PTRATURAN GUBERNUR RIAUNOMOR TAHUN 2019

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUMDAERAH RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernurtentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada BadanLayanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Tampan ProvinsiRiau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentangPembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I SumateraBarat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomort 646);

Undaig-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentangPerbendal-raraan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang RumahSakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara R€publik IndonesiaTahun 2014 Nomot 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomo.5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

2.

3.

4.

5.

- 2-

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor5679j;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4503) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerntah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentangPengeiolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Repulik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomors340);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentansPengadaan Barang/ Jasa;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Oa/PMK.O2/2006tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada BadanLayanan Umum;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2017 TentangPedoman Penerapan Pola Pengelolaan Badan Layanan UmumDaerah Pada Rumah Sakit dilingkungan Pemerintah ProvinsiRiau (Bedta Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 64);

I4IMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENJANG NILAIPDNGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUMDAERAH RUMAH SAKIT T'IU/A TAMPAN PROVINSI RIAU.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Riau.

2. Badarl Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkatBLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerjaperangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerjaperangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umumdan mencerdaskan kehidupan bangsa, berupa penyediaanbarang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencadkeuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkanpada prinsip efisiensi dan produktifltas.

-3-

3. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerahyang selaljutnya disebut BLUD Rumah Sakit adalah RumahSakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.

4. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampanselaku Pengguna Anggaran/ Barang.

5. Pengadaan Baiang/Jasa adalah kegiatan untuk memperolehbarang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaankebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untukmemperoleh Barang/ Jasa.

6. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabatadministrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugasmelaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung,dan / atau E-purcho"sing.

7. Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusiayang ditetapkan oleh pimpinan Unit Layanan Pengadaan.

8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kasdan tagihan BLUD Rumah Sakit yang menambah ekuitasdana lancar daiam periode anggaran yang bersangkutanyang tidak perlu dibayar kembali.

9. Keadaan mendesak/darurat adalah suatu keadaan yangtidak diharapkan secara berulang, berada diluar kendalimanusia, harus dilakukan segera dan pekerjaannya tidakdapat ditunda.

10. Jenjang nilai adalah batasan minimal dan maksimal untukmenetapkan metoda pengadaan Barang/Jasa yangdilakukan BLUD rumah sakit sesuai kebutuhar danDendaDatan.

BAB IIMAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untukmenetapkan jenjarg nilai atas pengecualian BLUD RumahSakit dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaanBarang/Jasa.

Tujual ditetapkannya Peraturan Gubernur adalah agarmemperoleh barang dan jasa yang sesuai dengankebutuhan, ketersediaan yang lebih fleksibel, bermutu,lebih murah, lebih mudah, sederhana, cepat, efektif, efisiendan mudah serta mendukung kelancaran pelayaian BLUDRumah Sakit.

(1)

(21

(1)

12)

(3)

\4)

-4-

BAB IIIPRINSIP DASAR

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip

efisien. efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidakdiskriminatif, akuntabel, fleksibel dan praktek bisnis yang

sehat.

Pengadaan Barang/Jasa harus dapat menjaminketersediaan barang dan jasa yang lebih bermutu, proses

pengadaan yang fleksibel, efisien dan efektif serta mudahmenyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukungkelancaran pelayanan BLUD Rumah Sakit

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Rumah Sakitdilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BLUD Rumah Sakit diberikan fleksibilitas berupapembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yangberlaku umum bagi pengadaan barang/jasa apabilaterdapat alasan efisiensi atau efektivitas atau daiamkeadaan mendesak/keadaan darurat untuk memenuhikebutuhan pelayanan.

Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

diberikan terhadap pengadaan Barang/Jasa yang dibiayaidari dana yang bersumber dari pendapatan BLUD RumahSakit berupa:a. jasa layanan;b. hibah tidak terikat;c. hasil kerjasama dengan pihak lain;d. lain-lain pendapatan BLUD Rumat! Sakit yang sah

Pengadaan Barang/Jasa yang dalanya berasal dari hibatrterikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuanpengadaan dari pemberi hibah a.tau ketentuan pengadaanBarang/Jasa yarrg berlaku bagi BLUD Rumah Sakitsepanjang disetujui pemberi hibah.

(s)

(6)

BAB IV

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatursebagai berikut :

a. Pengadaal Barang/Jasa Lainnya sampai dengan nilaiRp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dilaksanakan denganmetode pembelian langsung dengan bukti pembelian ataufaktur dan kwitansi yang dilakukan oleh Pejabat PengadaanBarang/Jasa,

b.Pengadaan Barang/Pekedaan Kontmksi/Jasa Lainnyadengan nilai diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)

dilaksanakan dengan melode Pengadaan langsung dengan

bukti Surat Perintah Ke4a (SPK).

c. Pengadaan Barang/ Pekerj aan Kontruksi/Jasa Lainnyadengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)dilaksanakan dengan metode Tender dengan bukti SuratPerjanjian/ Kontrak.

d. Pengadaan Jasa Konsultansi sampai dengan nilafRp. 15O.OOO.OOO,- (Seratus lima puluh juta rupiah)dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung denganbukti Surat Perintah Keda (SPK).

e. Pengadaan Jasa Konsultansi nilai diatas Rp. 150 000 000,-(Seratus lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan metode

Seleksi dengan bukti Surat Perjanjiaa/Kontrak.

f. Dalam keadaan khusus berupa pengadaan barang/jasa yaitubarang pabrikan, barang/jasa keagenan tunggal, barangdengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jasa KeahlianKhusus, barang/jasa dengan penyedia tunggal, barang/Jasayang dibutuhkan pada keadaan khusus seperti keadaanmendesak/darurat/ tidak dapat ditunda dilakukan denganPenunjukan Langsung oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

g. Keadaan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf 1

ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan persetujuan SatuanPensawas Internal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Agar setiap orangrarl

Peraturan Gubernur inidiundangkan.

mulai berlaku

mengetahuinyaGubernur ini dengan

pada tanggal

memerintahkanpenempatannya

ASYIM

Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pepada tanggal

r

baru

Diundangkan di Pekanbpada tanggal

BERITA DAERAH PRO\,'INSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR