1

GAMBARAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI POSYANDU

DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS IMANDI KECAMATAN DUMOGA TIMUR Ni Wayan Cindy Silvia*, Christian Tilaar*, Ardiansa Tucunan*

*Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado

ABSTRAK

Latar Belakang: Posyandu merupakan tempat bagi ibu dalam melakukan pemeriksaan kehamilannya dan berada diurutan ke-3

setelah klinik praktik bidan dan Puskesmas.Untuk menjamin perkembangan pelaksanaan program Posyandu,

sebaiknya tidak ditangani sendiri oleh petugas kesehatan Puskesmas tetapi dibantu oleh kader dan bekerjasama

dengan stakeholder lainnya yang berkewajiban untuk meningkatkan pemahamannya tentang Posyandu dan turut

secara aktif dalam setiap kegiatannya. Petugas Puskesmas selanjutnya mendukung terus upaya para kader dan

tokoh masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan di masyarakat. Namun pada kenyataannya Posyandu

pada akhir-akhir ini ternyata berjalan ditempat (tidak aktif) karena berbagai faktor yakni, kader dan aparat

desa kurang aktif dan kurang semangatikut dalam kegiatan Posyandu, sarana yang tidak mencukupi sehingga

beberapa kegiatan di Posyandu harus terhambat, tidak adanya inisiatif masyarakat untuk ke Posyandu, serta

kurangnya pemberdayaan masyarakat, belum jelasnya siapa `pemilik' Posyandu dan pokja serta pokjanal

Posyandu yang tidak berjalan. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah bijak, dengan

telah menetapkan berbagai kebijakan di bidang kesehatan, salah satunya adalah kebijakan untuk merevitalisasi

kembali Posyandu yang pernah diserukan oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada

tahun 2006.Dengan melihat bahwa begitu pentingnya kebijakan untuk merevitalisasi Posyandu, maka telah

dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan revitalisasi Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Imandi

Kecamatan Dumoga Timur yang bertujuan untuk melihat gambaran dari pelaksanaan revitalisasi di wilayah

tersebut.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan

kualitatif. Informasi dikumpulkan dari Kepala Puskesmas Imandi, Lurah desa Imandi, Ketua PKK desa Imandi,

Bidan desa Imandi, Kader desa Imandi, Sangadi desa Dumoga, Ketua PKK desa Dumoga, Bidan desa Dumoga,

dan Kader desa Dumoga.

Hasil:Pelaksanaan kegiatan Posyandu dilakukan oleh kader kesehatan yang berasal dari masyarakat setempat

dan di bantu oleh tenaga kesehatan dari Puskesmas dengan kegiatan utama yakni kegiatan 5 meja yang

dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan, kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait mengenai ketersediaan

sarana pendukung menyebabkan beberapa kegiatan yang harusnya dijalankan terhambat, pembinaan yang

dilakukan masih terbatas pada para kader saja.

Kesimpulan: Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kadar hemoglobin (Hb) dengan prestasi

belajar siswa.

Kata Kunci: Posyandu, Revitalisasi, Kebijakan.

ABSTRACT

Background: Posyandu represent place to mother in doing/conducting inspection of its pregnancy and reside in

third sequence after clinic of praktik and midwife of Puskesmas. To guarantee growth of execution of program of

Posyandu, shall not in handling by self by officer of health of Puskesmas but assisted by cadre and work along

with other stakeholder which is obliged to improve its understanding about Posyandu and partake actively in

each;every its activity. Officer of Puskesmas hereinafter support to continue effort all elite figure and cadre

pass/through management of service in society. But practically Posyandu at recently in the reality walk in place

is inactive because various factor namely, countryside government officer and cadre less active and less the

spirit [of] following in activity of Posyandu, medium which fall short so that some activity in Posyandu have to

be pursued, society initiative inexistence to to Posyandu, and also the lack of enableness of society, unclear of

whose him ` owner' Posyandu and of pokja and also Posyandu pokjanal which [do] not walk. Condition attitude,

government have is wise, as specifying various policy [in] health area, one of them is to policy for

merevitalisasi return Posyandu which have been called upon by President Republic Of Indonesia, Susilo

Bambang Yudhoyono in the year 2006. seen that important so policy him for the merevitalisasi of Posyandu,

hence have been [done/conducted] by research concerning execution of Posyandu revitalisasi in region work

Puskesmas Imandi District of Dumoga East with aim to to see picture of execution of revitalisasi in region.

Method Research: This Research represent descriptive research type by using approach qualitative.

Information collected from Head of Puskesmas Imandi, Chief Of Village Countryside of Imandi, Chief of PKK

countryside of Imandi, Midwife Countryside of Imandi, Cadre Countryside of Imandi, Sangadi Countryside of

Dumoga, Chief of PKK countryside of Dumoga, Midwife Countryside of Dumoga and Cadre Countryside of

Domoga.

2

PENDAHULUAN

Empat dari seluruh komitmen yang dicetuskan

oleh negara-negara PBB dalam Millenium

Developmen Goals (MDGs) terkait erat dengan

masalah kesehatanterutama tentang Kesehatan

Ibu dan Anak.Program Kesehatan Ibu dan

Anak menjadi sangat penting karena ibu dan

anak merupakan unsur penting dalam

pembangunan. Sampai saat ini Angka

Kematian Ibu dan Anak yang merupakan

indikator kesehatan umum dan kesejahteraan

masyarakat masih menduduki peringkat

tertinggi di Asia begitu juga di Indonesia,

meskipun telah mengalami penurunan setiap

tahun.

Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam hal

ini adalah dengan mendekatkan pelayanan

kesehatan ibu dan bayi baru lahir berkualitas

kepada masyarakat. Startegi utama yang

diselenggarakan antara lain : (Prasetyawati,

2012).

1. Mendorong pemberdayaan perempuan dan keluarga,

2. Mendorong keterlibatan masyarakat 3. Kerjasama lintas sektor, mitra lain

termasuk pemerintah daerah dan lembaga

legislatif, dan

4. Meningkatkan akses dan cakupan pelayanan berkualitas.

Menurut data Riskesdas 2010, Posyandu

merupakan tempat bagi ibu dalam melakukan

pemeriksaan kehamilannya dan berada

diurutan ke-3 setelah klinik praktik bidan dan

Puskesmas.Untuk menjamin perkembangan

pelaksanaan program Posyandu, sebaiknya

tidak ditangani sendiri oleh petugas kesehatan

Puskesmas tetapi dibantu oleh kader dan

bekerjasama dengan stakeholder lainnya yang

berkewajiban untuk meningkatkan

pemahamannya tentang Posyandu dan turut

secara aktif dalam setiap kegiatannya. Petugas

Puskesmas selanjutnya mendukung terus upaya

para kader dan tokoh masyarakat melalui

penyelenggaraan pelayanan di masyarakat.

Secara umum, Posyandu pada akhir-akhir ini

mengalami stagnasi (tidak aktif) karena

berbagai faktor yakni, kader dan aparat

desakurang aktif dan kurang semangat dalam

kegiatan Posyandu, adanya pendekatan proyek

yang melemahkan inisiatif masyarakat serta

kurangnya pemberdayaan masyarakat, dan

belum jelasnya siapa`pemilik' Posyandu dan

pokja serta pokjanal Posyandu yang tidak

berjalan. Menyikapi kondisi tersebut,

pemerintah telah mengambil langkah bijak,

dengan telah menetapkan berbagai kebijakan

di bidang kesehatan seperti Posyandu.Salah

satunya adalah kebijakan untuk merevitalisasi

kembali Posyandu yang pernah diserukan oleh

Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang

Yudhoyono pada tahun 2006.Kebijakan ini

sebelumnya telah ada semenjak diterbitkannya

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tahun

2001 tentang Revitalisasi Posyandu. Sasaran

dari Revitalisasi Posyandu diutamakan pada

Posyandu dengan strata rendah, yakni

Posyandu Pratama dan Posyandu Madya

(Haryono, 2009).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Utara, Kabupaten Bolaang

Mongondow terdiri dari 154 desa/kelurahan

dan terdapat 14 Puskesmas, dengan 192 buah

posyandu.Berdasarkan strata madya terdapat

90 posyandu, purnama 99 posyandu dan

mandiri 3 posyandu. Sedikitnya jumlah

Posyandu berstrata mandiri di Kabupaten

Bolaang Mongondow menjadikan Kecamatan

Dumoga Timur tidak memiliki Posyandu

mandiri.

Berdasarkan data Profil Kesehatan Puskesmas

Imandi yang terdiri dari 11 desa/kelurahan,

terdapat 18 buah Posyandu, untuk Posyandu

dengan strata madya ada 4 Posyandu, purnama

14 Posyandu, namun untuk strata mandiri

belum ada, sedangkan tenaga bidan di

Puskesmas berjumlah 8 orang dan tenaga gizi

berjumlah2 orang. Dengan melihat begitu

pentingnya perkembangan Posyandu di

wilayah kerjanya tergantung dari seberapa

berpengaruhnya faktor-faktor yang

mempengaruhi keadaan Posyandu tersebut,

antara lain disebabkan karena pengaruh dari

tenaga kesehatan dari Puskesmas, kemampuan

kader, pembinaan dari unsur aparat desa dan

lembaga terkait yang kemudian mengakibatkan

rendahnya minat masyarakat untuk

menggunakan Posyandu tersebut, selain itu

juga keadaan sosiodemografi dari Posyandu

tersebut juga dapat mempengaruhi keadaan

dalam kegiatan penyelenggaraan Posyandu,

antaralain disebabkan karena wilayah yang

menjadi tempat penelitian merupakan daerah

3

rawan, dalam hal ini sering terjadi perseturuan

antara desa di Kecamatan Dumoga Timur yang

sebagian besar penduduknya merupakan

imigrasi dari daerah lain, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian mengenai

Gambaran Implementasi Kebijakan

Revitalisasi Posyandu di Kabupaten Bolaang

Mongondow, khususnya di wilayah kerja

Puskesmas Imandi Kecamatan Dumoga Timur.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah

penelitian deskriptif dengan menggunakan

pendekatan kualitatif.Melalui pendekatan ini

diharapkandapat menggali informasisecara

lengkap dan mendalam tentang gambaran

implementasi kebijakan revitalisasi Posyandu

di wilayah kerja Puskesmas Imandi Kecamatan

Dumoga Timur.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-

Mei 2013 di dua wilayah kerja Puskesmas

Imandi, yakni Kelurahan Imandi dan Desa

Dumoga.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 9

orang, terdiri dari Kepala Puskesmas Imandi,

Lurah desa Imandi, Ketua PKK desa Imandi,

Bidan desa Imandi, Kader desa Imandi,

Sangadi desa Dumoga, Ketua PKK

desa Dumoga, Bidan desa Dumoga, dan Kader

desa Dumoga.

Instrumen Penelitian:

Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan

penelitian ini adalah peneliti sendiri dibantu

dengan instrumen tambahan berupa pedoman

wawancara, alat perekam suara (voice

recorder) dan alat tulis-menulis.

Untuk menjaga kualitas dan keakuratan data

dilakukan triangulasi.Triangulasi diartikan

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat

menggabungkan dari berbagai teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah

ada pada waktu tertentu. Triangulasi yang

dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber Triangulasi sumber dilakukan dengan

caracross check data dengan fakta dari

sumber lainnya. Sumber tersebut

berasal dari informan yang berbeda

yang terdiri dari beberapa sumber

yaitu Kepala Puskesmas Imandi,

Lurah desa Imandi, Ketua PKK desa

Imandi, Bidan desa Imandi,

Kader desa Imandi, Sangadi desa

Dumoga, Ketua PKK desa Dumoga,

Bidan desa Dumoga, dan Kader desa

Dumoga untuk mengali topik

yang sama dan membandingkan

jawaban-jawaban dari para informan

sehingga diperoleh kecocokan dan

kesimpulan.

2. Triangulasi Metode Selain melakukan wawancara

mendalam dilakukan telaah dokumen

dan observasi singkat.

Pengolahan data, baik data primer yang

didapat melalui wawancara mendalam dan data

sekunder melalui telaah dokumen dan

observasi singkat dilakukan melalui tahap

sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data yang diperoleh dari informan melalui wawancara

mendalam, telaah dokumen yang

terkait dan observasi singkat

2. Data yang dikumpulkan kemudian dibuat transkrip data yaitu mencatat

data yang diperoleh seperti apa adanya

tanpa dibuat kesimpulan

3. Pemilahan data dengan mengelompokkan data kedalam sub

topik atau variabel

4. Menyajikan ringkasan data dalam bentuk matriks atau table

Teknik analisis data yang digunakan adalah

deskriptif naratif. Dimana teknik ini diterapkan

melalui tiga alur menurut Miles dan Hubermen

dalam Sugiyono (2009:246), yaitu:

1. Reduksi data yaitu, proses memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang

penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian data yaitu, penyajian informasi untuk memberikan

kemungkinan adanya penarikan

kesimpulan dan pengambilan

tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan/verifikasi yaitu, proses penarikan

kesimpulan dari data yang telah

dianalisis.

Informasi yang terkumpul dikelompokkan ke

dalam kategori yang sama sesuai dengan topik

penelitian. Pertama, data yang berhasil

dikumpulkan kemudian dilakukan pemisahan-

pemisahan, pengkategorian, atau

pengklasifikasian, sehingga memudahkan

peneliti melakukan aktivitas berikutnya.Kedua,

data yang sudah dikelompokan, dipilih untuk

segera diolah sehingga dapat dengan

mudah ditafsirkan.

4

Penyajian data akan dikembangkan dengan

bentuk tekstular dan tabel. Bentuk teks

digunakan dalam penyajian kutipan hasil

wawancara dengan para informan.Sedangkan

bentuk table digunakan untuk penyajian hasil

jawaban yang telah dikategorisasikan, dalam

hal ini disebut tabel matrix wawancara.

HASIL

Puskesmas Imandi di Kecamatan Dumoga

Timur merupakan salah satu Puskesmas yang

ada di Kabupaten Bolaang Mongondow

Sulawesi Utara, dengan luas wilayah 81,560

Km2, dan memiliki wilayah kerja yang

berjumlah 11 desa /kelurahan, di antaranya

yaitu Desa Dumoga dan Kelurahan Imandi

yang menjadi wilayah lokasi penelitian.

Profil Puskesmas Imandi tahun 2011,

menunjukan bahwa Posyandu di seluruh

wilayah kerja Puskesmas Imandi belum

mengalami perkembangan sampai padastrata

mandiri. Terdapat 4 desa yang masih tergolong

dalam tingkatan Posyandu strata madya, yaitu

Kelurahan Imandi, Desa Dumoga, Desa

Siniung dan Desa Mogoyunggung. Namun

dalam penelitian ini peneliti hanya melakukan

penelitian di 2 desa, saja, yaitu Kelurahan

Imandi dan Desa Dumoga. Hal ini di

karenakan kedua desa tersebut adalah wilayah

yang lebih luas dan lebih banyak jumlah

penduduknya, di mana untuk wilayah Dumoga

memiliki luas wilayah 9.160.0 Km2 dengan

jumlah penduduk 3.852 jiwa, sedangkan untuk

Kelurahan Imandi memiliki luas wilayah

15.400.0 Km2 dengan jumlah penduduk 4.042

jiwa sebagai suatu Kelurahan, di mana letak

dari Puskesmas Imandi sendiri bertempat di

Kelurahan Imandi dan memiliki cakupan

kunjungan bayi yang lebih banyak

dibandingkan desa lain di wilayah kerja

Puskesmas Imandi.

Dilihat dari data jumlah Posyandu

menurut strata di Profil Puskesmas Imandi,

Tingkatan strata Posyandu di Desa Dumoga,

untuk strata madya terdapat 1 Posyandu, strata

purnama terdapat 1 Posyandu, sedangkanstrata

mandiri belum ada Posyandu. Tingkatan strata

Posyandu di Kelurahan Imandi, untuk strata

madya terdapat 1 Posyandu, strata Purnama

terdapat 2 Posyandu, dan strata mandiri belum

terdapat Posyandu.Dengan demikian kedua

desatersebut sama-sama masih memiliki

Posyandu dengan strata rendah yaitu madya

dan belum memiliki Posyandu dengan strata

mandiri.

PEMBAHASAN

Kualitas Kemampuan dan Keterampilan

para Kader Posyandu

1. Sumber Daya Manusia

Pada penelitian yang dilakukan, SDM yang

menjadi informan adalah orang-orang yang

terkait dalam kegiatan Posyandu di wilayah

kerja Puskesmas Imandi di dua desa yang

dipilih, yakni Kepala Puskesmas Imandi,

Lurah Desa Imandi, Sangadi Desa Dumoga,

Ketua PKK Desa Imandi, Ketua PKK Desa

Dumoga, Bidan dan Kader yang menangani

Posyandu di dua wilayah kerja Puskesmas

Imandi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan

oleh peneliti, SDM yang biasanya hadir dalam

setiap kegiatan Posyandu adalah Bidan, Kader

dan Perawat/juru imunisasi.Tugas dari masing-

masing SDM sebagaimana yang dijelaskan

oleh para informan, yaitu bidan bertugas untuk

memeriksa kehamilan, pendeteksian ibu

beresiko, serta pelayanan untuk ibu hamil,

kader bertugas untuk menimbang, serta untuk

pengisian buku KMS, perawat sebagai juru

imunisasi bertugas untuk pemberian imunisasi

kepada bayi.

Hasil penelitian di lapangan juga menunjukkan

bahwa untuk tenaga Dokter, selama peneliti

ikut dalam kegiatan pelaksanaan Posyandu,

Dokter tidak pernah turut serta, hal ini

dikarenakan tenaga dokter di Puskesmas hanya

berjumlah satu orang saja dan tidak pernah

terlibat langsung dalam kegiatan Posyandu.

Oleh sebab itu Petugas kesehatan yang turut

serta dalam kegiatan Posyandu di lapangan

hanyalah tenaga bidan dan perawat.

Dari hasil observasi peneliti selama mengikuti

kegiatan hari buka Posyandu di Kelurahan

Imandi, memang pihak Aparat tersebut tidak

ikut serta di dalamnya dan menyerahkan

Posyandu beserta kegiatannya kepada pihak

Puskesmas dan kader yang ada.Padahal dalam

kegiatan pelaksanaan Posyandu seharusnya ada

beberapa pihak yang turut serta, dalam hal ini

Aparat desa, yaitu Lurah/Sangadi, Tim

Pengerak PKK serta Tokoh Masyarakat.

Diketahui juga bahwa Ketua PKK di dua

desa/kelurahan tersebut memiliki pekerjaan

serta jabatan di luar Posyandu, yaitu menjabat

sebagai Kepala Sekolah dengan pendidikan

terakhir S1.Dalam hal ini Ketua PKK memiliki

tugas rangkap, selain sebagai Ketua PKK juga

sebagai Pegawai Negeri.Aparat masing-masing

desa tersebut juga sama-sama berpendidikan

terakhir S1 dengan lama kerja 4 tahun.Bidan

5

yang turun di wilayah kerja memiliki

pendidikan terakhir D3 dan kader dengan

pendidikan terakhir SMA dan lama kerja 3-4

tahun.Diketahui juga bahwa kader desa Imandi

sering berganti-ganti disebabkan pergantian

Ketua PKK, di mana kader dipilih langsung

oleh Ketua PKK sendiri.

Sumber daya manusia dalam penyelengaraan

kegiatan revitalisasi Posyandu memegang

peranan penting.Oleh sebab itu diperlukan

partisipasi seluruh pihak dalam setiap kegiatan

Posyandu di wilayah kerjanya dalam hal ini

pihak kesehatan, Pemerintah Desa, Tokoh

masyarakat serta masyarakat itu sendiri.

2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Posyandu ditetapkan oleh

musyawarah masyarakat pada saat

pembentukan Posyandu.Struktur organisasi

tersebut bersifat fleksibel, sehingga dapat

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan,

kondisi, permasalahan dan kemampuan

sumberdaya yang disepakati dalam

Unit/Kelompok Pengelola Posyandu bersama

masyarakat setempat (Kemenkes RI, 2011).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh

peneliti, struktur untuk pelaksanaan kegiatan

Posyandu menurut beberapa informan sudah

ada, di mana menurut pernyataan mereka

bahwa selaku penanggung jawab dari

kesehatan adalah Kepala Puskesmas sedangkan

dari pihak Kelurahan adalah Aparat Desa.

Sebagai berikut :

Tentunya kalu penanggung jawab di Posyandu itu dari kesehatan itu tentunya

Kapus noh, kalu Kelurahan Pak lurah noh

yang bertanggung jawab Berdasarkan hasil penelitian tersebut,

menyatakan bahwa Lurah hanya sebagai

pemantau dan pembina, sedangkan dari

petugas kesehatan hanya memfasilitasi

kegiatan Posyandu, dan kader sebagai

pelaksana kegiatan. Hal ini agak berbeda

dengan konsep dari Sembiring (2004), dimana

disebutkan bahwa pengelola Posyandu di

tingkat desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab umum : Kepala desa/Lurah

2. Penanggung jawab operasional : Tokoh Masyarakat

3. Ketua Pelaksana : Ketua Seksi 10 LKMD atau Ketua Tim PKK

4. Pelaksana : Kader PKK, yang dibantu Petugas Kesehatan

Menurut Lurah desa Imandi, yang biasanya

turut dalam kegiatan Posyandu adalah PKK,

Aparat Kelurahan dalam Posyandu hanya

sebagai pembina dan jarang turun langsung ke

Posyandu karena Posyandu sudah dilaksanakan

secara rutin sesuai jadwal oleh Puskesmas.

Padahal bidan dan kader desa Imandi

mengharapkan pihak Lurah dan PKK untuk

turut dalam kegiatan Posyandu karena selama

ini mereka tidak terlibat di Posyandu, bahka

tidak memberikan pembinaan seperti fungsi

yang seharusnya dilakukan oleh Aparat Desa

dan PKK.

Pengelolaan Dalam Pelayanan Posyandu

1. Penyelenggaraan Kegiatan

Dari hasil wawancara oleh para informan,

diketahui bahwa penyelengaraan kegiatan di

Posyandu wilayah kerja Puskesmas Imandi

sudah berjalan sesuai dengan agenda dan

jadwal yang ditetapkan dengan kegiatan utama

yakni kegiatan 5 meja.Hasil observasi di

lapangan juga menunjukkan bahwa pelayanan

yang diberikan oleh petugas berupa pelayanan

standar yaitu pelayanan kesehatan yakni

pemberian imunisasi, pemeriksaan kehamilan

oleh bidan dan penyuluhan, namun untuk

kegiatan tambahan belum dilaksanakan.

Pada hasil observasi di lapangan oleh peneliti,

ditemukan bahwa untuk penyelenggaraan

Posyandu, awalnya para ibu yang datang ke

Posyandu mendaftar pada kader, dan sebagian

besar kader sudah melaksanakan peran

sertanya di meja I yaitu melaksanakan

pendaftara balita dalam buku bantu pencatatan

balita. Apabila balita sudah mempunyai KMS,

berarti bulan lalu balita sudah ditimbang,

dimana pencatatan nama balita pada secarik

kertas diselipkan pada KMS, kemudian ibu

balita membawa anaknya menuju ke tempat

penimbangan. Untuk kegiatan di meja II

dilakukan penimbangan bayi/balita oleh kader,

yang perlu diperhatikan yaitu apakah dacin

sudah siap, kemudian anak ditimbang, lalu

hasil penimbangan berat anak dicatat pada

secarik kertas, setelah ditimbang ibu menuju

ke meja selanjutnya yaitu meja III untuk

pengisian hasil timbangan pada KMS

bayi/balita tersebut, hanya saja pada kedua

Posyandu yang di teliti, yang melakukan

pengisian KMS adalah petugas kesehatan

Puskesmas bukan kader. Hal tersebut bertolak

belakang dengan tugas pada meja III yang

seharusnya dilakukan oleh kader di Posyandu,

di mana petugas kesehatan bertugas di meja

6

V untuk pelayanan kesehatan.Begitupula untuk

meja VI, dimana kader Posyandu kurang

melaksanakan peran sertanya dalam hal

penyuluhan perorangan sesuai dengan

permasalahan yang ditemukan dan hanya

sebatas informasi hasil timbangan saja pada

ibu balita. Untuk meja V dalam hal pemberian

imunisasi pada bayi dan balita dilakukan juga

oleh petugas Puskesmas yakni juru imunisasi

atau perawat, di mana dengan

mempertimbangkan status kesehatan balita, di

lain pihak bidan juga melakukan pelayanan

kepada ibu hamil yang datang.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti,

ditemukan bahwa pelaksanaan kegiatan

Posyandu menurut para informan sudah sesuai

dengan jadwal yang ditetapkan, apabila

bertepatan tanggal merah atau hari libur, maka

jadwal diatur sedemikian rupa sesuai situasi

dan kondisi sebelumnya agar tidak saling

bertabrakkan antara jadwal kegiatan Posyandu

satu dan Posyandu yang lain dengan

memberitahukan sebelumnya pada para

pelaksana kegiatan Posyandu.

Melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti,

didapati bahwa selama dalam kegiatan

Posyandu tidak pernah ada dokter yang ikut

serta, pihak Aparat Desa juga tidak turut

terlibat, serta tempat dari penyelengaraan

kegiatan Posyandu tersebut tidaklah

memungkinkan, terutama di Posyandu

Kelurahan Imandi. Pada Posyandu di

Kelurahan Imandi, kegiatan dilakukan di balai

desa yang keadaannya cukup memperihatinkan

dan tidak ada tempat untuk pemeriksaan

kehamilan yang sesuai, hal tersebut

mengakibatkan kegiatan Posyandu yang

dijalankan menjadi terpisah tempatnya, yakni

untuk penimbangan bayi/balita di balai desa

dan untuk pemeriksaan kehamilan di rumah

warga dekat balai desa, sedangkan untuk

Posyandu yang dilaksanakan di desa Dumoga

juga masih meminjam rumah salah seorang

warga di karenakan balai desa untuk

pelaksanaan kegiatan Posyandu masih dalam

tahap pembangunan.

2. Cakupan Program di Posyandu

Dari hasil pernyataan oleh Kepala Puskesmas

Imandi, Posyandu di dua wilayah kerja

tersebut sudah memiliki program tambahan

selain 5 meja, seperti telah melaksanakan

Posyandu Manula/Lansia dan program

pemberian makanan tambahan (PMT) sehingga

pelayanan di Posyandu menjadi 6 meja.

Namun untuk pelaksanaan Posyandu Lansia,

seperti yang dinyatakan oleh Ketua PKK desa

Imandi bahwa para lansia hanya pada awal

dibentuk Posyandu Lansia sering datang

memeriksa, setelah lama-kelamaan mereka

sudah tidak lagi ikut dalam kegiatan Posyandu,

meskipun hingga sekarang Posyandu Lansia

masih ada.

Begitupula dengan pemberian makanan

tambahan yang diakui oleh kader desa Imandi,

karena terdapatnya kendala dalam hal ini

keterbatasan pendanaan maka untuk program

makanan tambahan terpaksa dihentikan,

padahal menurut para kader kegiatan tersebut

dapat menjadikan para ibu yang memiliki bayi

lebih tertarik dan semangat untuk datang di

Posyandu.

Berdasarkan observasi peneliti dilapangan saat

pelaksanaan Posyandu, Petugas kesehatan dan

para kader hanya melakukan kegiatan

pelayanan minimal yaitu dengan pelayanan 5

meja saja pada Ibu hamil dan balita, tidak ada

pelayanan Posyandu Lansia ataupun kegiatan

pemberian makanan tambahan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh para

informan mengenai rutinitas penyelenggaraan

kegiatan Posyandu di wilayah kerja masing-

masing sudah berjalan dengan baik, di mana

kegiatan rutin tiap bulannya walaupun dengan

masih adanya kendala dalam pelaksanaan

Posyandu namun menurut semua informan

Posyandu sudah berjalan secara rutin meski

hanya berupa pelayanan standar.

Pemenuhan Kelengkapan Sarana Prasarana

1. Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai

pendanaan di Posyandu wilayah kerja

Puskesmas Imandi, ditemukan bahwa hampir

semua informan menyatakan kalau dana untuk

pelaksanaan kegiatan Posyandu hanya di dapat

dari hasil pendaftaran dengan jumlah yang

sangat terbatas. Menurut beberapa informan

juga menyebutkan bahwa mereka memperoleh

insentif dari pihak Puskesmas dari dana BOK

namun hanya berupa biaya transportasi dengan

jumlah yang minim. Sedangkan dari pihak

Pemerintah tidak menyediakan dana khusus

untuk Posyandu, sehingga berbagai kegiatan di

Posyandu yang telah ada terhambat bahkan

sudah tidak berjalan lagi, seperti program

pemberian makanan tambahan (PMT).

Berdasarkan informasi dari Kepala Puskesmas

Imandi, dana di Posyandu untuk desa sudah

masuk di ADD (Anggaran Dasar Desa), tetapi

7

untuk kelurahan tidak ada, dan dana di

Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Imandi

hanya berasal dari uang pendaftaran saja.

Menurut Kepala Puskesmas sendiri dana untuk

bidan dan kader diambil dari dana BOK,

sedangkan dana untuk kegiatan Posyandu

hanya berasal dari pendaftaran masyarakat.

2 Sarana

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan

oleh peneliti, di mana menurut Kepala

Puskesmas Imandi biasanya yang menjadi

kendala di Posyandu mengenai sarana adalah

ketersediaan vaksin yang tidak mencukupi

untuk kegiatan Posyandu, di mana Dinas

Kesehatan seringkali mengeluh pada pihak

Puskesmas bahwa sarana vaksin untuk mereka

juga terbatas disebabkan permintaan oleh

Puskesmas lain.

Oleh sebab itu dalam pelaksanaan Posyandu

untuk kegiatan penyuntikkan vaksin masih

menjadi masalah di karenakan kekurangan

tersebut. Kepala Puskesmas menyebutkan

bahwa pelaksanaan Posyandu tetap dilakukan

meskipun hanya untuk kegiatan penimbangan

balita saja, walaupun dengan demikian

masyarakat tetap akan datang dalam setiap ada

kegiatan Posyandu berikutnya sebab sudah

menjadi kebutuhan bagi bayi mereka untuk

mendapatkan imunisasi, maka meskipun untuk

bulan ini belum ada vaksin yang cukup

tersedia, tetap ibu-ibu yang memiliki

bayi/balita akan datang untuk menerima vaksin

di bulan selanjutnya.

Menurut Ketua PKK desa Imandi, kendala

yang terdapat di Posyadu-nya, yaitu dana dan

tempat pelaksanaan Posyandu yang

sebelumnya telah diusulkan untuk pindah ke

tempat yang lebih strategis didekat Kantor

Kelurahan, namun hal ini belum di

sosialisasikan ke masyarakat setempat

sehingga belum mendapat kesepakatan

bersama di wilayah tersebut.

Menurut bidan desa Imandi adalah tempat

pelayanan Posyandu khusus untuk

pemeriksaan ibu hamil yang selama ini hanya

meminjam rumah warga.Permasalahan tempat

pelaksanaan Posyadu ini sudah diusulkan ke

pihak Kelurahan hanya saja belum mendapat

tanggapan apa-apa.

Menurut bidan desa Dumoga, kendala dalam

Posyandu di wilayah kerjanya juga adalah

tempat pelayanan Posyandu yang belum tetap,

serta sarana prasarana belum cukup memadai

sehingga upaya yang harusnya dilakukan

menurut bidan tersebut adalah dari pihak

Aparat pemerintah berusaha untuk

menyelesaikan masalah yang masih menjadi

kendala dalam pelaksanaan Posyandu di

wilayah kerjanya terlebih lagi untuk

pembangunan sarana Posyandu.

Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Kesinambungan Posyandu

1. Keaktifan Tokoh Masyarakat dan Kader. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan

peneliti, didapati bahwa masih banyak Tokoh

masyarakat yang enggan untuk membantu

pelaksanaan Posyandu, tetapi ada juga yang

ikut terlibat pada hari buka Posyandu misalnya

Sangadi desa Dumoga yang datang di

Posyandu.

Dari hasil wawancara, menurut pernyataan dari

informan lain, bahwa selama ini baru kader

yang berperan dalam setiap kegiatan Posyandu,

sedangkan dari pihak Tokoh masyarakat belum

turut terlibat.Hal ini disebabkan pihak Aparat

menyerahkan semua urusan Posyandu kepada

para kader yang ada dan telah dipilih oleh

Ketua PKK.Padahal sesungguhnya peran dari

Aparat setempat juga sangat dibutuhkan untuk

menggerakan masyarakat dalam kemajuan

Posyandu di wilayah kerjanya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh

peneliti mengenai jumlah Kader dan Tokoh

masyarakat yang biasa hadir dalam kegiatan

Posyandu, ditemukan bahwa jumlah kader

yang ada ditiap-tiap Posyandu ada 5 orang,

namun mereka biasa tidak hadir semua dalam

kegiatan pelaksanaan Posyandu.

Kader di tiap Posyandu ada 5 tapi laeng kali hadir, laeng kali mereka tak hadir

karna mereka juga ada halangan, laeng

kali cuma 4-3 tapi banyak kali hadir

nohsamua Menurut bidan desa Imandi, selama ini hanya

kader yang berperan secara aktif dalam

kegiatan Posyandu dengan jumlah 4 sampai 5

orang ditiap pos tapi terkadang hanya 4 orang

yang hadir, sedangkan untuk tokoh masyarakat

belum pernah hadir dalam Posyandu, menurut

bidan tersebut tokoh masyarakat tidak hadir

karena menganggap di Posyandu sudah ada

kader yang terpilih maka semua tergantung

oleh kader sehingga yang diberdayakan di

Posyandu hanyalah kader.

2 Pemantapan Lembaga Posyandu

Perkembangan Posyandu di masing-masing

desa di wilayah kerja Puskesmas Imandi tidak

8

sama, dengan demikian pembinaan yang

dilakukan untuk masing-masing Posyandu juga

berbeda, namun tetap untuk satu tujuan yang

sama yaitu untuk pengembangan Posyandu.

Dalam hasil penelitian mengenai upaya yang

dilakukan dalam menjadikan Posyandu lebih

maju atau mandiri, di temukan kesamaan

pendapat dari semua informan, yakni dengan

melakukan kerjasama antara berbagai pihak,

baik pihak dari Dinas Kesehatan, Kecamatan,

pihak Puskesmas, pihak Pemerintah Desa

sampai keseluruh masyarakat setempat. Dalam

hal ini kerjasama yang tentunya dapat

diaplikasikan dan diterapkan sampai pada

kegiatan Posyandu itu sendiri.

Seperti dalam penelitian sebelumnya di mana

salah satu upaya yang perlu dilakukan agar

Posyandu aktif adalah dengan memberikan

pelayanan makanan tambahan untuk balita

serta pelayanan ini merupakan pelayanan yang

diharapkan oleh pengguna yang diberikan di

Posyandu. Apabila Posyandu di wilayah kerja

Puskesmas Imandi telah melaksanakan

cakupan kegiatan lebih dari 50%, memiliki

program-progam tambahan, memiliki

pembiayaan yang berasal dari dana sehat,

tingkat aktivasi Pemerintah, tokoh masyarakat

dan kader tinggi serta seluruh masyarakat desa

ikut terlibat dalam kegiatan Posyandu, maka

Posyandu di wilayah kerja Puskesmas Imandi

sudah bisa menjadi Posyandu dengan strata

mandiri.

Fungsi Pendampingan dan Kualitas

Pembinaan Posyandu

1. Pembinaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan

oleh peneliti di wilayah kerja Puskesmas

Imandi, ditemukan bahwa beberapa informan

pernah mengikuti pelatihan yang biasanya

dilakukan oleh Dinkes, Puskesmas dan

BKKBN, sedangkan dari Aparat Desa tidak

pernah ada pembinaan.

Kader desa Imandi, menyatakan bahwa sudah

pernah mengikuti pelatihan akan tetapi

pelatihan tersebut sudah sangat lama dilakukan

oleh Kecamatan dan sampai sekarang sudah

tidak pernah dilakukan pelatihan lagi, menurut

kader untuk ikut dalam pelatihan harus melalui

undangan dari Kecamatan terlebih dahulu dan

sampai saat ini mereka belum menerima

pemberitahuan tentang adanya pelaksanaan

pelatihan lagi, sedangkan pembinaan dari

pihak Aparat desa tidak pernah dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi pada penelitian di

dua wilayah kerja Puskesmas Imandi, petugas

kesehatan selalu hadir dalam kegiatan

Posyandu yang dilakukan pada hari buka

Posyandu, di mana selain mendamping kader

dalam pelaksanaan Posyandu juga sebagai

pemberi layanan kesehatan dalam yang bersifat

kuratif.

Posyandu sebagai suatu lembaga pelayanan

kesehatan bagi masyarakat sudah selayaknya

jika terus dibina oleh pihak-pihak yang

berkompeten baik itu pihak Pemerintah

Daerah. Pembinaan dapat dilakukan dengan

cara memberikan pendampingan melalui

petugas Puskesmas maupun melalui

pendidikan/pelatihan bagi para kader. Selain

itu para pendamping juga terus berusaha untuk

memberikan motivasi kepada para kader agar

melaksanakan kegiatan posyandu secara rutin

dan lancar.Dengan adanya pembinaan ini para

kader Posyandu bisa bertahan cukup lama

walaupun tanpa adanya imbalan material

maupun financial yang mencukupi.Adapun

pembinaan dari pihak pemerintah baik

pemerintah tingkat Kecamatan maupun tingkat

desa untuk hal pembinaan ini belum dapat

direalisasikan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,

maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai

berikut:

1. Kualitas Kemampuan dan Keterampilan para Kader Posyandu

1.) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berperan dalam

pelaksanaan kegiatan Posyandu di

wilayah kerja Puskesmas Imandi adalah

Bidan, kader serta Juru imunisasi.Untuk

dari pihak Pemerintah selaku Lurah dan

Tim PKK, kurang serta berpartisipasi dalam

kegiatan Posyandu.

2.) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dalam pelaksanaan

Posyandu sudah ada, dan dijalankan

disetiap desa/kelurahan, dimana ada dari

pihak Puskesmas dan dari pihak

pemerintah.

2. Pengelolaan Dalam Pelayanan Posyandu 1.) Penyelenggaraan Kegiatan

Proses penyelegaraan kegiatan utama dalam

pelaksanaan revitalisasi Posyandu secara

umum di wilayah kerja Puskesmas Imandi

sudah mencakup program kegiatan 5 meja

9

dan dilaksanakan sesuai jadwal yang

ditetapkan.

2.) Cakupan Program di posyandu

Cakupan Program di Posyandu wilayah

kerja Puskesmas Imandi, selain kegiatan 5

meja sudah ada program kegiatan Posyandu

Lansia dan Pemberian makanan tambahan,

namun belum berjalan dengan baik

disebabkan terbatasnya dana dari berbagai

pihak.

3. Pemenuhan Kelengkapan Sarana Prasarana

1.) Anggaran

Anggaran untuk pelaksanaan revitalisasi

Posyandu di wilayah kerja Puskesmas

Imandi bisa dikatakan masih terbatas,

karena biasanya hanya berasal dari uang

pendaftaran masyarakat saja.

2.) Sarana

Keadaan sarana dalam pelaksanaan

kegiatan Posyandu di wilayah kerja

menyangkut dana yang masih terbatas,

kurang tersedia vaksin dan obat-obatan,

kurangnya meja untuk kegiatan Posyandu

serta keadaan tempat pelaksanaan kegiatan

Posyandu yang tidak memungkinkan.

4. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Kesinambungan

Posyandu

1.) Keaktifan Tokoh Masyarakat dan Kader. Pemberdayaan oleh Tokoh masyarakat

dalam pelaksanaan revitalisasi Posyandu

masih kurang karena kesibukan mereka

diluar Posyandu, sedangkan untuk kader

sudah sangat membantu dalam pelaksanaan

kegiatan Posyandu, dapat dilihat dari

keaktifan mereka dalam setiap kegiatan

Posyandu.

2.) Pemantapan Lembaga Posyandu Untuk Posyandu di desa Dumoga dan

Kelurahan Imandi masih berada ditingkatan

strata madya. Oleh sebab itu upaya para

pihak dalam pemantapan Posyandu

diwilayah kerjanya adalah dengan

melakukan kerjasama antara berbagai

pihak, baik pihak dari Dinkes, Kecamatan,

pihak Puskesmas, pihak pemerintah desa

sampai keseluruh masyarakat setempat.

5. Fungsi Pendampingan dan Kualitas Pembinaan Posyandu

1.) Pembinaan

Pembinaan dan pelatihan telah dilakukan

oleh para pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan revitalisasi Posyandu baik dari

Dinas Kesehatan maupun tingkat

Puskesmas Kecamatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat

dikemukakan beberapa saran terkait dengan

tujuan dan manfaat penelitian, antara lain:

1. Pihak Aparat Desa maupun tokoh masyarakat diharapkan untuk turut terlibat

dalam pelaksanaan kegiatan Posyandu

diwilayahnya. Serta membuat komitmen

resmi untuk membantu pelaksanaan

Posyandu di wilayahnya.

2. Melakukan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak, baik pihak dari

Kecamatan, pihak Puskesmas, pihak

Aparat desa sampai keseluruh masyarakat

setempat dalam penerapan Posyandu

diwilayahnya.

3. Melakukan pembinaan secara rutin bagi para pelaksana kegiatan Posyandu.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Dalam Negeri RI dan Otonomi

Daerah. 2001. Surat Edaran Menteri

Dalam Negeri No.411.3/1116/SJ,

Tentang Pedoman Umum Revitalisasi

Posyandu. Jakarta.

http://www.ristek.go.id/referensi/huku

m/prop/html. Diakses pada tanggal 30

Januari 2013.

Haryono, S. 2009. Revitalisasi dan

Pengembangan Posyandu

Mandiri.Jakarta : Yayasan Dana

Sejahtera Mandiri.

Keputusan Menteri Kesehatan RI. 2011.

PedomanUmum Pengelolaan

Posyandu. Jakarta : Kemenkes RI

Prasetyawati, A.E. 2012.KesehatanIbu

Dan Anak Dalam MDGs.

Yogyakarta : Nuha Medika. Hlm

41-48.

Sembiring, N. 2004.Posyandu Sebagai

Saran, Peran Serta Masyarakat Dalam

Usaha Peningkatan Masyarakat.

Artikel, Pustaka Universitas Sumatra

Utara. Medan.

10