Upload
others
View
20
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMANDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASIPASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
0
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
1
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
JUNI 2020
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
2
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
3
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KATA PENGANTAR
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP), Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang mengemban
amanat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman melalui
optimalisasi peran pelayanan publik bidang permukiman, dalam rangka mendukung otonomi
daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola ke-pemerintahan-an, melalui
reformasi birokrasi yang dapat mewujudkan good governance. Reformasi Birokrasi menjadi
salah satu prinsip dasar yang harus dianut oleh Direktorat PKP dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dalam memperbaiki kinerja pelayanan publik. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mendorong terwujudnya proses birokrasi
yang efektif, efisien dan ekonomis.
Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria
efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis kinerja.
Manajemen berbasis kinerja ini mengacu pada prosedur baku, atau Standar Operasional
Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan
tersedianya SOP, Direktorat PKP diharapkan dapat menyelenggarakan administrasi dan teknis
secara lebih tepat mutu, tepat waktu dan tepat biaya. Selain itu dapat dihindari berbagai bentuk
penyimpangan, atau bahkan terjadi penyimpangan, dapat ditemukan penyebab serta
rekomendasi tindak solusinya termasuk sanksi.
SOP Direktorat PKP disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang ada pada Direktorat
PKP. Salah satu fungsi tersebut adalah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang
pengembangan kawasan permukiman yang terdiri dari monitoring dan evaluasi tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pekerjaan. Proses monitoring dan evaluasi
pasca pelaksanaan pekerjaan merupakan tahap yang penting untuk melihat pencapaian
(keluaran/hasil/dampak) pekerjaan mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin
dipecahkan. Monitoring dan evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil
dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat
(dampak terhadap kebutuhan) dari suatu pekerjaan.
Untuk mewujudkan proses monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien maka
diperlukan suatu SOP monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan pekerjaan agar proses
perencanaan tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
Jakarta, Juni 2020
Direktur
Pengembangan Kawasan Permukiman
Ir. Didiet Arief Akhdiat, M. Si.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
4
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
5
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
DAFTAR ISI
Table of Contents
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... 3
DAFTAR ISI ............................................................................................................................... 5
1. DASAR HUKUM ................................................................................................................ 7
2. LATAR BELAKANG ............................................................................................................ 7
3. TUJUAN ............................................................................................................................ 9
4. RUANG LINGKUP ............................................................................................................. 9
5. TANGGUNG JAWAB ....................................................................................................... 13
6. DEFINISI .......................................................................................................................... 15
7. URAIAN PROSEDUR ....................................................................................................... 17
8. DAFTAR PERIKSA ........................................................................................................... 20
9. LAMPIRAN ...................................................................................................................... 28
I. FORMAT BERITA ACARA PHO ................................................................................ 28
II. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF KEGIATAN ................... 31
III. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN .......................................... 34
IV. FORMAT BERITA ACARA FHO ................................................................................ 36
V. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET ..................................................... 38
VI. FORMAT NASKAH HIBAH ASET .............................................................................. 41
VII. KUESIONER PEMANFAATAN MASYARAKAT .......................................................... 45
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
6
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
7
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
1. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara / Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;
f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2019
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Jasa;
h. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. LATAR BELAKANG
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah institusi yang khusus
mengemban amanat pelaksanaan arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur
pekerjaan umum khususnya pada bidang permukiman. Fungsi utamanya adalah untuk
melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur permukiman melalui optimalisasi
peran pelayanan publik bidang permukiman, untuk mendukung otonomi daerah dan
penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, melalui reformasi birokrasi
yang dapat mewujudkan good governance.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
8
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dengan demikian jelas bahwa reformasi birokrasi menjadi salah satu prinsip dasar yang
harus dianut oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dalam memperbaiki kinerja. Prinsip reformasi birokrasi diharapkan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mendorong terwujudnya proses
birokrasi yang efektif, efisien dan ekonomis. Proses birokrasi yang efektif, efisien, dan
ekonomis secara operasional berarti membaiknya proses penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, sehingga Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai institusi
pemerintah mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik.
Tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman itu melaksanakan penyusunan
dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan
dan pengawasan, pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan
penyelenggaraan kawasan permukiman. Tugas tersebut diuraikan dengan fungsi: 1)
penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan kawasan permukiman, serta perencanaan kawasan permukiman strategis
dan prioritas nasional; 2) pelaksaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
penyelenggaraan kawasan permukiman; 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penyelenggaraan kawasan permukiman; 4) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
kebijakan penyelenggaraan Kawasan permukiman; 5) pembinaan pelaksanaan norma,
standar, prosedur dan kriteria perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja
penyelenggaraan kawasan permukiman; 6) fasilitasi pemberdayaan dan pembinaan
kelembagaan serta pengembangan jejaring kemitraan di bidang penyelenggaraan kawasan
permukiman; dan 7) pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.
Salah satu aspek penting dalam rangka merealisasikan birokrasi yang memiliki kriteria
efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan konsep manajemen berbasis
kinerja yang mengacu pada prosedur baku, atau adanya Standar Operasional Prosedur
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
9
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya dalam
hal ini di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Keberadaan SOP Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman diharapkan dapat menjamin mutu penyelenggaraan
konstruksi bidang pengembangan kawasan permukiman. Dalam kondisi yang demikian,
diharapkan secara periodik, kualitas pelayanan publik Direktorat Pengembangan Kawasan
Permukiman akan terus meningkat.
Dalam kaitan tersebut, maka SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman ini
disusun sebagai panduan bagi seluruh aparat di dalamnya dalam melaksanakan fungsi-
fungsi pengembangan kawasan permukiman dalam bentuk kegiatan teknis dan
administrasi dengan baik.
3. TUJUAN
SOP ini digunakan untuk memastikan bahwa kinerja monitoring dan evaluasi pasca
pekerjaan di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman telah efisien (keluaran dan
hasil dibandingkan masukan), efektif (hasil dan dampak terhadap sasaran), dan
memberikan manfaat (dampak terhadap kebutuhan).
4. RUANG LINGKUP
SOP ini menjelaskan keseluruhan proses mulai dari persiapan dan penyelenggaraan
monitoring dan evaluasi pasca pekerjaan bidang pengembangan kawasan permukiman
yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.
Monitoring dan evaluasi di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
merupakan fungsi untuk melakukan pengawasan pekerjaan di lapangan. Monitoring dan
evaluasi terdiri dari monitoring dan evaluasi perencanaan pekerjaan, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pekerjaan, serta monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan
pekerjaan.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
10
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, disebutkan bahwa
monitoring merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau
kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data
masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi
landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya yang diperlukan. Tindakan
tersebut diperlukan seandainya hasil pengamatan menunjukkan adanya hal atau kondisi
yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan Monitoring untuk
mengamati/mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta
antisipasinya/upaya pemecahannya.
Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input),
keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan
kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung.
Lebih dari itu, evaluasi juga menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu
rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang
telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.
Evaluasi pada pasca pelaksanaan pekerjaan (ex-post), yaitu evaluasi yang dilaksanakan
setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian
(keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin
dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan
masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak
terhadap kebutuhan) dari suatu program. Evaluasi manfaat merupakan salah satu bentuk
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan program yang dilakukan agar
mencapai sasaran pembangunan secara efektif, efisien, dan optimal.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
11
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahapan pelaksanaan konstruksi sesuai SE Menteri PUPR No 15 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari Tahap Persiapan Pelaksanaan
Pekerjaan Konstruksi, Tahap Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Tahap Penyelesaian
Pekerjaan Konstruksi. Tahap penyelesaian pekerjaan konstruksi terdiri dari tahap: 1) Serah
Terima Pertama Pekerjaan; 2) Pemeliharaan Hasil Pekerjaan; 3) Serah Terima Akhir
Pekerjaan; dan 4) Serah Terima Pekerjaan Selesai Kepada Penyelenggara Infrastruktur di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Pemeliharaan hasil pekerjaan penting untuk dilakukan setelah pekerjaan selesai.
Pemeliharaan menjadikan usia bangunan lebih panjang, baik ditinjau melalui aspek
keamanan, kekuatan maupun penampilan bangunan. Selain itu, berhasil atau tidak suatu
pembangunan dapat dilihat melalui usia penggunaan bangunan yang sesuai dengan
rancangan bangunannya serta pelaksanaan pemeliharaan bangunan itu sendiri pada
sistem manajemen proyek. Pemeliharaan menjadi hal yang sangat penting serta harus
dilakukan secara rutin dalam tahap pasca pelaksanaan pekerjaan. Dengan pemeliharaan
secara rutin, berkala dan terus menerus dengan selalu memperhatikan spesifikasi secara
teknis bahan yang digunakan maka diharapkan ketika terjadi kerusakan tidak akan
membutuhkan biaya pemeliharaan atau perbaikan yang lebih tinggi lagi.
Untuk mewujudkan proses monitoring dan evaluasi yang efektif dan efisien maka
diperlukan suatu peraturan baku berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) agar proses
monitoring dan evaluasi tersebut dapat dipahami oleh seluruh pegawai di Direktorat
Pengembangan Kawasan Permukiman. SOP ini menjelaskan setiap tahapan monitoring dan
evaluasi pasca pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang harus dilakukan dan siapa saja
yang telibat.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
12
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Ruang lingkup pasca pelaksanaan pekerjaan dalam SOP ini adalah waktu diantara
Provisional Hand Over (PHO) atau Serah Terima Pertama dan Final Hand Over (FHO) atau
Serah Terima Akhir yang disebut dengan masa Pemeliharaan. Proses akhir selesai masa
pelaksanaan konstruksi, dilakukan PHO antara Kontraktor Pelaksana dan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), bila berakhir masa Pemeliharaan, maka dilakukan FHO atau Serah Terima
Akhir kepada Pemerintah Daerah. Untuk menghindari kerusakan fisik bangunan maka
proses serah terima akhir (FHO) kepada Pemerintah Daerah paling lambat 6 bulan setelah
setelah serah terima pertama (PHO).
Pelaksana monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan pekerjaan adalah Kepala BPPW,
Kepala Satuan Kerja, Kasi Perencanaan BPPW, Kasi Pelaksanaan BPPW, Kasubbag Tata
Usaha BPPW, Kepala Subdit Perencanaan Teknis, Kepala Subdit Wilayah, Koordinator
Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional, Kasubbag Tata Usaha, Staf Analisa Teknik, Staf
Subdit Wilayah, dan Staf Subbag Tata Usaha. Tahapan yang harus dilakukan dalam
monitoring dan evaluasi adalah tahap persiapan, pelaksanaan, pelaporan dan tindak lanjut.
Tahap persiapan berisi penugasan Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
kepada Kepala Subdit Wilayah dan Kepala Subdit Perencanaan Teknis Pengembangan
Kawasan Permukiman untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pasca
pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Kegiatan monitoring dan evaluasi diawali dengan
pengecekan dan pelaporan status hasil pelaksanaan pekerjaan oleh Staf Subdit Wilayah
dan Staf Subbag Tata Usaha, pemeriksaan hasil pengecekan status pelaksanaan pekerjaan
oleh Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional dan Kepala Subdit Wilayah,
penyampaian hasil pengecekan status pelaksanaan pekerjaan oleh Kepala Subdit Wilayah
kepada Kepala Subdit Perencanaan Teknis, dan koordinasi antara Kepala Subdit Wilayah,
Kepala Subdit Perencanaan Teknis dan BPPW terkait penyusunan target dan lokasi
monitoring.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
13
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Tahap pelaksanaan monitoring dan evaluasi berisi survei kondisi eksisting untuk melihat
pemanfaatan hasil kontruksi dan pasca konstruksi yang kemudian didokumentasikan dan
disusun laporannya. Hasil laporan kemudian disampaikan kepada Koordinator Pelaksana
Fungsi Pelayanan Fungsional dan Kepala Subdit Wilayah untuk diperiksa dan dilaporkan
kepada Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman dalam bentuk nota dinas.
Tahap tindak lanjut berisi rumusan tindakan pengendalian dalam mengatasi hasil
monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilakukan.
SOP Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelaksanaan Pekerjaan ini dilengkapi dengan
format checklist monitoring evaluasi pasca pelaksanaan pekerjaan yang digunakan saat
melakukan survei pekerjaan ke lapangan dan proses serah terima aset.
5. TANGGUNG JAWAB
a. Seluruh personil bertanggung jawab atas penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
pasca pelaksanaan pekerjaan pengembangan kawasan permukiman, dan memastikan
agar semua proses berjalan efisien (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektif
(hasil dan dampak terhadap sasaran), dan manfaat (dampak terhadap kebutuhan).
b. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Kawasan Permukiman
bertanggung jawab memberikan instruksi kepada seluruh pegawai untuk mendukung
penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pasca pelaksanaan pekerjaan sesuai peran
dan tanggung jawab masing-masing.
c. Kepala Sub Direktorat Wilayah bertanggung jawab memberikan instruksi kepada seluruh
pegawai untuk mendukung penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pasca
pelaksanaan pekerjaan sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.
d. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah bertanggung jawab untuk memberikan
instruksi kepada seluruh pegawai untuk mendukung penyelenggaraan monitoring dan
evaluasi pasca pelaksanaan pekerjaan sesuai peran dan tanggung jawab masing-
masing.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
14
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
e. Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional bertanggung jawab untuk :
1) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh pegawai, khususnya pada lingkup
pelayanan fungsionalnya.
2) Menerapkan dan memantau jalannya pengolahan data dan penyebarluasan informasi
penyelenggaran kawasan permukiman di Sub Direktorat Perencanaan Teknis dan Sub
Direktorat Wilayah.
f. Kepala Subbag Tata Usaha bertanggung jawab untuk :
1) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh pegawai, khususnya pada lingkup Subbag
Tata Usaha.
2) Menerapkan dan memantau jalannya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
pasca pelaksanaan pekerjaan di Subbag Tata Usaha.
g. Kepala Seksi Pelaksanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah bertanggung jawab
untuk :
1) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh pegawai, khususnya pada lingkup Seksi
Pelaksanaan.
2) Menerapkan dan memantau jalannya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
pasca pelaksanaan pekerjaan di Seksi Pelaksanaan.
h. Kepala Subbag Tata Usaha Balai Prasarana Permukiman Wilayah bertanggung jawab
untuk :
1) Melaksanakan koordinasi kepada seluruh pegawai, khususnya pada lingkup Subbag
Tata Usaha Balai Prasarana Permukiman Wilayah.
2) Menerapkan dan memantau jalannya penyelenggaraan monitoring dan evaluasi
pasca pelaksanaan pekerjaan di Subbag Tata Usaha Balai Prasarana Permukiman
Wilayah.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
15
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. DEFINISI
No Istilah/Singkatan Keterangan
1 E-Monitoring
Sistem Informasi Pemantauan Progres Pelaksanaan
Kegiatan di Kementerian PUPR
2. SIMAK - BMN
Sistem Informasi yang dibuat oleh Kementerian
Keuangan dimana aplikasi tersebut digunakan oleh
satuan kerja milik pemerintah untuk menghimpun,
memproses dan melaporkan transaksi dalam bentuk
Barang Milik Negara
3 Survei
Pelaksanaan kegiatan peninjauan dan pemeriksaan
berdasarkan desain kegiatan untuk mencapai tujuan
tertentu
4 Asistensi
Kegiatan membantu pihak lain dalam melakukan tugas
profesionalnya
5 Eksisting Yang sudah ada
6 Dokumentasi
Sebuah cara yang dilakukan untuk
menyediaan dokumen-dokumen dengan
menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan
sumber-sumber informasi khusus dari karangan/
tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan
sebagainya.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
16
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Notasi yang digunakan dalam SOP Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Notasi Keterangan
Terminator (mulai/selesai)
Proses atau kegiatan
Pengambilan keputusan
Arah proses kegiatan
Hubungan antar simbol yang berbeda halaman
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
17
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik DirektoratPengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal CiptaKarya – Kementerian Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan
untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari DirektoratPengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal CiptaKarya – Kementerian Pekerjaan Umumdan
Perumahan Rakyat
7. URAIAN PROSEDUR
NO KEGIATAN
PELAKSANA BAKU MUTU
DIREKTUR
PKP
KASUBDIT
RENTEK
KOORDINATOR
PELAKSANA
STAFF ANALISA
TEKNIK
KASUBDIT
WILAYAH
KOORDINATOR
PELAKSANA
STAF
WILAYAH
KASUBBAG
TATA USAHA
STAF TATA
USAHA
KABALAI
PPW
KASI
PELAKSANAAN
KASUBBAG TATA
USAHA BPPW KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
7.1 Persiapan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tahap Pasca Pekerjaan
1
Menugaskan pelaksanaan monitoring dan
evaluasi paska kegiatan
1 hari Arahan
2
Pengecekan dan pelaporan status hasil
konstruksi/aset
Subdit wilayah : Cek emonitoring
Subbag TU : Cek Simak BMN
Data Status
Aset Direktorat
PKP
1 hari Laporan
3
Pemeriksaan laporan hasil konstruksi dan
melakukan konfirmasi kendala, tantangan &
hambatan dengan Koordinator Pelaksanaan
BPPW.
(Jika setuju melaporkan kepada Kasubdit,
jika tidak mengembalikan kepada staf)
Laporan 1 hari
Laporan dengan
paraf Koordinator
4
Pemeriksaan hasil konfirmasi.
(Jika setuju, menentukan tindakan yang harus
dilakukan dengan mengarahkan Koordinator
Pelaksana, jika tidak mengembalikan kepada
staf)
Laporan
dengan paraf
Koordinator
1 hari Tindak Lanjut
5
Penyampaian dan pemeriksaan hasil
konfirmasi.
(Jika setuju, menentukan tindakan yang harus
dilakukan dengan mengarahkan Koordinator
Pelaksana, jika tidak mengembalikan kepada
staf)
Laporan Hasil koordinasi
6
Koordinasi penyusunan target lokasi
monitoring dan evaluasi
Hasil
koordinasi
1 hari
Rencana Target
Lokasi dan Jadwal
Monev
7
Mengkonfirmasi target dan jadwal monitoring
evaluasi.
(Jika setuju, mengkonfirmasi jadwal monev.
Jika tidak setuju, menyusun jadwal ulang
dengan Koordinator Pelaksana)
Rencana
Target Lokasi
dan Jadwal
Monev
2 hari
Target Lokasi dan
Jadwal Monev
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
18
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO KEGIATAN
PELAKSANA BAKU MUTU
DIREKTUR
PKP
KASUBDIT
RENTEK
KOORDINATOR
PELAKSANA
STAFF ANALISA
TEKNIK
KASUBDIT
WILAYAH
KOORDINATOR
PELAKSANA
STAF
WILAYAH
KASUBBAG
TATA USAHA
STAF TATA
USAHA
KABALAI
PPW
KASI
PELAKSANAAN
KASUBBAG TATA
USAHA BPPW KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
8 Menugaskan Staf untuk menindaklanjuti
Target
Lokasi dan
Jadwal
Monev
1 hari
Format Monev
dan Kamera
7.2 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Paska Pekerjaan
1
Survey kondisi eksisting berkoordinasi
dengan Satker
(pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan hasil
konstruksi, dan paska konstruksi)
Format Monev
dan Kamera
3 hari
(per-
lokasi)
Format Monev
yang sudah
ditandatangi oleh
pihak BPPW
2
Pendokumentasian hasil survei/ membuat
laporan
Hasil Monev 3 hari
Draft Laporan
hasil Monev dan
Draft Nota Dinas
(melampirkan
format Monev
7.3 Pelaporan Pekerjaan
1
Penyampaian laporan hasil pengawasan dan
pengendalian dan nota dinas
Draft Laporan
Hasil Monev
1 hari
Draft Laporan
Hasil Monev dan
Draft Nota Dinas
2
Pemeriksaan laporan hasil pengawasan dan
pengendalian dan nota dinas
(Jika setuju melaporkan kepada Kasubdit,
jika tidak mengembalikan kepada staf untuk
diperbaiki)
Draft Laporan
Hasil Monev
dan Draft Nota
Dinas
1 hari
Draft Laporan
Hasil Monev dan
Draft Nota Dinas
dengan Paraf
Koordinator
3
Pemeriksaan laporan hasil pengawasan dan
pengendalian dan nota dinas
(Jika setuju menandatangani dan melaporkan
kepada Direktur, jika tidak mengembalikan
kepada Koordinator Pelaksana untuk
diperbaiki)
Draft Laporan
Hasil Monev
dan Draft Nota
Dinas dengan
Paraf
Koordinator
1 hari
Laporan Hasil
Monev dan Nota
Dinas TTD
Kasubdit
4
Pemeriksaan nota dinas
(Jika setuju menerima, jika tidak
mengembalikan kepada Kasubdit untuk
diperbaiki)
Nota Dinas TTD
Kasubdit
1 hari
Tanda terima dan
Arahan Tindak
Lanjut
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
sebagai
tembusan
Tidak
Ya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
19
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO KEGIATAN
PELAKSANA BAKU MUTU
DIREKTUR
PKP
KASUBDIT
RENTEK
KOORDINATOR
PELAKSANA
STAFF ANALISA
TEKNIK
KASUBDIT
WILAYAH
KOORDINATOR
PELAKSANA
STAF
WILAYAH
KASUBBAG
TATA USAHA
STAF TATA
USAHA
KABALAI
PPW
KASI
PELAKSANAAN
KASUBBAG TATA
USAHA BPPW KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
7.4 Tindak Lanjut
1
Evaluasi hasil pengawasan dan
pengendalian dan menentukan tindakan
selanjutnya
Arahan dan
Tindak
Lanjut
Direktur
1 hari
Arahan
Tindakan
Pengendalian
2 Merumuskan tindakan pengendalian
Arahan
Tindakan
Pengendalian
1 hari
Rumusan Bentuk
Pengendalian
3
Mengumpulkan dan merumuskan bahan
pengendalian
Rumusan
Bentuk
Pengendalian
5 hari
Bahan
Pengendalian
Kegiatan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
20
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
8. DAFTAR PERIKSA
A. DATA UMUM
NO INFORMASI ISIAN SUMBER
1 Nama Kegiatan
E-monitoring
2 Tahun Kegiatan
3 Provinsi
4 Kabupaten/Kota
5 Lokasi
(Kelurahan/Desa/Kecamatan/Kawasan)
6 Koordinat
7 Jenis Kontrak
8 Tanggal Kontrak
9 Pagu
10 Nilai kontrak
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
21
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INFORMASI ISIAN SUMBER
11 Addendum
Dokumen Kontrak
Addendum
Addendum 1
Nomor dan Tanggal
Nilai
Waktu Pelaksanaan
Keterangan Perubahan
Addendum 2
Nomor dan Tanggal
Nilai
Waktu Pelaksanaan
Keterangan Perubahan
Addendum selanjutnya
…..
12 Waktu Selesai (berdasarkan addendum
terakhir)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
22
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
B. DATA KEGIATAN
NO INDIKATOR SUBSTANSI
PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
A. PELAKSANAAN KONSTRUKSI (SAMPAI DENGAN PHO)
A.1
Kesesuaian
Administrasi dan
Keuangan
Kesesuaian dan
kelengkapan dokumen
pelaporan dan
pertanggungjawaban
keuangan
Dokumen Terlaksana (as built
document) meliputi:
Dokumen Administrasi:
- Perjanjian kontrak termasuk
addendumnya
- Dokumen lainnya terkait dengan
pelaksanaan kontrak
- Dokumen pembayaran
- Dokumen perhitungan penyesuaian
harga
- Berita acara pemeriksaan oleh
institusi/Lembaga pemeriksa
- Laporan ketidaksesuaian dan tindak
lanjut (status harus diatasi)
Dokumen Teknis:
- Laporan uji mutu
- Desain mix formula dan job mix
formula
- Dokumen penjaminan mutu dan
pengendalian mutu
- Dokumen terkait penghitungan
kuantitas/volume yang disiapkan
oleh Direksi Teknis/Konsultan
Pengawas
Merujuk pada
SE Menteri
PUPR No.
15/2019
tentang
Penjaminan
dan
Pengendalian
Mutu
Pekerjaan
Konstruksi di
KemenPUPR
(SESUAI/TIDAK
SESUAI)
A.2 Kesesuaian Mutu
Kesesuaian mutu hasil
pekerjaan dengan yang
dipersyaratkan dalam
kontrak.
(SESUAI/TIDAK
SESUAI)
A.3
Kesesuaian
Waktu
Waktu penyelesaian
pelaksanaan kegiatan
selesai sesuai dengan
rencana awal
(SESUAI/TIDAK
SESUAI)
A.4
Proses Serah
Terima Aset
Pertama
Telah dilakukannya serah
terima pertama aset
BA Serah Terima Pertama
(Provisional Hand Over/PHO)
Terlampir
(SESUAI/TIDAK
SESUAI)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
23
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR
SUBSTANSI
PEMANTAUAN
BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
B. PEMELIHARAAN HASIL KONSTRUKSI (SETELAH PHO SAMPAI DENGAN FHO)
B.1
Kondisi
Bangunan
Kondisi bangunan dan
fasilitas pendukung baik
dan berfungsi sesuai
dengan rencana
• Gambar terlaksana
(as built drawings)
• Laporan Pengawasan
Hasil Konstruksi
Tertuang
dalam
Lampiran FHO
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
B.2
Kondisi Sarana
dan Prasarana
Sarana dan prasarana
berfungsi sesuai dengan
rencana
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
B.3
Proses Serah
Terima Aset
Telah dilakukannya serah
terima aset
• BA Pemeriksaan
Administratif oleh Panitia
Penerima Pekerjaan
(PPHP)
• BA Pemeriksaan Pekerjaan
• BA Serah Terima Akhir
Pekerjaan (Final Hand
Over/FHO)
Terlampir
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
BA Serah Terima Aset Terlampir
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Naskah Hibah Aset Terlampir
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
24
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR
SUBSTANSI
PEMANTAUAN
BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
Profil Aset dan Lampiran Aset
Merujuk pada
Keputusan
Menteri PUPR
No. 548/2015
tentang
Pelimpahan
Kewenangan
dan Tanggung
Jawab dalam
Pengelolaan
BMN di
Kementerian
PUPR
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Surat Persetujuan Hibah dari
Sekjen Kemen PUPR
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Surat Persetujuan Hibah dari
Kementerian Keuangan
(apabila diperlukan)
Merujuk
Peraturan
Menteri
Keuangan
No.11/2016
tentang Tata
Cara
Pemindah-
tanganan BMN
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
25
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR
SUBSTANSI
PEMANTAUAN
BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
C. PEMANFAATAN HASIL KONSTRUKSI (SETELAH FHO)
C.1
Kelembagaan
Pengelola Hasil
Pembangunan
Identifikasi terhadap
upaya Pemerintah dan
Pemerintah Daerah dalam
menyiapkan kelembagaan
pengelola hasil
pembangunan, baik itu
berbasis institusi maupun
berbasis kelompok
masyarakat
Dokumen Salinan
Pembentukan atau Penetapan
Institusi Pengelola, berupa
Akta maupun Surat Keputusan
oleh pihak berwenang
Merujuk pada
Peraturan
Menteri PUPR
No. 28/2018
tentang
Pengelolaan
BMN di
Kementerian
PUPR
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Pengelolaan Informasi
dalam pengelolaan dan
pengembangan asset
Laporan Hasil Pelaksanaan
Pengelolaan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Penerapan aturan
bersama dalam
pengelolaan asset
Laporan Hasil Pelaksanaan
Pengelolaan
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
26
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
NO INDIKATOR
SUBSTANSI
PEMANTAUAN BUKTI DOKUMEN KET
HASIL
PEMANTAUAN
C.2
Pelaksanaan
Pemeliharaan
oleh Pengguna/
Pengelola Aset
Teralokasinya biaya
pemeliharaan dari
penerima aset
(pemerintah atau
masyarakat)
Alokasi Anggaran
Tertuang
dalam
DIPA/RPJMD
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
Metode pelaksanaan
pemeliharaan yang sesuai
dengan tata cara teknis
yang sesuai
• Metode Pelaksanaan
Pemeliharaan oleh
Pengelola
• Dokumentasi proses dan
hasil pemeliharaan
Merujuk pada
Peraturan
Menteri PUPR
No 28/2018
tentang
Pengelolaan
BMN di
Kementerian
PUPR
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
C.3
Penggunaan
oleh masyarakat
Tergunakannya
infrastruktur terbangun
oleh masyarakat
• Hasil Wawancara
• Dokumentasi Pemanfaatan
Format
Kuesioner
Terlampir
(MEMENUHI/TIDAK
MEMENUHI)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
27
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak
diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
LEMBAR PENGESAHAN
TANGGAL:________________
TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI BALAI PRASARAN PERMUKIMAN WILAYAH
NAMA TANDA TANGAN NAMA TANDA TANGAN
1. ........................................
…………………………………
1. ........................................
…………………………………..
.
2. ........................................
…………………………………
2. ........................................
…………………………………
3. ........................................
…………………………………
3. ........................................
…………………………………
Keterangan:
• Pihak yang menandatangandari Tim Pemantauan meliputi Pejabat Pengawas, dan Staf PIC
• Pihak yang menandatangani dari Balai PPW meliputi Pejabat Pengawas, PPK, dan Direksi Lapangan
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
28
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
9. LAMPIRAN
I. FORMAT BERITA ACARA PHO
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
( K O P B A L A I )
BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)
Nomor : ………………………………………….
Pada hari ini, …………… tanggal ……………bulan …………… tahun ……………,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : ……………………
Jabatan : ……………………
Alamat : ……………………
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ……………………
Jabatan : ……………………
Alamat : ……………………
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Berdasarkan:
1. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak
Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
29
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (Adendum I)
Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
3. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (Adendum II)
Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
5. Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan
Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
Maka kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima pertama
pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:
PASAL 1
Bahwa PIHAK KEDUA menyerahkan untuk yang pertama kalinya kepada PIHAK PERTAMA
hasil pelaksanaan Pekerjaan ……………………
PASAL 2
PIHAK PERTAMA menerima dengan baik penyerahan pertama pekerjaan dan PIHAK KEDUA
wajib memelihara hasil pekerjaan dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan
puluh) hari kalender terhitung sejak …………………… sampai tanggal ……………………
dengan memperbaiki/menyelesaikan segala kerusakan/cacat-cacat dalam pekerjaan selama
masa pemeliharaan tersebut.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
30
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PASAL 3
PIHAK KEDUA menyerahkan pekerjaan total 100% kepada PIHAK PERTAMA dengan rincian
denda dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut ……………………
Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
CV. …………… PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
NIP. ……………………………..
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
31
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
II. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF KEGIATAN
K E M E N T ER I A N P EK ER JA A N UM UM DA N PE R U M A H A N R A KY AT
D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
( K O P B A L A I )
BERITA ACARA
PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PEKERJAAN
Nomor: ..............................................
Pada hari ini, ………. tanggal ……. bulan ……. tahun ………., kami yang bertanda tangan di
bawah ini Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Keputusan Kepala Satuan
Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi ………. Nomor: ………., tanggal ……….
Pada Pekerjaan ………. Desa ………. Kecamatan ………. Kabupaten ………. telah
mengadakan Pemeriksaan Administrasi yang dibuat oleh ………., berdasarkan pada:
1. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak
Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
2. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (Adendum I)
Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
3. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak (Adendum II)
Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
4. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO)
Nomor : ……………………
Tanggal : ……………………
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
32
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dari hasil pemeriksaan kami menyatakan bahwa ……….……….………. Telah menyelesaikan
kewajiban untuk menyelesaikan kelengkapan laporan administrasi sesuai dengan yang
tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Denpasar,
No Dokumen Hard Copy Soft Copy Ket
1 Surat Perjanjian Kontrak
2 Rencana Mutu Kontrak (RMK)
3 Rencana Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Kontrak (RK3K)
4 Mutual Check – 0
5 Addendum
6 Request dan Shop Drawing
7 Laporan Harian
8 Laporan Mingguan
9 Laporan Bulanan
10 Berita Acara Pegukuran Prestasi Pekerjaan
11 Berita acara Pembayaran Prestasi
Pekerjaan
12 Kajian Teknis Perubahan Kegiatan
Pekerjaan (jika ada)
13
Kajian Teknis Perpanjangan Waktu
Pelaksanaan yang Layak dan Wajar
(jika ada)
14 Sertifikat dan dokumen pendukung barang
pabrikan (jaminan, COO, COM, dsb)
15 Laporan Dokumentasi
16 Asbuilt Drawing
17 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Pertama (PHO)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
33
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP)
No Nama Posisi TTD
1. ............................................... ...................... ......................
NIP. .......................................
2. ............................................... ...................... ......................
NIP. .......................................
Direksi Pekerjaan Kontraktor Pelaksana
Konsultan Pengawas
……………………………..
……………………………..
………………………..
Kepala Satuan Kerja
Pelaksanaan Prasarana
Permukiman Wilayah Provinsi
…………….
………………………………….
NIP. 198101032014122003
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
34
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
III. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T
D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
( K O P B A L A I )
BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PEKERJAAN
Nomor : ………………………………………….
Pada hari ini, …………… tanggal …………… bulan …………… tahun …………… bertempat
di ……………, kami yang bertanda tangan di bawah ini berdasarkan:
a. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Konstruksi Nomor: …………… Tanggal
……………;
b. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Jasa Konsultansi Konstruksi Nomor: …………… Tanggal
……………;
c. Addendum Kontrak Pekerjaan Konstruksi ke-1 Nomor: …………… Tanggal ……………;
d. Berita Acara Pemberian Kesempatan Penyelesaian Sisa Pekerjaan dengan Denda
Keterlambatan Nomor: …………… Tanggal ……………;
Telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan tersebut dengan hasil sebagai berikut:
1. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan ……………………………………… telah mencapai prestasi
diterimanya pelaksanaan pekerjaan, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja
(Kontrak) tersebut di atas telah memenuhi syarat yang ditetapkan;
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
35
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut di atas dengan ………………………… telah
mencapai ……………% dan berhak mendapatkan pembayaran
……………………………………… sesuai pada Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan disepakati bersama, untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Diperiksa,
……………………………..
Dibuat oleh,
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
Menyetujui,
PPK PKP
Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi
…………………………
……………………………..
NIP……………………..
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
36
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
IV. FORMAT BERITA ACARA FHO
K E M E N T E R I A N P E K E R J A A N U M U M D A N P E R U M A H A N R A K Y A T
D I R E K T O R A T J E N D E R A L C I P T A K A R Y A
( K O P B A L A I )
BERITA ACARA
SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN (FHO)
Nomor : ………………………………………….
Pada hari ini, …………… tanggal ……………bulan …………… tahun ……………,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama : ……………………
Jabatan : ……………………
Alamat : ……………………
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : ……………………
Jabatan : ……………………
Alamat : ……………………
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Berdasarkan dokumen:
1. Kontrak Nomor …………………… tanggal …………………… dan Addendum Nomor
…………………… antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tentang Kontrak Pekerjaan
Kegiatan …………………… Paket ……………………
2. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor ……………………
Tanggal ……………………
3. Surat Permohonan Kontraktor Nomor …………………… Tanggal ……………………
4. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan Nomor ……………………
Tanggal ……………………
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
37
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Perbaikan Akhir Pekerjaan Nomor ……………………
Tanggal ……………………
6. Surat Pernyataan Panitia Penerima Hasil Akhir Pekerjaan Nomor ……………………
Tanggal ……………………
7. Pasal …………………… Syarat-syarat Umum Kontrak tentang Berita Acara Serah Terima
Akhir Pekerjaan
Menyatakan bahwa:
1. Pihak Kedua menyerahkan untuk terakhir kalinya, Hasil Pekerjaan Paket
…………………… kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima penyerahan
tersebut.
2. Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini oleh kedua pihak, maka kewajiban memelihara
pekerjaan selama periode Masa Pemeliharaan dari tanggal …………………… sampai
dengan tanggal …………………… telah berakhir dan dikerjakan dengan baik sesuai
dengan ketentuan kontrak
Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang menyerahkan,
PIHAK KEDUA
Yang menerima,
PIHAK PERTAMA
CV. …………… PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..
NIP. ……………………………..
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
38
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
V. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
ANTARA
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ........................
Nomor : ........................
Pada hari ini ……… tanggal ……… bulan ……… tahun ………, kami yang bertanda tangan di
bawah ini :
1. Nama : ………………………………
Jabatan : Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat
Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ……… tahun ………
tanggal ………………………, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Nama : ………………………………
Jabatan : Bupati ………………………
Alamat : ………………………………
LAMBANG
PEMDA
KAB/KOTA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
39
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten ………………
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ……………… Tahun
………, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
Berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan
dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Surat Persetujuan Hibah dari Menteri Keuangan RI Nomor ……………………… tanggal
………………, ……………… tanggal ……………………….
Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMN yang telah dibangun oleh
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di
Kabupaten ………………, dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan
sebagai berikut :
Pasal 1
Penyerahan Barang Milik Negara ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Negara dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten
……………………….
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
40
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pasal 2
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari
PIHAK KESATU Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh melalui pengadaan Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan
menggunakan DIPA TA ……………… yang berlokasi di Kabupaten ……………… dengan total
nilai perolehan Rp. ……… ……… ……… (………………………………………) dengan rincian
dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.
Pasal 3
Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan memiliki kekuatan
hukum yang sama dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan
merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktur Jenderal
Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Bupati Kabupaten
……………………… Nomor : ……………… Tanggal ……………………….
Pasal 4
Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah
pihak.
PIHAK KEDUA
……………………………………
PIHAK KESATU
…………………………………………
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
41
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
VI. FORMAT NASKAH HIBAH ASET
NASKAH HIBAH BARANG MILIK NEGARA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ………………………………
Nomor : ........................
Pada hari ini ……… tanggal ……… bulan ……… tahun ………, kami yang bertanda tangan
di bawah ini :
1. Nama : ………………………………
Jabatan : Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat
Alamat : Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor ……… tahun ………
tanggal ………………………, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Nama : ………………………………
Jabatan : Bupati ………………………
Alamat : ………………………………
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
42
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten ………………
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ……………… Tahun
………, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan
dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Surat Persetujuan Hibah dari Menteri Keuangan RI Nomor ……………………… tanggal
………………, ……………… tanggal ……………………….
Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMN yang telah dibangun oleh
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di
Kabupaten ………………, dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan
sebagai berikut :
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
43
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH
(1). Hibah Barang Milik Negara ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Persetujuan
Hibah dari Menteri Keuangan RI Nomor ………………tanggal ………………,
……………… tanggal ……………….
(2). Tujuan Hibah Barang Milik Negara ini adalah untuk dipergunakan oleh PIHAK KEDUA
dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Sarana dan
Prasarana Umum untuk kesejahteraan masyarakat.
PASAL 2
OBYEK HIBAH
PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari
PIHAK KESATU, Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh melalui pengadaan Direktorat
Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan
menggunakan DIPA TA ……………… yang berlokasi di Kabupaten ……………… dengan total
nilai perolehan Rp. ……………… ……………… (………………………………………………)
sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Sekretaris Daerah Kabupaten
……………………………… Nomor : ……………… Tanggal ………………
PASAL 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK
(1) Kewajiban PIHAK KESATU:
a. Menyerahkan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada PIHAK KEDUA.
b. Menghapus BMN dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMN Kuasa Pengguna Barang
dan Daftar BMN Pengguna Barang.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
44
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
c. Memberikan pembinaan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pengoperasian
dan pemeliharaan BMN sebagaimana pada Pasal 2.
(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
a. Mencatat BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset BMD (Barang
Milik Daerah) Pemerintah Kabupaten ……………….
b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten ……………….
PASAL 4
KETENTUAN PENUTUP
(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA.
(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
PIHAK KEDUA
………………………………
PIHAK KESATU
………………………………
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
45
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
VII. KUESIONER PEMANFAATAN MASYARAKAT
KUESIONER PENGGUNAAN HASIL KONTRUKSI DIREKTORAT PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN OLEH MASYARAKAT
Nama : Pendidikan Terakhir :
Jenis Kelamin : Pekerjaan :
Alamat :
Usia
Jumlah Anggota Keluarga
:
:
Kota : Jumlah Usia < 18 Tahun :
Provinsi :
Penjelasan: Mohon dilengkapi dengan dokumentasi (foto/video) masing-masing infrastruktur
saat digunakan oleh masyarakat
A. JALAN LINGKUNGAN
1.
Tingkat akses/penggunaan jalan lingkungan
4 Bagus : sangat intensif/banyak digunakan warga masyarakat sekitar
3 Cukup bagus : cukup banyak digunakan warga masyarakat sekitar
2 Kurang : sedikit sekali yang digunakan warga masyarakat sekitar
1 Sangat Kurang : tidak digunakan oleh warga masyarakat sekitar
2.
Kemerataan layanan/penggunaan jalan lingkungan
4 Bagus : banyak digunakan oleh masyarakat selain warga setempat
3 Cukup bagus
: cukup banyak digunakan oleh masyarakat selain warga
setempat
2 Kurang bagus : digunakan oleh sedikit masyarakat selain warga setempat
1 Tidak bagus : hanya digunakan oleh warga setempat
Penjelasan: Jika jawaban 1 atau 2, gali penyebab lebih lanjut.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
46
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
B. PENYEDIAAN AIR BERSIH/MINUM
1.
Tingkat akses/layanan air minum secara umum di wilayah
4 Bagus
: dapat digunakan 24 jam sehari, mencukupi kebutuhan
dengan kualitas baik
3 Cukup bagus
: belum dapat digunakan 24 jam sehari, namun masih
mencukupi kebutuhan dengan kualitas cukup baik
2 Kurang
: digunakan dalam waktu terbatas dan kurang mencukupi
kebutuhan
1 Sangat Kurang
: tidak dapat digunakan sehingga menggunakan sumber air
minum lainnya
2.
Kemerataan layanan air minum di lingkungan permukiman ini
4 Bagus
: layanan dapat diperoleh semua lapisan masyarakat di
semua lingkungan ini (termasuk difabel)
3 Cukup bagus
: layanan hampir menjangkau semua lapisan masyarakat di
lingkungan ini (termasuk difabel)
2 Kurang bagus
: layanan menjangkau sedikit lapisan masyarakat di
lingkungan ini (termasuk difabel)
1 Tidak bagus
: layanan hanya untuk beberapa keluarga saja di lingkungan
ini (termasuk difabel)
3.
Akses aman layanan air minum di lingkungan permukiman
4 Bagus
: Akses layanan AM dapat dijangkau kurang dari 30 menit
dengan berjalan kaki
3 Cukup bagus
: Akses layanan AM dapat dijangkau 30 menit dengan
berjalan kaki
2 Kurang bagus
: Akses layanan AM dapat dijangkau lebih dari 30 menit
dengan berjalan kaki
1 Tidak bagus
: Akses layanan AM tidak dapat dijangkau dengan berjalan
kaki
Penjelasan: Jika jawaban 1 atau 2, gali penyebab lebih lanjut.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
47
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
C. DRAINASE LINGKUNGAN
1.
Hasil drainase lingkungan pada lingkungan
4 Bagus : sudah mengatasi masalah genangan/banjir yang terjadi
3 Cukup bagus : mengurangi intensitas genangan/banjir dari kondisi awal
2 Kurang : kadang masih terjadi genangan/banjir
1 Sangat Kurang
: tidak ada perubahan dari kondisi genangan/banjir
sebelumnya.
2.
Kemerataan layanan
4 Bagus
: Infrastruktur telah menjangkau seluruh lingkungan yang
terkena genangan/banjir dengan kualitas baik
3 Cukup bagus
: Infrastruktur telah menjangkau seluruh lingkungan yang
terkena genangan/banjir dengan kualitas layanan cukup baik
2 Kurang bagus
: Infrastruktur kurang menjangkau lingkungan yang terkena
genangan/banjir dengan kualitas layanan kurang baik
1 Tidak bagus : Infrastruktur tidak menjangkau seluruh lingkungan
Penjelasan: Jika jawaban 1 atau 2, gali penyebab lebih lanjut.
D. PENGELOLAAN AIR LIMBAH
1.
Hasil layanan air limbah pada lingkungan (tingkat layanan)
4 Bagus
: mengakses pembuangan limbah keseluruhan/setiap
penduduk, tidak menimbulkan bau serta dikelola secara
berkala
3 Cukup bagus
: belum dapat mengakses pembuangan limbah keseluruhan
penduduk, tidak menimbulkan bau serta dikelola secara
berkala
2 Kurang
: jumlah penampungan pembuangan limbah tidak dapat
menampung dari penduduk, menimbulkan bau serta belum
dikelola secara berkala
1
Sangat
Kurang
: tidak dapat memenuhi kebutuhan pembuangan limbah
masyarakat, menimbulkan bau dan mencemari lingkungan
serta tidak dikelola secara baik
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
48
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2.
Kemerataan layanan
4 Bagus
: layanan mudah diperoleh semua lapisan masyarakat dengan
kualitas baik
3 Cukup bagus
: layanan mudah diperoleh semua lapisan masyarakat dengan
kualitas cukup baik
2
Kurang
bagus
: layanan belum dapat diperoleh semua lapisan masyarakat
dengan kualitas kurang baik
1 Tidak bagus : layanan tidak dapat di akses oleh masyarakat
Penjelasan: Jika jawaban 1 atau 2, gali penyebab lebih lanjut.
E. PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
1.
Hasil layanan pengangkutan sampah
4 Sangat Intensif : dapat menangani seluruh sampah di kawasan ini
3 Cukup Intensif : dapat menangani sebagian besar sampah di kawasan ini
2 Kurang Intensif
: kurang dapat menangani sampah (separuhnya tidak
terangkut) di kawasan ini
1 Tidak Intensif : banyak sampah tidak tertangani di kawasan ini
2.
Kemerataan layanan
4 Bagus
: layanan mudah diperoleh semua lapisan masyarakat
dengan kualitas baik
3 Cukup bagus
: layanan mudah diperoleh semua lapisan masyarakat
dengan kualitas cukup baik
2 Kurang bagus
: layanan belum dapat diperoleh semua lapisan masyarakat
dengan kualitas kurang baik
1 Tidak bagus : layanan belum dapat di akses oleh masyarakat
Penjelasan: Jika jawaban 1 atau 2, gali penyebab lebih lanjut.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
49
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
F. PROTEKSI KEBAKARAN
1.
Tingkat akses/layanan proteksi kebakaran secara umum bagi wilayah
4 Bagus
: layanan mudah diperoleh semua lapisan masyarakat
dengan kualitas layanan yang baik (alat yang ada sudah
lengkap dapat meminimalisasi risiko bahaya kebakaran)
3 Cukup bagus
: layanan mudah diperoleh semua lapisan masyarakat dan
kualitas layanan cukup baik
(alat yang ada cukup lengkap dan cukup dapat
meminimalisasi risiko bahaya kebakaran)
2 Kurang
: layanan belum dapat diperoleh semua lapisan masyarakat
dan kualitas layanan kurang baik (alat yang ada kurang
lengkap dan belum dapat meminimalisasi risiko bahaya
kebakaran)
1 Tidak bagus
: layanan belum dapat diakses semua lapisan masyarakat
dan kualitas layanan sangat kurang (alat yang ada kurang
mencukupi dalam meminimalisasi risiko kebakaran)
2.
Manfaat (arti penting) infrastruktur bagi wilayah secara keseluruhan (spill over):
4 Besar
: banyak menambah cakupan layanan dalam menciptakan
kenyamanan lingkungan
3 Cukup besar
: cukup menambah cakupan layanan dalam menciptakan
kenyamanan lingkungan
2 Sedang
: sedikit menambah cakupan layanan dalam menciptakan
kenyamanan lingkungan
1 Kecil
: tidak menambah cakupan layanan dalam menciptakan
kenyamanan lingkungan
Penjelasan: Jika jawaban 1 atau 2, gali penyebab lebih lanjut.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAFTAR PERIKSA PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI PASCA
PELAKSANAAN PEKERJAAN
No Dokumen
SOP-PKP-05
No. Revisi
01
Hal
50
Tgl Terbit
Juni 2020
Dokumen ini milik Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, isi dari dokumen ini tidak diperkenankan untuk digandakan atau disalin seluruh atau sebagian tanpa izin tertulis dari
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
G. RUANG TERBUKA PUBLIK
1.
Hasil layanan RTP/RTH
4 Bagus
: sesuai kebutuhan dan sangat mendukung interaksi sosial
dan terciptanya iklim mikro
3 Cukup bagus
: sesuai kebutuhan dan namun kurang mendukung interaksi
sosial dan terciptanya iklim mikro
2 Kurang
: tidak sesuai kebutuhan dan sedikit mendukung interaksi
sosial dan terciptanya iklim mikro
1 Sangat Kurang
: tidak sesuai kebutuhan dan tidak berfungsi dalam
menciptakan interaksi sosial dan iklim mikro
2.
Kemerataan layanan
4 Bagus
: layanan mudah diperoleh semua lapisan masyarakat
dengan kualitas baik
3 Cukup bagus
: layanan mudah diperoleh semua lapisan masyarakat
dengan kualitas cukup baik
2 Kurang
: layanan belum dapat diperoleh semua lapisan masyarakat
dengan kualitas kurang baik
1 Tidak bagus
: layanan belum dapat di akses semua lapisan masyarakat
dan kualitas layanan sangat kurang
Penjelasan: Jika jawaban 1 atau 2, gali penyebab lebih lanjut.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYADIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru,Jakarta Selatan 12110Telp/Fax : (021) 72797427