MURUNG RAYA DAN BERBAGAI POTENSI YANG DIMILIKINYArepository.uksw.edu/bitstream/123456789/13079/4/D_902006007_BAB III... · ORANG DAYAK MELAWAN TAMBANG ... diperlihatkan pada tabel

49

TIGA

MURUNG RAYA DAN BERBAGAI

POTENSI YANG DIMILIKINYA

Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Murung Raya sebagai Kabupaten yang secara definitif

otonom dan mandiri lepas dari Kabupaten Induknya Barito Utara baru

diresmikan pada tanggal 2 Juli 2002 berdasarkan Undang Undang No.

05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan, kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten murung Raya dan

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.42-188

Tahun 2002 tanggal 16 Mei 2002 tetang diangkatnya dan dilantiknya

Drs. H Romansyah Bagan sebagai Pejabat Bupati Murung Raya pada

tanggal 8 Juli 2002 dengan tugas antara lain adalah mempersiapkan

lembaga legislatif dan membentuk Dinas, Badan dan Kantor

Pemerintah di Puruk Cahu.

Setelah terbentuknya anggota Legislatif Kabupaten Murung Raya

maka anggota dewan pada tanggal 18 Juni 2003 menyelenggarakan

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Murung Raya serta terpilihnya Ir.

Willy M Yoseph dan Drs. Abdul Thalib sebagai Bupati dan Wakil

Bupati Murung Raya untuk Periode 2003 - 2008 yang pelantikannya

pada tanggal 21 Juli 2003 oleh Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah

ORANG DAYAK MELAWAN TAMBANG Studi Gerakan Sosial Baru dalam Ruang Publik Virtual

50

di Palangkaraya bersamaan dengan dilantiknya 7 (tujuh) Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Pemekaran lainnya.

Sementara itu, batas-batas wilayah Kabupaten Murung Raya

secara administratif adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan

dengan Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat dan

Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur; Sebelah Timur

berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

dan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara; Sebelah Selatan

berbatasan dengan Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara

dan Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas; dan Sebelah Barat

berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Hulu Utara Kabupaten

Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat. Lebih

jelasnya lihat peta 3.1. di bawah ini.

Sumber : Murung Raya Dalam Angka, 2016

Gambar 3.1.

Peta Administrasi Kabupaten Murung Raya

Jarak tempuh dari Palangka Raya, Ibukota Provinsi Kalimantan

Tengah ke Kabupaten Murung Raya adalah 702 km (tujuh ratus dua

kilometer) dengan waktu kurang lebih 10 (sepuluh) jam perjalanan

dengan menggunakan kendaraan roda empat.

Murung Raya dan Berbagai Potensi yang Dimilikinya

51

Secara administrasi pemerintahan Kabupaten Murung Raya terdiri

dari 10 kecamatan, 115 desa dan 9 kelurahan definitif, seperti yang

diperlihatkan pada tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1.

Pembagian Kelurahan dan Desa Kabupaten Murung Raya

No. Kecamatan Luas Jumlah Desa

Jumlah Kelurahan

Total Desa+

Kelurahan

1. Laung Tuhup 1,611 23 3 26

2. Murung 730 13 2 15

3. Permata Intan 804 10 2 12

4. Sumber Barito 2,797 8 1 9

5. Tanah Siang 1,239 26 1 27

6. Barito Tuhup Raya 1,500 11 - 11

7. Tanah Siang Selatan 310 6 - 6

8. Sungai Babuat 423 6 - 6

9. Seribu Riam 7,023 7 - 7

10. U'ut Murung 7,263 5 - 5

Jumlah 23,700 115 9 124

Sumber : Biro Pusat Statistik, 2012

Tata Letak dan Fisiografi

Letak geografis Kabupaten Murung Raya adalah berada di ujung

utara wilayah administratif Kalimantan Tengah dengan Ibukota

Kabupaten Puruk Cahu. Secara astronomis, Kabupaten Murung Raya

terletak pada garis Lintang 00051’51,87” Lintang selatan dan 00047’

25,24” Lintang Utara serta garis Bujur 1133012’40,98” Bujur Timur dan

115008’ 6,52” Bujur Timur, sehingga merupakan satu-satunya wilayah

di Provinsi Kalimantan Tengah yang berada dalam garis lintas

Khatulistiwa.

Karakteristik alam Kabupaten Murung Raya dengan luas wilayah

±23.700 Km² (dua puluh tiga ribu tujuh ratus kilo meter persegi),

didominasi oleh pegunungan dan perbukitan, hulu sungai, dan riam-

riam menyebabkan udaranya terasa dingin dan agak lembab dengan

ketinggian tempat 25-400 meter dari permukaan laut, curah hujan

rata-rata sekitar 3.000 mm per tahun, temperatur udara rata-rata

berkisar 22º-35ºC dan kelembaban nisbi rata-rata 85%. Bagian Selatan


52

berupa hamparan dataran rendah dengan derajat keasaman tanah

kurang dari 7. Bagian utara berupa dataran tinggi Pegunungan Muller

Schwaner menjadi wilayah yang sangat penting, terutama sebagai

hamparan emas hijau hutan hujan tropis yang masih asli dengan

keanekaragaman hayati yang tinggi, juga sebagai menara air (water reservoir) bagi sungai-sungai utama di wilayah Kalimantan, khususnya

Sungai Barito yang memiliki panjang mencapai 900 km. Dengan

kondisi ini wilayah Kabupaten Murung Raya dikategorikan sebagai

wilayah dengan tingkat kesulitan geografis relatif tinggi.

Kabupaten Murung Raya adalah Kabupaten terluas di provinsi

Kalimantan Tengah, dengan potensi sumber daya alam yang besar

terdiri atas perkebunan dan kehutanan, dengan luas wilayah kawasan

hutan mencapai 94,36% serta pertambangan dan penggalian, terutama

batubara dan emas. Untuk hutan luasnya mencapai 2.370.000 Ha

dengan rincian seperti yang diperlihatkan tabel 3.2. di bawah ini:

Tabel 3.2.

Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya

No Fungsi Hutan Luas (Ha) Persentase

1. Hutan Produksi 332.454,44 14,03

2. Hutan Lindung 456.649,38 19,27

3. Hutan Suaka/Wisata/Cagar Alam 228.595,60 9,65

4. Hutan Cadangan/Hutan Produksi yang dapat dikonversikan (KPP)

21.762,43 0,92

5. Hutan Produksi Terbatas 1.133.174,60 47,81

6. Kawasan Pemukiman dan Penggunaan Lainnya

179.088,15 7,56

7. Daerah Sempadan 18.275,40 0,77

Jumlah 2.370.000,00 100

Sumber : Biro Pusat Statistik, 2012

Potensi Demografi

Penyebaran penduduk di Kabupaten Murung Raya cenderung

tidak merata dan kebanyakan terpusat di Kecamatan Murung (32.08%)

disusul Kecamatan Laung Tuhup (18,77%), Kecamatan Tanah Siang

(13,01%) dan Kecamatan Permata Intan (11,00%). Jelasnya lihat tabel

3.3. di bawah ini.


53

Terkait dengan tidak meratanya persebaran penduduk Murung

Raya, dikarenakan beberapa hal: (1) kondisi sarana jalan darat yang

menghubungkan antar kecamatan atau desa kadang-kadang tidak

memungkinkan untuk dilalui bahkan belum ada; (2) sarana

transportasi yang kurang memadai termasuk sarana transportasi air

yang jumlahnya masih sangat terbatas, padahal jumlah desa yang

terdapat di pinggiran sungai lumayan cukup banyak; dan (3) keempat

kecamatan adalah pusat pertumbuhan ekonomi terutama di sektor

pertambangan dan sektor pariwisata.

Tabel 3.3.

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dirinci menurut Jenis Kelamin

per Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2011-2013

No. Kecamatan Luas

Wilayah (Km

2)

Laki-laki (orang) Perempuan (orang)

2011 2012 2013 2011 2012 2013

1. Permata Intan 804 5.673 5.692 5.933 5.376 5.393 5.623

2. Sungai Babuat 423 1.203 1.207 1.258 1.053 1.057 1.102

3. Murung 730 15.776 16.446 17.495 14.619 15.238 16.221

4. Laung Tuhup 1.611 9.667 9.699 10.108 9.199 9.229 9.622

5. B. Tuhup Raya 1.500 2.244 2.250 2.346 2.049 2.057 2.144

6. Tanah Siang 1.239 6.579 6.744 7.110 6.076 6.227 6.568

7. T. Siang Selatan 310 2.514 2.576 2.715 2.377 2.436 2.570

8. Sumber Barito 2.797 4.116 4.050 4.176 3.760 3.699 3.817

9. Seribu Riam 7.023 1.987 1.955 2.017 1.632 1.606 1.656

10 Uut Murung 7.263 1.421 1.399 1.442 1.159 1.140 1.177

Jumlah 23.700 51.180 52.018 54.600 47.300 48.082 50.500

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Murung Raya, 2014

Kepadatan penduduk dapat dinyatakan dalam 2 (dua) bentuk

kepadatan, yaitu; kepadatan secara geografis dan secara agraris.

Kepadatan geografis membandingkan jumlah penduduk terhadap luas

wilayah keseluruhan, sedangkan kepadatan agraris merupakan

perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas tanah atau lahan

yang diusahakan baik oleh pemerintah, swasta/perusahaan dan

masyarakat sendiri termasuk pemukiman penduduk. Lahan yang

diusahakan bisa berupa perkampungan, sawah, ladang/tegal,

perkebunan, rawa/tambak serta semak belukar. Kepadatan penduduk

Kabupaten Murung Raya semenjak mengalami pemekaran kabupaten

sampai dengan tahun 2013 belum mengalami perubahan, yaitu 4 orang


54

penduduk per 1 (satu) Km2 wilayahnya. Paling sedikit di antara semua

kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Penduduk yang masih

jarang ini merupakan salah satu peningkatan usaha pengembangan

daerah. Oleh karena itu program penambahan penduduk pada

wilayah-wilayah yang sesuai peruntukannya seperti program

transmigrasi perlu digalakkan. Lebih jelasnya lihat tabel 3.4. di bawah

ini.

Tabel 3.4.

Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut Geografis

per Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 – 2013

No. Kecamataan Luas Wil. (Km

2)

Kepadatan Penduduk (orang/Km

2)

2011 2012 2013

1. Permata Intan 804 14 14 14

2. Sungai Babuat 423 5 5 6

3. Murung 730 42 43 46

4. Laung Tuhup 1.611 12 12 12

5. Barito Tuhup Raya 1.500 3 3 3

6. Tanah Siang 1.239 10 10 11

7. Tanah Siang Selatan 310 16 16 17

8. Sumber Barito 2.797 3 3 3

9. Seribu Riam 7.023 1 1 1

10. Uut Murung 7.263 1 1 1

Jumlah 23.700 4 4 4


Rasio ketergantungan atau dependency ratio adalah banyaknya

penduduk 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas (yang

merupakan penduduk yang ditanggung) dibandingkan dengan

penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun, sebagai penanggung). Tabel

3.5. memperlihatkan bahwa di Murung Raya pada tahun 2011 s/d 2013,

rasio ketergantungan secara berturut-turut adalah sebesar 62, 61, dan

61. Sebagai contoh di angka 57, artinya bahwa setiap 100 penduduk

usia 15-64 tahun menanggung 57 orang penduduk usia 0-14 dan 65

tahun ke atas. Semakin rendah nilai rasio ketergantungan maka akan

semakin baik, sebaliknya jika semakin tinggi maka akan semakin

buruk. Jelasnya lihat tabel 3.5. di bawah ini.


55

Tabel 3.5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan

Rasio Ketergantungan Murung Raya Tahun 2011-2013

Tahun Kelompok Umur (orang) Rasio Ketergantungan 0-14 15-64 65+

2011 34.960 61.051 2.469 61 2012 35.565 62.020 2.515 61 2013 35.583 63.821 2.696 57


Penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan penduduk

yang berusia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya

pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Sebaliknya di luar itu penduduk bukan angkatan kerja; seperti

penduduk yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau

melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Bekerja merupakan bagian dari angkatan kerja dimana kegiatan

ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh

atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling

sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan

tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu

dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Jelasnya lihat tabel 3.6. dan tabel

3.7. di bawah ini.

Tabel 3.6.

Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Jenis Kelamin

di Kabupaten Murung Raya Tahun 2012 – 2013

Tahun Bekerja (orang) Laki-laki Perempuan Laki-Laki + Peremp

2012 29.542 15.859 45.401

2013 28.634 15.561 44.195


Tabel 3.7.

Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Perdesaan/Perkotaan


Tahun Bekerja (orang) Perdesaan Perkotaan Perdesaan+Perkotaan

2012 38.985 6.416 45.401

2013 37.606 6.589 44.195



56

Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tidak punya

pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan

dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan

tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan

pekerjaan serta mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum

mulai bekerja. Jelasnya lihat tabel 3.8., tabel 3.9., tabel 3.10., dan tabel

3.11. di bawah ini.

Tabel 3.8. Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin


Tahun Pengangguran Terbuka (orang) Laki-laki Perempuan Laki-Laki + Peremp

2012 68 542 610 2013 1.074 546 1620


Tabel 3.9. Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Pedesaan/Perkotaan


Tahun Pengangguran Terbuka (orang)

Perdesaan Perkotaan Perdesaan+Perkotaan

2012 652 50 702

2013 1.346 274 1620


Tabel 3.10. Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin


Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Laki-laki Perempuan Laki-Laki + Peremp

2012 0,44 3,47 3,91

2013 3,62 3,39 7,01


Tabel 3.11. Prosentase Pengangguran Terbuka Menurut Pedesaan/Perkotaan


Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

Perdesaan Perkotaan Perdesaan+Perkotaan

2012 1,64 0,77 3,91

2013 3,02 3,99 7,01



57

Potensi Ekonomi

Ciri perekonomian suatu daerah ditunjukkan oleh sumbangan

masing-masing sektor ekonomi atau lapangan usaha yang

menggambarkan struktur ekonomi daerah. Secara kuantitatif dapat

diukur dengan indikator PDRB menurut lapangan usaha atas dasar

harga berlaku.

Struktur perekonomian nasional telah mengalami pergeseran yang

semula dimotori oleh sektor pertanian, maka mulai tahun 1992 yang

menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional adalah sektor

industri pengolahan. Namun tidak demikian halnya untuk umumnya

daerah Kalimantan Tengah dan Khususnya Kabupaten Murung Raya.

Sampai tahun 2007 sektor pertanianlah yang menjadi motor utama.

Tercatat 33,34 persen kontribusinya terhadap PDRB tahun 2007 dan

merupakan kontribusi terbesar jika dibandingkan dengan sektor

lainnya. Akan tetapi mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013

konribusi sektor pertanian terus menurun dan perekonomian utama

kini dimotori oleh sektor pertambangan dan penggalian sebagai leading sector.

Perekonomian Murung Raya tahun 2011 selain dimotori oleh

sektor pertambangan dan penggalian di urutan pertama, dan sektor

pertanian di posisi kedua, di posisi ketiga adalah sektor jasa, yang

terdiri dari sub sektor pemerintahan umum dan swasta. Kontribusi

sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2013 mencapai 36,26

persen, sedangkan kontribusi sektor pertanian sebesar 23,75 persen.

Sektor jasa dimana termasuk jasa pemerintah selaku pemegang kendali

memiliki peran sebesar 11,36 persen terhadap perekonomian Murung

Raya.

Di posisi keempat diduduki sektor perdagangan, hotel dan

restoran, yaitu dengan kontribusi sebesar 10,92 persen pada tahun

2013. Di peringkat selanjutnya ada sektor bangunan di posisi kelima

dengan kontribusi terhadap total perekonomian sebesar 6,42 persen.

Peringkat enam diduduki oleh kontribusi sektor pengangkutan dan

komunikasi yang pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 5,18 persen.


58

Berturut-turut di posisi tujuh dan delapan adalah sektor industri

pengolahan dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Pada

tahun 2013 kontribusinya berturut-turut adalah sebesar 3,05 persen

dan 2,54 persen. Posisi juru kunci kontributor perekonomian Murung

Raya tahun 2012 adalah sektor listrik dan air bersih. Pada tahun 2012

kontribusi sektor ini sebesar 0,52 persen saja. Jelasnya lihat tabel 3.12.

di bawah ini.

Tabel 3.12.

Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga

Berlaku (%) Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 – 2013

No. Lapangan Usaha 2011 2012 2013

1. Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan)

25,72 24,49 23,75

2. Pertambangan dan Penggalian 37,14 36,84 36,26

3. Industri Pengolahan 2,97 3,00 3,05

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,43 0,45 0,52

5. Bangunan dan Konstruksi 5,57 6,06 6,42

6. Perdagangan, Hotel dan Restauran 9,86 10,42 10,92

7. Angkutan dan Komunikasi 5,49 5,42 5,18

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

2,28 2,41 2,54

9. Jasa-Jasa 10,54 10,91 11,36

Sumber : Biro Pusat Stastistik Kabupaten Murung Raya, 2014

Dengan demikian jelas bahwa sektor-sektor yang menempati

urutan atas merupakan sektor-sektor yang sangat mempengaruhi naik-

turunnya laju PDRB Kabupaten Murung Raya. Sedangkan kedua sektor

urutan terakhir kurang berpengaruh terhadap perkembangan PDRB

Murung Raya secara keseluruhan, karena peranannya yang relatif

kecil. Namun demikian secara total, Pendapatan Domestik Regional

Bruto Kabupaten Murung Raya mengalami kenaikan pada tahun 2013

ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Perekonomian Kabupten Murung Raya sejak Tahun 2009 hingga

tahun 2011 selalu bergerak naik semenjak lepas dari dampak krisis

global di penghujung tahun 2008. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan

ekonominya sebesar 6,67 persen dengan PDRB atas dasar harga

konstan lebih dari satu trilyun rupiah. Jelasnya lihat tabel 3.13. di

bawah ini.


59

Tabel 3.13. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Murung Raya

Tahun 2011-2013

Tahun Atas Dasar

Harga Berlaku (Jutaan Rp)

Pertumbuhan Nyata (%)

Atas Dasar Harga Konstan

2000 (Jutaan Rp)


2011 2.455.698 16,99 1.009.040 6,29 2012 2.712.946 10,48 1.076.529 6,69 2013 2.983.672 9,98 1.148.343 6,67

Sumber : Biro Pusat Stastistik Kabupaten Murung Raya, 2014

PDRB perkapita Kabupaten Murung Raya tahun 2010 sampai

dengan tahun 2012 selalu mengalami peningkatan, baik atas dasar

harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000. Untuk

tahun 2010, PDRB perkapita atas dasar harga konstan mencapai9,8 juta

rupiah sedangkan tahun 2011 meningkat menjadi 10,2juta rupiah.

Begitu juga untuk tahun 2012 kembali mengalami peningkatan

menjadi 10,5juta rupiah. Sedangkan berdasar harga berlaku, PDRB

perkapita masyarakat Murung Raya tahun 2010 mencapai 21,7 juta

rupiah. Dua tahun berikutnya, berturut-turut meningkat menjadi 24,9

juta rupiah pada tahun 2011 dan sebesar 27,2 pada tahun 2012. Jelasnya

lihat tabel 3.14. di bawah ini

Tabel 3.14. PDRB Perkapita Kabupaten Murung Raya Atas Dasar Harga Berlaku dan

Harga Konstan 2000 Tahun 2011-2013

Tahun Atas Dasar

Harga Berlaku (Jutaan Rp)


Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Jutaan Rp)


2011 24.936.007,93 15,06 10.246.143,74 4,54 2012 27.102.361,50 8,69 10.754.533,72 4,96 2013 28.388.889,14 4,75 10.926.190,92 1,60

Sumber : BPS Kabupaten Murung Raya

Perekonomian Murung Raya sampai dengan saat ini masih sangat

tergantung pada sektor primer, yaitu sektor pertanian dan sektor

pertambangan dan penggalian. Dengan kontribusi yang tinggi dari dua

sektor ini bukan berarti tidak dibutuhkan perhatian khusus. Sektor

pertambangan dan penggalian sebagian besar dikuasai oleh penduduk

non residen Murung Raya, sehingga sebenarnya terjadi capital flight terhadap sebagian besar hasil nilai tambah dari sektor ini. Di sini


60

diperlukan peran pemerintah untuk memberikan kontrol dan evaluasi

seberapa besar nilai tambah sektor ini dapat meningkatkan

kesejahteraan terhadap masyarakat Murung Raya itu sendiri, baik

secara langsung maupun tidak.

Sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama sebagian

besar penduduk Murung Raya, khususnya perkebunan karet. Karena

karet merupakan komoditi ekspor, maka harga karet turut berfluktuasi

sesuai mekanisme pasar global. Suatu saat harga karet dapat meroket

tinggi, namun tak jarang juga harganya terjungkal. Pemerintah perlu

memikirkan strategi khusus untuk melindungi petani agar tidak

merasakan dampak yang teramat dalam akibat fluktuasi tersebut,

mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen karet terbesar di

dunia di samping Malaysia dan Thailand.

Sektor jasa terutama jasa pemerintahan umum memegang peran

cukup signifikan terhadap perekonomian Murung Raya, sehingga ke

depan perlu terus ditingkatkan melalui berbagai ragam kebijakan yang

lebih pro rakyat. Agar besarnya peran tersebut, secara ekonomis benar-

benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sektor industri pengolahan tampaknya sangat perlu pembinaan

dan bantuan. Selama ini kebutuhan masyarakat akan barang sekunder

sebagian besar didatangkan dari luar wilayah, sehingga harganya cukup

tinggi. Hal ini terjadi salah satunya karena sulitnya memperoleh bahan

baku penolong dan tingginya biaya antara yang harus dikeluarkan

untuk menghasilkan sendiri suatu barang, sehingga masyarakat lebih

memilih untuk membelinya secara langsung, meski harus didatangkan

dari luar daerah dengan harga yang relaif tinggi. Ke depan, sektor ini

perlu terus dibina dan dimodali agar lebih bergairah.

Sektor Produksi

Potensi Pertanian

Kegiatan pertanian sampai saat ini masih memberikan peran yang

besar terhadap perekonomian Kabupaten Murung Raya. Kegiatan


61

pertanian masih didominasi oleh sektor tanaman pangan, perkebunan,

kehutanan, perikanan dan peternakan. Berikut disajikan data hasil

produksi dari kegiatan pertanian Murung Raya selama tahun 2013 pada

tabel 3.15., tabel 3.16. dan tabel 3.17.

Tabel 3.15.

Luas Panen dan Produksi Tanaman Padi per Kecamatan

di Kabupaten Murung Raya Tahun 2013

Kecamatan Padi Sawah Padi Ladang

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

1. Permata Intan 48 158,69 4 387 9 675

2. Sungai Babuat - - 160 325,89

3. Murung - - 1 725 3 804,62

4. Laung Tuhup - - 492 1 085,14

5. B.Tuhup Raya - - 108 238,20

6. Tanah Siang - - 749 1 651,98

7. T. Siang Selatan 1 3,31 258 569,04

8. Sumber Barito - - 857 1890,18

9. Seribu Riam - - 151 333,04

10. Uut Murung - - 399 880,03

Jumlah 49 161,99 9 286 20 481,00

Sumber : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kab. Murung Raya, 2014

Tabel 3.16.

Luas Panen dan Produksi Jagung, Ubi Kayu dan Ubi Jalar

Menurut Kecamatan Tahun 2013

Kecamatan

Jagung Ubi Kayu Ubi Jalar

Luas (Ha)

Produksi (Ton)

Luas (Ha)

Produksi (Ton)

Luas (Ha)

Produksi (Ton)

1. Permata Intan 14 31,96 13 155,39 17 119,38

2. Sungai Babuat 7 15,98 5 59,76 4 28,09

3. Murung 24 54,79 8 95,62 6 42,13

4. Laung Tuhup 25 57,07 23 274,92 - -

5. B.Tuhup Raya 11 25,11 10 119,53 - -

6. Tanah Siang 6 13,70 11 131,48 10 70,22

7. T. Siang Selatan 7 15,98 2 23,91 2 14,04

8. Sumber Barito 0 0,00 9 107,58 2 14,04

9. Seribu Riam 1 2,28 2 23,91 3 21,07

10. Uut Murung 4 9,13 2 23,91 1 7,02

Jumlah 99 226,00 85 1 016,00 45 316,00

Sumber : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Murung Raya, 2014


62

Tabel 3.17.

Luas Panen dan Produksi Kacang Tanah, Kacang Kedelai dan Kacang Hijau

menurut Kecamatan Tahun 2013

Kecamatan

Kacang Tanah Kacang Kedelai Kacang Hijau

Luas (Ha)

Produksi (Ton)

Luas (Ha)

Produksi (Ton)

Luas (Ha)

Produksi (Ton)

1. Permata Intan 10 10,5 19 22,8 - -

2. Sungai Babuat - - - - - -

3. Murung 3 3,5 5 6 - -

4. Laung Tuhup - - - - - -

5. B.Tuhup Raya - - - - - -

6. Tanah Siang 6 6,3 2 2,4 - -

7. T.Siang Selatan 1 1,05 4 4,8 - -

8. Sumber Barito - - - - - -

9. Seribu Riam - - - - - -

10. Uut Murung - - - - - -

Jumlah 20 21 30 36 - -

Sumber : Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Murung Raya

Potensi pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Murung

Raya sangat sedikit dibandingkan dengan luas wilayahnya. Lahan yang

sesuai untuk tanaman pangan terletak di sebagian kecil Kecamatan

Permata Intan, Kecamatan Murung, dan Kecamatan Laung Tuhup.

Komoditi potensial di Laung Tuhup antara lain padi ladang, kacang

tanah, tanaman kopi, lada dan kelapa. Kecamatan Murung memiliki

komoditi potensial antara lain padi ladang, jagung, ubi jalar, kacang

tanah, kacang kedelai, tanaman karet, tanaman kopi, jambu mete.

Areal kawasan hutan relatif makin terbatas sejalan dengan

meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Murung Raya. Oleh

karena itu pelepasan kawasan hutan yang bersifat mengubah fungsi

hutan perlu dibatasi. Pengembangan perkebunan dengan

menggunakan tanaman tahunan yang berupa pohon, merupakan

teknologi yang kompatibel dengan persyaratan ekologis, dapat

memberikan fungsi hutan yang berbeda dengan hutan produksi.

Redesign perkebunan pada dasarnya berupa membangun suasana

harmonis antara unsur-unsur ekologi, ekonomi dan sosial budaya,


63

sehingga nantinya bisa menjadi kawasan industri masyarakat

perkebunan (Kimbun).

Sebagian penduduk di Kabupaten Murung Raya hidup dari hasil

perkebunan. Dengan mengandalkan teknologi tradisional ternyata

penduduk tidak bisa meningkatkan taraf hidupnya. Sehubungan hal

tersebut di atas, dalam rangka mendorong pengembangan perkebunan,

pemerintah dalam hal ini instansi teknis (perkebunan) akan

memberikan kemudahan kepada investor untuk menanamkan

modalnya.

Pemerintah akan memberikan Hak Penguasaan Hutan Tanaman

Perkebunan (HPHTP) yang setara dengan HGU, dimana tahapan

untuk mendapatkan HGU melalui tahapan-tahapan yang panjang

sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Pertumbuhan

agronomis tanaman perkebunan relatif baik. Kendala yang dihadapi

oleh petani adalah terutama berkaitan dengan sumberdaya petani yang

relatif rendah, masalah sosial ekonomi. Program Perkebunan Inti

Rakyat (PIR) belum menyentuh pada hal-hal yang mendasar berupa

teknologi tepat guna, permodalan dan pemasaran. Hal ini

menyebabkan petani mengalami hambatan dalam hal meningkatkan

mutu produksi perkebunan dan pemasaran.

Pemanfaatan potensi hutan yang melimpah di Kabupaten Murung

Raya cukup menjanjikan bagi perekonomian di daerah ini. Tanaman

perkebunan dengan nilai ekonomi tinggi seperti karet, kelapa, kopi,

lada dan jambu mete telah dikembangkan di daerah ini yang tersebar

diseluruh kecamatan dan diharapkan dapat mendorong meningkatnya

ekonomi masyarakat. Sampai saat ini tanaman karet masih menjadi

produk unggulan di sektor perkebunan dan masih menjadi tanaman

idola bagi masyarakat khususnya di pedesaan. Hal ini diperlihatkan

pada tabel 3.18. di bawah ini.

Hampir semua kecamatan di Kabupaten Murung Raya memiliki

potensi untuk pengembangan karet dan kelapa, akan tetapi bagian

tengah sampai ke Utara Kabupaten Murung Raya lebih berpotensi

karena didukung oleh kondisi wilayah yang relatif lebih tinggi.

Komoditi perkebunan seperti kopi, lada, dan sawit relatif masih dalam


64

skala kecil diusahakan oleh masyarakat. Komoditi ini terbatas pada

lahan sekitar pemukiman atau lahan pekarangan dan lahan usaha

untuk daerah transmigrasi.

Tabel 3.18.

Luas Areal (Ha) dan Produksi Tanaman Perkebunan (ton)

Menurut Kecamatan di Kabupaten Murung Raya Tahun 2013

Kecamatan Karet Kopi Cengkeh Lada Kelapa

1. Permata Intan 4396,70 51,54 - 2,46 91,20

2. Sungai Babuat 1 510,55 15,50 - 0,71 22,52

3. Murung 3479,68 58,08 0,02 3,33 111,38

4. Laung Tuhup 9297,21 65,29 0,04 3,91 117,50

5. Barito Tuhup Raya 2 020,91 20,15 - 1,04 28,03

6. Tanah Siang 7061,47 53,17 0,09 3,76 66,86

7. T. Siang Selatan 2069,48 19,19 - 0,68 25,83

8. Sumber Barito 3412,97 27,63 - 2,90 43,12

9. Seribu Riam 174,23 18,52 - 0,63 22,52

10. Uut Murung 43,82 13,34 - 0,61 14,58

Jumlah 33 467,02 342,41 0,15 20,03 543,54

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Murung Raya, 2014

Sejalan dengan pengakuan petani setempat hanya dengan

membudidayakan karet dan kelapa di lahan usaha mereka, pendapatan

dalam jangka panjang akan stabil, sedangkan jika pun ada tanaman

pangan yang diusahakan oleh petani hanya sebatas untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari. Kelebihan dari budidaya komoditi karet dan

kelapa dalam adalah karena masyarakat sudah terbiasa

membudidayakan komoditi tersebut dan lebih toleran terhadap kondisi

lingkungan sehingga resiko kegagalan budidaya oleh petani relatif

kecil. Sedangkan budidaya tanaman pangan umumnya hanya berupa

komoditas lokal yang produksinya masih relatif rendah. Usaha yang

perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman adalah dengan

membudidayakan varietas yang unggul yaitu dari segi produksinya dan

tahan terhadap kondisi lingkungan di Kabupaten Murung Raya.

Pemenuhan kebutuhan ikan di daerah Kabupaten Murung Raya

selama ini, masih bertumpu pada hasil perikanan dari daerah lain.


65

Namun demikian, pemerintah tidak tinggal diam, penggalakan

program budidaya ikan sepertinya sudah mulai membuahkan hasil.

Dengan pemberian bantuan benih ikan, diharapkan produksi budidaya

ikan kian meningkat dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelas

perkembangan produksi perikanan Kabupaten Murung Raya menurut

kecamatan dapat dilihat pada tabel 3.19. di bawah ini. Kecamatan yang

mempunyai jumlah produksi terbesar adalah Kecamatan Murung dan

Tanah Siang.

Tabel 3.19.

Produksi Perikanan Penangkapan di Sungai dan Budi Daya

Tahun 2013 (Dalam Ton)

Kecamatan Jenis Perairan

Jumlah Penangkapan Budi Daya

1. Permata Intan 9,5 150,22 159,72

2. Sungai Babuat 9,5 - 9,5

3. Murung 42,5 268,22 310,72

4. Laung Tuhup 28,8 53,54 82,34

5. Barito Tuhup Raya 16,6 118,13 134,73

6. Tanah Siang - 188,58 188,58

7. Tanah Siang Selatan - 102,37 102,37

8. Sumber Barito 8,7 107,26 115,96

9. Seribu Riam 7,8 53,88 61,68

10. Uut Murung 7,8 - 7,8

Jumlah 131,2 1 042,2 1 173,4


Kegiatan peternakan di Kabupaten Murung Raya setiap tahun

menunjukkan peningkatan perkembangan populasinya untuk semua

jenis ternak. Hampir di semua kecamatan terutama kecamatan

Murung dan Tanah Siang kegiatan peternakan dikembangkan. Hal ini

tentu sangat berkaitan dengan usaha kegiatan pertanian tanaman

pangan khususnya sawah, yang memberikan keuntungan subsitusi dari

dua kegiatan tersebut. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan

sektor perternakan yang ada di Kabupaten Murung Raya dapat dilihat

pada tabel 3.20. di bawah ini.


66

Tabel 3.20.

Banyaknya Populasi Ternak dan Unggas menurut Jenisnya

Tahun 2013 (ekor)

No Jenis Ternak 2013

Ternak

1. Sapi Perah -

2. Sapi Potong 1.189

3. Kerbau 9

4. Kambing 2.622

5. Babi 8.472

6. Kuda -

Unggas

1. Ayam Buras/ Ayam Kampung 122.614

2. Ayam Ras/ Petelur 2.250

3. Ayam Ras Broiler 466.117

4. Itik 1978

5. Kelinci -


Potensi Pertambangan dan Penggalian

Potensi bahan galian di Kabupaten Murung Raya digolongkan

menjadi 3 (tiga) golongan bagian yaitu :

Golongan A yaitu bahan galian golongan strategis antara lain

minyak, gas bumi, dan batu bara.

Golongan B, yaitu bahan galian vital antara lain emas, intan

dan antiminit.

Golongan C, yaitu bahan galian golongan yang tidak termasuk

strategis dan vital antara lain batu kapur, bentonit, basal,

phosphat, mika, andesit, granit, gabro dan lain - lain.

Dari beberapa potensi yang terdapat di Kabupaten Murung Raya

yang sudah dimanfaatkan adalah batubara, emas, intan dan sebagian

kecil bahan galian C, baik yang sudah mempunyai izin maupun belum,

serta yang dilaksanakan secara tradisional.


67

Berdasarkan sumber daya alam yang dimilikinya, Kabupaten

Murung Raya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan

Tengah yang memiliki potensi bahan galian strategis (golongan B)

seperti emas di Kecamatan Sumber Barito, Permata Intan, Murung dan

Tanah Siang. Selain itu Kabupaten Murung Raya memiliki bahan

galian Intan di Kecamatan Murung dan Permata Intan. Sedang bahan

Galian golongan A, batu bara, terdapat di kecamatan Permata Intan,

Laung Tuhup, Sumber Barito dan Tanah Siang.Untuk bahan galian

golongan C terdapat di Kecamatan Permata Intan, Murung dan Sumber

Barito.

Hingga tahun tahun 2012, sebanyak 55 perusahaan baik

multinasional, Nasional dan Lokal menginvestasikan dananya untuk

mengeksploitasi sumber daya mineral yang ada di Kabupaten Murung

Raya dengan status perusahaan sudah melakukan eksploitasi. Jelasnya

lihat tabel 3.21. dan gambar 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.21.

Banyaknya Perusahaan (Ijin Usaha Pertambangan) Yang Beroperasi

Menurut Tingkat Kegiatandi Kabupaten Murung Raya, 2005- 2013

Tahun Penyelidikan

Umum Eksploitasi Eksplorasi Jumlah

2005 - - 9 9

2006 - - 10 10

2007 - - 18 18

2008 - - 29 29

2009 3 3 42 48

2010 - 3 56 59

2011 - 4 51 55

2012 - 8 47 55

2013 NA NA NA NA

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya, 2014


68

Sumber : Kabupaten Murung Raya Dalam Angka, 2014

Gambar 3.2.

Peta Perusahaan Pertambangan di Wilayah Kabupaten Murung Raya

Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, jumlah terbesar dari

sektor pertambangan adalah Batubara, seperti pada tabel 3.22.

Potensi Kelembagaan Adat

Pemimpin di kalangan orang Dayak yang masih diakui hingga saat

ini adalah Damang Kepala Adat, oleh Riwut (2003) dikatakan hanya

kepala adat. Di Kudangan (Dayak Tomon) dikenal sebutan Mas, Patih,

Jajaran, dan Kepala Dukuh. Sebutan-sebutan ini sekarang ini hanya


69

sebagai penghormatan kepada tamu-tamu, sedangkan yang masih

bertahan adalah jabatan Mantir Adat, Damang, dan kepala Dukuh.

Tabel 3.22.

Produksi Pertambangan dan Penggalian Menurut Jenisnya

di Kabupaten Murung Raya, 2012 dan 2013

No. Jenis Pertambangan Satuan 2012 2013

1. Batubara MT 3 224 231,70 2 952 545,59

2. Emas Kg 876 717,03

3. Perak Kg 20 966 22 145,05

4. Batu Belah M3

33 026 17 576,75

5. Sirtu M3 230 974,00

6. Pasir M3 2 141 56 220, 60

7. Awkes M3 3078 -

8. Tanah Urug M3 58 937 20 645

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Murung Raya, 2014

Ilon (1987:108-114) dengan menggunakan legenda Bandar yang

hidup sekitar abab 16 Masehi menyebutkan bahwa riwayat

pelembagaan adat Dayak Kedamangan mulai muncul seiring dengan

bertambahnya manusia sehingga banyak urusan yang menuntut

pembagian tugas, membentuk struktur pemerintahan adat. Dalam

konteks Dayak, struktur pemerintahan dan kepemimpinan kelompok

yang pernah ada terdiri dari : (1) Temanggung atau Dambung yang

hakekatnya sama dengan raja (penanggungjawab) untuk melindungi,

mensejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyatnya; (2)

Pangkalima bertanggungjawab dalam bidang pertahanan dan

keamanan; (3) Patih bertanggungjawab dalam bidang pemerintahan

dan kesejahteraan; dan (4) Demang bertanggungjawab dalam bidang

pengawasan, penuntutan dan peradilan serta pelestarian.

Setelah masuknya pemerintahan Kolonial Belanda, sebutan yang

tadinya Damang menjadi Demang dengan pedoman kerjanya mengacu

96 pasal hukum adat yang dilahirkan dari Rapat Besar Perdamaian di

Tumbang Anoi pada tahun 1894 (Tumbang Anoi masuk dalam wilayah

Kabupaten Gunung Mas). Secara umum tugas Damang Kepala Adat

disamping berperan sebagai Hakim Perdata Adat menyelesaikan dan


70

memutuskan perkara yang terjadi dalam wilayahnya8, juga membantu

pemerintah untuk melancarkan roda pemerintahan umum, terutama

untuk menjembatani kehendak masyarakat disampaikan ke

pemerintahan dan sebaliknya.

Mengenai posisi Damang secara formal dalam struktur masyarakat

Dayak tidak mudah menjelaskannya dengan mengacu kepada berbagai

hasil penelitian Kedamangan tentang apa dan bagaimana lembaga ini

berperan di tengah masyarakat (Kurniawan, 2007). J Mallincrodi

(1887-1929) dalam Het Adatrecht van Borneo (1928) ketika

menguraikan bagaimana hukum adat di Kalimantan Tengah sama

sekali tidak membicarakan lembaga Kedamangan. Thomas Linblad

mengartikan Damang sebagai village head. Arti ini sama dengan

Pembakal dan Kyai yang disebut Linblad sebagai indigeneous district officer (Linblad, 1988:271). Scharer (1904-1947), seorang misionaris

yang banyak meneliti kepercayaan Dayak menyatakan Damang adalah

the present-day damangnya (adat chief) dan bukan orang yang

diberikan kepercayaan oleh masyarakat setempat untuk turut

mengatur kehidupan mereka (Scharer, 1963:103). Scharer meyakini

Damang hanyalah sebuah jabatan dan status yang diberikan

pemerintah untuk kepentingan mereka sendiri

Menindak-lanjuti peran Damang, Kepala Adat maka pada tanggal

03 September 1923 di Kuala Kapuas (sekarang menjadi Kabupaten

Kapuas) diadakan Rapat Damang Kepala Adat, dihadiri oleh para

Damang dari seluruh Kapuas, Kahayan, Rungan, dan Manuhing dengan

unsur pemerintah Hindia Belanda untuk menetapkan: (1) Hak Ulayat

Adat Kampung seukuran 5 km (sejangkauan bunyi gong dari pinggir

8 Jelasnya lihat buku Adat Bana Tipoe Goma yang memuat aturan-aturan dan sanksi

terhadap pelanggaran adat atau kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan orang Dayak

di Kecamatan Dalang, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Buku ini

merupakan peninggalan sehingga tidak ada penulis dan penerbit serta tahun

penulisannya tidak diketahui. Adat dan hukum adat sendiri merupakan produk budaya

orang Dayak yang berasal dari akumulasi pengalaman dari adaptive strategy kehidupan

terhadap lingkungan hidup agar tetap seimbang dan bisa diwariskan secara turun

temurun pada generasi berikutnya dan menjadi pedoman hidup dalam suatu bentuk

sistem kehidupan ditengah masyarakat (Odop dan Lakon, 2009:6)


71

kiri kanan sepanjang sungai tempat pemukiman penduduk sebagai

tempat masyarakat berusaha); (2) Hak tata-batas antara kampung

dengan kampung, berkenaan dengan kewajiban pembersihan sungai

atau jalan lalu-lintas umum, dan hak perladangan warga kampung

masing-masing. Dimufakatkan oleh Kepala Kampung bersangkutan

diketahui Damang Kepala Adat setempat dan dikokohkan pemerintah;

dan (3) Hak tanggitan, hak rintis patung, hak anak sungai, hak danau,

hak beja, hak handel, tatas parit, hak panggul, sapinang, hak bahu talinjam, hak bahu rimba, hak petak rutas, dan hak pahewan.

Jabatan Damang masih memiliki penghargaan yang tinggi dalam

masyarakat, terutama menangani kasus persengketaan atau perselihan

antara masyarakat untuk diselesaikan secara adat. Namun sering juga

terjadi kasus-kasus di wilayah kecamatan langsung diajukan ke

pengadilan negeri. Seorang tokoh Dayak: “…keberadaan para Damang

sangat membantu negara dalam menyelesaikan ribuan perkara yang

tidak dapat dipecahkan dengan institusi hukum.” Lebih lanjut

dikatakan: “…keadaan ini dikatakan teman dari Mahkamah Konstitusi,

jadi saya kira Damang harusnya diperankan kembali.”9 Kasus-kasus

yang dimaksud berkaitan dengan semakin maraknya sengkata tanah

dengan masuknya para investor untuk mengelola dan mengeksploitasi

hutan bagi kepentingan HPH, HTI, KP dan HGU.10 Tanpa

mengembalikan fungsi Damang tentunya hukum adat yang diakui

masyarakat akan semakin tenggelam dan digantikan dengan hukum

formal yang dalam penyelesaian kasusnya selalu ada yang kalah dan

menang. Sementara prinsip hukum adat adalah perdamaian dan

keaslian sehingga tidak ada yang menang dan yang dikalahkan.

Meskipun hanya dilakukan melalui musyawarah atau mufakat tetapi

memiliki kekuatan yang mengikat tidak hanya dari materinya tetapi

juga sanksi moral (Elmiyah, 2004) atau dalam bahasa Dayak Ngaju

disebut sebagai jipen atau singer (Ilon, 1987).

9 Wawancara dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2010 di Palangkaraya. 10 Mengenai kasus tidak diakuinya hukum adat dalam tataran hukum formal (UU

Pokok Agraria) dapat dibaca dalam Elmiah (2008).


72

Menindak lanjuti upaya untuk memerankan kembali fungsi

Damang sebagai hakim adat, pemerintah daerah Propinsi Kalimantan

Tengah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 16 Tahun 2008

tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Perda No. 16

Tahun 2008 pasal 9, ayat (1) selanjutnya menrumuskan fungsi Damang

Kepala Adat adalah; Mengurus, melestarikan, memberdayakan dan

mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan

lembaga kedamangan yang dipimpinnya; Menegakkan hukum adat

dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat

dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir, dan Sebagai penengah

dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat

berdasarkan hukum adat. Selanjutnya dalam pasal (2) Selain fungsi

sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga

mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian

terakhir sengketa antara para Damang terkait tugas dan fungsinya

kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota. Upaya lain juga dilakukan

oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) utusan Kalimantan

periode tahun 2004-2009 dengan mengajukan Rancangan Undang-

Undang (RUU) tentang Perlindungan Masyarakat Adat kepada Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) (Usop, 2008).11 Sayangnya RUU ini belum

menjadi agenda DPR RI untuk dibahas dan ditetapkan.

Perjalanan mengupayakan peran dan fungsi Damang sebagai

hakim adat agar memperoleh pengakuan dari negara melalui

pembentukan lembaga ke Damangan tidaklah mudah karena dalam

banyak hal di lapangan justru membawa kontraversi. Menurut seorang

pemuda Dayak “…para Damang sekarang ini sudah tidak lagi seperti

dulu yang berjuang untuk mempertahankan norma-norma adat,

malahan memihak dan mendukung perusahaan menjual tanah adat

kami. Damang sekarang kebanyakan “karbitan” tidak berakar dari

masyarakat tetapi diangkat dan ditunjuk untuk kepentingan politik

11 Dalam kegiatan Uji Sahih RUU tentang Perlindungan Hak-hak Masyarakat yang

dihadiri oleh para akademisi, Organisasi Kemasyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat,

Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya tanggal 22 Juni 2009 di Universiats

Palangkaraya, Palangkaraya. Pada prinsipnya mereka menerima RUU untuk

disampaikan ke DPR RI.


73

penguasa.”12 Hal ini dibenarnya oleh Kusni (2010). Jika mau jujur pada

diri sendiri, para Damang kita, apalagi Damang-Damang sekarang,

berada jauh dari tingkat yang diharapkan untuk menjalankan

fungsinya terutama dikaitkan dengan tuntutan zaman. Salah satunya

terkait dengan proses pemilihan dari Damang yang didasarkan pada

penguasaan terhadap adat-istiadat dan hukum adat terutama dari segi

substansi dan filosofinya.

Gaung peran dan fungsi Damang yang diharapkan masyarakat

kalah jauh dibandingkan dengan peran dan kepopuleran lembaga-

lembaga adat yang dibentuk pemerintah, seperti Majelis Adat Dayak

(MAD); dan Dewan Adat Dayak (DAD) sudah merasuki ke seluruhan

elemen kehidupan sosial kemasyarakatan. Disamping itu,

pembentukan lembaga-lembaga adat ini sebagai wadah untuk memaksa

orang Dayak terlibat dalam kegiatan politik, seperti yang pernah terjadi

di Malaysia (Salleh, 1993:223-236). Kondisi ini oleh Odop dan Lakon

(2010:92-99) sebagai “penghancuran otoritas kedamangan”. Damang

kemudian diangkat oleh pemerintah untuk mendapatkan tunjangan

tahunan dan harus menghadiri rapat-rapat MAD dan DAD baik di

tingkat kelurahan, kecamatan hingga provinsi secara periodik. Dalam

memilih Damang juga tidak lagi mengutamakan prinsip-prinsip dipilih

langsung dari setiap komunitas Dayak tetapi ditentukan secara sepihak

oleh Pemerintah tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan warga

kampung sesuai mekanisme pemilihannya.

Muncullah kemudian istilah “Dayak makan Dayak” karena jabatan

Damang bukan jabatan adat seperti yang diharapkan tetapi lebih

jabatan administasi karena masih ada jabatan tertinggi yang justru

dipegang oleh Presiden MADN.13 Artinya ada perbedaan kepentingan

12 Wawancara dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2010 di Sampit. Kusni (2010). 13 Perda No. 1 Tahun 2010 tentang perubahan terhadap Perda No. 16 Tahun 2008,

dimana jabatan Damang yang seharusnya adalah jabatan adat dijadikan sebagai jabatan

administrasi sehingga memperoleh tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan

esolon III b. dan memberi batasan waktu jabatan selama 06 (enam) tahun untuk dipilih

kembali secara langsung. Kelembagaan Damang di bawah Langsung Pemerintah

dengan dikeluarkannya SK oleh Bupati/Walikota dan bertanggungjawab kepada

Majelis Adat Dayak Nasional (Lampiran Perda No. 16 Tahun 2006).


74

antara pihak penguasa dan masyarakat adat karena seorang Damang

kini hampir-hampir tidak ada perannya lagi (Odop dan Lakon,

2009:93), dimana hak-hak untuk mengambil keputusan langsung

dikendalikan oleh Presiden MADN. Kemudian aspek yang berkaitan

dengan kebijakan penggabungan beberapa kampung menjadi satu Desa

juga sangat membatasi gerak dan peran Damang Kepala Adat. Setelah

wilayah kekuasaan dipersempit, dimunculkanlah beberapa organisasi

“tandingan” oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat komunitas,

seperti DAD Desa, DAD Kecamatan, DAD Kabupaten. Tidak

mengherankan apabila terjadi tumpang tindih kekuasaan,

kebingungan, dan saling menunggu dalam menerapkan hukum adat.

Hal ini sangat berpengaruh terhadap otoritas dan eksistensi Damang

selaku Kepala Adat.

Damang juga dilibatkan dalam kegiatan politik agar pilihan orang

Dayak dapat diarahkan selama masa Pemilihan Umum Legislatif (Pileg)

maupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Hal ini

dinyatakan seorang tokoh Dayak bahwa “…MAD dan DAD dibentuk

hanyalah untuk kepentingan penguasa karena banyak Damang yang

menjadi anggota MAD dan DAD tidak mengakar dari masyarakat”.

Damang kemudian hanya sebagai alat bagi kepentingan penguasa

untuk memperoleh suara hingga di pedalaman.

Terlepas dari berbagai persoaloan di atas, mengacu Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang

Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah. Kelembagaan Adat

Dayak dibentuk secara berjenjang, yakni:

1) Tingkat Nasional. Majelis Adat Dayak Nasional, yakni Lembaga

Adat Dayak tertinggi pada tingkat nasional. Sebagai lembaga

koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, pelayanan, pengkajian

dan tindak lanjut aspirasi masyarakat untuk semua tingkat

Lembaga Adat Dayak.

2) Tingkat Provinsi. Dewan Adat Dayak Provinsi, yakni Lembaga

Adat Dayak tingkat provinsi yang mengemban tugas dari

Majelis Adat dayak Nasional. Tugas Pokok, menindaklanjuti

program kerja dari Majelis Adat Dayak Nasional serta


75

menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap seluruh

Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, dan membantu tugas

Damang Kepala Adat.

3) Tingkat Kabupaten/Kota. Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota,

yakni Lembaga Adat Dayak tingkat Kabupaten/Kota.

Mengemban tugas dari Majelis Adat dayak Nasional dan

Dewan Adat Dayak Provinsi.

4) Tingkat Kecamatan terdiri atas: Dewan Adat Kecamatan dan

Kedamangan

5) Tingkat Desa/Kelurahan terdiri atas: Dewan Adat

Desa/Kelurahan dan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat

Desa/Kelurahan.

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Siang Murung

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat

diperoleh keterangan bahwa, masyarakat hukum adat yang hidup di

sekitar Gunung Puruk Kambang adalah Suku Dayak Siang Murung.

Masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung dipimpin oleh

seorang Damang Ketua Adat yang dibantu oleh Mantir. Kerapatan

Mantir Adat merupakan Pengadilan Adat. Pengadilan Adat berada di

Puruk Cahu.

Suku Dayak Siang Murung hingga saat ini masih melakukan

pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya

sehari-hari. Hasil hutan tersebut berupa buah-buahan, kayu, tanaman

obat, karet dan hasil hutan lainnya termasuk hasil dari sungai yang

berada di dalam wilayah adatnya, kecuali emas dan batubara. Hutan

tersebut merupakan hutan adat yang diwariskan turun temurun oleh

nenek moyang kepada keturunan mereka. Matapencaharian utama

masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung adalah

berkebun/berladang karet.

Hak masyarakat hukum adat terhadap sumber daya alam berupa

bahan tambang emas dan batu bara adalah terlarang. Larangan berasal


76

dari pihak Pemerintah Daerah dan perusahaan tambang (PT. Indo

Muro Kencana) yang beroperasi di daerah tersebut.

Kawasan Cagar Budaya Gunung Puruk Kambang

Hasil penelitian mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat

yang dilakukan di Gunung Puruk Kambang, Kecamatan Tanah Siang

Selatan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

menunjukkan bahwa di Kawasan Cagar Budaya Gunung Puruk

Kambang tersebut terdapat:

a. Masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung, yang

dipimpin oleh seorang Damang Kepala Adat dibantu oleh

Mantir Perdamaian Adat dalam suatu Wilayah Kedamangan.

Kerapatan Mantir merupakan Pengadilan Adat Suku Dayak

Siang Murung.

b. Hak ulayat masyarakat hukum adat adalah hak masyarakat

hukum adat Suku Dayak Siang Murung untuk melakukan

pemungutan hasil hutan maupun bercocok tanam (berkebun)

di atas Tanah Adat yang berada dalam Wilayah Adat, sebagai

sumber mata pencaharian utama.

c. Obyek hak ulayat adalah hasil hutan yang diambil dan

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

berupa buah-buahan, kayu, tanaman obat, karet (getah)

termasuk air dan hasil sungai.

d. Wilayah adat, berupa hutan di atas Tanah adat yang berada di

dalam Wilayah Kedamangan.

e. Tanah adat, dimiliki secara komunal maupun perseorangan.

Batas kepemilikan berupa Patok Adat dengan Bukti

kepemilikan berupa Surat keterangan Tanah Adat (SKTA) yang

dikeluarkan oleh Damang.

Pengertian hak ulayat masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang

Murung dan pengertian masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang


77

Murung yang diperoleh penulis dari hasil penelitian memenuhi unsur-

unsur pengertian lexical Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf a,

huruf b dan huruf c PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Pedoman Penyelesaian Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sehingga

dapat ditegaskan bahwa hak yang ada pada masyarakat hukum adat

Suku Dayak Siang Murung atas Tanah Adatnya adalah merupakan hak

ulayat dan hak ulayat tersebut masih ada.

Kawasan Cagar Budaya berupa Gunung Puruk Kambang terletak

di Kecamatan Tanah Siang Selatan yang berjarak lebih kurang lebih 17

km dari Puruk Cahu, ibukota Kabupaten Murung Raya. Hasil

penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan tokoh

masyarakat setempat menunjukkan bahwa, masyarakat tidak

mengetahui keberadaan benda keramat yang diduga situs peninggalan

sejarah di Kawasan Gunung Puruk Kambang. Masyarakat setempat

menyatakan bahwa Gunung Puruk Kambang merupakan daerah

keramat berdasarkan cerita turun temurun bahwa nenek moyang Suku

Dayak Siang Murung diturunkan di Gunung Puruk Kambang. Gunung

Puruk Kambang mengandung emas dengan kualitas terbaik dan dalam

jumlah sangat besar yang disebut sebagai “urat emas”.

Keterangan yang diperoleh dari Kepala Seksi Kebudayaan Dinas

Kebudayaan Kabupaten Murung Raya adalah bahwa Penetapan

Kawasan Cagar Budaya Gunung Puruk Kambang didasarkan pada

cerita rakyat mengenai asal usul nenek moyang Suku Dayak Siang

Murung yang berasal dari keturunan Purti Sikam. Putri Sikam berasal

dari Khayangan, turun di atas Gunung Puruk Kambang dengan

menggunakan Palangka Bulau. Palangka Bulau adalah benda serupa

timbangan emas terbuat dari emas murni sebesar drum. Putri Sikam

membawa tanah dan daun sawang, kemudian hidup menikah dengan

pemuda setempat dan menetap di Gunung Puruk Kambang. Pada akhir

cerita, suami Putri Sikam meninggal dan dimakamkan di Gunung

Puruk Kambang, Putri Sikam kembali ke Khayangan dan

meninggalkan Palangka Bulau kepada keturunannya.

Keberadaan Palangka Bulau hingga saat ini diperkirakan masih ada

dan di simpan oleh keturunan Putri Sikam, tetapi tidak diketahui


78

secara pasti. Pemerintah daerah tidak pernah melihat langsung, tidak

menyimpan dan tidak mengetahui keberadaan Palangka Bulau. Tidak

ada bukti fisik maupun bukti dokumentasi mengenai keberadaannya.

Dinas Kebudayaan hanya berpegang pada Keputusan Bupati

Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk

Kambang Sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya,

tertanggal 5 Juli 2013. Tujuan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati

dimaksud adalah untuk meredam konflik yang terjadi antara

masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang Murung dengan Perusahaan

Tambang PT. Indo Muro Kencana.

Pada saat penelitian ini dilakukan, Keputusan Bupati Murung

Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang

Sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya masih di

revisi pada bagian zonasi dan pihak Dinas Kebudayaan Kabupaten

Murung raya tidak bersedia memberikan berkas revisi tersebut, berikut

Hasil track foto lokasi Gunung Puruk Kambang dari udara dengan

alasan titik zonasi yang masih salah. Menurut Kasi Dinas Kebudayaan

Kabupaten Murung Raya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya untuk Gunung Puruk

Kambang didasarkan pada Situs Cagar Budaya berupa benda, yaitu

Palangka Bulau. 14

Dalam perkembangannya status Gunung Puruk Kambang “bukan“

merupakan Cagar Budaya. Namun karena hak ulayat masyarakat

hukum adat Suku Dayak Siang Murung pada kenyataannya masih ada,

maka Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

memperkuat keberadaan hak ulayat tersebut. Masyarakat hukum adat

Suku Dayak Siang Murung, berhak melakukan Pemanfaatan hutan adat

dalam rangka Pelaksanaan hak ulayat. Penetapan ini ditindaklanjuti

dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Murung Raya No.

118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang Sebagai

14 Wawancara dengan Leni Mentari Dewi, MP., Kasi Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya Provinsi kalimantan Tengah. 6 Nopember 2013.


79

Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya yang intinya

menyatakan :

a. Cagar Budaya dimaksud dalam Keputusan Bupati Murung Raya

Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk

Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung

Raya, tidak memenuhi konsep tentang Cagar Budaya

sebagaimana dimaksud dalam Bab I, Pasal 1 angka 1, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Palangka Bulau, yang dimaksud oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Murung Raya sebagai Benda Cagar

Budaya Gunung Puruk Kambang, hingga saat ini tidak

diketahui keberadaannya secara pasti. Tidak terpenuhinya

salah satu jenis Cagar Budaya, sebagaimana ditentukan dalam

Bab I, Pasal 1 angka1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010

tentang Cagar Budaya, Gunung Puruk Kambang bukan

merupakan Cagar Budaya.

b. Situs Cagar Budaya dimaksud dalam Keputusan Bupati Murung

Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk

Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung

Raya, tidak memenuhi ketentuan dalam Bab III, Pasal 9,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Lokasi Gunung Puruk Kambang bukan merupakan Situs Cagar

Budaya.

c. Kawasan Cagar Budaya dimaksud dalam Keputusan Bupati

Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs

Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten

Murung Raya, tidak memenuhi kriteria kumulatif mengenai

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan dalam Bab III, Pasal 10, Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Satuan ruang geografis

Gunung Puruk Kambang bukan merupakan Kawasan Cagar

Budaya.

d. Tim Ahli Cagar Budaya dimaksud dalam Konsideran

Menimbang huruf c, Keputusan Bupati Murung Raya Nomor


80

118.45/358/2013 tentang Penetapan Situs Puruk Kambang

sebagai Kawasan Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya, tidak

memenuhi ketentuan Bab VI Pasal 31 ayat (3) huruf c, yakni

Tim Ahli Cagar Budaya untuk tingkat kabupaten kota yang

bersertifikasi. Hingga saat ini Sertifikasi Tim Ahli Cagar

Budaya untuk tingkat kabupaten kota, belum ada.

Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya untuk Gunung Puruk

Kambang adalah tidak sah.

e. Penetapan Sistem Zonasi, pada Diktum Kedua Keputusan

Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013 tentang

Penetapan Situs Puruk Kambang sebagai Kawasan Cagar

Budaya Kabupaten Murung Raya pada Diktum Kedua angka 1,

angka 2, angka 3, dan angka 4, tidak disebut secara tegas dan

jelas mengenai 2 (dua) atau lebih Situs Cagar Budaya yang

dilindungi dalam area Zonasi Cagar Budaya dimaksud. Tolok

ukur penentuan area adalah “kaki Gunung” yang secara jelas

tidak termasuk salah satu Kriteria Cagar Budaya sebagaimana

ketentuan Bab I, Pasal 1 angka 1 jis. Bab III, Pasal 5, Pasal 6,

Pasal 7, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang

Cagar Budaya.

f. Pemanfaatan Zona Cagar Budaya, pada Diktum Ketiga

Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013

tentang Penetapan Situs Puruk Kambang sebagai Kawasan

Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya, ditentukan larangan

aktifitas operasional pertambangan PT. IMK memasuki Zona

Penyangga. Interpretasi Argumentum Acontrario, menafsirkan

bahwa operasional PT. IMK dapat memasuki Zona Penunjang

dan Zona Pengembangan. Hal tersebut tidak sesuai dengan

ketentuan Penjelasan Pasal 73 ayat (3) huruf c, Penjelasan Pasal

73 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahu 2010

tentang Cagar Budaya.

g. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Pada Diktum Kelima

Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 118.45/358/2013

tentang Penetapan Situs Puruk Kambang sebagai Kawasan


81

Cagar Budaya Kabupaten Murung Raya, dilakukan oleh SKPD

tanpa menyebut Masyarakat hukum adat Suku Dayak Siang

Murung yang secara de facto dan de jure dinyatakan ada,

sebagai salah satu subyek hukum yang berhak dalam

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, sebagaimana ketentuan

dalam Bab VIII, Pasal 97 ayat (3), Undang-Undang Nomor 11

tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Adanya pengakuan ini menempatkan Kawasan Cagar Budaya

Gunung Puruk Kambang merupakan konsepsi ruang dan politik

teritorial komunitas. Karenanya setiap tempat di daerah komunitas

Dayak menurut keyakinan masyarakat adat Dayak bukan hanya

sekedar soal geografis dan wilayah administrasi tetapi juga berkaitan

dengan keyakinan spritual dan keterkaitan mereka secara bathin.

Documents

MURUNG RAYA DAN BERBAGAI POTENSI YANG DIMILIKINYArepository.uksw.edu/bitstream/123456789/13079/4/D_902006007_BAB III... · ORANG DAYAK MELAWAN TAMBANG ... diperlihatkan pada tabel