MULTILATERAL MEETING-1 PENYUSUNAN RKP 2017 · 2020. 1. 22. · multilateral meeting-1 penyusunan rkp 2017 rabu, 24 februari 2016 kementerian perencanaan pembangunan nasional/ badan

MULTILATERAL MEETING-1PENYUSUNAN RKP 2017

Rabu, 24 Februari 2016

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PRIORITAS NASIONALPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

I. PENGANTAR MULTILATERAL MEETING I

Slide - 2

Slide - 3

Dirjen...

Direktur...

Kepala Bagian ...

Kepala Bagian ...

Direktur... Direktur...

Sesdirjen...

money follow function money follow program prioritas

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017(HASIL SIDANG KABINET 10 FEBRUARI 2016)

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat danberorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunannasional.

Terjadi inefisiensi anggaran, misalnya duplikasi program. Program yangsama dilaksanakan oleh pada berbagai K/L dengan tingkat kompetensidan efektifitas yang berbeda. Contoh: program bedah rumahdilaksanakan oleh belasan K/L, Program Bansos dilakukan oleh 21 K/L.

Kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program prioritas.

Slide - 4

HOLISTIKTEMATIK

Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Pembangunan Daerah

Tertinggal, perlu koordinasi lintas Kementerian/Lembaga,

BUMN/BUMD, Pemerintah Daerah, LSM, dan berbagai pihak

lainnya

INTEGRATIF SPASIAL

Pembangunan daerah tertinggal perlu dilakukan secara

terintegrasi melalui Pengembangan ekonomi lokal,

peningkatan aksesibilitas/konektivitas,

pemenuhan pelayanan dasar publik, peningkatan SDM dan

IPTEK dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan)

Pembangunan daerah tertinggal perlu mempertimbangkan

dokumen-dokumen perencanaan seperti RTRW

Nasional/Provinsi/Kabupaten, RTR Pulau, serta berbagai

dokumen perencanaan berbasis wilayah lainnya

“MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI

KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH”

RKP

2017

Program Prioritas

Kegiatan Prioritas

Kementerian / Lembaga

Program Kegiatan Sasaran IndikatorTarget Per Kegiatan

Prioritas (2017)Lokasi

Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik

Pemenuhan elektrifikasi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan

Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Listrik dan Meningkatnya Rasio Elektrifikasi

Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik

36 kab; 201.7 MW

Morotai, Sorong Selatan, Sumba Barat Daya, MTB, Seram Bag. Timur, dll

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan

Pembangunan Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Aneka Energi Baru Terbarukan

Jumlah Unit Pembangunan Pembangkit Listrik dari Aneka EBT (Unit)

4.482 PLTS terpusat

36 Kab Tertinggal

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Program Pembangunan Daerah Tertinggal

Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

Pembangunan PLTS di daerah tertinggal

Jumlah pembangunan PLTS di daerah tertinggal

63 PLTS terpusat di 21 Kab

TTS, Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Peg.Bintang, dll

Program Pengembangan Daerah Tertentu

Pengembangan Daerah Perbatasan

Pembangunan PLTS di perbatasan daerah tertinggal

Jumlah pembangunan PLTS di perbatasan daerah tertinggal

30 PLTS terpusat di 15 kab

TTU, Belu, Alor, Sabu Raijua, Bengkayang, dll


Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar

Pembangunan PLTS di pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal

Jumlah pembangunan PLTS di pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal

24 PLTS terpusat di 12 kab

Nias Barat, Sumba Timur, Raja Ampat, Sarmi, Waropen, dll

MATRIKS SASARAN PEMBANGUNAN, KEGIATAN PRIORITAS, PROGRAM DAN KEGIATAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (FORM B)

5

ProgramPrioritas

KegiatanPrioritas

“Rumah dari kebijakan”(Hanya muncul di dokumen terkait penganggaran)

“Penyederhanaan Nomenklatur”Menjadi alat ukur kinerja oleh Presiden/Kabinet, untuk itu

perlu sasaran yang konkret

Program/Kegiatan K/L Sasaran Indikator



Terlaksananya kebijakan peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal

Jumlah pelaksanaan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal

Program Prioritas “Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik”

Kegiatan Prioritas ” Pemenuhan elektrifikasi”

Kondisi Eksisting:

Contoh Penyempurnaan Sasaran :

Program/Kegiatan K/L Sasaran Indikator



Pembangunan PLTS di daerah tertinggal

Jumlah pembangunan PLTS di daerah tertinggal

Usulan Reformulasi:

Slide - 6

Multilateral Meeting dilaksanakan dalam 3 periode:

MULTILATERAL MEETING

PEMBAHASAN: Pengintegrasian berbagai upaya K/L ke dalam satu tujuan (goal) yang jelas dan terukur

OUTPUT : Form A Sasaran Prioritas Pembangunan; Arah Kebijakan; Program Prioritas (Level 1), dan Kegiatan Prioritas (Level 2)

MULTILATERAL MEETING I

23 – 29 Feb

PEMBAHASAN• Penajaman kegiatan prioritas, sasaran, target dan rincian pendanaan 2016 – 2017- dan

Forward Estimate• Verifikasi program/kegiatan diluar prioritas (umum)• Identifikasi kebutuhan mendesak lainnya (termasuk 100 prioritas Presiden)

OUTPUT :• Form B-E• Usulan Target dan Kebutuhan Pendanaan Prioritas (detail)• Catatan pembahasan termasuk kebutuhan lainnya (mendesak/prioritas Presiden)

BILATERAL MEETING

4 – 11 Mar

1. Pengintegrasian hasil Bilateral Meeting ke dalam Forum lengkap di masing-masingTopik setelah adanya Pagu Indikatif dan Rakorbangpus.

2. Penajaman sasaran-target-lokus

MULTILATERAL MEETING II

4-8 April

Slide - 7

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2017

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des

• Sinkronisasi Data DokumenPerencanaan danPenganggaran

• Penetapan Arah Kebijakan danPrioritasPembangunan

• Sidang Kabinet Rancangan Awal RKP & Pagu Indikatif

• SKB MPPN/Ka Bappenas tentang dan MenKeu tentang RancanganAwal RKP dan Pagu Indikatif

• Rakorbangpus Multi – Pihak Tiga Pihak

• Penyusunan Rencana Kerja K/L

• Musrenbangprov• Rangkaian

Musrenbangnas

• Sidang Kabinet Rancangan Akhir RKP

• Perpres RKP

• Penelaahan RKA-KL

• Penyusunan Draft Nota Keu dan RUU APBN

• Rancangan RKP

• Penyampaian Rancangan RKP dan Kerangka EkonomiMakro dan Pokok-Pokok KebijakanFiskal ke DPR

• Pembicaraan Pendahuluan

• Lanjutan Pertemuan TigaPihak

• SKB MPPN/Ka. Bappenas dan MenKeu tentangPagu AnggaranK/L

• Ratas KerangkaEkonomi Makrodan Resource Envelope

• Kepres Alokasi Anggaran

• FinalisasiDIPA

• Kepres APBN

• Kepres RKP

• PembahasanNota Keuangandan RUU APBN

• Penetapan UU APBN

• Surat MenkeutentangKesepakatanPemerintah - DPR

• Penelaahan RKA K/L

• PenyampaiandanPembahasanNota Keuangan danRUU APBN

Slide - 8

II. RKP 2017 PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Slide - 9

SEBARAN DAN KARAKTERISTIK DAERAH TERTINGGAL PER WILAYAH

PETA PERSEBARAN DAERAH TERTINGGAL

10

Timor Leste

Brunei Darussalam

DAERAH TERTINGGAL“Daerah kabupaten yang wilayah serta

masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam

skala nasional” (PP78/2014)

Kesenjangan Pembangunan antara Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia

Wilayah Sumatera (13 Kab)

Aspek Utama Ketertinggalan : Ekonomi, Infrastruktur,Karakteristik Daerah.

Wilayah Kalimantan (12 Kab)

Aspek Utama Ketertinggalan : Aksesibilitas, SDM, Infrastruktur

Wilayah Sulawesi (18 Kab)

Aspek Utama Ketertinggalan : SDM, Ekonomi, KarakteristikDaerah

WilayahMaluku (14 Kab)

Aspek UtamaKetertinggalan : Ekonomi, Aksesibilitas, SDM

Wilayah Papua (33 Kab)

Aspek UtamaKetertinggalan : Ekonomi, Aksesibilitas, SDM

Perpres 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan 122

Daerah Tertinggal

2. Sumber Daya Manusia

1. Sarpras

3. Kemampuan Keuangan Daerah

5. Aksesibilitas

4. Ekonomi

6. Karakteristik Daerah

Wilayah Jawa (6 Kab)

Aspek Utama Ketertinggalan: SDM, Infrastruktur(lebak&Pandeglang)

Wilayah Nusa Tenggara (26 Kab)

Aspek UtamaKetertinggalan : Ekonomi, SDM

Slide - 10

SEBARAN DAN KARAKTERISTIK DAERAH TERTINGGAL PER WILAYAH

Slide - 11

DATA 6 KRITERIA DAN 27 SUB INDIKATOR KETERTINGGALAN

Kriteria Utama Indikator Arah/ Tanda

Bobot Sumber Data% Indikator % Kriteria

Ekonomi 1 Persentase Penduduk Miskin + 10 20 Susenas

2 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita - 10 Susenas

Sumber Daya Manusia (SDM)

3 Angka Harapan Hidup - 10 20 Susenas

4 Rata-rata Lama Sekolah - 5 Susenas

5 Angka Melek Huruf - 5 Susenas

Infrastruktur 6 Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Aspal/Beton - 1.5 20 Podes

7 Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Diperkeras - 1.5 Podes

8 Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Tanah + 1.5 Podes

9 Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas Lainnya + 1.5 Podes

10 Persentase Rumah Tangga Pengguna Telepon - 2 Susenas

11 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik - 2 Susenas

12 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih - 2 Susenas

13 Persentase desa yg mempunyai Pasar Tanpa Bangunan Permanen/Semi Permanen

+ 2 Podes

14 Jumlah Sarana dan Prasana Kesehatan per 1000 Penduduk - 2 Podes

15 Jumlah Dokter per 1000 penduduk - 2 Podes

16 Jumlah SD dan SMP per 1000 Penduduk - 2 Podes

Kapasitas Keuangan Daerah

17 Kemampuan Keuangan Daerah - 10 10 Kemenkeu

Aksesabilitas 18 Rata-Rata jarak dari Kantor Desa ke Kantor Kabupaten yang Membawahi + 6.67 20 Podes

19 Persentase Desa dengan Jarak ke Pelayanan Kesehatan > 5 Km + 6.67 Podes

20 Rata-Rata Jarak dari Desa ke Pelayanan Pendidikan Dasar + 6.67 Podes

Karakteristik Daerah

21 Persentase Desa Gempa Bumi + 1.43 10 Podes

22 Persentase Desa Tanah Longsor + 1.43 Podes

23 Persentase Desa Banjir + 1.43 Podes

24 Persentase Desa Bencana Lainnya + 1.43 Podes

25 Persentase Desa di Kawasan Hutan Lindung + 1.43 Podes

25 Persentase Desa Berlahan Kritis + 1.43 Podes

27 Persentase Desa Konflik 1 tahun terakhir + 1.43 Podes

100 100

Slide - 12

POLA PENANGANAN 122 DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2017-2019

201754 Kab

201880 Kab

201974 Kab

80 Kabupaten

Prioritas Terentaskan

42 Kabupaten

Lainnya

80 Kabupaten

Prioritas Terentaskan

42 Kabupaten

Lainnya

28Kab

40Kab

47Kab

26Kab

40Kab

27Kab

Penentuan prioritas penanganan daerah tertinggal per tahun mempertimbangkan bobot indeks ketertinggalan yang paling parah

Slide - 13

No Kabupaten Ekonomi SDM KKD Infrastruktur Aksesibilitas Karakteristik Daerah

1 Mahakam Ulu - - - - V V

2 Mamuju Tengah - - V V - -

3 Bengkayang - - V V - -

4Nunukan - - - V V V

5Seruyan - - - V V -

6 Sarmi V V - - V -

7 Halmahera Timur V V V - V V

8Seluma V V V - - -

9 Nagekeo V V V - - V

10 Ende V V V - - V

11 Lembata V V V - - V

12 Tojo Una-una V V V - - V

13 Lombok Timur V V V V - -

14 Malaka V V V V - V

15 Halmahera Barat V V V V - V

16 Manggarai V V V V - V

17 Pulau Morotai V V V - - V

18 Sampang V V V - - -

FOKUS INTERVENSI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2017 DI 54 KABUPATEN SESUAI KARAKTERISTIK KETERTINGGALAN

Slide - 14


19 Bima V V V V - V

20 Sorong Selatan V V V - V V

21 Nias Barat V V V V - V

22Sigi V V V V V V

23Rote Ndao V V V V - -

24 Kupang V V V V - V

25 Belu V V V V - V

26Seram Bagian Timur V V V V V V

27 Timor Tengah Selatan V V V V V V

28 Maluku Tenggara Barat V V V - V -

29 Sumba Barat Daya V V V V - -

30 Raja Ampat V V - - V -

31 Sumba Timur V V V V V V

32 Lombok Utara V V V V - V

33 Waropen V V V - V V

34 Mamberamo Raya V V - - V -

35 Paniai V V V V V V

36 Sabu Raijua V V V V - -


Slide - 15


37 Maluku Barat Daya V V V V V V

38 Boven Digoel V V - - V -

39 Deiyai V V V V - -

40 Jayawijaya V V - V V -

41Yalimo V V - V - V

42 Mamberamo Tengah V V - V V -

43 Mappi V V - V V -

44Puncak Jaya V V - V V -

45 Intan Jaya V V - V V V

46 Dogiyai V V V V V V

47 Puncak V V - V V -

48 Lanny Jaya V V - V V -

49 Asmat V V - V V V

50 Pegunungan Bintang V V - V V -

51 Tambrauw V V V - V -

52 Nduga V V V V V -

53 Yahukimo V V - V V -

54 Tolikara V V - V V -

TOTAL 49 49 35 37 31 28


Slide - 16

• Revolusi Mental• Pembangunan Pendidikan• Pembangunan Kesehatan• Pembangunan Perumahan dan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN

MANUSIA

• Kedaulatan Pangan • Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan• Kemaritiman dan Kelautan• Pariwisata• Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

DIMENSI PEMBANGUNAN

SEKTOR UNGGULAN

• Pemerataan Antarkelompok Pendapatan• Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal• Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan• Pengembangan Konektivitas Nasional

DIMENSI PEMERATAAN DAN

KEWILAYAHAN

• Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan KeamananKONDISI PERLU

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

Slide - 17

Sasaran2014

(Baseline)

2015 2016 2017 2019

2. PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

a. Jumlah Daerah Tertinggal

122 (termasuk

9 DOB)

n.a * n.a * n.a * 42

b. Rata-rata pertumbuhanekonomi di daerahtertinggal

7,10% 6,96% 7,02% 7,17% 7,24%

c. Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal

16,6% 16,0% 15,4% 14,9% 14,0%

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

68,5 68,1 68,5 68,8 69,6

Arah Kebijakan:

Pembangunan Daerah Tertinggal

1.Percepatan Pembangunan infrastruktur/konektivitas

2. Promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan

3.Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik

4.Pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung SDM yang berkualitas

Kebijakan terkait Revolusi Mental:

1. Peningkatan kreativitas masyarakat di daerah tertinggal untuk mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah berbasis keunggulan setempat

2. Membangun semangat kompetisiuntuk mengejar ketertinggalan.

3. Penegakan hukum dan disiplin

SASARAN DAN ARAH KEBIJAKANPEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL

Slide - 18

*) Capaian sasaran tidak diukur setiap tahun. Sesuai PP 78/2014 tentang PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal, penetapan daerah tertinggal dilakukan setiap 5 tahunsekali melalui Peraturan Presiden. Jumlah 42 daerah tertinggal tahun 2019 merupakan hasil dari 80 kabupaten terentaskan

Pembangunan Daerah Tertinggal

PengembanganEkonomi Lokal

PeningkatanAksesibilitas/ Konektivitas

PemenuhanPelayanan

Dasar Publik

PeningkatanSDM dan Iptek

Kemen PDTT,Kemen PUPR,Kemenhub,BNPB,Pemda

Kemen PDTT,Kementan,Kemen KUKM,Kemenperin,Kemen KP,Kemensos,

BKPM,Kemenkeu,Kemendagri,Kemendag,Pemda

Kemen PDTT,Kemendikbud,Kemenristekdikti,Kemenkes,Kemenaker,Kemen KUKM,Kemenkominfo,Pemda

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALPerencanaan Terintegrasi

Kemen PDTT,Kemenhub,Kemen PUPR,Kemen ESDM,Kemendikbud,

Kemenristekdikti,Kemenkes,Kemensos,Pemda

LEVEL 1

Slide - 19

Alokasi diprioritaskan kepada program-program yang sudah teruji manfaatnya.

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

1.1.

Penyediaan Bahan Baku &

sarpras produksi 1.2.

Peningkatan Kapasitas

Nelayan/Petani/Pelaku Usaha

Mikro & Ekonomi Kreatif

1.3.

Pengolahanpasca panen & home industry

1.4.

Bantuan Permodalan &

Pemberian Fasiltas Kredit

Usaha EkonomiProduktif/UMKM

1.5.

Promosi, Kemitraan

usaha, Pemasaran,

dan Kerjasama antar Daerah

1.6.

Perijinan

Usaha dan Penguatan

Kelembagaan Usaha


Kementan, Kemendes PDTT ,KemensosKemen LHKPEMDALSM

KUKM;Kemendes PDTT;Kemenperin;Kemenaker; Kemendag;Kemensos PEMDALSM

Kemendag,BKPM Kementan, Kemendes PDTTKuKM, KemendagriKemenParPEMDALSM

KemensosKemen KuKM

Kemendes PDTTPEMDALSM

Kemendes PDTT;BKPM;Kemendag;Kemen KuKM;Kemenperin;Kemenkes;BPOMKemenakerPEMDALSM

Kemendes PDTT;Kementan;KKP;KUKMPEMDALSM

Slide - 20

PENINGKATAN AKSESIBILITAS

2.1. Pembangunan,

Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan

jalan & jembatan

2.2. Pembangunan

dermaga

2.3. Pembangunan, rehabilitasi danpemeliharaan

bandara

2.4.

Pengadaan moda transportasi

darat, udara, Lautdan ASDP

2.5.

Pelayanan angkutan

keperintisan

2.6. Pembangunan

perkeretaapian di Sumatera,

Kalimantan, Sulawesi dan

Papua

2.7.

Penyediaan AksesTelekomunikasi

PENINGKATAN AKSESIBILITAS

Kemen PU-PeraKemendes PDTT ,Pemda

Kemenhub,Kemendes PDTT,Pemda

Kemenhub, Kemen PDTTPemda

KemenhubPemda

KemenhubPemda

Kemen Kominfo,Kemendes PDTTBNPBPemda

KemenhubPemda

Slide - 21

PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PUBLIK DAERAH TERTINGGAL

PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

PUBLIK

3.1.

Pembangunan Ketenagalistrikan

3.2. Pembangunan

Sarana danPrasarana

Pendidikan

3.3. Pembangunan

Sarana danPrasrana

Kesehatan

3.4.

PemenuhanPerumahan dan

PermukimanLayak Huni

3.5

Penyediaan Air Bersih dan

sanitasi

3.6

Penguatan Kelembagaan

Pemda

Kemen Desa, PDT & Transmigrasi;

Kemen PU & Pera; Kemensos Pemda


Kemen ESDM; KemenBUMN PLN Pemda.


Kemenkes; Pemda


Kemedikbud; Kementerian Agama; Pemda.

Kemen Desa, PDTT; Kemen PU & Pera; Pemda.

Kemendagri; BNPB; Pemda.

Slide - 22

PENINGKATAN SDM DAN IPTEK DAERAH TERTINGGAL

PENINGKATAN SDM DAN IPTEK

4,1.

Penyediaan danTunjangan

TenagaPendidikan &

Kesehatan

4.2. Pembangunan

SMK & Politeknik

4.3.

PeningkatanKapasitas Tenaga

Kerja

4.4Inovasi Daerah, Pengembangan

Inkubator bisnis & Technopark

berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

Kemedikbud; Kemenkes; Kementerian Agama; Pemda.

Kemenperin Kemenristek &

Dikti Kementan Kemenperin KKP Kemenko

Maritim Kemenpar Kemendes PDTT Kemendagri; Pemda

Kemenristek & Dikti;

Kemendikbud; Pemda

Kemen Desa, PDTT; Kemenaker; Pemda.

Slide - 23

1. K/L memberi masukan atas sasaran dan arah kebijakan sertaProgram dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan memperhatikanlintas sektor

2. Hasil dari Multilateral Meeting Tahap I berupa kesepakatan atasSasaran, Program Prioritas (Level 1) dan Kegiatan Prioritas (Level2):

− Kemen PPN/Bappenas menyempurnakan sasaran, level 1 dan 2di dalam aplikasi SIMU sebagai bahan dasar Bilateral Meeting.

− K/L menentukan Program dan Kegiatan K/L beserta sasaran,indikator, target, lokasi dan indikasi alokasi pendanaan sebagaibahan pembahasan dalam Bilateral Meeting

TINDAK LANJUT

Slide - 24

TERIMA KASIH

Slide - 25

Download Bahan Paparan

www.bappenas.go.id/rkp2017

26

FORM KESEPAKATAN

Slide - 27

FORM KESEPAKATAN MULTILATERAL MEETINGPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (1/2)

PRIORITAS NASIONAL PROGRAM NASIONAL KEGIATAN NASIONALKESEPAKATAN

PERUBAHAN HASIL KESEPAKATAN

SEPAKAT TIDAK SEPAKAT

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

1 Pengembangan Ekonomi Lokal

1.1 Penyediaan Bahan Baku dan Sarpras Produksi

1.2 Peningkatan Kapasitas Nelayan/Petani

1.3 Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry

1.4 Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM

1.5 Promosi, Kemitraan Usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah

1.6 Perijinan Usaha

2 Peningkatan Aksesibilitas

2.1 Pembangunan Jalan dan Jembatan

2.2 Pembangunan Dermaga2.3 Pembangunan, Rehabilitasi, dan

Pemeliharaan Bandara2.4 Pengadaan Moda Transportasi Darat,

Udara, dan ASDP2.5 Pelayanan Angkutan Keperintisan

2.6 Pembangunan Perkeretaapian di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua

2.7 Penyediaan Akses Telekomunikasi

FORM KESEPAKATAN MULTILATERAL MEETINGPEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (1/2)

PRIORITAS NASIONAL PROGRAM NASIONAL KEGIATAN NASIONALKESEPAKATAN

PERUBAHAN HASIL KESEPAKATAN

SEPAKAT TIDAK SEPAKAT

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

3 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik

3.1 Pemenuhan Elektrifikasi

3.2 Pembangunan Sarana dan PrasaranaPendidikan

3.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan

3.4 Pemenuhan Perumahan Layak Huni

3.5 Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

3.6 Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah

4 Peningkatan SDM dan IPTEK

4.1 Penyediaan dan Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidikan dan Kesehatan

4.2 Pembangunan SMK dan Politeknik

4.3 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja

4.4 Pengembangan Inkubator Bisnis dan Technopark Berbasis Agro dan Perikanan Kelautan

LAMPIRAN

Slide - 30

Kode Program Prioritas Kegiatan PrioritasKementerian /

LembagaProgram Kegiatan Sasaran Indikator

Target Per Kegiatan Prioritas

(2017)1.1 Pengembangan

Ekonomi LokalPenyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan



Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal

Berkembangnya Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Pengembangan Peternakan

12 Kab



Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Alam dan Lingkungan Hidup Daerah Tertinggal

9 Kab




Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Produksi Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Ekonomi

12 Kab



Penanganan Daerah Rawan Pangan

Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Pemanfaatan Pangan di Daerah Rawan Pangan

Jumlah Bantuan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pangan Pertanian

26 Kab




Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan Pangan di Daerah Rawan Pangan

Jumlah Bantuan Input Produksi Pertanian

25 Kab


Slide - 31




(2017)KEMENTERIAN PERTANIAN

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Terwujudnya Seribu Desa Mandiri Benih

Penguatan Seribu Desa Mandiri Bersih

54 Kab

KEMENTERIAN PERTANIAN

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian

Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian

46 Kab

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan

Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang perbenihan yang berdaya saing dan berkelanjutan

Jumlah Produksi Induk Unggul di UPT/UPTD (juta Ekor)

1,2




Terselenggaranya sertifikasi unit pembenihan

Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)

813




Tersedianya Sarana di Kawasan Perikanan Budidaya

Jumlah Penerima Manfaat Peralatan dan Mesin Perikanan Budidaya (kelompok; non kumulatif)

750


Slide - 32




(2017)KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Terwujudnya sentra kebun bibit rumput laut

Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut

8 Kab


Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

Terwujudnya kapal perikanan Indonesia, alat penangkap ikan dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP

Jumlah Kapal Perikanan Yang Terbangun (unit)

8 Kab



Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

Meningkatnya armada perikanan tangkap nasional yang modern, efisien dan berdaya saing

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan (unit)

8 Kab

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Pengembangan Hutan dan Perkebunan lainnya

jumlah industri hasil hutan dan perkebunan yang menerima mesin/peralatan

46 Kab





Jumlah Bantuan Pengembangan Perikanan Tangkap

11 Kab


Slide - 33




(2017)KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI




Jumlah Bantuan Pengembangan Perkebunan Jagung

13 Kab





Jumlah Bantuan Pengembangan Perkebunan Kopi

7 Kab





Jumlah Bantuan Pengembangan Komoditas Unggulan

10 Kab



Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Pengembangan Peternakan Modern

3 Kab


Slide - 34





Ekonomi LokalPengolahan Pasca Panen dan Home Industry





Pengadaan Peralatan Komoditas Potensial Lokal

54 Kab




Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan Pangan di Daerah Rawan Pangan

Jumlah Bantuan Pendampingan Pengolahan Bahan Pangan

46 Kab


Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya Ketersediaan pasokan ikan

Jumlah Gudang Beku (Cold Storage) yang tersedia di daerah sentra perikanan

20 Unit



Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha

Meningkatnya Penerapan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (kelompok tani)

Pembinaan Pascapanen Tanaman Rempah dan Penyegar (KT)

46 Kab



Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha

Meningkatnya Penerapan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (kelompok tani)

Pembinaan Pascapanen Tanaman Tahunan (KT)

46 Kab


Slide - 35




(2017)


Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Pengembangan Hutan dan Perkebunan lainnya

Jumlah SDM industri hasil hutan dan perkebunan yang terlatih

46 Kab



Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal

Meningkatnya Keterampilan Masyarakat di Daerah Tertinggal

Bantuan Alat Pengolah Hasil Laut

8 Kab

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Pengembangan Kewirausahaan

Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh

Peserta pemasyarakatan kewirausahaan

2000 Orang


Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I

Terbangunnya sentra IKM

Jumlah Sentra IKM yang dibangun

54 Kab


Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I

Meningkatnya Jumlah Wirausaha Industri Baru

Jumlah Unit Usaha IKM

54 Kab


Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III

Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi produk agroindustri

Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM

54 Kab

PENGOLAHAN PASCA PANEN DAN HOME INDUSTRY(2/3)

Slide - 36




(2017)

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan Menengah

Meningkatnya kreativitas, kapasitas, dan kompetensi UMKM perdagangan serta penggunaan produk dalam negeri

Jumlah Bantuan Sarana Usaha Perdagangan termasuk di wilayah perbatasan

23 Kab

PENGOLAHAN PASCA PANEN DAN HOME INDUSTRY(3/3)

Slide - 37





Ekonomi LokalBantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM



Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan

Kemandirian usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan

Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses permodalan melalui fasilitasi

11 Kab



Pengelolaan Kenelayanan

Meningkatnya kapasitas kenelayanan

Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan (lokasi)

11 Kab


Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya daya saing penyuluh dan berkembangnya kelompok yang disuluh dalam rangka pemberdayaan mendukung peningkatan produksi usaha perikanan

Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan akses pembiayaan dan permodalan (orang)

11 Kab



Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil

Meningkatnya Akses Permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha

1200 Orang


Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Peningkatan Kerjasama Pembiayaan KUMKM

Meningkatnya kerjasama pembiayaan

Usaha mikro yang didampingi mengakses dan mengelola kredit

7500 Usaha Mikro

BANTUAN PERMODALAN DAN PEMBERIAN FASILITAS KREDIT USAHA EKONOMI PRODUKTIF/UMKM (1/2)

Slide - 38




(2017)

KEMENTERIAN SOSIAL

Program Penanganan Fakir Miskin

Penanganan Fakir Miskin Perdesaan

Bantuan kelompok usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin di perdesaan

Jumlah keluarga miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KK)

111090





Bantuan Pengembangan Koperasi Dan UMKM di Daerah Tertinggal

54 Kab

BANTUAN PERMODALAN DAN PEMBERIAN FASILITAS KREDIT USAHA EKONOMI PRODUKTIF/UMKM (2/2)

Slide - 39





Ekonomi LokalPromosi, Kemitraan usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah





Bantuan Sosial Pengembangan Investasi dan Permodalan

30 Kab





Bantuan Sosial Distribusi Industri dan Pemasaran

30 Kab





Jumlah Paket Promosi Perikanan Budidaya

8 Kab



Perluasan dan Peningkatan Akses Pemasaran

Meningkatnya jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi di pasar luar negeri dan dalam negeri

Promosi dan pemasaran dalam negeri

100 KUMKM


Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro

Meningkatnya akses pemasaran usaha informal dan fungsi pasar rakyat yang direvitalisasi sebagai bagian dari pembangunan 5.000 pasar tradisional (Quick Wins)

Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana

40 Unit

PROMOSI, KEMITRAAN USAHA, PEMASARAN DAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (1/2)

Slide - 40




(2017)

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)

Program Penanggulangan Bencana

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana

Terlaksananya pemulihan pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi

Jumlah Lokasi Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi di Wilayah Pascabencana

5 Kabupaten/kota

PROMOSI, KEMITRAAN USAHA, PEMASARAN DAN KERJASAMA ANTAR DAERAH (1/2)

Slide - 41





Ekonomi LokalPerizinan Usaha KEMENTERIAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN




Jumlah unit usaha budidaya yang mendapat layanan perizinan

8 Kab

PERIZINAN USAHA

Slide - 42

PENGUATAN KAPASITAS PETANI/NELAYAN (1/3)





Ekonomi LokalPenguatan Kapasitas Petani/Nelayan


Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Mantapnya Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Meningkatkan Kemampuan Petani; Kemandirian Kelembagaan Petani dan Pola Hubungan Pemerintah

Peningkatan kinerja penyuluh pertanian

46 Kab





Peningkatan kapasitas kelembagaan petani

46 Kab





Layanan Internal Organisasi

46 Kab

Slide - 43




(2017)



Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Tersedianya lulusan pelatihan KP sesuai standar kompetensi kerja nasional/standar kompetensi kerja khusus di bidang KP

Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)

8 Kab



Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Tersedianya lulusan pelatihan KP sesuai standar kompetensi kerja nasional/standar kompetensi kerja khusus di bidang KP

Jumlah aparatur lulusan pelatihan yang kompeten (orang)

8 Kab





Jumlah penguatan kelembagaan usaha nelayan (kelompok)

8 Kab





Jumlah nelayan yang mampu mengelola usahanya (orang)

8 Kab



Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Peningkatan Kapasitas masyarakat KP dalam mendapatkan akses pendidikan

Jumlah warga belajar yang mendapatkan akses pendidikan vokasi KP (orang)

8 Kab


Slide - 44




(2017)





Jumlah kelompok yang disuluh mendukung peningkatan produksi usaha perikanan oleh penyuluh perikanan (kelompok)

8 Kab





Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan akses pembiayaan dan permodalan (orang)

8 Kab





Pendampingan Pengelolaan Komoditas Unggulan Lokal

54 Kab


Slide - 45

46

NO. PROVINSI KABUPATEN NO. PROVINSI KABUPATEN

1 NAD Aceh Singkil 32 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Utara

2 Sumatera Utara Nias Barat 33 Nusa Tenggara Timur Belu3 Sumatera Utara Nias Utara 34 Nusa Tenggara Timur Alor

4 Sumatera Utara Nias 35 Nusa Tenggara Timur Lembata5 Sumatera Utara Nias Selatan 36 Nusa Tenggara Timur Ende6 Sumatera Barat Kepulauan Mentawai 37 Nusa Tenggara Timur Manggarai7 Sumatera Barat Pasaman Barat 38 Nusa Tenggara Timur Rote Ndao

8 Sumatera Barat Solok Selatan 39 Nusa Tenggara Timur Manggarai Barat9 Sumatera Selatan Musi Rawas 40 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat Daya

10 Sumatera Selatan Musi Rawas Utara 41 Nusa Tenggara Timur Sumba Tengah

11 Bengkulu Seluma 42 Nusa Tenggara Timur Nagekeo12 Lampung Lampung Barat 43 Nusa Tenggara Timur Manggarai Timur

13 Lampung Pesisir Barat 44 Nusa Tenggara Timur Sabu Raijua

14 Jawa Timur Bondowoso 45 Nusa Tenggara Timur Malaka15 Jawa Timur Situbondo 46 Kalimantan Barat Sambas

16 Jawa Timur Bangkalan 47 Kalimantan Barat Bengkayang17 Jawa Timur Sampang 48 Kalimantan Barat Landak18 Banten Pandeglang 49 Kalimantan Barat Ketapang

19 Banten Lebak 50 Kalimantan Barat Sintang20 Nusa Tenggara Barat Lombok Barat 51 Kalimantan Barat Kapuas Hulu21 Nusa Tenggara Barat Lombok Tengah 52 Kalimantan Barat Melawi

22 Nusa Tenggara Barat Lombok Timur 53 Kalimantan Barat Kayong Utara

23 Nusa Tenggara Barat Sumbawa 54 Kalimantan Tengah Seruyan24 Nusa Tenggara Barat Dompu 55 Kalimantan Selatan Hulu Sungai Utara

25 Nusa Tenggara Barat Bima 56 Kalimantan Utara Nunukan26 Nusa Tenggara Barat Lombok Utara 57 Kalimantan Timur Mahakam Ulu27 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Barat 58 Gorontalo Boalemo

28 Nusa Tenggara Timur Sumba Barat 59 Gorontalo Gorontalo Utara

29 Nusa Tenggara Timur Sumba Timur 60 Gorontalo Pohuwato30 Nusa Tenggara Timur Kupang 61 Sulawesi Tengah Banggai Kepulauan

31 Nusa Tenggara Timur Timor Tengah Selatan 62 Sulawesi Tengah Toli-Toli

DAFTAR KABUPATEN TERTINGGAL

PRIORITAS PENANGANAN TAHUN 2015-2019…(1/2)

47

NO. PROVINSI KABUPATEN NO. PROVINSI KABUPATEN

63 Sulawesi Tengah Donggala 93 Papua Memberamo Tengah64 Sulawesi Tengah Parigi Moutong 94 Papua Biak Numfor65 Sulawesi Tengah Tojo Una Una 95 Papua Supiori

66 Sulawesi Tengah Sigi 96 Papua Kepulauan Yapen67 Sulawesi Tengah Buol 97 Papua Waropen

68 Sulawesi Tengah Banggai Laut 98 Papua Memberamo Raya69 Sulawesi Tengah Morowali Utara 99 Papua Merauke70 Sulawesi Selatan Jeneponto 100 Papua Asmat71 Sulawesi Barat Polewali Mandar 101 Papua Mappi

72 Sulawesi Barat Mamuju Tengah 102 Papua Boven Digoel73 Sulawesi Tenggara Konawe 103 Papua Nabire74 Sulawesi Tenggara Bombana 104 Papua Intan Jaya75 Sulawesi Tenggara Konawe Kepulauan 105 Papua Deiyai76 Maluku Kab. Maluku Tenggara Barat 106 Papua Dogiyai77 Maluku Kab. Maluku Tengah 107 Papua Paniai78 Maluku Kab. Pulau Buru 108 Papua Jayawijaya79 Maluku Kab. Seram Bagian Barat 109 Papua Lanny Jaya80 Maluku Kab. Seram Bagian Timur 110 Papua Yalimo

81 Maluku Kab. Kepulauan Aru 111 Papua Yahukimo82 Maluku Kab. Maluku Barat Daya 112 Papua Tolikara

83 Maluku Kab. Buru Selatan 113 Papua Puncak84 Maluku Utara Kab. Halmahera Barat 114 Papua Puncak Jaya85 Maluku Utara Kab. Halmahera Timur 115 Papua Nduga86 Maluku Utara Kab. Kepulauan Sula 116 Papua Barat Sorong87 Maluku Utara Kab. Halmahera Selatan 117 Papua Barat Sorong Selatan88 Maluku Utara Kab. Morotai 118 Papua Barat Maybrat89 Maluku Utara Kab. Pulau Taliabu 119 Papua Barat Tambrauw

90 Papua Keerom 120 Papua Barat Raja Ampat91 Papua Sarmi 121 Papua Barat Teluk Bintuni92 Papua Pegunungan Bintang 122 Papua Barat Teluk Wondama

DAFTAR KABUPATEN TERTINGGAL

PRIORITAS PENANGANAN TAHUN 2015-2019…(2/2)

Sumber: Perpres 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan 122 Kabupaten Tertinggal

Documents

MULTILATERAL MEETING-1 PENYUSUNAN RKP 2017 · 2020. 1. 22. · multilateral meeting-1 penyusunan rkp 2017 rabu, 24 februari 2016 kementerian perencanaan pembangunan nasional/ badan