MODUL PKN

OLEH :

MUHAMMAD MUBARAK CHADYKA PUTRA

B11113071

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2013

MODUL PKN UNHAS

MENGUNGKAP JAWABAN

MODUL I-XII MKU PKN

i | [email protected] I mubarakcp.blogspot.com

ABOUT AUTHOR

Muhammad Mubarak Chadyka

Putra, that was named by a simple

and religious dad, Armawansyah

Ibrahim. I was born on may 1st1996 of

a womb from a great mom, namely

Halpiah Haruna. Actually, I usually

called, Cikal.

Nowadays, I'm studying at Law Faculty of

Hasanuddin University in Makassar. Before that, I

was studying at senior school at SMA 2 Parepare,

and took junior school at SMP 2 Parepare, and

elementary at SDN 57 Parepare.

I came from a small city called Parepare as like

Prof. B.J. Habibie, former President of Indonesia. I

came to the big reality of life to give all my ability,

integrity, loyality to establish my country Indonesia,

my religion Islam, and help whole of my family and

friends.

I desire to be a law functionary, such as lawyer,

judge, prosecutor, or I might become

representatives. My other ambition is becoming a

lecturer. So that, I would like to serve my self to this

country Indonesia.

Author

Muhammad Mubarak Chadyka Putra

ii | [email protected] I mubarakcp.blogspot.com

DAFTAR ISI

About Author

Daftar Isi

Modul 1 Pendahuluan 1

Modul 2 Pancasila sebagai Sistem Filsafat 3

Modul 3 Pancasila sebagai ideologi Bangsa dan Negara 5

Modul 4 Identitas Nasional 7

Modul 5 Sistem Konstitusi 9

Modul 6 Sistem Politik dan Ketatanegaraan Indonesia 13

Modul 7 Demokrasi Indonesia 15

Modul 8 Hak Asasi Manusia 18

Modul 9 Rule of Law 21

Modul 10 Hak dan Kewajiban Warga Negara 23

Modul 11 Geopolitik Indonesia 26

Modul 12 Geostrategi Indonesia 27

1 | P a g e [email protected] I mubarakcp.blogspot.com

1. Jelaskan kompetensi dasar pendidikan kewarganegaraan!

Jawab :

Kompetensi dasar mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dapat dirumuskan sebagai

berikut:

1. Agar mahasiswa menjadi ilmuan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta

tanah air demokratis yang berkeadaban,

2. Menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berdedikasi aktif dalam

membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai-nilai Pancasila.

2. Jelaskan pancasila sebagai dasar dan etika berbangsa dan bernegara di Indonesia!

Jawab :

Sebagaimana dipahami bahwa Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam setiap sila-

silanya. Dimana setiap sila tersebut merupakan satu kesatuan integral dan integratif sebagai

referensi kritik sosial, komprehensif dan evaluatif bagi etika dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Konsekuensinya adalah norma etis satu sila akan mendasari dan mengarahkan sila-

sila lain.

Pancasila sebagai dasar dan etika berbangsa dan bernegara juga meliputi etika yang

sarat dengan nilai-nilai filsafat; jika memahami pancasila tidak dilandasi dengan pemahaman

segi-segi filsafatnya, maka yang ditangkap hanyalah segi fenomenalnya saja, tanpa menyentuh

inti hakikinya.

3. Jelaskan bagaimana pendidikan kewarganegaraan dijadikan landasan untuk membangun

masyarakat demokrasi berkeadaban!

jawab :

Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu bidang kajian yang mempunyai objek telaah kebajikan dan budaya kewarganegaraan, menggunakan disiplin ilmu pendidikan dan ilmu politik sebagai kerangka kerja keilmuan pokok serta disiplin ilmu lain yang relevan. Oleh karena itu, rekonseptualisasi pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan demokrasi Indonesia sangatlah diperlukan.

Pendidikan Kewarganegaraan yang kita kenal sekarang telah mengalami perjalanan panjang dan melalui kajian kritis. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai instrumen pengetahuan (the Body Of Knowledge) diarahkan untuk membangun masyarakat demokrasi berkeadaban.


4. Jelaskan mengapa Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Umum dijadikan

sebagai dasar nilai dan pedoman berkarya bagi lulusan.

jawab :

Berikut Perjanjian dan Konferensi yang diikuti Indonesia yang kemudian tertuang dalam

Ketetapan MPR dan UU yang dijadikan dasar nilai dan pedoman berkarya bagi lulusan :

1. Pendidikan abad 21 yang disepakati oleh 9 menteri pendidikan dari negera-negara

berpenduduk terbesar di dunia, termasuk Indonesia di New Delhi 1996.

2. Konferensi Dunia tentang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh UNESCO di

Paris pada tahun 1998 yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 140 negara termasuk

Indonesia menyepakati perubahan pendidikan tinggi ke masa depan yang bertumpu

pada pandangan terhadap tanggung jawab.

3. Ketetapan MPR No. VII Tahun 2001 tentang visi Indonesia 2020,

4. UU No.20 Tahun 2003 memberikan rumusan tentang Visi Indonesia 2020 berupa

masyarakat warga yang berkeadaban.

Dengan dasar itu semua maka Perguruan Tinggi harus mampu menghasilkan:”Manusia

yang unggul secara intelektual, anggun secara moral, kompeten dalam penguasaan ilmu

pengetahuan,teknologi dan seni, serta memiliki komitmen tinggi untuk berbagai kegiatan

pemenuhan amanat sosial”.


1. Jelaskan pengertian filsafat pancasila!

Jawab:

Menurut Ruslan Abdulgani, bahwa Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir

sebagai collectieve Ideologie (cita-cita bersama) dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan

sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang

dilakukan oleh the founding father kita, kemudian dituangkan dalam suatu “sistem” yang tepat.

Sedangkan menurut Notonagoro, Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian

ilmiah yaitu tentang hakekat dari Pancasila.

2. Jelaskan prinsip-prinsip filsafat pancasila!

Pancasila ditinjau dari Kausalitas Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kausa Materialis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi/bahan, dalam hal ini

Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri;

2) Kausa Formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya, Pancasila yang ada

dalam pembukaan UUD '45 memenuhi syarat formal (kebenaran formal);

3) Kausa Efisiensi, maksudnya kegiatan BPUPKI dan PPKI dalam menyusun dan merumuskan

Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka; serta

4) Kausa Finalis. maksudnya berhubungan dengan tujuannya, yaitu tujuan diusulkannya

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.

3. Jelaskan kajian ontologism, efistimologis dan aksiologis dari Pancasila!

jawab :

Kajian Ontologism Pancasila : Secara ontologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan

sebagai upaya untuk mengetahui hakekat dasar dari sila sila Pancasila.

Kajian Efistimologis Pancasila : Kajian epistimologi filsafat pancasila dimaksudkan sebagai

upaya untuk mencari hakekat pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan.

Kajian Aksiologis Pancasila : Kajian aksiologi filsafat Pancasila pada hakekatnya membahas

tentang nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila.

4. Jelaskan pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia!

Jawab:

Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia bahwa Pancasila

dirumuskan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang ideal dan mempunyai kelebihan-

kelebihan wawasan ke depan yang integral, mengakui dan mengembangkan kehidupan sosial


religius, memiliki orientasi kemanusiaan serta menciptakan iklim kehidupan yang seimbang,

suasana kehidupan kekeluargaan, menanamkan pola hidup kerakyatan dan mendorong

dinamika perjuangan.


1. Jelaskan pengertian ideologi dan dimensi-dimensinya!

Jawab:

Pengertian Ideologi

Secara etimologi, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “eidos” dan

“logos”. Eidos berarti idea, gagasan, cita-cita ataupun konsep. Sedangkan logos berarti ilmu,

ajaran, atau paham. Jadi, ideologi adalah ilmu atau ajaran tentang idea-idea, gagasan-gagasan,

atau cita-cita tertentu.

Dimensi-Dimensi Ideologi:

1. Dimensi Realitas : Pada dimensi ini, ideologi merupakan pencerminan realitas yang hidup

dalam masyarakat.

2. Dimensi Idealitas : Disini ideologi mengandung cita-cita dalam berbagai bidang kehidupan

yang ingin dicapai oleh masyarakat penganutnya.

3. Dimensi Normalitas : Artinya ideologi mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat

masyarakatnya.

4. imensi Fleksibilitas : Disini ideologi seyogyanya dapat mengikuti spirit perkembangan zaman,

sesuai tuntunan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

2. Jelaskan peranan ideology dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara!

Jawab:

a. Sebagai Dasar

Artinya merupakan pangkal tolak, asas atau fundasi di atas mana semua kegiatan kehidupan

masyarakat, bangsa, dan Negara dibangun.

b. Sebagai Pengarah

Artinya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara berupa

norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita atau

tujuan tidak menyimpang.

c. Sebagai Tujuan

Artinya semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada

akhirnya mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang

dipakai.


3. Jelaskan perbandingan pancasila dengan ideology lainnya di dunia!

a.Ideologi Pancasila :

Ideologi Pancasila : memandang manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.

Monodualisme ini adalah kodrati, maka manusia tidak dapat hidup sendirian, ia selalu

membutuhkan yang lain.

b. Ideologi Liberal :

Ideologi liberal memandang bahwa sejak manusia dilahirkan bebas dan dibekali penciptanya

sejumlah hak azasi, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak kesamaan, hak kebahagiaan, maka

nilai kebebasan itulah yang utama. Metode berfikir ideologi ini ialah liberalistik yang berwatak

individualistik.

c. Ideologi Komunis :

Ideologi Komunistik mendasarkan diri pada premise bahwa semua materi berkembang

mengikuti hukum kontradiksi, dengan menempuh proses dialetik.

4. Jelaskan pengertian reformasi sosio-moral!

Ideologi yang bersumber pada filsafat pancasila maka reformasi kita bersifat socio-moral.

Yang dimaksud adalah proses pembaruan melalui perbaikan moral dalam kelompok sosial

masyarakatBagi ideologi pancasila diperlukan adanya sadar kehendak (dalam arti tidak akan

terombang-ambing). Agar tidak terombang-ambing maka sadar kehendak ini perlu sadar tujuan,

sadar laku (usaha) dan sadar landasan.


1. Jelaskan pengertian identitas nasional!

Jawab:

Kata identitas berasal dari bahasa Inggris Identity yang memiliki pengertian harafiah ciri-

ciri, tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya

dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-

kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa hakikat Identitas Nasional kita sebagai bangsa

di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila

2. Jelaskan unsur-unsur pembentukan identitas nasional!

Jawab :

Identitas Nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk, yaitu sebagai

berikut :

1) Suku Bangsa: adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif (ada sejak lahir).

2) Agama: bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis.

3)Kebudayaan: pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-

perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-

pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan.

4) Bahasa: dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur

bunyi ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia.

3. Jelaskan pengertian globalisasi dan hubungannya dengan identitas nasional!

Jawab :

Globalisasi diartikan sebagai suatu era atau jaman yang ditandai dengan perubahan

tatanan kehidupan dunia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, teristimewa

teknologi informasi sehingga interaksi manusia menjadi sempit, dunia tanpa ruang.

Dengan adanya globalisasi, intensitas hubungan masyarakat antara satu negara dengan

negara yang lain menjadi semakin tinggi. Dengan demikian kecenderungan munculnya

kejahatan yang bersifat transnasional menjadi semakin sering terjadi.

Masalah-masalah tersebut berpengaruh terhadap nilai-nilai budaya bangsa yang selama

ini dijunjung tinggi mulai memudar. Jika hal tersebut tidak dapat dibendung maka akan

mengganggu terhadap ketahanan nasional di segala aspek kehidupan bahkan akan

menyebabkan lunturnya nilai-nilai identitas nasional.


4. Jelaskan pengertian nasionalisme dan hubungannya dengan identitas nasional!

Jawab :

Paham Nasionalisme atau Paham Kebangsaan adalah sebuah situasi kejiwaan dimana

kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa atas nama sebuah

bangsa.

Unsur persamaan tersebut dapat dijadikan sebagai identitas politik bersama atau untuk

menentukan tujuan organisasi politik yang dibangun berdasarkan geopolitik yang terdiri atas

populasi, geografis dan pemerintahan yang permanen yang disebut negara atau state.

Sehingga bisa dikatakan bahwa Paham Nasionalisme atau Kebangsaan disini adalah

merupakan refleksi dari Identitas Nasional.


1. Jelaskan pengertian konstitusi negara!

Jawab:

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk.

Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun

dan menyatakan suatu negara.

Konstitusi sebagai pengertian hukum, dalam pengertian ini keputusan-keputusan

masyarakat dijadikan perumusan yang normative, yang kemudian harus berlaku.

2. Jelaskan konstitusi sebagai landasan politik dan strategi nasional Indonesia!

Jawab:

Konstitusi sebagai pengertian sosial politik (political decision) adalah Bangunan-

bangunan yang ada dalam masyarakat tersebut sebagai hasil keputusan masyarakat itu sendiri.

Perlu dipahami, politik dan strategi nasional yang berlangsung selama ini disusun berdasarkan

sistem kenegaraan menurut UUD 1945.

3. Jelaskan amandemen/perubahan UUD 1945 dan dinamika pelaksanaan UUD 1945!

Jawab:

a. Proses Perubahan/Amandemen Undang Undang Dasar 1945

Pasal terakhir Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen juga memuat tentang

perubahan UUD, terutama mengingat agar UUD itu senantiasa sesuai dengan perkembangan

zaman dan aspirasi rakyat. Pasal 37, memuat 5 ayat berkaitan dengan ketentuan tentang

perubahan UUD, yang intinya sebagai berikut:

Pasal yang mengatur tentang perubahan UUD ini ditentukan berkaitan dengan pasal-

pasal UUD, jadi bukan terhadap Pembukaan UUD 1945. Logikanya kalau hak itu menyangkut

Perubahan Pembukaan UUD 1945, hak itu sama halnya mengubah seluruh sistem negara yang

meliputi bentuk negara, sifat negara.

b. Dinamika pelaksanaan UUD’45 sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi.

1. Masa Kemerdekaan (1945-1949)

Kurun waktu ini adalah masa revolusi fisik karena bangsa Indonesia harus berjuang

kembali mempertahankan negara dari rongrongan penjajah.Pada masa ini juga terjadi

penyimpangan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer,


2. Masa Orde Lama (1959-1966)

Orde lama mulai pada tanggal 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966 saat diserahkannya

Supersemar oleh Presiden kepada Letjen Soeharto. Di masa ini banyak terjadi penyelewengan

terhadap Pancasila, misalnya Nasakom, pengangkatan Presiden seumur hidup, dan

pembubaran DPR oleh Presiden.

3. Masa Orde Baru

Orde Baru lahir sejak seminar TNI/AD II di Seskoad Bandung pada tanggal 25 s/d 31

Agustus 1966. Ciri-ciri Orde Baru hampir sama dengan Orde Lama, kecuali landasannya yang

sedikit mengalami perubahan. Landasan konstitusionalnya tetap UUD 1945, tetapi landasan

strukturalnya adalah kabinet Ampera sedangkan landasan operasionalnya adalah Tap MPR.

Orde Baru menginginkan suatu tatanan hidup, perekonomian, dan politik yang stabil serta

melaksanakan cita-cita demokrasi politik.

4. Masa Reformasi

Dalam proses reformasi dewasa ini, terdapat berbagai kajian untuk mengamandemen

UUD 1945, karena UUD 1945 harus bersifat fleksibel. Keinginan untuk mengamandemen itu

juga muncul karena adanya sifat “muitiinter- pretable” pada pasal-pasal UUD 1945, sehingga

mengakibatkan adanya sentralisasi kekuasaan Presiden di masa Orde Lama maupun Orde Baru.

Melalui Sidang Umum MPR tahun 1999, hingga Sidang Tahunan MPR 2002, UUD 1945 telah

mengalami amandemen.

Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan Batang Tubuh UUD 1945 dan tidak

mengubah Pembukaan UUD 1945. Karena Pembukaan UUD 1945 merupakan ikrar berdirinya

negara Kesatuan Republik Indonesia dan ia memuat Pancasila sebagai Dasar Negara, MPR

berketetapan hati untuk tidak mengubahnya.

4. Jelaskan sistem kelembagaan dan hubungan antar lembaga negara kesatuan RI!

Jawab:

1. Kelembagaan Negara

Berdasarkan Perubahan UUD 1945 tidak mengenal lembaga tertinggi dan tinggi negara,

melainkan lembaga kekuasaan negara yang terdiri dari:

1. Lembaga legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terdiri atas DPR dan

DPD.

2. Lembaga eksekutif, yaitu Presiden danWakil Presiden.

3. Lembaga Yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman, terdiri dari Mahkamah Agung

MA, MK dan Komisi Yudisial KY.

4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2. Hubungan Antar Lembaga-Lembaga Negara RI

a. Hubungan Antara MPR Dan Presiden


MPR sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat di samping DPR dan

Presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 bahwa baik Presiden maupun MPR

dipilih langsung oleh rakyat.

Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil amandemen 2002, maka Presiden dapat

diberhentikan sebelum habis masa jabatannya baik karena permintaan sendiri atau karena

tidak dapat melakukan kewajibannya maupun diberhentikan oleh MPR.

b. Hubungan Antara MPR Dan DPR

Oleh karena anggota DPR seluruhnya merangkap angota MPR, maka MPR menggunakan

DPR sebagai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang

dilakukan oleh Presiden sebagaimana ditetapkan oleh MPR.

Dalam hal ini DPR menggunakan hak-hak tertentu. yang dimilikinya seperti hak angket,

hak amandemen, hak interpelasi, hak budget, hak tanya inisiatif.

MPR mempunyai tugas yang sangat luas, melalui wewenang DPR, MPR mengemudikan

pembuatan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya agar undang-undang serta

peraturan-peraturan itu sesuai dengan UUD 1945

c. Hubungan Antara DPR Dan Presiden

Sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif maka DPR dan Presiden

bersama-sama mempunyai tugas antara lain:

i. Membuat Undang-Undang dan Menetapkan Undang- Undang tentang anggaran pendapatan

dan belanja negara.

ii. Membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh

Presiden (Pemerintah).

iii. Menetapkan budget negara pada hakekatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan.

Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan UU dan RAP/RAB negara maka di dalam

pelaksanaannya DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap pemerintah.

d. Hubungan Antara DPR Dengan Menteri-Menteri

Seperti juga halnya dengan Presiden, menteri-menteri tidak dapat dijatuhkan dan/atau

diberhentikan oleh DPR, akan tetapi sebagai konsekuensi yang waiar (logis) dari tugas clan

kedudukannya, ditambah pula ketentuan dalam penjelasan yang mengatakan bahwa Presiden

harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.

e. Hubungan Antara Presiden dengan Menteri-Menteri

Meskipun kedudukan Para menteri tergantung kepada Presiden, mereka bukan pegawai

tinggi biasa, oleh karena itu menteri-menterilah yang terutama menjalankan pemerintahan

dalam prakteknya, sebagai pemimpin departemen menteri mengetahui seluk-beluk mengenai

lingkungan pekerjaannya.

f. Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Lembaga Negara Lainnya.

Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan

oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut susunan dan kekuasaan


Badan-Badan Kehakiman tersebut diatur menetapkan hubungan antara Mahkamah Agung

dengan lembaga-lembaga lainnya.

Mahkamah Agung sebagai Lembaga Tinggi Negara dalam bidang kehakiman dari tingkat

yang lebih tinggi, berwenang menyatakan tidak sah peraturan perundangan dari tingkat yang

lebih tinggi.

g. Hubungan Antara BPK Dengan DPR

BPK bertugas untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara

dan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan hasil

pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR dan DPRD (Pasal 23-E ayat (2)) untuk mengikuti

dan menilai kebijakan ekonomis financial pemerintah yang dijalankan oleh aparatur

administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah.

.


1. Jelaskan pengertian politik dan strategi nasional!

Jawab:

Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang

digunakan untuk mencapai tujun tertentu yang dikehendaki.

Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu dalam menggunakan serta

mengembangkan kekuatan (ideology), politik, sosial budaya, dan hukum dan keamanan untuk

mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

2. Jelaskan mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional RI!

Jawab:

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik

diatur oleh presiden. Dalam melaksanakan tugas ini, presiden dibantu oleh berbagai lembaga

tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi.

Proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik dilakukan

setelah presiden menerima GBHN. Selanjutnya, presiden menyusun program kabinet dan

memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program-program tersebut.

Proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang

akan dicapai oleh rakyat Indonesia.

3. Jelaskan stratifikasi politik nasional!

Jawab:

Stratifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia sebagai

berikut :

a. Tingkat Penentu Kebijakan Puncak

1) Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara

nasional dan mencakup penentuan Undan-Undang Dasar.

2) Dalam hal dan keadaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara, seperti

tercantum pada Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 UUD 1945, tingkat penentuan

kebijakan puncak mencakup kewenangan presiden.

b. Tingkat Kebijakan Umum

Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan dibawah tingkat kebijakan

puncak yang lingkupnya juga menyeluruh nasional.

c. Tingkat Penentu Kebijakan Khusus


Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area)

pemerintahan.

d. Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis

Kebijakan teknis meliputi penggarisan dalam satu sector dari bidang utama diatas dalam

bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan.

4. Jelaskan makna pembangunan nasional!

Jawab :

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat

Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi, serta dengan memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa-bangsa dan nilai luhur yang

universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera,

maju, serta kukuh kekuatan moral dan etikanya.


1. Jelaskan pengertian demokrasi!

Jawab:

Demokrasi berasal dari kata Yunani demos dan kratos. Demos artinya

rakyat, kratos berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi, artinya pemerintahan rakyat, yaitu

pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan.

2. Jelaskan demokrasi sebagai sistem politik, sistem ketatanegaraan dan sebagai sistem

budaya!

Jawab:

Demokrasi sebagai sistem politik memiliki makna lebih luas dari bentuk pemerintahan.

Sistem politik dapat dibedakan dari sistem politik demokrasi dan nondemokrasi.

Sistem politik demokrasi, sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan

prinsip demokrasi yaitu tidak sewenang–wenang, kekuasaan tidak tak terbatas. Dan

mengutamakan kepentingan umum dan keadilan.

Sistem politik non demokrasi, politik otoriter, totaliter,diktator, rezim militer, rezim satu

partai, monarki absolut, dan sistem komunis. Negara berbentuk kerajaan ataupun republik

dapat saja merupakan negara demokrasi atau negara kediktatoran , tergantung dari prinsip–

prinsip yang dijalankan dalam penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, ada negara kerajaan yang demokratis dan negara kerajaan yang

bersifat otoriter. Demikian pula ada negara republik yang demokratis dan ada negara republik

yang otoriter.

Demokrasi sebagai sistem ketatanegaraan adalah bahwa setiap regulasi dan peraturan

itu harus seimbang dan mengutamakan kepentingan rakyat. Berdasarkan ciri-ciri sistem

demokrasi maka penjabaran demokrasi dalam ketatanegara Indonesia dapat ditemukan dalam

konsep demokrasi sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 sebagai ‘staats fundamentalnorm’.

Demokrasi sebagai sistem budaya perlu dipahami bahwa istilah demokrasi bertolak dari

suatu pola pikir bahwa manusia diperlakukan dan ditempatkan sesuai dengan harkat dan

martabatnya sebagai mahluk Tuhan. Keinginan, aspirasi, dan pendapat individu dihargai, dan

mereka diberikan hak untuk menyampaikan keinginan, aspirasi, harapan dan pendapatnya.


3. Jelaskan jenis-jenis demokrasi!

a. Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat terbagi ke dalam :

1) Demokrasi langsung

2) Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan

3) Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat

b. Demokrasi berdasarkan titik perhatian atau perioritasnya terdiri dari :

1) Demokrasi formal

2) Demokrasi material

3) Demokrasi campuran

c. Demokrasi dibagi berdasarkan prisip ideologi :

1) Demokrasi liberal

2) Demokrasi rakyat atau demokrasi Proletar

d. Bedasarkan wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibagi

menjadi :

1) Demokrasi sistem parlementer

2) Demokrasi sistem pemisahan/pebagian kekuasaan (Presidensil

4. Jelaskan pengertian demokrasi pancasila dan bandingkan dengan sistem demokrasi

lainnya!

Jawab:

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai

sosial budaya bangsa Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari

kepentingan sosial.

Perbandingan Demokrasi Pancasila dengan demokrasi lainnya dalam hal ini demokrasi

liberal dan komunis :

1. Ditinjau dari hukum

- Demokrasi Liberal : Warga Negara mempunyai kebebasan yang luas untuk

bertindak, asal tidak melanggar hukum.

- Demokrasi Komunis : Hukum yang berlaku di sana kurang ketat, sehingga keadaan

kaum ada batasan-batasan tertentu.

- Demokrasi Pancasila : Warga Negara menganut aturan sesuai dengan UUD 1945.

2. Ditinjau dari agama

- Demokrasi Liberal : Masalah ketuhanan adalah masalah pribadi Negara tidak

mencapai urusan agama warga Negara bebas beragama atau tidak beragama.

- Demokrasi Komunis : Penganut demokrasi ini tidak percaya kepada Tuhan,

kehidupan manusia berdasarkan suatu evolusi di tentukan oleh hukum-hukum

kehidupan tertentu.


- Demokrasi Pancasila : Masalah agama, adalah hak pribadi(berhak memilih

kepercayaan masing-masing).

3. Ditinjau dari ekonomi

- Demokrasi Liberal : Dalam perekonomiaan membuka persaingan sekuat-kuatnya,

akumulasi modal berada pada beberapa kelompok kecil masyarakat.

- Demokrasi Komunis : Sistem ekonomi di atur sentralistis/penguasaan oleh

pusat/Negara kalau ada ekonomi swasta ia sangat terbatas.

- Demokrasi Pancasila : Sistem perekonomian melibatkan pemerintah. Para pengusaha

swasta dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun golongan ekonomi

aktif/kuat. Dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa.saling membantu kegiatan

ekonomi.

4. Ditinjau dari praktek ketatanegaraan

- Demokrasi Liberal : Kepentingan dan hak warga Negara lebih di pentingkan dari

pada kepentingan Negara (tapi bukan berarti kepentingan masyarakat/Negara

diabaikan)

- Demokrasi Komunis : Politik berdasarkan kekuasaan pemerintahan dictator dan

dilakukan oleh sedikit orang, perbedaan kaya miskin tidak ada, tapi muncul kelas baru.

- Demokrasi Pancasila : Praktek ketatanegaraan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945

dan Pancasila.

5. Ditinjau dari penguasa

- Demokrasi Liberal : Kekuasaan tertinggi di pegang oleh golongan bangsawan.

- Demokrasi Komunis : Kekuasaan tertinggi di pegang oleh partai.

- Demokrasi Pancasila : Kekuasaan tertinggi di pegang oleh pemerintah.


1. Jelaskan pengertian Hak Asasi Manusia!

Jawab:

HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak

dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama dengan kelahirannya atau

kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat (tilaar 2001).

2. Jelaskan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia!

Jawab:

Ada delapan prinsip hak asasi manusia, yakni:

Pertama, prinsip universalitas, adalah prinsip yang dimiliki dalam nilai-nilai etik dan

moral, masyarakatnya harus mengakui dan menyokong hak-hak asasi manusia.

Prinsip yang kedua, pemartabatan terhadap manusia (human dignity). Prinsip ini

menegaskan perlunya setiap orang untuk menghormati hak orang lain.

Prinsip yang ketiga, non-diskriminasi, dimana menjelaskan bahwa tiada perlakuan yang

membedakan dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak seseorang.

Prinsip yang keempat, equality atau persamaan. Konsep persamaan menegaskan

pemahaman tentang penghormatan untuk martabat yang melekat pada setiap manusia.

Prinsip yang kelima, indivisibility. Suatu hak tidak bisa dipisah-pisahkan antara yang

satu dengan yang lainnya.

Prinsip yang keenam, inalienability. Pemahaman prinsip atas hak yang tidak bisa

dipindahkan.

Prinsip yang ketujuh, interdependency (saling ketergantungan), dimana setiap hak-hak

yang dimiliki setiap orang itu tergantung dengan hak-hak asasi manusia lainnya dalam

lingkungan manapun.

Prinsip yang kedelapan, responsibilitas atau pertanggungjawaban. Prinsip

pertanggungjawaban hak-hak asasi manusia ini menegaskan bahwa perlunya mengambil

langkah dalam penegakan HAM.

3. Jelaskan secara singkat sejarah HAM di dunia!

Jawab:

Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya

bersamaan dengan kelahiran/kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Berawal dari 2

perang besar didunia (PD I dan PD II) timbul keinginan untuk merumuskan hak-hak asasi

manusia dalam naskah internasional. Usaha ini pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya


Universal Declaration of Human Rights (pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia)

oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.

Sejalan dengan pemikiran itu, maka Komisi Hak-Hak Asasi Manusia (Commission on

Human Rights) yang pada tahun 1946 didirikan oleh PBB, menetapkan secara terperinci

beberapa hak ekonomi dan sosial, disamping hak-hak politik. Pada tahun 1948 hasil pekerjaan

komisi ini, pernyataan sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human

Rights), diterima secara aklamasi oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB.

4. Jelaskan implementasi HAM di Indonesia dan mekanisme pemecahan masalah pelanggaran

HAM!

Implementasi Hak Asasi Dan Kewajiban Asasi Dalam Sila-Sila Pancasila

a. Sila Pertama Hak Asasi

Kewajiban Asasi

Hak memilih dan mengakui agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME

Melaksanakan perintah dan larangan Tuhan YME menurut agama dan kepercayaan masing-masing

b. Sila Kedua Hak Asasi

Kewajiban Asasi

Manusia sebagai mahluk individu, memiliki hak asasi yang dapat dinikmati dan dipertahankan terhadap godaan dari segala arah

Saling membantu, saling menolong dan bekerjasama dengan sesama manusia

b. Sila Ketiga Hak Asasi

Kewajiban Asasi

Persatuan Indonesia, artinya sikap mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan suku, golongan, partai dll. Berarti persatuan antar suku, golongan, partai itu memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama di Indonesia, dalam arti adanya keseimbangan dengan tidak mengutamakan yang satu dan mengabaikan yang lainnya.

Mengutamakan kepentingan umum atau bersama daripada kepentingan golongan, suku, agama, kelompok atau kepentingan pribadi

b. Sila Keempat Hak Asasi

Kewajiban Asasi

Negara RI dibentuk dari, oleh, dan untuk rakyat

Patuh dan taat kepada rambu-rambu hukum dalam kehidupan demokrasi

b. Sila Kelima Hak Asasi

Kewajiban Asasi

Keadilan Sosial barujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat, yaitu keadilan yang memberi Perimbangan dimana hak milik berfungsi sosial

Melakukan kontrol sosial kepada para pembimbing negara baik yang formal maupun non formal demi kepentingan bersama


Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Setiap permasalahan semestinya harus ada mekanisme penyelesaian yang disiapkan

sebagai satu kebijakan. Demikian pula halnya dengan masalah pelanggaran HAM. Setiap orang

dan atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak azasinya telah dilanggar dapat

mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.

Komnas HAM berfungsi mediasi. Sedangkan untuk pengadilan pelanggaran HAM yang

berat dibentuk pengadilan HAM di lingkungan peradilan Umum.


1. Jelaskan pengertian rule of law dan sejarahnya!

Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 (dua),

yaitu pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara hakiki/materiil

(ideological sence). Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang

terorganisasi (organized public power), misalnya negara. Sementara itu, secara hakiki, rule of

law terkait dengan penegakan rule of law karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan

buruk (just and unjust law).

2. Jelaskan prinsip rule of law secara formal di Indonesia

Jawab:

Di Indonesia, prinsip-prinsip rule of law secara formal tertera dalam pembukaan UUD

1945 yang menyatakan :

a. bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa,… karena tidak sesuai dengan peri

kemanusiaan dan “peri keadilan”;

b. ,..kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, “adil” dan makmur;

c. ,.untuk memajukam “kesejahteraan umum”,… dan “keadilan sosial”;

d. ,.disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu “Undang-Undang Dasar

Negara Indonesia”;

e. “… kemanusiaan yang adil dan beradab”;

f. … serta dengan mewujudkan suatu “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap

“rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia, juga “keadilan sosial” sehingga Pembukaan UUD 1945

bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara.

3. Jelaskan strategi pelaksanaan rule of law!

Jawab:

Agar pelaksanaan (pengembangan) Rule of Law berjalan efektif sesuai dengan yang

diharapkan, maka:

1. Keberhasilan “the enforcement of the rules of law” harus didasarkan pada corak

masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa;

2. Rule of Law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang

tumbuh dan berkembang pada bangsa;


3. Rule of Law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang

hubungan antar manusia, masyarakat dan negara, harus dapat ditegakkan secara adil, dan

hanya memihak kepada keadilan.

4. Jelaskan tujuan dari implementasi rule of law!

Jawab:

Tujuan Rule of Law dalam arti material untuk melindungi warga masyarakat dari

tindakan sewenang-wenang dari penguasa, sehingga memungkin manusia menikmati

martabatnya sebagai manusia. Penegakan Rule of Law di Indonesia berkisar pada usaha-usaha

eksekutif diatur dan dibatasi oleh hokum, adanya usaha pencegahan (prevensi) dan tindakan

(represi).


1. Jelaskan pengertian bangsa, negara, penduduk dan warga negara!

Jawab :

Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, dan sejarah,

serta berpemerintahan sendiri.

Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan

bakat dan potensinya. Negara dapat memungkinkan rakyatnya maju berkembang serta

mengekspresikan daya cipta atau kreativiatas sebebasnya, bahkan Negara memberikan

pembinaan.

Penduduk menurut pasal 26 Ayat (2) UUD1945 ialah warga Negara Indonesia dan orang

asing yang bertempat tingal di Indonesia.

Warga Negara menurut Pasal 26 Ayat (1) ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga Negara.

2. Jelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara!

Jawab:

Hak dan kewajiban warga negara sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 merupakan

ketentuan dasar bagi warga negara untuk dijadikan sumber hukum dan pedoman bagi warga

negara dan pemerintahan negara dalam upaya membela negara melalui berbagai bidang

kehidupan nasional. Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945

dicantumkan pada:

a. Pasal 6 tentang pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

b. Pasal 26 tentang warga negara dan penduduk

c. Pasal 27 tentang kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan

d. Pasal 28 tentang berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

e. Pasal 28 A-1 tentang HAM Indonesia

f. Pasal 28-J tentang kewajiban warga negara Indonesia dalam menjalankan hak dan

kebebasannya.

g. Pasal 29 tentang kebebasan memeluk agama masing-masing

h. Pasal 30 tentang hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha

pertahanan dan keamanan negara

i. Pasal 31 tentang hak dan kewajiban warga negara mengikuti pendidikan

j. Pasal 34 tentang hak bagi fakir miskin dan anak terlantar memperoleh jaminan

kesejahteraan sosial


3. Jelaskan asas kewarganegaraan dan permasalahan kewarganegaraan di Indonesia!

Jawab:

Setiap negara mempunyai kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas

kewarganegaraan, dalam asas kewarganegaraan dikenal beberapa pedoman, yaitu :

a. Asas Kelahiran (Ius Soli) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat

atau daerah kelahiran seseorang.

b. Asas Keturunan (ius sanguinis) adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian

darah atau keturunan.

c. Asas Perkawinan, bahwa status kewarganegaraan dapat dilihat dari sisi perkawinan.

d. Unsur Pewarganegaraan (naturalisasi), dalam naturalisasi ada yang bersifat aktif, yaitu

seorang yang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan kehandak untuk

menjadi warga negara dari suatu negara.

Problem Status Kewarganegaraan

a. Apatride, yaitu seseorang tidak mendapatkan kewarganegaraan disebabkan oleh orang

tersebut lahir di sebuah negara yang menganut asas ius sanguinis.

b. Bipatride, yaitu seseorang akan mendapatkan dua kewarganegaraan apabila orang tersebut

berasal dari orang tua yang negara asalnya menganut sanguinis, sedangkan ia lahir di suatu

negara yang menganut ius soli.

c. Multipatride, yaitu seseorang (penduduk) yang tinggal di perbatasan antar – dua negara.

4. Jelaskan yang dimaksud warga negara menurut Undang-Undang No.12 / 2006!

Menurut Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2006, yang dimaksud Warga Negara

Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan

dengan undang-undang sebagai warga negara. Secara garis besar Warga Negara Indonesia

tersebut adalah :

a. Setiap orang yang sudah menjadi WNI berdasarkan perundang-undangan dan perjanjian

pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum berlakunya.

b. Anak yang lahir dari perkawinan ayah dan ibu WNI,

c. Anak yang lahir dari perkawinan ayah WNI dan ibu WNA,

d. Anak yang lahir dari perkawinan ayah WNA dan ibu WNI,

e. Anak yang lahir dari perkawinan ibu WNI tetapi ayahnya tidak mempunyai

kewarganegaraan atau

f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari

perkawinan yang sah dan ayahnya WNI,

g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI

h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang

ayah WNI dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum nikah,


i. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang waktu lahir tidak jelas status

kewarganegaraan ayah dan ibunya,

j. Anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan

ibunya tidak diketahui,

k. Anak yang baru lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak

mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya,

l. Anak yang dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu

Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut

dilahirkan tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan,

m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya

kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.


1. Jelaskan pengertian geopolitik!

Menurut etimologi geopolitik berasal dari dua kata yaitu “geo” yang berarti bumi dan

“politik” yang berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan, sedangkan menurut istilah

geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial,

dengan merujuk kepada percaturan politik internasional.

2. Jelaskan konsepsi-konsepsi geopolitik!

Jawab :

1. Konsepsi Ruang, yang merupakan aktualisasi dari pemikiran Negara sebagai organisasi hidup.

2. Konsepsi Frontier, yang merupakan konsekuensi dari kebutuhan dan lingkungan.

3. Konsepsi Politik Kekuatan, yang ingin menjelaskan tentang kehidupan bernegara.

4. Konsepsi Keamanan Negara dan Bangsa, yang kemudian melahirkan konsepsi geostrategi.

3. Gambaran secara singkat kondisi geopolitik Indonesia!

Pembangunan geopolitik Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui ikrar

sumpah pemuda, satu nusa yang berarti keutuhan ruang nusantara, satu bangsa yang

merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu

seluruh ruang nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan

kesatuan, baik dalam makna spirit maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya

perbedaan fisik yang disebabkan adanya perbedaan letak geografi.

Kondisi geografis suatu negara atau wilayah menjadi sangat penting dan menjadi

pertimbangan pokok berbagai kebijakan, termasuk juga dalam merumuskan kebijakan

keamanan nasional (national security) atau keamanan manusia (human security).

4. Jelaskan wawasan nusantara sebagai landasan geopolitik Indonesia!

Geopolitik indonesia dinamakan wawasan nusantara, yang secara umum didefinisikan

sebagai cara pandang dan sikap bangsa indonesia tentang dirinya yang bhinneka, serta

lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Wajah Wasantara dalam pengembangannya dipandang sebagai konsepsi politik

ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional.


1. Jelaskan pengertian geostrategi!

Geostartegi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk

menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional.

2. Jelaskan perkembangan geostrategi Indonesia!

Pada awalnya pengembangan awal geostrategi Indonesia digagas Sekolah Staf dan

Komando Angkatan Darat (SESKOAD) Bandung tahun 1962. Isi konsep geostrategic Indonesia

yang tenimus adalah pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi.

Geostrategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan

dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya.

Pada tahun 1965-an lembaga ketahanan nasional mengembangkan konsep geostrategi

Indonesia yang lebih.

Sejak tahun 1972 Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang

geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia.

Terhitung mulai tahun 1974 geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk

rumusan ketahanan nasional sebagai kondisi, metode, dan doktrin dalam pembangunan

nasional.

3. Jelaskan landasan geostrategi Indonesia!

Dalam Pembukaan UUD 1945 dijelaskan setelah alinea III tentang pernyataan

proklamasi,…."Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum mencerdsasan kehidupan bangsa.." pernyataan dalam

Pembukaan UUD 1945 tersebut sebagai landasan fundamental geostrategi Indonesia.

4. Jelaskan konsepsi dasar ketahanan nasional!

1) Model Astagatra

Model ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan

budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang

dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya.

2) Model Morgenthau

Model ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jumlah gatra yang cukup banyak. Dalam

analisisnya, Morgenthau menekankan pentingnya kekuatan nasional dibina dalam kaitairnya

dengan negara-negara lain.

3) Model Alfred Thayer Mahan


Mahan dalam bukunya "The Influence Seapower on History" mengatakan bahwa

kekuatan nasional suatu harus memenuhi unsur-unsur berikut: Letak geografi, bentuk atau

wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional atau bangsa, sifat pemerintahan.

4) Model Cline

Cline melihat suatu negara dan luar sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain.

Baginya hubungan ante negara pada hakikatnya dipengaruhi oleh persepsi suatu negara

terhadap negara lainnya.

Documents

MODUL PKN