nal Education and developmentrepository.ubaya.ac.id/36104/1/Merly Melinda Sari... · 2019. 9. 4. · warga negara. Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl dari ahli hukum Eropa Barat

E.ISSN.2614-6061P.ISSN.2527-4295 Vol.7 No.3 Edisi Agustus 2019

Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Hal. 157

PENENTUAN BATAS WAKTU BAGI MAHKAMAH KONSTITUSIDALAM MEMUTUS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG–

UNDANG

Oleh:Merly Merlinda Sari

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Surabayaemail: [email protected]

AbstrakPengujian sebuah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 secara otomatis telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi pasca diadakannya perubahan atasUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak hanya pengujian undang-undang,Mahkamah Konstitusi juga memiliki beberapa kewenangan lain, salah satunya memutus perselisihan hasilpemilihan umum. Undang-undang telah menentukan batas waktu yang jelas atas beberapa kewenanganMahkamah Konstitusi. Namun tidak demikian untuk pengujian undang-undang. Tidak ditentukannya bataswaktu bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan pengujian undang-undang akan mencederai nilaikepastian hukum masyarakat. Penelitian ini bertumpu pada metode yuridis normatif dengan pendekatanperaturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh bahwa memangdibutuhkan penentuan batas waktu bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan pengujian undang-undang agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan para pemohon.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang.

1. PENDAHULUANKekuasaan dari para raja di masa – masa

yang lalu sangatlah mutlak. Para raja menganggapdirinya berhak atas takhta berdasarkan konsep HakSuci Raja (Divine Right of Kings) (MiriamBudiardjo, 2008). Kekuasaan yang sedemikianabsolut, tentu mendudukkan rakyat pada posisitertekan. Demi penyelenggaraan yang efektif bagihak-hak poltik masyarakat, dikeluarkan gagasanuntuk membatasi kekuasaan pemerintah.

Pembatasan tersebut dituangkan dalambentuk konstitusi, entah bersifat tertulis (writtenconstitution) atau tidak tertulis (unwrittenconstitution). Melalui konstitusi, diberikan jaminanhak-hak politik dan penyelenggaraan pembagiankekuasaan negara sehingga kekuasaan eksekutifdiimbangi dengan kekuasaan parlemen danlembaga-lembaga hukum. Gagasan ini yangkemudian dinamakan konstitusionalisme(constitutionalism) (Miriam Budiardjo, 2008).

Pelaksanaan demokrasi berjalansebagaimana konsep yang ada, tetapi batasan-batasannya telah ditetapkan dalam konstitusi.Pembatasan yang dimaksud adalah bagi kekuasaanpemerintah dan sekaligus menjamin hak-hak asasiwarga negara. Immanuel Kant dan Friedrich JuliusStahl dari ahli hukum Eropa Barat Kontinentalmenggunakan istilah Rechtsstaat, sedangkan A.V.Dicey dari Anglo Saxon mengistilahkannya sebagaiRule of Law. Stahl (Oemar Seno Adji, 1966)mengemukakan empat unsur Rechtsstaat dalam artiklasik, yaitu:a. Hak-hak manusia;b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk

menjjamin hak-hak itu (di negara penganut

sistem Eropa Kontinental disebut TriasPolitika);

c. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan(wetmatigheid van bestuur);

d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.Menurut A.V Dicey (E.C.S. Wade dan G.

Godfrey Philips, 1965), unsur-unsur Rule of Lawdalam arti klasik adalah:a. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of

the law); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (absence of arbitrary power), dalamarti bahwa seseorang hanya boleh dihukumkalau melanggar hukum.

b. Kedudukan yang sama dalam menghadapihukum (equality before the law). Dalil iniberlaku baik untuk orang biasa, maupun untukpejabat.

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undangdasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Baik dari Rechtsstaat maupun Rule of Law,semuanya disebut dalam arti klasik karena konsepsinegara hukum yang masih sempit. Konsepsitersebut memandang negara hanya sebagai negarapenjaga malam (Nachtwachterstaat). Campurtangan negara diminimalisir dalam semua urusanwarga negara, kecuali yang terkait kepentinganumum. Aliran ini disebut Liberalisme (MiriamBudiardjo, 2008). Dalil yang dipopulerkan adalah:“Pemerintahan yang paling sedikit adalah yangpaling baik (The least government is the bestgovernment).” Negara bersifat pasif, dalam artiannegara baru bertindak apabila hak-hak manusiadilanggar atau ketertiban dan keamanan umumterancam.



Perang Dunia II berpengaruh secarasignifikan terhadap bidang sosial dan ekonomi.Gagasan Nachtwachterstaat perlahan-lahandigantikan pemikiran bahwa pemerintah harusbertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat.Konsekuensinya, pemerintah harus aktif mengaturkehidupan ekonomi dan sosial. Negara yangdemikian dikenal dengan negara kesejahteraan(welfare state) atau negara yang memberipelayanan kepada masyarakat (social service state)(Miriam Budiardjo, 2008).

Perubahan pemikiran secara drastis itumembuat pemikiran Stahl dan Dicey perlu ditinjaudan dirumuskan kembali. InternationalCommission of Jurists dalam konferensinya pada1965 di Bangkok sebagaimana dikutip MiriamBudiardjo (2008), menyepakati syarat-syarat dasarpemerintah yang demokratis di bawah Rule of Law,yaitu:1) Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa

konstitusi, selain menjamin hak-hak individu,harus menentukan pula cara prosedural untukmemperoleh perlindungan atas hak-hak yangdijamin.

2) Badan kehakiman yang bebas dan tidakmemihak (independent and impartial tribunals).

3) Pemilihan umum yang bebas.4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat.5) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan

beroposisi.6) Pendidikan kewarganegaraan (civic education).

Jika dilihat dari berbagai gagasan yangtelah dikemukakan, baik dari Stahl, Dicey, sampaidengan International Commission of Jurists, adasatu benang merah yang dapat diketahui.Kesemuanya itu mensyaratkan adanya lembagayudisial (yang disebut dengan istilah peradilan,pengadilan, dan badan kehakiman). Bahkan lebihtegas disebut oleh International Commission ofJurists bahwa badan kehakiman itu harus bebas dantidak memihak.

Penerapannya di Indonesia dan banyaknegara di dunia dewasa ini, pengadilan ataulembaga kehakiman yang ada bukan lagi sebatasperadilan pidana atau perdata. Dipandang bahwasangat penting untuk dibentuk peradilan yang dapatmengadili sengketa antara masyarakat dengan parapenguasa. Harus ada lembaga yang mampumemastikan dan menjamin bahwa hak – hakmasyarakat memang telah dipenuhi seperti yangdisepakati sebelumnya, serta mengadili sengketayang timbul apabila hak – hak itu tidak terpenuhi. -Atas dasar pemikiran tersebut, dibentuklahMahkamah Konstitusi Republik Indonesia(selanjutnya disebut MK).

Lahirnya MK terjadi setelah reformasi.Perubahan Undang – Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnyadisebut UUD 1945) yang ketiga melahirkan Pasal24C yang menjadi landasan dibentuknya MK. Pasal24C ayat (1) UUD 1945 menentukan yang dapat

diadili oleh MK adalah pengujian undang – undangterhadap Undang – Undang Dasar, sengketakewenangan lembaga negara yang kewenangannyadiberikan oleh Undang – Undang Dasar,pembubaran partai politik, dan perselisihan tentanghasil pemilihan umum.

Jika menilik kembali syarat – syaratyang ditetapkan International Commission ofJurists, pembentukan MK juga merupakanpemenuhan syarat yang pertama, yaituperlindungan konstitusional. Terbukti dari semuakewenangan MK yang diberikan Pasal 24C UUD1945 sebenarnya tidak jauh dari persoalankonstitusi, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.Dengan dasar sejumlah kewenangan tersebut, makasesungguhnya MK mengemban fungsi sebagaipengawal konstitusi (the guardian of theconstitution)(Janedjri M. Gaffar, 2013). Untukdapat mengawal konstitusi, maka konsekuensinyaMK bertindak sebagai penafsir konstitusi (the soleinterpreter of the constitution)(Janedjri M. Gaffar,2013). Selain itu MK juga berfungsi sebagaipengawal demokrasi (the guardian of thedemocracy), pelindung hak konstitusional warganegara (the protector of the citizen’s constitutionalrights), dan pelindung HAM (the protector ofhuman rights) (Janedjri M. Gaffar, 2013).

Mengingat tugas yang mulia tersebut,sangat penting bagi MK untuk menjagamarwahnya. Cita hukum tidak dapat dilepaskandari pelaksanaan tugas dan kewenangan MK,bahkan harus menjadi tujuan utama yang pertamadan terakhir. Oleh karena itu, perlu dipastikanbahwa pelaksanaan tugas dan kewenangan MKtelah sesuai dengan rel yang seharusnya agar dapattercapai cita hukum yang diharapkan.

Salah satu bagian yang akan menjadifokus adalah mengenai batas waktu bagi MK dalammemutus permohonan pengujian undang – undangterhadap Undang – Undang Dasar. Undang –Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi, sebagaimana telah diubah denganUndang – Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Undang – Undang Nomor 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi(selanjutnya disebut UU MK) sama sekali tidakmemberi batasan tentang berapa lama sebuahpermohonan pengujian undang – undang terhadapUndang – Undang Dasar harus diputus oleh MK.Sejatinya, sangat penting untuk mengatur batasanwaktu tersebut. MK menjadi benteng terakhir yangmempertahankan kekuatan UUD 1945. Masyarakatpasti memiliki harapan yang besar ketikamengajukan sebuah permohonan. Akan sangatmiris ketika permohonan tersebut hanya diombang– ambingkan tanpa kejelasan dan kepastian apakahpermohonan itu ditolak atau diterima.

2. METODE PENELITIANTipe Penelitian yang digunakan adalah tipe

penelitian yuridis normatif. Menurut Johnny



Ibrahim (2006), tipe penelitian yuridis normatifadalah “Penelitian yang difokuskan untuk mengkajipenerapan kaidah - kaidah atau norma - normadalam hukum positif.” Ronny Soemitro juga (1988)berpendapat bahwa: “Konsepsi ini memandanghukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifatmandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupanmasyarakat yang nyata."

Pendekatan yang digunakan adalahpendekatan peraturan perundang-undangan (statuteapproach), pendekatan melalui konsep (conceptualapproach), dan pendekatan kasus (case approach).Pendekatan secara statute approach yaitupendekatan yang dilakukan denganmengidentifikasi serta membahas peraturanperundang-undangan yang berlaku dan yangmemiliki sangkut paut dengan permasalahan yangingin dicari. Pendekatan secara conceptualapproach yaitu pendekatan dengan melalui konsep,pendapat para sarjana yang dapat ditemukan diliteratur-literatur dan yang berkaitan denganpermasalahan dalam karya ilmiah ini. Pendekatanmelalui konsep dan pendapat tersebut diharapkandapat memberikan jawaban terhadap rumusanmasalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.Pendekatan secara case approach yaitu suatupendekatan dengan cara melakukan telaah terhadapkasus - kasus yang berkaitan dengan isu yangdihadapi yang telah menjadi putusan pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. HASIL DAN PEMBAHASANSebagai landasan untuk membahas

permasalahan penelitian, diperlukan landasan teorisebagai upaya untuk mengidentifikasi teori-teorihukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum,dan norma-norma hukum. Landasan teori inimenjadi pijakan untuk mewujudkan kebenaran ilmuhukum dari upaya penelusuran. Kelengkapan teori,konsep, dan asas yang diidentifikasi akanmendukung keabsahan penelitian yang sedangdilakukan. Untuk membedah rumusan masalah diatas, kerangka teori yang digunakan adalah sebagaiberikut:a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan bagian darihukum dan dibutuhkan sebagai upaya menegakkankeadilan. Setiap perbuatan yang terjadi dengankondisi yang sama akan menimbulkan sanksi yangsama juga. ini menjadi keadilan dalam bentukpersamaan di hadapan hukum.Aturan hukum yangtelah dibentuk akan menjadi pedoman utama dalamkehidupan masyarakat. Tentu tidak hanyamasyarakat, penguasa atau pemerintah juga harustaat pada aturan yang ada. Aturan adalah batasanterhadap perbuatan yang dilakukan, tentang apayang boleh dan tidak boleh dilakukan. Aturan danpelaksanaan aturan tersebut akan menimbulkankepastian hukum. Sudut pandang tersebutmemberikan dua pengertian tentang kepastianhukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006). Pertama,

adanya aturan yang bersifat umum membuatindividu mengetahui perbuatan apa yang boleh atautidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamananhukum bagi individu dari kesewenanganpemerintah karena dengan adanya aturan yangbersifat umum itu individu dapat mengetahui apasaja yang boleh dibebankan atau dilakukan negaraterhadap individu. Kepastian hukum bukan hanyaberupa ketentuan dalam undang – undang, tetapijuga mengenai konsistensi putusan hakim satudengan yang lainnya.b. Teori Kemanfaatan Hukum

Peraturan dibuat dengan harapan untukmemberikan kemanfaataan bagi masyarakat dalamkehidupan sehari-hari. Apabila peraturan hukummampu memfasilitasi dan mengakomodasikebutuhan masyarakat, maka hukum dikatakanmemberi manfaat bagi masyarakat yangdiindikasikan dengan munculnya kehidupan yangdamai, sejahtera, dan tenteram. Pelanggaran dankejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakatsehari-hari dapat diwadahi dengan aturan hukumyang berlaku. Sebaliknya, apabila peraturan hukumtidak mampu memfasilitasi dan mengakomodasikebutuhan masyarakat, maka kemanfaatan hukumtidak tercapai. Aliran kemanfaatan yang jugadikenal dengan teori utilitis menganggap bahwapada asasnya hukum itu bertujuan semata-matauntuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaanwarga masyarakat. Penganut aliran utilistis yangterkenal bernama Jeremy Bentham mengemukakantujuan hukum adalah mencapai kebahagiaan yangsebesarnya-besarnya dari jumlah manusiasebanyak-banyaknya (the greatest happiness of thegreatest number). Dalam kehidupan manusia,terdapat dua hal yang menguasai semua yangdilakukan, dikatakan, dan dipikirkan manusia yaitususah dan senang. Terhadap dua hal tersebut,tindakan manusia diarahkan pada upaya untukmemaksimalkan kesenangan dan meminimalkankesusahan (Donald Albert Rumokoy dan FransMaramis, 2014). Berdasarkan definisi olehBentham, maka hukum harus memilikikecenderungan untuk meningkatan kebahagaiaan(kesenangan) dan mengurangi kesusahan bagisebanyak mungkin individu walaupun ada individuatau minoritas yang harus dikorbankan. Penganutaliran utilitis lain yang bernama Soebektimenyatakan tujuan hukum mengabdi pada tujuannegara yaitu mendatangkan kemakmuran dankebahagiaan bagi rakyatnya. (Zaeni Asyhadie danArief Rahman, 2012). Berdasarkan tujuan hukummenurut teori utilistis, dapat dirangkumkanpelaksanaan hukum harus memberikan manfaatatau kegunaan bagi masyarakat dalam kehidupansehari-hari.c. Teori Jenjang (Stufentheorie)

Teori Jenjang pada awalnyadikemukakan oleh Adolf Merkl, kemudiandikembangkan oleh Hans Kelsen (pencetus TeoriHukum Murni) dan Hans Nawiasky (murid Hans



Kelsen). Berdasarkan Teori Jenjang yangdikembangkan oleh Kelsen, hukum dilihat sebagaisuatu sistem yang terdiri dari susunan norma yangberbentuk piramida dengan Grundnorm (normadasar) menduduki puncak. Artinya, norma yanglebih rendah memperoleh kekuatan dari normayang lebih tinggi dalam piramida di mana semakinrendah norma semakin bersifat konkret dansemakin tinggi norma semakin bersifat abstrak.Pengembangan lebih lanjut tentang Teori Jenjangoleh Hans Nawiaksy mengkhususkan pembahasanhanya pada norma hukum. Dengan kata lain,hukum diartikan identik dengan peraturanperundang-undangan yaitu peraturan yangdikeluarkan oleh penguasa (Darji Darmodiharjodan Shidarta, 2008).d. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salahsatu unsur dari negara hukum yang mutlak menjadihak setiap warga negaranya. Dengan diberikannyaperlindungan hukum bagi rakyat, timbul suatupemenuhan dari tujuan hukum, yang memilikikonsep bahwa hukum memberikan keadilan,ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.Untuk memahami pengertian perlindungan hukum,pertama-tama perlu menilik rumusan kepustakaanberbahasa Inggris yang mendefinisikanperlindungan hukum bagi rakyat sebagai berikut“legal protection of the individual in relation toacts of administrative authorities”, yangditerjemahkan sebagai berikut “perlindunganindividu dalam hubungan dengan tindakan-tindakan wewenang adiministratif”. Berdasarkandefinisi tersebut, dapat dirangkumkan bahwaperlindungan hukum merupakan perbuatan yangdilakukan untuk memberikan rasa aman dariberbagai bentuk ancaman dan gangguan, yangdiberikan pemerintah kepada rakyat. Bentukperlindungan hukum kepada rakyat menurutHadjon (1987) dapat dibedakan menjadi duakelompok yaitu:a. Perlindungan hukum preventif, yaitu

perlindungan hukum yang memberikankesempatan pada rakyat untuk mengajukankeberatan atau pendapatnya sebelum keputusanpemerintah mendapat bentuk yang definitif.Dengan demikian, perlindungan ini bertujuanuntuk mencegah terjadinya sengketa denganjalan memberikan rakyat hak untuk didengar(pendapatnya maupun keberatannya).

b. Perlindungan hukum represif, yaituperlindungan hukum yang memberikan hakkepada rakyat untuk mengajukan sengketa padabadan yang khusus menangani perlindunganhukum bagi rakyat. Dengan demikian,perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikansengketa.

Berdirinya MK Republik Indonesiadimulai dari perubahan ketiga UUD 1945 pada2001 yang dilakukan Majelis PermusyawaratanRakyat (selanjutnya disebut MPR). Pasal 7B, Pasal

24 ayat (2), dan Pasal 24C menjadi landasan utamakedudukan MK. Amanat UUD 1945 tersebutkemudian diejawantahkan dengan diundangkannyaUndang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi, yang kemudian dalamperkembangannya diubah dengan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang PerubahanAtas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebutUU MK).

Terdapat jeda waktu sejak terjadiperubahan ketiga UUD 1945 sampai dengandiundangkannya UU MK. Selama masa tersebut,MPR menetapkan Mahkamah Agung (selanjutnyadisebut MA) sebagai lembaga yang menjalankanfungsi MK untuk sementara(mahkamahkonstitusi.go.id). Sampai akhirnya pada15 Agustus 2003, Presiden melalui KeputusanPresiden Nomor 147/M Tahun 2003 menetapkanhakim konstitusi untuk pertama kalinya. Ketika itupula MK menerima peimpahan perkara yangsebelumnya ditangani oleh MA. Tanggal 15Agustus 2003 adalah pertama kalinya MK mulaimelaksanakan tugasnya sebagai salah satu lembagayudisial.

Dilihat dari UUD 1945, terdapat 2ketentuan yang mengatur apa saja kewenanganMK. Pasal 24C UUD 1945 menentukankewenangan pokok dari MK, yaitu bahwa MKberwenang mengadili pada tingkat pertama danterakhir yang putusannya bersifat final untukmenguji undang – undang terhadap Undang –Undang Dasar, sengketa kewenangan lembaganegara yang kewenangannya diberikan olehUndang – Undang Dasar, pembubaran partaipolitik, dan perselisihan tentang hasil pemilihanumum. Ketentuan kedua adalah Pasal 7B UUD1945 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), bahwa MKmemiliki kewenangan dan wajib untuk memeriksa,mengadili, dan memutus pendapat DewanPerwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR)terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atauWakil Presiden dalam hal Presiden dan/atau WakilPresiden melakukan pelanggaran hukum beruoapengkhianatan terhadap negara, korupsi,penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atauperbuatan tercela, dan/atau pendapat bahwaPresiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagimemenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau WakilPresiden.

Hal – hal lebih lanjut terkait pengujianundang – undang terhadap Undang – Undang Dasardiatur dalam Bab V, Bagian Kedelapan, Pasal 50Asampai Pasal 60 UU MK. Pihak yang dapatmengajukan permohonan, yang disebut sebagaipemohon, adalah pihak yang mengalami kerugianhak dan/atau kewenangan konstitusional akibatberlakunya suatu undang – undang. Inilah yangdikenal dengan kedudukan hukum pemohon (legalstanding). Artinya seseorang baru dapatmengajukan permohonan pengujian undang –



undang terhadap Undang – Undang Dasar apabilamemiliki legal standing. Jika syarat legal standingdari suatu permohonan tidak terpenuhi, Pasal 56ayat (1) UU MK dengan tegas menentukan amarputusan adalah permohonan tersebut tidak dapatditerima.

Secara yuridis, pengujian undang –undang dibedakan atas pengujian materiil(materiile toetsing) dan pengujian formil (formiletoetsing). Pembedaan ini dapat dilihat dalam Pasal51 ayat (3) dan Pasal 51A UU MK. Pengujianformil terkait dengan pembentukan undang –undang yang tidak memenuhi ketentuanberdasarkan UUD 1945. Jika pembentukan undang– undang yang dimohonkan terbukti bertentangandengan ketentuan dalam UUD 1945, maka putusanyang diberikan adalah undang – undang tersebuttidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.

Pengujian materiil dilakukan apabilamateri muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagianundang – undang dianggap bertentangan denganUUD 1945. Jika terbukti, tentu akibat hukumnyaadalah ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang –undang yang dimohonkan tersebut tidak lagimemiliki kekuatan hukum mengikat. Bagian yangdimaksud di sini bisa saja sebagian, atau bagian –bagian tertentu dalam undang – undang, ataubahkan keseluruhan undang – undang tersebut.

UU MK sama sekali tidak memberikanbatasan waktu berapa lamakah suatu permohonanpengujian undang – undang yang dilakukan harusdiputus oleh MK. Berbeda dengan jenispermohonan lainnya. Dalam permohonanpembubaran partai politik, MK harus memutusselambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari kerjasejak permohonan dicatat dalam Buku RegistrasiPerkara Konstitusi, sebagaimana ditentukan Pasal71 UU MK. Terhadap perselisihan hasil pemilihanumum, Pasal 78 UU MK menentukan permohonanwajib diputus dalam 14 (empat belas) hari kerjauntuk Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden, serta 30 (tiga puluh) hari kerja untukPemilihan Umum anggota DPR, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.Terhadap pendapat DPR mengenai dugaanpelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden, MKwajib memutus dalam 90 (sembilan puluh) hari.Sedangkan, dalam sengketa kewenangan LembagaNegara yang kewenangannya diberikan olehUndang – Undang Dasar, memang tidak diberikanbatas waktu. Namun, Pasa 63 UU MK menentukanbahwa MK dapat mengeluarkan penetapan yangmemerintahkan pemohon dan/atau termohonmenghentikan sementara pelaksanaan kewenanganyang dipersengketakan sampai ada putusan.

Hal utama yang paling tampak karenatidak adanya batas waktu bagi MK dalam memutuspermohonan pengujian undang – undang terhadapUndang – Undang Dasar adalah permasalahankepastian hukum. Pihak yang mengalami kerugianhak dan/atau kewenangan konstitusional tentu

memiliki harapan yang begitu tinggi bahwakerugian tersebut tidak akan terjadi lebih jauh.Bahkan tentu siapapun yang menjadi pemohonmenginginkan jika bisa, saat itu juga undang –undang yang dimohonkan langsung dinyatakantidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Kepastian hukum, sebagaimana dijamindalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 termasuksebagai salah satu Hak Asasi Manusia (selanjutnyadisebut HAM). Dalam pasal tersebut, tidak hanyakepastian hukum, melainkan perlakuan yang samadi hadapan hukum juga menjadi jaminan kedua.Diletakkannya kedua aspek tersebut dijamin dalampasal yang sama bukan tanpa arti. Kepastian hukumberkaitan erat dengan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Sebagaimana dikemukakan dalambagian sebelumnya bahwa kepastian hukummengandung dua pengertian. Pertama, adanyaaturan yang bersifat umum membuat individumengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidakboleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukumbagi individu dari kesewenangan pemerintahkarena dengan adanya aturan yang bersifat umumitu individu dapat mengetahui apa saja yang bolehdibebankan atau dilakukan negara terhadapindividu.

Memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi setiap orang tanpa melihatsiapa dan apa latar belakangnya telahmencerminkan kepastian hukum. Masyarakatseharusnya tidak perlu khawatir bahwa latarbelakang yang dimiliki berpengaruh terhadapbagaimana perlakuan terhadapnya ketika harusberhadapan dengan hukum. Namun, tentu jaminanperlakuan yang sama dan kepastian hukum harusberdasarkan hukum itu sendiri. Pedomannyakembali pada bagaimana norma hukum terkait. Jikanorma hukum telah mengatur sesuatu, makademikianlah norma tersebut harus diberlakukanpula kepada setiap orang tanpa membedakan siapadan apa latar belakangnya. Jangan sampai normahukum yang sudah ada tidak diimplementasikansebagaimana mestinya hanya karena latar belakangseseorang berbeda dengan mayoritas masyarakat.Tindakan tersebut hanya menunjukkankesewenangan pemerintah atau penguasa dan jelasbertentangan dengan kepastian hukum.

Tidak mungkin kepastian hukum dapatterwujud apabila tidak ada kejelasan kapansebenarnya permohonan yang diajukan akandiputus. Pemohon pasti akan terus menanti tanpamengetahui dengan pasti setidak – tidaknya kapanpaling lambat perjuangan yang dijalani akanditentukan akhirnya. Dilihat dari sudut pandangMK sebagai pihak yang memeriksa dan mengadili,maka tidak ada acuan kapan sebenarnya putusanatas sebuah permohonan harus diberikan. Akhirnya,bukan tidak mungkin akan timbul perbedaanperlakuan di antara permohonan – permohonanyang ada. Sangat mungkin terjadi sebuah



permohonan yang telah diajukan lebih awal daripermohonan lain justru diputus lebih lama daripermohonan lainnya. Padahal, sebagaimanadiuraikan sebeumnya bahwa perlakuan yang samadi hadapan hukum mencerminkan adanya kepastianhukum. Jika tidak ada batas waktu yang ditentukan,walaupun sebenarnya tidak ada maksud ataukesengajaan untuk membedakan perlakuanterhadap berbagai permohonan yang diajukan,tetapi yang terlihat adalah sebaliknya. MK bisadianggap mengistimewakan atau memberikanperlakuan yang khusus bagi pihak – pihak tertentu.Preseden inilah yang seharusnya dapat dicegahdengan memberikan ketentuan tentang batas waktubagi MK dalam memutus permohonan pengujianundang – undang terhadap Undang – UndangDasar.

Berdasarkan teori Jenjang yang dicetuskanHans Kelsen dan dikembangkan oleh HansNawiasky, norma yang lebih rendah memperolehkekuatan hukum dari norma yang lebih tinggi.Norma yang lebih tinggi akan menjadi dasar darinorma di bawahnya. Suatu norma tidak bolehbertentangan dengan norma di atasnya. Jikabertentangan, maka norma tersebut tidak memilikikekuatan hukum, sebagaimana pengujian undang –undang terhadap Undang – Undang Dasardilakukan. Lebih lanjut, diuraikan sebagai berikut(Maria Farida, 2010):1. Norma fundamental negara

(Staatsfundamentalnorm)2. Aturan dasar/pokok negara (Staatsgrundgesetz)3. Undang – Undang Formal (Formell Gesetz)4. Aturan pelaksana dan aturan otonom

(Verodnung dan Autonome Satzung)Dengan masih berdasarkan pada teori

tersebut, UUD 1945 terdiri atas dua norma.Pertama adalah pembukaan UUD 1945 yangmenjadi norma dasar negara atau normafundamental negara (staatsfundamentalnorm).Kedua, batang tubuh UUD 1945 yang menjadiaturan dasar negara atau aturan pokok negara(Staatsgrundgesetz).

Sebuah undang – undang (formell gesetz)tidak boleh bertentangan dengan aturandasar/pokok negara (staatsgrundgesetz). Dalamkonteks pembahasan ini, UU MK sebagai formellgesetz tidak boleh bertentangan semua pasal dalamUUD 1945 sebagai staatsgrundgesetz. Demikianhalnya terhadap penentuan batas waktu bagi MKdalam memutus permohonan pengujian undang –undang terhadap Undang – Undang Dasar. Jika UUMK sebagai hukum acara MK tidak memberikanbatas waktu secara khusus bagi MK untuk memutuspermohonan pengujian undang – undang terhadapUndang – Undang Dasar, dan ternyata kondisitersebut bertentangan dengan UUD 1945, makasudah seharusnya dibuat ketentuan baru tentangbatas waktu dimaksud. Seperti telah dibuktikansebelumnya bahwa tidak adanya batas waktutersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)

UUD 1945. Atas dasar uraian tersebut, sudahseharusnya diadakan ketentuan pasal yang baruoleh pembuat undang – undang terkait batas waktubagi MK dalam memutus permohonan pengujianundang – undang terhadap Undang – UndangDasar.

Ketika batas waktu bagi MK telahditentukan, setidaknya perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti dijamin dalam Pasal 28Dayat (1) UUD 1945 dapat terwujud. Tidak ada lagipermohonan yang harus menunggu berbulan –bulan atau bertahun – tahun untuk mendapatkepastian bagaimanakah amar putusan dari MK.Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MKsudah barang tentu akan meningkat.

Hal tersebut juga akan berdampak padameningkatnya animo masyarakat untukmengajukan permohonan pengujian undang –undang. Apabila ada masyarakat yang merasa hakatau kewenangan konstitusionalnya dirugikanakibat berlakunya suatu ketentuan atau suatuundang – undang, mengajukan permohonanpengujian undang – undang adalah hal yang sudahpasti akan dilakukan. Artinya MK dapatmemberikan kemanfaatan bagi masyarakat dalamjumlah yang lebih besar. Secara tidak langsung,masyarakat akan terdidik dalam kaitannya denganhukum. Masyarakat akan tergugah kesadarannyauntuk bersikap kritis terhadap setiap undang –undang yang disusun dan memiliki pengalamanbagaimana sebuah perjuangan dilakukan sesuaiprosedur yang berlaku.

Peningkatan jumlah permohonanpengujian undang – undang pasti juga akanberdampak bagi pemerintah dan DPR sebagaipembuat undang – undang. Pemerintah dan DPRakan berusaha bersama – sama untuk meningkatkankualitas undang – undang yang disusun agarsedapat mungkin tidak bertentangan dengan UUD1945. Peningkatan kualitas undang – undang akankembali berdampak pada masyarakat sendiri.Kehidupan sehari – hari masyarakat akan lebihberkualitas dan terjadinya kerugian hak ataukewenangan konstitusional juga dapatdiminimailisir.

Kedudukan antara orang perorangansecara pribadi dengan negara sebagai badan hukumpublik, sebagaimana dikenal dalam hukumadministrasi negara, tidaklah seimbang. Kedudukanperorangan jelas lebih lemah daripada negara yangdiwakili pemerintah. Oleh karena itu, lahirlahlembaga peradilan tata usaha negara yang jugamemungkinkan masyarakat berhadapan langsungdengan pemerintah.

Secara teori, seharusnya pembuat undang– undang dengan mudah dapat memenangkanpertarungan terhadap masyarakat yang mengajukanpermohonan pengujian undang – undang. Pembuatundang – undang dengan segala pertimbangan yangdimiliki sebelumnya, beserta para ahli/akademisiyang diajukan, dapat dengan mudah membantah



berbagai dalil yang dikemukakan pemohon.Padahal, pemohon adalah pihak yang sangatdirugikan. Kondisi seperti inilah yang ingin dicegahdan diproteksi berdasarkan Teori PerlindunganHukum. Teori ini membuka pintu selebar –lebarnya bagi masyarakat yang dirugikan hakdan/atau kewenangan konstitusionalnya untukmempermasalahkan kerugian tersebut.Perlindungan hukum represif memungkinkanmasyarakat menggugat pemerintah ke badankhusus yang menangani perlindungan hukum.Badan tersebut menjadi harapan terakhir bagimasyarakat untuk mencari perlindungan hukum.

Dalam hal ini, tentunya badan yangdimaksud adalah MK. Berdasarkan teoriperlindungan hukum, MK seharusnya dapatmemberi perlindungan hukum bagi masyarakatyang dirugikan hak dan/atau kewenangankonstitusionalnya. Akan sangat sulit mewujudkanperlindungan hukum tersebut apabila tidak adabatasan waktu untuk memutus permohonanpengujian undang – undang. Pemerintah sebagaipelaksana undang – undang, secara yuridis wajibuntuk terus melaksanakan undang – undang yangtelah diundangkan. Sedangkan di sisi lain,pelaksanaan undang – undang tersebut ternyatatelah merugikan secara konstitusional bagimasyarakat tertentu. Pemerintah memang tidakdapat berbuat apa – apa dalam kondisi tersebutselain melaksanakan perintah undang – undang.Mekanisme yang paling memungkinkan sudah pastiadalah dengan dibatalkannya ketentuan atauundang – undang tersebut oleh MK. Dapatdibayangkan jika permohonan terhadap pengujianundang – undang tersebut tidak segera diputus.Permohonan yang diajukan menjadi tidak jelasujungnya. Padahal kerugian konstitusional yangdialami masyarakat semakin lama dan bahkanmungkin akan terus bertambah.

Apabila dibandingkan, kondisi tersebutakan berbeda dengan jenis permohonan atausengketa lain yang menjadi kewenangan MK.Sebagaimana yang telah dikemukakan, untukpembubaran partai politik, perselisihan hasilpemilihan umum, pendapat DPR mengenai dugaanpelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden,semuanya diberikan batas waktu secara jelas dalamwaktu berapa lama MK harus memutus setelahpermohonan diajukan.

Berikut ini akan dibahas satu persatumengapa batas waktu bagi setiap permohonanmaupun sengketa di MK sangatlah penting. Partaipolitik berdasarkan Undang – Undang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimanadiubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun2011 tentang Perubahan Atas Undang – UndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik(selanjutnya disebut UU Partai Politik), memilikifungsi yang sangat penting dan signifikan.Diantaranya adalah pendidikan politik bagimasyarakat, sarana partisipasi politik, dan

rekrutmen politik. Mengingat fungsi yang sangatmendasar dalam kehidupan politik tersebut, makadisediakanlah mekanisme untuk membubarkanpartai politik apabila ideologi, asas, program,tujuan, dan kegiatannya bertentangan dengan UUD1945.

Penjelasan Umum UU Partai Politiksendiri mengakui bahwa partai politik merupakansalah satu pilar demokrasi dalam sistem politikIndonesia. Ketika pilar sudah bergeser daripondasinya, tidak mungkin bangunan yangditopang dapat bertahan lebih lama lagi. Kegiatansebuah partai politik bukan sebuah kegiatan yangbersifat lokal saja. Lingkupnya mencakup seluruhwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia(selanjutnya disebut NKRI). Jika tidak segeradiadakan pembubaran dari partai politik yangideologi atau kegiatannya sudah bertentangandengan UUD 1945, tentu akan sangat berbahayabagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancamanterhadap NKRI tidak dapat dielakkan lagi. Atasdasar kondisi tersebut, maka diberikan batas waktuagar pembubaran partai politik harus segeradilaksanakan.

Dalam kaitan dengan pendapat DPRterhadap dugaan pelanggaran Presiden dan/atauWakil Presiden, Presiden memiliki kedudukansebagai Kepala Negara sekaligus sebagai KepalaPemerintahan. Harkat dan martabat seorang KepalaNegara sangat mencerminkan kapabilitas danakuntabilitas, terlebih jika seorang Kepala Negarasedang terlibat dalam sebuah permasalahan hukum.Sangat mendesak untuk segera menentukan statusKepala Negara apakah memang terbukti melakukanpelanggaran hukum. Situasi dan kondisi yangberlarut – larut sangat memengaruhi kepercayaanterhadap Negara dan sangat berpotensimembahayakan perekonomian, kondisi sosialekonomi, dan bahkan keamanan nasional.

Kemudian bagi perselisihan hasilpemilihan umum. Sengketa ini berkaitan eratdengan kehidupan politik dan stabilitaspemerintahan. Tentu saja akan timbul kekacauanapabila sampai dengan waktu yang sudahditetapkan ternyata belum jelas siapa saja paraanggota legislatif atau Presiden dan Wakil Presidenyang secara resmi terpilih dalam pemilihan umum.Masa jabatan para anggota DPR danPresiden/Wakil Presiden periode sebelumnya telahberakhir sampai waktu tertentu. Namun, ternyatabelum ada kandidat baru yang terpilih untukmenggantikannya. Dalam kondisi demikian, akantimbul kekosongan atau kevakuman kekuasaan.Akhirnya jalannya pemerintahan akan berhenti dantimbul kekacauan karena pelayanan masyarakatterabaikan. Dalam konteks inilah batas waktu yangditentukan bagi MK untuk memutus perselisihanhasil pemilihan umum berperan penting.

Khusus terhadap sengketa kewenanganlembaga negara yang kewenangannya diberikanoleh Undang – Undang Dasar, memang tidak



ditentukan batas waktu. Namun berdasarkan Pasal63 UU MK, diperbolehkan adanya penetapan yangmemerintahkan pada pemohon dan/atau termohonuntuk menghentikan sementara pelaksanaankewenangan yang dipersengketakan sampai adaputusan MK.

Dapat dibayangkan jika ternyata sebuahlembaga negara telah melakukan serangkaianperbuatan yang berada dalam kewenangannya,tetapi secara tiba – tiba kewenangan yang menjadidasar dilakukannya perbuatan tersebut dibatalkan.Apabila terjadi hal demikian, status perbuatan yangtelah dilakukan dan kelanjutannya menjadi tidakjelas. Pihak ketiga atau masyarakat yang terkenadampak dari perbuatan tersebut tentu akandirugikan. Bukan tidak mungkin hal ini akanmelahirkan konflik baru berupa permasalahanhukum yang akan merugikan negara. Penghentiansementara kewenangan pemohon dan/atautermohon yang sedang dipersengketakan sudahmenjadi solusi yang tepat.

Tidak mungkin memang, untuk berharapada penundaan atau penghentian sementaraterhadap pelaksanaan undang – undang yang telahdiundangkan. Pasti akan terjadi kekacauan dankebimbangan di masyarakat bahkan pemerintah,tentang ketentuan mana yang berlaku.

Demikian juga apabila tidak ada kejelasandan kepastian kapan permohonan pengujian undang– undang yang diajukan akan diputus. Setiaptindakan yang dilakukan berdasarkan undang –undang tersebut akan tetap sah apabila tidak adaamar putusan MK yang membatalkankeberlakuannya. Sungguh sebuah ironi jikaketidakadilan terus terjadi hanya karena tidaksegera diputusnya permohonan yang bersangkutan,padahal undang – undang tersebut jelasbertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu,jalan yang paling memungkinkan adalahmemberikan batas waktu untuk memutuspermohonan pengujian undang – undang yangdiajukan.

Tim penyusun Naskah AkademikRancangan Undang – Undang Tentang MahkamahKonstitusi mengusulkan hal serupa, yakni terkaitbatas waktu pembacaan putusan (KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia, 2016). Haltersebut penting untuk mencegah putusan MK yangberlarut – larut dan menimbulkan ketidak pastianhukum, terlebih jika terkait hak – hak masyarakat.Sebagaimana telah dikemukakan juga sebelumnya,hal ini penting untuk terus menjaga akuntabilitasproses pengujian oleh MK dan mencegahterjadinya keraguan atau menurunkanpenghormatan terhadap putusan MK di masa –masa mendatang.

4. KESIMPULANBerdasarkan pada semua uraian dan pembahasandalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkanpenentuan batas waktu bagi Mahkamah Konstitusi

dalam memutus permohonan pengujian undang –undang terhadap Undang – Undang Dasar denganalasan – alasan sebagai berikut:1. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat

dan pemohon yang mengajukan permohonanpengujian undang – undang agar tidak adaperkara yang berlarut – larut dan menurunkanangka kepercayaan masyarakat terhadapMahkamah Konstitusi;

2. Agar Undang – Undang 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi sebagaimana diubahdengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2011tentang Perubahan Atas Undang – Undang 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisesuai, sejalan, dan senafas dengan Undang –Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

3. Memberikan kemanfaatan hukum bagimasyarakat maupun lembaga legislatif karenasikap kritis masyarakat terhadap undang –undang dan kesadaran hukum pasti akanmeningkat, sedangkan pembuat undang –undang akan terus berusaha meningkatkankualitas undang – undang yang dibuat.

4. Memberikan perlindungan hukum bagimasyarakat dan pemohon dari potensiterjadinya kesewenangan olehpemerintah/penguasa mengingat posisimasyarakat yang tidak seimbang denganpemerintah mengingat segala kekuasaan dankewenangan yang dimiliki pemerintah.

Saran yang dapat diberikan adalah, agarpembuat undang – undang segera melakukanperubahan terhadap Undang – Undang 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimanadiubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 24Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi agarsesuai dengan Undang – Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945 denganmenentukan batas waktu bagi MahkamahKonstitusi dalam memutus permohonan pengujianundang – undang terhadap Undang – Undang Dasardemi terus menjaga dan meningkatkan akuntabilitasdan angka kepercayaan masyarakat terhadapMahkamah Konstitusi.

Kepada Mahkamah Konstitusi agar segeramemutus, termasuk juga segera membacakanputusan permohonan pengujian undang – undangyang diajukan agar tidak berlarut – larut sehinggamemberikan ketidak pastian hukum, mengurangikemanfaatan hukum dan perlindungan hukum, sertaagar senafas dengan Undang – Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. REFERENSIAsyhadie, Zaeni dan Rahman, Arief.2012.

Pengantar Ilmu Hukum. Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik,2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.



Darmodiharjo, Darji, Shidarta.Pokok-PokokFilsafat Hukum. Gramedia Pustaka Utama,Jakarta.

Hadjon, Philipus M. 1987.Perlindungan HukumBagi Rakyat di Indonesia : Sebuah StudiTentang Prinsip-Prinsipnya,Penanganannya Oleh Pengadilan DalamLingkup Peardilan Umum danPembentukan Peradilan AdministrasiNegara, Bina Ilmu, Surabaya.

Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan MetodologiPenelitian Hukum Normatif. Malang:Bayumedia Publishing.

M. Gaffar, Janedjri. 2013.Peran PutusanMahkamah Konstitusi dalamPerlindungan Hak Asasi Manusia terkaitPenyelenggaraan Pemilu. MahkamahKonstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Mahkamah Konstitusi, Sejarah PembentukanMahkamah Konstitusi,http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.2016.Naskah Akademik Rancangan Undang –Undang Tentang Mahkamah Konstitusi,Jakarta.

Rumokoy, Donald Albert, Maramis, Frans.2014.Pengantar Ilmu Hukum.RajaGrafindoPersada, Jakarta.

Seno Adji, Oemar. 1966Seminar KetatanegaraanUndang-Undang Dasar 1945. SerulingMasa, Jakarta.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2010.IlmuPerundang-Undangan: Jenis, Fungsi, danMateri Muatan, Kanisius, Yogyakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. MetodologiPenelitian Hukum dan Jurimetri. GhaliaIndonesia,Jakarta.

Wade, E.C.S., Philips, G. Godfrey.1965.Constitutional Law: An Outline of the LawCitizen and the State and AdministrativeLaw. Longmans, London.

Documents

nal Education and developmentrepository.ubaya.ac.id/36104/1/Merly Melinda Sari... · 2019. 9. 4. · warga negara. Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl dari ahli hukum Eropa Barat