Upload
triyanuari-puspa-dewi
View
237
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
1/22
KULIAH UMUM
PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
Sebagai wujud kepedulian kampus, kembali mengadakan kegiatan kuliah umum bersama di awal
semester genap T.A 2014-2015 untuk setiap semesternya, senin (09-02-2015). Kuliah umum
diselenggarakan seperti biasanya di Auditorium Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang tentu saja
merupakan kebanggaan bagi mahasiswa Poltekkes. Sebelum kegiatan kuliah umum dilaksanakan,
beberapa saat acara diiisi oleh bagian kemahasiswaan Jurusan Gizi mengenai pengetahuan awal tentang
korupsi.
Informasi pelatihan mengenai korupsi Poltekkes Kemenkes Bengkulu pernah diikuti oleh staf Poltekkes
urusan kemahasiswaan dalam hal ini Bapak Anang Wahyudi di Aula Pemda Propinsi Bengkulu. Pukul
09.00 wib narasumber dari KPK terlebih dahulu menghadiri kegiatan kuliah umum yang diwakili olehdeputi bagian pencegahan yaitu Bapak David Sepriwasa dan Arif Dedi Arhan. Tidak berselang waktu
lama acarapun dimulai, sebagai pembawa acara Pak Dahrizal menyampaikan agar Direktur memberikan
kata sambutannya, dalam sambutannya Direktur menyampaikan bahwa Poltekkes Kemenkes Bengkulu
merupakan salah satu dari 38 Poltekkes Kemenkes dibawah naungan Kementerian Kesehatan RI. Seiring
dengan berjalannya 4 tahun terakhir Kemenkes telah mendapatkan predikan WTP (Wajar Tanpa
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
2/22
Pengecualian) dan sejalan dengan WTP, seluruh pegawai dibawah kemenkes harus dibayarkan
tunjangan kinerjanya berdasarkan Inpres No 21 tahun 2013 dan Inpres No 2 tahun 2014. Terkait dengan
kuliah umum pada hari ini ujar Direktur, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Bengkulu telah melaksanakan
kuliah dengan muatan pendidikan berbasis anti korupsi.
Pada kesempatan lain disampaikan oleh Arham, materi kuliah umum diawali dengan tugas wewenang
KPK diantaranya :
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:
1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana
korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :
1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3.
Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansiyang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
Selengkapnya mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi,
dapat dilihat pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
KPK terus mendorong pemberian sanksi yang tegas agar terjadi akumulasi efek jera bagi pelaku
tindak korupsi sekaligus diharapkan dapat meredam siapapun untuk tidak berurusan dengan
kejahatan korupsi. Pada konteks ini, KPK dalam merumuskan dakwaan kian mengintensifkan
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
3/22
penggunaan kombinasi UU Tipikor dan UU Pencucian Uang dengan tuntutan yang makin
maksimal serta juga menerapkan pidana tambahan.
KPK juga tengah memasuki proses transformasi pemberantasan korupsi melalui dua program
strategis. Kelak pencegahan tidak sekedar program pada sektor kementerian dan lembaga
Negara. Fakta menunjukkan bahwa keluarga kerap menjadi basis utama yang memproduksi
pelaku kejahatan korupsi. Oleh karena itu, KPK menginisiasi program Membangun Budaya Anti
Korupsi Berbasis keluarga. Hal strategis lainnya, KPK tengah memasuki era baru kampanye
korupsi yang lebih agresif dan masif dengan dibangunnya “Kanal KPK” suatu radio Streaming.
Melalui KanalKPK, lembaga ini akan dapat menjangkau masyarakat lebih luas, langsung, real
time atas program anti korupsi.
Dalam konteks konsolidasi sumber daya manusia juga melakukan berbagai program strategis.
Gagasan untuk membangun arsitektur sumber daya manusia KPK sudah dimulai.
Penyempurnaan kode etik, perumusan dan pelaksanaan survei integritas, dan penanganan
pelanggaran etik mendapatkan perhatian yang sangat penting. Last but not the least, KPK telah
memulai “ground breaking” untuk pembangunan gedung baru KPK. Kelak diharapkan gedung
dimaksud bukan hanya hanya tempat berkarya yang representaif bagi seluruh staf KPK, tetapi
gedung KPK diharakpan akan menjadi "Graha Kebangsaan" dan "Tenda Kepedulian" tempat
bersemayamnya suatu oase yang akan menggerakan potensi seluruh kompetensi dan
kehormatan untuk mewujudkan suatu Indonesia Baru, yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.
Yang mendasari terbentuknya KPK berawal dari Indonesia yang begitu kaya dengan kekayaan
alam, laut, dan 10 besar penghasil tambang seperti emas, tembaga dsb. Unruk mewujudkan
cita-cita bangsa “adil, makmur, sejahtera” yang bertolak belakang terhadap kemiskinan,
pengangguran, pendidikan yang kurang, kerusakan alam, hutang luar negeri sebesar 2.880
triliyun, bunga utang luar negeri 2.999 triliyun. Hal inilah yang menjadi peluang seseorang
untuk berbuat korupsi, Habibie dalam compass.com mengatakan Indonesia Negara yang
kaya.Namun sayangnya, kenyataannya sebaliknya Negara ini bias dibilang miskin, terutama
nasib penduduknya.
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
4/22
Memahami Tipologi Korupsi, apakah korupsi itu ? korupsi berasal dari bahasa Latin: corruptio,
dari kata kerja corrumpere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik,
menyogok. Secara harfiah berarti: Kebusukan, Keburukan, Kebejatan, Ketidakjujuran, dapat
disuap, tidak bermoral ujar Aris. Menurut UU no. 31 th. 1999
Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri
sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan
kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Masih banyak
lagi pengertian tentang korupsi lainya. Korupsi yang secara langsung terkait dengan kerugian
keuangan negara hanya sebagian kecil dari jenis korupsi yang ada (2 pasal). 28 pasal lain lebih
terkait dengan aspek “ PERILAKU”
30 DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI
UU 31/1999 jo. UU 20/2001)
1.
Kerugian keuangan negara
2.
Pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)
3.
Penggelapan dalam jabatan
4.
Perbuatan pemerasan
5.
Perbuatan curang
6.
Benturan kepentingan dalam pengadaan
7.
Gratifikasi
Sebagai contoh kerugian keuangan Negara ;
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
5/22
Pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
6/22
Penggelapan dalam jabatan
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
7/22
Perbuatan pemerasan
Perbuatan curang
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
8/22
Benturan kepentingan dalam pengadaan
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
9/22
Gratifikasi
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
10/22
FAKTA KORUPSI DI INDONESIA
Korupsi sudah begitu masif dan parah. Tidak ada lagi sektor di negara yang tidak terasuki oleh korupsi,
bahkan sektor-sektor yang dianggap paling suci sekalipun. Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik
di berbagai tingkatan pusat dan daerah, lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Telah terjadi
regenerasi pelaku korupsi. Pelaku sudah menyentuh anak muda, KORUPSI BERSAMA (anak, istri, bapak
dengan anak), pencucuian uang melibatkan keluarga. Dan KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI :
Rp. 247,705,226,633,023.40 serta :
Total Penyelamatan Kerugian
Keuangan Negara (Penindakan)Rp. 197,469,209,423,741.36
Total Potensi Penyelamatan
Kerugian Keuangan Negara
(Pencegahan)
Rp. 50,235,978,209,468.04 USD. 1,794,985,582.33
Sumber : laporan tahunan dan perhitungan litbang KPK dengan beberapa penyesuaian
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
11/22
KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI :
Dapat dikonversi dengan:
1. Memberikan 2,5 juta unit rumah sederhana gratis kepada yang membutuhkan, atau
2. Memberikan susu gratis kepada anak rawan gizi sebanyak 22.6 milyar liter, atau
3. Memberikan sekolah gratis kepada 429 juta anak SD selama setahun, atau
4. Memberikan 29.3 milyar liter beras gratis, bagi penduduk yang rawan pangan, atau
5. Membangun 1,9 juta unit ruang kelas Sekolah Dasar, atau 1,8 juta unit ruang kelas Sekolah
Menengah Pertama, atau
6. Memberikan 49 juta unit komputer untuk sekolah-sekolah, atau
7. Memberikan bantuan modal usaha untuk 25 juta sarjana, atau
8. Memberikan modal pendirian 4,9 juta koperasi di tengah-tengah masyarakat, atau
9. Kombinasi antara berbagai item 1 sampai dengan item 8 senilai Rp 249 Triliun
PERINGKAT PROVINSI TERKORUP
M e d i a , 2 . 4
L e m
b a g a K e a g a m a a n ;
2 , 7
L e m
b a g a M a s y a r a k a t
S i p i l ; 2 , 8
M i l i t e r ; 3 , 1
J a s a
P e n d i d i k a n ; 3 , 2
J a s a
K e s e h a t a n ; 3 , 3
P e n
g u s a h a ; 3 , 4
P e g a w a i N e g e r i S i p i l ;
4 , 0
P a r t a i P o l i t i k ; 4 , 3
P e r a d i l a n ; 4 , 4
P a r l e m e n ; 4 , 5
P o l i s i ; 4 , 5
1.01.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.04.5
5.0
Kepolisian, Parlemen, Pera
dilan, dan Partai Politik
dipersepsikan korup oleh
masyarakat
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
12/22
Sumber : Hasil studi Forum Indone
Mensikapi keadaan ini, peran masy
ia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Th. 2013
arakat untuk anti terhadap korupsi dengan JUPE M
NDI alias :
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
13/22
Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, Tanggung jawab, Sederhana, Berani, Adil.
Apa yang dapat KITA lakukan terkait pencegahan korupsi ?
Pembicara selanjutnya juga disampaikan dalam materi yang sama yaitu dari pihak Kejaksaan tinggi
diwakili oleh Bapak Ahmad Syahrudin,SH.MH mengatakan bahwa tindak pidana korupsi pada prinsipnya
sama saja apa yang telah diterangkan oleh KPK, namun sebagai tambahan ada 10 wilayah rawan korupsi
diantaranya :
1.
Sektor Pajak
2.
Sektor Pertambangan
3.
Sektor Perbankan
4. Sektor BUMN/BUMD
5.
Sektor Pendidikan
6. Sektor Kesehatan
7.
Sektor Bea Cukai (ekspor-impor)
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
14/22
8.
Sektor Perdagangan dan Perindustrian
9. Sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10.
Sektor Keimigrasian, Perizinan dan Layanan Publik
Upaya penindakan yang dilakukan dalam jangka pendek, yaitu :
1. Membenahi aparat penegak hukum (KPK,Kejaksaan dan Polri);
2. Pembatasan Transaksi Cash Payment;
3. Audit khusus untuk Badan Usaha pelaksana proyek Pemerintah;
4. Implementasi Standar Pelayanan Minimal Yang Transparan;
5. Memperbaiki struktur penghasilan PNS terutama menyangkut tunjangan hari tua yang harus
memadai;
Serta upaya pencegahan disampaikan juga oleh Ahmad Syahrudin untuk Jangka pendek, dengan
mengadakan penerangan, sosialisasi dan pembekalan kepada semua aparat baik eksekutif, legislativedan yudikatif tentang bahaya dan dampak Negatif tindakan korupsi;
Jangka panjang melalui penanaman budaya anti korupsi sejak dini dan secara menyeluruh kepada
semua elemen bangsa ini agar memiliki rasa takut dan malu untuk melakukan tindakan korupsi.
Ditambahkan juga dari pihak Kepolisian Daerah Propinsi Bengkulu dalam hal ini disampaikan oleh
Kombespol Royhardi,SIK,SH,MH bahwa penyebab terjadinya korupsi dikarenakan oleh Rendahnya Moral
/ Immoral, Tekanan / Pressures, Peluang / Opportunities, Justifikasi / Rationalization.
Kemudian diterangkan juga oleh beliau yang menjadi KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA KORUPSI adalah
KEJAHATAN YANG TERORGANISIR
PELAKU MEMILIKI KEMAMPUAN INTELEKTUAL YANG BAGUS
PELAKU MEMILIKI OTORITAS / KONEKSITAS DI BID KEUANGAN
PUNYA PENGARUH ATAU KONEKSI DENGAN ORANG YANG BERPENGARUH
PELAKU MENCARI BUKTI SEBAGAI ALASAN PEMBENARAN
HILANGKAN BUKTI UNTUK TUTUPI PERBUATAN JAHAT
DIKEMAS DENGAN BUKTI SERTA ATURAN YANG DIBUAT SEOLAH-OLAH SUDAH SESUAI
PROSEDUR
Dapat dilihat dibawah ini tindakan pidana korupsi menggunakan berbagai modus operandi, diantaranya
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
15/22
MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KORUPSI
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
16/22
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
17/22
PENCEGA
STRATEGI
PENYIDIKAN
PERAN SERTAMASYARAKAT
AN
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
18/22
Galeri :
SAMBUTAN DIREKTUR DALAM KULIAH UMUM PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI (9-2-2015)
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
19/22
800 LEBIH PESERTA DARI MAHASISWA, STAF, DOSEN POLTEKKES KEMENKES BENGKULU SEDANG
MENGIKUTI KULIAH UMUM PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI
NARASUMBER DARI KPK ‘ARIF DEDI ARHAN’ MENYAMPAIKAN MATERI KULIAH UMUM
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
20/22
MODERATOR BERSAMA NARASUMBER DARI KAJATI DAN KAPOLDA DIWAKILI OLEH KOMBES ROYHARDI
MENYAMPAIKAN KULIAH UMUM PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI VERSI KEJAKSAAN DAN
KEPOLISIAN
MAHASISWI KEPERAWATAN MENYAMPAIKAN PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER TERKAIT BUDAYA
ANTI KORUPSI
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
21/22
PESERTA KULIAH UMUM YANG HADIR MENYATAKAN KOMITMENYA UNTUK TIDAK KORUPSI, YESS !
DIREKTUR RESKIMSUS POLDA MEMBERIKAN CENDRAMATA BAGI MAHASISWA YANG BISA MENJAWAB
PERTANYAAN MATERI KULIAH UMUM YANG DISAMPAIKAN LANGSUNG OLEH KOMBES ROYHARDI
8/18/2019 Modul PBAK Poltek
22/22
HAL YANG SAMA JUGA DISAMPAIKAN OLEH KAJATI MEMBERIKAN CENDRAMATA BAGI MAHASISWA
YANG BISA MENJAWAB PERTANYAAN MATERI KULIAH UMUM YANG DISAMPAIKAN LANGSUNG OLEH
AHMAD SYAHRUDIN,SH.MH