Upload
dodiep
View
245
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSITERM!NAL
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,
Menimbang a. bahwa prasarana transportasi jalanmempunyai poslsi yang penting dan strategisda!am memperlancar perekonomian sejalandengan semakin meningkatnya kebutuhanakan jasa angkutan bagi mobilitas orang danbarang dari dan ke Kota Denpasar;
b. bahwa terminal penumpang dan terminalbarang merupakan prasarana transportasijalan untuk keperluan menurunkan danmenaikkan penumpang, mengaturkedatangan dan pemberangkatan kendaraanumum atau untuk keperluan membongkaratau memuat barang serta perpindahan intradan atau antar moda transportasi;
1
Mengingat
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dalamupaya optimalisasi pengaturan TerminalPenumpang dan terminal barang agar lebihberdaya guna dan berhasil guna perlumembentuk Peraturan Daerah KotaDenpasartentang RetribusiTerminal;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992tentang Pembentukan Kotamadya DaerahTlngkat II Denpasar (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1992 Nomor 49, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 41, Tambahan LembaranNegara Repubiik Indonesia Nomor 3685)sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 TentangPerubahanUndang-UndangNomor 18 Tahun1997 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4048);
2
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang pemerintah Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nemer S Tahun 2005 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2005tentang Perubahan Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004Tentang 3alan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 132
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4441);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993
tentang Angkutan Jalan ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2527);
3
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerjntah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4139);
Dengan Persetujuan Bersama
DeWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WAllKOTA DENPASAR
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSITERMINAL.
4
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah in! yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Denpasar.
5. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluanmemuat dan menurunkan orang dan/atau barang sertamengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan Umumyang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
6. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untukkeperluan menurunkan dan menaikan penumpang, perpindahanintra dan/atau antar··moda transportasi serta mengaturkedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
7. Terminal barana adalah orasarana transDortasi ialan untuk- J.' 1.1
keperluan membongkar dan memuat barang ser~ perpindahanintra danjatau antarmoda transportasi.
8. Fasilitas terminal adalah fasilitas utama dan fasilitas penunjangterminal.
9. Fasilitas utama terminal adalah fasilitas yang wajib dimiliki padasetiap terminal penumpang dan terminal barang.
10. Fasilitas penunjang terminal adalah fasilitas yang bersifatmenunjang kegiatan operasional terminal,
11. Daerah lingkungan kerja terminal adalah daerah yang
5
diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjangterminal.
12. Daerah pengawasan terminal adalah daerah diluar daerahlingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminaluntuk menjamin kelancaranarus lalu - lintas di sekitar terminal.
13. pengguna jasa adalah setiap orang danjatau badan yangmenggunakan fasilitas terminal baik untuk angkutan orangmaupun barang.
14. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan olehperalatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
15. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yangdisediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungutbayaran.
16. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yangdilengkapi sebanyak-banyaknya8 (delapan) tempat duduk tidaktermasuk tempatduduk pengemudi, balk dengan maupun tanpaperlengkapanpengangkutanbagasi.
17. Mobil bus ada!ah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapiiebih dan 8 (delapan) tempat duduk dan tidak termasuk tempatduduk pengemudi baik dengan maupun tanpa periengkapanpengangkutanbagasi,
18. Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobii penumpangumum diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan agrometeryang melayani angkutan dan pintu ke pintu dalam wiiayahoperasi terbatas.
19. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepedamotor, mobil penumpang, mobi! bus dan kendaraankhu5US.
20. Gudang atau lapangan penumpukan barang adalah bangunandan atau pelataran di dalam terminal barang yang di sediakanuntuk menempatkanbarang yang bersifat sementara.
21. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasaangkutan orang yang mempunyai asal dan tujuan perja!anan.
6
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalahpungutan daerah sebagal pembayaran atas jasa pe!ayananpenyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bisumum dan kendaraan barang, tempat kegiatan usaha sertapemakaian fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimilikiatau dikelo!a Pemerintah Daerah.
23. Retribusi jasa Usaha adalah Retnbusi yang dikenakan ataspelayananfpemberian jasa usaha yang disediakan oiehPemerintah Daerah dengan menganut prinsip komeisial karenapada dasarnya dapat pula disediakan oleh 5wasta.
24.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurutperaturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untukmelakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan ataupemotongan retribusi tertentu.
25. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakanbatas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa danperijinan tertentu dan Pemerintah Kota.
26. SUiat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya dlsebut SSRDadalah surat yang oleh wajib retribusi dlgunakan untukmelakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terhutang kekas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oiehWalikota.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRDadalah surat ketetapan retribusi yang menetukan besarnya pokokretribusi.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnyadisebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yangmenentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karenajumlah kredit retnbusi lebih besar danpada retribusi yangterutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRDadaiah surat untuk meiakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
7
administrasi berupa bunga atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan, mengolah data danjatau keterangan lainnyauntuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerahberdasarkan peraturan perundang undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalahserangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik PegawaiNegeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untukmencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itumembuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yangterjadi serta menemukan tersangka.
Pasal2
Penyelenggaraan terminal dilakukan dan dilaksanakan dengan tujuanuntuk:
a. mewujudkan lalu lintas angkutan orang dan barang denganselamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman, efisien dan mampumemadukan moda transportasi lainnya;
b. menunjang kelancaran mobilitas angkutan orang dan barang;
c. memberikan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban daiamrangka pelayanan kepada pengguna jasa terminal; dan
d. peningkatan pendapatan asH daerah.
8
MBII
KENDARAAN UMUM DAN MOBIL BARANG
pasal3
(1) Setiap kendaraan umum dan mobil barang yang menaikkan danatau menurunkan orang dan atau barang wajib memasukiterminal.
(2) Kendaraan umum tidak dalam trayek dikecualikan danketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB III
PENYElENGGARAAN TERMINAL
Pasai 4
(1) Kewenangan penyelenggaraan terminal dilaksanakan olehWaiikota.
(2) Walikota menugaskan DinasPenyelenggaraan terminal.
Perhubungan dalam
(3) Penyelenggaraan terminal meliputi:a. perencanaanb. pengelolaan;c. pemeliharaan;d. penertiban;dane. pengendalian.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Penyelenggara
Terminal sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) diatur denganPeraturan Walikota.
9
BABIV
FASIlITAS TERMINAL
PasalS
(1) Walikota bertanggung jawab terhadap pengadaan fasilitasutama dan fasilitas penunjang terminal.
(2) Pengoperasian dan pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitaspenunjang terminal sepenuhnya untuk kegiatan operasionalterminal.
BABY
TERTIS PENYELENGGARAAN TERMINAL
PasalS
Dalam rangka tertib penyelenggaraan terminal pejabat atau petugasterminal mempunyai kewenangan sebagai berikut :
a. melakukan pengendalian dan penertiban di daerah lingkungankerja terminal dan di daerah pengawasan terminal;
b. melaporkan kegiatan operasional dan pelanggaran yang terjadi didaerah lingkungan kerja dan di daerah pengawasan terminal;
c. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaanoperasional terminat; dan
d. melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan tekniskendaraan sebelum diberangkatkan.
10
Pasal7
Setiap pengguna jasa yang mempergunakan fasilitas utama danataujfasilitas penunjang terminal wajib menjaga ketertiban,kenyamanan dan kebersihan terminal.
Pasal8
(1) Setiap pengguna jasa dapat berperan serta dalammewujudkan tertib penyelenggaraan terminal
(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. melaporkan adanya kerusakan fasilitas terminal;b. melaporkan kwalitas pelayanan terminal; danC. memberikan masukan dalam rangka peningkatan
pelayanan terminal
(3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disampaikan kepada pejabat atau petugas terminal.
Pasal9
Setiap pengguna jasa yang melakukan kegiatan di daerah Iingkungankerja terminal dilarang ~
a. meiakukan perubahan fisik fasliitas utama terminal dan fasilitaspenunjang terminal tanpa izin pejabat atau petugas terminal;
b. menjual tiket diluar tempat yang telah ditentukan;
c. melakukan kegiatan atau usaha di daerah lingkungan kerjaterminal tanpa izin pejabat atau petugas terminal; dan
d. menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang di luartempat yang telah ditentukan untuk itu.
11
Pasall0
(1) Karyawan dan awak kendaraan umum, wajib membawa surattugas dan berpakaian seragam.
(2) Karyawan dan awak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan tanda pengenal oleh pejabat atau petugas terminal.
Pasall1
(1) Karyawan ekspedisi dan petugas bongkar muat wajibmembawa surat tugas dan pakaian seragam.
(2) Karyawan eksepedisi dan petugas bongkar muat sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pengenal oleh pejabatatau petugas terminal. .
BAS VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
(1) Pembinaan penyelenggara terminal dilaksanakan olehWalikota melalui Kepala Dinas Perhubungan.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan danpemeliharaan terminal.
Pasal13
(1) Setiap kegiatan danjatau usaha di daerah Iingkungan kerjawajib mendapat izin dan Walikota.
12
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
BAB VII
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal14
Dengan nama retribusi terminal, dipungut retribusi kepada setiaporang atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.
PasaiiS
Obyek retribusi adalah pemberian jasafpelayanan fasilitas terminal.Pasal16
Subyek retribusi terminal adalah orang pribadi dan atau badan yangmenggunakan fasilitas terminal.
BAB VIII
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 17
Retribusi terminal termasuk 9010ngan Retribusi Jasa Usaha.
13
BAB IX
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTURDAN BESARNY A TARIF RETRIBUSI
PasallS
(1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusiterminal didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atausarna dengan biaya penyelenggaraan operasional terminal;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponenbiaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangkapembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban.
BABX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal19
(1) Struktur tarif digolongkan atas jenis angkutan kendaraanumum, mobil barang dan fasilitas terminal.
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan sebagai berikut :
a. Retribusi Terminal kendaraan umum meliputi :
1. Mobil Bus :
a. Mobil Bus antar Kota antar propinsi Rp. 2.000,(Dua ribu rupiah) / sekali masuk;
b. Mobil Bus Antar Kota Dalam Propinsi Rp.1.000,(seribu rupiah) I sekali masuk;
14
2. Mobil Penumpang :
a. Mobil Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi
Rp.500,-( lima ratus rUPiah)jlsekali masuk;b. Mobil Penumpang Dalam Kota/Perkotaan Rp. 500,
( lima ratus rupiah) / sekali masuk.
3. Taksi : Rp. 1.000,-( seribu rupiah) /sekali masuk.
b. Retribusi Pemakaian Tempat Usaha :
1) Los Rp.1O.000,- (seribu rupiah)/per M2/bulan;
2) Kios Rp. 15.000,- (em pat ribu rupiah)/per M21 bulan.
c. Retribusi Ruang Tunggu Rp. 250,- (dua ratus lima puluhrupiah) per orang
d. Retribusi Pemakaian Toilet I we1) Buangair kedl Rp. 500,-
2) Buang air besar Rp. 1000,
3) Mandl Rp. 1.500,·
b. Retribusi Terminal Barang
1. Retribusi Mobil Barang
a. JBB 0 sid 2.750 Kg Sebesar Rp. 2.500/setiapmasuk
b. JBB 2.751 sId 5.000 Kg Sebesar Rp.4.000/setiap masuk
C. JBB5.001 sid 9.000 Kg Sebesar Rp.5.000/setiap masuk
d. JBB 9.00 1 sid 15.000 Kg Sebesar Rp. 7.5001setiap masuk
e. JBB 15.001 sid 20.000 Kg Sebesar Rp.10.000/setiap masuk
15
f. JBB 20.000 Kg Ke Atas sebesar Rp. 15.000/setiapmasuk
2. Retribusi Bongkar Angkutan Barang
a. JBB 0 sId 2.750 Kg Sebesar Rp. 1.5001 setiapbongkar
b. JBB 2.75 1 sId 5.000 Kg SebesarRp. 2.000/setiapbongkar
c. JBB 5.001 sId 9.000 Kg SebesarRp. 3.000jsetiapbongkar
d. JBB 9.00 1 sId 15.000 Kg Sebesar Rp.4.000/setiap bongkar
e. JBB 15.001 sId 20.000 Kg Sebesar Rp.5.000/setiap bongkar
f. JBB 20.001 Kg Ke Atas sebesar Rp. 6.000jsetiapbongkar
3. Retribusi Muat Angkutan Barang
a. JBB 0 sId 2.750 Kg sebesar Rp. 2.000jSekali muat
b. JBB 2.75 1 sId 5.000 Kg sebesai Rp. 3.000/Sekalimuat
c. JBB 5.001 sid 9.000 Kg sebesar Rp. 4.000jSekalimuat
d. JBB 9.00 1sjd 15.000 Kg sebesar Rp. 5.000jSekalimuat
e. JBB 15.001 sid 20.000 Kg sebesar Rp.6.000/Sekalimuat
f. JBB 20.001 Kg Ke Atas sebesar Rp. 7.000jSekalimuat
16
4. Retribusi Pemakaian Gudang :
a. Bulanan Rp. 15.000,-/ M2/Bulan
b, Harian Rp. lOOO,-/M2/Hari
5. Retribusi Jasa Tunggu :
a. JBB 0 sId 2.750 Kg Sebesar Rp. 3.000/Haii
b. JBB 2.75 1 sId 5.000 Kg Sebesar Rp. 4.000/Hari
c. JBB 5.001 sid 9.000 Kg Sebesar Rp. 5.000jHari
d. JBB 9.00 1 sId 15.000 Kg Sebesar Rp. 6.000/Hari
e. JBB 15.001 sid 20.000 Kg Sebesar Rp.7.000/Hari
f. JBB 20.001 Kg Ke Atas sebesar Rp. 8.000/Hari
6. Retribusi Sewa Kantor Rp. 2.500,· 1M2! Bulan
7. Retribusi Ternpat Istirahat Awak KendaraanRp.30.000,- lkamar/ Hari
8. Retribusi Pernakalan Toilet I we
1) Buangair keeil Rp.500,·2) Buangair besar Rp. 1000,·
3) Mandi Rp. 1.500,·
BABXI
WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal20
Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan terminal.
17
Pasal21
(1) pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan.
BABXII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasai22
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD ataudokumen lain yang dipersamakan.
BABXUI
TATA CARA PEMBAY ARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal23
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
(2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima be/as) harisejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaranretribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
18
(1)
(2)
(3)
Pasal24
Pengeluaran surat teguran atau peringatan atau surat lain ~angsejenis sebagi awal tindakan pelaksanaan penagihan retjtbusidikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) han kerja sejak jatuhtempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han kerja setelah tanggal suratteguran atau pePfngatan atau surat lain yang sejenis, wajibretribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
Dalam jangka waktu 30 (09a puluh) hari kerja setelah tanggalsurat teguran atau surat pemungut atau surat lain yang sejenisdisampaikan wajib retribusi belum membayar retribusi terutangmaka izln tidak dapat diberikan.
BABXIV
PENGEMBAUAN KElE6IHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal25
(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapatmengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejakditerimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikankeputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)telah dilampau; dan Walikota tidak memberikan suatu
19
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusidianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalamjangka waktu paling lama 1 (satu) bulan,
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebihdahulu utang retribusi tersebut.
(5) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu palinglama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) apabila pengembaliankelebihanpembayaranretribusi dilakukansetelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikotamemberikan imba!an bungasebesar 2% (dua persen) sebulanatas keterlambatan pembayaran kelebihanretribusi.
Pasai 26
(1) Permohonan pengembalian ke!ebihan pembayaran retribusidiajukan secara tertuiis kepada Walikota dengan menyebutkan :
a. nama dan alamat wajib retribusi;b. masaretribusi;c. besarnyakelebihanpembayaran;dand. alasanyang singkat dan jelas.
(2) Permohonan pengembalian pembayaran retribusi disampaikansecara langsungatau melalui pos tercatat.
(3) Bukti Penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengirimanpes tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima olehWalikota.
20
(1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan denganmenerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan denganutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuandan bukti pemindahan bukuan sebagai bukti pembayaran.
BABXV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASANRETRIBUSI
Pasal28
(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi.
C'""I
(3)
Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuanWajib Retribusi , antara lain, untuk mengangsur .
Ketentuan mengenai tata cara pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan PeraturanWalikota.
21
BABXVI
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal29
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah
melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saatterutangnya retribusi ,kecuali apabila wajib Retribusimelakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagimana dimaksud padaayat (1) tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Tegunan ; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baiklangsung maupun tidak langsung.
BABXVII
SAN«SI ADMINISTRASI
Pasal30
(1) Pelanggaran terhadap Pasal Peraturan Daerah ini dapatdikenakan sanksi administratif oleh Walikota mula! dan teguransampai dengan penghentian kegiatan dan / atau pencabutanizin;
(2) Teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikanpaling banyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masingpaling lama 1 (satu) bulan;
22
(3) Apabila sampai dengan teguran tertulis terakhir yangbersangkutan tetap tidak memenuhi ketentuan peraturan yangber!aku, dicabut dan atau dinyatakan tidak beriaku.
Panl31
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya ataukurang membayar, dikenakan sanks! admnistrasi berupa bungasebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutangatau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakanSTRD.
BAS XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal32
(1). Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkunganPemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidikuntuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusidaerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang beriaku.
(2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidanadi bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebutmenjadi lebih lengkapdan je/as;
b. meneiiti, meneari, dan mengumpulkan keterangan
23
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaranperbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana retribusi;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadiatau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan buktipembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain,serta melakukan penyitaan tenhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
g. menyu ruh berhenti dan/atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaansedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang danjatau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud padahuruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanaRetribusi;
i. memanggil 0rang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaranpenyidikan tindak pidana retribusi menurut hukum yangbertanggungjawab.
24
BABXIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal33
(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar sebagaimanadimaksud ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,dan Pasal 21 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidanakurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyakRp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpelanggaran.
BABXX
KETENTUAN PENUTUP
pasal34
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah KotaDenpasar Nemer 7 Tahun 2001 tentang Retribusi Fasilitas Terminal(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 7) dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
Pasal35
Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap onang dapat mengetahuinya memerintahkan
Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalamLembaran Oaerah Kota Oenpasar
25
Ditetapkan di Denpasarpada tanggal 29 Desember 2006
WALIKOTA DENPASAR,P*
J::O~Diundangkan di Denpasarpada tanggal 2 Desember 2006
LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2006 NOMOR 19
26
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSITERMINAL
I. UMUM
Bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan daerahtransportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalammemperlancar perekonomian. Pentingnya transportasi tersebuttercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasaangkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke KotaDenpasar. Disamping itu, transportasi juga berperan sebagaipenunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan
daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalamupaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasiihasilnya.
Bahwa terminal penumpang dan terminal barangmerupakan prasarana transpontasi jalan untuk keperluan
menu,Mmkan dan menaikkan penumpang, mengaturkedatangan dan pember angkatan kendaraan umum atau untuk
keperluan membongkar atau memuat barang serta perpindahanintra dan atau moda transpontasi harus ditata dalam suatusistim yang terpadu sehingga mampu mewujudkan tersedianyajasa transportasi yang senasi dengan tingkat kebutuhan laluIintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman,nyaman teratur, lancar, dan dengan biaya yang teljangkau olehdaya beli masyarakat.
27
Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dalamupaya optimalisasi pengaturan terminal penumpang danterminal barang agar lebih berdaya guna dan berhasil gunadipandang perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerahtentang Retribusi Terminal.
II. PASAL DEM! PASAL
Pasal1
Cukup Jetas.Angka 1Angka 2Angka 3Angka 4Angka 5Angka 6Angka 7
Angka 8Angka 9
Angka 10Angka 11Angka 12Angka 13
Angka 14Angka 15Angka 16Angka 17
Cukup Jelas.Cukup Jetas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Dalam pengertian barang meliputibarang yang bersifat gas, cain,padat, termasuk tumbuhtumbuhan dan hewan.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jetas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Yang dimaksud dalam pengertianpengguna jasa meliputi,pengusaha angkutan, penumpang,pengantar, pengemudi, danpengguna jasa lainnya.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.Cukup Jelas.
28
Angka 18 Cukup Jelas.Angka 19 Cukup Jelas.Angka 20 Cukup Jelas.Angka 21 Cukup Jelas.Angka 22 Cukup Jelas.Angka 23 Cukup Jelas.Angka 24 Cukup Jelas.Angka 25 Cukup Jelas.Angka 26 Cukup Jelas.Angka 27 Cukup Jelas.Angka 28 Cukup Jelas.Angka 29 Cukup Jelas.Angka 30 Cukup Jelas.
Pasal 2
Cukup Jeias.Pasal3
Cukup Jelas.Pasal4
Cukup Jelas.Pasal 5
Yang dimaksud dalam pengertian Fasilitas Utamadan Fasilitas Penunjang adalah meliputi :a. Fasiiitas Utama Terminal Penumpang terdiri
dari:
1) jalur pemberangkatan kendaraan umum.2) jalur kedatangan kendaraan umum.3) tempat parkir kendaraan umum selama
menunggu keberangkatan termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempatistirahat kendaraan umum.
4) bangunan kantor terminal.
5) tempat tunggu penumpang dan ataupengantar.
6) menara pengawas.
29
7) loket penjualan kaneis.8) rambu- rambu dan papan informasi, yang
sekurangkurangnya memuat petunjukjurusan, tarif dan jadwal perjalanan.
9) pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.
b. FasilitasPenunjangTerminal Penumpangterdiridan:1) kamar keeil/toilet.2) tempat beribadat.3) kios/kantor.4) ruang informasijpengaduan.5) telepon umum.6) tempat penitipan barang.7) taman.
c. FasilitasUtama Terminal Barangterdiri dari:1) bangunan kantor terminal.2) Tempat parkir kendaraan untuk melakukan
bongkar dan / atau muat barang.3) gudang atau lapangan penumpukan
barang.4) tempat parkir kendaraanangkutan barang,
untuk istirahat atau selama menunggukeberangkatan.
5) peralatan bongkar muat barang.d. Fasilitas Penunjang Terminal Barang terdiri
dari:
1) tempat istirahat awak kendaraan.2) fasilitas parkir kendaraan, selaian
kendaraanangkutan barang.3) alat timbang kendaraandan muatannya.4) kamar keeilftoilet.5) tempat ibadah.6) kios/kantin.
30
7) telepon umum.8) taman.
Pasal 6
Cukup Jelas.Pasal7
Cukup Jelas.Pasal8
Cukup Jelas.Pasal 9
Cukup Jelas.Pasal 10
Yang dimaksud dengan pengertian karyawan adalahmeliputi karyawan yang bertugas pada ioketpenjualan karcis Perusahaan Otobis (PO) didalamIingkungan kerja terminal penumpang ataukaryawan yang bertugas pada kantor expedisi didalam Iingkungan kerja terminal barang.
Pasal11
Cukup Jelas.Pasal12
Cukup Jelas.Pasal13
Cukup Jelas.Pasa! 14
CUkup Jeras.Pasal15
Cukup Jelas.Pasal 16
Cukup Jelas.Pasal 17
Cukup Jelas.Pasal18
Cukup Jelas.
31
Pasal 19
Cukup Jelas.Pasal 20
Cukup Jelas.Pasal 21
Cukup Jelas.Pasal 22
Cukup JeJas.Pasal 23
Cukup Jelas.Pasal 24
Cukup Jeias.Pasal 2S
Cukup Jelas.Pasal 26
Cukup Jelas.Pasal 27
Cukup Jelas.Pasal 28
Cukup Je!as.Pasal 29
Cukup JelasPasal 30
Cukup Jelas.Pasal 31
Cukup Je!as.Pasal32
Cukup Jelas.Pasal 33
Cukup JelasPasal 34
CUkup Jelas.Pasal35
Cukup Je/as.
32