Upload
hoangxuyen
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 2
DAFTAR ISI
A. KATA PENGANTAR................................................................................ 1
B. DAFTAR ISI............................................................................................. 2
C. RINGKASAN EKSEKUTIF...................................................................... 3
D. URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN........................................................ 4
1. Pemantauan Berita Media Massa...................................................... 4
2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik.................................. 14
3. Pengelolaan Website BPKP............................................................... 20
4. Peliputan Kegiatan Kantor/Kehumasan……………..………………. 23
5. Pembinaan Kehumasan …………………..…………………………... 24
6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi lain…….... 24
7. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas………………………... 25
8. Studi Banding………………………………………………………….… 25
9. Pelaporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi………………….. 26
E. LAMPIRAN
B
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 3
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kehumasan Triwulan III Tahun 2017, meliputi pemantauan berita media
massa, penyampaian informasi kepada masyarakat/publik, pengelolaan website BPKP,
peliputan kegiatan kantor/kehumasan, koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas, dan
layanan informasi kepada publik yang merupakan tindak lanjut atas diberlakukannya UU
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan dalam
periode bulan Juli sampai dengan September 2017.
Kegiatan pemantauan berita media massa dilaksanakan atas enam surat kabar
yang terbit di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, yaitu: Jawa
Pos-Radar Yogya, Kedaulatan Rakyat, Suara Merdeka, Harian Jogja, Tribun Jogja,
dan Harian Bernas (Bernas Jogja), serta media online. Secara umum kecenderungan
opini publik terhadap Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta bernilai baik
dengan jumlah seluruh berita sebanyak 29 berita.
Kegiatan penyampaian informasi kepada publik dilaksanakan dalam rangka
ikut mendorong pemerintah daerah dan instansi vertikal di wilayah DIY dalam upaya
mempercepat implementasi good governance dan akuntabilitas seperti sosialisasi
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), LHKPN, dan Gratifikasi, diseminasi
dana desa, pelatihan pengelolaan sistem keuangan desa, diklat Peningkatan
Kapabilitas APIP, penguatan kapasitas perangkat desa, narasumber pengelolaan aset
berbasis SIMDA, inhouse training aplikasi SISKEUDES, bimtek peningkatan maturitas
SPIP pemda, serta kegiatan lainnya.
C
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 4
URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN
1. Pemantauan Berita Media Massa
Rincian pemantauan atas berita media massa dapat dilihat dalam uraian di bawah
ini :
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
1. Radar Jogja Jumat, 7
Juli 2017
Setoran Rp
11,6M
Dianggap
Pengembalian
Dana Hibah
Persiba
Pemkab Bantul akhirnya menanggapi surat
dari Idham Samawi terkait status uang
pengembalian dana hibah senilai Rp11,6M.
Dalam surat tertanggal 5 Juli 2017 yang
ditandatangani Bupati Bantul, Suharsono
tersebut tertulis bahwa Pemkab Bantul
belum bisa mengembalikan setoran
pengembalian dana hibah KONI tahun
2011. Surat jawaban didasari hasil
konsultasi ke Perwakilan BPKP DIY pada 7
Juni lalu. Perwakilan BPKP DIY
memberikan beberapa poin jawaban salah
satunya menyebutkan pengembalian ke kas
daerah sebesar Rp11.689.669.500 oleh
Idham Samawi dilakukan jauh sebelum
laporan BPKP diterbitkan, sehingga BPKP
dalam laporannya menyajikan setoran
tersebut sebagai pengembalian dana hibah,
sehingga saat laporan terbit, tidak terjadi
kerugian negara.
2. Harian Jogja Sabtu, 8
Juli 2017
Kasus Dana
Persiba Bisa
Berujung ke
Pengadilan
Kasus dana hibah Persiba yang disetor
mantan Bupati Bantul Idham Samawi
sebesar Rp11,6M ke kas daerah berpotensi
berujung di pengadilan. BPKP DIY telah
melayangkan surat ke Bupati Bantul terkait
status dana Persiba. Bupati Bantul,
Suharsono menyatakan dirinya telah
menerima surat dari BPKP DIY yang isinya
menegaskan dana tersebut adalah dana
pengembalian dana Persiba bukan dana
D
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 5
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
titipan Idham Samawi. Jalur hukum yang
mungkin ditempuh Idham menurut
Suharsono adalah menggugat keputusan
Pemkab yang tidak mencairkan dana
Persiba ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
3. Tribun Jogja Sabtu, 8
Juli 2017
Uang Hibah
Persiba
Berstatus Dana
Pengembalian
Bupati Bantul, Suharsono sudah
mendapatkan surat balasan dari Perwakilan
BPKP DIY terkait status uang dana hibah
yang dikembalikan sebesar Rp11,6M yang
statusnya dana pengembalian bukan dana
titipan.
Pihak Pemkab Bantul siap jika ada langkah
lain yang ditempuh Idham Samawi
termasuk jika nantinya harus ke PTUN.
4. Harianjogja.c
om
Sabtu, 8
Juli 2017
BPKP
Layangkan
Surat ke Bupati,
Kasus
Potensial
Berujung ke
Pengadilan
Kasus dana hibah Persiba senilai Rp11,6
miliar yang disetor mantan Bupati Bantul
Idham Samawi ke kas daerah berpotensi
berujung di pengadilan. Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY
telah melayangkan surat ke Bupati Bantul
terkait status dana Persiba.
Bupati Bantul, Suharsono menyatakan
dirinya telah menerima surat dari BPKP
ikhwal status dana Persiba yang disetor
Idham Samawi ke kas daerah sejak 2014.
Isinya, BPKP menegaskan dana tersebut
adalah dana pengembalian dana Persiba
bukan dana titipan Idham Samawi.
5. senayanpost.
com
Minggu, 9
Juli 2017
Pemkab Bantul
Belum Bisa
Kembalikan
Uang yang
Diklaim Milik
Idham Samawi
Pemkab Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) menyatakan belum dapat
mengembalikan uang sebesar Rp 12 miliar
yang diklaim milik mantan Bupati Bantul
Idham Samawi.
Bupati Bantul Suharsono, Sabtu (8/7)
mengatakan Pemkab Bantul sudah
mendapatkan kejelasan terkait dana hibah
Persiba (Persatuan Sepakbola Bantul)
setelah menerima surat dari BPKP (Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan).
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 6
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
6. Tribun Jogja Kamis,
13 Juli
2017
Hibah Persiba
Dibahas Pekan
Depan
Bupati Bantul, Suharsono belum melakukan
pertemuan dengan tim hukum untuk
membahas pengembalian dana hibah
Persiba sebagai tindak lanjut surat dari
BPKP DIY.
Menurut Koordinator Masyarakat
Transparansi Bantul (MTB) Irwan Suryono,
dengan adanya surat BPKP DIY yang
menyebutkan bahwa dana Persiba sebesar
Rp 11,6 Milliar adalah dana pengembalian,
maka Kejati bisa membuka kembali
penyidikan dan surat BPKP DIY bisa
menjadi dasar. Berdasarkan UU Tipikor,
pengembalian uang hasil tindak pidana
korupsi tidak menghapus unsur pidana,
terlebih pengembalian dilakukan saat
berstatus tersangka.
7.
Harian
Jogja
Kamis,
13 Juli
2017
Pukat Ingatkan
Suharsono Tak
Cairkan Dana
Persiba
Aktivis Anti Korupsi menyarankan Bupati
bantul tidak mencairkan dana hibah Persiba
karena bisa menjerat Bupati ke dalam
kasus dugaan korupsi.Rekomendasi
tersebut disampaikan Peneliti Pusat Kajian
Antikorupsi (PUKAT) UGM, Hidzfil Alim
setelah merujuk surat BPKP DIY kepada
Bupati Bantul yang menegaskan status
dana Persiba adalah dana pengembalian
bukan dana titipan mantan Bupati Bantul
Idham Samawi.
8. TribunJogja.c
om
Selasa,
25 Juli
2017
Suharsono
Ingin Bangun
Kolam Renang
dari Dana
Persiba
Dana pengembalian hibah Persiba yang
ada di kas daerah Kabupaten Bantul
direncanakan untuk digunakan membenahi
sarana olahraga yang ada di Bantul.
Pemkab Bantul telah membahas status
dana hibah itu setelah keluarnya surat dari
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) yang menyebut
dana itu adalah dana pengembalian.
Rencana Bupati kalau sudah jelas
wewenang pemerintah daerah, akan
dipergunakan untuk sarana olahraga,
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 7
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
membenahi lapangan olahraga, salah
satunya mungkin membangun kolam
renang.
9. Kedaulatan
Rakyat
Jumat, 28
Juli 2017
Mengeliminasi
Korupsi
Anggaran Desa
Kasus korupsi anggaran desa semakin
meningkat tiap tahun. Modus
penyelewengan pengelolaan anggaran
semakin canggih. Lembaga penegak hukum
seperti KPK, Kejaksaan dan Kepolisian
harus aktif melakukan penyelidikan atas
gejala korupsi anggara desa. Lembaga
auditor dan pengawas anggaran seperti
BPK, BPKP dan Bawasda harus lebih aktif
dalam kegiatan pemeriksaan tata
administrasi anggaran desa.
10. sinarmerdeka.
id
Jumat, 28
Juli 2017
Korupsi Dana
Desa Rp 137,9
Juta, Seorang
Kepala Desa
Ditahan
Kejari Gunungkidul, Yogyakarta, menahan
Kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk,
Kabul Santosa, tersangka kasus dugaan
korupsi ABPDes Bunder. Kasi Intelejen
Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Wibowo
Wisnu Nugroho menyampaikan, penahanan
terhadap Kabul Santoso di Lapas II A
Yogyakarta, atau lapas Wirogunan
dilakukan Senin (22/5).
Dari hasil penyelidikan diketahui, tersangka
melakukan tindak pidana korupsi APBDes
dengan modus tidak memasukkan
pendapatan asli desa ke kas desa. Ia
memasukkan uang tersebut ke dalam
kekayaan pribadinya.
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) DIY mencatat, total
kerugian mencapai Rp 137,9 juta.
11. http://pdamko
tajogja.co.id
Selasa, 8
Agustus
2017
Pelatihan
Optimalisasi
Peran
Pengawasan
Internal Dalam
Peningkatan
Kinerja PDAM
DPD PERPAMSI Daerah Istimewa
Yogyakarta menyelenggarakan
pelatihan tentang Optimalisasi Peran
Pengawasan Internal Dalam Peningkatan
Kinerja PDAM. Pelatihan bekerja sama
dengan Perwakilan BPKP Daerah istimewa
Yogyakarta. Pelatihan ini diharapkan
mampu menambah wawasan dan keilmuan
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 8
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
para Pengawas Internal dalam
mengoptimalkan perannya mengawasi
pelayanan yang baik dan jujur kepada
masyarakat serta berperan aktif dalam
pencegahan korupsi, manipulasi atau
penyimpangan dalam melaksanakan
tugasnya untuk kinerja PDAM yang lebih
baik lagi.
12. Tribun Jogja Kamis,
10
Agustus
2017
Mendagri:
Pengawasan
Dana Desa
sudah
Komprehensif
Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan
pengawasan dana desa telah dilakukan
komprehensif sesuai skenario dan strategi
pengawasan dana desa yang diatur UU
Desa. Perangkat yang digunakan untuk
menanggulangi penyelewengan dana desa
sudah sangat komplit mulai dari regulasi
yang komprehensif, SDM untuk
pengawasan mulai dari tingkat pusat (BPK
dan BPKP), Daerah (Bawasda), Desa
(BPD), masyarakat dan musyawarah desa
serta teknologi informasi.
13. Kedaulatan
Rakyat
Senin, 14
Agustus
2017
Disiapkan
Tahapan
Lelang. Lima
Jabatan Eselon
II di Sleman
Kosong
Sebanyak lima jabatan eselon II di
Kabupaten Sleman kosong dikarenakan
pensiun, rotasi jabatan dan ditarik ke BPKP.
Saat ini BKKP Sleman sedang menyiapkan
tahapan lelang. Kemungkinan proses lelang
akan dilaksanakan bulan depan secara
terbuka untuk ASN wilayah DIY.
14. Jawa Pos-
Radar Jogja
Senin, 14
Agustus
2017
Pembangunan
Fisik
Mendominasi
Dana desa bukan lagi momok menakutkan
bagi pemerintah desa. Kabag Administrasi
Kabupaten Bantul menyebutkan jumlah
dana desa yang diluncurkan ke seluruh
desa tahun ini mencapai Rp43 miliar. Pos
belanja pembangunan fisik masih
mendominasi, termasuk serapannya
mencapai Rp17 miliar. Pemdes tak lagi
mengalami kesulitasn dalam penyusunan
APBDes, sebab Pemkab Bantul intens
melakukan pendampingan, bahkan Pemkab
Bantul menggandeng Perwakilan BPKP DIY
dalam sistem penganggaran APBDes.
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 9
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
15. Jawa Pos Kamis,
31
Agustus
2017
Korupsi Masuk
Desa
Praktik korupsi tidak lagi terpusat di
perkotaan. Dalam tiga tahun terakhir mulai
muncul gejala yang sangat
mengkhawatirkan, yaitu desentralisasi
korupsi hingga menyebar ke wilayah
terkecil: pedesaan. Selain mendorong
proses penegakan hukum terus berjalan,
sedikitnya dua langkah penting dapat
dilakukan sebagai upaya mencegah
meluasnya praktik korupsi di desa.
Pertama, pencegahan melalui penguatan
fungsi pengawasan. Langkah Kementerian
Desa membentuk Satgas Dana Desa perlu
segera direalisasikan. Kementerian Dalam
Negeri serius menjalankan program
memperkuat kapasitas perangkat desa.
Lembaga Audit seperti BPK dan BPKP
diperkuat dalam proses audit dan
rekomendasi perbaikan yang berkaitan
dengan pengelolaan keuangan, dan dibuka
ruang seluas-luasnya bagi masyarakat
melalui BPD untuk mengawasi dana desa.
Kedua, pemerintah mengevaluasi dan
memperbaiki secara menyeluruh
penyaluran dan pengelolaan dana desa.
16. harianjogja.co
m
Minggu,
10 Sep
2017
Kasus Dugaan
Korupsi Tanah
Kas Desa
Selomartani,
Apa Kabar?
Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman berjanji menyelesaikan kasus dugaan korupsi tanah kas desa (TKD) milik pemerintah Desa Selomartani, Kalasan. Dijelaskan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sleman Yulianta, kasus tersebut terungkap setelah ada laporan dugaan korupsi proses pelepasan lahan TKD Desa Selomartani. Dari sebelumnya berstatus tanah negara menjadi tanah perseorangan. Proses mutasi TKD tersebut diduga tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Untuk kerugian negara pihak Kejari Sleman,
akan berkoordinasi dengan BPKP.
17. Suara
Merdeka
(Suara Kedu)
Jumat, 15
Sep 2017
Tak Terukur,
realisasi PAD
Sering Meleset
Realisasi PAD yang dipatok pemda
seringkali meleset pada saat realisasi akhir
tahun anggaran. Hal tersebut dikarenakan
perhitungan target PAD yang dipatok tidak
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 10
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
memiliki tolok ukur yang jelas, hanya
dengan menaikkan 5-10% tiap tahun.
Demikian diungkapkan Kepala Perwakilan
BPKP DIY, Tytut Ratih Kusumo saat
menjadi narasumber dalam kegiatan
pendidikan dan latihan teknis pemeriksaan
pajak daerah Purworejo, di Gedung
Pusdiklat di Kutoarjo.
18. Harian Jogja Jumat, 15
Sep 2017
BPK Perlu
Pantau Dana
Desa
Komisi XI DPR meminta BPK ikut
memantau penggunaan dana desa.Hal
tersebut diungkapkan Anggota Komisi XI
DPR, Mukhamad Misbakhun pada RDP
bersama Sekjen BPK dan Kepala BPKP di
Gedung Parlemen Senayan, Kamis (14/9).
19. Harian
Bernas
Jumat, 15
Sep 2017
DPR Minta BPK
Awasi Dana
Desa
Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad
Misbakhun meminta BPK dan BPKP
melakukan pengawasan dana desa serta
melakukan pembinaan kepada kepala desa.
Jangan sampai karena kepala desa tidak
memahami tata kelola keuangan dan
prosedur administrasi, mereka kemudian
masuk penjara.
20. Kedaulatan
Rakyat
Jumat, 15
Sep 2017
Mengawal
Dana Desa
Dalam kurun waktu 3 tahun pelaksanaan
UU Desa, DPR RI mencatat sejumlah
persoalan untuk dilakukan evaluasi. Dalam
rangka kelanjutan pembangunan desa,
DPR RI, bersama Kejaksaan Agung,
Kepolisian Negara RI, KPK dan BPKP
memahami pentingnya fungsi pembinaan
secara menyeluruh dalam pembangunan
desa. Mendorong Kemendes PDTT dan
Kemendagri untuk melakukan pembinaan
secara menyeluruh dalam pembangunan
desa. Dalam upaya lebih meningkatkan
akuntabiitas, BPKP RI agar
mensosialisasikan dan melaksanakan
sistem keuangan desa, sebagai efektivitas
penggunaan pembangunan desa dari APB
Desa untuk pembangunan desa dan
masyarakat desa.
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 11
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
(Opini Anggota Komite I DPD RI, Drs. HA
Hafidh Asrom, MM).
21. Jawa Pos-
Radar Jogja
Jumat, 15
Sep 2017
Mengawal
Implementasi
Undang-
Undang Desa
Dalam kurun waktu 3 tahun pelaksanaan
UU Desa, DPR RI mencatat sejumlah
persoalan untuk dilakukan evaluasi. DPR
RI, bersama Kejaksaan Agung, Kepolisian
Negara RI, KPK dan BPKP memahami
pentingnya fungsi pembinaan secara
menyeluruh dalam pembangunan desa.
Mendorong Kemendes PDTT dan
Kemendagri untuk melakukan pembinaan
secara menyeluruh dalam pembangunan
desa. Dalam upaya lebih meningkatkan
akuntabiitas, BPKP RI agar
mensosialisasikan dan melaksanakan
sistem keuangan desa, sebagai efektivitas
penggunaan pembangunan desa dari APB
Desa untuk pembangunan desa dan
masyarakat desa. Selain itu perlu adanya
penyederhanaan regulasi dari berbagai
aturan dalam pelaksanaan pembangunan
desa.
(Opini Anggota Komite I DPD RI, Drs. HA
Hafidh Asrom, MM).
22. Kedaulatan
Rakyat
Sabtu, 16
Sep 2017
Kepala BKKBN
Tersangka
Kejagung menetapkan tersangka Kepala
BKKBN, Scs, dalam kasus dugaan korupsi
pengadaan alat KB II batang/implant dalam
tiga tahunan plus inserter TA 2015. saat
Scs menjabat Kepala BKKBN. Dia diduga
melakukan intervensi dalam penyusunan
HPS bekerjasama dengan sejumlah pihak
dan mengabaikan hasil kajian cepat BPKP
yang telah memberikan peringatan dalam
proses pengadaan.
23. Harian Jogja Sabtu, 16
Sep 2017
Kepala BKKBN
Tersangka
Korupsi Dana
Alat KB
Kejagung menetapkan tersangka Kepala
BKKBN, Scs, dalam kasus dugaan korupsi
pengadaan alat KB II batang/implant dalam
tiga tahunan plus inserter TA 2015. Motifnya
kemahalan harga, persekongkolan dalam
penyertaan dan penggunaan harga
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 12
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
penawaran, dukungan publik hanya satu
pihak, serta tidak menghiraukan hasil kajian
cepat BPKP yang sudah memberi
peringatan dalam proses pengadaan.
24. Jawa Pos-
Radar Jogja
Senin, 18
Sep 2017
Kabul Santoso
Divonis 15
bulan Penjara
Sidang kasus dugaan korupsi mantan
Kades Bunder, Kecamatan patuk, kabul
Santoso memasuki babak vonis. Majelis
Hakim Tipikor memutus bersalah dan
divonis 15 bulan penjara, lebih ringan tujuh
bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum.
Kabul melakukan tindak pidana korupsi
dengan modus PA Des dimasukkan ke
rekening pribadi. Dari hitungan BPKP DIY,
kerugian mencapai Rp 137,9 juta.
25. Kedaulatan
Rakyat
Selasa,
19 Sep
2017
Korupsi Terus
Merajalela.
Pengawasan
APIP Masih
Lemah
Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif
menyatakan maraknya korupsi di daerah
menurut KPK disebabkan lemahnya
pengawasan internal. Hal ini karena APIP di
daerah diangkat dan bertanggungjawab
kepada kepala daerah, seperti halnya APIP
di kementerian atau lembaga terkait,
diangkat dan bertanggung jawab kepada
pimpinan kementerian atau lembaga
masing-masing.Sebenarnya KPK
berkeinginan APIP melaporkan ke Presiden
atau ke BPKP, tetapi Undang-Undang harus
diubah, dan itu butuh waktu lama. KPK
sedang bekerja dengan Kemendagri yang
dipimpin Irjen Kemendagri membahas hal
tersebut.
26. antarayogya.c
om
Selasa,
19 Sep
2017
Bantul gandeng
BPKP kuatkan
penilaian risiko
OPD
Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah
Ist imewa Yogyakarta, bekerja sama BPKP
DIY menggelar workshop Penguatan
Penilaian Risiko bagi Kepala Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah
setempat.
Bupati Bantul mengapresiasi kepada BPKP
DIY beserta jajaran atas bantuan
pendampingan, bimbingan dan konseling
serta semangat tinggi untuk membangun
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 13
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
sebuah performa, sehingga Kabupaten
Bantul akan lebih tertata dengan baik.
Kepala Perwakilan BPKP DIY, Tytut Ratih
Kusumo berharap dengan pelaksanaan
program ini kepala daerah mendukung
ekselerasi pencapaian level maturitas SPIP,
karena SPIP bukan tanggungjawab satgas
SPIP dan Inspektorat saja. BPKP DIY
menyarankan kepada kepala OPD untuk
membuat juklak penilaian risiko untuk
memperjelas pelaksanaan Perbub Bantul
Nomor 10 Tahun 2011 tentang pelaksanaan
SPIP di lingkungan Pemkab Bantul.
27. inspektorat.ba
ntulkab.go.id
Rabu, 20
Sep 2017
Penguatan
Penilaian Risiko
Bagi Kepala
Organisasi
Perangkat
Daerah (OPD)
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul DIY
menyelenggarakan kegiatan penguatan
penilaian risiko bagi kepala (OPD). Peserta
terdiri dari Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/
Direktur RSUD/ Sekretaris DPRD/ Kepala
Bagian dan Camat se-Kabupaten Bantul.
Narasumber terdiri dari Bupati Bantul,
Suharsono dan Kepala Perwakilan BPKP
DIY, Tytut Ratih Kusumo.
28. detiknews.co
m
Jumat. 22
Sep 2017
Mendagri:
Pangkat
Inspektorat
Harus Setingkat
Sekda
Mendagri Tjahjo Kumolo, menyoroti kinerja
inspektorat di daerah yang tidak optimal.
Salah satu penyebabnya karena Inspektorat
Pemda Tingkat II selama ini bertanggung
jawab kepada bupati atau wali kota.
Sementara Inspektorat Pemda tingkat I
bertanggung jawab kepada gubernur.
Inspektur paling tidak harus setingkat
Sekda. Sebab bila Inspektur di bawah
Sekda, dipastikan kinerja inspektorat tidak
akan berjalan optimal dalam menjalankan
tugas pengawasan di pemda. Penguatan
APIP sedang dalam proses, konsepnya
sudah selesai, personilnya sudah dididik
oleh BPKP, tinggal menyesuaikan
anggarannya.
29. Solopos.com Minggu,
KORUPSI
BANTUL.
Inspektorat Bantul akan mengaudit kerugian
negara terkait kasus dugaan korupsi aset
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 14
No Nama Surat
Kabar /
Media
Tanggal
Terbit
Judul Ringkasan Berita
24 Sep
2017
Inspektorat
Hitung
Kerugian Kasus
Korupsi Aset
Desa
desa di Desa Trimulyo, Jetis, Bantul. Dua
tersangka segera ditetapkan.
Kepala Inspektorat Bantul Hermawan Setiaji
menyatakan, lembaganya telah menerima
surat permohonan audit kerugian negara
dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul terkait
kasus dugaan korupsi aset desa tersebut.
Audit kerugian negara menurutnya
memakan waktu sekitar tujuh hari. Setelah
itu, hasil audit akan diteruskan ke Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) untuk dicermati, apakah Inspektorat
telah bekerja sesuai mekanisme audit yang
benar atau tidak.
2. Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik
Kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat/publik dapat dilihat dalam
rincian di bawah ini :
No Kategori Kegiatan Tanggal
A Penanganan atas media massa
Hak
Jawab/klarifikasi/
pelurusanberita/k
oreksi
Press Conference
Press Release
-
-
B Promosi
Sosialisasi tugas, fungsi dan Produk BPKP
1. Sosialisasi pedoman audit klaim wajib lapor dan rehabilitasi medis
Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di BPKP Pusat 20/07/2017
2. Diseminasi dana desa dan sharing session Optimalisasi Dana Desa
dalam mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Desa
di Kabupaten Klaten
22/08/2017
3. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), LHKPN, dan
Gratifikasi pada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota Tahun 29/09/2017
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 15
No Kategori Kegiatan Tanggal
2017 di Kota Surakarta
C Bimbingan Teknis, Pendampingan, Narasumber
1. Narasumber pelatihan pengelolaan sistem keuangan desa di Inspektorat
Kabupaten Sleman 04/07/2017
2. Narasumber Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP di Gedung Pusdiklat
Kabupaten Purworejo 10/07/2017
3. Narasumber Diklat Peningkatan Kapabiltas APIP Kabupaten Purworejo
Tahun 2017 10/07/2017
4. Narasumber bimbingan teknis penatausahaan keuangan perangkat
daerah se-Kabupaten Cilacap 13/07/2017
5. Narasumber penyusunan APBDes perubahan tahun 2017 pada
Pemerintah Kabupaten Bantul 13/07/2017
6. Narasumber penyusunan lkjip SKPD se-Kabupaten Kulon Progo 13/07/2017
7. Narasumber PKS dengan materi strategi peningkatan peringkat
maturitas SPIP di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta 18/07/2017
8. Narasumber bimbingan teknis SPI PDAM di lingkungan DPD
PERPAMSI D.I. Yogyakarta 19/07/2017
9. Narasumber pendampingan entry saldo awal 2017 LKPD Kabupaten
Bantul 20/07/2017
10. Narasumber pembinaan jabatan fungsional auditor di kantor Perwakilan
BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta 21/07/2017
11. Pemberian keterangan sebagai Ahli pada kasus/perkara dugaan Tindak
Pidana Korupsi Dana Keuangan Desa Margosari Kecamatan Pengasih,
Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2013
21/07/2017
12. Narasumber bimtek reviu SOP Penatausahaan Penerimaan dan
Pengeluaran BLUD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta 24/07/2017
13. Narasumber bimtek penatausahaan bagi perangkat desa/pengelola
SISKEUDES se-Kecamatan Gamping 25/07/2017
14. Narasumber bimtek penatausahaan Barang Milik Daerah bagi pegawai
BPPKAD Kabupaten Cilacap di Kantor Perwakilan BPKP D.I.
Yogyakarta
25/07/2017
15. Narasumber Gelar Pengawasan Daerah dengan materi Pengendalian
Pengelolaan Keuangan Desa di Inspektorat Kabupaten Sleman 25/07/2017
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 16
No Kategori Kegiatan Tanggal
16. Narasumber Rencana Bisnis Anggaran pada Balai Penyelenggara
Jamkesos di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta 26/07/2017
17. Narasumber Ekspose Hasil Peer Review Antar APIP se Daerah
Istimewa Yogyakarta 28/07/2017
18. Narasumber PKS reviu RKA pada Pemerintah Kota Magelang 28/07/2017
19. Narasumber fgd pengawasan inspektorat kabupaten bantul 01/08/2017
20. Pemberian keterangan sebagai ahli dalam bidang akunting dan auditing
di persidangan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi penyimpangan
pengelolaan apbdesa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupaten
Gunungkidul, tahun anggaran 2015
01/08/2017
21. Narasumber inhouse training aplikasi SISKEUDES di Kantor KPP
Pratama Purworejo 07/08/2017
22. Narasumber review sisdur penatausahaan keuangan BLUD pada UPT di
lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman 18/08/2017
23. Narasumber penyusunan RBA BLUD pada UPT di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Sleman 22/08/2017
24. Narasumber Workshop Dasar-Dasar Audit pada Inspektorat Kabupaten
Purworejo 23/08/2017
25. Narasumber pada kegiatan Bimtek Perencanaan Program Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Tingkat Kabupaten Cilacap 24/08/2017
26. Narasumber penyusunan sistem dan prosedur penatausahaan
keuangan BLUD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman 29/08/2017
27. Narasumber Rapat Dinas Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda)
Kabupaten Purworejo tahun 2017 29/08/2017
28. Narasumber PKS Audit Berbasis Risiko pada Inspektorat Kabupaten
Sleman 30/08/2017
29. Narasumber pendampingan penyusunan RBA perubahan TA 2017
BLUD pada Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
Purworejo
31/08/2017
30. Narasumber pada PKS Peningkatan Kapabilitas APIP di Inspektorat
Kabupaten Sleman 05/09/2017
31. Narasumber pelatihan implementasi SIMDA BMD pada Pemerintah
Kabupaten Klaten 06/09/2017
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 17
No Kategori Kegiatan Tanggal
32. Narasumber kegiatan penguatan kapasitas perangkat kecamatan dalam
penerapan aplikasi SISKEUDES di Daerah Istimewa Yogyakarta 07/09/2017
33. Narasumber pengelolaan aset berbasis SIMDA pada Pemerintah
Kabupaten Purworejo 07/09/2017
34. Narasumber pelatihan kantor sendiri peningkatan kapabilitas apip 11/09/2017
35. Narasumber diklat teknis pemeriksaan pajak daerah pada Pemerintah
Kabupaten Purworejo 12/09/2017
36. Narasumber evaluasi akhir rencana strategis SKPD di Kabupaten
Magelang 12/09/2017
37. Narasumber workshop penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD di
RSUD Prembun Kabupaten Kebumen 12/09/2017
38. Narasumber manajemen risiko di lingkungan Balai Besar Obat dan
Makanan Yogyakarta 13/09/2017
39. Narasumber monitoring SIA BLUD pada Puskesmas di lingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Bantul 13/09/2017
40. Narasumber kegiatan penguatan kapasitas perangkat kecamatan dalam
penerapan aplikasi SISKEUDES di Daerah Istimewa Yogyakarta 15/09/2017
41. Narasumber diklat teknis pemeriksaan pajak daerah pada Pemerintah
Kabupaten Purworejo 18/09/2017
42. Narasumber diklat SISKEUDES angkatan I dengan peserta fasilitator
Pemda pada Pemerintah Kabupaten Cilacap 25/09/2017
43. Narasumber monitoring dan evaluasi program percepatan peningkatan
tata guna air irigasi pada Balai Besar Sungai Serayu Opak di Kebumen 25/09/2017
44. Narasumber dengan materi perundang-undangan PPK BLUD dan
Penilaian BLUD pada kegiatan reviu pengelolaan BLUD pada
Puskesmas di lingkuungan Dinas Kesehatan Gunungkidul
26/09/2017
45. Narasumber asistensi penyusunan renstra Sekretaris Daerah Kabupaten
Kulon Progo Tahun 2017-2022 29/09/2017
46. Narasumber reviu corporate plan PDAM Tirtamarta Yogyakarta Tahun
2017 - 2021 29/09/2017
47. Evaluasi tata kelola RSUD Muntilan Kabupaten Magelang sebagai BLUD
Tahun 2016 04/07/2017
48. Bimbingan teknis SPI tentang penyusunan Key Performance Indicator 08/07/2017
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 18
No Kategori Kegiatan Tanggal
(KPI) pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo
49. Asistensi peningkatan maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten
Cilacap 10/07/2017
50. Evaluasi tata kelola BLUD Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa
Yogyakarta 10/07/2017
51. Evaluasi penggunaan dana desa triwulan II tahun 2017 dan silpa dana
desa tahun 2016 di Desa Borangan Kecamatan Manisrenggo Kabupaten
Klaten
11/07/2017
52. Evaluasi penggunaan dana desa triwulan II tahun 2017 dan silpa dana
desa tahun 2016 di Desa Karangturi Kecamatan Gantiwarno Kabupaten
Klaten
11/07/2017
53. Evaluasi penggunaan dana desa triwulan II tahun 2017 dan silpa dana
desa tahun 2016 di Desa Kedungpoh Kecamatan Nglipar Kabupaten
Gunungkidul
11/07/2017
54. Evaluasi penggunaan dana desa triwulan III tahun 2017 dan silpa dana
desa tahun 2016 di Desa Karangduwet Kecamatan Paliyan Kabupaten
Gunungkidul
11/07/2017
55. Evaluasi kinerja BUMD pada Perumda Aneka Usaha Purworejo Tahun
2016 14/07/2017
56. Diagnist ic Assessment GCG pada PDAM Tirta Merapi Kabupaten Klaten 19/07/2017
57. Bimtek pelaksanaan mutasi BMD terkait perubahan SOTK pada
Pemerintah Kabupaten Klaten 20/07/2017
58. Bimbingan teknis SPI tentang penyusunan Key Performance Indicator
(KPI) pada PDAM Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo 25/07/2017
59. Asistensi persiapan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017 pada
Pemerintah Kabupaten Klaten 31/07/2017
60. Bimbingan teknis Penyusunan Rencana Strategis Bisnis (RSB) pada
UPT Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap 04/08/2017
61. Evaluasi bantuan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan pada
Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kebumen 07/08/2017
62. Bimtek Peningkatan Kapabilitas APIP padainspektorat Kabupaten
Kebumen 18/08/2017
63. Bimbingan teknisaplikasi SISKEUDES agar beroperasi secara online di
Kabupaten Sleman 21/08/2017
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 19
No Kategori Kegiatan Tanggal
64. Pendampingan reviu kebijakan akuntansi dan monitoring implementasi
SIA BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap 24/08/2017
65. Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda pada Inspektorat
Kabupaten Gunungkidul 25/08/2017
66. Asistensi implementasi SIMDA Pendapatan pada Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo 29/08/2017
67. Pendampingan implementasi SIA BLUD pada Puskesmas di lingkungan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 30/08/2017
68. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada lima
Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY 30/08/2017
69. Bimbingan teknis penyusunan RBA BLUD pada UPT di lingkungan
Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang 07/09/2017
70. Bimtek reviu RKA tahun 2018 pada Pemerintah Kota Magelang 08/09/2017
71. Evaluasi peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten
Purworejo 11/09/2017
72. Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten
Magelang 12/09/2017
73. Narasumber Diklat Teknis Pemeriksaan Pajak Daerah Kab. Purworejo
Tahun 2017, di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo 12/09/2017
74. Bimbingan teknis aplikasi SISKEUDES agar beroperasi secara online di
Kabupaten Sleman 13/09/2017
75. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016
pada Pemerintah Kabupaten Cilacap 18/09/2017
76. Bimbingan teknis penyusunan RBA BLUD UPT Tahun 2018 di
lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang 20/09/2017
77. Bimtek peningkatan maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten
Kebumen 25/09/2017
78. Bimtek peningkatan maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Klaten 25/09/2017
79. Inventarisasi kas dan piutang pada Institut Seni Indonesia (ISI)
Yogyakarta 26/09/2017
80. Inventarisasi kas dan piutang pada Universitas Pembangunan Nasional
(UPN) Veteran Yogyakarta 26/09/2017
81. Bimbingan dan konsultasi reviu rancangan KUA PPAS Tahun 2018 di 29/09/2017
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 20
No Kategori Kegiatan Tanggal
Kabupaten Klaten
D Penerbitan Majalah/ Bulletin
1. --
3. Pengelolaan Website BPKP
Rincian pengelolaan website BPKP adalah sebagai berikut :
No Kegiatan/Tanggal
Publish
Materi Upload
A. Upload Daily News
Website Pusat
1. Pertemuan rutin triwulanan AAIPI
wilayah DIY 05-Jul-17
Peer Review sebagai Jaminan
Kualitas KKA APIP
2. Diklat Teknis Peningkatan
Kapabilitas APIP di Kabupaten
Purworejo 28-Jul-17
Pemkab Purworejo Kejar Kenaikan
Level Kapabilitas APIP
3. Focus Group Discussion (FGD)
Pengawasan Penyusunan
Kebijakan, Sistim dan Prosedur
pada Inspektorat Kabupaten
Bantul
09-Ags-17 Menuju Peran Efektif Inspektorat
Kabupaten Bantul
4. Forum AAIPI, ekspose bersama
hasil telaah sejawat antar APIP se
DIY
10-Ags-17 APIP Se Wilayah DIY Lakukan
Telaah Sejawat
5. Studi banding Koperasi BPKP
pusat ke Koperasi karya Audita
BPKP DIY
15 -Ags-17 Koperasi BPKP Pusat Studi
Banding di KPN Karya Audita
Perwakilan BPKP DIY
6. Bimbingan teknis penyusunan
Rencana Strategi Bisnis (RSB)
UPT Puskesmas Kab. Cilacap
15-Ags-17 Implementasi PPK BLUD
Puskesmas di Kabupaten Cilacap
7. Pemantauan operasionalisasi
SIMA oleh Pusinfo, Biro
Perencanaan dan PT Telkom
22-Ags-17 BPKP DIY Role Model Implementasi
SIMA
8. Pembukaan Diklat Penjenjangan
Auditor Muda Inspektorat
22-Ags- 17 BPKP DIY Siapkan Team Leader
Inspektorat yang Handal
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 21
No Kegiatan/Tanggal
Publish
Materi Upload
9. Workshop dasar-dasar audit dan
pemantauan tindak lanjut hasil
pengawasan
07-Sep-17 Pembekalan Dasar-Dasar Audit
Pegawai Baru Inspektorat
Purworejo
10. Evaluasi kapabilitas APIP di
Inspektorat Kabupaten
Gunungkidul
14-Sep-17 Inspektorat Kabupaten Gunungkidul
Semangat Menuju Level 3
Kapabilitas APIP
11. Kunjungan Tim Monitoring dan
Evaluasi Implementasi UU No. 14
Tahun 2008 dalam rangka
Pemeringkatan Badan Publik di
Wilayah DIY Tahun 2017
14-Sep-17 Visitasi Tim Komisi Informasi DIY ke
Perwakilan BPKP DIY
Website Perwakilan
1. Pertemuan rutin triwulanan AAIPI
wilayah DIY
03-Jul-17 Peer Review sebagai Jaminan
Kualitas KKA APIP
2. Syawalan Perwakilan BPKP DIY
Tahun 2017
11-Jul-17 Halal Bi Halal Awali Hari Pertama
Kerja di BPKP DIY
3. Studi banding Dharma Wanita
BPKP Jawa Barat ke Perwakilan
BPKP DIY
12-Jul-17 Dharma Wanita Provinsi Jawa Barat
Berkunjung ke BPKP DIY
4.
Workshop Tahunan STAR BPKP
di Hotel Inna Yogyakarta
20-Jul-17 Annual Workshop STAR BPKP
Selaraskan Kerjasama Strategis
Antar stakeholders
5. Diklat Teknis Peningkatan
Kapabilitas APIP di Kabupaten
Purworejo
26-Jul-17 Kejar Kenaikan Level Kapabilitas
APIP, Pemkab Purworejo
Selenggarakan Diklat
6. Focus Group Discussion (FGD)
Pengawasan Penyusunan
Kebijakan, Sistem dan Prosedur
pada Inspektorat Kabupaten
Bantul
09-Ags-17 Menuju Peran Efektif Inspektorat
Kabupaten Bantul
7. Forum AAIPI, ekspose bersama
hasil telaah sejawat antar APIP se
DIY
10-Ags-17 APIP Se Wilayah DIY Lakukan
Telaah Sejawat
8. Studi banding Koperasi BPKP
pusat ke Koperasi karya Audita
BPKP DIY
15 -Ags-17 Implementasi PPK BLUD
Puskesmas di Kabupaten Cilacap
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 22
No Kegiatan/Tanggal
Publish
Materi Upload
9. Bimbingan teknis penyusunan
Rencana Strategi Bisnis (RSB)
UPT Puskesmas Kab. Cilacap
15-Ags-17 Koperasi BPKP Pusat Sudi Banding
di KPN Karya Audita Perwakilan
BPKP DIY
10. pemantauan operasionalisasi
SIMA oleh Pusinfo, Biro
Perencanaan dan PT Telkom
22-Ags-17 BPKP DIY Role Model Implementasi
SIMA
11. Pembukaan Diklat Penjenjangan
Auditor Muda Inspektorat
22-Ags-17 BPKP DIY Siapkan Team Leader
Inspektorat yang Handal
12. workshop dasar-dasar audit dan
pemantauan tindak lanjut hasil
pengawasan pada Inspektorat
Kabupaten Purworejo
31-Ags-17 Pembekalan Dasar-Dasar Audit
Pegawai Baru Inspektorat
Purworejo
13. FGD Layanan Informasi dan
Komunikasi Publik BPKP 2017
31-Ags-17 Sinergi Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik BPKP
14. Workshop dasar-dasar audit dan
pemantauan tindak lanjut hasil
pengawasan
07-Sep-17 Pembekalan Dasar-Dasar Audit
Pegawai Baru Inspektorat
Purworejo
15. Evaluasi kapabilitas APIP di
Inspektorat Kabupaten
Gunungkidul
14-Sep-17 Inspektorat Kabupaten Gunungkidul
Semangat Menuju Level 3
Kapabilitas APIP
16. Kunjungan Tim Monitoring dan
Evaluasi Implementasi UU No. 14
Tahun 2008 dalam rangka
Pemeringkatan Badan Publik di
Wilayah DIY Tahun 2017
14-Sep-17 Visitasi Tim Komisi Informasi DIY ke
Perwakilan BPKP DIY
17. Kunjungan Inspektur Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman
guna melihat secara langsung
implementasi budaya kerja di
Kantor Perwakilan BPKP DIY.
29-Sep-17 Kunjungan Inspektur Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman ke
BPKP DIY
B Updating Content
Update Content
1. Upload lapbul hasil Pengawasan Juli-Agustus
Laporan Hasil hasil Pengawasan
Bulan Juni, Juli 2017
2. Upload labul Realisasi anggaran Juli-Agustus
Laporan Bulanan Realisasi
Anggaran Bulan Juni, Juli 2017
3. Upload laporan GDN Juli-Agustus Laporan GDN April, Mei 2017
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 23
No Kegiatan/Tanggal
Publish
Materi Upload
4. Upload Laporan Triwulanan
Analisis Kinerja Juli-Agustus
Laporan Triwulanan Analisis Kinerja
TW IV Tahun 2016
5. Upload Laporan Triwulanan
Kehumasan Juli-Agustus
Laporan Triwulanan Kehumasan
TW II 2017
6. Upload Laporan Triwulanan PPM Juli-Agustus
Laporan Triwulanan PPM TW II
2017
7. Upload Laporan Triwulanan SPIP Juli-Agustus
Laporan Triwulanan SPIP s.d TW II
2017
8. Upload Laporan Semester Budaya
Kerja Juli-Agustus
Laporan Budaya Kerja Semester II
tahun 2017
9. Upload Laporan Tahunan
Keuangan Juli-Agustus
Laporan Keuangan tahun 2016 &
laporan Keuangan Semester I
Tahun 2017
C Updating Tampilan
1. Upload Profil Pimpinan Juli -Agustus Mengisi menu profil pimpinan
Kepala Bagian Tata Usaha
2. Upload Informasi tentang prosedur
layanan Informasi
Juli -Agustus Mengisi mekanisme prosedur
layanan informasi
3. Informasi tentang laporan Akses
Layanan Informasi
Juli -Agustus Upload akses layanan informasi s.d
TW II/2017
4. Peliputan Kegiatan Kantor/ Kehumasan
Kegiatan-kegiatan kantor yang telah diliput oleh pengelola humas selama Triwulan
III tahun 2017 sebanyak 17 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
No Tanggal Kegiatan
1. 03-Jul-17 Pertemuan rutin triwulanan AAIPI wilayah DIY
2. 11-Jul-17 Syawalan Perwakilan BPKP DIY Tahun 2017
3. 12-Jul-17 Studi banding Dharma Wanita BPKP Jawa Barat ke Perwakilan
BPKP DIY
4. 20-Jul-17 Workshop Tahunan STAR BPKP di Hotel Inna Yogyakarta
5. 26-Jul-17 Diklat Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP di Kabupaten
Purworejo
6. 09-Ags-2017 Focus Group Discussion (FGD) Pengawasan Penyusunan
Kebijakan, Sistim dan Prosedur pada Inspektorat Kabupaten
Bantul
7. 10-Ags-2017 Forum AAIPI, ekspose bersama hasil telaah sejawat antar APIP
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 24
No Tanggal Kegiatan
se DIY
8. 15-Ags- 2017 Studi banding Koperasi BPKP Pusat ke Koperasi Karya Audita
BPKP DIY
9. 15-Ags-2017 Bimbingan teknis penyusunan Rencana Strategi Bisnis (RSB)
UPT Puskesmas Kab. Cilacap
10. 22-Ags-2017 Pemantauan operasionalisasi SIMA oleh Pusinfo, Biro
Perencanaan dan PT Telkom
11. 22-Ags-2017 Pembukaan Diklat Penjenjangan Auditor Muda Inspektorat
12. 31-Ags-2017 Workshop dasar-dasar audit dan pemantauan tindak lanjut hasil
pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Purworejo
13. 31-Ags-2017 FGD Layanan Informasi dan Komunikasi Publik BPKP 2017
14. 04-Sep-17 Workshop dasar-dasar audit dan pemantauan tindak lanjut hasil
pengawasan
15. 14-Sep-2017 Evaluasi kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Gunungkidul
16. 14-Sep-2017 Kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU No. 14
Tahun 2008 dalam rangka Pemeringkatan Badan Publik di
Wilayah DIY Tahun 2017
17. 29-Sep-2017 Kunjungan Inspektur Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman guna melihat secara langsung implementasi budaya
kerja di Kantor Perwakilan BPKP DIY.
5. Pembinaan Kehumasan
Selama Triwulan III tahun 2017, pembinaan kehumasan yang dilaksanakan di
Perwakilan BPKP DIY dengan mengirim peserta FGD Layanan Informasi dan
Komunikasi Publik BPKP Tahun 2017 yang diselenggarakan di Perwakilan BPKP
DIY, serta diskusi peraturan kehumasan terbaru dengan narasumber tim humas
dari BPKP Pusat.
6. Menjalin Hubungan dengan Media Massa dan Instansi lain
Selama Triwulan III tahun 2017, tidak ada kegiatan koordinasi dengan media
massa untuk peliputan kegiatan.
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 25
Hubungan dengan instansi lain di wilayah DIY, Jawa Tengah, dan instansi lainnya
sebagai mitra kerja BPKP telah terjalin dengan baik. Kegiatan koordinasi dengan
mitra kerja yang telah dilakukan antara lain koordinasi pengawasan pada
Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tanggal 25 September 2017 dan pada saat
visitasi Komisi Informasi DIY dalam rangka pemeringkatan layanan informasi
badan publik pada tanggal 11 September 2017.
Koordinasi dengan mitra kerja juga dilakukan menjelang penyelenggaraan Diklat
Pembentukan Auditor Muda di lingkungan APIP dengan pola PNBP yang
diselenggarakan di Perwakilan BPKP DIY (21 Agustus s.d. 7 September 2017).
7. Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas
Koordinasi dengan Biro Hukum dan Humas dilaksanakan saat persiapan
pelaksanaan FGD Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Tahun 2017 yang
diselenggarakan di Perwakilan BPKP DIY pada tanggal 28 sampai dengan 30
Agustus 2017. Koordinasi juga dilakukan dalam pengiriman berita yang akan
diupload di content BPKP Pusat dan pengiriman laporan triwulan kehumasan.
8. Studi Banding
Selama periode Triwulan III tahun 2017 ini, Perwakilan BPKP DIY tidak melakukan
kegiatan studi banding ke instansi/unit lain, tetapi Perwakilan BPKP DIY menerima
kunjungan studi banding sebagai berikut:
Tanggal Kegiatan
12 Juli 2017 Studi Banding dari Dharma Wanita Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Barat mengenai Program Dharma Wanita.
15 Ags 2017 Studi Banding Tim Koperasi BPKP Pusat mengenai pengelolaan
Koperasi Karya Audita Perwakilan BPKP DIY
29 Sep 2017 Studi Banding Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
mengenai implementasi budaya kerja di Kantor Perwakilan BPKP DIY
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 26
9. Pelaporan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
TRIWULAN III TAHUN 2017
A. Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
-
B. Pendukung Pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
1. Sarana dan Prasarana (yang dimiliki dan kondisinya)
a. Kamera DSLR (kondisi baik)
b. Perekam (Kondisi baik)
c. Handycam (Kondisi baik)
d. PC dan Meja Informasi (Kondisi baik)
e. PC Gudang Informasi (Kondisi baik)
f. SMS Center (Kondisi baik)
g. Server Paris Update (Kondisi Baik)
2. Sumber Daya Manusia
Untuk melaksanakan kegiatan kehumasan, Perwakilan BPKP DIY telah
membentuk Sekretariat Kehumasan dan PPID melalui Keputusan Kepala
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta nomor KEP-8/PW12/6/2017tanggal 9 Januari
2017
3. Anggaran dan Penggunaannya
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan kehumasan tahun 2017 sebagai
berikut:
No Kegiatan Anggaran Realisasi s.d. TW III 2017
Keterangan
a. Pengembangan Humas 9.200.000 8.820.724
b. Liputan Kehumasan 17.150.000 4.680.000
c. Majalah Paris Review 47.680.000 0
d. Bulletin Paris Mini 32.565.000 8.280.000
e. Updating Website 33.100.000 18.050.000
Jumlah 139.695.000 39.830.724
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 27
Sampai dengan Triwulan III tahun 2017 anggaran yang tersedia telah
direalisasikan sebesar Rp39.830.724,00
C. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
1. Permintaan Informasi selama Triwulan III tahun 2017 adalah sebagai berikut:
No Bulan Jml Permintaan Informasi
Waktu Rata-Rata
yang Diperlukan
(hari)
Jml Pemberian Informasi
Jml Penolakan Informasi
Alasan Penolakan Informasi
1 Juli 1 3 1 0 -
2 Agustus 1 1 1 0 -
3 September 0 0 0 0 -
Jumlah 2 1,33 2 0 -
2. Sengketa Informasi
a) Jumlah keberatan yang diterima Tidak ada
b) Tanggapan-tanggapan atas keberatan Tidak ada
c) Jumlah permohonan penyelesaian
sengketa ke Komisi Informasi
Tidak ada
d) Hasil mediasi atau keputusan adjudikasi
- Menang
- Kalah
Tidak ada
e) Jumlah gugatan yang diajukan ke
pengadilan
Tidak ada
f) Hasil putusan pengadilan dan
pelaksanaannya
- Menang
- Kalah
Tidak ada
D. Kekurangan dan hambatan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi
Tidak ada hambatan yang berarti dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan
informasi.
E. Rekomendasi Perbaikan
-
Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta 28
DAFTAR ISIAN INFORMASI Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Tahun 2017
Diumumkan dan Disediakan
No
Ringkasan Isi
Informasi
(Perihal)
Pejabat
Yang
Menguasai
Informasi
Penanggung
Jawab
Pembuatan
Waktu
Pembuatan
Format
Informasi
yang
tersedia
Jangka
Waktu
Penyim-
panan
1. Profil BPKP DIY Kabag TU P3A
Januari
2017 online 1 tahun
2. Renstra
Desember
2015
-hadrcopy
- online 5 tahun
3. Laporan
Keuangan Kabag TU
Subbag
Keuangan
Desember
2016
- hadrcopy
- online 1 tahun
4. LAKIP
Korwas
P3A Korwas P3A
Januari
2017
- hadrcopy
- online 1 tahun
5. RKT
Korwas
P3A Korwas P3A
Januari
2017
hadrcopy
1 Tahun
6. Indikator Kinerja
Utama
Korwas
P3A Korwas P3A
Januari
2017 online 1 Tahun
7. Perencanaan
Kinerja
Korwas
P3A Korwas P3A
Januari
2017 online 1 Tahun
8. Ringkasan
pelaksanaan
program dan
kegiatan
Korwas
P3A Korwas P3A April 2017 online 1 Tahun
9. Ringkasan
anggaran Kabag TU
Subbag
Keuangan
Januari
2017
- offline
- online 1 Tahun
10. Ringkasan
laporan keuangan Kabag TU
Subbag
Keuangan
Januari
2017
- offline
- online 1 Tahun
11. Daftar Barang
Milik Negara Kabag TU
Subbag
Umum
Januari
2017
- offline
- online 1 Tahun
12. Rencana Umum
Pengadaan Kabag TU
Subbag
Umum
Januari
2017
- offline
- online 1 Tahun
13. Sistem
Pengelolaan
Pengaduan
Korwas
Investigasi
Korwas
Investigasi
Januari
2017
- offline
- online 1 Tahun
14. Sistem
Pengendalian
Gratifikasi
Korwas
Investigasi
Korwas
Investigasi
Januari
2017
- offline
- online 1 Tahun
15. Laporan Hasil
Pengawasan
Korwas
P3A Korwas P3A Juli 2017
- hadrcopy
- online 6 bulan