Upload
andi-kurniawan
View
229
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
1/25
STANDAR ETIKA PUBLIK
Nana Rukmana D. Wirapradja
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
2/25
DESKRIPSI SINGKAT
H A S I L B E L A J A R
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan
mampu mengaktualisasikan standar etika publik dalam
mengelola pelaksanan kegiatan instansi
Mata Diklat ini membekali peserta dengan kemampuan
mengaktualisasikan etika publik dalam mengelola
pelaksanaan kegiatan instansi melalui pembelajaran
akuntabilitas etika dan aktualisasi akuntabilitas dan etika.
Mata Diklat disajikan secara interaktif melalui metoda
ceramah interaktif diskusi studi kasus simulasi menonton
film pendek studi lapangan dan demonstrasi. Keberhasilan
peserta dinilai dari kemampuannya mengaktualisasikan
akuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan
kegiatan instansinya.
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
3/25
INDIKATOR KEBERHASILAN, MATERI POKOK DAN MANFAAT PEMBELAJARAN
I N D I K A T O R HASIL BELAJAR
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat:
Menginternalisasi akuntabilitas
Menginternalisasi etika
Mengaktualisasikan akuntabilitas dan etika dalam mengelola pelaksanaan kegiatan
instansi
MATERI POKOK
Standar Etika Publik
Internalisasi Standar Etika Publik
Aktualisasi Standar Etika Publik Dalam Mengelola Kegiatan Instansi
M A N F A A T
Peserta diharapkan dapat menunjukkan kompetensi dalam standar etika publik
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
4/25
PENGERTIAN DAN FUNGSI ETIKA
PENGERTIAN
FUNGSI ETIKA
MORAL (asal kata “MORES”), berarti Tata Cara, Kebiasaan, Adat.
ETIKA, adalah seperangkat nilai yang dijadikan acuan.ETIKA KERJA, adalah nilai-nilai yang menjadi acuan dalam
aktivitas kerja atau suatu profesi.PERILAKU BERMORAL, adalah perilaku yang sesuai dengan
harapan kelompok sosial.PERILAKU ETIS, adalah perilaku yang sesuai dengan sistem
nilai yang ditetapkan.
SEBAGAI UKURAN BAIK-BURUK, WAJAR-TIDAK WAJAR, & BENAR-
SALAH
LANDASAN BERTINDAK DALAM SEBUAH KEHIDUPAN KOLEKTIF
YANG PROFESIONAL
UNTUK MENJALANKAN VISI DAN MISI LEMBAGA / INSTITUSI
UNTUK MENJAGA CITRA LEMBAGA / INSTITUSINRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
5/25
A R T I P E N T I N G E T I K A
D A L A M O R G A N I S A S I
Ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu
kelompok masyarakat atau satu organisasi.
Etika berkaitan dengan perilaku manusia
Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku
Adanya dinamika manusia dengan segala konsekuensinya
Etika berkaitan erat dengan sistem nilai manusia
PENGERTIAN E T I K A
ALASAN DIPERLUKANNYA E T I K A
MANFAAT E T I K A DALAM ORGANISASI
Kebersamaan
Empati
Kepedulian
Kedewasaan
Orientasi Organisasi
Respect
Kebajikan
Integritas
Inovatif
Keunggulan
Keluwesan
KearifanNRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
6/25
ETIKA KEPEMIMPINAN
POLA PERILAKU KEPEMIMPINAN APARATUR
Etika menjadi acuan/pedoman dalam bersikap dan bertindak dari
seluruh jajaran organisasi pemerintahan. Pelanggaran atas kode
etik membawa konsekuensi moral.
Kepemimpinan aparatur dituntut memiliki kompetensi yang
diperlukan untuk secara kreatif mampu menyelesaikan berbagai
permasalahan dan tantangan.
Pengembangan perilaku kepemimpinan kepemerintahan menuntut kelincahan
dalam mengembangkan pendekatan, mengarahkan orientasi pada
masyarakat, meningkatkan kepekaan, dan mendengarkan aspirasi terkait
dengan penyelenggaraan kepemerintahan publik.
CIRI-CIRI KEPEMIMPINAN APARATUR YANG IDEAL
ETIKA KEPEMIMPINAN APARATUR YANG IDEAL
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
7/25
NILAI-NILAI ETIKA PUBLIK
Nilai-nilai etika yang disepakati bersama sebagai pola perilaku
dikenal sebagai kode etik. Kode etik dirumuskan dalam rangka
pencegahan terhadap kemungkinan perilaku yang tidak santun, dan
demi kepentingan organisasi .
Pelayanan kepada masyarakat adalah pelayanan di atas pelayanan kepada diri sendiri.
Rakyat adalah berdaulat dan mereka yang bekerja dalam instansi pemerintah pada akhrnya
bertanggung jawab kepada rakyat.
Hukum mengatur semua tindakan dari instansi pemerintah.
Manajemen yang efektif dan efisien adalah dasar bagi administrasi negara.
Sistem penilaian kecakapan yang sama, kesemptan yang sama, dan asas-asas itikad baik
akan didukung, dijalankan, dan dikembangkan.
Perlindungan terhadap kepercayaan rakyat adalah sangat penting
Pelayanan kepada masyarakat menuntut kepekaan khusus dengan ciri keadilan,
keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dan kasih sayang.
Kode etik administrasi publik (ASPA, 1981):
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
8/25
PNS adalah warga negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila, yang bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, dan bersikap hormat menghormati antar sesama warga negara yang memeluk
agama/kepercayaan yang berlainan.
PNS sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat, setia dan taat sepenuhnya
kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah serta mengutamakan kepentingan negara di
atas kepentingan diri sendiri, seseorang atau golongan.
PNS penjunjung tinggi kehormatan Negara, Pemerintah, dan martabat Pegawai Negara Sipil sertamentaati segala peraturan kedinasan dan perintah-perintah atasan dengan penuh kesadaran,
pengabdian, dan tanggung jawab.
PNS memberikan pelayanan terhadap masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugas masing-
masing.
Kode etik organisasi pemerintah RI (UU Nomor 8/1974 Pasal 28):
Di samping kode etik, di lingkungan jajaran birokrasi pemerintah ditetapkanberbagai peraturan kepegawaian yang menyangkut disiplin kerja, sumpah jabatan,
dan daftar penilaian pelaksaanaan pekerjaan (DP-3)
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
9/25
Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atas perusahaan swasta untuk keuntungan pribadi dengan
mengatasnamakan jabatan kedinasan.
Dalam organisasi pemerintahan, ada ketentuan yang melarang
aparatur untuk melakukan tindakan sebagai berikut (Paul H.
Douglas, dalam Wahyudi Kumorotomo, 1992, 345-346)
Menerima segala bentuk imbalan dari pihak swasta pada saat ia melaksanakan transaksi untuk
kepentingan kedinasan.
Membicarakan masa depan peluang kerja di luar instansi pada saat ia berada dalam tugas sebagai
pejabat pemerintah.
Membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak yang tak berhak.
Terlalu erat berurusan dengan orang di luar instansi pemerintah yang dalam menjalankan binis
pokoknya tergantung dari ijin pemerintah (ada konflik kepentingan)
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
10/25
ETIKA PUBLIK 3 FOKUS
Refleksi tentang Standar/ norma yangmenentukan baik/buruk,benar/salah perilaku,
tindakan dan keputusanuntuk mengarahkankebijakan publik dalamrangka menjalankantanggung jawab
pelayanan publik
1.
Pelayanan publik yangberkualitas dan relevan
2. Sisi dimensi Reflektif, EtikaPublik berfungsi sebagaibantuan dalam
menimbang pilihan saranakebijakan publik dan alatevaluasi.
3.
Modalitas Etika
menjembatani antaranorma moral dan
tindakan faktual
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
POLITICAL SOCIETY CIVIL SOCIETY
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
11/25NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
ETIKA
PUBLIK
TUJUAN
MODALITASAKUNTABILITAS
TRANSPARANSI
NETRALITAS
TINDAKANINTEGRITAS
PUBLIK
PELAYANAN PUBLIK
YANG BERKUALITAS
DAN RELEVAN
Sumber: Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 2011
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
12/25NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
ETIKA
PUBLIK
KOMPETENSI TEKNIS
KOMPETENSI ETIKAManajemen Nilai
Kemampuan penalaran moral
Moralitas peribadi
Etika Organisasional
KOMPETENSI LEADERSHIPPenilaian dan Penetapan Tujuan
Ketrampilan Manajemen
Gaya Manajemen
Kepemimpinan Politik & Nrgosiasi
Pengetahuan ttg hukum
Manajemen program
Manajemen Strategis
Manajemen Sumber Daya
Sumber: Haryatmoko, Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi, 2011
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
13/25NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
ETIKA
POLITIK
•POLICY/TUJUAN
•POLITY/SARANA•POLITICS/AKSI POLITIK
ETIKA
PUBLIK
TUJUAN
MODALITAS
AKUNTABILITAS
TRANSPARANSINETRALITAS
TINDAKAN
INTEGRITAS
PUBLIK
PELAYANAN
PUBLIK YANG
BERKUALITAS DANRELEVAN
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
14/25
1.
KORUPSI DAN KONFLIK KEPENTINGAN
2. PEJABAT PUBLIK DAN DILEMA ETIKA
3.
INTEGRASI NILAI - NILAI ETIKA DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
4.
LOGIKA PASAR YANG BER-PENGARUH TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
15/25
Penekanan nilai dan norma, serta prinsip moral, makaetika publik membentuk integritas pelayanan publik
Moral dalam etika publik menuntut lebih darikompetensi teknis karena harus mampumengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etikayang khas dalam pelayanan publik
Etika publik mengarahkan analisa Polsosbud dalamperspektif pencarian sistematik bentuk pelayananpublik dengan memperhitungkan interaksi antara
nilai-nilai masyaralat dan nilai-nilai yang dijunjungtinggi oleh lembaga-lembaga publik.
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
16/25
Korupsi merupakan penyalahgunaan kepercayaan
dan kekuasaan jabatan publik untuk kepentingan
pribadi keluarga teman kelompok atau partai
politik.
Perbaikan sektor publik sebaiknya tidak hanya
menekankan Good Governance tetapi juga
pembangunan kembali institusi politik dan ekonomi
dengan menciptakan budaya etika dalam organisasi.
Korupsi yang mengakar membuat tugas etika publik
untuk membangun integritas pejabat publik
semakin sulit untuk itu membangun integritas tidak
cukup hanya mengandalkan kualitas moral tetapi
harus dimulai dengan membangun budaya etika
organisasi.
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
17/25
Pelayanan Publik yang profesional
membutuhkan tidak hanya kompetensiteknik dan leadership, namun jugakompetensi etika. Tanpa kompetensi etika,pejabat cenderung menjadi tidak peka,tidak peduli dan diskriminatif, terutamapada masyarakat yang tidak beruntung
Etika publik merupakan refleksi kritis yangmengarahkan bagaimana nilai-nilai(kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan,dll) dipraktikan dalam wujud keprihatiandan kepedulian terhadap kesejahteraanmasyarakat atau kebaikan orang lain.
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
18/25
Pemerintah bersih adalah syarat kemajuan suatubangsa. Pemerintahan korup menyebabkankemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik danpenyalahgunaan kekuasaan. Korupsi disebabkanlemahnya integritas pejabat publik, kurangnyapartisipasi dan lemahnya pengawasan
Membangun integritas publik pejabat dan politisiharus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dantransparansi yang didukung modalitas etika publik,yaitu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilakusesuai standar etika.◦
Cara bagaimana etika bisa berfungsi atau bekerja?◦ Struktur seperti apa yang mampu mengorganisir
tindakan agar sesuai dengan etika?◦ Infrastruktur semacam apa yang dibutuhkan agar
etika publik berfungsi?
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
ETIKA PUBLIK DAN MODALITAS
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
19/25
Unsur-unsur modalitas etika yang menopangakuntabilitas dan transparansi:◦
Kerangka penafsiran baru yang dibentuk berkatbudaya etika dalam organisasi, pelatihan etika,komisi etika, evaluasi kerja yang fokus pada auditetika
◦ Norma yang dirumuskan dalam hukum, aturan
atau kebiasaan, bisa berupa sanksi yang tegas,hukum antikorupsi kode etik yang disusun dengankeikutsertaan representasi, mekanisme pelaporan,hotlines, ombudsman
◦
Pengawasan dalam bentuk auidit internal, auditindependen, mekanisme whistle-blowing, rotasi jabatan, media, dan kontrol civil society.
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
20/25
Akuntabilitas berarti pemerintah harusbertanggungjawab secara moral, hukum danpolitik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat.
Tiga aspek dalam akuntabilitas:◦ Tekanan akuntabilitas pada pertanggungjawaban
kekuasaan melalui keterbukaan pemerintah atau
adanya akses informasi bagi pihak luar organisasi pemerintah
◦ Memahami akuntabilitas sekaligus sebagai tanggungjawab dan liabilitas sehingga tekanan lebih pada sisi hukum, ganti rugi dan organisasi
◦ Tekanan lebih banyak pada hak warga negara untuk bisa mengoreksi dan ambil bagian dalam kebijakan publik sehingga akuntabilitas disamakan dengan transparansi.
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
21/25
Transparansi dipahami bahwa organisasipemerintah bisa mempertanggungjawabkanapa yang telah dilakukan dengan memberikan
informasi yang relevan atau laporan terbukaterhadap pihak luar atau organisasi mandiri(legislator, auditor, publik) dandipublikasikan.
Keterlibatan civil society di dalam prosespengambilan kebijakan publik semakin besardengan kemajuan teknologi karenamodernisasi pelayanan pelayanan publik
mengembangkan e-Governance, sekaligusmerupakan cara dalam melawan korupsi danmendorong terciptanya pejabat publik yangberetika dan berintegritas.
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
22/25
Transparansi mengandung arti bahwa peraturan,
prosedur, pelaksanaan harus jelas dan lengkapdan dapat diketahui oleh pihak-pihak yangmelaksanakan;
Para Pejabat Publik baik pemerintah maupun
pihak-pihak yang terlelibat dapat mengetahuisekaligus mengawasi agar tidak terjadipenyimpangan maupun peluang korupsi;
Para pejabat yang berperan harus memiliki
pengetahuan dan kompetensi dalam masalahpengadaan Barang dan jasa pemerintah;
Agar dana publik dan uang Negara dapatdipertanggung jawabkan dengan benar.
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
23/25
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
INTEGRITAS PUBLIK DALAM ARTI SEMPIT TIDAK MELAKUKAN
KORUPSI ATAU KECURANGAN;
SECARA LUAS TINDAKAN SESUAI NILAI TUJUAN DAN
KEWAJIBANNYA UNTUK MEMECAHKAN DILEMA MORAL YANG
TERCERMIN DALAM KESEDERHANAAN HIDUP;
ATAU KUALITAS DARI PEJABAT PUBLIK YANG SESUAI NILAI
STANDAR ATURAN MORAL YANG DITERIMA MASYARAKAT;
ETIKA PUBLIK NIAT BAIK YANG DIDUKUNG OLEH INSTITUSI
SOSIAL SEPERTI HUKUM ATURAN KEBIASAAN DAN SISTEM
PENGAWASAN;
PEMBENTUKAN MORAL NIAT BAIK YANG DIDUKUNG OLEH
LINGKUNGAN DAN PENGALAMAN YANG MENYEDIAKAN
INFRASTRUKTUR ETIKA BERUPA SARANA YANG MENDORONG
DAN MEMBERI SANKSI BAGI YANG MELANGGAR NORMA-
NORMA DALAM PELAYANAN PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
24/25
Akuntabilitas dan Transparansi merupakan modal untukmenjamin Integritas Publik para pejabat publik dan para
politisi. Integritas Publik merupakan keutamaan sosial yang harus
dilatih dan dibiasakan dalam keterlibatan organisasi danpengabdian masyarakat> Manajemen organisasi harusmengintegrasikan standar etika agar pelayanan publikmenjadi lebih berkualitas dan relevan.
Budaya etika publik dapat menjadi praktik khidupan dalamorganisasi, keterlibatan sosial dan politik, makaakuntabilitas dan transparansi harus diterjemahkan kedalamprogram membangun budaya etika publik, transparansidalam pengadaan barang/jasa publik, pemberdayaan civil
society, pembentukan jaringan pendidikan dan pelatihandalam rangka pemberantasan korupsi dan pengawasanAPBD.
Perlu pelibatan LSM, Lembaga Keagamaan, Asosiasi profesi,organisasi mahasiswa dan perguruan tinggi dalampembangunan budaya etika publik
NRDW- STANDAR ETIKA PUBLIK
8/19/2019 NR-Standar Etika Publik
25/25
t e r i m a k a s i h
S E K I A N
NRDW STANDAR ETIKA PUBLIK