MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PNS … · Web viewPENDAHULUAN. LATAR BELAKANG. ... (kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan anak ke-3) ... Penyelesaian

MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA

BAB IPENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembagian tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menempatkan kewenangan

administratif (administrative beheer) diserahkan kepada Menteri/Ketua Lembaga dan

penyelenggaraan kewenangan kebendaharaan (comptable beheer) kepada Menteri

Keuangan. Sejak dimulainya pelaksanaan APBN Tahun anggaran 2005, implementasi

kewenangan administratif tersebut telah dilaksanakan tercermin dengan beralihnya

tugas-tugas ordonansering kepada Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang

selama ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan dalam hal ini KPPN, antara lain

kewenangan melakukan pengujian atas tagihan kepada negara, kewenangan

memerintahkan pembayaran dan pembebanan atas beban anggaran di lingkungan

Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Sebagai konsekuensi kewenangan tersebut di atas, Kementerian

Negara/Lembaga/Satuan Kerja harus melakukan penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung

jawabnya termasuk pengelolaan administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat

di lingkungan Satuan Kerjanya.

Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa masalah belanja pegawai merupakan hal

yang sangat sensitif dan mempunyai dampak politis yang sangat luas bagi

penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu masalah belanja pegawai memerlukan

penanganan yang baik, tertib, dan teratur pada setiap bagian yang terkait, baik pada

bagian kepegawaian sebagai sumber data maupun pada bagian keuangan di lingkungan

Satuan Kerja yang bersangkutan sejalan dengan pelimpahan kewenangan Administratif

sebagaimana diamanatkan undang-undang. Kesalahan dalam melakukan pembayaran

belanja pegawai dapat berakibat tuntutan ganti rugi atau perdata oleh pihak-pihak yang

dirugikan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah buku petunjuk yang disebut

“Modul Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Pada Satuan

Kerja” sebagai pegangan bagi Satuan Kerja di lingkungan Kementerian

Negara/Lembaga.

Modul ini akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan/ perubahan ketentuan

tentang pelaksanaan belanja pegawai.

- 1 -


B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Modul ini adalah:

1. Memberikan pedoman dan kesatuan penafsiran dalam rangka pengalihan

pengelolaan administrasi belanja pegawai dari KPPN kepada satker;

2. Memberikan prosedur dan tata cara pengelolaan Belanja Pegawai Negeri pada

satker termasuk penatausahaan kepegawaiannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara rinci tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Agar pengalihan pengelolaan belanja pegawai dari KPPN kepada satker dapat

berjalan dengan baik dan lancar .

2. Agar implementasi kewenangan administratif khususnya dalam pengelolaan belanja

pegawai dapat terselenggara dengan baik.

3. Agar sistem dan prosedur pengurusan belanja pegawai dapat diselenggarakan

sebagaimana mestinya.

4. Sebagai pedoman bagi Satuan Kerja dan aparat yang terkait di bidang pengelolaan

belanja pegawai negeri.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Modul Meliputi:

1. Tata usaha kepegawaian dan dokumen-dokumen belanja pegawai serta

pemanfaatan aplikasi belanja pegawai untuk mempermudah mekanisme

pembayaran belanja pegawai dan pemutakhiran data pegawai.

2. Administrasi pembayaran belanja pegawai terdiri atas syarat-syarat pembayaran,

tata cara pengisian kartu-kartu pengawasan, tata cara penggunaan, penyusunan dan

penyimpanan dokumen pendukungnya.

3. Mekanisme pembayaran belanja pegawai yang terdiri atas sistem dan prosedur

pemutakhiran dan pencetakan berbagai daftar permintaan pembayaran belanja

pegawai, prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), prosedur

penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Kuasa Pengguna Anggaran serta

prosedur pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN.

4. Proses pembukuan dan pertangggungjawaban serta pelaporan belanja pegawai

termasuk penyelesaian atas kelebihan pembayaran belanja pegawai dan kerugian

negara akibat kesalahan pembayaran belanja pegawai.

- 2 -


D. SISTEMATIKA

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dari penyusunan buku ini, maka Modul

diuraikan dalam 7 (tujuh) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

memberikan gambaran latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup serta

sistematika penyusunan Modul Petunjuk Teknis secara singkat.

BAB II KETENTUAN BELANJA PEGAWAI memuat pengertian tentang hal-hal yang berhubungan dengan belanja pegawai.

BAB III PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAIMemuat persyaratan pembayaran belanja pegawai

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI memuat tentang penyediaan dan penyaluran dana belanja pegawai, pengelolaan belanja

pegawai, tata cara penyaluran belanja pegawai, tata cara penerbitan SP2D belanja

pegawai dan penatausahaan belanja pegawai

BAB V PENATAUSAHAAN BELANJA PEGAWAI menguraikan pelaksanaan penatausahaan kepegawaian mulai dari kelengkapan

administrasi pegawai, tugas pengelola belanja pegawai dan penggunaan aplikasi belanja

pegawai untuk penatausahaan administrasi belanja pegawai.

BAB VI PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEGAWAImenjelaskan tata cara pembukuan dan pertanggungjawaban serta pelaporan gaji dan

tunjangan termasuk penyelesaian atas kelebihan pembayaran belanja pegawai dan

Kerugian Negara terkait dengan pembayaran belanja pegawai.

BAB VII PENUTUP

memuat ketentuan umum yang berlaku dan ketentuan dalam pengelolaan keuangan

daerah serta petunjuk pelaksanaan lainnya.

- 3 -


BAB IIKETENTUAN BELANJA PEGAWAI

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Belanja Pegawai adalah kompensasi baik

dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang

bertugas di dalam maupun diluar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk

dalam kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan

tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi.

Gaji dan tunjangan adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan

kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima

berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan (tunjangan istri/suami, tunjangan

anak, tunjangan jabatan/yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan

kompensasi kerja, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, tunjangan pajak

penghasilan, tunjangan irian jaya/papua, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, dan

tunjangan umum) baik dalam bentuk uang maupun barang.

A. GAJI POKOK DAN TUNJANGAN

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

disebutkan pada Pasal 7 bahwa setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang

layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Selanjutnya dalam

penjelasannya ditegaskan bahwa pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta

keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya sehingga dengan demikian ia dapat

memusatkan perhatian untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.

Dalam menentukan besarnya gaji memperhatikan kemampuan keuangan negara,

selain daripada itu harus pula memperhatikan keadaan tempat dimana pegawai negeri

itu dipekerjakan

Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tersebut diatas

merupakan suatu landasan penggajian Pegawai Negeri Sipil menuju terwujudnya tingkat

kehidupan yang layak bagi kehidupan Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya.

Gaji pegawai dan tunjangan yang melekat pada gaji adalah penghasilan yang

diterima oleh PNS yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat

keputusan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembayaran gaji pegawai tersebut diberikan

kepada pegawai setiap awal bulan sebelum yang bersangkutan malaksanakan

- 4 -


tugasnya. Rincian pembayaran gaji dimuat dalam sebuah daftar yang disebut dengan

Daftar Gaji Induk/bulanan.

1. GAJI POKOK

Gaji pokok adalah landasan dasar dalam menghitung besarnya gaji seseorang

pegawai negeri sipil. Hal ini disebabkan sebagian komponen perhitungan gaji seperti

tunjangan isteri, tunjangan anak, dan tunjangan perbaikan penghasilan dihitung atas

dasar persentase tertentu atau terkait dengan gaji pokok. Besarnya gaji pokok

seseorang pegawai negeri sipil tergantung atas golongan ruang penggajian yang

ditetapkan untuk pangkat yang dimilikinya. Karena itu pangkat berfungsi pula sebagai

dasar penggajian.

Besaran gaji pokok diberikan kepada pegawai sesuai dengan besaran yang

tercantum dalam surat keputusan pengangkatan, surat keputusan kenaikan pangkat,

surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, atau surat penetapan lainnya. Besaran

gaji pokok terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2009 untuk PNS,

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2007 untuk Hakim Peradilan Umum Peradilan

Tata Usahaan Negara dan Peradilan Agama.

Kepada seseorang yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang

ditentukan untuk golongan/ruang gaji menurut pangkat yang didudukinya.

2. TUNJANGAN-TUNJANGAN

Tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji terdiri atas tunjangan istri/suami,

tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, tunjangan yang

dipersamakan dengan tunjangan jabatan, tunjangan kompensasi kerja, tunjangan

beras, tunjangan khusus PPh, tunjangan irian jaya/papua, tunjangan pengabdian

wilayah terpencil, tunjangan umum dan tunjangan perbaikan penghasilan.

a) Tunjangan Istri/Suami

Yang dimaksud dengan tunjangan istri/suami adalah tunjangan yang diberikan

kepada pegawai negeri yang beristeri/suami. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan

dengan tunjangan isteri/suami adalah :

- 5 -


(1) diberikan untuk 1 (satu) istri/suami pegawai negeri yang sah;

(2) besarnya tunjangan isteri/suami adalah 10 % dari gaji pokok;

(3) tunjangan isteri/suami diberhentikan pada bulan berikutnya setelah terjadi

perceraian atau meninggal dunia;

(4) untuk memperoleh tunjangan isteri/suami harus dibuktikan dengan surat

nikah/akta nikah dari Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

b) Tunjangan Anak

Yang dimaksud dengan tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada

pegawai negeri yang mempunyai anak (anak kandung, anak tiri dan anak angkat)

dengan ketentuan :

(1) belum melampaui batas usia 21 tahun;

(2) tidak atau belum pernah menikah;

(3) tidak mempunyai penghasilan sendiri; dan

(4) nyata menjadi tanggungan pegawai negeri yang bersangkutan.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tunjangan anak adalah :

(1) diberikan maksimal untuk 2 (dua) orang anak;

(2) dalam hal pegawai negeri pada tanggal 1 Maret 1994 telah memperoleh

tunjangan anak untuk lebih dari 2 (dua) orang anak, kepadanya tetap

diberikan tunjangan anak untuk jumlah menurut keadaan pada tanggal

tersebut. Apabila setelah tanggal tersebut jumlah anak yang memperoleh

tunjangan anak berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggal,

pengurangan tersebut tidak dapat digantikan, kecuali jumlah anak menjadi

kurang dari dua;

(3) besarnya tunjangan anak adalah 2 % per anak dari gaji pokok;

(4) tunjangan anak diberhentikan pada bulan berikutnya setelah tidak memenuhi

ketentuan pemberian tunjangan anak atau meninggal dunia;

(5) Pegawai wajib melaporkan bahwa anak yang masuk dalam tanggungan

pegawai tersebut telah tidak memenuhi ketentuan pemberian tunjangan anak

atau meninggal dunia;

(6) batas usia anak seperti tersebut diatas dapat diperpanjang dari usia 21 tahun

sampai usia 25 tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah dengan

ketentuan sebagai berikut:

(a) dapat menunjukan surat pernyataaan dari kepala sekolah/kursus/

perguruan tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/kursus/kuliah;

- 6 -


(b) masa pelajaran pada sekolah/kursus/perguruan tinggi tersebut sekurang-

kurangnya satu tahun;

(c) tidak menerima beasiswa.

(7) Untuk memperoleh tunjangan anak harus dibuktikan dengan:

(a) Surat Keterangan Kelahiran Anak dari pejabat yang berwenang pada

Kantor Catatan Sipil/lurah/camat setempat;

(b) Surat Keputusan Pengadilan yang memutuskan/mensahkan perceraian

dimana anak menjadi tanggungan penuh janda/duda untuk tunjangan

anak tiri bagi janda/duda yang bercerai;

(c) Surat Keterangan dari lurah/camat bahwa anak-anak tersebut adalah

perlu tanggungan si janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda

yang suami/isterinya meninggal dunia

(d) Surat Keputusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak (hukum

adopsi) untuk tunjangan anak bagi anak angkat (apabila pegawai

mengangkat anak lebih dari 1 anak angkat, maka pembayaran tunjangan

anak untuk anak angkat maksimal 1 anak)

(8) Untuk tunjangan anak tiri/anak angkat dibayarkan mulai bulan diterimanya

surat kelahiran oleh satuan kerja/pejabat administrasi belanja pegawai

(pembayaran tunjangan anak tiri/anak angkat tidak berlaku surut) dengan

syarat :

(a) ayah yang sebenarnya dari anak tersebut telah meninggal dunia yang

harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pamong praja (serendah-

rendahnya camat),

(b) ayah yang sebenarnya dari anak tersebut bukan pegawai negeri dan

tunjangan anak untuk anak-anak itu diberikan kepada ayahnya yang

harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor tempat ayahnya

bekerja.

(c) anak tersebut tidak lagi menjadi tanggungan ayahnya yang dibuktikan

dengan surat keputusan dari pengadilan negeri bahwa anak tersebut telah

diserahkan sepenuhnya kepada ibu dari anak tersebut dan disahkan oleh

pamong praja (serendah-rendahnya camat)

c) Tunjangan Jabatan Struktural

Tunjangan Jabatan Struktural adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada

pegawai negeri yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan peraturan

perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang

berwenang, dengan ketentuan :

- 7 -


(1) besaran tunjangan jabatan struktural dibedakan menurut tingkat eselon

jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah, yang terakhir diatur dalam

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan

Struktural;

(2) tunjangan jabatan struktural sekaligus menentukan perpanjangan batas usia

pensiun bagi pegawai yang bersangkutan (eselon I dan II sampai dengan usia

60 tahun, khusus jabatan eselon I tertentu dapat diperpanjang sampai usia 62

tahun);

(3) tunjangan jabatan struktural dibayarkan pada bulan berikutnya setelah

tanggal pelantikan. Apabila pelantikan dilaksanakan pada tanggal 1 bulan

berkenaan atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1 bertepatan pada hari

libur maka tunjangan jabatan struktural dibayarkan pada bulan berkenaan;

(4) pembayaran tunjangan jabatan struktural dihentikan terhitung mulai bulan

berikutnya sejak pegawai negeri yang bersangkutan:

(a) tidak lagi menduduki jabatan struktural;

(b) diberhentikan sementara;

(c) dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

(d) sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara (kecuali cuti diluar

tanggungan negara karena persalinan);

(e) dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

(f) dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 bulan;

contoh :

Seorang Pegawai Departemen Keuangan Drs. Unang Baskara

NIP.06002134 ditugaskan untuk mengikuti pendidikan program Magister

selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 September 2007.

Dalam hal demikian, maka mulai Bulan Oktober 2007 pembayaran

tunjangan jabatan struktural diberhentikan.

(g) sedang menjalani cuti besar.

(5) tunjangan jabatan struktural bagi pegawai negeri yang diangkat dan dilantik

dalam jabatan struktural di luar satuan unit penggajiannya, maka yang

berkewajiban mengajukan permintaan tunjangan jabatan struktural adalah

satuan kerja unit penggajian instansi dimana PNS tersebut menduduki

jabatan struktural.

Contoh :

- 8 -


Seorang PNS BKN bernama Muchdir, SH NIP.260001588 dipekerjakan pada

Departemen Dalam Negeri diangkat dan dilantik dalam jabatan kepala Biro

Kepegawaian (eselon IIa).

Dalam hal demikian, gaji Sdr. Muchdir, SH dibayarkan oleh BKN, sedangkan

tunjangan jabatan strukturalnya dibayarkan oleh Departemen Dalam Negeri.

d) Tunjangan Jabatan Fungsional

Tunjangan jabatan fungsional adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada

pegawai negeri yang menduduki jabatan fungsional sesuai dengan peraturan

perundangan dan ditetapkan dengan surat keputusan dari pejabat yang

berwenang menurut peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:

(1) besaran tunjangan jabatan fungsional dibedakan berdasarkan Peraturan

Presiden;

(2) bagi PNS yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat

merangkap jabatan fungsional dan struktural, hanya diberikan satu tunjangan

jabatan yang menguntungkan baginya;

(3) tunjangan jabatan fungsional sekaligus menentukan perpanjangan batas usia

pensiun bagi pegawai yang bersangkutan (dapat diperpanjang sampai

dengan usia 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun);

(4) tunjangan jabatan fungsional dibayarkan pada bulan berikutnya setelah

tanggal melaksanakan tugas. Apabila tanggal melaksanakan tugas terhitung

mulai tanggal 1 bulan berkenaan atau tanggal berikutnya apabila tanggal 1

bertepatan pada hari libur maka tunjangan jabatan fungsional dibayarkan

pada bulan berkenaan;

(5) tunjangan jabatan fungsional tidak dapat berlaku surut dari tanggal penetapan

keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional;

(6) pembayaran tunjangan jabatan fungsional dihentikan terhitung mulai bulan

berikutnya sejak pegawai negeri yang bersangkutan:

(a) tidak lagi menduduki jabatan fungsional

(b) diberhentikan sementara


Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

(d) sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara (kecuali cuti di luar

tanggungan negara karena persalinan anak ke-3)

(e) dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

- 9 -


(f) dibebaskan dari tugas jabatannya selama lebih dari 6 bulan (dihentikan

terhitung mulai bulan ketujuh).

Contoh :

Seorang pejabat fungsional untuk mengikuti tugas belajar mulai tanggal

1 Nopember 2008 s.d 30 April 2010. Pejabat fungsional tersebut

dinyatakan bekerja kembali terhitung mulai tanggal 10 Juli 2010. Dalam

hal ini :

tunjangan jabatan fungsional untuk bulan Nopember 2008 s.d April

2009 tetap dibayarkan;

tunjangan jabatan fungsional diberhentikan terhitung mulai bulan Mei

2009 sampai Juli 2010;

Tunjangan jabatan fungsional dibayarkan kembali mulai bulan

Agustus 2010 dan seterusnya, apabila keputusan pengangkatan

kembali dalam jabatan fungsional dan SPMT kembali telah diterima

oleh KPPN

Khusus untuk tunjangan jabatan fungsional dosen biasa yang mengikuti

tugas belajar dalam negeri pada perguruan tinggi yang ditetapkan dalam

Keputusan Presiden, tunjangan jabatan fungsionalnya terhitung mulai

bulan ketujuh diganti dengan tunjangan tugas belajar yang besarnya

sama dengan tunjangan dosen.

(g) sedang menjalani cuti besar.

(4) tunjangan jabatan fungsional dibuktikan dengan surat pernyataan melaksakan

tugas;

(5) untuk kepastian pembayaran tunjangan jabatan fungsional, setiap awal tahun

anggaran pejabat yang berwenang diharuskan membuat surat pernyataan

masih menduduki jabatan;

(6) tunjangan jabatan fungsional bagi pegawai negeri yang diperbantukan,

dibayarkan oleh instansi tempat pegawai negeri yang bersangkutan bekerja;

(7) tunjangan jabatan fungsional bagi pegawai negeri yang dipekerjakan tetap

dibayarkan oleh instansi induknya.

e) Tunjangan Yang Dipersamakan Dengan Tunjangan Jabatan

Ketentuan tentang tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan

pada dasarnya sama dengan tunjangan jabatan fungsional. Namun karena

tunjangan ini memiliki karakteristik tersendiri sehingga tidak dapat dimasukkan

- 10 -


sebagai tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan yang dipersamakan dengan

tunjangan jabatan meliputi Tunjangan Tenaga Kependidikan, Tunjangan Jabatan

Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran, Tunjangan Jabatan

Bagi Pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan,

Tunjangan Hakim, Tunjangan Panitera, Tunjangan Juru Sita dan Juru Sita

Pengganti, Tunjangan Pengamat Gunungapi bagi Pegawai Negeri Sipil

Golongan I dan II, Tunjangan Petugas Pemasyarakatan dan tunjangan jabatan

lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

f) Tunjangan Kompensasi Kerja (Risiko Bahaya atas Pekerjaan)

Tunjangan Risiko tidak dapat digolongkan ke dalam Tunjangan Struktural

maupun Fungsional. Tunjangan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang

dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya dituntut tanggungjawab yang tinggi

namun senantiasa dihadapkan dengan dampak resiko bahaya kesehatan atas

dirinya sehingga kepada pegawai tersebut diberikan kompensasi. Jenis-jenis

tunjangan kompensasi kerja antara lain Tunjangan Pengelola Arsip Statis bagi

PNS di lingkungan Arsip Nasional RI, Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di

lingkungan BPTN, Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pekerja Radiasi, Tunjangan

Resiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan

Permasyarakatan, Tunjangan Pengamanan Persandian, Tunjangan Resiko

Bahaya Keselamatan dan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan

Pertolongan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Badan SAR Nasional dan

tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya yang

ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

g) Tunjangan Beras

Yang dimaksud dengan tunjangan beras adalah tunjangan beras yang diberikan

kepada pegawai negeri dan anggota keluarganya dalam bentuk natura (beras)

atau dalam bentuk inatura (uang) dengan besaran sesuai ketentuan yang

berlaku.

Ketentuan-ketentuan mengenai tunjangan beras diatur sebagai berikut :

(1) tunjangan beras diberikan kepada pegawai negeri dalam bentuk natura

(beras) dan inatura (uang)

(2) besaran tunjangan beras kepada pegawai negeri sipil diberikan sebanyak 10

kg/orang/bulan, atau setara itu yang diberikan dalam bentuk uang dengan

besaran harga beras per kg nya ditetapkan oleh Menteri Keuangan

- 11 -


(3) besaran tunjangan beras kepada anggota keluarga pegawai negeri sipil

diberikan sebanyak 10 kg/orang/bulan atau setara itu yang diberikan dalam

bentuk uang dengan besaran harga beras per kg nya ditetapkan oleh Menteri

Keuangan

(4) banyaknya jumlah orang yang dapat diberikan tunjangan beras adalah

pegawai yang bersangkutan ditambah jumlah anggota keluarga yang

tercantum dalam daftar gaji

h) Tunjangan Khusus PPh

Yang dimaksud dengan tunjangan khusus PPh adalah tunjangan khusus pajak

yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu pegawai negeri yang

dikenakan pajak penghasilan.

i) Tunjangan Khusus Irian Jaya/Papua

Yang dimaksud dengan Tunjangan Khusus Irian Jaya/Papua adalah tunjangan

khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri/Calon Pegawai Negeri yang

bekerja di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat yang besarnya sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Tunjangan Khusus Irian Jaya/Papua diberikan dengan

latar belakang bahwa pegawai yang berkedudukan di suatu daerah yang angka

indeks kemahalan lebih besar daripada angka indeks kemahalan daerah tertentu

yang ditunjuk sebagai dasar (standar).

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tunjangan khusus Irian Jaya/Papua

sebagai berikut :

(1) besaran tunjangan khusus Irian Jaya/Papua ditetapkan dengan Keputusan

Presiden;

(2) diberikan kepada pegawai yang secara nyata berada dan bekerja di Provinsi

Papua dan Irian Jaya Barat;

(3) tunjangan khusus Irian Jaya/Papua diberikan pada bulan berkenaan berada

dan bekerja di Propinsi Papua dan Irian Jaya Barat yang dibuktikan dengan

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas;

(4) tunjangan khusus Irian Jaya/Papua dihentikan pada bulan berikutnya sejak

pegawai yang bersangkutan secara nyata tidak berada dan bekerja di

Propinsi Papua/Irian Jaya Barat;

(5) tunjangan khusus Irian Jaya/Papua tidak diberikan kepada pegawai negeri

yang diberhentikan dengan hak uang tunggu.

j) Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil

- 12 -


Yang dimaksud dengan tunjangan pengabdian wilayah terpencil adalah

tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri yang bekerja dan bertempat

tinggal di wilayah terpencil berdasarkan ketentuan yang berlaku. Latar belakang

pemberian tunjangan pengabdian di wilayah terpancil adalah karena pegawai

negeri yang ditempatkan di wilayah terpencil cenderung mengalami

permasalahan berat jika dibandingkan dengan mereka yang ditugaskan di

wilayah lainnya.

Wilayah terpencil adalah wilayah yang sulit dalam berbagai aspek, seperti

tidak/belum tersedia pelayanan umum, harga kebutuhan pokok yang sangat

mahal, tidak/belum tersedia sarana komunikasi yang memadai. Kondisi wilayah

terpencil tentu membutuhkan tingkat pengabdian yang tulus dari seorang

pegawai negeri untuk ditempatkan/ditugaskan di daerah tersebut. Untuk itu

pemerintah wajib memperhatikan kepentingan pegawai negeri dimaksud dalam

bentuk pemberian tunjangan pengabdian.

Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan tunjangan pengabdian wilayah terpencil

adalah sebagai berikut :

(1) tunjangan pengabdian di wilayah terpencil diberikan setelah suatu daerah

ditetapkan sebagai wilayah terpencil oleh Menteri Dalam Negeri setelah

mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Pertahanan dan

Keamanan;

(2) tunjangan pengabdian di wilayah terpencil dibuktikan dengan surat keputusan

penempatan tugas di wilayah terpencil dan surat penyataan bekerja dan

bertempat tinggal di wilayah terpencil yang diterbitkan oleh pejabat yang

berwenang;

(3) tunjangan pengabdian di wilayah terpencil diberikan kepada pegawai yang

secara nyata berada dan bekerja di wilayah terpencil;

(4) tunjangan pengabdian di wilayah terpencil diberikan pada bulan berkenaan

apabila berdasarkan surat pernyataan bekerja dan bertempat tinggal di

wilayah terpencil diterbitkan pada tanggal 1 (satu) bulan berkenaan atau

tanggal berikutnya apabila tanggal 1 (satu) bertepatan pada hari libur atau

bulan berikutnya apabila surat pernyataan bekerja dan bertempat tinggal di

wilayah terpencil diterbitkan setelah tanggal 1(satu);

(5) tunjangan pengabdian di wilayah terpencil diberhentikan pada bulan

berikutnya apabila pegawai yang bersangkutan :

(a) pindah tugas keluar dari wilayah terpencil

(b) tidak bertempat tinggal lagi di wilayah terpencil

- 13 -


(c) berhenti, meninggal dunia atau pensiun,

(d) dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

(e) menjalani cuti di luar tanggungan negara

(f) dijatuhi hukuman disiplin berat

k) Tunjangan Umum

Tunjangan Umum adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka meningkatkan

mutu, prestasi, pengabdian dan semangat kerja bagi calon pegawai negeri sipil

dan pegawai negeri sipil yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural atau

tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan

tunjangan jabatan dengan ketentuan:

(1) besaran tunjangan umum diatur dalam Peraturan Pemerintah No.12 Tahun

2006;

(2) tunjangan umum diberikan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2006;

(3) tambahan tunjangan umum diberikan jika calon pegawai negeri sipil dan

pegawai negeri sipil menerima penghasilan (gaji pokok, tunjangan keluarga,

tunjangan beras dan tunjangan umum) kurang dari Rp 1.000.000,- (satu juta

rupiah);

(4) Bagi PNS yang memiliki Tunjangan Kompensasi Kerja (Tunjangan Bahaya

Radiasi bagi Pekerja Radiasi, Tunjangan Kompensasi Kerja bagi Pegawai

Negeri yang ditugaskan di Bidang Persandian, Tunjangan bahaya Nuklir bagi

PNS di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, Tunjangan Pengelolaan

Arsip Statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dan

tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS di Lingkungan Badan Pengawas badan

Tenaga Nuklir) kepadanya tetap diberikan Tunjangan Umum, sepanjang

penghasilan PNS yang bersangkutan belum mencapai jumlah Rp. 1000.000,-

(satu juta rupiah)

(5) pembayaran tunjangan umum dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya

sejak pegawai negeri yang bersangkutan:

(a) menerima tunjangan jabatan struktural atau tunjangan jabatan fungsional

atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan;

(b) diberhentikan sementara dari jabatan negeri;


Peraturan Peraturan Nomor 30 Tahun 1980;

(d) sedang menjalani cuti besar atau cuti diluar tanggungan negara;

(e) diberhentikan dari jabatan organik;

- 14 -


(f) menjalani masa bebas tugas/MPP;

(g) menjalani masa uang tunggu;

(h) menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan.

(6) tunjangan umum bagi pegawai negeri yang diperbantukan, dibayarkan oleh

instansi tempat pegawai negeri yang bersangkutan bekerja;

(7) tunjangan umum bagi pegawai negeri yang dipekerjakan tetap dibayarkan

oleh instansi induknya.

l) Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi kerja, serta mencapai daya guna dan

hasil guna yang sebesar-besarnya Pemerintah dapat memberikan Tunjangan

Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk periode tertentu. TPP dapat berupa

tambahan penghasilan sebesar persentase tertentu atas Gaji Pokok ditambah

Tunjangan Keluarga, atau besaran nilai nominal tertentu yang ditambahkan pada

gaji kotor. Ketentuan tentang tunjangan perbaikan penghasilan diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

m) Pembulatan

Untuk memudahkan penyelesaian administrasi pembayaran gaji pegawai, maka

dalam perhitungan pembayaran gaji diadakan pembulatan. Angka pembulatan

sebagai salah satu unsur perhitungan penghasilan bruto yang harus dicantumkan

pada lajur yang telah tersedia dalam daftar gaji. Angka pembulatan dicantumkan

agar gaji yang diterima pegawai jumlah bersihnya menjadi bulat dengan


(1) Unsur penghasilan diadakan pembulatan ke atas menjadi satuan rupiah (Rp

1,00);

(2) Unsur potongan diadakan pembulatan ke bawah menjadi nol rupiah (Rp

0,00);

(3) Jumlah akhir dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah (Rp 100,00).

B. POTONGAN Potongan yang termuat dalam daftar gaji terdiri atas:

(1) Potongan Beras Bulog adalah potongan yang dikenakan bagi pegawai negeri yang

menerima tunjangan beras dalam bentuk natura yang jumlah potongannya sebesar

tunjangan beras tersebut;

- 15 -


(2) Iuran Wajib Pegawai Negeri (IWP) dikenakan sebesar 10 %, sedangkan untuk gaji

terusan sebesar 2% dari penghasilan (Gaji Pokok ditambah tunjangan keluarga);

(3) PPh pasal 21 adalah potongan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan pegawai

negeri yang melampaui batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);

(4) Tabungan Perumahan adalah potongan yang dikenakan kepada pegawai negeri sipil

untuk membiayai usaha-usaha peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil

dalam bidang perumahan yang besarannya diatur menurut perundang-undangan

yang berlaku;

(5) Potongan lainnya (sewa rumah, angsuran utang pada negara, angsuran

pengembalian persekot gaji, kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan).

- 16 -

BAB IIIPEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI

A. GAJI INDUKYang dimaksud gaji induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan pada

satuan kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

1 Disusun dalam suatu daftar yang berisi seluruh pegawai yang ada pada satuan

kerja bersangkutan dengan mencantumkan nama, NIP, pangkat/golongan, status

pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan serta

perhitungan penghasilan gaji bulan berkenaan secara lengkap pada lajur-lajur

daftar gaji beserta potongan-potongannya;

2 Gaji pegawai yang dimuat dalam gaji induk adalah gaji pegawai yang telah masuk

daftar gaji induk bulan sebelumnya dan atau susulan gajinya;

3 Dibayarkan untuk seluruh komponen belanja pegawai yang meliputi :

Gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan

fungsional, tunjangan umum, tunjangan pangan/beras, tunjangan kemahalan,

tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan khusus pajak, pembulatan

sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan;

4 Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dilaksanakan secara langsung (LS) kepada

pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara giral. Dalam hal

pembayaran gaji secara langsung (LS) kepada pegawai melalui rekening masing-

masing pegawai belum dapat dilaksanakan :

a. Pembayaran belanja pegawai gaji dapat dilaksanakan melalui rekening

Bendahara Pengeluaran sampai dengan bulan Juni 2010.

b. Dalam hal setelah bulan Juni 2010 satker belum melaksanakan pembayaran

belanja pegawai gaji melalui rekening masing-masing pegawai secara giral,

maka pembayaran belanja pegawai gaji secara LS melalui rekening Bendahara

Pengeluaran dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Kepala KPPN.

c. Dispensasi Kepala KPPN memuat pernyataan bahwa Kuasa PA

bertanggungjawab atas penggantian pembayaran belanja pegawai gaji apabila

terjadi kehilangan, pencurian, perampokan ataupun sebab lain

5 Pembayaran gaji induk dibayarkan tanggal 1 (satu) atau awal bulan berkenaan;

6 Pembayaran gaji induk untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), hak atas gajinya

berlaku pada bulan CPNS yang besangkutan secara nyata melaksanakan tugas,

yang dinyatakan dengan surat pernyataan atasan langsung yang membawahi calon

pegawai negeri sipil bersangkutan.

7 Pembayaran gaji induk untuk pegawai yang dipekerjakan dibayarkan oleh satuan

kerja asal;

8 Pembayaran gaji induk untuk pegawai yang diperbantukan dibayarkan oleh satuan

kerja yang menerima perbantuan;

9 Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti di luar tanggungan negara tidak berhak

atas pembayaran gaji induk;

10 Pembayaran gaji induk dihentikan pada bulan ke-3 bagi Pegawai Negeri Sipil yang

meninggalkan tugas secara tidak sah selama dua bulan berturut-turut;

11 Pegawai Negeri Sipil yang hilang dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan

ke-12 sejak ia dinyatakan hilang dan diterbitkan SK Pensiun Janda/Duda bagi

istri/suaminya.

12 Pembayaran gaji induk bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara

(Schorsing) karena:

a. Didakwa telah melakukan suatu kejahatan pelanggaran jabatan. Maka mulai

bulan berikutnya pegawai tersebut diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar :

- 50 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir, jika terdapat petunjuk-

petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang

didakwakan atas dirinya.

- 75 % dari gaji pokok yang diterimanya terakhir, jika belum terdapat petunjuk-

petunjuk yang meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang

didakwakan atas dirinya

b. Didakwa karena telah melakukan pelanggaran hukum pidana yang tidak

menyangkut pada jabatannya dalam hal pelanggaran yang dilakukan berakibat

hilangnya penghargaan dan kepercayaan diri atas di pegawai yang

bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai tersebut. Maka

mulai bulan berikutnya pegawai tersebut diberhentikan diberikan bagian gaji

sebesar 75 % dari gaji pokok yang diterimnya terakhir.

B. GAJI NON GAJI INDUK

1. GAJI SUSULANYang dimaksud gaji susulan adalah gaji seseorang pegawai negeri yang belum

dibayarkan untuk satu bulan atau lebih karena pembayaran gajinya tidak dilakukan

tepat pada waktu pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas pada suatu

tempat. Gaji Susulan dapat berupa gaji pertama bagi calon pegawai negeri

sipil/pegawai negeri sipil dan gaji pegawai yang dipindahkan karena dinas, atau

pegawai yang karena kasus tertentu dihentikan pembayaran gajinya kemudian harus

dibayarkan lagi gaji yang sempat dihentikan tersebut dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi seluruh

pegawai yang ada pada satuan kerja bersangkutan dengan mencantumkan

nama, NIP, pangkat/golongan, status pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan,

pegawai bersangkutan serta perhitungan penghasilan gaji bulan berkenaan

secara lengkap pada lajur-lajur daftar gaji beserta potongan-potongannya.

2. Dibayarkan untuk seluruh komponen belanja pegawai yang meliputi :

Gaji pokok, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan struktural, tunjangan

fungsional, tunjangan umum, tunjangan pangan/beras, tunjangan kemahalan,

tunjangan pengabdian wilayah terpencil, tunjangan khusus pajak, pembulatan

sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan;

3. Dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk natura, maka pada gaji

susulan tunjangan pangan diberikan dalam bentuk uang;

4. Pembayaran gaji susulan dapat dilakukan sebelum dimintakan gaji bulanannya

atau setelah dibayarkan gaji bulanannya.

5. Pembayaran gaji susulan dilaksanakan ke rekening masing-masing pegawai

secara giral.

2. KEKURANGAN GAJIYang dimaksud dengan kekurangan gaji adalah kekurangan pembayaran gaji

seseorang pegawai negeri karena adanya kenaikan besaran komponen gaji,

sedangkan pembayaran gajinya atas dasar kenaikan besaran komponen gaji

tersebut tidak dilaksanakan tepat waktunya sesuai dengan berlakunya perubahan

besaran komponen penghasilan tersebut. Kenaikan besaran komponen gaji

ditetapkan dengan surat penetapan/keputusan seperti kenaikan pangkat, gaji

berkala, penyesuaian harga beras, dan lain-lain.

Ketentuan yang menyangkut pembayaran kekurangan gaji sebagai berikut :

1. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi

pegawai yang berhak atas pembayaran kekurangan gaji pada satuan kerja

bersangkutan dengan perhitungan selisih antara penghasilan yang seharusnya

diterima dengan penghasilan yang telah dibayarkan.

2. Komponen daftar kekurangan gaji meliputi nama, NIP, pangkat/golongan, status

pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan, pegawai bersangkutan serta

perhitungan penghasilan gaji secara lengkap pada lajur-lajur daftar gaji beserta

potongan-potongannya.

3. Kekurangan gaji dibayarkan paling cepat bersamaan dengan gaji induk

berdasarkan kenaikan besaran komponen gaji tersebut.

4. Dalam hal tunjangan pangan diberikan dalam bentuk natura, maka pada

kekurangan gaji tunjangan pangannya diberikan dalam bentuk uang.

5. Pembayaran kekurangan gaji dilaksanakan secara giral yang ditujukan kepada

pegawai yang bersangkutan.

6. Pembayaran kekurangan juga berlaku untuk Uang Duka Wafat, Gaji Terusan

dan Gaji Bulan Ketigabelas.

3. GAJI TERUSANYang dimaksud dengan gaji terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris

dari pegawai yang meninggal dunia sebesar gaji terakhir selama 4 (empat) bulan

berturut-turut. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran gaji terusan

adalah sebagai berikut :

1. Gaji terusan dibayarkan setiap tanggal satu bulan berkenaan atau tanggal

berikutnya apabila tanggal 1 adalah hari libur dan diajukan bersamaan gaji

induk;

2. Gaji terusan dibayarkan pada bulan berikutnya sejak suami/isteri dari janda/duda

tersebut meninggal dunia;

3. Disusun dalam suatu daftar tersendiri/terpisah dari gaji induk yang berisi

pegawai yang berhak atas pembayaran gaji terusan pada satuan kerja dengan

tambahan penjelasan :

a) Pada baris nama pegawai yang dimintakan gaji terusan supaya diberi catatan

“ Meninggal dunia tanggal.......”;

b) dalam lajur tanda tangan supaya dicantumkan nama lengkap ahli waris yang

menerima terusan penghasilan.

4. Gaji terusan tidak dikenakan potongan iuran wajib 10% tetapi dikenakan iuran

wajib asuransi kesehatan sebesar 2%;

5. Terusan penghasilan belanja pegawai tidak dibayarkan apabila tidak ada

keluarga pegawai yang berhak memperoleh pensiun janda/duda/ahli waris,

kecuali apabila pegawai yang bersangkutan tewas;

6. Pembayaran gaji terusan harus dihentikan pada bulan kelima baik surat

keputusan pensiunan janda/duda telah atau belum diterima;

7. Apabila terdapat keterlanjuran pemotongan iuran wajib sebesar 10% maka

terhadap kelebihan potongan sebesar 8% harus dikembalikan kepada

janda/duda yang bersangkutan oleh PT. Taspen (Persero). Kelebihan potongan

iuran wajib harus dicantumkan dalam SKPP Pensiun.

4. UANG TUNGGUYang dimaksud dengan uang tunggu adalah penghasilan yang diberikan kepada

pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri yang

disebabkan antara lain :

1. Sebagai tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh penyederhanaan satuan

organisasi dan tidak dapat disalurkan pada instansi lain serta belum memenuhi

syarat-syarat pensiun;

2. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau

lingkungan kerjanya serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun;

3. Setelah berakhirnya cuti sakit, belum mampu bekerja kembali dan belum

memenuhi syarat-syarat pensiun;

4. Tidak dapat dipekerjakan kembali setelah selesai menjalani cuti diluar

tanggungan negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syarat-

syarat pensiun.

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran uang tunggu adalah

sebagai berikut :

1. Uang tunggu dibayarkan sebesar :

a) 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama;

b) 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun

selanjutnya.

2. Uang tunggu diberikan mulai bulan berikutnya dari bulan pegawai negeri sipil

yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri;

3. Penerima uang tunggu masih tetap berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil,

oleh sebab itu kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, tunjangan

keluarga, tunjangan pangan (beras), dan tunjangan lain berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan;

4. Pegawai Negeri Sipil yang menerima uang tunggu dapat diangkat kembali

dalam jabatan negeri apabila masih ada lowongan;

5. Pegawai Negeri Sipil penerima uang tunggu yang menolak untuk diangkat

kembali dalam jabatan negeri, diberhentikan dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan yang bersangkutan menolak untuk

diangkat kembali;

6. Pegawai Negeri Sipil penerima uang tunggu yang diangkat kembali dalam

jabatan negeri, dicabut pemberian uang tunggunya terhitung sejak menerima

penghasilan penuh kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pencabutan

pemberian uang tunggu dicantumkan dalam salah satu diktum surat

keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan negeri;

7. Uang tunggu yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15

Tahun 1951 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1979 disesuaikan dengan

ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dengan

keputusan pejabat yang berwenang.

5. UANG DUKA WAFAT DAN TEWASYang dimaksud dengan Uang Duka Wafat adalah uang yang diberikan Pemerintah

kepada ahli waris Pegawai Negeri yang meninggal dunia biasa atau bukan dalam

dan karena menjalankan tugas. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran

uang duka wafat sebagai berikut :

1. Dibayarkan kepada ahli waris sebesar 3 (tiga) kali penghasilan (seluruh

penghasilan kecuali tunjangan pajak) sebulan tanpa potongan;

2. Pembayaran uang duka wafat didasarkan pada surat kematian yang

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya camat atau

surat keterangan yang menyatakan pegawai bersangkutan meninggal

dunia/Visum dari Rumah Sakit.

Yang dimaksud dengan Uang Duka Tewas adalah uang yang diberikan kepada ahli

waris dari pegawai negeri yang tewas. Yang dimaksud dengan tewas adalah :

1. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas;

2. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas,

sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena

menjalankan tugas;

3. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat rohani/jasmani

yang didapat dalam/atau karena menjalankan tugas;

4. Meninggal dunia karena perbuatan anasir tidak bertanggung jawab atau sebagai

akibat tindakan dari anasir itu.

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran uang duka tewas sebagai

berikut :

1. Uang duka tewas dibayarkan sebesar 6 (enam) kali penghasilan

terakhir (seluruh penghasilan kecuali tunjangan pajak) sebulan tanpa potongan;

2. Pembayaran uang duka tewas didasarkan pada surat keputusan

pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan dari kepala BKN tentang

pemberian uang duka tewas.

6. UANG MUKA/PERSEKOT GAJIYang dimaksud dengan uang muka/persekot gaji adalah pinjaman uang tidak

berbunga yang diberikan kepada pegawai negeri yang dipindahkan untuk

kepentingan dinas. Persekot gaji hanya bersifat pinjaman, karena itu tidak mutlak

diberikan kepada setiap pegawai negeri yang pindah karena kepentingan dinas.

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran persekot gaji adalah sebagai

berikut :

1. Uang muka/Persekot gaji didasarkan atas permintaan pegawai negeri yang

pindah;

2. Uang muka/Persekot gaji diberikan sebesar satu bulan gaji untuk pegawai negeri

yang tidak kawin atau dua bulan gaji bagi pegawai negeri yang kawin, tanpa

tunjangan beras dan tunjangan jabatan serta tanpa potongan;

3. Pengembalian uang muka/persekot gaji untuk yang diberikan sebesar satu bulan

gaji diangsur sebesar seperdelapan dari jumlah persekot gaji terhitung mulai

bulan berikutnya, sedangkan untuk yang diberikan sebesar dua bulan gaji

diangsur sebesar seperduapuluh dari jumlah persekot gaji terhitung mulai bulan

berikutnya;

4. Uang muka/Persekot gaji tidak diberikan kepada pegawai negeri yang pindah

atas permintaan sendiri.

7. GAJI KETIGA BELASDalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan

Penerima Pensiun/Tunjangan, Pemerintah dapat memberikan gaji ketiga belas

kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

Pegawai Negeri dimaksud meliputi:

1. pegawai negeri yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;

2. Pegawai negeri yang dipekerjakan di luar instansi pemerintah yang gajinya

dibayar oleh instansi induknya;

3. Pegawai Negeri yang diberhentikan sementara;

4. Pegawai Negeri penerima uang tunggu, dan

5. Calon Pegawai Negeri.

Besarnya gaji ketiga belas adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada

bulan tertentu (biasanya bulan Juni bertepatan dengan tahun ajaran baru) yang

meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum,

tunjangan khusus/tunjangan khusus kinerja, tanpa potongan. Gaji induk yang

dijadikan dasar pembayaran gaji ketiga belas dan macam tunjangan jabatan yang

termasuk dalam gaji ketiga belas serta tatacara pembayarannya ditetapkan dengan

peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (terakhir dengan Perdirjen

Perbendaharaan No. Per-25/PB/2009 tanggal 12 Juni 2009).

C. BELANJA PEGAWAI LAINNYABelanja Pegawai Lainnya adalah kompensasi yang harus dibayarkan kepada pegawai

pemerintah berupa honorarium, uang makan, lembur, vakasi, dan berbagai pembiayaan

kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk pegawai di

lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor

di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga yang dilikuidasi.

Berbeda dengan pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji, belanja

pegawai lainnya baru dapat dibayarkan paling cepat pada awal bulan berikutnya setelah

pegawai yang bersangkutan selesai melaksanakan pekerjaannya. Rincian pembayaran

dimuat dalam sebuah daftar permintaan pembayaran. Pembayaran belanja pegawai

lainnya hanya dapat dibayarkan maksimum sebesar pagu yang tercantum dalam DIPA.

1. UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR. Yang dimaksud dengan Uang Lembur adalah segala pekerjaan yang harus

dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja

sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap Instansi dan Kantor Pemerintah. Uang

Lembur diberikan dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan

tugas-tugas dan pekerjaan di luar jam kerja. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut

pembayaran Uang Lembur :

a) Pegawai Negeri Sipil dapat diperintahkan melakukan Kerja Lembur jika

diperlukan untuk kepentingan Dinas;

b) Perintah melakukan Kerja Lembur dikeluarkan oleh Kepala Kantor/Satuan

Kerja dalam bentuk Surat Perintah Kerja Lembur;

c) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Kerja Lembur tiap-tiap kali selama paling

sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur;

d) Besarnya uang lembur untuk tiap-tiap jam penuh Kerja lembur bagi pegawai

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum;

e) Pemberian uang lembur pada hari libur kerja sebesar 200% (dua ratus persen)

dari besarnya uang lembur;

f) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya;

g) Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan

berkenaan.

h) Permintaan pembayaran uang lembur dapat diajukan untuk beberapa bulan

sekaligus;

i) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Kerja Lembur sekurang-kurangnya 2

(dua) jam berturut-turut diberikan uang makan lembur yang besarnya

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum;

j) Dalam hal Kerja Lembur dilakukan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang

makan lembur diberikan maksimal 2 (dua) kali dari besaran yang ditetapkan

dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum

Ketentuan terakhir tentang Kerja Lembur dan Uang Lembur diatur dalam Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tanggal 7 Agustus 2009 tentang Kerja

Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil

2. UANG MAKAN Yang dimaksud dengan Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan

Pegawai Negeri Sipil. Uang makan diberikan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil selain diberikan gaji dan tunjangan lainnya.

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran Uang Makan :

a) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan diberikan

Uang Makan;

b) Uang Makan diberikan paling banyak 22 (dua puluh dua) hari kerja dalam satu

bulan;

c) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 22 (dua puluh dua) hari kerja,

Uang Makan diberikan sebanyak jumlah hari kerja pada bulan berkenaan;

d) Permintaan pembayaran uang makan dapat diajukan untuk beberapa bulan

sekaligus;

e) Besaran Uang Makan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

(Ketentuan terakhir PMK Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang

Makan bagi Pegawai Negeri Sipil );

f) Tata cara pembayaran uang makan ditetapkan dengan Peraturan Direktur

Jenderal Perbendaharaan. (Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007

dan terakhir diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-05/PB/2008

tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan

Bagi Pegawai Negeri Sipil);

g) Uang Makan tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir pada

hari kerja karena sedang menjalankan perjalanan dinas, cuti, tugas belajar, dan

sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak hadir kerja;

3. HONORARIUM

Honorarium diberikan untuk :

a) Honorarium Guru/Dosen Tidak Tetap adalah tunjangan jasa yang diberikan

kepada Pengajar/Guru/Dosen yang memberikan pelajaran pada suatu

Sekolah/Perguruan/Fakultas di luar tugas pokoknya dimana dalam memberikan

pelajaran tersebut diangkat dan ditunjuk dengan surat keputusan oleh Instansi

bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku dan dalam waktu tertentu.

b) Honorarium bagi pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai

dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi bersangkutan.

4. VAKASI Vakasi diberikan kepada seseorang yang ditunjuk dengan surat keputusan oleh

pejabat yang berwenang, untuk melakukan:

a) Pengujian;

b) Pengawasan ujian;

c) Pemeriksaan ujian;

d) Penyusunan naskah ujian;

e) Koordinator ujian; dan

f) Persiapan pembuatan ijazah.

BAB IVMEKANISME PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI

Mekanisme pembayaran belanja pegawai setelah pengalihan pengelolaan

administrasi belanja pegawai diarahkan kepada pergeseran kewenangan dan

tanggung jawab administrasi dan penggunaan anggaran belanja pegawai dari Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara kepada Menteri/Pimpinan Lembaga

selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan pembagian kewenangan dalam

pelaksanaan anggaran (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara). Implikasi dari pergeseran kewenangan tersebut adalah

penyederhanaan pengajuan perintah pembayaran kepada KPPN dengan didukung

oleh sistem aplikasi yang dapat mengendalikan perubahan kenaikan/penurunan

anggaran belanja pegawai. Penyederhanaan tersebut membawa konsekwensi

diperlukannya jaminan bagi KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum bahwa pengajuan

permintaan pembayaran telah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

yang diwujudkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

dari Pengguna Anggaran/Kuasa PA.

Pada prinsipnya, setiap tagihan yang dibebankan kepada APBN hanya dapat

dibayarkan setelah alokasi pagunya dimuat dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan

anggaran lainnya. Namun dalam tahap awal pelaksanaan (pasca pengalihan

administrasi belanja pegawai) pagu anggaran belanja pegawai khususnya gaji dan

tunjangan yang melekat pada gaji masih bersifat terbuka dengan harapan di tahun ke

depan melalui perencanaan berdasarkan database pegawai yang valid pagu anggaran

dapat bersifat tertutup. Oleh karena itu mutlak digunakan sistem aplikasi komputer

dalam pengelolaan administrasi belanja pegawai yang seragam agar dihasilkan

database pegawai yang valid.

A. PROSEDUR PENGAJUAN SPP BELANJA PEGAWAIPetugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) menyiapkan Surat

Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Pegawai beserta dokumen pendukungnya

untuk diajukan kepada PPK. PPK berkewajiban meneliti kebenaran setiap

dokumen pendukung perubahan data belanja pegawai sebelum dijadikan lampiran

SPP belanja pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. GAJI INDUKPermintaan pembayaran Gaji Induk/Gaji Bulanan harus dilengkapi dengan:

a) Daftar gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji dan Halaman luar daftar gaji yang telah

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPABP dan KPA/PPK;

b) Daftar perubahan pegawai yang ditandatangani oleh PPABP. Daftar

perubahan pegawai adalah daftar urutan pegawai yang mengalami mutasi

kepegawaian pada bulan bersangkutan antara lain mutasi keluarga,

pensiun, pindah, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, dan menduduki

jabatan struktural/fungsional;

c) Dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah dilegalisasi oleh

Kepala Satuan Kerja/Pejabat yang berwenang meliputi SK Calon PNS, SK

PNS, SK Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala,

SK Mutasi Pindah, SK Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat

Pernyataan Masih Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan

Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat

Nikah/Cerai/Kematian, Akta Kelahiran/Putusan Pengesahan/Pengangkatan

Anak dari Pengadilan, SKPP, Surat Keterangan Anak Masih

Sekolah/Kuliah/ Kursus, dan Surat Keputusan yang mengakibatkan

penurunan gaji, serta SK Pemberian Uang Tunggu sesuai peruntukannya;

d) Daftar perubahan potongan;

e) SSP PPh Pasal 21

f) Dalam hal terdapat pegawai yang mengalami perubahan susunan keluarga

disertai dokumen pendukungnya, berupa:

(1) Salinan/copy surat nikah/cerai yang telah dilegalisir untuk perubahan

karena nikah/cerai;

(2) Salinan/copy akte kelahiran yang telah dilegalisir untuk perubahan

karena penambahan anak;

(3) Salinan/copy Putusan Pengadilan yang telah dilegalisir untuk perubahan

pembayaran seorang anak angkat;

(4) Surat Keterangan Kuliah/sekolah, bagi anak yang berumur 21 tahun s.d.

25 tahun dan masih memenuhi syarat untuk dibayarkan tunjangan anak.

(5) Salinan/copy surat keterangan kematian anak/isteri/suami yang telah

dilegalisir untuk perubahan pengurangan jumlah jiwa;

g) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

2. GAJI SUSULANPembayaran gaji susulan harus dilengkapi dengan :

a) Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan

masuk dalam Gaji Induk, dilampiri :

1) Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan Halaman Luar Daftar Gaji

Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan

Kuasa PA/PPK;

2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;

3) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah

dilegalisasi oleh Kepala Satuan Kerja/Pejabat yang berwenang, meliputi

SK Calon PNS, SK Mutasi Pindah/SK Jabatan, Surat Pernyataan

Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan

Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat Nikah, Akta

Kelahiran/Putusan Pengesahan/Pengangkatan Anak dari pengadilan,

SKPP, Surat Keterangan Anak Masih Sekolah/Kuliah/ Kursus, sesuai

peruntukannya;

4) ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;

5) SSP PPh Pasal 21;

6) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

b) Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang bersangkutan

masuk dalam Gaji Induk, dilampiri :

1) Daftar Gaji, Rekapitulasi Daftar Gaji, dan halaman luar Daftar

Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran,

dan Kuasa PA/PPK;

2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh

PPABP;




3. KEKURANGAN GAJIPembayaran kekurangan gaji harus dilengkapi dengan :

a) Kekurangan gaji yang dihitung dengan menu otomatis pada Aplikasi GPP

Satker, dilampiri:

1) Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Kekurangan Gaji, dan halaman

luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP,

Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;





b) Kekurangan gaji yang dihitung dengan menu manual pada Aplikasi GPP

Satker, dilampiri:

1) Daftar Kekurangan Gaji, Rekapitulasi Daftar Kekurangan Gaji, dan

halaman luar Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP,



3) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai yang telah

dilegalisasi oleh Kepala Satuan Kerja/Pejabat yang berwenang meliputi

SK Calon PNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, Surat Pemberitahuan

Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pindah/SK Jabatan, Surat Pernyataan

Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, sesuai

peruntukannya;




4. TERUSAN PENGHASILAN GAJIPembayaran terusan penghasilan gaji, dilampiri:

a) Daftar Perhitungan Terusan Penghasilan Gaji, Rekapitulasi Terusan

Penghasilan Gaji, dan halaman luar Terusan Penghasilan yang

ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;

b) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh PPABP;

c) Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan

Kerja/Pejabat yang berwenang berupa Surat Keterangan Kematian/Visum

dari Camat atau Rumah Sakit untuk pembayaran pertama kali;

d) ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;

e) SSP PPh Pasal 21;

f) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

5. UANG DUKA WAFAT/TEWASPermintaan pembayaran uang duka wafat harus dilengkapi dengan:

a) Daftar Perhitungan Uang Duka Wafat, Rekapitulasi Uang Duka Wafat, dan

halaman luar Uang Duka Wafat yang ditandatangani oleh PPABP,


b) Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan



c) Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang;

Permintaan pembayaran uang duka tewas harus dilengkapi dengan:

a) Daftar Perhitungan Uang Duka Tewas, Rekapitulasi Uang Duka Tewas, dan

halaman luar Uang Duka Tewas yang ditandatangani oleh PPABP,





c) Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Pegawai

yang bersangkutan tewas/gugur, yang telah mendapat persetujuan dari

Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk PNS;

d) Surat Keterangan Visum dari dokter rumah sakit pemerintah;

e) Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang.

6. UANG MUKA/PERSEKOT GAJIUang Muka/Persekot Gaji dapat dimintakan sebelum berangkat ke satuan kerja

baru atau setelah berada di satuan kerja baru maksimal 1 bulan setelah yang

bersangkutan melaksanakan tugas di tempat baru. Pembayaran Uang Muka/

Persekot Gaji, dilampiri:

a) Daftar Perhitungan Uang Muka Gaji, Rekapitulasi Uang Muka Gaji, dan

halaman luar Uang Muka Gaji yang ditandatangani oleh PPABP,



Kerja/Pejabat yang berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat

Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan Untuk Mendapatkan

Tunjangan Keluarga;

c) ADK Belanja Pegawai yang telah dimutakhirkan;

d) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

7. UANG TUNGGUPermintaan pembayaran uang tunggu harus dilengkapi dengan:

a) Daftar perhitungan uang tunggu yang ditandatangani oleh PPABP,

Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK dibuat dalam kategori:

(1) sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk

tahun pertama;

(2) sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk

tahun-tahun selanjutnya.

b) Surat Keputusan Pejabat yang berwenang yang menyatakan pegawai

bersangkutan mendapatkan uang tunggu;

c) SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala terakhir

d) SSP PPh Pasal 21

8. UANG LEMBURPembayaran uang lembur dilampiri:

a) Daftar Pembayaran Perhitungan Lembur dan Rekapitulasi Perhitungan

Lembur yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan

Kuasa PA/PPK;

b) Surat Perintah Kerja Lembur;

c) Daftar Hadir Kerja selama 1 (satu) bulan;

d) Daftar Hadir Kerja Lembur;



9. HONORARIUMPermintaan pembayaran honorarium harus dilengkapi dengan:

a) Daftar pembayaran honorarium yang ditandatangani oleh PPABP,


b) Surat keputusan tentang pemberian honorarium;

c) Daftar hadir;

d) SSP PPh Pasal 21;

e) SPTJM dari Kuasa PA/PPK

10. VAKASIPermintaan pembayaran vakasi harus dilengkapi dengan:

a) Daftar pembayaran vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara

Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;

b) Daftar perhitungan vakasi yang menunjukkan jumlah hasil/yang dikerjakan

tiap pegawai penerima vakasi;

c) Daftar hadir;

d) Surat keputusan tentang pemberian honor/vakasi;

e) SSP PPh Pasal 21.

f) SPTJM dari Kuasa PA/PPK

PPABP menyampaikan SSP Belanja Pegawai beserta dokumen pendukungnya

kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk proses penandatanganan.

Selanjutnya setelah ditandatangani, PPK mengajukan SPP beserta dokumen

pendukung dimaksud kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Pemerintah

Membayar (SPM). Prosedur pengujian SPP dan Penerbitan SPM dilakukan

sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengujian SPP

Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check

list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan

penerimaan SPP dan membuat/menandatangani tanda terima SPP

berkenaan. Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP

dimaksud kepada Pejabat Penanda Tangan SPM.

2. Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pengujian atas SPP sebagai

berikut:

a) Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

b) Memeriksa kesesuaian antara perhitungan dalam Daftar Permintaan

Belanja Pegawai dengan kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung

SPP Belanja Pegawai;

c) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA;

d) Memeriksa kebenaran perhitungan potongan PPh Pasal 21;

e) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain:

(1) Pegawai yang menerima pembayaran (nama, NIP, pangkat/golongan,

status pegawai, tanggal lahir, jumlah tanggungan);

(2) Kebenaran perhitungan belanja pegawai untuk masing-masing

pegawai dan jumlah keseluruhan perhitungan untuk seluruh pegawai

yang menerima pembayaran pada satker bersangkutan;

Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP Belanja Pegawai, Pejabat Penanda

Tangan SPM menerbitkan SPM-LS Belanja Pegawai dalam rangkap 3 (tiga):

a) Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN.

b) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada satker yang bersangkutan.

B. PROSEDUR PENGAJUAN SPM BELANJA PEGAWAI1. Pengajuan SPM-LS belanja pegawai ke KPPN:

a. Pembayaran Gaji Induk, dilampiri:

1) Halaman luar Daftar Gaji dan Rekapitulasi Daftar Gaji

yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa

PA/PPK;

2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh

PPABP;

3) Daftar perubahan potongan;

4) Daftar penerimaan gaji bersih dan nomor rekening

pegawai untuk pembayaran gaji yang dilaksanakan secara langsung

kepada rekening masing-masing pegawai yang ditandatangani oleh

Pejabat Penanda Tangan SPM;

5) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai

yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Kerja/ Pejabat yang

berwenang meliputi SK Calon PNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat,

Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pindah, SK

Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih

Menduduki Jabatan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, Surat

Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, Surat

Nikah/Cerai/Kematian, Akta Kelahiran/putusan

pengesahan/pengangkatan anak dari pengadilan, SKPP, dan Surat

Keterangan Anak Masih Sekolah/Kuliah/Kursus, Surat Keputusan yang

mengakibatkan penurunan gaji, dan SK pemberian Uang Tunggu sesuai

peruntukannya;

6) ADK Data Pegawai dan ADK Belanja Pegawai yang telah

dimutakhirkan;



b. Pembayaran Gaji Susulan dilampiri:

1) Gaji Susulan yang dibayarkan sebelum gaji pegawai yang bersangkutan

masuk dalam Gaji Induk, dilampiri:

a) Halaman luar Daftar Gaji Susulan dan

Rekapitulasi Daftar Gaji Susulan yang ditandatangani oleh PPABP,


b) Daftar perubahan data pegawai yang

ditandatangani oleh PPABP;

c) Copy dokumen pendukung perubahan data

pegawai yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Kerja/Pejabat

yang berwenang, meliputi SK Calon PNS, SK Mutasi Pindah/SK

Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan

Melaksanakan Tugas, Surat Keterangan Untuk Mendapatkan

Tunjangan Keluarga, Surat Nikah, Akta Kelahiran/Putusan

Pengesahan/ Pengangkatan Anak dari pengadilan, SKPP, Surat

Keterangan Anak Masih Sekolah/Kuliah/Kursus, sesuai

peruntukannya;




2) Gaji Susulan yang dibayarkan setelah gaji pegawai yang bersangkutan

masuk dalam Gaji Induk, dilampiri:

a) Halaman luar Daftar Gaji Susulan dan Rekapitulasi Daftar Gaji

Susulan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran,

dan Kuasa PA/PPK;

b) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh

PPABP;



e) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

c. Pembayaran Kekurangan Gaji

1) Kekurangan gaji yang dihitung dengan menu otomatis pada Aplikasi

GPP Satker dilampiri:

a) Halaman luar Daftar Kekurangan Gaji dan

Rekapitulasi Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh

PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;

b) Daftar perubahan data pegawai yang

ditandatangani oleh PPABP;



e) SPTJM dari Kuasa PA/PPK.

2) Kekurangan gaji yang dihitung dengan menu manual pada Aplikasi GPP

Satker dilampiri:

a) Halaman luar Daftar Kekurangan Gaji dan Rekapitulasi

Daftar Kekurangan Gaji yang ditandatangani oleh PPABP,


b) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani

oleh PPABP;

c) Copy dokumen pendukung perubahan data pegawai

yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan Kerja/ Pejabat yang

berwenang meliputi SK Calon PNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat,

Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, SK Mutasi Pindah/SK

Jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan

Melaksanakan Tugas, sesuai peruntukannya;




d. Pembayaran Uang Duka Wafat/Tewas, dilampiri:

1) Halaman luar Daftar Uang Duka Wafat/Tewas dan

Rekapitulasi Uang Duka Wafat/Tewas yang ditandatangani oleh


2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani

oleh PPABP;

3) SK pemberian Uang Duka Tewas dari pejabat yang

berwenang;

4) Surat Keterangan dan Permintaan Tunjangan

Kematian/Uang Duka Wafat/Tewas;

5) Surat Keterangan Kematian/Visum dari Camat atau

Rumah Sakit;



e. Pembayaran Terusan Penghasilan Gaji, dilampiri:

1) Halaman luar daftar Terusan Penghasilan Gaji dan

Rekapitulasi Daftar Terusan Penghasilan Gaji yang ditandatangani oleh


2) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani

oleh PPABP;

3) Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh

Kepala Satuan Kerja/ Pejabat yang berwenang berupa Surat

Keterangan Kematian/Visum dari Camat atau Rumah Sakit untuk

pembayaran pertama kali;

4) ADK belanja pegawai yang telah dimutakhirkan;



f. Pembayaran Uang Muka Gaji, dilampiri:

1) Halaman luar Daftar Uang Muka Gaji dan Rekapitulasi Daftar Uang

Muka Gaji yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran,

dan Kuasa PA/PPK;

2) Copy dokumen pendukung yang telah dilegalisasi oleh Kepala Satuan

Kerja/ Pejabat yang berwenang berupa SK Mutasi Pindah, Surat

Permintaan Uang Muka Gaji, dan Surat Keterangan Untuk

Mendapatkan Tunjangan Keluarga;




g. Pembayaran Uang Lembur, dilampiri:

1) Daftar Pembayaran Perhitungan Uang Lembur dan Rekapitulasi

Perhitungan Uang Lembur yang ditandatangani oleh PPABP,


2) Surat Perintah Kerja Lembur;



h. Pembayaran Uang Makan, dilampiri:

1) Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP,



3) SPTJM dari Kuasa PA/PPK;

i. Pembayaran Honorarium, dilampiri :

1) Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan Kuasa PA/PPK;

2) SK dari pejabat yang berwenang;


4) SPTJM dari Kuasa PA/PPK

j. Vakasi, dilampiri :

1) Daftar pembayaran vakasi yang ditandatangani oleh PPABP,


2) Daftar perhitungan vakasi yang menunjukkan jumlah hasil/yang

dikerjakan tiap pegawai penerima vakasi;

3) Surat keputusan tentang pemberian honor/vakasi;

4) SSP PPh Pasal 21

2. SPM Gaji Induk beserta dokumen pendukungnya dan ADK Belanja Pegawai

harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 10 sebelum bulan

pembayaran.

C. PROSEDUR PENERBITAN SP2D

KPPN melakukan pengujian terhadap SPM-LS Belanja Pegawai dan dokumen

pendukung, ADK SPM-LS, dan ADK Belanja Pegawai yang diterima dari Kuasa

PA/Pejabat Penanda Tangan SPM meliputi :

1. Melakukan pengujian substantif :

a) kesesuaian antara ADK Belanja Pegawai dengan Daftar Perubahan Data

Pegawai, Daftar Perubahan Potongan, Dokumen Pendukung dan

Rekapitulasi Daftar Permintaan Pembayaran yang dibuktikan dengan Surat

Keterangan Rekonsiliasi yang dibuat oleh KPPN melalui Aplikasi GPP

KPPN. Untuk pengajuan SPM-LS Belanja Pegawai non gaji yang

tidak disyaratkan menyertakan ADK Belanja Pegawai, pengujian

kebenaran perhitungan dilaksanakan secara manual;

b) kebenaran perhitungan pembayaran dengan cara mencocokan jumlah

yang tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Permintaan Pembayaran

dengan jumlah yang tercantum dalam SPM-LS Belanja Pegawai;

c) ketersediaan dana dalam DIPA yang tercantum pada SPM-LS Belanja

Pegawai.

d) kesesuaian penulisan jumlah uang dan akun pada SSP PPh Pasal 21

dengan jumlah uang dan akun pada potongan SPM-LS Belanja Pegawai;

e) kesesuaian antara ADK SPM-LS dengan hardcopy SPM-LS Belanja

Pegawai;

2. Melakukan pengujian formal yang meliputi :

a) mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan

spesimen tandatangan;

b) memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan

huruf;

c) memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat

cacat dalam penulisan.

d) kebenaran penulisan SPM-LS Belanja Pegawai antara lain penulisan uraian

pembayaran, penerima dan kodefikasi.

3. Keputusan hasil pengujian ditindak lanjuti dengan :

a) Penerbitan SP2D apabila SPM yang diajukan memenuhi syarat yang

ditentukan;

b) Pengembaliaan SPM kepada penerbit SPM, apabila tidak

memenuhi syarat untuk diterbitkan SP2D. Pengembalian SPM Belanja

Pegawai Non Gaji Induk dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari kerja

setelah SPM diterima;

4. Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu

sebagai berikut:

a. SP2D untuk Gaji Induk diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum

tanggal pembayaran gaji;

b. SP2D untuk Gaji di luar Gaji Induk diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari

kerja setelah diterima SPM secara lengkap dan benar;

c. SP2D untuk Belanja Pegawai lainnya diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari

kerja setelah diterima SPM secara lengkap dan benar.

BAB VPENATAUSAHAAN BELANJA PEGAWAI

A. PEJABAT/PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAISebagai konsekuensi beralihnya kewenangan administratif kepada Kementerian

Negara/Lembaga/Satuan Kerja, maka setiap Satuan Kerja harus melakukan

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan

keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya termasuk pengelolaan

administrasi belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat di lingkungan Satuan

Kerjanya. Untuk melakukan pengelolaan administrasi belanja pegawai tersebut

dibutuhkan Pejabat/Petugas dengan pembagian kewenangan sebagai berikut:

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/Kuasa PA), yaitu Pejabat

yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian

Negara/Lembaga /Satker bersangkutan.

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Penandatangan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) yaitu Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.

3. Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM yaitu Pejabat yang diberi

kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM.

4. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk

keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker

Kementerian Negara/lembaga.

5. Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) adalah petugas

yang ditunjuk oleh Kuasa PA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk

mengelola pelaksanaan belanja pegawai pada satker yang bersangkutan.

Dengan demikian PPABP bukan sekedar pembuat daftar gaji seperti ketika

administrasi belanja pegawai masih dikelola oleh KPPN. Oleh karena itu

PPABP dapat dibantu oleh beberapa pegawai sesuai dengan volume kerja

yang ditanganinya.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan administrasi belanja pegawai, tugas PPABP

meliputi:

a. melakukan pencatatan data kepegawaian secara elektronik dan/atau

manual yang berhubungan dengan belanja pegawai secara tertib, teratur, dan

berkesinambungan;

b. melakukan penatausahaan semua tembusan surat-surat keputusan

kepegawaian dan semua dokumen pendukung lainnya dalam dosir setiap

pegawai pada Satuan Kerja yang bersangkutan secara tertib dan teratur;

c. memproses pembuatan Daftar Gaji, Uang Duka Wafat/Tewas, Terusan

Penghasilan Gaji, Uang Muka Gaji, Uang Lembur, Uang Makan, Honorarium,

Vakasi dan pembuatan Daftar Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai

lainnya;

d. memproses pembuatan SKPP;

e. memproses perubahan data yang tercantum pada Surat Keterangan

Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga setiap awal tahun anggaran atau

setiap terjadi perubahan susunan keluarga;

f. menyampaikan Daftar Permintaan Belanja Pegawai beserta ADK Belanja

Pegawai dan dokumen pendukung kepada PPK;

g. mencetak Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan melalui

Aplikasi GPP Satker setiap awal tahun dan/atau apabila diperlukan untuk

disatukan dengan Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan yang

diterima dari KPPN;

h. tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penggunaan anggaran

belanja pegawai.

Penunjukan pejabat/petugas pengelola administrasi belanja pegawai tersebut di atas

setiap tahun awal tahun anggaran ditetapkan dengan sebuah surat keputusan yang

salah satu tembusannya ditujukan kepada KPPN disertai dengan spesimen tanda

tangan masing-masing pejabat/petugas dan cap dinas Satker yang bersangkutan.

B. PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENDUKUNG BELANJA PEGAWAI

1. Dosir Kepegawaian

Dengan dialihkannya pengelolaan administrasi belanja pegawai dari KPPN

kepada Satker, PPABP wajib melanjutkan pengelolaan dosir kepegawaian dan

kartu pengawasan belanja pegawai perorangan masing-masing pegawai

secara tertib dan teratur di luar dosir yang ada pada bagian/unit kepegawaian.

Dosir tersebut beserta kartu pengawasan belanja pegawai perorangan wajib

dikirimkan ke satuan kerja baru apabila pegawai yang bersangkutan

dipindahkan ke satuan kerja baru. Dokumen pendukung yang dijadikan sebagai

kelengkapan pada dosir kepegawaian antara lain:

a) Nota Persetujuan BKN

b) SK Calon PNS

c) SK Pengangkatan PNS

d) SK Kenaikan Pangkat

e) Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala

f) SK Jabatan

g) Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas,

Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan

h) Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga (KP4) dan

lampiran pendukungnya

i) Inpassing Gaji

j) Keputusan Hukuman

k) Surat Keputusan Mutasi dan lampirannya

l) Surat Keterangan Penghentian Pembayaran

2. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)

Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) adalah surat keterangan

tentang penghentian pembayaran gaji terhitung mulai bulan dihentikan

pembayarannya yang dibuat/dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran

berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian

Negara/Lembaga/Satuan Kerja dan diberi keterangan oleh KPPN bahwa

database pegawai pindah/pensiun telah dipindahkan ke dalam database

pegawai non aktif.

Mengingat pembuatan daftar gaji dilakukan menggunakan Aplikasi GPP Satker,

maka pembuatan SKPP juga wajib menggunakan Aplikasi GPP Satker agar

secara otomatis pegawai pindah/pensiun tersebut dikeluarkan dari daftar gaji

dan masuk ke dalam database pegawai non aktif.

a) SKPP diterbitkan dengan tujuan agar pegawai yang berubah status/pindah

dapat dilanjutkan pembayaran gajinya oleh satker ditempat kerja yang baru,

atau dibayarkan pensiunnya oleh PT. Taspen bagi pegawai yang memasuki

masa pensiun. Pada SKPP selain dicantumkan perincian penghasilan bulan

terakhir yang telah dibayar, juga dicantumkan utang-utang kepada negara

dari pegawai yang bersangkutan bila ada.

b) SKPP diterbitkan dalam hal:

(1) Pegawai pindah ke satker lain, baik yg mengakibatkan perubahan

KPPN pembayar maupun tetap dalam wilayah pembayaran KPPN yang

sama;

(2) Pegawai pindah ke/dari luar negeri;

(3) Pegawai diperbantukan/pindah ke daerah otonom;

(4) Pegawai diberhentikan dengan hormat yang mendapat hak pensiun,

uang tunggu;

(5) Siswa ikatan dinas yang diangkat menjadi pegawai;

(6) Pegawai yang dipindah dari suatu departemen/lembaga ke

departemen/lembaga lain.

c) Syarat-syarat penerbitan SKPP:

(1) Surat keputusan mutasi/pindah, pensiun, pensiun janda/duda, uang

tunggu, pengangkatan pegawai bagi mantan siswa ikatan dinas;

(2) Berita Acara Serah Terima Jabatan bagi yang memangku jabatan.

d) Penerbitan SKPP oleh satker dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Untuk pegawai pindah, SKPP dibuat dalam 4 (empat) rangkap dengan


(a) SKPP Lembar asli disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan

untuk selanjutnya disampaikan kepada bendahara

pengeluaran/PPABP di tempat yang baru sebagai syarat mutlak

untuk lampiran SPP/SPM gaji di tempat yang baru;

(b) Lembar II dan dosir pegawai bersangkutan beserta pengantar

dikirim kepada satker baru untuk dijadikan sebagai dasar pengujian

SPP/SPM;

(c) Lembar III disampaikan kepada KPPN asal;

(d) Lembar IV sebagai arsip satker lama.

(2) Untuk pegawai pensiun, SKPP dibuat dalam 5 (lima) rangkap dengan


(a) SKPP Lembar asli dan Lembar II dikirim kepada PT. Taspen/PT.

Asabri dengan surat pengantar;

(b) Lembar III disampaikan kepada pegawai yang bersangkutan;

(c) Lembar IV disampaikan kepada KPPN sebagai pertinggal;

(d) Lembar V sebagai arsip satker lama.

3. Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga

adalah Surat keterangan tentang susunan keluarga yang disampaikan kepada

PPABP setiap awal tahun takwim. Apabila ada perubahan susunan keluarga

karena menikah/cerai, kelahiran anak, kematian dan dibuktikan dengan surat

keterangan dari yang berwenang.

4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) adalah surat pernyataan dari

pejabat yang berwenang yang menyatakan terhitung mulai tanggal seorang

pegawai melaksanakan tugas pada suatu satker.

5. Kartu Pengawasan Belanja Pegawai

Kartu pengawasan belanja pegawai merupakan sarana untuk melakukan

pengawasan atas pelaksanaan pembayaran belanja pegawai. Kartu

pengawasan belanja pegawai terdiri atas 2 jenis kartu meliputi :

a. Kartu Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan, yaitu kartu yang memuat

data kepegawaian perorangan beserta mutasinya, daftar susunan

keluarga, utang kepada negara, serta riwayat pembayaran gaji yang telah

dilaksanakan.

b. Kartu Induk Pengawasan Belanja Pegawai, yaitu kartu yang memuat

informasi data pembayaran belanja pegawai yang telah dilaksanakan pada

satuan kerja meliputi tanggal pembuatan daftar permintaan, nomor daftar

permintaan, jenis belanja pegawai, periode pembayaran, dan nilai bersih

permintaan pembayaran.

Kartu pengawasan tersebut secara otomatis terisi pada saat dilakukan

perekaman dan pemutakhiran data serta proses pembuatan daftar gaji

dan/atau belanja pegawai lainnya melalui aplikasi GPP Satker. Kartu

pengawasan hanya dapat dicetak setelah dilakukan proses load master.

Apabila seorang pegawai dipindahkan ke satuan kerja lain, maka Kartu

Pengawasan Belanja Pegawai Perorangan harus dicetak dan ditutup dengan

garis merah dibubuhi keterangan ”Ditutup dengan SKPP

tanggal ......Nomor......” ditandatangani oleh PPK untuk dikirimkan ke satuan

kerja baru beserta SKPP dan dosir pegawai yang bersangkutan.

C. PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DAN PENCATATAN BELANJA PEGAWAI

PPABP wajib melakukan pemutakhiran data pada aplikasi GPP Satker setiap

terjadi perubahan data pegawai berdasarkan dokumen pendukung kepegawaian.

Perubahan data pegawai tersebut dapat meliputi:

1. Kenaikan/penurunan Pangkat

2. Kenaikan Gaji Berkala

3. Pengangkatan/pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional

4. Penambahan atau pengurangan anggota keluarga

5. Tambahan pegawai baru

6. Perubahan status dan kedudukan pegawai:

a. dari CPNS menjadi PNS

b. pindah, pensiun, atau meninggal dunia

c. tugas belajar DN/LN

d. MPP/cuti besar/cuti di luar tanggungan negara

e. dipekerjakan/diperbantukan

f. pengenaan atau pencabutan hukuman disiplin

g. menerima uang tunggu

7. Utang, tunggakan, atau potongan lainnya yang harus dimasukkan sebagai

potongan dalam daftar gaji

Selanjutnya pencatatan transaksi belanja pegawai yang meliputi pencatatan pagu,

realisasi dan sisa pagu dilakukan menggunakan aplikasi SPM sesuai buku petunjuk

operasional aplikasi SPM.

D. PROSEDUR PEMBUATAN DAFTAR GAJI DAN BELANJA PEGAWAI LAINNYA

PPABP menerima tembusan semua surat keputusan kepegawaian yang

berakibat pada perubahan penghasilan. Sebelum membuat daftar gaji induk,

PPABP menginventarisir dan menyusun semua dokumen pendukung perubahan

data pegawai yang akan dijadikan dasar perubahan daftar gaji bulan berikutnya.

Selanjutnya berdasarkan dokumen pendukung tersebut, PPABP melakukan

pemutakhiran data pada aplikasi GPP Satker. Dokumen pendukung yang telah

direkam ke dalam aplikasi GPP Satker digabungkan dengan dosir dari pegawai

yang bersangkutan.

Aplikasi GPP Satker melakukan proses perhitungan gaji induk mengacu pada

data dokumen kepegawaian yang terakhir direkam. Untuk memastikan kebenaran

daftar gaji yang telah dicetak, ada baiknya selalu dibandingkan dengan daftar gaji

bulan sebelumnya serta daftar perubahan data pegawai.

Berbeda dengan gaji induk, Aplikasi GPP Satker dalam pembuatan daftar

permintaan kekurangan gaji, susulan gaji, uang muka/persekot gaji, gaji terusan,

uang duka wafat/tewas, uang tunggu, dan gaji ketiga belas mengacu pada

pembayaran gaji induk yang pernah dibayarkan atau data master. Aplikasi

menyediakan pilihan menu perhitungan secara otomatis atau manual. Kesalahan

menggunakan menu dalam aplikasi dapat berakibat kelebihan atau kurang bayar.

Pembuatan daftar permintaan uang lembur dan uang makan yang sifatnya tidak

terkait secara langsung dengan database kepegawaian dalam aplikasi GPP Satker,

PPABP dapat memilih menggunakan aplikasi GPP Satker atau dibuat secara

manual. Sedangkan pembuatan daftar permintaan honorarium dan vakasi tidak

disediakan dalam aplikasi GPP Satker sehingga harus dibuat secara manual.

BAB VIPEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEGAWAI

A. PEMBUKUAN GAJI DAN TUNJANGAN BELANJA PEGAWAI

Pembukuan gaji dan tunjangan belanja pegawai dilakukan oleh bendahara

pengeluaran pada satker bersangkutan. Pembukuan ini diselenggarakan dalam

rangka pengelolaan administrasi belanja pegawai secara tertib. Hal-hal yang terkait

dengan pembukuan belanja pegawai ini di atur sebagai berikut :

1. Bagian pembukuan mencatat realisasi penerimaan dan pengeluaran SPM

belanja pegawai negeri yang telah diterbitkan SP2D nya.

2. Bendahara Pengeluaran membukukan realisasi penerimaan uang belanja

pegawai dan pembayarannya pada Buku Kas Umum secara bruto yaitu:

a) Pada kolom penerimaan dicatat berdasarkan jumlah kotor yang tertera pada

SPM yang berkenaan.

b) Pada kolom pengeluaran dicatat berdasarkan jumlah potongan yang tertera

pada SPM dan pembayaran belanja pegawai satker yang bersangkutan.

c) Sebagai tanda bukti pembayaran kepada pegawai yang berhak adalah

daftar gaji yang telah distempel tanda lunas oleh Bank.

d) Buku Kas Umum ditutup setiap akhir bulan kecuali ada pemeriksaan.

B. PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEGAWAI

Penyelesaian laporan belanja pegawai :

1. Bendahara pengeluaran satuan kerja menyampaikan laporan

pertanggungjawaban belanja pegawai kepada KPA satker bersangkutan

selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan setelah pembayaran belanja

pegawai berkenaan;

2. Jika dalam laporan pertanggungjawaban tersebut terdapat gaji dan belanja

pegawai lainnya yang belum dibayarkan, maka Bendahara Pengeluaran

diwajibkan menyetorkan kembali ke rekening Kas Negara dengan

menggunakan formulir Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

(SSBP). Apabila gaji dan belanja pegawai lainnya yang disetor tersebut terdiri

atas beberapa pegawai, maka masing-masing pegawai dibuatkan SSBP

tersendiri.

3. Khusus untuk gaji dan belanja pegawai lainnya yang diambil dengan surat

kuasa, maka surat kuasa tersebut harus dilampirkan pada laporan

pertanggungjawaban belanja pegawai yang bersangkutan. Surat kuasa harus

diketahui oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

4. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran atas pembayaran

belanja pegawai terdiri atas :

a) Lembaran Asli dari Buku Kas Umum;

b) Daftar gaji yang telah ditandatangani oleh masing-masing yang

berhak/bersangkutan;

c) Tembusan SPM/SP2D atas pembayaran belanja pegawai lembar 3 yang

menjadi data pembukuan bulan berkenaan.

5. Kuasa PA satuan kerja menyampaikan laporan pertanggungjawaban

pembayaran belanja pegawai secara triwulanan kepada Biro Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga selambat-lambatnya tanggal 15 awal bulan di

triwulan berikutnya.

C. PENGAWASAN

1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Belanja Pegawai Negeri Sipil dilakukan

oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan.

2. Unit Pengawasan Fungsional terkait melakukan Pengawasan/Pemeriksaan

secara berkala terhadap pengelolaan belanja pegawai negeri sipil pusat.

D. PENYELESAIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN KERUGIAN NEGARA

Setiap terjadi kelebihan pembayaran gaji atau belanja pegawai lainnya, wajib

dilakukan pengembalian atas kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara.

Pengembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan dengan:

1. menyetorkan langsung ke Kas Negara menggunakan formulir Surat Setoran

Pengembalian Belanja (SSPB) dengan akun belanja yang sama apabila disetor

pada tahun anggaran berjalan;

2. menyetorkan langsung ke Kas Negara menggunakan formulir Surat Setoran

Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) dengan akun penerimaan kembali

belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu apabila disetor setelah tutup

tahun anggaran.

3. diperhitungkan dengan pembayaran gaji pegawai yang bersangkutan setiap

bulannya hingga lunas.

Kelebihan pembayaran yang tidak dapat dikembalikan kepada negara sehingga

mengakibatkan kerugian negara, maka penyelesaiannya menggunakan tuntutan

ganti rugi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIIPENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam modul ini agar tetap berpedoman pada

peraturan yang berkaitan dengan pembayaran belanja pegawai yang berlaku. Modul ini

akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan/ perubahan ketentuan tentang

pelaksanaan belanja pegawai.


MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI PADA SATUAN KERJA 54


REFERENSIDAFTAR PERATURAN TERKAIT PENYUSUNAN MODUL PENGELOLAAN

ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT :

No Belanja Pegawai Peraturan

1 Gaji pokok 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Gaji

Pokok Hakim dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2007

2 Tunjangan Isteri/Suami Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Ketiga

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil

3 Tunjangan Anak 1. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 (PGPS

Tahun 1968)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1980 tentang Perubahan Pertama

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil mengenai perubahan pasal 16 Peraturan

Pemerintah Nomor 7 tahun 1977

3. Pasal 53 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pedoman

Pelaksanaan APBN

4. Pasal 31 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan APBN

4 Tunjangan Jabatan

Struktural

1. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor13 tahun 2002 tanggal 17

April 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.100 tahun

2000 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural

2. Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan

Struktural

3. Peraturan Kepala BKN Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Permuntaan, Pemberian, Dan Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural.

5 Tunjangan Jabatan

Fungsional

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil selanjutnya diatur lebih lanjut dengan ketentuan

tersendiri untuk masing-masing jenis tunjangan jabatan fungsional.

2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 tahun 2007

tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan

Jabatan Fungsional

6 Tunjangan Yang Dipersamakan dengan Tunjangan Jabatan

1. Keputusan Presiden Nomor. 3 tahun 2003 Tunjangan Tenaga

Kependidikan.

2. Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim

3. Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera

4. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas

Pemasyarakat.



7 Tunjangan Kompensasi Kerja (risiko bahaya pekerjaan)

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2001 tentang Tungangan

Kompesasi Kerja Bagi Pegawai Negeri Yang Ditugaskan di Bidang

Persandian

2. Peraturan Presiden No. 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan

Persandian

3. Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bahaya

Radiasi Bagi PNS di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga.

4. Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2006 tentang Tunjangan

Penyelenggaraan Pemasyarakatan Menurut Tk. Risiko Bahaya

Keselamatan dan Kesehatan.

5. Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2004 tentang Tunjangan Bahaya Nuklir

Bagi Pegawai Negeri Sipil Dil Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional .

8 Tunjangan Perbaikan Penghasilan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan

Perbaikan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim Dan Pejabat Negara

9 Tunjangan Umum 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum

bagi Pegawai Negeri Sipil

6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-26/PB/2006 tentang Tata

cara pembayaran Tunjangan Umum Pegawai Negeri Sipil, Anggota

Kepolisian Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 tahun 2006

tentang Tata Cara Permintaan dan Penghentian Tunjangan Umum

10 Tunjangan Beras Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2009 tentang

perubahan atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-39/PB/2008 tentang

Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang

11 Tunjangan khusus PPh 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 beserta perubahannya

2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

12 Tunjangan Khusus Irian Jaya/Papua

1. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus

Propinsi Papua

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-150/A/2002 tanggal

16 September 2002

13 Tunjangan Pengabdian

Wilayah Terpencil

1. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1996 yang merupakan

penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1992.

2. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pertahanan Keamanan, dan Kepala BAKN No.677/KMK.03/1996, No.179

A Tahun 1996, No.KEP/09/X/1996, dan No.37 A Tahun 1996 tanggal 25

Oktober 1996

14 Pembulatan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7

Januari 1993 perihal Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil

dan Pejabat Negara

15 Potongan IWP Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1977 tentang Rincian Penggunaan Iuran

Wajib Pegawai Negeri Sipil

16 Potongan Taperum 1. Keputusan Presiden No.14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan

Pegawai Negeri Sipil



2. Surat Edaran Direktur Jenderal Angaran Nomor SE-9/A/56/0193 tanggal

16 Januari 1993 perihal Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil

17 Uang Lembur dan Uang

Makan Lembur

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.O5/2009 tentang Kerja

Lembur dan Pemberian Uang Lembur bagi Pegawai Negeri Sipil

18 Uang Makan 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.O5/2007 tentang pemberian

Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil

2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2007

tanggal 20 Maret 2007 tentang Prosedur dan Tata Cara Permintaan serta

Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil

19 Honorarium/Vakasi Sesuai Standar Biaya Umum (Permenkeu)

20 Gaji Terusan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian

Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiunan Janda/Duda Pegawai

Negeri Sipil.

2. Surat Edaran Bersama Kepala BAKN dan Direktur Jenderal Anggaran

Nomor 07/SE/1981 dan Nomor SE-1.9/DJA/1.0.5/81 (SE/102/81) tentang

Pelaksanaan Pemberian Pensiun Janda/Duda/Anak Pegawai Negeri Sipil

dan Pejabat Negara.

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-2.9/DJA/VII.4/7/81

(SE/133/81) tanggal 25 Agustus 1981.

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-90/A/1989 tanggal

26 Juli 1989 perihal Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang

Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi Pensiunan

Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

21 Uang Tunggu 1. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1951

2. Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 (tmt 01-10-1979)

22 Uang Duka Wafat/Tewas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1981 pasal 11

23 Persekot gaji Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-125/A/621/1095 tanggal

3 Oktober 1995 hal Persekot/Panjar Gaji bagi Pegawai Negeri

24 Potongan sewa rumah

dinas

Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 pasal 19 ayat (4) dan ayat (5)

25 SKPP Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2009

tanggal 12 Agustus 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pengalihan Pengelolaan

Administrasi Belanja Pegawai Negeri Sipil Pusat Kepada Satuan Kerja

Kementerian Negara/Lembaga pasal 15

26 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

1. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 yang diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2008;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor:

04/SE/1980.


Documents

MODUL PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PNS … · Web viewPENDAHULUAN. LATAR BELAKANG. ... (kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan anak ke-3) ... Penyelesaian