BAB 3 KETERBUKAAN DAN KEADILANStandar Kompetensi :

3.Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Kompetensi Dasar :

1.1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.1.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang

tidak transparan. 1.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan Pembelajaran

Menguraikan pengertian keterbukaan dan keadilan. Mendeskripsikan pentingnya keterbukaan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara. Menganalisis adanya jaminan keadilan dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

PETA KONSEP

Pengertian Keterbukaan dan Keadilan Berbangsa dan Bernegara

Prinsip keterbukaan menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilakasanakan secara terbuka dan transparan, artinya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah jelas tidak sembunyi-sembunyi dan rahasia melainkan perencanaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus diketahui publik serta rakyat berhak atas informasi yang faktual mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara. Perwujudan keadilan perlu diupayakan dengan memberikan jaminan terhadap tegaknya keadilan

K

Jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Umum dan Para

Pengertian Hub.

Internasional

Pengertian

Sarana-sarana

Pengertian Keterbukaan Istilah keterbukaan atau transparansi merupakan pengembangan dari kata dasar terbuka. Istilah tersebut memiliki arti jernih, nyata, jelas, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, keterbukaan atau transparansi mengacu pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak disangsikan lagi kebenarannya. Di lihat dari aspek ideology, keterbukaan akan memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi-ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian suatu bangsa Indonesia Kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan atau transparansi berarti kesediaan pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

Pengertian Keadilan Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kata keadilan berasal dari kata dasar ”adil”, mempunyai arti kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Menurut Ensiklopedi Indonesia kata Adil berarti : Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan yang salah, jujur, tepat menurut

aturan yang berlaku. Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan

kewajibannya.

Macam - macam Keadilan 1. Keradilan Komutatif (iustitia commutativa) yaitu keadilan yang memberikan kepada

masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang (diutamakan obyek tertentu yang merupakan hak seseorang). Contoh: adalah adil kalau si A harus membayar sejumlah uang kepada si B sejumlah yang

mereka sepakati, sebab si B telah menerima barang yang ia pesan dari si A. Setiap orang memiliki hidup. Hidup adalah hak milik setiap orang,maka

menghilangkan hidup orang lain adalah perbuatan melanggar hak dan tidak adil 2. Keadilan Distributif (iustitia distributiva) yaitu keadilan yang memberikan kepada masing-

masing orang apa yang menjadi haknya berdasarkan asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan. Contoh: . Adalah adil kalau si A mendapatkan promosi untuk menduduki jabatan tertentu sesuai

dengan kinerjanya selama ini. . Adalah tidak adil kalau seorang pejabat tinggi yang koruptor memperoleh penghargaan

dari presiden. 3. Keadilan legal (iustitia Legalis), yaitu keadilan berdasarkan Undang-undang (obyeknya tata

masyarakat) yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama (bonum Commune). Contoh: . Adalah adil kalau semua pengendara mentaati rambu-rambu lalulintas. . Adalah adil bila Polisi lalu lintas menertibkan semua pengguna jalan sesuai UU yang

berlaku. 4. Keadilan Vindikatif (iustitia vindicativa) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-

masing orang hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh: . Adakah adil kalau si A dihukum di Nusa Kambangan karena kejahatan korupsinya

sangat besar. . Adalah tidak adil kalau koruptor hukumannya ringan sementara pencuri sebuah

semangka dihukum berat5. Keadilan kreatif (iustitia creativa) adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing

orang bagiannya berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreatifitas yang dimilikinya di berbagai bidang kehidupan. Contoh: .

Adalah adil kalau seorang penyair diberikan kebebasan untuk menulis, bersyair sesuai denga kreatifitasnya. .

Adalah tidak adil kalau seorang penyair ditangkap aparat hanya karena syairnya berisi keritikan terhadap pemerintah.

6. Keadilan protektif (iustitia protectiva) adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.

Makna Penting Keterbukaan dan Keadilan Dalam teori demokrasi pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang esensial atau penting terutama akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi, supaya tidak terjadi saling curiga antar individu, masyarakat dengan pemerintah. Keterbukaan dalam penyelenggaraan yaitu setiap kebijakan haruslah jelas , tidak dilakukan secara sembunyi, rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawabannya bisa diketahui publik dan rakayat berhak atas informasi faktual mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan dan penerapan kebijakan. Ada 3 alasan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan

1. Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin besar kekuasaan semakin besar pula kemungkinan terjadi penyelewengan. .

2. Dasar penyelenggaraan pemerintahanh itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, agar penyelenggaraan pememrintahan itu tetap dijalur yang benar untuk kesejahteraan rakyat.

3. Dengan keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bebas warganegara terhadap informasi yang pada gilirannya akan memiliki pemahaman yang jernih sehingga mampu berpartisipasi aktif dalam menciptakan pemerintahan yang konstruktif dan rasional.

Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beethamdan Kevin Boyle : 1. Pemerintah menyediakan berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yang akan dan

sudah dibuatnya. 2. Adanya peluangnbagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dkumen

pemerintah melalui parlemen. 3. Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk rapat-rapat parlemen. 4. Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah mengenai

baerbagai kepemtingan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Hal informasi yang tidak boleh diketahui publik (David Beetham dan Kevin Boyle) 1. Pertimbangan-pertimbangan kabinet 2. Nasehat politis yang diberikan kepada menteri 3. Informasi-informasi yang menyangkut pertahanan nasional, kelangsunganhidup demokrasi

dan keselamatan individu-idividu, warga masyarakat. 4. Rahasia perdagangan dari oerusahaan swasta. 5. Arsip pribadi kecuali sangat dibutuhkan.

Informasi yang Bersifat Rahasia (FreedomOf Information Act AS) 1. Mengenai keamanan nasional dan politikluar negeri (rencana militer, persenjataan, data

iptek tentang keamanan nasional dan data CIA) 2. Ketentuan internal lembaga 3. informasi yang secara tegas dilarang UU untuk diakses publik. 4. Infrmasi bisnis yang bersifat sukarela. 5. Memo internal pemerintah 6. Informasi pribadi (personal privacy) 7. Data yang berkenaan dengan penyidikan 8. Informasi lembaga keuangan 9. Informasi dan data geologis dan geofisik mengenai sumbernya.

Pengertian Penyelenggara Pemerintahan Istilah pemerintah (government) dapat dibedakan dengan pemerintahan (governance). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerintah merujuk pada lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. Sedangkan pemerintahan adalah hal, cara, hasil kerja memerintah, mengatur negara dengan rakyatnya. Penyelenggara negara dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif.Sebaliknya penyelenggara negara dalam arti sempit adalah pemerintah (eksekutif).

Worl Bank, Good Gevernance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahann yang baik yang solid dan bertanggung jawab sejalan(Good dengan prinsip demokrasi,pasar yang efisien, pencegahan korupsi menjalankan desiplinGovernance) anggaran dan penciptaan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta.

UNDP,Good Governance adalah suatu hubnungan yang sinergis dan konstruktif di antara sektor swasta dan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000, Pemerintahan yangbaik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat.

Prinsip Good 1. 1. Partisipasi (Participation), yaitukeikutsertaan masyarakat dalam proses

pembuatanGovernance keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, berpartisipasi secara konstruktif. 2.

2. Aturan Hukum (rule of law), hukum harus adil tanpa pandang bulu. 3. 3. Tranparan (transparency) yaitu adanya kebebasan aliran informasi sehingga mudah diakses

masyarakat. 4. 4. Daya Tanggap (responsivenes) yaitu proses yang dilakukan setiap institusi diupayakan

untuk melayani berbagai pihak (stakeholder). 5. 5. Berorientasi Konsessus (Consensus Oriented) bertindak sebagai mediator bagi kepentingan

yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. 6. Berkeadilan (equity) memberikan kesempatan yang sama dalam upayaGovernance

meningkatkan kualitas hidupnya. 6. 7. Efektifitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) segala proses dan kelembagaan

diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. 7. 8. Akuntabilitas (Accountability) yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab

pada publik. 8. 9. Bervisi strategis (stratrgic Vision) para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang

luas dan jangka panjang dalam menyelenggaraan dan pembangunan 9. 10. Kesalingketerkaitan (Interrelated),adanya kebijakan yang saling memperkuat dan terkait

(mutually reinforcing) dan tidak berdiri sendiri.

Asas-asas umum Pemerintahan yang baik 1. Asas kepastian hukum, mengutamakan peraturan perundangan, kepatuatn dan keadilan

sebagai dasar setiap kebijakan penyelenggara negara. 2. Asas tertib penyelenggara negara, mengedepankan keteraturan, keserasian keseimbangan

sebagai landasan penyelenggaraan negara. 3. asas kepentingan umum yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang

aspiratif, akomodatif dan selektif. 4. Asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh

informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi. Golongan dan rahasia negara.

Dampak Penyelenggaraan PemerintahanTransparan

Akibat yang secara langsung dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah terjadinya korupsi politik yaitu penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Di masa orde baru korupsi politik hampir disemua tingkatan pemerinah, dari pemerintahan desa sampai tingkat pusat.

1. Di bidang politik, lembaga politik baik eksekutif, legislatif dan yudikatak berfungsi optimal. Mereka sangat sedikit menghasilkan kebijakan yang berpihak untuk kepentingan umum. Korupsi politik itu membawa akibat lanjutan yang luar biasa yaitu krisis multi deminsional di berbagai bidang kehidupan

2. Di bidang Ekonomi, semua kegiatan ekonomi yang bersinggungan dengan birokrasi pemerintahan di warnai uang pelicin asehingga kegiatan ekonmi berbelit-belit dan mahal. banyak perizinan sehingga perekonomian tidak tumbuh maksimal

3. Di bidang sosial, budaya dan agama, terjadi pendewaan materi dan konsumtif. 4. Di bidang pertahanan dan keagamaan, terjadi ketertinggalan profesinalitas aparatyaitu tidak

sesuai dengan tuntutan zaman sehingga aparat keamanan tidak mampu mencegah secara dini gejolak sosial dan gangguan keamanan.

Bentuk sikap yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan 1. Berusaha mengetahui dan memahami hal yang mendasar atau elementer tentrang

keterbukaan dan keadilan. 2. Aktif mencermati kebijakan dalam kehidupan bangsa dan negara. Berusaha menilai

perkembangan keterbukaan dan keadilan 3. Menghargai tindakan pemerintah atau pihak lain yang konsisten dengan prinsip keterbukaan 4. Mengajukan keritik terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan 5. Menumbuhkan danmempromosikan budaya keterbukaan dan transparansi mulai dari

keluarga, masyarakat dan lingkungan kerja

UJI KOMPETENSI

Pilih satu jawaban yang paling tepat, berikan alasannya !

1. Keadilan yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan individu disebut keadilan ….

A. Komutatif B. Legal C. Vindikatif D. Distributif E. Kreatif

Jawab :..........Alasan :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok disebut ….

A. Korupsi B. korupsi politik C. kesalahan administrasi publik D. kesalahan prosedur E. kesalahan pribadi

Jawab :..........Alasan :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan …. A. Kebutuhannya. B. Haknya C. Keperluannya D. Keinginannya E. Kewenangannya

Jawab :..........Alasan :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Keterbukaan penyelenggaraan bernegara adalah salah satu ciri dari …. A. pemerintahan yang transparan B. pemerintahan yang baik hati C. pemerintahan bebas. D. pemerintahan demokrasi E. pemerintahan liberal

Jawab :..........Alasan :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Keadilan adalah hak segala bangsa. Pernyataan ini tersirat dalam pembukaan UUD 1945 alinea …. A. I B. II C. I dan II D. III E. IV.

Jawab :..........Alasan :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Serangkaian konsep, asas, dan putusan yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan disebut ….

A. kebijakan publik B. profesional C. diskriminasi D. keadilan komutaif E. Proporsional

Jawab :..........Alasan :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan …. . A. Kebutuhannya B. Kewenangannya C. KeinginannyaD. Hak dan kewajibanE. Jasanya

Jawab :..........Alasan :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Arti penting pemerintah yang terbuka adalah dapat …. A. meningkatkan partisipasi B. memperbanyak ancaman C. memperlemah negara lain D. menciptakan kebebasan E. memperkuat kekuasaan.

Jawab :..........Alasan :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9. Keterbukaan penyelenggaraan bernegara adalah salah satu ciri dari …. A. pemerintahan yang transparan B. pemerintahan yang baik hati C. pemerintahan bebas D. pemerintahan demokrasi E. pemerintahan liberal

Jawab :..........Alasan :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. Dengan penyelengaraan pemerintahan yang transparan diharapkan dapat melahirkan ...A. perhatian yang tinggi dari masyarakat internasional

B. pemerintahan yang bersih (Clean Goverance)C. dorongan kepada masyarakat dalam pemerintahan menjadi turunD. partisipasi masyarakat dalam pemerintahan menjadi turunE. berkurangnya tenaga dan biaya untuk mengawasi pemerintahJawab :..........Alasan :.....................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................11. Hikmah anggota DPR dipilih secara demokratis transparan dan jujur adalah...

A. presiden akan benar-benar memerhatikan suara DPRB. DPR akan memiliki keabsahan yang tinggi di masyarakatC. MPR akan memerhatikan sungguh-sungguh permintaan DPRD. presiden tidak dapat membubarkan DPRE. DPR dapat menjatuhkan presidenJawab :..........Alasan :.....................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................12. Segala keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan daerah selalu ditentukan dari pusat hal ini

dapat berakibat...A. pejabat di daerah menjadi mudah dan enak dalam menjalankan tugasnyaB. kadang peraturan dari pusat tidak cocok dengan kondisi nyata di daerah C. rakyat di daerah suka jalan pintas ke pusat bila ingin menyelesaikan sesuatuD. perkembangan daerah dapat dikendalikan dan diseragamkan dengan baik E. sumber kekayaan alam di daerah dapat dikelola dengan cermatJawab :..........Alasan :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. Di bidang sosial budaya , dengan adanya krisis ekonomi akan mengakibatkan ...A. masyarakat akan merasa prihatinB. solidaritas sosial makin tumbuh dan berkembang di tengah masyarakatC. meningkatnya tindakan kejahatan oleh sebagian warga masyarakatD. bertambahnya penduduk usia produktif meninggalkan tanah air untuk bekerja di luar negeriE. semakin berkembangnya sikap anti orang asing, khusunya Eropa di tengah masyarkatJawab :..........Alasan :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Bila pemerintahan melahirkan keadaan yang kacau, korupsi merajarela dan penuh konflik kepentingan, pemerintahan tersebut ...A. anarkiB. tiraniC. oligarkiD. mobokrasiE. okhlokrasiJawab :..........Alasan :.....................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................2. kekuasan eksekutif yang terpusat dan tertutup dibawh kontrol lembaga kepresidenan dapat

mengakibatkan ...A. tidak mendukung berkembangnya fungsi berbagai lembaga kenegaraanB. garis komando jelas sehingga pemerintahan dapat berjalan lancarC. mapu menciptakan stabilitas nasional yang mantap dan dinamisD. hubunga pusat dan daerah lancar sehingga mempercpeat pembangunanE. semua permasalah yang timbul mudah dan cepat diatasiJawab :..........Alasan :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Ketahanan ekonomi yang rapuh dan tidak kompetitif sehingga melahirkan krisis ekonomi di masa orde baru lebih disebabkan oleh ...A. banyaknya campur tangan asing atas IndonesiaB. investor asing banyak yuang menarik modalnya dari IndonesiaC. daya beli masyrakat sangat rendahD. banyaknya pengusaha besar yang tidak didukung jiwa nasionalismeE. kepercayaan luar negeri terhadap indonesia sangat rendahJawab :..........Alasan :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Muara dari ketidak tranparannya pemerintah di masa orde baru adalah ...A. ideologi pancasila dipermaslahkan lagiB. krisis kepercayaan rakyat pada pemerintahC. diamandemennya Undang-Undang dasar 1945D. lahirnya demokrasi dimana-manaE. pemilu dipercepat untuk mengganti Presiden SoehartoJawab :..........Alasan :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. !

1. Jelaskan pendapatmu tentang untuk apa penyelenggaraan negara harus terbuka. 2. Jelaskan partisipasi masyarakat dalam prinsip- prinsip good governance. 3. Jelaskan mengapa lembaga-lembaga yang berfungsi menjamin keadilan perlu di pantau dan

dikontrol oleh masyarakat. 4. Jelaskan dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terbuka dalam bidang sosial budaya. 5. Jelaskan mengapa perlu ada kekecualian terhadap prinsip keterbukaan

BAB 4HUBUNGAN INTERNASIONAL

DAN ORGANISASI INTERNASIONALStandar Kompetensi :4. Menganalisis hubungan Internasional dan Organisasi Internasional

Kompetensi Dasar :4.1. Mendeskripsikan pengertian, penting-nya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara.4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional. 4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik.4.4. Mengkaji peranan organisasi interna-sional (ASEAN, AA, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional.4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia.

Tujuan Pembelajaran :

1. Menguraikan pengertian hubungan internasional.2. Mendeskripsikan arti penting dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara.3. Menguraikan pengertian perjanjian internasional.4. Mengklasifikasikan penggolongan, istilah-istilah, tahap-tahap dan hal-hal penting dalam pembuatan

perjanjian internasional.5. Menjelaskan berlaku dan berakhirnya perjanjian internasional serta jenis-jenis perjanjian

internasional.

PETA KONSEP

Hubungan Internasional

Pengertian

Renstra, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut

Sikap terbuka

Ciri-ciri keterbukaan

Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Keadilan

Keterbukaan

Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional, antara lain :

1. Politik internasional (International Politics).2. Studi tentang peristiwa internasional (The Studi of Forcight Affair).3. Hukum Internasional (International Law).4. Organisasi Administrasi Internasional (International Organitation of Administration).

Beberapa pengertian menurut para ahli :1. Charles A. MC. Clelland, hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan

yang mengelilingi interaksi.2. Warsito Sunaryo, hubungan internasional, merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-

kesatuan sosial tertentu (negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang hubungan bersifat internasional), termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.

3. Tygve Nathiessen, hubungan internasional mrp bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrsi internasional dan hukum internasional.

Arti Penting Hubungan Internasional

Hubungan antar negara, mrp salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan, karena 1. Tidak ada satu negarapun di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain. Ketergantungan itu

dapat disebabkan oleh : Faktor internal, misalnya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya. Faktor eksternal , misalnya suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, membangun komunikasi lintas bangsa dan negara. mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dan sejahtera.2. Setiap negara memiliki kelebihan, kekurangan & kepentingan berbedaHubungan tersebut perlu didasari atas sikap saling meng-hormati & menguntungkan, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara seperti memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara,menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia dan menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Sarana penting dalam membangun hubungan internasional 1. Asas-Asas :

Asas Teritorial Asas Kebangsaan Asas Kepentingan Umum Pacta Sunt Servada

2. Proses komunikasi melalui :a. Diplomasib. Negosiasic. Lobby

Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukum : Pembukaan UUD 1945 alenia IV Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Perjanjian internasional (traktat = treaty) Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan

oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum Laut.

Penugasan Praktik KewarganegaraanSetelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian, Pen-tingnya dan Sarana-sarana Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara, dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut : 1. Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional asas persamaan derajat merupakan

dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Berikan penjelasan singkatnya ! .....................................

a. Asas persamaan derajat: .....................................................................................................b. Kemauan bebas: .....................................................................................................

2. Dalam pelaksanaan hubungan internasional, terdapat faktor-faktor penentu berupa ; kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, dan letak geografis.

3. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini kaitannya dengan hubungan internasional ! 4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam mewujudkan hubungan internasional diperlukan

adanya asas “pacta sunt servanda” ! ................5. Tuliskan perbedaan dan persamaan mendasar antara negara maju dengan negara berkembang

dalam hubungan internasional perihal faktor-faktor penentu “kekuatan nasional” dan “sumber daya” di bawah ini !

2. Perjanjian Internasionala. Pengertian

Perjanjian internasional mrp hubungan antar negara, pada dasarnya adalah ”hubungan hukum”. Dalam hubungan internasional telah melahirkan hak dan kewajiban antar subyek hukum (negara) yang saling berhubungan. Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, ”Perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnya”. Beberapa pengertian yan dikemukakan oleh para ahli : Prof Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH. LL.M., perjanjian internasional adalah perjanjian yang

diadakan antar bangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.

Oppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.

G. Schwarzenberger, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multirateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.

b. Istilah-istilah dalam Perjanjian Internasional

No Nama Uraian Keterangan

1. Traktat (Treaty) Yaitu, perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih.

Perjanjian ini khusus mencakup bidang poli-tik & bidang ekonomi.

2. Konvensi (Conven-tion)

Yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (high policy).

Persetujuan ini harus dilegalisasi oleh wakil-wakil berkuasa penuh (plaenipotentiones).

3. Protokol (Protocol)

Yaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara.

Mengatur masalah tam-bahan penafsiran klausal-klausal ttn.

4. Persetujuan (Agree-ment)

Yaitu prjanjian yang berifat teknis atau admistratif

Agrement tidak dirati-fikasi karena sifatnya tidak seresmi traktat atau konvensi.

5. Perikatan (Arrange-ment)

Yaitu istilah yg digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara.

Perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi.

6. Proses Verbal Yaitu catatan-catatan atau ke-simpulan konferensi diplomatik, atau suatu permufakatan.

Proses verbal tidak diratifikasi.

7. Piagam (Statute) Yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internasional

Piagam itu dapat digu-nakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi (seperti piagam kebebasan transit).

8. Deklarasi (Declara-tion)

Yaitu perjanjian internasional yg berbentuk traktat, dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat bila menerang-kan suatu judul dr batang tubuh ketentuan traktat, dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pd traktat /konvensi.

Deklarasi sebagai per-setujuan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang penting.

9. Modus Vivendi Yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai ber-hasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak me-merlukan ratifikasi.

10. Pertukaran Nota Yaitu metode yang tidak resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya, pertuka-ran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral.

Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang menyangkut mereka.

11. Ketentuan Penutup (Final Act)

Yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi.

12

.

Ketentuan Umum (General Act),

Yaitu traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi.

LBB menggunakan ke-tentuan umum arbitrasi untuk menyelesaikan scr damai pertikaian internasional th. 1928.

13. Charter Yaitu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif.

Misalnya, Atlantic Charter.

14. Pakta (Pact) Yaitu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus (Pakta Warsawa).

Pakta membutuhkan ratifikasi.

15. Covenant Yaitu anggaran dasar LBB (Liga Bangsa-Bangsa).

c. Tahap-tahap Pembuatan Perjanjian InternasionalTahap-tahap menurut konvensi Wina tahun 1969 : Perundingan Penandatanganan Ratifikasi

1. Ratifikasi oleh badan eksekutif (biasa dilakukan oleh raja-raja absolut dan pemerintahan otoriter).

2. Ratifikasi oleh badan legislatif (jarang digunakan).3. Ratifikasi campuran DPR dan Pemerintah (paling banyak digunakan karena peranan legislatif

dan ekse-kutif sama-sama menentukan dalam proses ratifikasi.

Konvensi Wina (tahun 1969) pasal 24 menyebutkan bahwa mulai berlakunya sebuah Perjanjian Internasional adalah sebagai berikut:• Pada saat sesuai dengan yang ditentukan dalam naskah perjanjian tersebut.• Pada saat peserta perjanjian mengikat diri pada perjanjian itu bila dalam naskah tidak disebut saat

berlakunya.

d. Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Internasional

Berlakunya Perjanjian Internasional :• Perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa berikut ini. • Mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding.• Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan

diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.• Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku,

maka perjanjian mulai berlaku bagi negara itu pada tanggal tsb, kecuali bila perjanjian menentukan lain.

• Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul yang perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.

Berakhirnya Perjanjian IntenasionalProf. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., mengatakan bahwa suatu perjanjian berakhir karena :1. Telah tercapai tujuan dari perjanjian internasional itu.2. Masa beraku perjanjian internasional itu sudah habis.3. Salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian itu.

4. Adanya persetujuan dari peserta-peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.5. Adanya perjanjian baru antara peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu.6. Syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian sesuai dengan ketentuan perjanjian itu sudah

dipenuhi.7. Perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak

lain.

Pembatalan Perjanjian Internasional, Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1969, karena berbagai alasan, suatu perjanjian internasional dapat batal, antara lain :• Negara peserta atau wakil kuasa penih melanggar ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya.• Adanya unsur kesalahn (error) pada saat perjanjian dibuat.• Adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta lain waktu

pembentukan perjanjian.• Terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (corruption), baik melalui kelicikan atau penyuapan.• Adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman

maupun penggunaan kekuatan.• Bertentangan dengan suatu kaidah dasar hukum internasional umum.

e. Jenis-jenis Perjanjian Internasional

Perjanjian Bilateral, bersifat khusus (treaty contract) dan tertutup, ada beberapa contoh :1. Perjanjian antara Republik Indonesia dengan RRC (Republika Rakyat Cina) pada tahun 1955 tentang

penyelesaian “dwikewarganegaraan”.2. Perjanjian antara Indonesia dengan Muangthai tentang “Garis Batas Laut Andaman” di sebalah utara

Selat Malaka pada tahun 1971.3. Perjanjian “ekstradisi” antara Republik Indonesia dan Malaysia pada tahun 1974.4. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai pertahanan dan keamanan wilayah

kedua negara pada tanggal 16 Desember 1995.Perjanjian Multilateral, sering disebut sebagai law making treaties karena biasanya mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum dan bersifat “terbuka.”Ada beberapa contoh :• Konvensi Jenewa, tahun 1949 tentang “Perlindungan Korban Perang”.• Konvensi Wina, tahun 1961, tentang “Hubungan Diplomatik”.• Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 tentang “Laut Teritorial, Zona Bersebelahan, Zona

Ekonomi Eksklusif, dan Landas Benua”.

Penugasan Praktik KewarganegaraanCarilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :

1. Rumuskan kembali pemahaman tentang pengertian perjanjian internasional !

2. Berikan alasan penjelasan, mengapa di dlm hubungan antar negara perjanjian internasional dianggap sangat penting !

3. Berikan penjelasan mengapa suatu perjanjian internasional ada yg harus diratifikasi dan ada yg tidak perlu diratifikasi !

4. Jelaskan mengapa sebelum suatu perjanjian internasional dibuat, perlu dilakukan perundingan (negosiasi) !

5. Berikan penjelasan bagaimana kedudukan negara peserta dan bukan peserta pada saat suatu perjanjian internasional akan ditandatangani oleh negara-negara yang berkepentingan.