10
BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM PROVINSI BENGKULU

Nilai Dan Pronsip Dasar Koperasi

Embed Size (px)

Citation preview

BALAI DIKLAT KOPERASI DAN UKM PROVINSI BENGKULU

1. 2. 3.

4.5.

6.7.

Keanggotaan bersifat Sukarela dan terbuka Pengelolaan dilakukan secara demokratis Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masingmasing anggota Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal Kemandirian Pendidikan Koperasi Kerjasama antar koperasi2

Prinsip Koperasi merupakan suatu kesatuan yg tidak dapat dipisahkan dlm kehidupan berkoperasi, mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yg berwatak sosial dan yg membedakan dgn badan usaha lain. Menjadi agt koperasi tidak boleh dipaksakan Penelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan agt SHU tdk semata-mata berdasarkan modal yg dimiliki agt tetapi jug berdasarkan perimbangan jasa usaha agt terhadap koperasi

Modal dalam koperasi pada dasrnya dipergunakan utk kemanfaatan agt dan bukan utk sekedar mencari keuntungan jadi balas jasa thdp modal yg diberikan agt juga terbatas dan wajar tdk melebihi suku bunga yg berlaku di pasar Kemandirian; dpt berdiri sendiri tdk tergantung kpd pihak lain Utk pengembangan koperasi dan meningkatkan kemampuan serta solidaritas dlm mewujudkan tujuan maka peyelenggaraan pendidikan perlu dan kerjasama di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

5

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi, dan telah membayar penuh simpanan pokok yang ditetapkan. a. Yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap Warga Negara Indonesia yang: Mampu melakukan tindakan hukum Menerima landasan Idiil, azas dan sendi dasar koperasi Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota, sebagaimana tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta peraturan koperasi lainnya.6

b.

Untuk menjadi anggota koperasi, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Warga Negara Indonesia Mampu melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada di pengampuan) Menerima landasan Idiil, dan prinsip-prinsip koperasi (pasal 2 dan 5 UU Koperasi No.25 Tahun 1992) Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota, sebagaimana tercantum dalam UU Koperasi, AD, ART serta peraturan lainnya.Keanggotaan koperasi tidak bisa dipindahtangankan kepada pihak lain dalam/dengan cara apapun. Keanggotaan koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syaratsyarat dalam AD dipenuhi. Mempunyai kepentingan yang sama dalam lingkup usaha koperasi. Telah melunasi simpanan pokok.7

c.Sahnya

Keabsahan keanggotaan operasi dibuktikan dengan pencatatan dalam buku daftar anggota pada masingmasing koperasi yang bersangkutan. Buku daftar anggota adalah buku yang memuat nomor urut, nama lengkap, umur, jenis kelamin, mata pencaharian, tempat tinggal, tanggal masuk menjadi anggota, cap ibu jar! tangan atau tanda tangan anggota, dan tanda tangan ketua.

seseorang menjadi Anggota Koperasi Jika:

Prinsip-prinsip dasar koperasi yang terkait langsung dengan isu keanggotaan adalah (ICAS, 1995) antara lain:

1) Prinsip pengendalian oleh anggota secara demokratis, dimana prinsip ini menjamin hak anggota untuk secara aktif dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan 2) Prinsip partisipasi ekonomi anggota yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anggota terhadap modal, termasuk pengalokasian surplus modal yang dihasilkan oleh koperasinya. 3) Prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan informasi bagi anggota untuk kepentingan pengembangan koperasi.

8

Berdasarkan UU Koperasi No.25 Tahun 1992, Pasal 20 disebutkan setiap anggota mempunyai hak a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota b. Memilih dan / atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota f. Mendapatkan keterangan menganai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar9

Berdasarkan UU Koperasi No.25 Tahun 1992, Pasal 20 disebutkan setiap anggota mempunyai kewajiban: a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; b. Berpartisipasi dalam kegiatan diselenggarakan oleh Koperasi; c. Mengembangkan dan memlihara berdasar atas asas kekeluargaan usaha yang

kebersamaan

10