NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ... Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian; 2)

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    215

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

  • 1

    NASKAH AKADEMIK

    RANCANGAN UNDANG-UNDANG

    TENTANG

    KEKARANTINAAN KESEHATAN

  • 2

    KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

    TAHUN 2015

  • i

    KATA PENGANTAR

    Permasalahan kesehatan di Indonesia ke depan akan

    semakin kompleks dan beragam. Sebagai bagian dari masyarakat

    dunia, Indonesia berkewajiban melakukan upaya pencegahan

    terjadinya Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)

    sebagaimana yang diamanatkan dalam International Health

    Regulations (IHR) 2005. Dalam melaksanakan amanat ini,

    Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi

    manusia dan dasar-dasar kebebasan seseorang serta

    penerapannya secara universal.

    Untuk mengoptimalkan upaya cegah tangkal terhadap

    penyebaran penyakit yang berpotensi menimbulkan wabah dan

    menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat dunia yang

    terjadi di pintu masuk dan wilayah, perlu disusun adanya

    Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang komprehensif,

    integratif dan efektif, mengingat Undang-Undang yang ada

    sekarang sudah tidak dapat menampung semua materi

    permaslahan saat ini. Penyusunan Rancangan Undang-Undang

    Kekarantinaan Kesehatan yang baru ini dimaksudkan untuk

    mengganti UndangUndang Kekarantinaan Kesehatan yang ada

    saat ini yaitu UndangUndang Nomor 1 Tahun 1962 tentang

    Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang

    Karantina Udara.

    Dalam rangka melengkapi persyaratan Rancangan Undang-

    Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan yang akan diusulkan

    ke Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk dibahas sebagai

    produk hukum, maka disusun argumentasi ilmiah yang berupa

    Naskah Akademis (NA) Rancangan Undang-Undang Kekarantinaan

    Kesehatan.

  • ii

    Keberadaan Naskah Akademik mutlak diperlukan sebagai

    dasar dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang. Dalam

    Naskah Akademis ini akan dibahas mengenai perlunya

    penyusunan Rancangan Undang-Undang Kekarantinaan

    Kesehatan baik dari aspek teoritis maupun empiris pelaksanaan di

    lapangan.

    Disadari bahwa dalam penyusunan Naskah Akademik ini

    masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritik, saran

    maupun sumbangan pemikiran yang sifatnya membangun sangat

    diharapkan, demi kesempurnaan Naskah Akademik Rancangan

    Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan dimasa yang akan

    datang.

    Jakarta, 13 Mei 2015

    Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

    Kementerian Kesehatan

    Barlian, SH, M.Kes

    NIP 195811191981021001

  • iii

    DAFTAR ISI

    Halaman

    KATA PENGANTAR.. i

    DAFTAR ISI iii

    BAB I PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang. 1

    B. Identifikasi Masalah.. 5

    C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah

    Akademik .

    5

    D. Metode .. 6

    BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

    A. Kajian Teoritis.. 11

    B. Kajian terhadap Asas Yang Terkait Dengan

    Penyusunan Norma...............

    18

    C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan,

    Kondisi yang ada serta Permasalahan yang

    dihadapi.

    20

    D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem

    Baru....

    34

    BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

    PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

    A. Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 1

    Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan

    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang

    Karantina Udara....

    38

    B. Sinkronisasi dan Harmonisasi Ketentuan

    Internasional dan Peraturan Perundang-

    undangan yang terkait dengan Kekarantinaan

    Kesehatan.

    42

  • iv

    BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

    A. Landasan Filosofis. 53

    B. Landasan Sosiologis.. 55

    C. Landasan Yuridis 56

    BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG

    LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

    A. Sasaran.. 58

    B. Arah dan Jangkauan Pengaturan 58

    C. Ruang Lingkup Materi Muatan. 59

    BAB VI PENUTUP

    A. Simpulan 100

    B. Saran.. 102

    DAFTAR PUSTAKA.. 103

    LAMPIRAN..

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Amanat yang tertuang di dalam Pembukaan UUD Negara

    Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Negara Indonesia

    berkewajiban melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh

    tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

    mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

    ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

    abadi dan kesejahteraan sosial. Salah satu upaya untuk mencapai

    hal di atas adalah melalui peningkatan derajat kesehatan

    masyarakat.

    Indonesia yang merupakan negara yang sedang berkembang,

    memerlukan sumber daya manusia yang sehat jasmani, rohani

    dan sosial, sehingga dapat hidup produktif secara sosial dan

    ekonomi. Untuk mendapatkan manusia yang sehat diperlukan

    adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

    Sebagai negara kepulauan dengan sekitar 17.504 pulau yang

    terdiri dari pulau besar/kecil serta memiliki posisi sangat strategis

    karena diapit oleh dua benua dan dua samudera serta berada

    pada jalur lalu-lintas dan perdagangan internasional dengan

    banyaknya pintu masuk ke wilayah Indonesia, maka terdapat

    faktor risiko untuk terjadinya penyebaran penyakit dan gangguan

    kesehatan.

    Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2014, Indonesia

    memiliki lebih dari 240 juta orang penduduk serta menduduki

    posisi keempat terbesar di dunia yang tersebar di berbagai pulau

    dengan kepadatan yang berbeda.

  • 2

    Tingkat kepadatan tertinggi di pulau Jawa dan Bali, dengan

    status sosial ekonomi sebagian besar penduduk Indonesia

    tergolong rendah dibandingkan negara lain, sehingga

    menimbulkan masalah kesehatan, diantaranya penyebaran

    penyakit infeksi, status gizi kurang dan lain-lain.

    Permasalahan kesehatan dalam jangka panjang di Indonesia

    dari waktu ke waktu akan semakin kompleks. Indonesia sebagai

    negara kepulauan yang mempunyai letak strategis (posisi silang),

    berperan penting dalam lalu lintas alat angkut, orang dan barang.

    Meningkatnya pergerakan dan perpindahan penduduk sebagai

    dampak peningkatan pembangunan, serta perkembangan

    teknologi transportasi menyebabkan kecepatan waktu tempuh

    perjalanan antar negara melebihi masa inkubasi penyakit. Hal ini

    memperbesar risiko masuk dan keluar penyakit menular (new

    infection diseases, emerging infections diseases dan re-emerging

    diseases), dimana ketika pelaku perjalanan memasuki pintu

    masuk gejala klinis penyakit belum tampak. Disamping itu juga

    terdapat kemajuan teknologi di berbagai bidang lainnya yang

    menyebabkan pergeseran epidemiologi penyakit, ditandai dengan

    pergerakan kejadian penyakit dari satu benua ke benua lainnya,

    baik pergerakan secara alamiah maupun pergerakan melalui

    komoditas barang di era perdagangan bebas dunia yang dapat

    menyebabkan peningkatan faktor risiko.

    Dalam praktik penyelenggaraan tindakan karantina

    kesehatan saat ini, hanya dilakukan terhadap alat angkut, orang

    dan barang di pintu masuk yaitu Pelabuhan dan Bandar udara.

    Sedangkan kebutuhan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan

    saat ini diperlukan pula pada pos lintas batas darat negara dan

    wilayah.

  • 3

    Kondisi tersebut di atas dibutuhkan mengingat potensi

    penyebaran penyakit potensial wabah antar negara maupun antar

    wilayah semakin meningkat yang dapat menimbulkan epidemi,

    pandemi, dan kedaruratan kesehatan masyarakat bahkan

    kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia.

    Perkembangan transportasi darat, laut maupun udara sejalan

    dengan kemajuan teknologi dan perekonomian memicu pula

    pergerakan dan perpindahan orang dan barang baik antara negara

    maupun antar wilayah yang berdampak pada penyebaran penyakit

    dan faktor risikonya, sehingga penyelenggaraan kekarantinaan

    kesehatan perlu dilakukan secara komprehensif, terintegrasi

    dalam rangka cegah tangkal.

    Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia

    berkewajiban melakukan upaya pencegahan terjadinya

    Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia

    (Public Health Emergency of International Concern/PHEIC)

    sebagaimana yang diamanatkan dalam International Health

    Regulations (IHR) 2005. Dalam melaksanakan amanat ini Indonesia

    harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia dan

    dasar-dasar kebebasan seseorang serta penerapannya secara

    universal.

    International Health Regulations 2005 mengharuskan

    Indonesia meningkatkan kapasitas berupa kemampuan dalam

    surveilans dan respon cepat serta tindakan kekarantinaan dalam

    rangka melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau

    faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan

    kedaruratan kesehatan masyarakat pada pintu masuk

    (pelabuhan/ bandar udara/ Pos Lintas Batas Darat Negara) dan di

    wilayah.

  • 4

    Untuk itu diperlukan perangkat peraturan perundang-

    undangan, organisasi dan sumber daya yang memadai berkaitan

    dengan kekarantinaan kesehatan dan organisasi pelaksananya.

    Pengaturan kekarantinaan kesehatan di Indonesia diatur

    dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-

    Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan

    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara.

    Ketentuan dalam undang-undang tersebut sudah tidak relevan

    lagi dengan kondisi saat ini. Pada sisi lain, saat undang-undang

    tersebut dibuat masih mengacu kepada peraturan kesehatan

    internasional yang disebut International Sanitary Regulations (ISR)

    1953. Kemudian ISR tersebut diganti dengan International Health

    Regulations (IHR) 1969 dengan pendekatan epidemiologi yang

    didasarkan kepada kemampuan sistim surveilans epidemiologi.

    Pada Sidang Majelis Kesehatan Sedunia tahun 2005 menyepakati

    International Health Regulations (IHR) 1969 tersebut menjadi

    International Health Regulations (IHR) Revisi 2005 yang mulai

    diberlakukan pada tanggal 15 Juni 2007.

    Pembaharuan terhadap Undang-Undang Kekarantinaan

    Kesehatan diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang

    cukup kuat untuk melakukan penyelenggaraan Kekarantinaan

    Kesehatan secara terpadu dan sistematis.

    Dengan kondisi pengaturan kekarantinaan kesehatan yang

    demikian sudah waktunya dilakukan pembaharuan secara

    menyeluruh agar terdapat pengaturan kekarantinaan kesehatan

    secara terpadu dan sistematis. Untuk itu diperlukan adanya

    penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang

    tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagai dasar bagi penyusunan

    draf Rancangan Undang-Undang tentang Kekarantinaan

    Kesehatan.

  • 5

    B. Identifikasi Masalah

    1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan

    penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Indonesia

    berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

    1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang

    Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara?

    2. Mengapa diperlukan penggantian Undang-Undang

    Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan

    Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina

    Udara?

    3. Apa yang menjadi pertimbangan landasan filosofis,

    sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang

    Kekarantinaan Kesehatan?

    4. Apa yang menjadi sasaran, ruang Lingkup, jangkauan

    dan arah pengaturan dari RUU tentang Kekarantinaan

    Kesehatan yang akan disusun?

    C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

    Tujuan Penyusunan Naskah Akademik sebagai berikut:

    1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait

    dengan kekarantinaan kesehatan di Indonesia

    berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

    1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang

    Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara.

    2. Merumuskan permasalahan hukum sebagai alasan

    penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962

    tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2

    Tahun 1962 tentang Karantina Udara.

  • 6

    3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis,

    sosiologis, yuridis pembentukan RUU Kekarantinaan

    Kesehatan.

    4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang

    lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan

    dalam RUU Kekarantinaan Kesehatan.

    Sedangkan kegunaan naskah akademik ini adalah

    sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-

    Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan dan pengambilan

    kebijakan bidang kekarantinaan kesehatan.

    D. Metode

    1. Tipe penelitian

    Penelitian terhadap permasalahan kekarantinaan

    kesehatan menggunakan metode yuridis normatif.

    Metode ini dilakukan melalui studi pustaka yang

    menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-

    undangan atau dokumen hukum lainnya, dan hasil

    penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang

    berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Metode

    yuridis normatif ini dilengkapi dengan diskusi terfokus,

    dan rapat dengan para pihak yang berkepentingan dalam

    rangka mempertajam kajian dan analisis. Para pihak

    yang berkepentingan antara lain kementerian/lembaga

    yang tugas pokok dan fungsinya berhubungan dengan

    penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan,

    keimigrasian, kepabeanan, kepelabuhanan, kebandar

    udaraan dan pos lintas batas darat negara, serta unsur

    pemerintah daerah. Di samping itu dilibatkan pula para

  • 7

    akademisi, pakar dibidang yang relevan serta organisasi

    profesi terkait.

    Dalam rangka menyusun pokok-pokok

    permasalahan, perkembangan kekarantinaan,

    pertahanan dan keamanan negara, dalam penelitian ini

    dilakukan pendekatan kajian untuk mendapatkan materi

    dalam rangka menyiapkan Naskah Akademik Rancangan

    Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

    Menurut Peter Mahmud dalam bukunya yang

    berjudul Penelitian Hukum terdapat beberapa

    pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian

    hukum, yaitu pendekatan undang-undang (statute

    approach), pendekatan kasus (case approach),

    pendekatan historis (historical approach), pendekatan

    komparatif (comparative approach), dan pendekatan

    konseptual (conceptual approach.)1

    Dalam konteks Penelitian ini, pendekatan

    perundang-undangan yang dilakukan adalah dengan

    menelaah peraturan perundang-undangan (regeling) dan

    peraturan kebijakan (beleidsregel) yang bersangkut paut

    dengan kekarantinaan kesehatan.2 Pendekatan

    komparatif dilakukan dengan membandingkan secara

    substanstif pengaturan dan pelaksanaan kekarantinaan

    kesehatan di negara Indonesia dengan pengaturan

    kekarantinaan kesehatan di dunia internasional.

    1 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Jakarta, Edisi I, hlm. 93-94 2 Jimly Asshiddiqie, 2006, Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.391. A.

    Hamid S. Attamimi, Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan, Pidato Dies Natalis PTIK Ke - 46, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, 17 Juni 1992.

  • 8

    2. Jenis Data dan Cara Perolehannya

    a. Penelitian Kepustakaan

    Pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan

    dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang

    sumber datanya diperoleh dari:

    1) Bahan hukum primer:

    Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa

    UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-

    undangan, serta dokumen hukum lainnya yang

    berkaitan dengan kekarantinaan kesehatan.

    Peraturan perundang-undangan yang dikaji

    secara hierarkis sebagai berikut:

    a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962

    tentang Karantina Laut;

    b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962

    tentang Karantina Udara;

    c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984

    tentang Wabah Penyakit Menular;

    d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992

    tentang Karantina Hewan, Ikan dan

    Tumbuhan;

    e. Undang-Undang Nomor 17 Ta...

Recommended

View more >