Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAMPIRAN : 4
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TAHUN NOMOR
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KEBIJAKAN AKUNTANSi NO. 03
NERACA
^pAHULUAN .fujuan
Ruang Lingkup
ASlFiKASI
DAFTAR ISI
NYUSUNAN NERACA SKPD SEBELUM KONVERSI
ONVERSI UNTUK NERACA SKPD
cRACA SKPD SETELAH KONVERSI
^NYUSUNAN NERACA PPKD SEBELUM KCNVERSI
<0NVERSI UNTUK NERACA PPKD
NERACA PP*KD SETELAH KONVERSI
'VERACA GABUNGAN PEMERiNTAH DAcRAH
Paragraf
1-3
1 -2
3
4-11
12
13-18
19
20
21 -28
29
30 - 31
Neraca
KEBIJAKAN AKUNTANSl NO. 03
NERACA
nragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalahfagraf kebijakan, yang harus dibaca dale* konteks paragraf-paragrafpnjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptualftebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
PENDAHULUAN
Tujuan
Tujuan Kebijakan Neraca adalah menetapkan dasar-dasar penyajian NeracauntUK Pemerintah Daer.h'dalam rangKa memenuhi tujuan-akuntab.htessebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Kl . . . . , „ eiiatu entitas akuntansi/entitasNeraca menggambarksn posisi keuangan suai"
, • x • ». Jnr ekuitas dara pada tangga!pelaporan mengenai aset,, kewajiban, dan ^
tertentu.
Ruang Lingkup, „ . ..jf. • • ... , . , ;;*n Neraca yang disusun dan3. Kebijakan mi diterapkan dalam penyajia" ,Y '
,. .... •. berbasis akrual untuk tingkatdisajikan dengan menggunaKan anuntansi »*'SKPD, BLUD, PPKD, dan Pemerintah Daerah.
]da\ah laporan keuangan dalamLaporan Keuangan BLUD dalam hal ini &
rangka penggabungan untuk menyusun
daerah.
laporan keuangan pemerintah
KLASIFIKASI4- Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya
serta mengklasifikasikandalam aset lancar dan nonlancar
kewajibannya menjadi kewajiban jangka P^dek dan >an9ka panJa"9dalam neraca.
Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan. rtiah-iumlah yang diharapkan
aset dan kewajiban yang mencakup jum,c" J
akan diterima atau dibayar dalam waktu
mengungkapkan setiap pos
lah-jumlah yang diharapkan
12 (dua belas) bulan setelah
H 'ijakan Akuntansi No. 03 -1PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
tgnggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterimagtau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (duL belas) bulan.
Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-
barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan,
perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan noniancar dalam
neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan
digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan
untuk keperluan jangka panjang.
Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan
bcrmanfaat _-untuk meniiai likuiditas dan solv^bi'itas suatu entitas
akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset
nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga
bermanfaat untuk mengetahui apakah aoet diklasifikasikan sebagai aset
lancar dan noniancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka pendek dan jangka panjang.
Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:
(a) ka*s dan setara kas;
(b) investasi jangka pendek;
(c) piuiang pajak dan bukan pajak;
(d) persediaan;
(e) investasi jangka panjang;
(f) aset tetap;
(g) kewajiban jangka pendek;
(h) kewajibanjangka panjang;
0) ekuitas dana.
Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam Neraca jika
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah mensyaratkan, atau jika
Penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi
keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan.
Akuntansi No. 03 - 2 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
|0 pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkanpada faktor-faktor berikut ini:
(a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;(b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas akuntansi/entitas pelaporan;(c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.
11. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi dapat diukurdengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok asettetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnyadicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.
PENYUSUNAN NERACA SKPD SEBELUM KONVERSI12. Setelah disusun LRA SKPD, kemudiah meiakukan ju.nal penutupen,
selaniutnya SKPD menyusun Neraca. Neraca ini menyajikan informasitentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas danapada tanggal tertentu. Format Neraca SKPD sebelum konversi addiohsebagai berikut:
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAMNERACA SKPD
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0* (uaiciiw i\u j>a.,;
1I
Uraiar. \
lJumiah
Kenaikan
(Penurunan)
20X1 20X0 Jumlah %
ASET
ASET LANCAR
IKas dan Setara Kas' Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Penqeluaran
l Setara KasInvestasi Janqka Pendek
l Investasi dalam DepositoInvestasi dalam Sahafn
t investasi dalam ObliaasiPiutanq
Piutanq Pajak•— j i
Piutana Retribusi. £2 — •
Piutano Iain-Iain
PersediaanPersediaan Alat Tulis Kantor
. Persediaan Alat Listrik
^Nakan Akuntansi No. 03 -3 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
I UraianJumlah
Kenaikan(Penurunan)
20X1 20X0 Jumlah %
Ig^sediaan Material/Bahan•persediaan Benda PosIp^sediaan Bahan Bakaripjjrsediaan Bahan Makanan Pokoktf JumlahpfTETAPK^7IftnahIp^aTatan dan mesin•St-alat BeratrAJat-alat Angkutan Darat BermotorfAJat-alat Angkutan Darat Tidak
Rprmotor- -• -
"AJaT-alat Angkutan di Air Bermotor'Alat-alat Angkutan di Air TidakBermotor
"Alat-alat Angkutan Udara"Alat-alat BengkelAlat-aiat Pengolahan Pertanian danPete rn akan
Peralatan Kantor
Perlengkapan KantorKomputerMeubelak
Peralatan Dapur_Penghias Rua.nqan Rumah Tangga I
Mlat-alat Studio
I^Ajat-alat KomuniKasiLAjat-alat UkurLAJat-alat KedokteranLAIat-alat Laboratorium-^lat-alat Persenjataan/Keamananl^dung dan bangunan-i^edung Kantor•^edung Rumah Jabatan-^edung Rumah Dinas-i^edung Gudanq-^ancjunan Bersejarah•-^angunan Monumen-iygjj Peringatan-JJan^Jaringan, dan Instalasi-Jajan•^mbatan•^ingan Air•<snerangan Jalan, Taman dan
;an Akuntansi No. 03 - 4 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
1 UraianJumlah
Kenaikan(Penurunan)
20X1 20X0 Jumlah %
I^Kotaij^jasi Listrik dan TeleponiSTetap LainnyaIpudan Kepustakaanjj^rang Bercorak Kesenian,L:hudayaan;ftewan/Ternak dan Tanamanj^struksi Dalam Pengerjaanitonstruksi Dalam Pengerjaanik^rnulasi Penyusutan'Akumulasi Penyusutan Aset Tetapj~ JumlahjSET LAINNYATaqihan Piutang Penj. AngsuranTagihan Tuntutan Ganti KerugianDaerahKemitraan dengan Pihak KetigaAset Tidak BerwujudAset Lain-lain
Jumlah
JUMLAH ASET
[XEWAJIBAN[KEWAJIBAN JANGKA PE.NDEK1Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Utang Bunqa i
Jiang PajakBagian Lancar Utang Jangka
[panjangJendapatan Diterima Di MukaJtang Jangka Pendek Lainnya- Jumlah.^UITAS DANA LANCAR.JILPA
-Jadangan Piutang-i^dangan Persediaan^ana yang Harus Disediakan untuk
•^nibayaran Utang Jangka Pendek•p-- JumlahW[AS DANA INVESTASI-^vestasikan dalam Aset Tetap•jjSllQyestasikan dalam Aset Lainnya^%§NING KORAN-PPKDJhir— JumlahI^LAH KEWAJIBAN DAN^JITAS DANA
Akuntansi No. 03 - 5 PEMERINTAHKOTA PAGAR ALAM
Neraca
vgRSl UNTUK NERACA SXPD^tjka akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu padalasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri Nmor. 13 Tahun 2006,ang diubah oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan PP Nomor 24rahun 2005, kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya perhatikan
-ontoh konversi pada bagan di bawah ini:
^dagri No. 13 Tahun 2006ASET LANCAR
Kas di Bendahara PenerimaanKas di BendaharaPengeluaran
'-. Setara Kas.estasi Jar.ska Pende''
Investasi dalam Deposito: Investasi dalam SahamTlnvestasi dalam Obligasi
.tang
'. Piutang Pajak/.
/
. Piutang Retribusi
3. Piutang lain-iain
nrsediaan
Persediaan Alat Tulis Kanto
Persediaan Alat Listrik
JLpersediaan Material/Bahani^Persediaan Benda PosLPersediaan Bahan Bakar5- Persediaan Bahan Makanan
Pokok
\
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAPASET LANCAR
* 1. Kas di Bendahara Penerimaan
2. Kas di Bendahara Pengeluaran
» 3. Investasi Jangka Pandek
* 4. Piutang Pajak^ 5. Piutang Retribusi
6. Bagian Lancar Pinjaman kepadaPerusahaan Negara
7. Bagian Lancar Pinjaman kepadaPerusahaan Daerah
8. Bagian Lancar Pinjaman kepadaPemerintah Pusat
9. Bagian Lancar Pinjaman kepadaPemerintah Daerah Lainnya
10. Bagian Lancar TagihanPenjuaian Angsuran
11. Bagian Lancar TuntutanPerbendaharaan
12. Bagian Lancar Tuntutan GantiRugi :
13. Piutang Lainnya14. Persediaan
1 Dari bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk SKPD, tidak terdapatperbedaan pada kelompok Aset Lancar.
P,ermendagri No. 13 Tahun 2006ASET TETAP
UiTanah-^Peralatan dan Mesin
IV, Akuntansi No. 03 - 6
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAPASET TETAP
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
''figdung dan BangunarT^an, Jaringan, dan Instalasi•"Aset Tetap Lainnya"Konstruksi Dalam Pengerjaan"Akumulasi Penyusutan
Neraca
3. Gedung dan Bangunan4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan5. Aset Tetap Lainnya6. Konstruksi dalam Pengerjaan7. Akumulasi Penyusutan
perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan, Jaringan dan
Instalasi berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006,
sedangkan berdasarkan format PP No. 24 Tahun 2005 kelompok yang sama
adalah Jalan, Irigasi, dan Jaringan. Bila diperhatikan lebih seksama ke dalam
susunan Kode Rekening Permendagri No. 13 Tahun 2006, yang dimaksud
dengan jaringan termasuk didalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga
sebenarnya tidak ada perbedaan substansi di antara keduanya.
[permendagri No. 13 Tahun 2006ASET LAINNYA
1. Tagihan Piutang PenjualanAngsuran
2.Tagi.han Tuntutan Ganti.Kerugian Daerah
3. Kemitraan dengan PihakKetiga
4. Aset Tidak Berwujud5. Aset Lain-Lain
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAPASET LAINNYA
1. Tagihan Penjualan Angsuran
-*• 2. Tuntutan Perbendaharaan
3. Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan Fihak Ketiga5. Aset Tidak Berwujud6. Aset Lain-Lain
Perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat- bahwa doiam format PP
Nomor 24 Tahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
hanya aaa Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak
memisahkan ke dalam dua keiompok seperti pada PP Nomor 24 Tahun
2005. Oleh karena itu, dalam konversi, sesuai dengan kejadian transaksinya,
perlu dibedakan ke dalam dua kelompok seperti dalam PP Nomor 24 Tahun
2005.
Permendagri No. 13 Tahun 2006^__ KEWAJIBAN^Kewajiban Jangka Pendek
1 Utang Perhitungan PihakJ<etiga
-^Jjang Muka dari Kas Daerah
Satoan Akuntansi No. 03 - 7
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAPKEWAJIBAN
A. Kewajiban Jangka Pendek1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)2. Utang Bunga
PEMERINTAHKOTA PAGAR ALAM
Neraca
rjtang Bunga 3. Bagian Lancar Utang dalamNegeri
[tltang Pajak 4. Bagian Lancar Utang JangkaPanjang Lainnya
^Bagian Lancar Utang Jangkapanjang
5. Utang Jangka Pendek Lainnya
•^pendapatan diterima di Muka**fUtang Jangka Pendek Lainnya
perbedaan kelompok Kewajiban :
(*) Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (Lampiran E.XII-FormatNeraca SKPD) terdapat Uang Muka dari Kas Daerah. Bila yang
dimaksud adalah transfer kas dari BUD, maka diakui/dicatat sebagai
RK-PPKD yang menjadi bagian dari akun ekuitas darja.di SKPD.
(**) Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat Pendapatan
Diterima di Muka/Pendapatan yang Ditangguhkan. Hal ini terjadi dcri
transaksi pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan yang
belum disetorkan ke Kas Daerah. Namun sebenarnya bila transaksi itu
terjadi maka diakui/dicatat ke pendapatan sesuai dengan jenisnya dan
bukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Tetapi bila akun
tei-sebut muncul dari transaksi lainnya yang menyebabkan pendapatan
diterima di muka, maka dapat dikonversikan ke daiam Utang Jangka
Pendek Lainnya menurut PP No. 24 Tahun 2005.
Permendagri No. 13 Tahun 2006EKUITAS DANA
jjtas Dana Lancar•Sisa Lebih PembiayaanAnggaran (SILPA)
.Cadangan Piutang
.Cadangan PersediaanDana yang Harus Disediakanuntuk Pembayaran Utang
Jangka Pendekytas Dana Investasi
2.
Diinvestasikan dalam AsetTetap_Diinvestasikan dalam AsetLainnya (tidak termasuk DanaCadangan)
**;a" Akuntansi No. 03 - 8
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAPEKUITAS DANA
Ekuitas Dana Lancar
1. Sisa Lebih PembiayaanAnggaran (SILPA)
2. Cadangan Piutang3. Cadangan Persediaan4. Dana yang Harus Disediakan
untuk Pembayaran UtangJangka Pendek_
Ekuitas Dana Investasi1. Diinvestasikan dalam Aset
Tetap ___
2. Diinvestasikan dalam AsetLainnya
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
[pari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antarapermendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 bagi
f^mponen Ekuitas pada Neraca./«) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek merupakan contra account dari Ekuitas Dana Lancar
\CA SKPD SETELAH KONVERSI
Setelah melakukan konversi, maka format Neraca SKPD yang berdasarkan
peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
NERACA SKPD
Per 31 Desember 20X1 DAN 20X0
~ (Dalar.i Rupiah)
Uraian
iasetASET LANCARKas di bendahara penerimaanKas di bendahara pengeluaranInvestasi Jangka PendekPiutang PajakPiutang RetribusiBagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan NegaraBagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan DaerahBagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah PusatBagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah
[LainnyaIJtegian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
.Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaanjagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.Piutang LainnyaPersediaan
.ASET TETAPTanahPeralatan dan Mesin
Jgedung dan Bangunan.jalan,"Irigasi, dan Jaringan.Aset Tetap LainnyaJSgnstruksi dalam Pengerjaan.Akumulasi Penyusutan
^SET LAINNYA^Iggihan Penjualan Angsuran
Jumlah Aset Lancar
Jumlah Aset Tetap
20X1 20X0
-J-
Hi"jakan Akuntansi No. 03- 9 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Uraian
Sj^tutan PerbendaharaanIfijjjjjjtan Gaji RugiIgmjtraan dengan Pihak Ketigar^fttjak BerwujudkfitTain-lain
Jumlah Aset LainnyaJUMLAH ASET
KEWAJIBAN((jWAJIBAN JANGKA PENDEKjilting Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)jijltang BungaBagian Lancar Utang Dalam Negeri - PemerintahPusatBagian Lancar Utang Dalam Negeri - PemerintahDaerah LainnyaBagian Lancar Utang Dalam Negeri - LembagaKpuangan Bukiin Bank
ijagian Lancar Utang Dalam Negeri - ObligasiBacjlan Lancar Utang Jangka Panjang LainnyaUtang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban
EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)Cadangan PiutangCadanga/i PersediaanDana yang Harus Disediakan untuk Pembay;Utang Jangka Pendek
Jumiah Ekuitas Dana Lancar
LEKUITAS DANA INVESTASI ...^Diinvestasikan dalam Aset Tetap^Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
Jumlah Ekuitas Dana Investasi
Jtekening Koran-PPKD
L Jumlah Ekuitas Dana
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
Neraca
20X1 20X0
pENYUSUNAN NERACA PPKD SEBELUM KONVERSI
2o- Setelah disusun LRA PPKD, selanjutnya PPKD menyusun Neraca PPKD.Neraca ini menyajikan informasi tentang posisi keuangan PPKD mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Sebelum menyusun
neraca PPKD, terlebih dahulu dibuat jurnal penyesuaian (jika ada). Jurnal
penyesuaian ini dimaksudkan agar nilai dari akun-akun neraca sudah
Man Akuntansi No. 03-10
kPEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
ifjienunjukkan nilai wajar pada tanggal pelaporan. Penyesuaian ini meliputi :penyesuaian untuk nilai piutang pendapatan, jumlah persediaan, nilai aset
jtetap. Format neraca PPKD sebelum konversi adalah sebagai berikut:
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAMNERACA PPKD
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0
m (Dalam Rupiah)
E UraianJumlah
Kenaikan
(Penurunan)K 20X1 20X0 Jumlah %
pTpET LANCARWspKasdi Kas Daerahpvestasi Jangka PendekRnvestasi dalam Saham•investasi dalam Obligasi i
mutang
•"Piutang PajakRftutang Retribusi• Piutang Dana Bagi Hasil
rPiutang Dana Alokasi Umum
Piutang Dana Alokasi Khususpiutang Lain-Lain*"• + JumlahINVESTASI JANGKA PANJANG
|iwestasi Permanen1 tfnjaman kepada Perusahaan•LNegara1 Naman kepada Perusahaan[.Daerah1 nnjaman kepada PemerintahiLDaerah Lainnya[ I'Westasi dalam Surat UtangUtegaraIkjnvestasi Dana Bergulir[uinyestasi Non Psrmanen Lainnyap!!??tasi Non Permanenii p _
b' c,,yertaan Modal Pemerintah^aerah_c,iyertaan Modal dalam Proyek
ynibangunan! pcl,yertaan Modal Perusahaanf^ngan|v<5stasi Permanen Lainnya[^ JumlahSJiljETAP^naj^
In Akuntansi No. 03-11 PEMERINTAH KCTA PAGAR ALAM
Neraca
1 UraianJumlah
Kenaikan
(Penurunan)
20X1 20X0 Jumlah 0'/o
l^jatan dan MesinIdling dan BangunanfjianTJaringan dan InstalasiI^fFetap Lainnyafcjjstruksi Dalam Pengerjaanfilcurnulasi PenyusutanY JumlahfcfLAINNYAp^ihan Penjualan Angsurani^ihan Tuntutan Gaji Kerugian|-?erahf^rnitraan dengan Pihak Ketigaf^eTTak BerwujudflJeTLain-lain .-
\~~ JumlahfesKPD -
IfcSKPDf JUMLAH ASETItewajibanffewajiban Jangka PendekFlit?ng Perhitungan Pihak KetigaI Utang Bunga1 Utang Paiakf Bagian Lawcar Utang Jangka1 Panjang
-
1 Pendapatan Diterima di Muka[Kewajiban Jangka PanjangIJJtang Dalam Negeri|JJtang Luar Negeri|. Jumlah -
UUITAS DANAfUUJITAS DANA LANCARLsiLPAl^adangan PiutangJi^dangan Persediaan^sna yang Harus Disediakan untuki-5?[nbayaran Utang Jangka Pendekrj^_ Jumlah^TAS DANA INVESTASIdiinvestasikan dalam Investasi
^!HSka Panjang^!!D^estasikan dalam Aset Tetapf-cllQvestasikan dalam Aset LainnyaI^ar>a yang Harus Disediakan untuk
ernbayaran Utang Jangka Panjang
S*anAk'j^ansiNo.03-12 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Uraian
pJITAS DANA CADANGAN[fpiinvestasikan dalam Dana Cadangan
Jumlah
JUMLAH KEWAJIBAN DANEKUITAS DANA
Jumlah
20X1 20X0
Neraca
Kenaikan
(Penurunan)
Jumlah %
[KONVERSI UNTUK NERACA PPKD[21. Ketika akan melakukan konversi Neraca, perlu diteliti lebih dahulu pada
klasifikasi mana terjadi perbedaan antara Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 yang diubah oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dengan PP
. Nomor 24 Tahun 2005._ kemudian lakukan konversi. Untuk lebih jelasnya
perhatikan bagan di bawah ini:
Permendagri No. 13 Tahun 2006ASET LANCAR
Kas
r 1. Kasdi Kas Daerah
Investasi Jangka PendekPiutang
1. Piutang Pajakv 2. Piutang Retribusi
Piutang Dana Bagi Has!
',4. Piutang Dana Alokasi Umum\
5- Piutang Dana"Alokasi Khusu^
6. Piutang Lain-Lain
-Persediaan
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAPASET LANCAR
A. Aset Lancar
1. Kas di Kas Daerah4. Investasi Jangka Pendek5. Piutang Pajak6. Piutang Retrjbusj_7. Bagian Lancar Pinjaman kepada
/ Perusahaan Negaragian Lancar Pinjaman kepada
Perusahaan Daerah8. Ba
9. Bagian Lancar Pinjaman kepadaPemerintah Pusat
10. Bagian Lancar Pinjaman kepadaPemerintah Daerah Lainnya
11. Bagian Lancar TagihanPenjualan Angsuran
12. Bagian Lancar Tuntutan GantiRug'
13. Piutang Lainnya_14. Persediaan
Perbedaan pada kelompok Aset Lancar terlihat pada akun piutang, selainPiutang pajak dan piutang retribusi dalam Permendagri Nomor 13 Tahun2006 terdapat akun Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum,Piutang Dana Alokasi Khusus yang di dalam format menurut PP Nomor 24
kan Akuntansi No. 03-13 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
"1
Neraca
h-ghun 2005 tidak disajikan contohnya, sehingga perlu dikonversikan ke
[piutang lainnya.
Kemudian dalam format PP Nomor 24 Tahun 2005 diberikan kelompok akun
gagian Lancar Pinjaman, yaitu akun Bagian Lancar Pinjaman kepada
perusahaan Negara, Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat,
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya, Bagian Lancar
Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang
di dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tidak ada, sehingga
dimasukkan ke dalam akun Piutang Lain-lain.
[permendagri No. 13 Tahun 2006ImVESTAS! JANGKA PANJANG
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAPINVESTASI JANC'A PANJANG
h Investasi Non Permanen A. Investasi Non Permanen
1. Pinjaman kepada PerusahaanNegara
2. Pinjaman kepada PerusahaanDaerah
3. Pinjaman kepada PemerintahDaerah Lainnya
|(:4. Investasi dalam Surat UtangNegara
5. Investasi Dana Berguli
6 Investasi Non PermanenLainnva
jjnyestasi Permanen1. Penyertaan Modal"
__Pemerintah Daerah2. Penyertaan Modal dalam
Proyek Pembangunan|| 3. Penyertaan Modal
_Perusahaan Patunqanjjnvestasi Permanen Lainnya
1. Pinjaman kepada PerusahaanNegara
2. Pinjaman kepada PerusahaanDaerah
3. Pinjaman kepada PemerintahDaerah Lainnya
4. Investasi dalam Surat UtangNegara
. 5. Investasi dalam Proyek' Pembangunan
6. Investasi Non Permanen
Lainnya ,B. Investasi Permanen
1. Penyertaan Modal PemerintahDaerah
2. Investasi Permanen Lainnya
p Perbedaan pada kelompok akun Investasi Jangka Panjang :
(a) Dalam format PP Nomor 24 Tahun 2005 Investasi dalam Proyek
Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok investasi non permanen,
sedangkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Penyertaan Modal
dalam Proyek Pembangunan digolongkan ke dalam kelompok investasi
permanen,
\\'jakan Akuntansi No. 03-14 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Neraca
(b) Dalam format Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat akun
Investasi Dana Bergulir termasuk ke dalam Investasi Non Permanen,
yang di dalam format PP Nomor 24 Tahun 2005 tidak ada, sehingga
perlu dikonversi ke dalam akun Investasi Non Permanen Lainnya,
(c) Dalam format Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdapat akun
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan termasuk ke dalam Investasi
Permanen, yang di dalam format PP Nomor 24 Tahun 2005 tidak ada,
sehingga perlu dikonversi ke dalam akun Investasi Permanen Lainnya.
permendagri No. 13 Tahun 2006ASET TETAP
TTanah2. Peralatan dan Mesin
j. Gedung dan Bangunanalan, Jaringan dan Instalasi
5. Aset Tetap Lainnya6. Kcnstruksi Dalam
Pengerjaan7. Akumulasi Penyusutan
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAPASET TETAP
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi dalam Pengerjaan
7. Akumulasi Penyusutan
25. Perbedaan di dalam Aset Tetap ada pada kelompok Jalan.. Jaringan dan
Instalasi berdasarkan akun pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang
diubah oleh Permendagri No. 59 Tahun 2007, sedangkan berdasarkan format
PP No. 24 Tahun 2005 kelompok yang sama adalah Jalan, Irigasi, dan
Jaringan. Bila diperhaf'-kan lebih seksama ke dalam susunan Kode Rekening
Permendagri No. 13 Tahun 2006, yar.g dimaksud dengan jaringan termasuk
di dalamnya adalah jaringan irigasi, sehingga sebenarnya tidak adaperbedaan substansi di antara keduanya.
permendagri No. 13 Tahun 2006ASET LAINNYA
:2.
i3
jLAset Tidak Berwujud^Aset Lain-Lain
Tagihan Piutang Penjualan.AngsuranTagihan Tuntutan Ganti-Kerugian DaerahJfemitraan dengan Pihak Ketiga
"feton Akuntansi No. 03-15
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAPASET LAINNYA
1. Tagihan Penjualan Angsuran
2. Tuntutan Perbendaharaan
3. Tuntutan Ganti Rugi4. Kemitraan dengan Fihak Ketiga5. Aset Tidak Berwujud6. Aset Lain-Lain
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
n
Neraca
perbedaan pada kelompok Aset Lainnya terlihat bahwa dalam format PPfjomor 24 Tahun 2005 dibedakan antara Tuntutan Perbendaharaan dan•njntutan Ganti Rugi, sedangkan di Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
yang diubah oleh Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, hanya ada TagihanTuntutan Ganti Kerugian Daerah dengan tidak memisahkan ke dalam duakelompok seperti pada PP Nomor 24 Tahun 2005. Oleh karena itu, sesuaidengan kejadian transaksinya perlu dibedakan ke dalam dua kelompokseperti dalam PP Nomor 24 Tahun 2005.
rp^rmendagri No. 13 Tahun 2006KEWAJIBAN
^Kewajiban Jangka Pendek1. Utang Perhitungan Pihsk
Ketiga2. Utang Bunga
3. Utang Pajak
4. Bagian Lannar Utang JangkaPanjang
5. Pendapatan Diterima diMuka
B. Kewajiban Jangka Panjang• 1. Utang Dalam Negeri
2. UtangrLuar Negeri
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAPKEWAJIBAN
A. Kewajiban Jangka Pendek1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)2. Utang Bunga3. Bagian Lancar Utang dalam
Negeri4. Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang Lainnya
5. Utang Jangka Pendek Lainnya
B. Kewajiban Jangka Panjang1. Utang Dalam Negeri
2. Utang Jangka Panjang Lainnya
Perbedaan kelompok Kewajiban :
(a) Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah olehPermendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdapat Utang Pajak yang
dimasukkan ke dalam Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) menurut PP
Nomor 24 Tahun 2005,
(b) Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah olehPermendagri Nomor 59 Tahun 2007 teidspat Pendapatan Diterima diMuka yang dimasukkan ke dalam Utang Jangka Pendek Lainnya menurutPP Nomor 24 Tahun 2005,
(c) Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah olehPermendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdapat Utang Luar Negeri yang
dimasukkan ke dalam Utang Jangka Panjang Lainnya menurut PP Nomor
24 Tahun 2005,
Fon Akuntansi No. 03-16 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
^fnendagri No. 13 Tahun 2006EKUITAS DANA
^jgritas Dana LancarSisa Lebih PembiayaanAnggaran (SiLPA)
fCadangan Piutang^Cadangan Persediaan4 Dana yang Harus Disediakan
untuk Pembayaran UtangJangka Pendek *
Ekuitas Dana Investasi1. Diinvestasikan dalam Investasi
Jangka Panjang2. Diinvestasikan dalam Aset
Tetap3. Diinvestasikan dalam Aset
Lainnya (tidak termasukDana Cadangan)
4. Dana yang Harus Disediakanuntuk Pembayaran UtangJangka Panjang **'
;,Ekuitas Dana Cadangan1. Diinvestasikan dalam Dana
Cadangan
Neraca
PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAPEKUITAS DANA
A. Ekuitas Dana Lancar
1. Sisa Lebih PembiayaanAnggaran (SiLPA)
2. Cadangan Piutang3. Cadangan Persediaan4. Dana yang Harus Disediakan
untuk Pembayaran UtangJangka Pendek
B. Ekuitas Dana Investasi
1. Diinvestasikan dalam Investasi
Jangka Panjang2. Diinvestasikan dalam Aset
Tetap
.3 Diinvestasikan dalam Aset
Lainnya
4. Dana yang Harus Disediakanuntuk Pembayaran UtangJangka Panjang
C. Ekuitas Dana Cadangan1. Diinvestasikan dalam Dana
Cadangan
8. Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan antara
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah oleh Permendagri Nomor
59 Tahun 2007 dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 bagi kcmponen Ekuitas
pada Neraca.
(*) Akun Dana yang Harus Disediakan uniuk Pembayaran Utang Jangka
Pendek merupakan contra account dari Ekuitas Dana Lancar
(**) Akun Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka
Panjang merupakan contra account dari Ekuitas Dana Investasi
IERACA PPKD SETELAH KONVERSI
* Setelah melakukan konversi, maka format Neraca PPKD yang berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:
^an Akuntansi No. 03 -17 PEMERINTAHKOTA PAGAR ALAM
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
NERACA PPKD
Per 31 Desember20X1 dan 20X0
Neraca
—
(Dalam Rupiah)
mf^ Uraian 20X1 20X0
w*•j^fflANCARPjtes~di Kas Daerah•finvestasi Jangka Pendekipiutang PajakMpiutang Retribusi• Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan NegaraM^Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah«r|agian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat•bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah| Lainnya1 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuranaljaqian Lancar Tuntutan Perbendaharaan•""Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi•""piutang Lainnya•^Persediaan|; Jumlah Aset LancarllNVESTASI JANGKA PANJANGII Investasi Non Permanen
11 Pinjaman kepada Perusahaan NegaraIf' Pinjaman, kepada Perusahaan DaerahI Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya1 Investasi dalam Surat Utang Negara1 Investasi dalam Proyek Pembangunan|_Jnvestasi Non Permanen Lainnya[Jnvestasi Permanen[penyertaan Modal Pemerintah Daerah -[ Investasi Permanen Lainnyal-ASET TETAPI^Tanah[^Peralatan dan Mesin-^Gedung dan BangunanLJalan, Irigssi, dan JaringanLAsetTetap LainnyaLj^onstruksi dalam Pengerjaan<^kumulasi Penyusutan^ Jumlah Aset Tetap^ANA CADANGANr-Dana Cadangan^_ Jumlah Dana Cadangan•^ET LAINNYAklagihan Penjualan Angsuran
^
JWjakan Akuntansi No. 03-18 PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
Uraian
rjjtuTan Perbendaharaan[gjutan Gaji Rugib^TJtraan dengan Pihak KetigafeeTTak BerwujudFgjlain-lain
Jumlah Aset Lainnya
penjng Koran - SKPDSigning Koran - SKPD
JUMLAH ASET
pVAJIBAN[KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
gjjtang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)Utang BungaBagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah PusatBagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah DaerahLainnya
|h
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga KeuanganBukan Bank
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - ObligasiBagian Lancar Utang Jangka Panjang LainnyaUtang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka PendekIjKEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri - Pemerintah PusatJJtang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
Dalam Negeri - Lembaga Keuangan BankJJtang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan BankJjtang dalam Negeri - ObligasiJJtang Jangka Panjang Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka PanjangilKUITAS DANAJKUITAS DANA LANCAR
SILPA.Cadangan PiutangPjjdangan PersediaanDana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang
-Jangka Pendek
M^UJJAS DANA INVESTASIJumlah Ekuitas Dana Lancar
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang-diinvestasikan dalam Aset TetapPijnyestasikan dalam Aset LainnyaDana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang
-jangka PanjangJumlah Ekuitas Dana Investasi
Neraca
20X1 20X0
al(an Akuntansi No. 03-19 PEMERINTAH KOTA PAGARALAM
Neraca
Uraian 20X1 20X0
KgUITAS DANA CADANGANDiinvestasikan dalam Dana Cadangan
Jumlah Ekuitas Dana CadanganJUMLAH EKUITAS DANA
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
jjgRACA GABUNGAN PEMERINTAH DAERAH30, Neraca gabungan pemerintah daerah disusun pada akhir tahun anggaran.
Dalam penyusunan laporan keuangan gabungan ini, rekening-rekening yang
sifatnya reciprocal (timbal balik antar unit dalam satu pemda) harus
dihilangkan terlebih dahulu. Mekanisme penghilangan akun resiprokal
tersebut, yaitu melalui proses eliminasi akun-akun reciprocal. Akun-akun
resiprokal yang terjadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ini adalah
akun RK-SKPD dan akun RK-PPKD. Akun RK-SKPD dicatat oleh PPKD,
sedangkan akun RK-PPKD dicatat oleh SKPD. Kedua akun tersebut
digunakan untuk menggambarkan transaksi yang dilakukan antar unit
tersebut, dan akan berpengaruh terhadap neraca kedua unit tersebut. Hal ini
terjadi karena hubungan PPKD dan SKPD adalah hubungan Pusat -
Cabang. Dimana PPKD bertindak sebagai kantor pusat, dan SKPD bertindak
sebagai kantor cabang, tetapi keduanya adalah satu entitas pelaporan, yaitu
entitas pelaocran pemerintah daerah yang bersangkutan.
[31. Contoh worksheet untuk neraca gabungan adalah sebagai berikut:
JNoi
UraianSATKER
1,2,...nPPKD Eliminasi Gabungan
i»—
Aset
|< Aset Lancar
!^ Kas di Kas Daerah XXX Xxx xxx
H
1
Kas di bendahara
Penerimaan
XXX Xxx xxx
Kas di bendahara
Pengeluaran
XXX Xxx xxx
Skan Akuntansi No. 03 - 20 PEMERINTAH KOTA PAGARALAM
-«"""•
Neraca
m°Uraian
SATKER
1,2,...nPPKD Eliminasi Gabungan
Wf Piutang pajak daerah xxx xxx
wPiutang retribusi daerah xxx xxx
Bt•i
Piutang hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang
dipisahkan
Xxx xxx
§1 Piutang Iain-Iain PAD yang
sah
xxx Xxx xxx
[1o Piutang dana perimbangan Xxx xxx
111 Piutang Iain-Iain
pendapatan yang sah
Xxx xxx
12 Persediaan xxx Xxx xxx
13 Jumlah aset lancar xxx Xxx xxx
I 14 Investasi Jangka Panjang xxx Xxx xxx
•15 As*et Tetap
16 Tanah xxx Xxx xxx
17 Peralatan dan mesin xxx Xxx xxx
; 18 Godung dan bangunan xxx Xxx xxxi
19 Jaian, irigasi, dan jaringan xxx XxxI
xxx
20 Aset tetap lainnya xxx Xxx xxx |
21 Akumulasi penyusutan (xxx) (xxx) (xxx)
22 Jumlah aset tetap xxx Xxx xxx
23 Dana cadanganI Xxx xxx [
24 Aset lainnya xxx Xxx xxx
2b Rekening Koran-SKPD Xxx (xxx)
:& Jumlah aset xxx Xxx xxx
2/ Kewajiban xxx Xxx xxx
•28 Ekuitas dana Xxx xxx
29
$1Rekening Koran-PPKD xxx (xxx)
Jumlah ekuitas xxx Xxx xxxi
kan Akuntansi No. 03 - 21 PEMERINTAH KOTAPAGAR ALAM