POIN PENTING SATUAN KERJA DALAM MENGHADAPI

AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016

NOVEMBER 2016

DATA KONTRAK

• Data kontrak tahun tunggal yang ditandatangani sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 5 Desember 2016

• Perubahan data kontrak yang telah terdaftar di KPPN dan telah memiliki NRK, disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 9 Desember 2016

• Pekerjaan kontraktual atas kontrak tahun tunggal yang ditandatangani setelah tanggal 2 Desember 2016 dapat ditagihkan menggunakan SPM-LS dengan Kode Sifat non kontraktual dalam satu SPM dengan dilampiri SPTJM, disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2016

BATAS WAKTU PENGAJUAN SPMSPM WAKTU (paling

lambat)SPM-UP, SPM-TUP, dan SPM-GUP 7 Desember 2016 SPM-LS (BAST/BAPP s.d 30 Sept) 11 November 2016 SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d 31 Okt) 30 November 2016 SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d 30 Nov) 16 Desember 2016 SPM-LS (BAST/BAPP 1 s.d 31 Des) 23 Desember 2016 SPM-LS Non Kontraktual 19 Desember 2016 SPM-KP/SPM-KPBB/SPM-KB/SPM-KC/SPM-IB 16 Desember 2016 SPM-PP 23 Desember 2016 Surat Ralat/SPPK atas Retur SP2D 27 Desember 2016 Perbaikan SPM dan/atau data kontrak dan/atau data supplier dilampiri surat pemberitahuan penolakan dari KPPN

hari kerja berikutnya s.d. 28 Desember 2016

SPM Gaji Induk Januari 2017 (diberi tgl 2 Januari 2017) 13 Desember 2016 SPM honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN bulan Desember

9 Desember 2016

BATAS WAKTU PENGAJUAN SURAT PENARIKAN DANA (SPD)

PINJAMAN WAKTU (paling lambat)

ADB 9 Desember 2016 IBRD 19 Desember 2016 JICA 9 Desember 2016Selain ADB, IBRD, JICA 9 Desember 2016 Apabila pemberi P/HLN mengatur lain batas waktu pengajuan SPD, Satker menyampaikan SPD ke KPPN KPH paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum batas waktu pengajuan SPD dimaksud.

HONORARIUM/UANG MAKAN/UANG LEMBUR

DESEMBER 2016• Honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN

bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan SPTJM, dan tidak melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA

• Pengajuan SPM-LS paling lambat tanggal 9 Desember 2016 pada jam kerja

• Uang makan dan uang lembur bulan Desember 2016 yang pelaksanaan kegiatannya:– hanya dilakukan sampai dengan tanggal 15, dibayarkan

menggunakan mekanisme LS– dilakukan mulai awal bulan sampai dengan melewati tanggal

15, dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP/TUP

PEMBAYARAN BIAYA PEMELIHARAAN (RETENSI)

Pembayaran biaya pemeliharaan (retensi) 5% dari nilai kontrak:• Pelaksanaan pekerjaan harus sudah selesai 100%• Masa pemeliharaan s.d Akhir TA 2016 atau melampaui TA

2016, biaya pemeliharaan dapat dibayarkan pada TA 2016 dengan dilampiri fotocopy jaminan pemeliharaan yang telah disahkan oleh PPK serta mencantumkan nomor dan tanggal jaminan bank/asuransi pada uraian SPM

• SPM retensi dapat diterbitkan tersendiri/terpisah atau disatukan dengan SPM pembayaran angsuran/termin atas prestasi pekerjaan fisik

• Jaminan pemeliharaan, harus memenuhi ketentuan:– diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan

asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond;– nilai jaminan minimal sebesar jumlah tagihan; dan– masa berlaku jaminan berakhir minimal bersamaan dengan masa

pemeliharaan

PENGAJUAN SPM-LS (BAPP dibuat tgl 23 s.d 31 Desember 2016) .....

(1)LAMPIRAN SPM• Surat Perjanjian Pembayaran antara PPK dengan pihak ketiga/rekanan• Asli jaminan/garansi bank yang diterbitkan oleh bank umum (berlokasi

dalam wilayah kerja KPPN bersangkutan dan bersifat transferable), masa berlaku s.d berakhirnya masa kontrak, nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan, dan masa pengajuan klaim selama 30 hari kalender sejak berakhirnya jaminan/garansi bank

• Surat Pernyataan dari PPK mengenai keabsahan jaminan/garansi bank dengan pernyataan bahwa apabila jaminan/garansi bank palsu dan/atau asli tapi palsu dan/atau tidak dapat dicairkan dalam hal terjadi wanprestasi/pekerjaan tidak dapat diselesaikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi PPK

• Asli surat kuasa (bermaterai cukup) dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan jaminan/garansi bank

• Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan 100% s.d berakhirnya masa kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan

KETENTUAN LAINNYA• Pekerjaan dengan nilai kontrak dan/atau nilai pekerjaan yang belum diselesaikan jumlahnya

sama dengan atau di bawah Rp50 jt, jaminan/garansi bank dapat diganti dengan SPTJM• Nomor dan tanggal jaminan/garansi bank dicantumkan pada uraian SPM

PENGAJUAN SPM-LS (BAPP dibuat tgl 23 s.d 31 Desember 2016,

selesai/tidak) ..... (2)TELAH DISELESAIKAN 100%• PPSPM wajib menyampaikan BAPP/BAST kepada Kepala KPPN paling lambat

5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir• PPSPM dapat mengambil asli jaminan/garansi bank ke KPPN dan harus

menyerahkan fotocopy jaminan pemeliharaan (5%) yang diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian/surety bond yang telah disahkan oleh PPK, yang masa berlakunya berakhir minimal bersamaan dengan masa pemeliharaan

TIDAK DISELESAIKAN/TIDAK DAPAT DISELESAIKAN 100% S.D BERAKHIRNYA MASA KONTRAK• PPK menyampaikan surat pernyataan tertulis dilengkapi BAPP dan BAP

terakhir kepada Kepala KPPN, paling lambat 5 hari kerja sejak masa kontrak berakhir

Bank tidak bersedia mencairkan jaminan/garansi bank • PPK wajib mengembalikan uang jaminan/garansi bank tersebut dan

menyetorkan ke Kas NegaraJaminan/garansi bank oleh Bank Umum yang tidak berlokasi dalam wilayah kerja KPPN pembayar• KPA dapat menyampaikan surat permohonan dispensasi kepada Kepala

Kanwil Ditjen Perbendaharaan

PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN• Pengajuan SPM-PTUP/GUP Nihil TA 2016:

– paling lambat tanggal 6 Januari 2017– Jika diajukan pada tahun 2017 mencantumkan tambahan uraian SPM

“Pengesahan atas pertanggungjawaban UP/TUP tahun anggaran 2016“

– diberi tanggal 31 Desember 2016• Bendahara Pengeluaran harus menyetorkan sisa dana UP/TUP TA

2016 ke Kas Negara:– berada pada kas bendahara dalam bentuk tunai maupun rekening

bank/pos– paling lambat tanggal 30 Desember 2016– menggunakan akun pengembalian UP/TUP

• Disetor pada Tahun Anggaran 2016 memakai akun 815111• Disetor pada Tahun Anggaran 2017 memakai akun 815114

– menyampaikan salinan bukti setor yang disahkan oleh KPA ke KPPN• Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pencocokan data

dengan KPPN sebelum melaksanakan penyetoran, untuk mengetahui kebenaran sisa dana UP yang harus disetor paling lambat tanggal 30 Desember 2016 pada jam kerja

SISA UP/TUP TA 2016 UNTUK PEMBAYARAN RESTITUSI PPN TURIS ASING• tidak disetorkan ke Kas Negara pada akhir TA 2016• akan diperhitungkan dengan permintaan UP TA berikutnya

PENGESAHAN SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS

SP3B BLU/SP2HL/SP4HL/MPHL-BJS untuk realisasi s.d 31 Desember 2016 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 6 Januari 2017

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

UNIT PELAPOR

LAPORAN UNIT PENERIMA WAKTU (paling lambat)

UAKPA LK Tk. Satuan Kerja

UAPPA-W/UAPPA-E1

20 Januari 2017

UAPPA-W LK Tk. Wilayah UAPPA-E1 27 Januari 2017

UAPPA-E1 LK Tk. Eselon I UAPA 8 Februari 2017

• Upload data SAIBA ke Aplikasi e-rekon-lk dilaksanakan paling lambat tanggal 13 Januari 2017

• Rekonsiliasi KPPN dan UAKPA diselesaikan paling lambat tanggal 17 Januari 2017

• Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ bulan Desember 2016 paling lambat tanggal 17 Januari 2017

Jadwal Penyampaian RPD Harian dengan Transaksi Besar untuk SPM tanggal 1 s.d 6

Desember 2016 Tipe KPPN

Transaksi Nilai SPM Penyampaian Periode Pemutakhiran

KPPN Tipe A1Provinsi

Transaksi A lebih besar dari Rp1 Triliun

15 hari kerja sebelum pengajuan

SPM

10 hari kerja sebelum pengajuan

SPMTransaksi

Bantara Rp 500 Miliar sampai

dengan Rp1 Triliun10 hari kerja

sebelum pengajuan SPM

5 hari kerja sebelum pengajuan SPM

Transaksi C

antara Rp1 Miliar sampai dengan Rp.500 Miliar

5 hari kerja sebelum pengajuan SPM -

KPPN Tipe A1

Non Provinsi

Transaksi D lebih besar dari Rp1 Miliar 5 hari kerja sebelum

pengajuan SPM -Transaksi

Eantara Rp750 Juta sampai

dengan Rp1 Miliar5 hari kerja sebelum

pengajuan SPM -Transaksi

Fantara Rp500 Juta sampai

dengan Rp750 Juta5 hari kerja sebelum

pengajuan SPM -

KPPN Tipe A2

Transaksi G lebih besar dari Rp500 Juta 5 hari kerja sebelum

pengajuan SPM -Transaksi

Hantara Rp350 Juta sampai

dengan Rp500 Juta5 hari kerja sebelum

pengajuan SPM -

Transaksi I antara Rp200 Juta sampai dengan Rp350 Juta

5 hari kerja sebelum pengajuan SPM -

RPD Harian untuk rencana pengajuan SPM tgl 7 s.d 23 Desember 2016 paling lambat tgl 30 November 2016 dan dapat dimutakhirkan paling lambat 5 hk sebelum pengajuan SPM

Pemutakhiran dilakukan apabila terdapat perubahan nilai SPM dan/atau waktu penyampaian SPM

Pemberian Persetujuan TUP terkait Pengendalian Belanja Kementerian/Lembaga

Tahun 2016 sesuai S-8635/PB/2016 tanggal 28 Oktober 2016

• Persetujuan pemberian TUP yang menjadi kewenangan KPPN sudah dapat dilaksanakan terhadap Satker pada unit Eselon I Kementerian Lembaga yang telah melaksanakan revisi penghematan (self blocking) sesuai Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016

• Pengesahan revisi DIPA dan pemberian persetujuan TUP sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan sepanjang Satker K/L dapat melampirkan salah satu dari dokumen berikut :– Salinan Surat Pengesahan Revisi Anggaran dari Direktorat Jenderal

Anggaran terkait revisi penghematan (self blocking);– Surat Pernyataan dari Pejabat Eselon I K/L yang menyatakan bahwa revisi

penghematan (self blocking) pada Eselon I dimaksud sudah selesai; atau– Surat Pernyataan dari Pejabat Eselon I K/L yang menyatakan bahwa Satker

atau Eselon I tersebut tidak mengalami revisi penghematan (self blocking).

Surat Direktur Jenderal Nomor: S-8783/PB/2016 tanggal 02 November 2016

Surat Menteri Keuangan Nomor S-851/MK.02/2016 tanggal 30 September 2016

Luncuran Kegiatan Dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 ke Tahun 2017

Dalam rangka pelaksanaan Surat Menteri Keuangan tersebut ,

perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang harus

dilakukan Kementerian Negara/Lembaga (KPA) dalam

melakukan addendum kontrak sebagai syarat untuk

melakukan pencairan dana;

Dalam hal pelaksanaan penghematan (self blocking)

dilakukan terhadap kegiatan yang sudah dikontrakkan

sehingga kontrak mengalami perubahan pagu, maka

dalam rangka pencairan dana ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN), satuan kerja

Kementerian Negara/Lembaga diminta untuk

melakukan addendum kontrak dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melakukan addendum kontrak

sesuai pagu revisi (pagu setelah dilakukan revisi

penghematan).

KPA menyampaikan surat kepada KPPN yang memuat

penjelasan mengenai alasan addendum kontrak

berdasarkan kesepakatan antara PPK dengan penyedia

barang/jasa (format sebagamaimana pada lampiran I).

.

KPA mengajukan pendaftaran addendum kontrak ke KPPN.

KPPN melakukan perekaman addendum kontrak melalui SPAN

dengan diberikan catatan/keterangan sebagaimana poin (2)

pada Kartu Pengawasan Kontrak.

Selanjutnya dalam hal pembayaran atas kontrak yang akan

dibayarkan pada tahun anggaran 2017, KPA mengajukan tagihan

(SPM) kepada KPPN melalui tagihan non kontraktual atas

identifikasi nomor kontrak yang telah diberi catatan/keterangan

pada Kartu Pengawasan di SPAN sebagaimana poin (4) di atas

Langkah-langkah pengelolaan dana kontrak terkait

penghematan (self blocking) berpedoman pada Peraturan

Direktur Jenderal Perbnehdaraan nomor PER-58/PB/2013

tentang Pedoman Pengelolaan Data Supplier dan Data Kontrak

Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

TERIMA KASIH