Modul Diklat Substansi KANWIL

MODUL DIKLAT SUBSTANSI

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIABAB IPENDAHULUAN

A. Latar Balakang Kantor Wilah Kementerian Hukum dan HAM pada awal beradaanya diatur berdasarkan SK Menteri Kehakiman No.M.01.03.TR.07.10 tahun 1982 yang dipernaharui dengan SK Menteri Kehakiman No. M.03.TR.07,10 tahun 1992, saat itu Kantor Wilayah merupahkan Integrasi dari seluruh jajaran Pemasyarakat, Keimigrasian, BPH dan Lembaga Peradilan Umum yang berada pada setiap Provinsi di Indonesia. Pada ahir tahun 2003 Lembaga Peradilan Umum berpisah dengan Kementerian Hukum dan HAM, yang pada saat itu masih bernama Departemen Kehakiman RI. Karena diberlakukannya UU No.35 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dengan tegas bahwa lingkungan Peradilan Umum dikeluarkan dari Departemen Kehakiman RI ke Mahkamah Agung RI dengan masa transisi paling lama ( 5) tahun sehingga tahun 2003 transisi tersebut sudah selesai.Pengembangan organisasi dan kelembagaan terus dilakukan hingga pada tahun 2005 Menteri Hukum dan HAM RI mengeluarkan Peraturan Menteri No. M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI. Yang salah satu Perubahannya adalah bertambahnya satu Divisi yaitu Divisi Pelayan Hukum dan HAM yang bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah di Bidang Pelayan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal dan Kepala Badan terkait.Perubahan pada Nomenklatur dan Tata nama pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM disetiap Provinsi dari masa kemasa adalah sebagai berikut :1. Tahun 1982-2000 Kantor Wilah Kehakiman ;2. Tahu 2000 Kantor Wilayah Depeartemen Hukum dan Perundang-undangan;3. Tahun 2000-2004 Kantor Wilayah Departemen kehakiman dan HAM ;4. Tahun 2004 -2009 Kantor Wilayah Deparatemen Hukum dan HAM ;5. Tahun 2009- sekarang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

B. Deskripsi Singkat Modul

Modul ini memberikan gambaran singkatmengenai Substansi kelembagaan, tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan.

C. Hasil BelajarHasil belajar melalui Modul ini adalah beberapa pengenalan mengenai pengetahuan dasar dan umum yang berkaitan dengan Substansi Kelembagaan serta jenis Pelayanan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.D. Indikator Keberhasilan1. Peserta Diklat dapat menjelaskan tentang kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 2. Peserta Diklat dapat menjelaskan pelayanan yang ada di lingkungan Kantor Wilayah KementerianHukum dan HAM.E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.1. Kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ;2. Substansi Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

F. Manfaat Modul Manfaat modul ini dapat memberikan Pengetahuan Substansi baik kelembagaan maupun Pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, sehingga peserta yang mempelajari Modul ini dapat mengetahui substansi kelembagaan dan jenis layanan yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.G. Petunjuk BelajarUntuk mempermudah penggunaan Modul dan memberikan hasil yang optimal dalam prose pembelajaran , maka ada beberapa petunjuk yang harus dilakukan yaitu :1. Bacalah tahap demi tahap dari Bab/sub bab yang telah disusun secara kronologis sesuai dengan urutan pemahaman2. Selesaikan belajar dari Bab pertama dahulu , setelah paham dan selesai melakukan semua petunjuk semua tugas dari Bab tersebut dan diselesaikan secarah menyeluruh baru beranjak ke Bab berikutnya. Sehingga peserta Diklat dapat mengukur keberhasilan masing-masing secara bertahap.3. Pahami setiap penjelasan yanag ada dalam Moodul, apa bila belum mengerti maka dapat dikonsultasikan kepada Pengajar.

BAB IIKELEMBAGAAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Setelah membaca Bab ini peserta Diklat diharapkan mampu menjelaskan tentang kelembagaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

A. Tugas Pokok, Fungsi, Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum da HAM

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Wilayah Provinsi berdasarkan Kebijaksan Menteri Hukum dan HAM RI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.2. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah Hukum dan HAM di setiap Provinsi menyelengaaran fungsing :a. Pengkoordinasian,perencanaan, pengendalian program, dn pengawasan ;b. Pembinaan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia ;c. Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian , Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual ;d. Perlindungan, Pemajuan, Pemenuhan , penegakan dan Penghormatan HAM ;e. Pelayanan Hukum;f. Pengembangan Budaya Hukum dan emberian informasi Hukum, Penyuluhan Hukum, dan Diseminasi HAM ;g. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.3. Tugas pokok dan Fungsi Unit-unit yang ada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah :a. LAPAS : menjaga keamanan LAPAS dan ketertipan dan melakasanakan pembinaan narapidana b. RUTAN :menjaga ketertiban RUTAN dan melaksanakan perawatan tahanaanc. BAPAS :melakukan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan d. RUBASAN : menyimpan , merawat barang bukti untuk kepentingan proses peradilane. Keimigrasian : pengaturan dan pembinaan teknis pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas keimigrasian , RUDENIMf. Administrasi Hukum Umum : meliputi fidusia , kewarga negaraan dan kenotariatan g. Hak Kekayaan Intelektual : penerimaan permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) baik untuk permohonan baru ataupun permohonaan perpanjangh. Pengelolaan law center :meliputi pelayanan di bidang keimigrasian , pemasyarakatan serta pelayanan Hukum Dan HAM4. Visi dan misi kantor wilayah kementrian Hukum Dan HAM sama dengan visi dan misi kementrian Hukum Dan HAM RIa. Visi : Masyarakat memperoleh kepastian hukum b. Misi : melindungi hak dan asasi manusia

B. Organisasi Kantor Wiklayah Kementerian Hukum Dan HAM 1. Susunan Organisasi Kantor Wilayah sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang ORTA Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM terdiri dari :a. Divisi Administrasi ;b. Divisi Pemasyarakatanc. Divisi Keimigrasian ;d. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.Divisi Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala kantor Wilayah dalam melaksanakan Pembinaan administrasi dan pelaksanaan teknis di wilayah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris jenderal. Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi :a. Koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, rencana dan program serta laporan ;b. Pelaksanaan urusan keuangan dan perlengkapan ;c. Pengelolaan urusan Kepegawaian, hubungan masyarakat , Tata usaha dan rumah tangga dilingkungan Kantor Wilayah . Divisi Administrasi terdiri dari : a) Bagian Penyusunan Program dan Laporan ;b) Bagian Umum.Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah Di Bidang Pemasyarakatan berdasarkan krbijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyaraakatan . Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi :a. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Pemasyarakatan ;b. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis di bidang Pemasyarakatanc. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan teknis di bidang Pemasyarakatan. Divisi Pemasyarakatan terdiri dari :a) Bidng Keamanan dan Pembinaan ;b) Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus Narkotika. Divisi Keimigrasian mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang keimigrasian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Imigrasi . Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :a. Perencanaan ,pelaksanaan, pengendalian dan pengamanan teknis operasional di bidang keimigrasian.b. Pengaturan, bimbingan dan Pengamanan teknis pelaksnaan tugas di bidang Lalu Lintas keimigrasian, izin tinggal dan status keimigrasian ;c. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang penindakan keimigrasian dan rumah detensi imigrasi ;d. Pengaturan bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas di bidang sisten informasi keimigrasian ;e. Pengaturan, bimbingan dan pengamanan teknis pelaksanan tugas di bidang intelijen keimigrasian dan tempat pemeriksaan Imigrasi. Divisi Keimigrasian terdiri dari :a) Bidang Lalulintas, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian ;b) Bidang Intelijen, Penindakan dan sistem informasi Keimigrasian.Divis Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanaakan sebagian tugas Kepala Kantor Wilayah dibidang Pelayanan Hukum dan HAM berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan olkeh Direktur Jenderal /Kepala Badan terkait . Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan fungsi :a) Pembinaan dan bimbingan teknis dibidang hukum;b) Pengkoordinasian Pelayanan teknis dibidang hukum ;c) Pelayanan administrasi hukum umum dan jasa hukum lainya ;d) Pelayanan penerimaan permohonan pendaftaran dibidang Hak kekayaan intelektual ;e) Pelaksanaan litigasi dan sosialisasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual ;f) Pelaksanaan pemenuhan , pemajuan, perlindungan, dan penghormatan HAM;g) Pengembangan budaya hukum, pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi HAM ;h) Pengkoordinasian program legislasi Daerah;i) Pelaksanaan pengkoordinasian jaringan dokumentasi dan informasi hukum ;j) Pengawasan Pelaksanaan teknis dibidang hukum. Divisi Pelayanan hukum dan HAM terdiri dari :a) Bidang Pelayanan Hukum ;b) Bidang Hukum ;c) Bidang Hak Asasi Manusia

BAB III

PELAYANAN PUBLIK KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Setelah membaca bab ini peserta diklat diharapkan mampu menjelaskan pelayanan yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

A. PELAYANAN FIDUSIA1. Persyaratan a). Permohonan Perdaftaran Jaminan Fidusia diajukan secara tertulus dalam bahsa Indonesia kepad Menteri Hukum dan HAM RI, melalui kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM oleh penerima penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. b). Permohonan harus dilampirkan 1) Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan keputusan Menteri : a) Indentitas pihak pemberi kuasa dan penerima fidusia, meliputi Nama, agama , tempat tinggal/tempat kedudukan, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan. b). Tanggal dan nomor Akta Jaminan fidusia., Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan Fidusia. c). Data Perjanjian pokok, yaitu macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia. d).Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, meliputi : identitas benda tersebut , penjelasan surat bukti kepemilikannya, khusus untuk benda inventory memuat : jenis merek dan kwalitas benda. E) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, f) Nilai Penjaminan. 2) Salinan akta notaris tentang pembebasan jaminan fidusia. 3) Surat Kuasa /Surat pendelesgasian wewenang untuk mendaftarkan . 4) bukti Pembayaran dan Biaya Pembayaran. 2. Prosedur Pendaftar Perubahan . Yang dimaksud perubahan adalah Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalamsertifikat jaminan fidusia (SJF)a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahsa indonesia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya melalui K P Fb. Melampirka SJF dan pernyataan perubahan yang memuat hal-hal yang diubahc. Melampirkan bukti biaya permohonan Rp.10.000,-3 .Prosedur Permohonan Pencoretan Jaminan Fidusia hapus karena :a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima fidusiac. Musbahnya benda yang menjadi bjek jaminan Fidusia. Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftar Fidusia /Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan Fidusia dengan melapirkan :a. Persyaratan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.b. Bukti keterangan dari kreditor dalam hal hapusnya utang karena pelepasanutang.c. Buktyi keterangan dari Instansi yang berwenang yang diketahui kreditor dalam hal benda yang menjadi objek Jaminan fidusia musnah.

4.Prosedur Permohonan Sertifikat PenggantiPermohonan sertifikat Pengganti diajukan karena : Rusak atau hilang.Penerima Fidusia, Kuasa/wakil mengajukkan permohonan sertifikat Pengganti secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri dengan dilampiri kelengkapan data yang diperluhkan berupa :a. Bagi SJF yang rusak, dilampiriSJF tersebut untuk dimusnahkan ;b. Bagi SJF yang hilang, dilampiri surat keterangan kehilangan SJF dari Kepolisian RI.Sertifikat pengganti diterbitkan dengan nomor dan tanggal yang sama dengan yang Rusak atau hiklang.Penyerahan pada tanggal yang sma dengan penerima permohonan Sertifikat Pengganti.

5. Biaya Pendaftar FidusiaBIAYA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA

Untuk Nilai Penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000,-

Rp. 25.000,-

Untuk Nilai Penjaminan diatas Rp.50.000.000,-s/d Rp.100.000.000,

Rp. 50.000,-

Untuk Nilai Penjaminan diatas Rp.100 Juta -s/d Rp.250 juta-

Rp. 100,000,-


Rp. 200.000,-

Untuk Nilai Penjaminan diatas Rp.500 Juta -s/d Rp. 1 Milyar

Rp. 400.000,-

Untuk Nilai Penjaminan diatas Rp.1 Milyar -s/d Rp.100 Milyar

Rp. 800.000.-


Rp.1.600.000,-

Untuk Nilai Penjaminan diatas Rp.500 Milyar -s/d Rp.1 trilyun

Rp. 3.200.000,-

Untuk Nilai Penjaminan diatas Rp.1 Trilyun

Rp. 6,.400.000,-

Biaya Permohonan Perubahan hal-hal yang tercantum di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia ..............................................................................................Rp. 100.000,-

BIAYA PERMOHONAN PENGGANTIAN SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA YANG RUSAK ATAU HILANG

Untuk Nilai Penjaminan sampai dengan Rp.50.000.000,-

Rp. 25.000,-

Untuk Nilai Penjaminan diatas Rp.50.000.000,-s/d Rp.100.000.000,

Rp. 50.000,-


Rp. 100,000,-


Rp. 200.000,-

Untuk Nilai Penjaminan diatas Rp.500 Juta -s/d Rp. 1 Milyar

Rp. 400.000,-


Rp. 800.000.-


Rp.1.600.000,-

Untuk Nilai Penjaminan diatas Rp.500 Milyar -s/d Rp.1 trilyun

Rp. 3.200.000,-

Untuk Nilai Penjaminan diatas Rp.1 Trilyun

Rp. 6,.400.000,-

Penghapusan atau Pencoretan Sertifikat Jaminan Fidusia..................Rp. 100.000,-

B. Pelayanan Kewarganegaraan 1. Persyaratan Permohonan Naturalisasia. Telah Berusia 18 Tahu atau sudah kawinb. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah RI paling singakat 5 tahun berturut-turut atau paling singakat 10 Tahun tidak berturut-turutc. Sehat Jasmani dan Rohani ;d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan UUD Negara RI 1945;e. Tidak pernah dijatuhi Pidana karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan oidana Penjara 1 (satu) tahun atau lebih ;f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia , tidak menjadi berkewrganegaraan gana ;g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap ;h. Membayar uang pewartganegaraan ke kas negara;i. Membuat permohonan secara tertulis dlam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Perwakilan RI dikuar negeri dengan sekurang-kurangnya memuat : Nama lengkap ; Tempat dan tanggal lahir ; Alamat tempat tinggal ; Kewarganegaraan Pemohon ; Nama Lengkap suami atau Istri ; Tempat dan tanggal lahir Suami atau Istri, serta : Kewarganegaraan suami atau istri.Permohonan tersebut dilampiri dengan : Fotocopy kutipan akte kelahiran Pemohon yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang ; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang ; Fotocopy kutipan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Warganegara RI suami atau istri Pemohon yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang Fotocopy kutipan akte kelahiran / buku Nikah/ akta Perkawinan Pemohon yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang ; Surat keterangan dari Kantor Imigrasi tempat tinggal Pemohon Yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut ; Surat keterangan dari Kepolisian di tempat tinggal Pemohon ; Surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan bahwa setelah Pemohon memperolehKewarganegaraan RI, ia kehilangan kewarganegaraan yang sebelumnya ; Pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada NKRI, Pancasila, UUD Tahun 1945, dan akan membelahnya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai WNI dengan tuus dan iklas, dan ; Pas Foto Pemohon terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam ) lembar.

2. Persyarat Permohonan Kewarganegaraan melalui Pernyataan a. Warga Negara Asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia ;b. Sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 ( sepuluh) Tahun tidak berturut-turut ;c. Tidak menyebabkan kewarganegaraan ganda, jika berakibat berkewarganegaraan ganda akan diberikan izin tempat tinggal tetap.d. Membuat Permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia dengan melampirkan :

Fotocopy kutipan akte kelahiran Pemohon yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang ; Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat keterangan tempat tinggal Pemohon yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang ; Fotocopy kutipan akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Warganegara RI suami atau istri Pemohon yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang Fotocopy kutipan akte kelahiran / buku Nikah/ akta Perkawinan Pemohon yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang ; Surat keterangan dari Kantor Imigrasi tempat tinggal Pemohon Yang menerangkan bahwa Pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut ; Surat keterangan dari Kepolisian di tempat tinggal Pemohon ; Surat keterangan dari perwakilan negara Pemohon yang menerangkan bahwa setelah Pemohon memperolehKewarganegaraan RI, ia kehilangan kewarganegaraan yang sebelumnya ; Pernyataan tertulis bahwa Pemohon akan setia kepada NKRI, Pancasila, UUD Tahun 1945, dan akan membelahnya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai WNI dengan tuus dan iklas, dan ; Pas Foto Pemohon terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam ) lembar. Biaya Pendaftar PNBP Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah).3. Biaya Pendaftaran Kewarganegaraan Pewarganegaraan/NaturalisasiRp. 5.000.000,-

Pewarganegaraan berdasarkan PerkawinanRp. 2.500.000,-

Kewarganegaraan AnakRp. 1.000.000,-

C. Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual1. Persyaratan Permohonan Mereka. Mengajukan permohonan ke DJ HKI /Kantor Wilayah secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan melampirkan : Fotocopy KTP yang dilegalisir , bagi Pemohon yang bersal dari luar Negeri sesuai dengan ketentuan Undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia , biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya; Fotocopy Akta Perndirian bahwa badan hukum yang yeng telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum; Fotocopy pemilikan peraturan bersama, apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang ( merek kolektif) ; Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan ; Tanda pembayaran biaya permohonan ; 25 helai etiket merek (ukuran max 9x9 cm, min 2x2 cm ); Surat Pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.b. Mengisi formulir permohonan yang memuat : Tanggal, bulan , dan tahun surat permohonan ; Nama, alamat lengkap dn kewarganegaraan pemohon; Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan ; Nama negara dan tanggal penerimaan perohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.c. Membayar biaya permohonan pendaftar merek .

2. Persyaratan Permohonan Hak Cipta a. Mengisi formulir pendaftaran ciptaan rangkap tiga ( formulir dapat diminta secara Cuma-Cuma pada kantor wilayah), lembar pertama dari formulir tersebut ditanda tangani diatas materai Rp .6000,-( enam ribu rupiah);b. Surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan : Nama, kewarganegaraandn alamat pencipta ; Nama Kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta, nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa, jenis dan judul ciptaan; Tanggal dan tepat ciptaan diumumkan untuk pertama kali ; Uraian Ciptaan rangap 4 ( empat) ;c. Surat Permohonan Pendaftaran Ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan .d. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak Cipta berupa fotocopy KTP atau Paspor;e. Apabila pemohon Badan Hukum maka pada surat permohonannya harus dilapirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut;f. Melampirkan surat kuasa, bilamana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa, beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersenut;g. Apabila Pemohon tidak bertempat tinggal didlam wilayah RI, maka untuk keperluan permohonan pendaftaraan ciptaan ia harus memiliki tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah RI;h. Appabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang atau suatu Badan Hukum , maka nama-nama Pemohon harus ditulis semuanya, dengan menetapkan satu alamat pemohon;i. Apabila Ciptaan tersebut telah dipindahkan , agar melapirkan bukti pemindahan hak ;j. Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya atau penggantinya;k. Membayar biaya permohonan pendaftaran ciptaanr sebesar Rp.200.000,- khusus untuk permohonan pendaftaran ciptaan program komputer sebesar Rp. 300.000,- 3. Persyaratan Permohonan Disain Industria. Mengajukan permohonan ke DJ HKI secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ;b. Permohonan ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya , serta dilampiri : Contoh fisik atau gambar atau foto serta uaraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya ; Surat Kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa ; Surat Pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohonc. Mengisi formulir permohonan yang memuat Tanggal, bulan , dan tahun surat permohonan ; Nama, alamat lengkap dn kewarganegaraan pemohon; Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan ; Nama negara dan tanggal penerimaan perohonan yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.d. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu Pemohon maka permohonan tersebut di tanda tangani oleh salah satu Pemohon dengan dilapiri persetujuan tertulis dari pemohon laine. Dalam Hal permohonan diajukan oleh bukan pedesain, permohonan harus diserta pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan ;f. Membayar biaya permohonan sebesar Rp. 300.000,- untuk UKM dan Rp.600.000,- untuk Non UKM untuk setiap permohonan.

4. Prosedur Permohonan Hak Kekayaan Intelektual

ALUR DAN PROSEDUR PERMOHONAN PENDAFTRAN HKI

PENGISIAN FORMULIR PERMOHONANPEMOHON MENGAMBIL FORMULIR PERMOHONANPEMOHON

MASUK BERKAS PERMOHONAN BESERTA PERSYARATANPEMERIKSAAN BERKAS PERMOHONAN DAN PERSYARATAN

PEMBERIAN TANDA BUKTI PEMOHON

5. Biaya Pendaftar Hak Kekayaan Intelektual

Pendaftaran MerekRp. 600.000,-

Pendaftaran Hak CiptaRp. 200.000,-

Pendaftaran Desain IndustriRp. 600.000,-

D. Pelayanan ijin Tinggal1. Persyaratan Permohonan ijin Tinggal Kunjungana. Permohonan perpanjangan Ijin kunjungan diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsornya, 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berahir Ijin kunjungan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat, dengan mengisi formulir yang telah ditentuhkan;b. Surat Sponsor dan jaminan yang ditujukan kepada Kepala Kantor imigrasi;c. Identitas Sposnsor ( KTP) ;d. Fotocopy dan asli dari Pasport kebangsaan atau dokumen Perjalanan serta ijin kunjungan yang sah berlaku;e. Mempunyai ticket kembali ( Return Ticket) atau ticket untuk melanjutkan ke Negara lain;f. Tidk termasuk dlam daftar cegah tangkal;g. Pas Foto terbaru ukur 3x 4 sebanyak 4 lembar;h. Untuk perpanjangan ketiga sampai dengan kelima melampirkan bukti pendaftaran orang Asing ( POA) dari Kantor Imigrasi yang berwenang.

KETERANGAN TAMBAHAN IJIN TINGGAL KUNJUNGAN :a. Perpanjang Ijin tinggal kunjungan diberikan oleh Kepala Kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat keberadaan Orang Asing yang bersangkutan untuk jangka waktu 7 ( tujuh) bulan, terhitung sejak tanggal Pemberian ijin masuk kepada orang Asing pemegang visa kunjungan.b. Perpanjangan ijin tinggal kunjungan tersebut diberikan paling banyak 5 (lima)kali berturut-turut, setiap kali perpanjangan diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berahirnya Ijin Tinggal Kunjungan . dengan ketentuan sbb : Perpanjang yang pertama dan kedua dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi; 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal peberian Ijin masuk kepada orang Asing diwajibkan untuk melakukan pendaftaran Orang Asing (POA) . sidik jari; Perpanjang yang ketiga dn keempat dilaksanakan oleh Kepala Kantor imigrasi setekah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Pejabat yang ditunjuk; Perpanjang yang kelimadilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dir Jend imigrai melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM .

2. Persyaratan Permohonan Ijin Tinggal Terbatasa. Surat sponsor dan jaminan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi formulir yang telah ditentukan;b. Surat keterangan jaminan dan identitas sponsor ;c. Fotocopy dan asli Paspor dan dokumen Perjalanan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas orang Asing yang bersangkutan yang masih berlaku;d. Melampirkan Ijijn Belajar bagi yang mengikuti pendidikan;e. Melampirkan Telex Visa;f. Bagi Istri dan atau anak yang belum dewasa dan belum kawin , melampirkan akta perkawinan dan akta kelahiran serta surat identitas suami atau orangtua;g. Bagi tenaga kerja atau Pengusaha Asing melampirkan fotocopy Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Surat Tanda daftarPerusahaan dan Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP) , RPTKA-TA.01/TA.02/IMTA ;h. Tidak termasuk dalam Daftar cegah Tanggakal;i. Pas Foto berwarna terbaru , ukuran 2 x 3 sebanyak 4 lembar ;j. Membayar biayaImigrasi sesuai Peraturan.

KETERANGAN TAMBAHAN IJIN TINGGAL TERBATASa. Perpanjangan Ijin Tinggal Terbatas diberikan oleh kepala kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan, paling lama 5 (lima) Tahun berturut-turut dengan ketentuan sbb : Perpanjangan pertama dan kedua dilaksanakan oleh Kepala kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM atau Pejabay yang ditunjuk ; Perpanjang ketiga sampai dengan Kelima dilaksanakan oleh Kepala Kantor Imigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dirjend Imigrasi melalui pertimbangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Pejabat yang ditunjuk.b. Perpanjangan ijin tingal terbatas diajukan oleh Orang Asing yang bersangkutan dan atau sponsor ,30 (tiga puluh) hari sebelum berahir Ijin tinggal terbatas kepada Kepala Kantor Imigrasi dengan mengisi dan menanda tangani formulir yang telah ditentukan;c. Dalam hal ini tinggal terbatas berahir, sementara keputusan Dirjend Imigrasi atau Pejabat yang ditunjuk mengenai permohonan perpanjangan Ijin Tinggal terbatas belum diberikan , Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan dapat memberikan Perpanjangan sementara paling lama 60 ( enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Ijin Tinggal berahir;

3. Persyaratan Permohonan Ijin Tinggal tetap.a. Ijin Tinggal tetap diperoleh secara alih status dari Ijin Tingga Terbatasb. Pengalihan Alih Status tersebut dapat diberikan atas dasar permohonan orang Asing yang bersangkutan dengan syarat telah berada di Indonesia sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut terhitung sejsk di berikan Ijin Tinggal terbatas;c. Melampirkan Surat Sponsor dan Indentitas sponsor serta mengisi formulir yang sudah disediakan ;d. Fotocopy dan Asli Paspor atau dokumen Perjalanan. Buku POA dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas Orang Asing yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku.KETERANGAN :a. Pemberian Ijin Tinggal tetap diberikan oleh Kepala Kantor Imigrasi kepada Orang Asing yang bertempat tinggal di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi tersebut ;b. Ijin Tinggal Tetap hanya diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor kebangsaan, untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;c. Permohonan Perpanjangan Ijin Tinggal Tetap diajukan paling lama 61 ( enam Puluh) hari sebelum Ijin Tinggal Tetap berahir ;d. Dalam hal Ijin Tetap berahir, sedangkang Keputusan Dirjen Imigrasi mengenai permohonan perpanjangan Ijin Tinggal tetap belum diberikan, Kepala Kantor Imigrasi yang bersangkutan dapat meberikan perpanjangan sementara paling lama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak Ijin Tinggal Tetap berahir

4. Prosedur Permohonan Ijin Tinggal Kunjungan

LOKET PEMBAYARAN KASI STATUSKIM-acc pembayaran-pemeriksaan terakhirSEKSI WASDAKIM-pengecekan cekal-penelitian persyaratanSEKSI INFOKIM-Entry data-Pemberian no file-Register POAPEMOHON-mengisi formulir-melengkapi persyaratanLOKET PERMOHONAN-pengecekan persyaratan -penyerahan surat persetujuan kanwil dan dirjen -penyerahan paspor

REGISTER TIK

KAKANIMPendaftaran paspor dan dokumen keimigrasian

Persetujuan KANWIL dan DIRJEN

PERSYARATAN IZIN TINGGAL :1. Surat permohonan sponsor2. Identitas sponsor (KTP/ID card)3. FC asli yang masih berlaku4. Fc return tiket5. Pas foto 3x4 = 4 lembar

PROSEDUR IZIN TINGGAL1. Perpanjangan pertama dan kedua di kantor imigrasi (3 hari)2. 90 (sembilan puluh) hari terhitung dari kedatangan wajib melaksanakan POA dan sidik jari (2 hari)3. Perpanjangan ke empat dan kelima persetujuan dari kanwil (5 hari)

5. Biaya Permohonan Ijin Tinggal tetap Prosedur permohonanPerpanjangan ITAS ITAB(SK Dirjen No F .309 IZ 10 th 1995)

LOKET PEMBAYARAN KASI STATUSKIM-acc pembayaran-pemeriksaan terakhirSEKSI WASDAKIM-pengecekan cekal-penelitian persyaratanSEKSI INFOKIM-Entry data-Pemberian no file-Register POA, KITAS, KITApLOKET PERMOHONAN-pengecekan persyaratan -penyerahan surat persetujuan kanwil dan dirjen -penyerahan pasporPEMOHON-mengisi formulir-melengkapi persyaratan

REGISTER TIK

KAKANIMPendaftaran paspor dan dokumen keimigrasian

Persetujuan KANWIL dan DIRJEN

PROSEDUR KITAP- KITAS1. Perpanjang utama dikantor imigrasi 2. Perpanjang ke dua dan ke tiga persetujuan dari kanwil3. Perpanjang keempat dan kelima persetujuan Dirjen melalui pertimbangan kanwilPERSYARATAN KITAP-KITAS1. Surat permohoanan sponsor (KTP/ID card)2. Fc dan asli paspor yang masih berlaku3. Ijin belajar curiculum vitae 4. Akte kelahiran akte perkawinan5. Akte perusahaan RPTKA TA01/TA02/IMTA6. Telex perusahaan dirjen7. Pas foto 3x4 =4lbrTARIF BIAYA IMIGRASI DAN BEBAN 1. KITAS 1 RP 400.000,-2. BIAYA BEBAN (OVER STAY) US$20 (M.01PP 29 TH 1999)

E. Palayan Kunjungan ke LAPAS/RUTAN

1. Persyaratan Kunjungan Lapas/Rutana. Menyampaikan surat Permohonan dari yang bersangkutan /Instansi yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusanke Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara yang akan dikunjungi . Isi Surat menerangkan : Waktu Pelaksanaan kunjungan ; Lama Kunjungan ; Jumlah Pengunjung ; Tujuan dan Acara Kunjungan.b. Membawa Surat Rekomendasi dari Lembaga Pemasyarakatan /Rumah Tahanan Negara yang akan dikunjungi, yang Isinya siap menerima kunjungan tersebut.2. Prosedur Permohonan Kunjungan Lapas/Rutan

Alur pelayanan permohonan ijin kunjungan

3

47Divisi pemasyarakatanSurat permohoanan ke kanwil kemenkumham dilampiri rekomendasi dari LP/rutan

58Pemohon Loket

621

9Surat izin kunjungan Rekomendasi

Kunjungan Lapas / Rutan

F. Pelayanan Ijin Penelitian1. Persyaratan Ijin Penelitian a. Surat Permohonan dari Fakultas ;b. Proposal Penelitian/Riset ;c. Surat Ijin dari Bappeda Provinsi.2. Prosedur Ijin Penelitian a. Menyampaikan surat Permohonan Penelitian/Riset dengan lampiran Proposal Penelitian diserta alat ukur penelitian dan Surat ijin dari Sekretaris Daerah ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM ;b. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengeluar surat ijin Penelitian ;c. Membawa surat ijin Penelitian ke objek Penelitian ;d. Melakukan Penelitian ;e. Meminta Surat Keterangan Selesai Penelitian di Satuan Kerja tempat Penelitian di lakukan.G. Pelayanan Paspor1. Persyaratan Permohonan Paspor Barua. Mengisii formulir permohonan secara lengkap dengan huruf cetak ;b. Melampirkan asli dan 1 (satu) lembar fotocopy :1). Bukti domisili : Bagi WNI yang bertempat tinggal di wilayah indonesia, berupa KTP dan KK yang masih berlaku ; Bagi WNI yang bertempat tinggaldi luar Wilayah Indonesia berupa tanda bukti penduduk negara setempat, atau bukti/petunjuk/keterangan lain yang menunjukan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut, atau bukti telah melakukan kewajiban melaporkan diri di Perwakilan Negara RI.\ 2). Bukti Identitas diri berupa : Akta Kelahiran ; Ijazah ; Atau Perkawinan , Surat nikah, Surat Baptis ; Surat Keterangan lainnya atau dokumen yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah.c. . Bagi Pegawai Negeri Sipil / Polri/TNI/Karyawan Swasta diperlukan ijin dari Instansi yang berangkutan ;d. Surat Keputusan Ganti Nama sesuai ketentuan yang berlaku ; e. Bagi Anak yang belum berusia 17 Tahun melampirkan :1) Surat Domisili dari Kecamatan ;2) Akte Perkawinan atau surat Nikah orang Tua ;3) Surat Pernyataan (Ijin) dari Orang tua ( ditanda tangani diatas materai 6000 ) ;4) Paspor Orang Tua (apabila ada) ;f. Bagi yang bekerja diluar Negeri sebagai TKI melampirkan surat Rekomendasi dari Kementerian tenaga kerja setempat ;g. Bagi Anak Buah Kapal ( ABK) melampirkan Buku pelaut Daftar Awak kapal ( Crew list), Surat Rekomendasi dari Nahkoda atau agen Perusahaan dimana ybs bekerja ;h. Tidak terdaftar dalam daftar pencegahan ;i. Membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Penggantian Paspora. Paspor habis masa berlaku/Penuh1) Persyaratan sama dengan permohonan Paspor baru ;2) Melapirkan Paspor lama ;b. Paspor hilang/Rusak1) Melampirkan Surat keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi yang Paspornya hilang;2) Pemohon melapor ke Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian untuk memberikan keterangan tentang kerusakan atau kehilangan Paspor yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;3) Berkas ybs akan diteruskan Divisi imigrasi Kanwil kementerian Hukum dsan HAM untuk mendapatkan keputusan ;4) Keputusan Divisi ke Imigrasian dapat berupa persetujuan atau penolakan atau penundaan;5) Apabila Permohonam penggantian disetujui, Persyaratan dan proses penyelesaian dapat dilaksanakan seperti permohonan Paspor baru.3. Standar Waktu Pelayanan PasporHARI PERTAMAa. Mengisi formulir;b. Serahkan berkas ke loket permohonan Paspor RI ( berikut formulir dan syarat- syarat harus dilampirkan ) dengan membawa dokumen Aslinya;c. Pemohon akan datang mendapatkan tanda terima dan dimohon datang 2(dua) hari kemudian.HARI KETIGA a. Pemohon memberikan tanda terima kepada petugas loket permohonanpaspor RI ;b. Pemohon akam dipanggil oleh kasir untuk melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;c. Setelah melakukan pembayaran Pemohon akan di panggil kembali untuk wawancara dan foto biometrik.HARI KELIMAPengambilan Paspor RI di Loket 4 (empat) dengan menunjukan kwitansi pembayaran Paspor RI.4. Biaya Keimigrasian ( PP Nomor 19 Tahun 2007) Surat Perjalan RI

Paspor 48 halamanRp. 270.000

Paspor 24 halamanRp. 120.000

Paspor 48 halaman pengganti /rusak disebabkan kelalaianRp. 470.000

Paspor 48 halaman pengganti yang hilang/rusak disebabkan bencana Rp. 270.000

Paspor 24 halaman pengganti /rusak disebabkan kelalaianRp. 170.000

Paspor 24 halaman pengganti /rusak disebabkan bencana Rp. 120.000

5. Paspor HajiBerdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama RI dan memteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2009 dan Nomor M .HH-02.HM.03.02, proses pelayanan Paspor biasa bagi jemaah Haji tahun 1430 H /2009 dilaksanakan sbb :a. Pelayan Paspor biasa bagi Jemaah Haji dilaksanakan di antor Imigrasi yang unit kerjanya meliputi domisili Jemaah Haji atau di Kantor Imigrasi terdekat ;b. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menyediakan loket khusus bagi jemaah haji ;c. Setiap jemaah haji mengisi formulir permintaan penerbitan paspor biasa, kecuali bagi jemaah haji yang tidak mampu menulis dapat dibantu oleh petugas dari Kantor Agama Kabupaten/kota ;d. Penyelesaian penerbitan paspor biasa bagi jemaah haji paling lama 2 ( dua) hari setelah pengambilan foto dan sidik jari.

Syarat-syarat Penerbitan Paspor Biasa bagi Jemaah Haji 1). Jemaah Haji mengisi formulir permintaan Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk, KK, Akte Kelahiran/Surat Kenal Lahir /Buku Nikah/Ijazah disertai focopynya dan buti setoran lunas biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)2). Dalam hal Jemaah Haji tidak memiliki akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir /Ijazah, maka dapat diganti dengan surat keterangan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat;3). Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) domasukan kedalam map bewarna hijau.Pembiayaan dan Mekanisme Pembayaran Biaya penerbitan Paspor biasa bagi Jemaah Haji dan Petugas Haji untuk Tahun 130/2009 menjadi tanggung jawan Kementerian Agama atas beban dana Biaya Penyelenggaraan Ibada Haji ( BPIH)H. Pelayanan Lain1. Biaya Pelantikan dan Penyumpahan NotarisPelantikan Notaris Baru / Notaris PenggantiRp. 1.000.000,-

Pelantikan Notaris PindahanRp. 1.000.000,-

2. Biaya Pengesahan Badan Hukum Persetujuan Pemakaian Nama Perseroan Rp. 200.000,-

Pengesahan Badan Hukum PerseroanRp. 1.000.000,-

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar PerseroanRp. 1.000.000,-

Persetujuan Akta pendirian perkumpulan Rp. 250.000,-

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar perkumpulanRp. 250.000,-

BAB IVPENUTUP

A. Kesimpulan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah Instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di setiap Provinsi , kedudukan Kantor Wilayah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam lingkup Wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi :1. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan ;2. Pembianaan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia ;3. Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan , Keimigrasian, administrasi hukum umum, dan Hak Kekayaan Uintelektual ;4. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia ;5. Pelayanan Hukum ;6. Pengembangan budaya hulum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum , dan diseminasi Hak Asasi Manusia ;7. Pelaksanaan kebijakan dan Pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.B. Tindak Lanjut Berbekal hasil belajar pada Modul Peningkatan Pengetahuan Substansi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM , peserta diharapkan mampu mengetahui dan memanfaat informasi seoptimal mungkin pengetahuan substansi kantor Wilayah kementerian Hukum dan Ham dalam pelaksanaan pekerjaan guna peningkatan kinerja di Instansinya.

Documents

Modul Diklat Substansi KANWIL