Nomor : 101/J.09/UNISBANK/UM/IX/2021

Nomor : 101/J.09/UNISBANK/UM/IX/2021

Lampiran : 1 lembar

Perihal : Surat Penawaran Kegiatan Bimtek

KepadaYth.

Ketua DPRD Kabupaten Brebes

Di Kabupaten Brebes

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi DPRD dalam bidang bidang legislasi,

penganggaran dan pengawasan, kami Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(LPPM) Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang berdasarkan surat ijin dari

Kemendagri No. 895.3/7460/BPSDM Tahun 2018 tentang Penyelenggara Pendalaman

Tugas DPRD, bermaksud menawarkan kegiatan Bimtek dengan tema “Strategi

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan Motivasi DPRD dalam Pelaksanaan

Tugas dan Fungsinya” yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis s/d Minggu

Tanggal/ Bln. : 23 s/d 26 September 2021 (menyesuaikan jadwal DPRD)

Tempat : Hotel Hotel Horison, Jl. Gajah Mada No.11 A. Pekalongan

Peserta dalam kegiatan tersebut adalah Pimpinan dan Anggota DPRD, beserta Unsur

Setwan DPRD. Kontribusi setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

ditransfer ke Rek.BNI no. 0165016944 a.n. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

FE UNISBANK, dengan fasilitas akomodasi dan konsumsi selama 4 (empat) hari di

hotel, seminar kit, sertifikat, tas/souvenir, laporan hasil kegiatan Bimtek dan narasumber

yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi/pejabat yang berkompeten.

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu

kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 1 September

2021

Tembusan:

1. Rektor UNISBANK

2. Setwan Kabupaten Brebes

Jadwal Kegiatan BIMTEK DPRD Kabupaten Brebes

“Strategi Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan Motivasi DPRD

dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya”

Hotel Horison, Jl. Gajah Mada. No. 11A. Pekalongan

No. Waktu Kegiatan/Materi Nara Sumber

Hari Kamis, 23 September 2021

1 13.00-14.00 Check in Hotel Panitia

14.00-18.00 Registrasi dan Istirahat Panitia

18.00-20.00 Makan Malam Panitia

Hari Jumat, 24 September 2021

2 06.00-08.00 Makan Pagi Panitia

08.00-08.30 1. Pembukaan: a. Sambutan Rektor/Kepala LPPM

b. Sambutan Ketua DPRD Doa

Rektor/Kepala LPPM

Unisbank Ketua DPRD Kab. Brebes

08.30-10.00 Materi I:

Strategi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD dan

Motivasi DPRD Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya

Akademisi

10.00 Coffee Break

10.00-11.30 Materi II

Inventarisasi dan Evaluasi Peraturan Daerah Agus Nugroho Adi Prasetyo, SH, MH (Biro Hukum Prov. Jateng)

11.30-13.30 ISHOMA Panitia

13.30-15.00 Lanjutan Materi II Akademisi


Hari Sabtu, 25 September 2021


08.00-10.00 Materi III:

Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Perpres No.12

Tahun 2021

Agus Munawar Shodiq (Biro APBJ Prov. Jateng)

10.00 Coffee Break

10.00-10.30 Lanjutan Materi III

10.30-11.30 Materi IV :

Emotional Question Dalam Keselarasan Interaksi Sosial

Yulaida, Psikolog


14.00-16.00 Lanjutan Materi IV Akademisi

16.00 – 18.00 Istirahat Panitia

18.00 – 20.00 ISHOMA Panitia

Hari Minggu, 26 September 2021

4 06.00-08.00 Sarapan Panitia

08.00-10.00 Penyerahan Sertifikat dan Penutupan Panitia

10.00-12.00 Checkout Hotel Panitia

1

PROPOSAL KEGIATAN BIMTEK

DPRD KABUPATEN BREBES

Tema :

STRATEGI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN APBD

DAN MOTIVASI DPRD DALAM

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSINYA.

Tanggal Kegiatan:

23 - 26 September 2021

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS STIKUBANK

SEMARANG

2

PENDAHULUAN :

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah (otonomi

daerah) di Indonesia dari pola sentralisasi menjadi desentralisasi memiliki

konsekuensi terhadap makin besarnya penyerahan wewenang dari pemerintah

pusat ke pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan

yang cukup besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara

otonom. Otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberi kewenangan dan

kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan

pemerintahan secara langsung dan bertanggung jawab dalam mewujudkan

kesejahteraan masyarakat di daerah. Kewenangan yang luas membutuhkan

pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan yang optimal peluang

terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar

sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan menghambat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and

Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan control dan

pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan

fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip

Good Governance and clean government, maka Pemerintah harus melaksanakan

prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta

mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak.

Serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara stakeholders secara

aldil, transparan, professional dan akuntabel.

Dalam perwujudan pemerintahan yang bersih, maka pemerintahan

seharusnya diselenggarakan atau dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance). Karakteristik atau prinsip yang dianut

dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik

meliputi :

a. “Participation”. Setiap orang atau warga masyarakat, laki-laki maupun

perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan

3

keputusan, baik secara langsung, maupun melui lembaga perwakilan,

sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

b. “Rule of Low”. Kerangka hukum dan perundangundangan harus

berkeadilan, ditegakan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum

tentang hak azasi manusia

c. “Transparency”. Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan

aliran informasi

d. “Responsiveness”. Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada

upaya untuk melayani berbagi pihak yang berkepentingan

(stakeholders).

e. “Consensus Orientation”. Pemerintahan yang baik akan bertindak

sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk

mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan

masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diperlakukan

terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan

pemerintahan.

f. “Equity”. Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik

terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk

meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

g. “Effectivensess and efficiency”. Setiap proses kegiatan dan lembaga

diarahkan untuk menghasilka sesuatu yang sesuai kebutuhan melalui

pemafaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

h. “Accountability”. Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor

publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban

(akuntabilitas). Kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana

halnya kepada para pemilik (stakeholders)

i. “Strategic vision”. Para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif

yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dan pembangunan manusia, bersama dengan dirasakannya

kebutuhan untuk pembangunan tersebut

4

Dalam rangka good governance baik dalam proses pengelolaan keuangan,

penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah, telah

dikeluarkan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara

yang meliputi UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU Nomor 1

Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004

tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tersebut

menggambarkan keseriusan jajaran pemerintahan dan DPR untuk memperbaiki

pengelolaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan atas pengelolaan

keuangan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu

pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai salah satu prasyarat untuk

mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam aspek pengawasan, motivasi kerja merupakan unsur penting dalam

pelaksanaan fungsi pengawasan. Motivasi kerja menunjuk pada kondisi-kondisi

didalam dan diluar individu yang menyebabkan adanya keragaman dalam

intensitas, kualitas, arah dan lamanya perilaku kerja. Orang-orang tidak hanya

berbeda dalam kemampuan melakukan sesuatu tetapi juga dalam motivasi mereka

melakukan hal itu. Motivasi orang bergantung pada kuat lemahnya motif yang

ada. Motif berarti suatu keadaan didalam diri seseorang (innerstate) yang

mendorong, mengaktifkan, menggerakan, mengarahkan dan menyalurkan perilaku

ke arah tujuan. Peranan manusia dalam mencapai tu juan tersebut sangat penting

dalam pencapaian tujuan organisasi.

Untuk menggerakan manusia agar sesuai dengan yang dikehendaki

organisasi, maka haruslah dipahami motivasi manusia bekerja pada suatu

organisasi, karena motivasi inilah yang menentukan perilaku orang- orang untuk

bekerja atau dengan kata lain perilaku merupakan cerminan yang paling sederhana

dari motivasi. Motivasi kerja yang tinggi akan tidak ada hasilnya apa -apa jika kita

tidak senantiasa memotivasi diri untuk jadi pekerja yang sukses belum apa sudah

ingin hasil belum kerja sudah ingin kaya mendadak itulah yang harus kita camkan

dalam diri kita jika ingin sukses maka kita harus kerja keras jangan berharap jadi

5

sukses kalau hanya mengharap dengan harapan kosong tanpa adanya action untuk

bekerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat (LPPM) Universitas Stikubank (UNISBANK) akan

menyelenggarakan Bimbingan Teknis dengan tema : Strategi Pengawasan

Terhadap Pelaksanaan APBD dan Motivasi DPRD dalam Pelaksanaan Tugas dan

Fungsinya.

II. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

Peraturan perundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan worksop ini

adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi

dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD

Kab/Kota.

7. Permendagri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Peribahan atas

Permendagri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan

Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD

Kab/Kota.

8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 160/3559/SJ tentang

Petunjuk Teknis Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD

Provinsi dan Anggota DPRD Kab/Kota.

6

III. TUJUAN BIMTEK

Sesuai dengan pendahuluan kegiatan di atas, tujuan yang ingin dicapai

dari kegiatan bimtek ini adalah:

1. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Brebes dalam menjalankan

fungsi pengawasan terhadap APBD.

2. Meningkatkan kapasitas DPRD Kabupaten Brebes dalam strategi

pengawasan APBD.

3. Meningkatakan motivasi guna mendukung optimalisasi pelaksanaan

tugas-tugas DPRD.

4. Mengetahui dan mensikapi isue-isue kebijakan yang berkaitan dengan

DPRD.

IV. BENTUK DAN METODE KEGIATAN

Bentuk dan metode kegiatan bimtek ini meliputi :

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes dan

BPSDMD dalam rangka persiapan pelaksanaan bimtek.

2. Melaksanakan bimtek dengan tema “Strategi Pengawasan Terhadap

Pelaksanaan APBD dan Motivasi DPRD dalam Pelaksanaan Tugas dan

Fungsinya ” . Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah

ceramah dari narasumber yang kompeten dan diskusi.

3. Penyusunan laporan kegiatan bimtek.

V. MATERI BIMTEK

1. Strategi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD dan Motivasi

DPRD dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya

2. Inventarisasi dan Evaluasi Peraturan Daerah

3. Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Perpres No.12 Tahun 2021

4. Emotional Question Dalam Keselarasan Interaksi Sosial

7

VI. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN KONTRIBUSI

Hari : Kamis - Minggu

Tanggal : 23 - 26 September 2021

Tempat : Hotel Horison, Jl. Gajah Mada No.11 A. Pekalongan

Kontribusi : Setiap peserta sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan

fasilitas akomodasi hotel 4 hari, seminar kit, sertifikat,

tas/souvenir, dan nara sumber yang berasal dari unsur akademisi

dan praktisi/pejabat yang berkompeten.

VI. LEMBAGA PELAKSANA

Kegiatan bimtek dengan tema “Strategi Pengawasan Terhadap

Pelaksanaan APBD dan Motivasi DPRD dalam Pelaksanaan Tugas dan

Fungsinya” ini akan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat (LPPM) Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

VI. PENUTUP

Demikian proposal bimtek ini disusun dan diajukan dengan harapan dapat

dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan bagi pihak-pihak

terkait di DPRD Kabupaten Brebes. Terima kasih

Semarang,1 September 2021

Kepala LPPM

8

Jadwal Kegiatan BIMTEK DPRD Kabupaten Brebes

“Strategi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD

dan Motivasi DPRD dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya”

No. Waktu Kegiatan/Materi Nara Sumber

Hari Kamis, 23 September 2021

1 13.00-14.00 Check in Hotel Panitia

14.00-18.00 Registrasi dan Istirahat Panitia

18.00-20.00 Makan Malam Panitia

Hari Jumat, 24 September 2021


08.00-08.30 1. Pembukaan:

a. Sambutan Rektor/Kepala LPPM

b. Sambutan Ketua DPRD

Doa

Rektor/Kepala LPPM

Unisbank

Ketua DPRD Kab.

Brebes

08.30-10.00 Materi I:

Strategi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD dan

Motivasi DPRD Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya

Idris, SE, M. Si

(Akademisi UNNES)

10.00 Coffee Break

10.00-10.30 Lanjutan Materi I Akademisi

10.30-11.30 Materi II

Inventarisasi dan Evaluasi Peraturan Daerah

Akademisi

11.30-14.00 ISHOMA ( Sholat Jumat) Panitia

14.00-16.00 Lanjutan Materi II Akademisi


Hari Sabtu, 25 September 2021


08.00-10.00 Materi III:

Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai Perpres No.12 Tahun

2021

Agus Munawar Shodiq

(Biro APBJ Prov. Jateng)

10.00 Coffee Break

10.00-12.00 Materi IV :

Emotional Question Dalam Keselarasan Interaksi Sosial

Yulaida, Psikolog

12.00-14.00 ISHOMA Yulaida, Psikolog

14.00-16.00 Lanjutan Materi IV Panitia

16.00-18.00 Istirahat Akademisi


Hari Minggu, 26 September 2021


08.00-10.00 Penyerahan Sertifikat dan Penutupan Panitia

10.00-12.00 Checkout Hotel Panitia

Bimtek kuningan 2021 1

DAFTAR PESERTA BIMTEK PEKALONGAN TAHUN 2021 ANGGOTA DPRD KAB. BREBES

H a r i : RABU s/d SABTU T a n g g a l : 25 s/d 28 AGUSTUS 2021 Bertempat di : HORISON HOTEL PEKALONGAN . Materi : STRATEGI PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN APBD

DAN MOTIVASI DPRD DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSINYA

NO NAMA KEDUDUKAN FRAKSI TTD

1 2 3 4

1. M.TAUFIQ,S.Sn KETUA DPRD PDI P

2. H. ZUBAD FAHILATAH,SE WK KETUA DPRD PKB

3. H. TEGUH WAHID TURMUDI,SH WK KETUA DPRD PG

4. WURJA,SE WK KETUA DPRD P.GERINDRA

5. NASIKHUN HMS, SH ANGGOTA PDI P

6. WANURI,S.Pd.I ANGGOTA PDI P

7. WARASKAH YANTI,SH,MM ANGGOTA PDI P

8. SUKIRSO ANGGOTA PDI P

9. CAHRUDIN ANGGOTA PDI P

10. H. MOH.RIZKI UBAIDILLAH,S.Psi ANGGOTA PDI P

11. MASHADI ANGGOTA PDI P

12. Hj TRI MURDININGSIH, S.Psi. M.Psi. Psikolog

ANGGOTA PDI P

13. INDAH ELI PURWATI ANGGOTA PDI P

14. Hj. KHARIROH, M.Pd ANGGOTA PDI P

15. DIDI TUSWADI,A.Md ANGGOTA PDI P

16. DR.H.ILLIA AMIN,MM.Pd ANGGOTA PDI P

17. H. IMAM ROYANI ANGGOTA PKB

18. AHMAD ZAMRONI,S.Ag ANGGOTA PKB

19. H.GHOFAR MUGHNI, S.P.M.Si ANGGOTA PKB

20. Hj. SITI FARIJAH ZA, S.Ag ANGGOTA PKB

21. MUSTHOLAH, SH.MM ANGGOTA PKB

22. MOCH.IQBAL TANJUNG ,S.Sos, MA ANGGOTA PKB

23. NASIRUL UMAM,ST.MH ANGGOTA PKB

24. H.HARYANTO ANGGOTA PKB

25. WAIDIN, ST.MM ANGGOTA PKB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Jl. Gajahmada No.5 Brebes 52212 Telp. (0283) 671128 Fax (0283) 672545

Bimtek kuningan 2021 2

1 2 3 4

26. M. KHAJIRIN, S.Pd.I ANGGOTA PG

27. ACHMAD MAFRUKHI, SE ANGGOTA PG

28. PAMOR WICAKSONO, SH ANGGOTA PG

29. ZUBAIDAH, S.Ag, MH ANGGOTA PG

30. BENI PURNOMO,SE ANGGOTA PG

31. SUDONO,SH ANGGOTA PG

32. WARSUDI,S.Pd.I ANGGOTA PG

33. KHOLIDIN ANGGOTA PKS

34. WAMADIHARJO SUSANTO, ST ANGGOTA PKS MENINGGAL DUNIA

35. ARIF ROYANI,SE,S.Pd ANGGOTA PKS

36. MURNAENI,SE ANGGOTA PKS

37. MUHAIMIN SADIRUN, SH.MH ANGGOTA P.GERINDRA

38. RAWUH GUNAWAN, SH ANGGOTA P.GERINDRA

39. H. NUR ENDRO ANGGOTA P.GERINDRA

40 H MUHAEMIN ANGGOTA P.GERINDRA

41. H. JONI WALUYO, SH ANGGOTA PAN

42. ZAKI SAFRUDIN PRIHATIN ANGGOTA PAN

43. TOBIDIN,SH.MH ANGGOTA PAN

44. HERI FITRIANSYAH, ST, MSi ANGGOTA PD

45. H.MOH.NIZWAR ASLIFISYAHRIN,SM ANGGOTA PD

46. Hj. OPY RPOIYAH,SH.M.Kn ANGGOTA PD

47. H. IMAM SAIRI,S.Pd.I ANGGOTA PPP

48. H. ACHMAD KHUMAIDI ANGGOTA PPP

49. KH.NURIDIN ANGGOTA PPP

50. H. MOH. ZAMRONI,SE ANGGOTA PPP

Jumlah Anggota : 49 orang;

I k u t : orang;

T i d a k I k u t : 1 orang; (ALM)

Tanpa Keterangan : orang.

1

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES

DAN

UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS PIMPINAN

DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BREBES

NOMOR : 130.13.2/27/PKS/V/2021

NOMOR : 123/J.01/UNISBANK/Um/v/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 4, Bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu (7-5-2021),

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. KOMAR, SE

: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jl. Gajah

Mada Nomor 5 Brebes, berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2/238

Tahun 2019 tanggal 01 Maret 2019 dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama serta sah

mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes,

selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. DR. SAFIK FAOZI, SH, MH : Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) di

Jl. Kendeng V Bendan Ngisor Semarang

berdasarkan Surat Keputusan Yayasan

Pendidikan dan Penerbit Mahasiswa Indonesia

Nomor 05/SK/PENGURUS.YPPMI/VII/2018

tanggal 11 Juli 2018 Tentang Pengangkatan

Rektor Universitas Stikubank Masa Jabatan

2018 – 2021.

2

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan

daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan

Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 584);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja

Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten

Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes

Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);

7. Kesepakatan Bersama antara DPRD Kabupaten Brebes dan Rektor Universitas

Stikubank (UNISBANK) Semarang Nomor 130.13.2/27/PKS/V/2021 dan Nomor

123/J.01/UNISBANK/Um/v/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Penyelenggaraan Tri

Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat)

dan Pengembangan Kelembagaan.

8. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA

PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara DPRD

Kabupaten Brebes dan Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

Nomor 130.13.2/27/PKS/V/2021 dan Nomor 123/J.01/UNISBANK/Um/v/2021

tanggal 4 Mei 2021 tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

3

(Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat) dan Pengembangan

Kelembagaan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat dan setuju

melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendalaman Tugas

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dengan

ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebes.

2. Perjanjian Kerja Sama adalah Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah

Kabupaten Brebes dan Universitas Stikubank (UNISBANK).

3. Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan

perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus

berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

4. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka

mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan,

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Lembaga adalah lembaga–lembaga yang ada di lingkup tugas Universitas

Stikubank (UNISBANK) Semarang.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan hubungan yang saling

memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan

prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia,

Pembangunan dan Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat di

wilayah Kabupaten Brebes.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk pendalaman kapasitas Pimpinan

dan Anggota DPRD.

4

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Pelaksanaan;

b. Hak dan Kewajiban PARA PIHAK;

c. Jangka waktu;

d. Berakhirnya perjanjian;

e. Keadaan memaksa (force majeure); dan

f. Penyelesaian perselisihan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengatur aspek :

a. Pelatihan dalam bentuk pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

1. tempat pelaksanaan;

2. materi;

3. waktu;

4. jadwal pelaksanaan; dan

5. sertifikat.

b. Waktu dan tempat pelaksanaan berubah sesuai situasi serta kondisi di lapangan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 5

(1) Hak PIHAK KESATU meliputi :

a. memperoleh pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai agenda

acara yang telah ditetapkan;

b. mengirimkan peserta pendalaman tugas dari unsur Pimpinan dan Anggota

DPRD;

c. memberikan masukan dan saran terkait Penyelenggaraan Pendalaman Tugas

Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi :

a. melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA sebagai kontribusi

penyelenggaraan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD

sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK yang akan dipergunakan

untuk pembayaraan kegiatan dengan komponen biaya-biaya, sewa gedung/

5

hotel, seminar kit, sertifikat, honor narasumber, operasional panitia dan

honor panitia penyelenggara;

b. biaya kontribusi penyelenggaraan sebagaimana point (a) diserahkan kepada

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas

Stikubank (UNISBANK) Semarang melalui transfer rekening a.n. Pusat

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat FE UNISBANK pada Rekening Bank

BNI no. 0165016944 ;

c. berkewajiban menyerahkan bukti transfer dana kepada PIHAK KEDUA dan

bersedia mematuhi/ menyesuaikan langkah-langkah kegiatan sesuai dengan

prosedur yang telah dirumuskan oleh PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA meliputi :

a. mendapatkan pembayaran dari PIHAK KESATU dalam proses

penyelenggaraan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD;

b. mendapatkan bantuan fasilitas dalam kegiatan Penyelenggaraan Pendalaman

Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD oleh PIHAK KESATU.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi :

a. melakukan koordinasi secara tertulis kepada Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kementrian Dalam Negeri untuk mendapatkan persetujuan

pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD;

b. menyediakan bahan ajar, tenaga pengajar, moderator, pendamping tenaga

pengajar, dan pembawa acara (MC);

c. menyampaikan jadwal kegiatan pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota

DPRD sesuai perjanjian;

d. mempersiapkan dan menyediakan ruang rapat berikut fasilitasnya yang

diperlukan guna kelancaraan penyelenggaraan;

e. memberikan kelengkapan administrasi untuk semua peserta pelatihan;

f. menyampaikan laporan pelaksanaan pendalaman tugas Pimpinan dan

Anggota DPRD kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) hari setelah

pelaksanaan;

g. bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pendalaman tugas

Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 14 Tahun 2018.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat

diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal :

a. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dan Para Pihak tidak bermaksud

untuk memperpanjang;

b. terjadinya keadaan memaksa;

c. diputus berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK; dan

d. perubahan kebijakan pemerintah yang secara langsung atau tidak langsung

mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 8

(1) Keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkuan

dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusuhan sosial, peperangan, kebakaran,

peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan

keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya

sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini. (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari

kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (force majeure). (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak

diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (force majeure).

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian

Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaaan tersebut secara

musyawarah untuk mufakat.

BAB X

LAIN-LAIN

Pasal 10 Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan

kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggiberdasarkan Keputusan BAN-PT No. 719/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VIII/2021, menyatakan bahwa

Universitas Stikubank, Kota Semarangmemenuhi syarat peringkat

Akreditasi BSertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku

sejak tanggal 5 - Agustus - 2021 sampai dengan 5 Agustus 2026

Jakarta, 4 - Agustus - 2021

Semarang, 10 Mei 2021

Yang membuat pemyataan

Demikian surat pemyataan ini kaml buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan semestinya

1. Bahwa bersedia menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes tahun 2021 dengan berpedoman dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan protocol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendallan Corona Virus Disease 19 (Covid 19)

2. Apabila dikemudian han terjadi hal-hal yang berdampak pada kondisi peserta, maka kami bersedia untuk bertanggung jawab sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang bertaku.

MENYATAKAN

Selanjutnya disebut Pihak II (Kedua)

: Dr. Safik Faozi, SH.,M.Hum

: Rektor : Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

2. Nama Jabatan lnstansi

Selanjutnya disebut Pihak I (Pertama)

: Sekretaris DPRD

: DPRD Kabupaten Brebes

Jabatan

lnstansi

Kami yang bertanda tangan di bawah inl : 1. Nama : Komar, SE

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PENDALAMAN TUGAS BAGI PIMPINAN DAN

ANGGOTA DPRD TAHUN 2021

UUETAllAT: Kompus Mugos : s. Tli Lombo Juong No. 1 Semorong .502• I

·e p. (02' s.t51976 8311668. 8"5,(746 Fox (024J 8'UJ2.CO :-moJ LfPMCµQAbgrJc,,oc; Id IComp,.11 .. ndon : J. Kendeng V Sendon Ng40r Semotong

Tep. (02~1 8.41 ~970. Fax (024} a.u 1738 E~f . IDomOunlsbank gc Id

UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)

Documents

Nomor : 101/J.09/UNISBANK/UM/IX/2021