Upload
drhsyafrial-evi-msssosmm
View
940
Download
41
Embed Size (px)
Citation preview
121121
PENYUSUNAN NERACA AWAL
Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
122 122
123123
A. P SKPDA.1. Definisi
Neraca awal SKPD menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai
aset, kewajiban, dan rekening Ekuitas Dana pada saat awal penggunaan sistem akuntansi
keuangan daerah. Angka-angka yang ada di dalam neraca awal akan menjadi saldo
awal pada tiap-tiap buku besarnya, sehingga akan menjadi dasar penghitungan saldo
pada periode-periode selanjutnya.
A.2. Nilai Akun dalam Neraca Awal
Permasalahan yang dihadapi oleh SKPD dalam menyusun neraca awal adalah
menentukan nilai yang wajar dari aset, kewajiban, dan ekuitas dananya, terutama untuk
aset tetap yang menjadi tanggung jawab/hak SKPD. Hal ini disebabkan aset tetap yang
digunakan oleh SKPD perolehannya dilakukan sudah bertahun-tahun lalu, sehingga
kemungkinan nilai perolehannya sudah tidak sesuai lagi dengan harga pasar saat ini, atau
bahkan kemungkinan tidak ada dokumen perolehannya. Untuk mengatasi hal tersebut,
terdapat beberapa alternatif dalam menetapkan nilai dari aset, kewajiban, dan ekuitas
dana yang akan dilaporkan dalam neraca awal. Alternatif-alternatif tersebut harus tidak
menyalahi standar akuntansi yang berlaku di pemerintahan.
A.3. Pelaksana dan Langkah-langkah Penyusunan Neraca Awal SKPD
Pelaksana penyusunan neraca awal SKPD adalah Petugas Penatausahaan Keuang-
an SKPD (PPK-SKPD) berkoordinasi dengan bagian perlengkapan di PPKD. Koordinasi
BAB VI
PENYUSUNAN
NERACA AWAL
Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
124
dilakukan untuk mengetahui berapa aset daerah yang dikuasakan ke tiap-tiap SKPD.
Selain itu juga untuk mengetahui nilai dari aset-aset tersebut.
Langkah-langkah dalam penyusunan neraca awal SKPD adalah sebagai berikut:
TAHAP 1
Membentuk Tim Teknis SKPD sebagai Pendukung Proses Penyusunan Neraca
Awal, dapat terdiri atas:
- Bendahara penerimaan SKPD
- Bendahara pengeluaran SKPD
- Bendahara pemegang barang SKPD
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
- Bagian lain yang relevan.
TAHAP 2
Mengidentifikasi jenis aset dan jenis kewajiban yang potensial dimiliki oleh suatu
SKPD, dengan rujukan utama pada neraca awal Pemda (yang pada saat ini ada di dalam
kewenangan Biro/Bagian Umum), dan mengacu pada Permendagri 13/2006 dan PP
24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai berikut:
1. Kas & setara kas: saldo bank, uang tunai di bendahara, deposito kurang dari 3 bulan
2. Piutang: bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada
BUMD, bagian lancar tuntutan TP/TGR, piutang pajak, piutang lainnya
3. Persediaan: ATK, perlengkapan kantor, perlengkapan rumah tangga, aset yang akan
dijual
4. Investasi jangka pendek: deposito 3-12 bulan, surat berharga untuk diperjualbelikan
seperti SUN/obligasi jangka pendek, investasi jangka pendek lainnya
5. Aset tetap: tanah, peralatan & mesin, gedung & bangunan, jalan/irigasi/jaringan,
aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan
6. Aset lainnya: aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, Kemitraan
dengan pihak ketiga, aset lain-lain
7. Kewajiban jangka pendek: bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak
ketiga, utang bunga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
8. Kewajiban jangka panjang: utang dalam negeri perbankan, utang jangka panjang
lainnya.
TAHAP 3
Menyiapkan daftar/formulir, yang diperlukan untuk:
- Inventarisasi fisik
- Pengumpulan dokumen aset dan kewajiban,
125
BAB VI Penyusunan Neraca Awal
meliputi:
- Tanggal Pelaksanaan
- Nama Pelaksana
- Aset/Kewajiban, kuantitas, kondisi
- Persetujuan Kepala SKPD.
TAHAP 4
Melaksanakan inventarisasi fisik aset per tanggal/bulan tertentu:
- Inventarisasi fisik saldo kas
- Inventarisasi fisik saldo bank
- Inventarisasi fisik persediaan
- Inventarisasi fisik surat berharga
- Inventarisasi fisik aset tetap
- Inventarisasi fisik aset lain.
TAHAP 5
Mengumpulkan dokumen terkait yang digunakan untuk menghitung mundur agar
mendapatkan saldo per 1 Januari 200X, dengan cara memeriksa:
- Mutasi Kas dan Bank pada tahun berjalan (200X)
- Kartu mutasi barang (penerimaan barang, pengeluaran barang) tahun berjalan
(200X)
- Belanja barang dan jasa tahun berjalan (200X): ATK, perlengkapan kantor,
perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain
- Belanja modal tahun berjalan (200X)
- Daftar inventaris pada posisi yang berakhir pada 31 Desember 200X-1
- Kartu induk barang pada posisi yang berakhir pada 31 Desember 200X-1.
TAHAP 6
- Melakukan penilaian atas kuantitas aset hasil inventarisasi fisik, per 1 Januari
200X
- Membandingkan saldo aset per 1 Januari 200X dengan saldo berdasarkan daftar
barang/inventaris dan mutasinya per 1 Januari 200X
- Menganalisis perbedaan/selisih saldo kuantitas aset per 1 Januari 200X antara
catatan pembukuan dengan hasil inventarisasi fisik.
TAHAP 7
Mengumpulkan dokumen:
Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
126
- Surat-surat berharga
- Perjanjian/kontrak utang
- Daftar piutang
- Rekapitulasi pendapatan dana perimbangan terutang
- Laporan hasil pemeriksaan bawasda dan BPK
- Dokumen lain yang relevan.
TAHAP 8
Mengidentifikasi aset dan kewajiban per 1 Januari 200X berdasarkan dokumen-
tasi:
- Investasi Jangka Pendek: deposito 3-12 bulan, surat berharga untuk diperjualbelikan,
SBI, SUN, dan lain-lain
- Piutang: bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada
BUMD, bagian lancar tuntutan TP/TGR, piutang dana perimbangan, piutang
lainnya
- Aset lainnya: aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, Kemitraan
dengan pihak ketiga, aset lain-lain
- Kewajiban jangka pendek: bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak
ketiga, utang bunga, utang PFK
- Kewajiban jangka panjang: utang dalam negeri perbankan, utang jangka panjang
lainnya.
TAHAP 9
Menentukan nilai aset dan kewajiban.
TAHAP 10
- Melakukan penjurnalan untuk pertama kali dalam mekanisme penyusunan neraca
awal untuk akun aset, kewajiban, dan ekuitas dana
- Melakukan posting ke akun yang terkait
- Menyusun neraca awal sesuai PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
- Menyusun catatan atas laporan keuangan mengenai metode akuntansi, metode
penilaian, dan penjelasan lainnya yang diperlukan.
Dalam proses pencatatan, nilai aset dan kewajiban akan menimbulkan saldo ekuitas
dana sebagai berikut:
Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Cadangan
127
BAB VI Penyusunan Neraca Awal
Dalam hal SKPD menerima transfer aset dari PPKD, maka akan menimbulkan saldo
RK-PPKD sebagai bagian dari akun Ekuitas Dana SKPD.
Seluruh proses penyusunan neraca awal SKPD akan mengacu pada:
- PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang
Daerah
- Standar Penilaian Indonesia (SPI)
- Pedoman Penyusunan Neraca Awal yang berlaku di Pemda
- Kebijakan akuntansi yang berlaku di Pemda
A.4. Dokumen Sumber
Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan akun-akun di
neraca awal adalah sebagi berikut:
No. Nama Akun Dokumen Sumber
1 Kas Berita acara kas opname
2 Piutang- SKP/SKR yang belum dilunasi
- Surat keputusan penghapusan piutang
3 Persediaan Berita acara inventarisasi fisik
4 Aset tetap
- Kuitansi pembelian/kontrak pengadaan barang
- Daftar NJOP
- Berita acara hasil appraisal
5 Utang/kewajiban- Kontrak pengadaan yang belum dilunasi
- Surat perjanjian pinjaman
A.5. Standar Jurnal untuk Penyusunan Neraca Awal SKPD
- Jurnal untuk neraca awal dilakukan cukup sekali, yaitu pada saat awal periode
penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah untuk pertama kalinya, dan SKPD
belum pernah memiliki neraca sebelumnya.
- Apabila SKPD sudah pernah memiliki neraca sebelumnya, maka SKPD tersebut
tidak perlu lagi membuat jurnal neraca awal.
- Untuk komponen ekuitas dana (Fund Equity Section) neraca SKPD, menggunakan
akun ”Rekening Koran-PPKD”. Hal ini disebabkan SKPD merupakan bagian dari
Pemda, dan SKPD tidak memiliki kekayaan bersih sendiri. Hubungan antara Pemda
dengan SKPD adalah hubungan Pusat – Cabang, yaitu PPKD sebagai Pusat dan
SKPD sebagai cabang, di mana seluruh aset dan utang SKPD adalah aset dan utang
Pemda. Akun Rekening Koran-PPKD ini merupakan reciprocal account dengan akun
Rekening Koran-SKPD yang dicatat di tingkat Pemda pada kelompok aset.
Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
128
Standar jurnal untuk menyusun neraca awal di SKPD adalah sebagai berikut:
Mencatat jumlah uang yang ada
di SKPD pada saat penyusunan
neraca awal
Dr. Kas .................................................... xx
Cr. SiLPA ................................................... xx
Mencatat jumlah piutang SKPD
pada saat penyusunan neraca
awal
Dr. Piutang ............................................... xx
Cr. Ekuitas Dana Lancar – Cadangan
Piutang ...................................................... xx
Mencatat jumlah persediaan
yang ada di SKPD pada saat
penyusunan neraca awal
Dr. Persediaan ........................................ xx
Cr. Ekuitas dana lancar – cadangan
Persediaan .................................................xx
Mencatat jumlah aset tetap yang
dikuasakan ke SKPD pada saat
penyusunan neraca awal
Dr. Aset tetap ........................................... xx
Cr. Ekuitas dana investasi – Diinvestasikan
dalam aset tetap .....xx
Mencatat jumlah utang SKPD
pada saat penyusunan neraca
awal (kalau ada)
Dr. Ekuitas dana investasi – dana harus
disediakan untuk pembayaran utang ...... xx
Cr. Utang ................................................. xx
Jurnal-jurnal tersebut, kemudian diposting ke buku besarnya masing-masing sesuai
dengan nilai dan posisi debit/kredit di jurnalnya. Kemudian bisa langsung disusun neraca
awalnya. Format neraca awal SKPD adalah sebagai berikut:
Neraca Awal SKPD
1 Januari 200X
No. Nama Akun Jumlah
1 Aset
2 Aset Lancar
3 Kas xxx
Kas di bendahara penerimaan
Kas di bendahara pengeluaran
4 Piutang xxx
Piutang Pajak
Piutang Retribusi
5 Persediaan xxx
6 I. Jumlah Aset Lancar xxx
7 Aset Tetap
8 Tanah xxx
9 Bangunan xxx
10 Kendaraan, dst xxx
11 II. Jumlah Aset Tetap xxx
12 III. Jumlah Aset ( I + II ) xxx
13 Kewajiban
14 Utang …… xxx
129
BAB VI Penyusunan Neraca Awal
15 IV. Jumlah Kewajiban xxx
16 Ekuitas Dana
17 Ekuitas Dana Lancar xxx
18 Ekuitas Dana Investasi xxx
19 Rekening Koran – PPKD
20 V. Jumlah Ekuitas dana xxx
21 Jumlah Kewajiban + Ekuitas dana ( IV + V ) xxx
B. PENYUSUNAN NERCA AWAL DI PPKD
B.1. Definisi
Neraca awal PPKD menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai
aset, kewajiban, dan rekening Ekuitas Dana pada saat awal penggunaan sistem akuntansi
keuangan daerah. Angka-angka yang ada di dalam neraca awal akan menjadi saldo
awal pada setiap buku besarnya, sehingga akan menjadi dasar penghitungan saldo
pada periode-periode selanjutnya.
B.2. Nilai Akun dalam Neraca Awal
Permasalahan yang dihadapi oleh PPKD dalam menyusun neraca awal adalah
menentukan nilai yang wajar dari aset, kewajiban, dan ekuitas dananya, terutama untuk
aset tetap yang menjadi tanggung jawab/hak PPKD. Hal ini disebabkan aset tetap yang
digunakan oleh PPKD perolehannya dilakukan sudah bertahun-tahun lalu, sehingga
kemungkinan nilai perolehannya sudah tidak sesuai lagi dengan harga pasar saat ini, atau
bahkan kemungkinan tidak ada dokumen perolehannya. Untuk mengatasi hal tersebut,
terdapat beberapa alternatif dalam menetapkan nilai dari aset, kewajiban, dan ekuitas
dana yang akan dilaporkan dalam neraca awal. Alternatif-alternatif tersebut harus tidak
menyalahi standar akuntansi yang berlaku di pemerintahan.
B.3. Pelaksana dan Langkah-langkah Penyusunan Neraca Awal PPKD
Pelaksana penyusunan neraca awal PPKD adalah Petugas Penatausahaan
Keuangan PPKD (PPK PPKD) yang berkoordinasi dengan bagian perlengkapan di
PPKD. Koordinasi dilakukan untuk mengetahui berapa aset daerah yang dikuasakan ke
masing-masing PPKD. Selain itu juga untuk mengetahui nilai dari aset-aset tersebut.
Langkah-langkah dalam penyusunan neraca awal PPKD adalah sebagai berikut:
TAHAP 1
Membentuk Tim Teknis PPKD sebagai Pendukung Proses Penyusunan Neraca
Awal, dapat terbagi atas:
- Bendahara penerimaan PPKD
- Bendahara pengeluaran PPKD
- Bendahara pemegang barang PPKD
Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
130
- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) PPKD
- Bagian lain yang relevan.
TAHAP 2
Mengidentifikasi jenis aset dan jenis kewajiban yang potensial dimiliki oleh suatu
PPKD, dengan rujukan utama neraca awal dan neraca pemda secara keseluruhan (yang
pada saat ini ada di dalam kewenangan Biro/Bagian Umum), mengacu pada Permendagri
No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
sebagai berikut:
1. Kas & setara kas: saldo bank, uang tunai di bendahara, deposito kurang dari 3 bulan
2. Piutang: bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada
BUMD, bagian lancar tuntutan TP/TGR, piutang pajak, piutang lainnya
3. Persediaan: ATK, perlengkapan kantor, perlengkapan rumah tangga, aset yang akan
dijual
4. Investasi jangka pendek: deposito 3-12 bulan, surat berharga untuk diperjualbelikan
seperti SUN/obligasi jangka pendek, investasi jangka pendek lainnya
5. Aset tetap: tanah, peralatan & mesin, gedung & bangunan, jalan/irigasi/jaringan,
aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan
6. Aset lainnya: aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, Kemitraan
dengan pihak ketiga, aset lain-lain
7. Kewajiban jangka pendek: bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak
ketiga, utang bunga, utang PFK (pajak belum disetor, dan lain-lain)
8. Kewajiban jangka panjang: utang dalam negeri perbankan, utang jangka panjang
lainnya
TAHAP 3
Menyiapkan daftar/formulir, yang diperlukan untuk:
- inventarisasi fisik
- pengumpulan dokumen aset dan kewajiban,
meliputi:
- Tanggal Pelaksanaan
- Nama Pelaksana
- Aset/Kewajiban, kuantitas, kondisi
- Persetujuan Kepala PPKD
TAHAP 4
Melaksanakan inventarisasi fisik aset per tanggal/bulan tertentu:
- Inventarisasi fisik saldo kas
- Inventarisasi fisik saldo bank
131
BAB VI Penyusunan Neraca Awal
- Inventarisasi fisik persediaan
- Inventarisasi fisik surat berharga
- Inventarisasi fisik aset tetap
- Inventarisasi fisik aset lain
TAHAP 5
Mengumpulkan dokumen terkait yang digunakan untuk menghitung mundur agar
mendapatkan saldo per 1 Januari 200X, dengan cara memeriksa:
- Mutasi Kas dan Bank pada tahun berjalan (200X)
- Kartu mutasi barang (penerimaan barang, pengeluaran barang) tahun berjalan
(200X)
- Belanja barang dan jasa tahun berjalan (200X): ATK, perlengkapan kantor, perleng-
kapan rumah tangga, dan lain-lain.
- Belanja modal tahun berjalan (200X)
- Daftar inventaris pada posisi yang berakhir pada 31 Desember 200X-1
- Kartu induk barang pada posisi yang berakhir pada 31 Desember 200X-1
TAHAP 6
- Melakukan penilaian atas kuantitas aset hasil inventarisasi fisik, per 1 Januari 200X
- Membandingkan saldo aset per 1 Januari 200X dengan saldo berdasarkan daftar
barang/inventaris dan mutasinya per 1 Januari 200X
- Menganalisis perbedaan/selisih saldo kuantitas aset per 1 Januari 200X antara ca-
tatan pembukuan dengan hasil inventarisasi fisik.
TAHAP 7
Mengumpulkan dokumen:
- Surat-surat berharga
- Perjanjian/kontrak utang
- Daftar piutang
- Rekapitulasi pendapatan dana perimbangan terutang
- Laporan hasil pemeriksaan bawasda dan BPK
- Dokumen lain yang relevan
TAHAP 8
Mengidentifikasi aset dan kewajiban per 1 Januari 200X berdasarkan dokumentasi:
- Investasi Jangka Pendek: deposito 3-12 bulan, surat berharga untuk diperjualbelikan,
SBI, SUN, dan lain-lain
Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
132
- Piutang: bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada
BUMD, bagian lancar tuntutan TP/TGR, piutang dana perimbangan, piutang
lainnya
- Aset lainnya: aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, kemitraan
dengan pihak ketiga, aset lain-lain
- Kewajiban jangka pendek: bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak
ketiga, utang bunga, utang PFK
- Kewajiban jangka panjang: utang dalam negeri perbankan, utang jangka panjang
lainnya.
TAHAP 9
Menentukan nilai aset dan kewajiban
TAHAP 10
- Melakukan penjurnalan untuk pertama kali dalam mekanisme penyusunan neraca
awal untuk akun aset, kewajiban, dan ekuitas dana
- Melakukan posting ke akun yang terkait
- Menyusun neraca awal sesuai PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP
- Menyusun catatan atas laporan keuangan mengenai metode akuntansi, metode
penilaian, dan penjelasan lainnya yang diperlukan.
Dalam proses pencatatan, nilai aset, dan kewajiban akan menimbulkan saldo ekuitas
dana sebagai berikut:
Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana Cadangan.
Seluruh proses penyusunan neraca awal PPKD akan mengacu pada:
- PP No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang
Daerah
- Standar Penilaian Indonesia (SPI)
- Pedoman Penyusunan Neraca Awal yang berlaku di Pemda
- Kebijakan akuntansi yang berlaku di Pemda
133
BAB VI Penyusunan Neraca Awal
B.4. Dokumen Sumber
Dokumen sumber yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan akun-akun di
neraca awal adalah sebagai berikut:
No. Nama Akun Dokumen Sumber
1 Kas Berita acara kas opname
2 Piutang - SKP/SKR yang belum dilunasi
- Surat keputusan penghapusan piutang
3 Persediaan Berita acara inventarisasi fisik
4 Aset tetap - Kuitansi pembelian/kontrak pengadaan barang
- Daftar NJOP
- Berita acara hasil appraisal
5 Utang/kewajiban - Kontrak pengadaan yang belum dilunasi
- Surat perjanjian pinjaman
B.5. Standar Jurnal untuk Penyusunan Neraca Awal PPKD
- Jurnal untuk neraca awal dilakukan cukup sekali, yaitu pada saat awal periode
penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah untuk pertama kalinya, dan PPKD
belum pernah memiliki neraca sebelumnya.
- Apabila PPKD sudah pernah memiliki neraca sebelumnya, maka PPKD tersebut
tidak perlu lagi membuat jurnal neraca awal.
Standar jurnal untuk menyusun neraca awal di PPKD adalah sebagai berikut:
Mencatat jumlah uang yang ada
di PPKD pada saat penyusunan
neraca awal
Dr. Kas ................................................... xx
Cr. SiLPA .................................................. xx
Mencatat jumlah piutang PPKD
pada saat penyusunan neraca
awal
Dr. Piutang .............................................. xx
Cr. Ekuitas dana lancar – cadangan
piutang ...................................................... xx
Mencatat jumlah persediaan
yang ada di PPKD pada saat
penyusunan neraca awal
Dr. Persediaan ......................................... xx
Cr. Ekuitas dana lancar – cadangan
Persediaan ............................................... xx
Mencatat jumlah aset tetap yang
dikuasakan ke PPKD pada saat
penyusunan neraca awal
Dr. Aset tetap ............................................ xx
Cr. Ekuitas dana investasi – Diinvestasikan
dalam aset tetap ...................................... xx
Mencatat jumlah utang PPKD
pada saat penyusunan neraca
awal
Dr. Ekuitas dana investasi – dana harus
disediakan untuk pembayaran utang ...... xx
Cr. Utang ................................................. xx
Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
134
Jurnal-jurnal tersebut, kemudian diposting ke buku besarnya masing-masing sesuai
dengan nilai dan posisi debit/kredit di jurnalnya. Kemudian bisa langsung disusun neraca
awalnya. Format neraca awal PPKD adalah sebagai berikut:
Neraca Awal PPKD
1 Januari 200X
No. Nama Akun Jumlah
1 Aset
2 Aset Lancar
3 Kas Xxx
4 Piutang Xxx
5 Persediaan Xxx
6 I. Jumlah Aset Lancar Xxx
7 Aset Tetap
8 Tanah Xxx
9 Bangunan Xxx
10 Kendaraan, dan seterusnya Xxx
11 II. Jumlah Aset Tetap Xxx
12 III. Jumlah Aset (I + II) Xxx
13 Kewajiban
14 Utang Xxx
15 IV. Jumlah Kewajiban Xxx
16 Ekuitas Dana
17 Ekuitas Dana Lancar Xxx
18 Ekuitas Dana Investasi Xxx
19 Ekuitas Dana Cadangan Xxx
22 V. Jumlah Ekuitas Dana Xxx
23 Jumlah Kewajiban + Ekuitas Dana (IV + V) Xxx