NKRI SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN PANCASILA file · Web viewMENEGAKKAN HAM BERDASARKAN FILSAFAT PANCASILA (Asas dan Wawasan Filosofis - Ideologis dan Konstitusional)*) Abstract : The

SISTEM KENEGARAAN PANCASILA – UUD PROKLAMASI 45 MENEGAKKAN HAM BERDASARKAN FILSAFAT PANCASILA

(Asas dan Wawasan Filosofis - Ideologis dan Konstitusional)*)

Abstract :The history of civilization shown that human rights (HR) always in challenges, up to the XXI’s

centuries. Indeed, the HR is the fundamental and supervalues dignity of man. A philosophical system are the sources and the basic of the HR’s, as well of and for the theory of state as clear on the theory of sovereignty as the essence of state existence.

We believe, that all the concept and the theory of HR born from any philosophical system then developed the state system for the vission and mission for all mankind as a part of superpower and supremacy ideas.

The message for humankind, how and what for we save the HR’s vission and mission for the universal civilization.

The fundamental mission, are to save and raise the fundamental obligation for human dignity as state subject, cultural and moral as well! As a nation, we have to save our national and state integrity, which the essence save our philosophical and ideological system, and also the most important to save the dignity of our humanity!

Peradaban umat manusia secara universal senantiasa menegakkan hak asasi manusia (HAM) sebagai wujud kesadaran manusia atas martabat (kepribadian) kemanusiaannya. Namun, makna dan nilai HAM dihayati dan ditegakkan manusia bersumber dan berdasarkan nilai-nilai fundamental yang mereka yakini --- sebagai filsafat hidup, pandangan hidup (Weltanschauung) --- baik nilai-nilai agama, maupun ajaran filsafat dan atau ideologi; dan atau ketiganya! Nilai fundamental ini menjiwai suatu bangsa; karenanya, diakui sebagai jatidiri bangsa (jatidiri nasional, Volksgeist).

Dalam budaya dan peradaban modern, kesadaran HAM makin meningkat, dengan menghayati sejarah perjuangan HAM yang senantiasa dalam tantangan sepanjang sejarah.

Ajaran filsafat diakui sebagai nilai kebenaran hakiki (karenanya, dijadikan: filsafat hidup, filsafat negara dan atau ideologi negara). Berdasarkan nilai fundamental demikian diakui pula sistem filsafat berfungsi sebagai: Grandtheory, megatheory, dan atau metatheory; dan dijadikan sistem kenegaraan, karenanya menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam negara!.

Bagaimana ajaran HAM, menetapkan martabat manusia dalam alam dan peradaban, termasuk dalam negara --- terutama teori kedaulatan --- . Karenanya, HAM menjadi asas fundamental dalam teori negara dan teori kedaulatan.

Sesungguhnya, bagaimana ajaran HAM yang dianut bangsa-bangsa inilah yang menjadi asas dan integritas sistem kenegaraan sebagai fungsi dasar negara dan atau ideologi negara. Berbagai bangsa modern senantiasa berjuang merebut supremasi ideologi sebagai wujud supremasi nasional; martabat nasional!

I. LATAR BELAKANG NILAI DAN SEJARAH HAMSesungguhnya Hak Asasi Manusia (HAM) sepanjang sejarah peradaban mengalami

penindasan. Sejak zaman Mesir Kuno (Fir’aun) bangsa Yahudi diperbudak oleh bangsa Mesir, sekitar 4500 sM – 1000 sM; sampai mereka diselamatkan oleh Allah melalui Nabi Musa as.

Di India, rakyat tidak memiliki derajat dan martabat yang sama; melainkan mewarisi derajat dalam strata tertentu (sistem kasta): Brahmana, Ksatria; Waisa, dan Sudra serta Paria. Mereka juga mewarisi praktek dogma yang berlangsung sampai akhir abad XIX, yakni sistem s a t i (=pembakaran sebagian budak dan selir raja menyertai pembakaran jenazah sang raja);

* Artikel untuk Jurnal MK –RI, Desember 2009

MNS-Lab.Pancasila-UM-20091

dengan keyakinan mereka untuk menyertai sang raja ke nirwana (EB, Micropaedia; 1982: vol. viii: 913)!

Demikian pula rakyat China, bahkan diperbudak oleh dinasti penguasa, dalam ungkapan: “Buatlah rakyat miskin dan bodoh, supaya mereka setia dan patuh kepada penguasa!” (2000 – 500 sM).

Di Eropa, terutama di Yunani dan Romawi perbudakan berkembang sejak 500 sM sampai 300 M; mulai tawanan perang, tenaga kerja, pelayan rumah tangga; sampai untuk kepuasan para bangsawan (kaisar, misal kaisar Caligula) dan hartawan --- termasuk sebagai kebutuhan pribadi manusia! ---. Juga, di benua dan di negara Amerika, sampai 1785 masih terjadi perang saudara, karena perdagangan budak. Dalam pertentangan itu, Presiden Abraham Lincoln yang membela nilai demokrasi dan persamaan hak manusia warganegara, ditembak oleh kaum pro-perbudakan.

Eropa juga mengalami sejarah abad pertengahan (abad V - XV) yang menegakkan supremasi otoritas kelembagaan agama; tercatat sebagai abad dogmatisme (agama)! Kondisi demikian membangkitkan dan mengembangkan faham rasionalisme dan individualisme --- sebagai gerakan menghargai potensi martabat manusia ---; berpuncak dengan zaman Aufklarung dan Renaissance sebagai awal abad modern: abad XVI – XVII … Mereka bangkit menentang dominasi dan supremasi dogmatisme, dengan membuktikan keunggulan akal (rasio) dan ilmu pengetahuan di hadapan dogmatisme, supremasi dan otoritas lembaga agama! Kebangkitan individualisme dan rasionalisme ini kemudian melahirkan faham (ajaran) sekularisme, kapitalisme, liberalisme; juga paham evolusionisme dan materialisme, bahkan atheisme (EB, Micropaedia 1982: vol. viii)!

Kebangkitan ajaran rasionalisme, liberalisme dan sekularisme merupakan fenomena penghargaan (baca: keyakinan) manusia atas martabat kemanusiaannya (baca: HAM)! Pertentangan doktrin rasionalisme vs dogmatisme sampai sekarang nampak dalam fenomena ajaran sekularisme, materialisme, liberalisme, dan atheisme yang melembaga menjadi sistem ideologi dan sistem kenegaraan! Sistem nilai filsafat dan ideologi menjadi dogmatisme baru yang diakui manusia (bangsa) laksana agama sebagai dogma bangsa-bangsa modern!

Sesungguhnya, sampai abad XX mental pro-perbudakan masih ada di Negara Amerika Serikat dalam wujud sikap warganegara yang diskriminatif (apartheid), antara black and white!

Fenomena dunia, selama ada bangsa dan negara yang mengembangkan politik supremasi ideologi, dan neo-imperialisme maka HAM bangsa-bangsa tetap menghadapi tantangan.

Bagi kita, bangsa-bangsa modern yang menjunjung tinggi HAM, demokrasi dan kemerdekaan masih mengalami keprihatinan secara internasional (universal)! Mengapa Amerika Serikat dan Sekutunya dengan otoritas sebagai negara adidaya, mengatur dunia dengan politik supremasi ideologi. Fenomena ini aktual dalam abad XXI, Amerika dan Sekutunya menguasai (menjajah dan menindas) mulai : Afghanistan, sampai Irak; juga menekan Korea Utara dan Iran (karena mereka mengembangkan energi nuklir untuk kebutuhan tenaga listrik). Irak dihancurkan dengan tuduhan adanya senjata pemusnah massal; dan kediktatoran Saddam Husein. Meskipun ternyata, senjata pemusnah itu tidak pernah terbukti kebenarannya; Saddam telah dikalahkan dan dihukum mati, namun Amerika Serikat dan Sekutunya tetap menduduki dan menguasai Negara Irak atas nama demokrasi dan HAM.

Kesadaran budaya (peradaban) dan lebih-lebih moral kita sebagai bangsa yang beradab amat sangat prihatin, mengapa organisasi dunia (United Nations Organization/UNO) atau PBB bungkam atas semua praktek negara-negara adikuasa yang demikian, sementara PBB berkewajiban menegakkan dan membudayakan Declaration of Universal Human Rights yang mereka deklarasikan sejak 10 Desember 1948. Haruskah dunia modern yang sadar dan bangga akan martabat kemanusiaan (dan kebangsaannya) kemerdekaan dan kedaulatan dalam peradaban postmodernisme masih mengalami trauma untuk terus memperjuangkan tegaknya


HAM secara adil dan bermartabat! --- Karena masih ada bangsa-bangsa yang ditindas dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan nasionalnya ! --- (UNO, 1988: Human Rights).

Bangsa-bangsa modern menyaksikan bagaimana sejarah dunia modern (awal abad XVI-XXI ini, sebagian bangsa-bangsa masih berjuang demi kemerdekaan nasionalnya! (baca:demi HAM dan martabat kemanusiaannya)!. Wajib kita sadari sebagai manusia berbudaya dan beradab, bahwa visi-misi pembentukan PBB terutama demi : kemerdekaan, perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan umat manusia! Sungguh ironis, sampai awal millenium III, era globalisasi-liberalisasi (=kebebasan mendunia!) dan postmodernisme sebagian bangsa-bangsa (umat manusia) masih mengalami perang dan penindasan (berarti : kezaliman, ketidakadilan, penistaan HAM) oleh suatu bangsa atas bangsa lain; sementara secara hukum internasional dan moral masih memprihatinkan otoritas, kredibilitas dan wibawa PBB untuk menegakkan dan membudayakan HAM sebagaimana dicita-citakan oleh umat manusia! Bangsa-bangsa modern menyaksikan dengan keprihatinan arrogansi negara Israel dan bangsa Yahudi yang menindas kemerdekaan (HAM) rakyat dan bangsa Palestina; sementara USA sebagai negara “pembela HAM” malah lebih berpihak kepada Israel. Praktek budaya HAM Amerika Serikat demikian dipandang dunia beradab sebagai praktek asas standar ganda; bahkan HAMPA! Inilah, bukti bahwa HAM sepanjang sejarah peradaban dalam tantangan!

II. AJARAN SISTEM FILSAFAT DAN SISTEM IDEOLOGI SEBAGAI SUMBER DAN LANDASAN AJARAN HAM MODERN

Budaya dan peradaban umat manusia berawal dan berpuncak dengan nilai-nilai filsafat yang dikembangkan dan ditegakkan sebagai sistem ideologi. Maknanya nilai filsafat sebagai jangkauan tertinggi pemikiran untuk menemukan hakekat kebenaran (kebenaran terbaik; karenanya dijadikan filsafat hidup, pandangan hidup, Weltanschauung); sekaligus memancarkan jiwa bangsa, jatidiri bangsa (Volksgeist) dan martabat nasional!. Dalam kehidupan nasional nilai fundamental ini menjiwai, melandasi dan menjadi cita-cita nasional!

Sistem filsafat yang menjiwai dan melandasi sistem kenegaraan, terutama nilai pandangan hidup (Weltanschauung, filsafat hidup); sekaligus sebagai jiwa bangsa (Volksgeist), jati diri nasional. Nilai sistem filsafat dan atau ideologi ini memberikan identitas dan integritas sistem kenegaraan; mulai asas-asas HAM sampai bagaimana makna dan pemilik kekuasaan (kedaulatan) dalam negara, serta kelembagaan negara ditegakkan. Nilai-nilai fundamental ini terjabar dalam UUD negara untuk melandasi dan memandu kehidupan nasionalnya.

Berdasarkan sistem filsafat demikian khazanah kepustakaan filsafat hukum, istimewa hukum tata negara mencatat adanya berbagai teori negara; terutama berpusat pada teori kedaulatan.

Sebelum menghayati ajaran HAM berdasarkan filsafat Pancasila, perlu kita pahami ajaran HAM umum, terutama yang dianut negara-negara Barat --- berdasarkan sistem filsafat Natural Law Theory atau ajaran Filsafat Hukum Alam dan teori Hegel ( 1770 – 1830 ) sebagai sistem filsafat idealisme-murni ---. Kedua sistem filsafat di atas memberikan pengaruh amat besar sebagai landasan dan integritas sistem kenegaraan dunia modern, di Barat (liberalisme-kapitalisme) dan di Timur (marxisme-komunisme-atheisme), dan sosialisme!

A. Integritas Sistem Filsafat dan Ideologi Tegak sebagai Sistem Kenegaraan suatu Bangsa Suatu sistem filsafat dan sistem ideologi nasional memberikan integritas dan

martabat nasional; ditegakkan dalam integritas Sistem Kenegaraan, sebagaimana berkembang dalam kehidupan internasional di dunia modern. Artinya, setiap sistem filsafat dan atau sistem ideologi ditegakkan sebagai sistem kenegaraan sebagaimana terjabar di dalam konstitusi (UUD) Negara. Jadi, tiap sistem kenegaraan dinamakan


dengan predikat berdasarkan sistem filsafat dan atau sistem ideologi yang menjiwai dan melandasinya.

Secara filosofis-ideologis dan konstitusional sistem kenegaraan inilah yang ditegakkan dalam wujud kemerdekaan dan kedaulatan serta kepribadian (martabat) nasional bangsa-bangsa modern. Secara ontologis dan axiologis, sistem filsafat dan atau sistem ideologi ini menjadi asas dan landasan budaya dan moral nasional--- yang kompetitif antar bangsa dalam rangka merebut supremasi ideologi! ---, sebagai perwujudan keunggulan dan martabat nasional!

Sistem filsafat mengajarkan bagaimana hakikat manusia; bagaimana kedudukan, hak dan kewajiban manusia dalam alam, dan peradaban --- yang dikenal dalam berbagai teori HAM, menurut Sistem Filsafat ---. Ajaran tentang HAM menjelaskan kedudukan, hak dan kewajiban pribadi manusia dalam masyarakat, negara dan budaya; dan alam semesta; bahkan dihadapan Maha Pencipta. Tersirat dalam teori HAM bagaimana manusia memiliki hak hidup, kemerdekaan dan hak milik (life, liberty, and property); diakui sebagai natural rights, fundamental rights yang terkenal sebagai human rights. Maknanya, setiap manusia mewarisi kehidupan nasional dalam suatu wilayah (negara) untuk dikembangkannya sebagai bangsa dan negara; dalam makna kenegaraan ialah adanya teori kedaulatan.

Kepustakaan filsafat hukum mengakui ada 5 teori kedaulatan : kedaulatan Tuhan (theokratisme), kedaulatan Raja; kedaulatan rakyat (=demokrasi); kedaulatan negara (=etatisme) dan teori kedaulatan hukum (reine Rechtslehre). Berbagai bangsa dengan negara modern yang mereka kembangkan, adalah penganut salah satu teori kedaulatan dimaksud.

Sesungguhnya ajaran suatu sistem filsafat tentang HAM, baik ajaran filsafat Natural Law Theory (yang melahirkan teori HAM individualisme sebagai dianut negara-negara Barat); maupun teori Hegel (1770 - 1830) yang mengajarkan HAM sebagai anugerah Tuhan bukan untuk individu, melainkan untuk masyarakat (komunitas, totalitas, negara) sebagai totalitas dan integralitas. Kemudian, teori HAM ajaran Hegel ini dijiplak oleh Karl Marx (1818 - 1883) menjadi ajaran kolektivisme dan etatisme! Ajaran Marx terkenal sebagai ideologi Marxisme-komunisme-atheisme yang melalui revolusi menegakkan negara totaliter sebagai negara proletaar (negara milik rakyat miskin, kaum buruh dan tani) yang menolak faham feodalisme, kapitalisme, liberalisme dan individualisme!

Secara universal diakui kedudukan dan martabat manusia sebagai dinyatakan, antara lain: “. . . these values be democratically shared in a world-wide order, resting on respect for human dignity as a supervalue . . .” (Bodenheimer 1962: 143). Sebagaimana juga Kant menyatakan: “. . .that humanity should always be respected as an end itself . . . ” (Mc Coubrey & White 1996: 84)

Pemikiran mendasar tentang jatidiri bangsa, peranannya dalam memberikan identitas sistem kenegaraan dan sistem hukum, dikemukakan juga oleh Carl von Savigny (1779 - 1861) dengan teorinya yang amat terkenal sebagai Volksgeist ---yang dapat disamakan sebagai jiwa bangsa dan atau jatidiri nasional---. Demikian pula di Perancis dengan "teori 'raison d' etat' (reason of state) yang menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara (the rise of souvereign, independent, and nationa state)". (Bodenheimer 1962: 71-72).

Demikianlah budaya dan peradaban modern mengakui dan menjamin kedudukan manusia dalam konsepsi HAM sehingga ditegakkan sebagai negara demokrasi, sebagaimana tersirat dalam pernyataan: “. . . fundamental rights and freedom as highest value as legal.” (Bodenheimer 1962: 149) sebagaimana juga diakui oleh Murphy & Coleman: “. . . respect to central human values . . .” (1996: 22; 37). Inilah jiwa dan landasan teori negara dan atau teori kedaulatan.

Ideologi komunisme dipropagandakan untuk kemerdekaan dan persamaan hak rakyat sedunia; mereka mempropagandakan revolusi untuk merebut kekuasaan dari kaum kapitalisme-liberalisme dan individualisme demi rakyat proletar dalam negara totaliter (etatisme; pemujaan


manusia atas negara) --- sebagai ganti atas pemujaan kepada Tuhan, karena mereka menganut atheisme!

Bangsa Indonesia dengan filsafat Pancasila, menegakkan ajaran HAM berdasarkan filsafat Pancasila; sekaligus menegakkan kedaulatan rakyat (=demokrasi Pancasila) dan sistem negara hukum Indonesia; dengan mengakui cita-hukum (keadilan) berdasarkan filsafat hidup (Weltanschauung; terutama : Sila I-II dan V) sebagai keadilan yang luhur dan sempurna --- berkat sistem filsafat Pancasila yang luhur dan sempurna ---!

Bandingkan makna dan nilai yang terkandung dalam kutipan tentang filsafat hukum dan cita-hukum berikut!

“…….So the philosophy of law searches for the universal formula of legal values… Looks for the transcendental locus or typical value – relation of the law; it inquires in to the law’s position in the context of a world outlook (Weltanschauung).”Emil Lask dalam Wilk (1950: 5 – 6)

“…. This has at all times found its most universal expression in the idea of justice. But it would be futile to attempt a uniform definition of justice. For that term simply is intended to state what is absolute and a priori in the law, and so it covers whatever any world outlook* may require of the law. ” Emil Lask dalam Wilk (1950: 21; 123)

Jadi, asas nilai moral bangsa, istimewa nilai dan asas keadilan sebagai cita-hukum dalam negara hukum Indonesia, ialah keadilan berdasarkan Pancasila (sebagai filsafat hidup bangsa, Weltanschauung, dasar negara, ideologi negara) terutama: sila I-II-V. Nampak secara fundamental, nilai keadilan dalam negara hukum Indonesia mengandung integritas nilai moral yang luhur, fundamental dan universal!

Negara hukum (Barat), baik yang dinamakan Rechtsstaat maupun legal state menegakkan visi-misi cita-hukum (keadilan) dengan asas Rule of Law; dengan asas dan makna keadilan sebagai dimaksud Emil Lask di atas.

Asas Rule of Law diakui sebagai asas universal negara hukum; yang membedakan antar-negara hukum ialah nilai fundamental Weltanschauung, dasar negara, ideologi negara suatu bangsa dan negara --- in casu: NKRI nilai keadilan dijiwai dan dilandasi filsafat hidup dan dasar negara Pancasila, terutama sila I – II – V!

Bagaimana negara hukum (negara-negara komunis, blok Timur) yang dinamakan Socialist legal state, yang menegakkan etatisme dan komunisme-atheisme? Siapapun warga negara, bahkan tokoh negarawan dan intelegensia yang menentang rezim komunis (anti-marxisme-komunisme-atheisme) --- yang sering disebut pembelot, pembangkang --- mereka dianggap mengkhianati ideologi komunisme dan negara komunis. Bahkan tokoh besar seperti Trotzsky, Beria; juga Boris Pasternak (1890 - 1960), Andrey Sakharov dan Alexander Solzhenitsyn (1919 - 2008) dianggap pengkhianat negara dan sebagian diburu dan dibunuh, kecuali mereka sudah minta suaka di negara lain! Jadi, kebebasan warganegara hanya diakui apabila mereka setia dengan ideologi negara dan konstitusi negara. Sebaliknya, tidak ada alasan untuk memuja HAM dan kebebasan, atas nama demokrasi tanpa menghormati (setia dan bangga) kepada dasar negara, ideologi negara dan konstitusi negara; karena manusia (SDM, warganegara) adalah abdi negara (‘antek negara’); pembela setia bangsa negara; bhayangkari negara!

B. Sistem Filsafat dan Sistem Ideologi Pancasila

*) = World Outlook, in Germany = Weltanschauung


Nilai Filsafat Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia merdeka sebagai sistem ideologi (ideologi negara, ideologi nasional) Pancasila. Karenanya, NKRI dapat dinamakan sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila – UUD Proklamasi 45 --- sejajar dengan berbagai sistem kenegaraan bangsa-bangsa modern; seperti: negara liberalisme-kapitalisme; zionisme, sosialisme; komunisme, naziisme-fascisme; fundamentalisme, dan negara Pancasila.

Maknanya, ajaran sistem filsafat dan atau ideologi tersebut menjadi sumber nilai dan memberikan identitas/integritas atas keunggulan dan martabat sistem kenegaraannya. Karena itu, dalam dinamika dunia modern terjadi kompetisi merebut supremasi ideologi yang bermuara sebagai supremasi neo-imperialisme!

Nilai filsafat Pancasila baik sebagai pandangan hidup (filsafat hidup, Weltanschauung) bangsa, sekaligus sebagai jiwa bangsa (Volksgeist, jatidiri nasional) memberikan identitas dan integritas serta martabat (kepribadian) bangsa dalam budaya dan peradaban dunia modern; sekaligus sumber motivasi dan spirit perjuangan bangsa Indonesia!. Sejak Proklamasi 45 bangsa Indonesia Raya menegakkan Sistem Kenegaraan Pancasila –UUD Proklamasi 45. Tegasnya, filsafat Pancasila memberikan integritas NKRI sebagai negara berkedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (Rechtsstaats). Kedua integritas ini memancarkan keunggulan sistem kenegaraan Indonesia Raya, sekaligus tantangan (amanat dan kewajiban bangsa untuk menegakkannya!) dan membudayakannya!

Nilai filsafat Pancasila secara filosofis-ideologis dan konstitusional berkembang dalam sistem kenegaraan Indonesia ; yang dapat dinamakan : sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila sebagai terjabar dalam UUD Proklamasi 45. Jadi, tegaknya bangsa dan NKRI sebagai bangsa merdeka, berdaulat, bersatu dan bermartabat amat ditentukan oleh tegaknya integritas Sistem Kenegaraan Pancasila dan UUD Proklamasi 45 !

Berdasarkan analisis normatif filosofis-ideologis dan konstitusional, semua komponen bangsa wajib setia dan bangga (imperatif : mengikat, memaksa) kepada sistem kenegaraan Pancasila sebagaimana terjabar dalam UUD Proklamasi 45; termasuk kewajiban bela negara! .

Sebagai bangsa dan negara modern, kita mewarisi nilai-nilai fundamental filosofis-ideologis sebagai pandangan hidup bangsa (filsafat hidup, Weltanschauung) yang telah menjiwai dan sebagai identitas bangsa (jatidiri nasional, Volksgeist) Indonesia. Nilai-nilai fundamental warisan sosio-budaya Indonesia ditegakkan dan dikembangkan dalam sistem kenegaraan Pancasila, sebagai pembudayaan dan pewarisan bagi generasi penerus.

Kehidupan nasional sebagai bangsa merdeka dan berdaulat ---sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 berwujud NKRI berdasarkan Pancasila-UUD 45. Kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia Raya tegak dalam integritas Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45; --- analog dengan sistem kenegaraan liberalisme-kapitalisme, theokratisme, zionisme; sosialisme, komunisme, naziisme-fascisme ; fundamentalisme dan Pancasila! ---.

Kehidupan bangsa dan negara (modern) ditegakkan dengan berbagai kelembagaan dan kepemimpinan negara (suprastruktur : lembaga-lembaga negara : eksekutif, legislatif dan yudisial) : lembaga Kepresidenan, MPR-DPR; MA, DPA, BPK (**) bersama semua komponen bangsa (=infrastruktur : Orsospolbud)dan warganegara (subyek SDM pemilik, penegak dan pewaris) berkewajiban menegakkan asas normatif filosofis-ideologis secara konstitusional, yakni UUD Proklamasi 1945 seutuhnya sebagai wujud kesetiaan dan kebanggaan nasional!. Berdasarkan integritas dan asas sistem filsafat dan sistem ideologi itulah ketatanegaraan bangsa-bangsa modern berkembang dalam dinamika internasional!.

Dalam era reformasi, berdasarkan UUD 2002 sarat kontroversial : mulai praktek budaya demokrasi liberal, ekonomi liberal, sampai HAM individualistik, otoda menjadi budaya negara federal; wawasan nasional mengalami degradasi primordialisme; kekeluargaan dan kerukunan

* ) = Bandingkan dalam UUD 2002, kelembagaan negara = : Lembaga Kepresidenan, MPR-DPR, DPD, MK, MA, KY dan BPK --- sementara DPA dihapuskan dan amat banyak dibentuk berbagai Komisi Negara! ---


mengalami konflik horizontal sampai anarkisme! Fenomena dan kondisi ini bermuara disintegasi nasional,degradasi wawasan mental dan moral Pancasila (sebagai sistem filsafat theisme-religious menjadi sekularisme bahkan sinergis dengan kebangkitan marxisme-komunisme-atheisme yang dipelopori kebangkitan neo-PKI/KGB.)! Fenomena demikian terjadi karena negara (baca: Pemerintah) :

1. Tidak menegakkan ajaran HAM berdasarkan filsafat Pancasila sebagaimana diamanatkan UUD Proklamasi 45; dan

2. Tidak menegakkan Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 yang valid-terpercaya --- bukan sebagai UUD 2002 yang berlaku dalam era reformasi.

Dalam era reformasi berdasarkan UUD 2002, bangsa Indonesia mengalami degradasi wawasan nasional dan kebanggaan nasional, terutama : kepada Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45, dengan membudayakan demokrasi liberal, ekonomi liberal; bahkan juga HAM berdasarkan asas individualistik dan liberalisme --- sebagai ajaran HAM berdasarkan teori Hukum Alam yang dianut negara Barat ---. Karenanya, berbagai komponen bangsa menyadari bahwa Indonesia kehilangan jatidiri nasional, tergoda dan terlanda postmodernisme sebagai akibat supremasi ideologi neo-liberalisme, dan neo-imperialisme!.

Fenomena demikian sinergis dengan kebangkitan PKI/KGB yang mengusung ideologi marxisme-komunisme-atheisme, yang memanfaatkan momentum reformasi yang memuja kebebasan (=liberalisme), demokrasi (demokrasi liberal), keterbukaan (globalisasi) dan HAM yang individualistik ---. Kondisi ini juga dirasakan atas nama kebebasan berbagai komponen rakyat terjadi konflik horizontal sampai anarkisme: mulai melangkahi asas SARA sekaligus HAM---karenanya, penulis anggap HAM yang HAMPA!.

(Renungkan dan hayati skema terlampir sebagai perwujudan kondisi Indonesia Raya dalam NKRI yang dihimpit tantangan: neo-liberalisme dan neo-PKI).

Berdasarkan kepercayaan dan cita-cita bangsa Indonesia, maka diakui nilai filsafat Pancasila mengandung multi - fungsi dalam kehidupan bangsa, budaya, dan negara Indonesia Raya yang tegak sebagai NKRI dalam Wawasan Nasional; Wawasan Nusantara, dengan Asas Bhinneka Tunggal Ika yang bermartabat!.

Sesungguhnya nilai dasar filsafat Pancasila demikian, telah terjabar secara filosofis-ideologis dan konstitusional di dalam UUD Proklamasi 45 (pra-amandemen) dan teruji dalam dinamika perjuangan bangsa dan sosial politik 1945 – 1998 (1945 – 1949; 1949 – 1950; 1950 – 1959 dan 1959 – 1998). Reformasi 1998 sampai sekarang, mulai amandemen I – IV: 1999 – 2002 cukup mengandung distorsi dan kontroversial secara fundamental (filosofis-ideologis dan konstitusional) sehingga praktek kepemimpinan dan pengelolaan negara amat memprihatinkan!.

Bangsa-bangsa modern menyaksikan bagaimana supremasi ideologi neo-liberalisme yang bermuara neo-imperialisme--- lebih-lebih pasca perang dingin, dengan runtuhnya Uni Soviet 1990 ---. Atas nama globalisasi-liberalisasi dan postmodernisme negara-negara adidaya sekutu USA dan UE sebagai representasi neo-liberalisme terus memacu supremasi ideologi dalam sosial politik dan ekonomi global dengan propaganda demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan ekonomi pasar (ekonomi liberal, neolib)!.

(Perhatikan dan renungkan Pembukaan UUD Proklamasi 45 sebagai Amanat PPKI: ”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa….” yang berlimpah berkah dan unggul menghadapi tantangan neoimperialisme yang sinergis dengan kebangkitan neo-PKI/KGB!)

III. INTEGRITAS SISTEM KENEGARAAN PANCASILA - UUD PROKLAMASI 45Sebagai aktualisasi sistem filsafat Pancasila dan atau sistem ideologi (nasional)

Pancasila secara ontologis dan axiologis dikembangkan dan ditegakkan sebagai integritas


Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 dengan asas-asas fundamental sebagai diuraikan dibawah.

Bangsa Indonesia sepanjang sejarahnya dijiwai nilai-nilai budaya dan moral Pancasila, yang dikutip di muka merupakan sari dan puncak nilai sosio budaya Indonesia. Nilai mendasar ini ialah filsafat hidup (Weltanschauung); yang menjiwai dan sebagai jatidiri bangsa (Volksgeist) Indonesia Raya!. Nilai fundamental ini menjiwai dan melandasi tatanan kehidupan berbangsa, bernegara dan berbudaya Indonesia Raya yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan bermartabat.

Berdasarkan berbagai pandangan filosofis di atas, wajarlah kita bangga dengan filsafat Pancasila yang mengakui asas keseimbangan HAM dan KAM, sekaligus mengakui kepribadian manusia sebagai subyek budaya, subyek hukum dan subyek moral.

Sistem Filsafat Pancasila (sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara) mengandung ajaran tentang hak asasi manusia (HAM) yang mengakui asas-asas :

1. Bahwa HAM adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia; sebagai hak kodrati yang fundamental sebagai integritas martabat kepribadian manusia. HAM, dianugerahkan untuk disyukuri, dinikmati dan dikembangkan ---untuk diabdikan sebagai amal kebajikan selama hidupnya---.

2. Bahwa HAM adalah juga sebagai amanat untuk dipelihara (hidup sehat dan berjasa), mengabdi kepada sesama manusia, berbakti kepada alam dan budaya; dan berkhidmat kepada Allah Maha Pencipta Yang Maha Berdaulat. Karenanya, pribadi manusia menerima HAM (sebagai anugerah) sekaligus sebagai amanat (berwujud : Kewajiban Asasi Manusia = KAM). Jadi, HAM berdasarkan filsafat Pancasila ditegakkan oleh setiap pribadi manusia dalam asas-keseimbangan HAM dan KAM ! Maknanya, pribadi yang baik ialah yang menunaikan (amanat) KAM untuk menikmati (anugerah) HAM.

Kesadaran martabat kepribadian manusia (SDM) berdasarkan filsafat Pancasila, memancarkan integritas asas moral SDM Indonesia Raya sebagai subyek budaya, subyek moral yang bermartabat. Maknanya, SDM warganegara Indonesia Raya menegakkan asas kedaulatan rakyat yang bermartabat!

A. Sistem Filsafat Pancasila Sebagai Asas Kerokhanian Bangsa dan NegaraFilsafat Pancasila memberikan kedudukan yang tinggi dan mulia atas martabat

manusia, sebagai pancaran asas moral (sila I dan II); karenanya ajaran HAM berdasarkan filsafat Pancasila yang bersumber asas normatif theisme-religious, secara fundamental sbb:

1. Bahwa HAM adalah karunia dan anugerah Maha Pencipta (sila I dan II: hidup, kemerdekaan dan hak milik/rezki); sekaligus amanat untuk dinikmati dan disyukuri oleh umat manusia.

2. Bahwa menegakkan HAM senantiasa berdasarkan asas keseimbangan dengan kewajiban asasi manusia (KAM). Artinya, HAM akan tegak hanya berkat (umat) manusia menunaikan KAM sebagai amanat Maha Pencipta.

3. Kewajiban asasi manusia (KAM) berdasarkan filsafat Pancasila, ialah:a. Manusia wajib mengakui sumber (HAM: life, liberty, property) adalah Tuhan Maha

Pencipta (sila I).b. Manusia wajib mengakui dan menerima kedaulatan Maha Pencipta atas semesta,

termasuk atas nasib dan takdir manusia; danc. Manusia wajib berterima kasih dan berkhidmat kepada Maha Pencipta (Tuhan

Yang Maha Esa), atas anugerah dan amanat yang dipercayakan kepada (kepribadian). Manusia terikat dengan hukum alam dan hukum moral !.

Tegaknya ajaran HAM ditentukan oleh tegaknya asas keseimbangan HAM dan KAM; sekaligus sebagai derajat (kualitas) moral dan martabat manusia.


Sebagai manusia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita juga bersyukur atas potensi jasmani-rokhani, dan martabat unggul, agung dan mulia manusia berkat anugerah kerokhaniannya ---sebagai terpancar dari akal-budinuraninya--- sebagai subyek budaya (termasuk subyek hukum) dan subyek moral. (M. Noor Syam 2007: 147-160)

Berdasarkan ajaran suatu sistem filsafat, maka wawasan manusia (termasuk wawasan nasional) atas martabat manusia, menetapkan bagaimana sistem kenegaraan ditegakkan; sebagaimana bangsa Indonesia menetapkan NKRI sebagai negara berkedaulatan rakyat (sistem demokrasi) dan negara hukum (Rechtsstaat). Asas-asas fundamental ini memancarkan identitas, integritas dan keunggulan sistem kenegaraan RI (berdasarkan) Pancasila – UUD 4, sebagai sistem kenegaraan Pancasila.

Ajaran luhur filsafat Pancasila memancarkan identitas theisme-religious sebagai keunggulan sistem filsafat Pancasila dan filsafat Timur umumnya --- karena sesuai dengan potensi martabat dan integritas kepribadian manusia---.

Jadi, bagaimana sistem kenegaraan bangsa itu, ialah jabaran dan praktek dari ajaran sistem filsafat dan atau sistem ideologi nasionalnya masing-masing. Berdasarkan asas demikian, kami dengan mantap menyatakan NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila, dan terjabar (pedoman penyelenggaraanya) dalam UUD Proklamasi 45 --- yang orisinal, bukan menyimpang sebagai “ terjemahan “ era reformasi yang menjadi UUD 2002 --- yang kita rasakan amat sarat kontroversial, bahkan menjadi budaya neo-liberalisme !

Secara filosofis-ideologis dan konstitusional inilah amanat nasional dalam visi-misi Pendidikan dan Pembudayaan Filsafat Pancasila dan Ideologi Nasional! Visi-misi mendasar dan luhur ini menjamin integritas SDM dalam Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD 45.

B. Dasar Negara Pancasila Sebagai Sistem Ideologi Nasional Tegaknya suatu bangsa dan negara ialah kemerdekaan dan kedaulatan sebagai wujud

kemandirian, integritas dan martabat nasional. Bagi bangsa Indonesia dapat dinyatakan sebagai: Integritas Sistem Kenegaraan Pancasila – UUD Proklamasi.

Dalam analisis kajian normatif-filosofis-ideologis dan kritis atas UUD 45 (amandemen) dan dampaknya dalam hukum ketatanegaraan RI, dapat diuraikan landasan pemikiran berikut:1. Baik menurut teori umum hukum ketatanegaraan dari Nawiasky, maupun Hans Kelsen dan

Notonagoro diakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental yang bersifat tetap; sekaligus sebagai norma tertinggi, sumber dari segala sumber hukum dalam negara. Karenanya, kaidah ini tidak dapat diubah, oleh siapapun dan lembaga apapun, karena kaidah ini ditetapkan hanya sekali oleh pendiri negara (Nawiasky1948: 31 – 52; Kelsen 1973: 127 – 135; 155 – 162; Notonagoro 1984: 57 – 70; 175 – 230; Soejadi 1999: 59 – 81). Sebagai kaidah negara yang fundamental, sekaligus sebagai asas kerokhanian negara dan jiwa konstitusi, nilai-nilai dumaksud bersifat imperatif (mengikat, memaksa). Artinya, semua warga negara, organisasi infrastruktur dan suprastruktur dalam negara imperatif untuk melaksanakan dan membudayakannya.Sebaliknya, tiada seorangpun warga negara, maupun organisasi di dalam negara yang dapat menyimpang dan atau melanggar asas normatif ini; apalagi merubahnya.

2. Dengan mengakui kedudukan dan fungsi kaidah negara yang fundamental, dan bagi negara Proklamasi 17 Agustus 1945 (baca: NKRI) ialah berwujud: Pembukaan UUD Proklamasi 1945. Maknanya, PPKI sebagai pendiri negara mengakui dan mengamanatkan bahwa atas nama bangsa Indonesia kita menegakkan sistem kenegaraan Pancasila – UUD 45. Asas demikian terpancar dalam nilai-niai fundamental yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 45 sebagai kaidah filosofis-ideologis Pancasila seutuhnya. Karenanya dengan jalan apapun, oleh lembaga apapun tidak dapat diubah. Karena Pembukaan ditetapkan hanya 1x oleh pendiri negara (the founding fathers, PPKI) yang memiliki


legalitas dan otoritas pertama dan tertinggi (sebagai penyusun yang mengesahkan UUD negara dan lembaga-lembaga negara). Artinya, mengubah Pembukaan dan atau dasar negara berarti mengubah negara; berarti pula mengubah atau membubarkan negara Proklamasi (membentuk negara baru; mengkhianati negara Proklamasi 17 Agustus 1945). Siapapun dan organisasi apapun yang tidak mengamalkan dasar negara Pancasila ---beserta jabarannya di dalam UUD negara---; bermakna pula tidak loyal dan tidak membela dasar negara Pancasila; maka sikap dan tindakan demikian dapat dianggap sebagai makar (tidak menerima ideologi negara dan UUD negara). Jadi, mereka dapat dianggap melakukan separatisme ideologi dan atau mengkhianati negara.

3. Penghayatan kita diperjelas oleh amanat pendiri negara di dalam Penjelasan UUD 45; terutama melalui uraian: keempat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 45 (sebagai asas kerokhanian negara dan Weltanschauung bangsa) terutama:

"4. Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemnusiaan yang adil dan beradab.Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.III. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya."Jadi, kedudukan Pembukaan UUD 45 berfungsi sebagai perwujudan dasar negara

Pancasila; karenanya memiliki legalitas supremasi dan integritas filosofis-ideologis secara konstitusional (terjabar dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 45).

Sistem kenegaraan RI secara formal adalah kelembagaan nasional yang bertujuan menegakkan asas normatif filosofis-ideologis (in casu dasar negara Pancasila) sebagai kaidah fundamental dan asas kerokhanian negara di dalam kelembagaan negara bangsa (nation state) dengan membudayakannya.

Kaidah fundamental negara dengan asas a priori dalam makna bersifat tetap dan mutlak; sekaligus imperative (mengikat, memaksa) semua warganegara dan pejabat negara, bahkan lembaga negara dan produknya untuk melaksanakannya dengan kesetiaan sebagai kewajiban filosofis-ideologis, konstitusional dan nasional ---sekaligus sebagai kewajiban moral nasional!---

Amanat normatif filosofis-ideologis dan konstitusional ini ditegakkan dan didikkan (sebagai pembudayaan dan pewarisan bagi generasi penerus) dengan asas-asas berikut :Bahwa kesetiaan dan kebanggan nasional semua rakyat warganegara, terutama:

1. Setia dan bangga kepada dasar negara dan atau ideologi negara, dengan menegakkan dan membudayakannya;

2. Setia dan bangga; serta siap dan rela membela UUD negara; dan 3. Setia kepada cita-cita nasional, bangga dengan kesadaran nasionalnya dan siap

bela negara.Amanat dan asas-asas nornatif diatas adalah perwujudan dan pengamalan asas

keseimbangan HAM dan KAM--- sebagai essensi ajaran HAM berdasarkan filsafat Pancasila. Jadi, tegasnya siapapun warganegara dan tokoh di dalam NKRI berkewajiban


untuk setia membudayakan dan mewariskan dan membela dasar negara dari semua tantangan dan ancaman--- dari dalam dan luar negeri!

Sebaliknya, siapapun dan atau organisasi apapun yang memperjuangkan nilai-nilai ideologi yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan asas-asas fundamental dasar negara (ideologi negara) dapat dikategorikan melakukan tindakan / perjuangan separatisme ideologi (pembangkangan ideologi dan atau pengkhianatan, atau makar!)

Amanat menegakkan NKRI dalam integritas sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45, bermakna bahwa bangsa Indonesia (rakyat, warganegara RI) berkewajiban membela NKRI dalam integritasnya sebagai sistem kenegaraan Pancasila --- antar sistem kenegaraan: kapitalisme – liberalisme, dan marxisme – komunisme – atheisme --- yang dapat mengancam integritas bangsa dan NKRI. Jadi, bangsa Indonesia senantiasa waspada dan siap bela negara atas tantangan dan ancaman bangsa dan negara yang mengancam integritas ideologi Pancasila: baik neoimperialisme Amerika dan Sekutunya maupun ideologi marxisme – komunisme – atheisme dari manapun datangnya; termasuk kebangkitan PKI, neo-PKI atau KGB. Siapapun yang berpihak, bahkan tidak bersikap siap membela ideologi Pancasila, berarti mengingkari kewajiban nasionalnya; karenanya, dapat dianggap melakukan separatisme ideologi !

IV. SISTEM KENEGARAAN PANCASILA TEGAK SEBAGAI NEGARA DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM.

Berdasarkan asas filosofis-ideologis Pancasila maka pendiri negara (PPKI) atas nama bangsa Indonesia dan the founding fathers dengan jiwa kepemimpinan, kenegarawanan dengan hikmat kebijaksanaan melalui musyawarah mufakat menetapkan dan mengesahkan dasar negara Pancasila sebagai terumus di dalam Pembukaan UUD Proklamasi 45. Secara kenegaraan, maka sistem kenegaraan Indonesia Raya dapat diberi predikat (dinamakan) sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45.

UUD Proklamasi 45 seutuhnya, meliputi : Pembukaan, Batang Tubuh (Pasal-Pasal) dan Penjelasan sebagai warisan dan amanat PPKI bagi rakyat dan bangsa Indonesia untuk ditegakkan dalam negara Indonesia merdeka.

UUD Proklamasi 45 seutuhnya adalah jabaran Dasar Negara Pancasila (ideologi Pancasila) seutuhnya, sebagai pancaran dan pembudayaan ajaran filsafat Pancasila dalam kehidupan nasional : kebangsaan, kenegaraan dan kebudayaan. Amanat ini bermakna pula kewajiban untuk diwariskan (di didikkan) sebagai proses pembudayaan bagi generasi selanjutnya. Maknanya, semua nilai kehidupan nasional, dijiwai nilai dasar negara Pancasila; mulai : ideologi politik, sosial, ekonomi dan hukum nasional; termasuk HAM, Hankamnas dijiwai dan dilandasi nilai filsafat Pancasila ---sebagai asas : Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dalam NKRI---.

Integritas filsafat Pancasila terjabar sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila dengan visi-misi sebagai diamanatkan dan terjabar dalam UUD Proklamasi 45.

Menegakkan integritas sistem kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 adalah pembudayaan filsafat Pancasila dan ideologi nasional Indonesia Raya! Esensi ajaran filsafat Pancasila terutama ajarannya tentang HAM --- sebagai asas kerokhanian bangsa dan negara ---, kemudian ditegakkan dalam sistem negara berkedaulatan rakyat (=demokrasi) dan sistem negara hukum (Rechtsstat) sebagai fungsi mengaktualisasikan penghargaan atas martabat kepribadian manusia (HAM); dengan menegakkan asas supremasi hukum demi cita hukum (keadilan) berdasarkan budaya hukum nasional (berdasarkan Pancasila). Ketahuilah dan hayati cita hukum dalam negara hukum (berdasarkan Pancasila) terutama keadilan yang dijiwai dan berdasarkan (moral) Pancasila, istimewa sila I – II – V!


Sesungguhnya secara filosofis-ideologis-konstitusional bangsa Indonesia menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan dalam tatanan negara Proklamasi, sebagai NKRI berdasarkan Pancasila-UUD 45, dengan asas dan identitas fundamental, sebagai asas kerokhanian-normatif-filosofis-ideologis bangsa dan negara. Karenanya memberikan asas budaya dan moral politik nasional NKRI sebagaimana diamanatkan di dalam UUD Proklamasi 45. Artinya, dasar negara Pancasila (filsafat Pancasila) ditegakkan dan dikembangkan sebagai sistem ideologi negara (ideologi nasional). Secara kelembagaan negara, ditegakkan sebagai sistem kenegaraan (in casu: sistem kenegaraan Pancasila; analog dengan: sistem negara kapitalisme-liberalisme; dan sosialisme, atau marxisme-komunisme-atheisme).

Demi integritas sistem kenegaraan Pancasila sebagai diamanatkan UUD Proklamasi 45, maka secara imperatif (mutlak, mengikat dan memaksa) Pemerintah bersama semua komponen bangsa berkewajiban untuk menegakkan dan membudayakannya; dalam makna menegakkan budaya dan moral Pancasila sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan beragama dalam negara demokrasi dan negara hukum NKRI.

Pengamalan dan pembudayaan nilai dasar negara Pancasila ---baik sebagai filsafat hidup bangsa maupun ideologi nasional--- merupakan wujud kesetiaan dan kebanggan nasional bangsa Indonesia demi integritas Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 oleh dan untuk rakyat warganegara (SDM) Indonesia Raya yang bermartabat.

Asas normatif demikian insya Allah dapat ditegakkan berkat nilai-nilai intrinsik filsafat Pancasila yang memancarkan keunggulan martabatnya sebagai sistem filsafat theisme-religious.

Keunggulan sistem kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 terjelma dalam sistem negara berkedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (Rechtsstaat).

A. Filsafat Pancasila Sebagai Sistem Ideologi NasionalBahwa sesungguhnya UUD Negara adalah jabaran dari filsafat negara Pancasila

sebagai ideologi nasional (Weltanschauung); asas kerokhanian negara dan jatidiri bangsa. Karenanya menjadi asas normatif-filosofis-ideologis-konstitusional bangsa; menjiwai dan melandasi cita budaya dan moral politik nasional, terjabar secara konstitusional:1. Negara berkedaulatan rakyat (= negara demokrasi: sila IV).2. Negara kesatuan, negara bangsa (nation state, wawasan nasional dan wawasan nusantara:

sila III), ditegakkan sebagai NKRI.3. Negara berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat): asas supremasi hukum demi keadilan dan

keadilan sosial: oleh semua untuk semua (sila I-II-IV-V); sebagai negara hukum Pancasila.4. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang

adil dan beradab (sila I-II) sebagai asas moral kebangsaan kenegaraan RI; ditegakkan sebagai budaya dan moral manusia warga negara dan politik kenegaraan RI.

5. Negara berdasarkan asas kekeluargaan (paham persatuan: negara melindungai seluruh tumpah darah Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia. Negara mengatasi paham golongan dan paham perseorangan: sila III-IV-V); ditegakkan dalam sistem ekonomi Pancasila (M Noor Syam, 2000: XV, 3).

Keunggulan sistem kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 menjadi lengkap (sempurna) berkat keunggulan yang dianugerahkan Allah Yang Maha Kuasa berwujud : keunggulan natural, yakni NKRI dengan wilayah Nusantara yang amat luas, strategis, kaya SDA; termasuk enersi matahari khatulistiwa, hutan tropis dan kelautan --- lebih-lebih dengan ZEE menjadi 12 juta/km2 serta potensi SDM yang unggul-terpercaya sebagai pejuang, kesatria dan bhayangkari negara Pancasila (sebagai potensi essensial Ketahanan Nasional) masa depan!

Semua asas filosofis-ideologis demikian terjabar dalam UUD Proklamasi; karenanya kewajiban semua lembaga negara dan kepemimpinan nasional untuk melaksanakan amanat konstitusional dimaksud; terutama NKRI dengan identitas sebagai negara demokratis dan


negara hukum menegakkan HAM dengan asas dan praktek budaya dan moral politik yang dijiwai moral filsafat Pancasila ---yang beridentitas theisme-religious---. Amanat konstitusional ini secara kenegaraan terutama menegakkan moral Ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab; dalam NKRI sebagai negara hukum (Rechtsstaat) demi supremasi hukum dan keadilan serta keadilan sosial (oleh semua, untuk semua!).

B. Membudayakan Ideologi Negara PancasilaSecara mendasar dan nasional negara berkewajiban mendidikkan dan membudayakan

nilai-nilai luhur dasar negara Pancasila baik sebagai pandangan hidup bangsa, maupun sebagai ideologi negara (ideologi nasional).

Untuk menghayati nilai dan tujuan dimaksud dapat dicermati asas-asas berikut:

1. Secara konstitusional semua warga negara menegakkan (membudayakan) dasar negara (ideologi negara, ideologi nasional) Pancasila bersifat imperatif (wajib, mengikat dan memaksa). Karenanya, semua komponen bangsa bersama kepemimpinan nasional berkewajiban menegakkan budaya dan moral politik (berdasarkan) ideologi negara Pancasila. Artinya semua warga negara wajib setia (loyal) untuk mengamalkan (membudayakan) dan membela ideologi negara Pancasila. Jadi, semua partai politik berkewajiban mengembangkan program pembangunan nasional (berdasarkan) budaya dan moral Pancasila ---bukan membangun kekuasaan politik berdasarkan budaya dan moral ideologi lain!---. Kita menyaksikan berbagai elite dan partai politik era reformasi mempraktekkan budaya dan moral politik neo-liberalisme ---termasuk ekonomi liberal. Praktek demikian adalah separatisme ideologi yang dapat meruntuhkan dasar negara dan integritas nasional (Perhatikan: era reformasi mengembangkan budaya sosial politik: neo-liberalisme dan demokrasi liberal dalam praktek: oligarchy, plutocracy, dan anarchisme, yang dapat meruntuhkan integritas NKRI!

2. Adanya karsa rekonsiliasi (rujuk dan kerukunan) nasional hanya terlaksana bagi warga negara yang setia dasar negara Pancasila dan UUD Proklamasi. Artinya, niat dan tujuan rujuk nasional bulat dalam bingkai ideologi negara Pancasila. Siapapun warga bangsa Indonesia yang tidak setia dasar negara Pancasila, sesungguhnya bukanlah warga negara yang loyal (baca: mengkhianati dasar negara, ideologi negara). Apakah mereka yang memuja ideologi neo-liberalisme-kapitalisme dan atau marxisme-komunisme-atheisme masih diakui sebagai warga negara RI yang loyal? Wajarkah warga bangsa bersatu dan rukun dengan mereka yang menganut dan memperjuangkan ideologi non-Pancasila, sebagai gerakan separatisme ideologi! Lebih-lebih PKI dengan ideologi marxisme-komunisme-atheisme yang secara normatif bertentangan dengan nilai ideologi Pancasila (sila I, II, III--- karena menganut faham internasionalisme; dan sila IV---karena menganut doktrin kedaulatan negara, etatisme---! Juga, ideologi marxisme-komunisme-atheisme bertentangan dengan UUD Proklamasi, khususnya deng Pasal 1, 28 dan 29 !

3. Berkembangnya issue pelanggaran HAM (berat) selama Orde Baru dan sedang diusut oleh Komnas HAM benarkah berdasarkan asas (kesetiaan) atas ideologi negara Pancasila? Bukankah Orde Baru ---mulai TNI bersama komponen rakyat --- bangkit menumpas dan mengikis gerakan ekstrim kiri (PKI dengan G30S/PKI) dan ekstrim kanan (DI-TII-NII) demi integritas NKRI dan dasar negara Pancasila. Fakta sejarah, terutama bangkitnya TNI bersama rakyat sebagai bhayangkari negara Pancasila dan ideologi Pancasila menumpas dan mengikis (baca: memerangi separatisme ideologi), mengapa dimaknai (oleh Komnas HAM) sebagai tindakan pelanggaran HAM berat?Mereka (prajurit TNI dan rakyat) bangkit membela integritas dan kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila-UUD Proklamasi; memerangi anasir a n t i dasar negara Pancasila! (Perhatikan: PKI dengan asas marxisme-komunisme-atheisme bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan UUD Proklamasi Pasal 29). Apakah Komnas HAM


yang didirikan Orde Baru sebagai hasil penelitian (riset strategis oleh Dewan Hankamnas 1983-1993) kemudian ditegakkan oleh kelembagaan Komnas HAM melalui Keppres No. 50 tahun 1993 tentang Komnas HAM. Tegasnya visi-misi Komnas HAM terutama untuk mengawal warga negara RI dan untuk mengawal Pelaksanaan Pancasila-UUD 45 secara murni dan konsekuen. Misi ini juga bermakna untuk menumpas musuh ideologi negara Pancasila dan UUD Proklamasi.Mereka adalah kaum yang melakukan gerakan separatisme ideologi yang makin perlu diwaspadai dalam era reformasi yang memuja kebebasan atas nama demokrasi dan HAM! Renungkanlah demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bagaimana MPR RI menjamin tegaknya nilai dalam Tap. MPRS No. XXV/MPRS/1966 (jo. Tap MPR RI No. I/MPR/2003, Pasal 2 dan 4) tentang larangan penyebaran paham marxisme-komunisme-atheisme!. Larangan ini dilaksanakan dengan UU No. 27 tahun 1999 tentang Keamanan Negara (yang direvisi): terutama: Pasal 107a -107f yang imperatif (wajib) ditegakkan oleh kelembagaan negara yang berwenang sebagai dasar wujud Ketahanan Nasional (: mental-moral nasional).

4. Kebangkitan Nasional secara mendasar dalam makna filosofis-ideologis dan konstitusional, adalah kesadaran dan kebanggaan nasional atas jati diri bangsa dan pandangan hidup bangsa (Volksgeist, Weltanschauung) yang berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi negara (bagi bangsa Indonesia=Pancasila). Nilai-nilai fundamental ini adalah pusat kesetiaan dan kebanggaan nasional, sebagai pancaran cinta dan kesetiaan bangsa kepada dasar negaranya; sekaligus menumbuhkan kesadaran kewajiban bela negara (bela: bangsa, ideologi bangsa, kemerdekaan dan kedaulatan serta martabat bangsa!). Jadi, bangsa Indonesia akan terus membela dasar negara Pancasila dari semua ancaman baik dari dalam negeri, maupun luar negeri! Inilah sikap pejuang pembela dan bhayangkari NKRI; bukan berjuang untuk ideologi non-Pancasila dan mendirikan negara di dalam NKRI. Mereka ialah penganut ideologi marxisme-komunisme-atheisme, PKI melalui pembrontakan PKI Madiun 18 September 1948 dan G30S/PKI 1 Oktober 1965. Tindakan makar ini ditumpas dan dikikis oleh prajurit Sapta Marga TNI bersama komponen rakyat yang terpercaya sebagai pengawal dan bhayangkari NKRI berdasarkan ideologi Pancasila! Apakah penumpasan ini melanggar HAM? Apabila ada komponen atau lembaga yang menyatakan tindakan itu melanggar HAM, pasti mereka bukanlah komponen yang membela integritas NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila sebagaimana terjabar dalam UUD Proklamasi 45!

5. Kebijaksanaan dan strategi nasional untuk menjamin tegaknya budaya dan moral politik (berdasarkan) ideologi Pancasila seimbang dengan politik dan moral ekonomi nasional dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan (=ekonomi Pancasila) , demokrasi ekonomi sebagai pengamalan sila V : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijaksanaan ini menjamin tegaknya Ketahanan Nasional : mental ideologi bangsa dan sosial ekonomi rakyat warganegara dalam NKRI.Ketahanan nasional ini menjadi benteng menghadapi tantangan dan ancaman neoimperialisme dan neo-PKI (marxisme-komunisme-atheisme) yang diperjuangkan KGB.

6. Mengapa tokoh PKI mengalami diskriminasi hak politiknya --- setelah G30S/PKI. Karena mereka menganut dan memperjuangkan ideologi marxisme-komunisme-atheisme sebagai bagian dari perjuangan komunisme-atheisme internasional; dan bertentangan dengan dasar negara dan ideologi Pancasila (sila I, III dan IV: etatisme!).Bangsa Indonesia juga wajib waspada terhadap ideologi liberalisme dan neo-liberalisme baik dalam sosial, politik maupun ekonomi! (karena) mereka menganut ideologi liberalisme-kapitalisme dan sekularisme yang bermuara neo-imperialisme!


7. Amanat nasional, baik kultural maupun filosofis-ideologis memberikan integritas martabat SDM Indonesia Raya sebagai subyek budaya, dan subyek moral untuk senantiasa menunaikan visi-misi HAM berdasarkan filsafat Pancasila dengan menegakkan asas keseimbangan HAM dan KAM sebagai integritas moral manusia Indonesia Raya. Nilai-nilai moral demikian bukan hanya sebagai kebanggaan nasional --- diantara bangsa-bangsa --- melainkan sebagai kesyukuran atas anugerah dan amanat Tuhan Yang Maha Esa (sila I : Allah Yang Maha Kuasa, Maha Rahman dan Rahim) yang menjamin martabat kerokhanian kita dalam kehidupan abadi yang kita percayai sebagai bagian dari umat manusia yang menganut sistem filsafat theisme-religious!

8. Momentum pemujaan kebebasan (neo-liberalisme) atas nama demokrasi dan HAM, dimanfaatkan partai terlarang PKI untuk bangkit. Mulai gerakan “pelurusan sejarah” ---terutama G.30S/PKI--- sampai bangkitnya neo-PKI sebagai KGB melalui PRD dan Papernas. Mereka semua melangkahi (baca: melecehkan Pancasila – UUD 45) dan rambu-rambu (= asas-asas konstitusional) yang telah berlaku sejak 1966, terutama:a. Bahwa filsafat dan ideologi Pancasila memancarkan integritas sebagai sistem filsafat

dan ideologi theisme-religius. Artinya, warga negara RI senantiasa menegakkan moral dan budaya politik yang adil dan beradab yang dijiwai moral Pancasila yang menghadapi separatisme ideologi: marxisme-komunisme-atheisme yang diperjuangkan neoPKI / KGB dan antek-anteknya.

b. UUD Proklamasi seutuhnya memancarkan nilai filsafat Pancasila: mulai Pembukaan, Batang Tubuh (hayati: Pasal 29) dan Penjelasan UUD 45.

c. Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 dan dikukuhkan Tap MPR RI No. I/MPR/2003 Pasal 2 dan Pasal 4.

d. Tap MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa; dan e. Tap MPR RI No. XVII/MPR/1999 tentang Hak Asasi Manusiaf. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia g. Undang Undang No. 27 tahun 1999 tentang Keamanan Negara ( yang direvisi,

terutama Pasal 107a—107f).

Jadi, bangsa dan NKRI berdasarkan semua landasan filosofis-ideologis dan konstitusional serta berbagai perangkat hukum jabarannya, bertujuan menegakkan integritas NKRI sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45; sekaligus demi integritas mental dan moral SDM warganegara Indonesia Raya.

Visi-misi pembudayaan dasar negara dan ideologi negara Pancasila integral dengan menegakkan konstitusi Proklamasi 45 dalam integritas NKRI sebagai negara berkedaulatan rakyat dan negara hukum, akan tegak, lestari dan bermartabat bila semua warganegara yang dipelopori para pemimpin dan pejabat negara sebagaimana dimaksud Bagian IV B akan terlaksana.

NKRI sebagai negara Pancasila dan negara hukum berkewajiban menegakkan semua asas-asas fundamental dan konstitusional di atas demi integritas dan martabat kebangsaan dan kenegaraannya yang diamanatkan dalam Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45.

Bangsa Indonesia mutlak memperjuangkan untuk menegakkan NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila dengan membudayakan sistem demokrasi (berdasarkan) Pancasila dan ekonomi nasional (ekonomi kerakyatan) berdasarkan Pancasila. Pada hakikatnya, semuanya bertujuan menegakkan integritas ajaran HAM (berdasarkan) Pancasila, yang memang tidak dapat disamakan dengan HAM baik Barat maupun Timur sebagaimana kita uraikan di atas. Sebaliknya, menganggap HAM bersifat universal --- dalam makna nilai hakiki yang bersumber dari sistem filsafat dan atau agama yang sama --- adalah suatu pemahaman yang tergoda, terlanda dan terjajah (= telah dilanda : neo-liberalisme dan neo-imperialisme!).


Bangsa Indonesia berkewajiban menyelamatkan NKRI dalam integritasnya sebagai sistem kenegaraan Pancasila (terjabar dalam UUD Proklamasi 45) yang menjamin manusia, warganegara dan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya, adil-beradab dan bermartabat.

V. HIMBAUAN KEPADA KOMNAS HAM

Kepada Pimpinan Komnas HAM dan Komisioner semua, mari kita bersama semua komponen bangsa berjuang menegakkan amanat dasar negara Pancasila sebagai asas kerohanian bangsa yang menjiwai, melandasi dan memandu praktek dan budaya politik rakyat Indonesia. KOMNAS HAM berkewajiban secara melembaga untuk menegakkan HAM dalam (bingkai) integritas NKRI sebagai sistem kenegaraan Pancasila --- jadi bukan dengan berwawasan HAM yang ditegakkan dunia Barat yang dipelopori Amerika Serikat dan Sekutunya, yang berwatak neoimperialisme, karenanya HAM mereka adalah HAMPA ! Apalagi HAM berdasarkan ideologi marxisme – komunisme – atheisme yang berwatak etatisme dan menindas HAM dalam makna tidak memberi kebebasan untuk warga negaranya menganut ajaran agama (theisme).

Hanya dengan membudayakan asas filosofis-ideologis dan konstitusional yang diamanatkan UUD Proklamasi 45 bangsa Indonesia menegakkan HAM yang bermoral Pancasila dan bermartabat.

KOMNAS HAM dalam NKRI hanya akan didukung oleh semua komponen bangsa Indonesia, apabila menegakkan HAM dalam integritas sistem kenegaraan Pancasila yang membudayakan asas moral theisme-riligious sebagai pengamalan dasar negara (ideologi negara) Pancasila seutuhnya. Hanya dengan demikian, manusia dan bangsa Indonesia akan tetap berkepribadian Pancasila sebagai bagian dari budaya dan peradaban umat manusia yang bermartabat !. Kepada semua warganegara RI, lebih-lebih para pemimpin dan pejabat negara, elite reformasi, pemimpin dan kader partai hendaknya senantiasa menghayati HAM dalam makna sebagai dimaksud uraian Bagian III A dan B dengan asas moral nasional :

Amanat normatif filosofis-ideologis dan konstitusional ini ditegakkan dan didikkan (sebagai pembudayaan dan pewarisan bagi generasi penerus) dengan asas-asas berikut :Bahwa kesetiaan dan kebanggan nasional semua rakyat warganegara, terutama:

1. Setia dan bangga kepada dasar negara dan atau ideologi negara, dengan menegakkan dan membudayakannya;

2. Setia dan bangga; serta siap dan rela membela UUD negara; dan 3. Setia kepada cita-cita nasional, bangga dengan kesadaran nasionalnya dan siap

bela negara.Amanat dan asas-asas nornatif diatas adalah perwujudan dan pengamalan asas

keseimbangan HAM dan KAM--- sebagai essensi ajaran HAM berdasarkan filsafat Pancasila. Jadi, tegasnya siapapun warganegara dan tokoh di dalam NKRI berkewajiban untuk setia membudayakan dan mewariskan dan membela dasar negara dari semua tantangan dan ancaman--- dari dalam dan luar negeri!

Wajib dihayati dan ditegakkan amanat bangsa dan negara Indonesia Raya tercinta, tersimpul dalam visi-misi untuk menegakkan integritas Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 sebagai tersurat dan tersirat dalam skema terlampir.

Budaya dan praktek politik neoliberalisme dan neoimperialisme sebagai mana juga ajaran ideologi marxisme-komunisme-atheisme bukanlah pembela dan penegak HAM, melainkan mengancam integritas dan moral kemanusiaan serta peradaban masa depan!. Karena, manusia demikian---dengan watak neoimperialisme dan komunisme-atheisme---sesungguhnya bukanlah kepribadian manusia yang bermartabat, karena mereka mengingkari amanat Maha Pencipta yang menganugerahkan HAM demi martabat kemanusiaan. Mereka


dapat meruntuhkan martabat manusia dengan budaya a-moral dan atheisme yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan agama yang dianut rakyat Indonesia. Karenanya, wajib kita waspadai, kita bendung dan perangi!

Marilah kita sebagai rakyat dan warganegara Indonesia Raya, bangga dan bersyukur mewarisi NKRI sebagai Sistem Kenegaraan Pancasila-UUD Proklamasi 45 yang memancarkan keunggulan martabatnya, yang menjamin kesejahteraan jasmani-rokhani dan dunia-akhirat semua warganegara SDM Indonesia Raya yang bermartabat Pancasila.

Semoga bermanfaat.Malang, 25 Desember 2009Laboratorium Pancasila UMKetua,

Prof. Dr. Mohammad Noor Syam, SH(Guru Besar Emeritus UM)


Kepustakaan

Al-Ahwani, Ahmad Fuad 1995: Filsafat Islam, (cetakan 7), Jakarta, Pustaka Firdaus (terjemahan Pustaka Firdaus).

Ary Ginanjar Agustian, 2003: Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ, Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam, (edisi XIII), Jakarta, Penerbit Arga Wijaya Persada.

------------------ 2003: ESQ Power Sebuah Inner Journey Melalui Al Ihsan, (Jilid II), Jakarta, Penerbit ArgaWijaya Persada.

Avey, Albert E. 1961: Handbook in the History of Philosophy, New York, Barnas & Noble, Inc.

Bodenheimer,Edgar, 1962: Jurisprudence The Philosophy and Methods of the law, Massachussetts, Harvard University Press.

Center for Civic Education (CCE) 1994: Civitas National Standards For Civics and Government, Calabasas, California, US Departement of Education.

Encyclopedia Britannica, Micropaedia 1982: Vol.I – X . Chicago, The University of Chicago.Kartohadiprodjo, Soediman, 1983: Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila, cetakan ke-4,

Bandung, Penerbit Alumni. Kelsen, Hans 1973: General Theory of Law and State, New York, Russell & Russell McCoubrey & Nigel D White 1996: Textbook on Jurisprudence (second edition), Glasgow,

Bell & Bain Ltd.Mohammad Noor Syam 2007: Penjabaran Fislafat Pancasila dalam Filsafat Hukum (sebagai

Landasan Pembinaan Sistem Hukum Nasional), disertasi edisi III, Malang, Laboratorium Pancasila.

------------------ 2000: Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia (Wawasan Sosio-Kultural, Filosofis dan Konstitusional), edisi II, Malang Laboratorium Pancasila.

------------------ 2009: Memahami Ajaran Marxisme-Komunisme-Atheisme dalam Perbandingan dengan Ideologi Kapitalisme-Liberalisme dan Ideologi Pancasila, (edisi II), Malang, Laboratorium Pancasila UM

Murphy, Jeffrie G & Jules L. Coleman 1990: Philosophy of Law An Introduction to Jurisprudence, San Francisco, Westview Press.

Nawiasky, Hans 1948: Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe, Zurich/Koln Verlagsanstalt Benziger & Co. AC.

Notonagoro, 1984: Pancasila Dasar Filsafat Negara, Jakarta, PT Bina Aksara, cetakan ke-6.Radhakrishnan, Sarpavalli, et. al 1953: History of Philosophy Eastern and Western, London,

George Allen and Unwind Ltd.Radhakrishnan, Sarpavalli, et. al 1958: Indian Philosophie, London, Unwind Brother Ltd.The New Encyclopedia Britannica, 1982: Vol.1-15. Chicago, The University of Chicago.UNO 1988: HUMAN RIGHTS, Universal Declaration of Human Rights, New York, UNO UUD 1945, UUD 1945 Amandemen, Tap MPRS – MPR RI dan UU yang berlaku. (1966;

2001, 2003)Wilk, Kurt (editor) 1950: The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin, New York,

Harvard College, University Press.


LAMPIRAN

HAM BERDASARKAN FILSAFAT PANCASILA(Asas Keseimbangan HAM dan KAM)

(MNS, 2000: 85 – 98)

skema 1


1. Hak Hidup = Life2. Hak Kemerdekaan = Liberty3. Hak Milik = Property

+1. Hak Pribadi (Personal rights) = hak

hidup, beragama, berkeluarga (cinta).2. Hak Ekonomi (Economical rights) =

hak memiliki, bekerja dan usaha, hidup-sejahtera, kontrak kerja.

3. Hak Hukum (Legal rights) = hak mendapat kewarganegaraan, hak mendapat keadilan, hak membela diri, praduga tak bersalah.

4. Hak Politik (Political rights) = hak berserikat-berkumpul, menyatakan pendapat lisan & tertulis, hak memilih & dipilih, hak suaka politik.

5. Hak Sosial-budaya (Social-cultural rights) = hak mendapat & memilih pendidikan, hak menikmati seni, hak cipta (HAKI), hak menikmati mode.

Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) Kewajiban Asasi Manusia (KAM)

HAM berdasarkan filsafat Pancasila (1 - 7) dilandasi asas KAM:

1. Kewajiban mengakui dan menerima bahwa Allah Yang Maha Esa adalah Maha dan Sumber alam semesta, termasuk manusia.

2. Kewajiban mengakui dan menerima Kedaulatan Allah Yang Maha Berdaulat (Kuasa) atas semesta, termasuk nasib manusia.

3. Kewajiban berkhidmat (berterima kasih/bersyukur) kepada Allah Yang Maha Rahman (dan mencintai Allah dan agama yang diamanatkan-Nya).

4. Kewajiban setia dan bangga kepada bangsa negaranya; kewajiban setia ideologi dan konstitusi.

5. Kewajiban bela negara, dan membayar pajak.

HAM berdasarkan filsafat Pancasila (meliputi asas fundamental 1 - 7) dijiwai dan dilandasi asas keseimbangan HAM dan KAM sebagai asas moral sistem filsafat Pancasila yang beridentitas theisme-religious.

Asas HAM dan Substansi HAM di atas, adalah pokok-pokok ajaran HAM berdasarkan teori Hukum Alam (Natural theory) yang dianut negara Barat (liberalisme-kapitalisme)

HAM BERDASARKAN FILSAFAT PANCASILA(DALAM BANDINGAN DENGAN: TEORI NATURAL LAW & TEORI HEGEL)

(MNS, 1983 – 1993; 2003)

skema 2

Catatan:Dalam filsafat Islam, sesungguhnya HAM (hidup, kemerdekaan dan hak milik) sebagai anugerah “hanyalah” untuk manusia secara universal. Martabat mulia dan agung manusia, pada hakikatnya berwujud integritas keimanan sebagai martabat kerokhanian manusia. Keimanan (dan ketakwaan) inilah sesungguhnya yang manjadi mahkota dan integritas kemuliaan martabat manusia di hadapan Maha Pencipta dan Maha Berdaulat Jadi, kategori keimanan adalah anugerah dan amanat khusus bagi pribadi manusia yang setia dengan komitmen kerokhaniannya, sebagaimana dimaksud (Q 7: 172; dan 49: 17; 51: 56). Sesungguhnya, hakekat HAM dalam asas keseimbangan dengan KAM ialah kemuliaan martabat manusia jasmani-rohani, dan dunia-akhirat. Hakekat demikian menjamin martabat HAM yang hidup dengan kerohaniannya dalam alam keabadian (akhirat), yang dipercaya umat beragama.


Allah Maha Pencipta Semesta, termasuk umat manusia, Allah Yang Maha Berdaulat dan Maha Pengayom

(Maha Rahman dan Rahim)

HAM = ANUGERAH untuk disyukuri, dinikmatiHak hidup, sekaligus sebagai AMANAT Kemerdekaan, (= Kewajiban Asasi Manusia/KAM) Hak Milik

Asas HAM seimbang dengan KAMNKRI sebagai Sistem Negara Berkedaulatan Rakyat, dan

Sistem Negara Hukum (Rechtsstaat)

HEGEL THEORYSumber HAM = Tuhan (God)Life, Liberty & PropertyFor humankind, collectivity, State (Theocratism, Etatism) for State as Represents of God Idea.-------------------------------------Dijiplak dan diterapkan Karl Marx dalam Sistem Kedaulatan Negara (Etatisme, Atheisme, Totalitarianisme)

NATURAL LAW

Sumber HAM = Alam SemestaLifeLibertyProperty

For Men as IndividualityDitegakkan dalam sistem demokrasi liberal – kapitalisme:Individualisme, Secularisme, Pragmatisme

INTEGRITAS NASIONAL DAN NKRI SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN PANCASILA


U U D 45

NEO-IMPERIALISMENEO-LIBERALISME

SEKULARISME-PRAGMATISMEDEMOKRASI LIBERAL,

INDIVIDUALISME – AN. HAM KAPITALISME (MATERIALISME)

TAP – MPR *

P A N C A S I L A

NEO-KOMUNISME, NEO-PKI, KGBKEDAULATAN NEGARA (= ETATISME),

KOLEKTIVISME – INTERNASIONALISME MARXISME – KOMUNISME – ATHEISME,

DIALEKTIKA–HISTORIS– MATERIALISME

ERA – REFORMASIPOSTMODERNISME

GLOBALISASI – LIBERALISASI

7. UU No. 27 TAHUN 1999 TENTANG KEAMANAN NEGARA (YANG DIREVISI): TERUTAMA PASAL 107a – 107f. SEBAGAI JABARAN UUD 45 DAN TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 (KARENANYA DAPAT DITEGAKKAN SEBAGAIMANA MESTINYA).

6. TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 jo. Tap MPR RI No. I/MPR/2003, Pasal 2 dan 4 5. UUD Proklamasi 45 SEUTUHNYA ……. (PEMBUKAAN, PASAL 29 DAN PENJELASAN )4. NKRI SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN PANCASILA3. DASAR NEGARA (IDEOLOGI NEGARA, IDEOLOGI NASIONAL) PANCASILA2. FILSAFAT HIDUP (WELTANSCHAUUNG), JATIDIRI INDONESIA : PANCASILA 1. SOSIO – BUDAYA NUSANTARA INDONESIA

*) = UUD 45 Amandemen = Presiden, MPR, DPR, DPD; MK, MA dan BPK (+ KY) (MNS, 2007)+ = UU No. 27 Tahun 1999 tentang Keamanan Negara (yang direvisi): terutama Pasal 107a – 107f.

Sebagai jabaran UUD 45 dan Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 (karenanya dapat ditegakkan sebagaimana mestinya).

Skema 3


Documents

NKRI SEBAGAI SISTEM KENEGARAAN PANCASILA file · Web viewMENEGAKKAN HAM BERDASARKAN FILSAFAT PANCASILA (Asas dan Wawasan Filosofis - Ideologis dan Konstitusional)*) Abstract : The