Semester 01

Kegiatan Belajar IIPendidikan Kewarganegaraan

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya ManusiaPusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

Jakarta 2013

Modul 6

Hak Asasi Manusia BerdasarkanUUD 1945 dan Implementasinya

Hak Asasi Manusia BerdasarkanUUD 1945 Beserta Implementasinya

Alinea I mengandung makna yang sangat dalam bahwa salah satu hak asasi manusia bagi bangsa-bangsa dunia adalah liberty, freedom, equality, dan nilai-nilai HAM lainnya. Sebaliknya, penjajahan dan kolonialisme adalah musuh umat manusia dan hal itu merupakan

pelanggaran HAM. Oleh karena itu, tidak ada satupun bangsa-bangsa di dunia yang mau dijajah dan tidak boleh satupun negara memiliki

ruang untuk menjajah bangsa-bangsa lain

Alinea II mengandung makna yang dalam bahwa bagian penting dari kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kemerdekaan Indonesia dan

kemerdekaan Indonesia merupakan bagian hakiki dari HAM

Alinea III mengungkapkan bahwa kebebasan merupakan bentuk dari HAM sebagai anugerah

Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bangsa dan negara lain wajib menghormati, mengakui, menjunjung tinggi, dan menegakkan HAM demi harkat dan

martabat bangsa Indonesia

Alinea IV mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan HAM bangsa Indonesia, maka Pemerintah Negara

Indonesia berkewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia, berkewajiban mencerdaskan

bangsa, berkewajiban memajukan kesejahteraan umum, dan berkewajiban melaksanakan

ketertiban dunia dengan prinsip HAM, seperti keadilan sosial.

Pasal-pasal UUD’45 Tentang HAM

Pasal 28 A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.Pasal 28 B:1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan

keturunan melalui perkawinan yang sah.2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal-pasal UUD’45 Tentang HAM

Pasal 28 C, D, EPasal 28 FSetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.Pasal 28 G, H, I, J

Pasal-pasal UUD’45 Tentang HAM

Selain masalah HAM secara implisit telah dicantumkan di dalam sila-sila Pancasila, UUD 1945 (baik di dalam Pembukaan maupun batang tubuh), juga tercantum di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal-pasal UUD’45 Tentang HAM

Hak untuk hidup (Pasal 9), Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10), Hak mengembangkan diri (Pasal 11-16), Hak memperoleh keadilan (Pasal 17-19), Hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-27), Hak atas rasa aman (Pasal 28-35), Hak atas kesejahteraan (Pasal 36-42), Hak turut serta dalam pemerintahan (Pasal 43-44), Hak wanita (Pasal 45-51), Hak anak (Pasal 52-66).

UU Nomor 39 Tahun 1999

Pasal-pasal UUD’45 Tentang HAM

Kewajiban dasar manusia menjadi bagian penting untuk menghindari pelanggaran HAM oleh warga negara satu terhadap HAM warga negara yang lain, Seperti Pasal 69 UU Nomor 39 Tahun 1999

Pasal-pasal UUD’45 Tentang HAM

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 69 UU Nomor 39 Tahun 1999

Pasal-pasal UUD’45 Tentang HAM

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia telah diatur di dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU Nomor 39 Tahun 1999

Implementasi HAM di Indonesia danProblematikanya

Perspektif praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan seringkali terjadi pelanggaran HAM oleh aparat negara dan pemerintah, kelompok masyarakat, dan perusahaan nasional dan multi nasional. Ironisnya seringkali terjadi kasus bahwa penegakkan hukum terhadap pelanggar HAM masih sangat lemah

HAM di Indonesia

kasus pelanggaran HAM berat Timor Timur, Tanjung Priok, Abepura, selama berlakunya DOM di Aceh dan Papua, kasus Bumi Flora, kasus aktivis Rata, kasus pembantaian Idi Cut, kasus Simpang KKA, kasus pembunuhan Jafar Sidik, kasus Talangsari Lampung, kasus Kedung Ombo, kasus penghilangan paksa kelompok aktivis, kasus Penyiksaan dan pembunuhan aktivis buruh Marsinah, dan masih banyak kasus-kasus lain merupakan contoh konkrit terjadinya pelanggaran HAM berat di Indonesia pada masa Orde Baru

HAM di Indonesia

Selain melibatkan banyak aktor, seperti aparat negara dan pemerintahan, banyak kasus pelanggaran HAM yang melibatkan perusahan-perusahan

HAM di Indonesia

Kasus pelanggaran HAM akibat luapan lumpur panas Lapindo oleh aktivitas pengeboran sumur gas perusahaan pertambangan Minyak dan Gas PT Lapindo Brantas yang menyebabkan sekitar 20.000 warga kehilangan rumah, pekerjaan dan lahan garapannya serta berdampak pada matinya sentra-sentra industri padat karya di sekitar Porong Sidoarjo

HAM di Indonesia

Pelanggaran HAM juga terjadi sebagai akibat penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh institusi Pemerintrah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kasus-kasus kekerasan dan pengrusakan yang berlebihan oleh satuan-satuan penegak Perda (Satuan Polisi Pamong Praja-Satpol PP) di berbagai daerah membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM.

HAM di Indonesia

Pelanggaran HAM juga terjadi sebagai akibat penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh institusi Pemerintrah Provinsi/Kabupaten/Kota. Kasus-kasus kekerasan dan pengrusakan yang berlebihan oleh satuan-satuan penegak Perda (Satuan Polisi Pamong Praja-Satpol PP) di berbagai daerah membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM.

HAM di Indonesia

Melemahnya mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:ELSAM (2007)

HAM di Indonesia

Kemandekan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.1

Berlanjutnya pembebasan para terdakwa oleh pengadilan dan hilangnya hak korban atas pemulihan.2

Pembatalan pembentukan KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).3

Penggelapan kasus-kasus pelanggaran HAM Orde Baru yang lain.4

Penggelapan kasus pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap perempuan di masa Orde Baru5

Berlanjutnya Impunity dalam kasus Timor Timur.6

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pelanggaran HAM di tingkat provinsi/kabupaten/kota anatara lain sebagai berikut:ELSAM (2007)

HAM di Indonesia

Produksi kebijakan dan regulasi daerah yang bertentangan dengan HAM, seperti kebijakan dan regulasi daerah tentang investasi dan penataan kota, kebijakan dan regulasi daerah ani prostitusi dan pembatasan hak sipil politik ekonomi perempuan, dll.1

Penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh institusi-institusi pemerintah provinsi/kabupaten/kota, seperti penegakan Perda K3, penertiban PKL, dll.2

Kemiskinan dan kematian akibat serangan berbagai penyakit yang masih berlanjut, seperti kematian akibat gizi buruk, kematian akibat penyakit demam berdarah, dll3

Sumber Gambar

http://www.kippreport.com/wp-content/uploads/2012/06/Human-rights.jpghttp://www.bhamcropwalk.org/Human%20Rts7.jpg

http://speakforchange.org/wp-content/uploads//2011/12/support-human-rights-copy.jpg

http://www.sindotrijaya.com/uploads/news/resize3/kantor_komnas_ham.jpghttp://www.elsam.or.id/i/1348459541_2012921Komnas_HAM.jpg

http://assets.kompas.com/data/photo/2010/04/14/1841014620X285.JPGhttp://perempuanduniaketiga.files.wordpress.com/2011/12/img_9341.jpg

http://images.solopos.com/2012/12/tambang.jpghttp://statik.tempo.co/data/2012/02/01/id_104400/104400_620.jpg

http://behance.vo.llnwd.net/profiles/75036/projects/5408155/90d087530b592d8f9feaa04b33b4a53c.png