline and vast damage reaching 181,29 hectares, and in Leboto with damage
25%
28%11%
36%
0%
Nilai Guna Langsung
Nilai Guna Langsung Tidak Langsung
Nilai Pilihan
Nilai Keberadaan
Nilai Warisan
32
reaching 181,23 hectares, and Bulalo which is the damage is 80 meters from the
shoreline with extensive damage reaches 123,396. Those three villages immediately
need rehabilitiation.
5.3 Economic Valuation Model as the basis for the Rehabilitation of Mangrove
Forest Degradation
The model that will be developed in this research is procedural model or
conceptual framework acquired by involving various components analysis and
provide varying results. The damage of mangrove forests in the research site is in
rare-broken criteria. This indicates that the mangrove in the area is mostly gone. The
trigger of the mangrove forest destruction in the study site is mostly because of the
opening of the ponds, which are both productive and non-productive. From an
economic perspective this gives a huge advantage, but this situation will not last long,
which proved that many ponds are no longer productive. This is reinforced by the
findings of this study that based on the tests analysis of the soil conditions at the sites,
the sites are not suitable for the pond, because the soil texture in mangrove areas
Kwandang, the sand content is > 50% so it is less able to hold water and easily
destroyed.
Based on this study it was found that the people at the sites pay little attention
to the preservation of mangrove forest. This is mainly due to the low economic level,
the lack of knowledge, education, and awareness of the value of mangrove benefits to
their lives. Value of mangrove ecosystems are preferred for economic value only
while the value of the mangrove ecological itself continues neglected. This view that
must be straightened out, based on the findings of this study proved that the economic
value derived from ecological functions are greater value than economic value, where
the value comes from ecological function reaches 75,28% greater than direct use
value 24,7 %. Based on these findings prove that maintaining mangrove better than
clear-cutting for the opening of the farm or other earmarked by reason of economic
factors.
33
The main contribution of this study is theoretically lies in the following aspects:
a. To perform an economic valuation of mangrove ecosystems, such calculations
should not simply based on use and non-use values obtained from the mangrove
ecosystem, but also there is a need to value the damage caused by this ecosystem.
So the ecological value of the mangrove itself is not necessarily abandoned. In
addition to the accuracy of the data and the real extent of the damaged mangrove
vegetation there are not only based on manual calculations in the field but also
must use spatial patterns in economic valuation derived from the image.
b. Valuation method used in this research, the researchers found new ways of doing
economic valuation such as modifying all the formulas that are used for each value
derived from mangrove forests by involving the spatial analysis and mapping.
Direct use value by including the value of the damage, find the linear regression
equation for the value of the catch of fish, shrimp, and crab, it is shown that the
vast mangrove then catches of fish, shrimp, and crabs increased. Indirect use value
which involve damaged area find the real value of mangroves function as intrusion
barrier, as protection, anchoring waves, and flood control, and functions of
mangroves as feed providers. The option value of mangrove’s function as carbon
storage obtained directly by calculating the value of the carbon in the field based
on the volume of species of mangrove trees and combined with the carbon value of
the image by using a regression equation. Value of the presence of rare species,
wildlife protection, habitat protection include a value of the findings in the field
based on ekofloristik composition and analysis of vegetation.
c. Economic valuation using spatial pattern needs to be done as one of the
foundations of ecological damage assessment, in order to determine the target
location, intensity of rehabilitation can be carried out with more precision.
In my opinion, the things mentioned above has not been done by other
researchers in Indonesia, either each aspect separately or the combination of all
aspects.
34
VI. CONCLUSION, SUGGESTIONS AND IMPLICATION
6.1 Conclusion
1) The change rate of mangrove forest area seen from Landsat ETM+
2) Based on the analysis of mangrove vegetation, we found 16 species that inhabit the
mangrove forests in the region Kwandang. They are species Rhizophora
mucronata Blume, Rhizophora apiculata Lamk, Ceriops decandra (Griff.) Ding
Hou, Ceriops tagal (Perr.) CBRob, Brugueira gymnorrhiza (L ) Lamk, Bruguiera
paviflora (Roxb) W & A, Sonneratia alba JE Smith, Soneratia caseolaris (L) Eng,
Xylocarpus mulocensis (Lamk) Roem, Xylocarpus granatum Koen (NIRI),
Avecennia alba Blume, Avecennia marina (Forsk) Vierh, Avicennia officinalis (L)
Lamk, Acanthus ilicifolius L, Heritiera littoralis. Ex W.Ait, Aegiceras
corniculatum (L.) Blanco. Of those 16 species, there is a presence of a globally
endangered species, Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou, so that it is vulnerable
and require special attention to manage it. Vegetation analysis results based on
importance value index and vegetation index based on imagery and field tests
found from the coast to inland mainland, each species are associated with each
other in a single layer, so the zoning in this area is a simple entry zoning or mixed
zoning. Zoning Profile in coastal areas of Kwandang District do not consists of
several zonings, since there is no pure zoning which consist only one genus. We
found only one mixture zoning, in which each species grows to the mainland, and
grow intermingled between 16 species.
Digital Image
2000, mangrove forests in the study site is an area of 155.8 hectares damaged, and
in 10 years, based Image ALOS/AVNIR-2, mangrove area in 2010 changes that
have been damaged reaching 687,3 acres. Seeing this data an increase in mangrove
forest destruction reached 531,596 hectares, an increase of 63% from the present.
3) Based on the analysis of economic valuation on destruction of mangrove forests, it
was found that the use value of the total mangrove forest in study site reached
Rp52.672.513.290/10 years. If this value is divided into 10 years, the loss caused
by the destruction of mangrove forests reaches Rp5.267.251.329 annually. Out of
35
the total economic value, foundthat the ecological value of the indirect use values
has a higher value than the other values, Rp23.213.053.409/10 years. Other types
of values obtained by the direct use values Rp20.183.079.000/10th, the option
value of Rp9.084.019.871/10 years, the value of the presence of rare, protected
species, habitat protection and heritage value of Rp185.571.010/10years
Rp6.790.000/10years.Economic destruction valuation of mangrove forests prove
that the economic value derived from ecological functions has greater value than
economic value, thereby maintaining mangrove better than clear-cutting for the
opening of the farm or other earmarked by reason of economic factors.
Economic valuation of mangrove forest destruction proves that the economic value
derived from the ecological function value is greater than economic value,
therefore maintaining mangrove is better than clear-cutting for the opening of the
farm or other earmarked for economic reasons.
(4) The results of this study found that the economic valuation model based on the
spatial data has not been done in Indonesia and economic valuation for aspects of
mangrove rehabilitation in Indonesia in terms of the damage has not been
discussed in detail. The model developed in this study which is in the form of a
framework for the economic valuation of ecological damage that requires absolute
spatial analysis and mapping process, involving many variables like social
characteristics variables, variable abiotic characteristics of the mangrove forest,
mangrove forest destruction characteristic variables and the variable valuation
mangrove forest economy. Funds allocated in 2010 for the rehabilitation of
mangrove forest destruction which 24 hectares is not worth the damage that 687,3
hectares and the rupiah from the economic valuation of mangrove forest
destruction is.
36
6.2 Suggestion
1) Economic valuation using spatial pattern needs to be done as one of the
foundations of ecological damage assessment, in order to determine the location
target and intensity of rehabilitation can be carried out appropriately.
2) To conduct an economic valuation of mangrove ecosystems, such calculations
should not simply based on use and non-use values obtained from the mangrove
ecosystem, but also the value of the damage caused by this ecosystem needs in
value. So the ecological value of the mangrove itself is not necessarily abandoned.
Besides that, the accuracy of the data and the real extent of the damaged mangrove
vegetation has not only based on manual calculations in the field but also must use
spatial patterns in economic valuation derived from the image.
6.3 Implications
1) Changes in mangrove area using spatial patterns is needed to perform an economic
valuation, especially to obtain the real data of the level of mangrove forests
destruction; rarely damaged, totally destroyed, and in good condition.
2) Based on the abiotic characteristics of the mangrove forest, shrimp ponds that
occur in the study area were all in the area which was once a mangrove forest. If it
is viewed from the soil texture, Kwandang mangrove areas are not suitable for a
pond because the sand content (> 50%) so it is less able to hold water and easily
destroyed. Johari (2009) points out that the soil that is good for the pond is kind of
soil with high clay content and low sand content. Soil with high sand content is
generally not suitable for the pond, because in addition to its high porosity, its
holding capacity is low so it is easy to lose if it is used to build levee. Soil texture
also defines the suitable water source for the pond. This data confirms that the
region Kwandang more suitable for planting mangrove than making pond.
3) The results of the analysis indicate vegetation destruction of mangrove forests in
coastal Kwandang District are in very bad condition, with the rate of mangrove
vegetation density less than one or ranged on average from 0 to 0.3. Important
37
Value Index (IVI) found the most abundant species lost in the study site was
Avicennia alba Blume species that have significant value by 89.31%, the species
Rhizophora apiculata Lamk critical value of 46.52%, the species Rhizophora
mucronata Blume with significant value at 38.96%. This is due to the changes of
their habitat into ponds, gardens, fields, ports and so on. If this condition is
allowed to continue, it is likely that species Rhizophora mucronata will washed
out. Of those 16 species, there is a presence of a globally endangered species,
Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou, so that it is vulnerable and require special
attention to manage it.
4) Lack of knowledge, education, and awareness of the value of mangrove benefits
for the community at the study site is a priority to be immediately improved, so
that the value of mangrove ecosystems resulting from the neglected ecological
value could be addressed. The view that the economic benefits are better than the
ecological value should be corrected since the economic value derived from
ecological functions are greater than economic value, where the value comes from
ecological function reaches 75,28%, whic is greater than direct use values 24,7%.
Economic valuation using spatial pattern needs to be done as one of the
foundations of ecological damage assessment, in order to determine the target
location, intensity of rehabilitation can be carried out more appropriately.