Embed Size (px)
Citation preview
1
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
DirektoratReserse Narkoba Polda NTB telah menyusun pertanggung jawaban atau
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP )
T.A. 2016.
Laporan ini menjelaskan seluruh kegiatan yang telah terlaksana selama T.A.
2016, sesuai dengan dukungan anggaran yang diterima , dalam mewujudkan kinerja yang
akuntabel melalui pengawasan yang profesional.
Disadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan , namun
demikian Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB selalu berupaya untuk menyempurnakan
LKIP tahun – tahun berikutnya sejalan dengan perubahan paradigma penyusunan program
Kerja dan Anggaran.
Kiranya LKIP Dit Narkoba Polda NTB tahun 2016 ini bermanfaat untuk
perkembangan pelaksanaan pertanggung jawaban publik pada masa kini dan mendatang ,
segala saran dan kritik untuk perbaikan dimasa mendatang diterima dan dijadikan
perhatian , sehingga mencapai hasil yang lebih berkualitas , transparan dan partisipasif.
2
IKHTISAR
Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB merupakan bagian dari Polda NTB
merupakan bagian dari unsur Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokoknya melakukan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pada tahun 2016 telah menetapkan
tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Secara umum yakni, terciptanya situasi kamtibmas
yang kondusif, Penegakan hukum yang konsisten dengan menjunjung tinggi HAM yang
dilakukan secara profesional, mendapat dukungan yang kuat dari masyarakat, dalam
rangka Keamanan Dalam Negeri.
Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan beberapa sasaran
yang untuk pencapaiannya ditetapkan dalam program dan kegiatan yang harus
dilaksanakan meliputi Program Penerapan Kepemerintahan yang baik, Program
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian, Program Pemeliharaan Kamtibmas,
Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan, sasaran dilaksanakan seluruh jajaran
Polda dari tingkat Polres sampai dengan satuan kewilayahan terdepan Polsek / Pospol.
Capaian tujuan dan sasaran pada tahun 2016, secara umum telah sesuai dengan
target yang telah ditetapkan dengan terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif bagi
penyelenggaraan Pemerintah / Pembangunan Nasional.Meskipun dalam kurun waktu
tersebut, muncul berbagai kasus yang menonjol yang mempunyai dampak luas,
meresahkan masyarakat dalam bentuk kasus-kasus yang merugikan Negara, namun
dampak tersebut dapat diredam perkembangannya.Trend perkembangan kasus Narkoba
diwilayah NTB masih dapat terkendalikan.
Demikian halnya, meskipun dibeberapa daerah di Indonesia telah terungkap kasus
besar tetang tindak pidana Narkoba, namun tindak pidana Narkoba tersebut tidak muncul
dan dapat diisolir sehingga tidak mempengaruhi situasi Keamanan di Wilayah Polda NTB
yang masih kondusif. Dalam rangka pembangunan kekuatan dan kemampuan Polri telah
dilaksanakan beberapa operasi Kepolisian tentang penanggulangan bahaya Narkoba
diwilayah NTB antara lain kegiatan yang dilaksanakan dengan BNN dan kegiatan Ops
Pekat serta kegiatan Ops Hani bersama BNN NTB.
3
Pembangunan kekuatan dan kemampuan telah memberikan kontribusi dukungan
yang besar dalam rangka pelaksanaan tugas pokok termasuk pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan.Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut
Dit Res Narkoba Polda NTB dihadapkan pada berbagai permasalahan, kendala yang
mempengaruhi baik kendala Intern maupun Ekstern.
4
BAB I
P E N D A H U L U A N
1. Latar Belakang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ( LKIP ), merupakan suatu bentuk
format pertanggung jawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar
pencapaian dan hambatan pelaksanaan Program Kinerja dan Anggaran.
Secara umum LKIP ini bermanfaat untuk :
a. Mendorong instansi Pemerintah melaksanakan Good Governance, karena
LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja Instansi Pemerintah secara
transparan, sistimatika dan dapat dipertanggung jawabkan.
b. Memberikan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan (Stake Holder).
c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah.
Uraian diatas menunjukan bahwa Dit Res Narkoba Polda NTB wajib untuk
menyusun Kinerja Pemerintah TA.2016 yang berisikan perencanaan strategis dan
sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaan sehingga dapat diketahui hasil
pelaksanaannya.
LKIP dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari system Akuntabilitas
Publik yang berisikan informasi mengenai Kinerja Instansi Pemerintah yang
bermanfaat untuk dijadikan informasi pemerintah lebih akuntabel, yang beroperasi
secara efesien, efektif, responsive, terhadap aspirasi masyarakat.
Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tanggal 30November
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara
Reviu atas laporan Kinerja Instansi pemerintah.
Namun dalam LKIP Dit Res Narkoba Polda NTB TA 2016 ini baru
menggunakan ( tiga ) indicator yaitu : Inputs , outputs dan outcomes saja.
/2.Tugas.....
5
2. Tugas dan Fungsi.Berdasarkan keputusan Kapolri No Pol : Kep / 22 / IX / 2010 tanggal 28
September 2010 tentang perubahan atas keputusan kapolri No,Pol.: Kep / 54 / X /
2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang organisasi dan tata kerja Polda , ditegaskan
bahwa Tugas Pokok Dit Res Narkoba Polda NTB adalah membina dan
menyelenggarakan fungsi penyelidikan Tindak Pidana dan penyuluhan hukum
tentang Narkoba.
Dalam Melaksanakan tugas Pokok tersebut Dit Res Narkoba Polda NTB
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.:
a. Pembinaan Fungsi penyidikan kepada seluruh jajaran Polri yang meliputi.
1) Perumusan / pengembangan system dam metode termasuk petunjuk –
petunjuk pelaksanaan penyelidikan / penyidikan tindak pidana Narkoba.
2) Pemantauan dan supervise staf termasuk pemberian arahan guna
menjamin terlaksananya penyelidikan / penyidikan tindak pidana Narkoba
sesuai dengan system dan metode sebagai dimaksud pada butir (a).
3) Pemberian dukungan dalam ( back Up) dalam bentuk bimbingan tekhnis
maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan penyelidikan / penyidikan.
4) Perencanaan kebutuhan personil, peralatan khusus dan anggaran
termasuk pengajuan saran / pertimbangan penempatan / pembinaan karir
personel pengemban fungsi Narkoba dan distribusi peralatan khusus
Tindak Pidana Narkoba.
5) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data / statistic baik yang
berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan
satuan organisasi Dit Res Narkoba.
b. Melaksanakan Kerjasama dengan Instansi terkait dalam proses penyidikan
sesuai dengan hukum yang berlaku.
Berdasarkan tugas Pokok tersebut diatas , maka rincian tugas dan fungsi Dit Res
Narkoba T.A. 2016 diarahkan untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan
pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan upaya penegakan hukum
dibidang tindak pidana , trasnasional, dengan upaya sebagai berikut :
/.a.Menyelenggarakan.....
6
a. Menyelenggarakan pembangunan kekuatan Dit Res Narkoba Polda NTB dan
jajarannya agar sejalan dengan pembangunan kekuatan Polri yang didasarkan
kepada kebutuhan dan perkembangan kualitas maupun kuantitas kejahatan
yang semakin canggih melaui kegiatan sebagai berikut.:
1) Mengajukan usulan penambahan materil dan alsus Dit Res Narkoba Polda
NTB dan jajarannya.
2) Berupaya meningkatkan jumlah personil Dit Res Narkoba Polda NTB
dengan mengajukan usulan penambahan kepada Ro SDM guna
kepentingan tugas penegakan hukum ( Penyelidikan , penyidikan).
3) Mengusulkan untuk jabatan kanit berpangkat Kompol.
b. Menyeleggarakan pembinaan kekuatan melalui Upaya,:
1) Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dibidang Penyelidikan .,
penyidikan Tindak Pidana Narkoba.
2) Meningkatkan tata tertib, disiplin, sikap mental dan kinerja Dit Res
Narkoba Guna mewujudkan personil yang mampu berperan sebagai
pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.
3) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi terkait melalui
Upaya pembinaan, pelatihan dan hubungan lintas sektoral.
4) Memberikan bimbingan tekhnis bidang Tugas dibidang Penyidikan,
penyelidikan Narkoba
5) Meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak- hak personil.
6) Memelihara, merawat materiil dan alsus yang dimiliki secara proporsional
agar siap pakai.
c. Penggunaan kekuatan / operasional baik kegiatan maupun operasi kepolisian
melalui upaya :
1) Meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana
Narkoba dan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana sesuai
ketentuan perundangan –undangan yang berlaku dan norma-norma
sosial yang berlaku dengan menjunjungtinggi hak asasi manusia.
/.2).Melaksanakan.....
7
2) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten , mewujudkan rasa
aman tentram dalam kehidupan masyarakat serta mengintensifkan upaya
pemberantasan Tindak Pidana Narkoba.
3) Meningkatkan kerjasama instansi terkait dalam rangka penyelidikan dan
penyidikan perkara Tindak Pidana Narkoba.
4) Meningkatkan upaya penyelidikan dan penyidikan perkara pidana dengan
manfaatkan tehnologi lab forensic.
5) Mengadakan pencatatan dan pendataan kriminalitas yang terjadi untuk
dianalisa dan dievaluasi sebagai masukan kepada pimpinan dalam
rangka pengambilan keputusan / kebijakan lebih lanjut dalam rangka
keberhasilan kegiatan penyelidikan dan penyidikan dimasa yang akan
datang serta memberikan informasi criminal apabila diperlukan.
6) Melaksanakan Operasi Kepolisian dalam rangka menanggulangi
kejahatan Narkoba.
7) Melaksanakan Operasi terpadu bersama BNN sesuai kebutuhan.
3. Struktur Organisasi
a. Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 22 / IX / 2010 tanggal 28
September 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep /
54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).
b. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 21 / X / 2005 tanggal 24 Oktober 2005
tentang Pembentukan Direktorat Narkoba ( Dit Narkoba ) tingkat Polda.
c. Keputusan Kapolri No Pol : Kep / 19 / VI / 2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang
perubahan surat lampiran ” II a 1 ” lampiran A keputusan Kapolri No. Pol. : Kep /
54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang daftar susunan personel dan
eselonisasi jabatan Direktorat Narkoba Polda tipe A1, A2 dan B1.
/4. Sistem.....
8
4. Sistem Penyajian.
a. Memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan dan sasaran dari setiap
kebijakan program dan kegiatan sebagai penjabaran dari visi dan misi Dit Res
Narkoba Polda NTB.
b. Menjadi Umpan balik ( feed back ) untuk meningkatkan kinerja Dit Res Narkoba
Polda NTB.
c. Sebagai pertanggung jawaban atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan
rencana strategi.
5. SISTEMATIKA LKIP TAHUN 2016KATA PENGANTAR
BAB I PENDAHULUAN1. LATAR BELAKANG
2. TUGAS DAN FUNGSI
3. STRUKTUR ORGANISASI
4. SISTEM PENYAJIAN
5. SISTEMATIKA
BAB II PERENCANAAN KINERJA6. RINGKASAN / IKHTISAR
7. RENCANA STRATEGI DIT RESNARKOBA
BAB III AKUNTABILITAS KINER POLDA8. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
9. REALISASI ANGGARAN
BAB IV PENUTUP10. KESIMPULAN
11. SARAN DAN TINDAK LANJUT
LAMPIRAN – LAMPIRAN1. PERJANJIAN KINERJA
2. PENGUKURAN KINERJA
3. PENGHARGAAN-PENGHARGAAN
4. FOTO KEGIATAN TH 2016
/Bab II.....
9
BAB IIPERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis Polri
Dalam rangka peningkatan Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran yang
lebih berdaya guna , berhasil guna , bersih dan bertanggung jawab , perlu adanya
pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mengetahui kemampuan
dalam pencapaian Visi , Misi dan tujuan organisasi.
Untuk mencapai hal tersebut Dit Res Narkoba Polda NTB telah menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah T.A. 2016 sebagai bahan evaluasi
kinerja dan perencanaan kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya.
Setelah melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai misi tersebut , suatu
evaluasi telah dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan usaha usaha
yang telah dilakukan atau masih terdapat hambatan untuk mencapai Misi tersebut
guna mewujudkan Visi Dit Res Narkoba Polda NTB pada T.A. 2016.
Berbagai permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan TA.
2016adalah :
a. Bidang Pembangunan Kekuatan .
1) Pada struktur jabatan Kanit – kanit pada Sat Ops Pelaksana Dit Res
Narkoba Polda NTB relative masih kurang sehingga kinerja Penyidikan
mengalami kendala demikian pula dengan pengawasan serta
pengendalian belum maksimal.
2) Usulan pengadaan alsus banyak yang belum terealisasi, padahal
merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk mendukung
penyidikan kasus-kasus dimaksud adapun beberapa peralatan
dimaksud diantaranya adalah kendaraan Operasional R4 dan R2,
perangkat computer beserta printernya, borgol, Rompi Anti Peluru
danlampu ultra violet.
3) Kurang memadainya Ruangan / gedung pada Dit Res Narkoba Polda
NTB
10
/a.Visi.....
a. Visi dan Misi
Sejalan dengan keadaan yang penuh tantangan dan banyaknya hal
yang berkaitan ketidak pastian akibat perubahan yang sering terjadi,
khususnya menyangkut segi kepatuhan kepada hukum, hidup secara
berkeadilan, rasa aman, kehidupan berbudaya maupun pengaruh globalisasi
yang sedang berlangsung secara universal, maka pelaksanaan peran Dit Res
Narkoba Polda NTB sebagai salah satu fungsi Kepolisian dalam penegakan
hukum sudah sewajarnya melakukan perubahan paradigma dari yang semata
– mata mengedepankan tindakan refresif menuju paradigma baru yaitu
mengedepankan fungsi pelayanan, pengayoman dan perlindungan menuju
penegakan hukum yang transparan, bersih dan berwibawa.
1) Visi dan misi Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB.
a) Visi Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB.
Menagacu pada Visi dan Misi Polda NTB , maka Dit Res Narkoba
Polda NTB menjabarkan Visi Tersebut yaitu : “ Mewujudkan
Penyidik yang Profesional dan proporsional , jujur , adil , beretika ,
santun , bertanggung jawab , menjunjung tinggi supremasi hukum
dan HAM dalam proses penegakan hukum.”
b)Misi Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB
Berdasarkan Pernyataan Visi yang diinginkan sebagaimana
tersebut diatas , maka Visi, misi Dit Res Narkoba Polda NTB lebih
diuraikan kepada hal-hal yang menjadi pedoman dalam
pelaksanaan tugas pokok narkoba selama satu tahun kedepan
sebagai berikut :
(1) Menerapkan system dan manajemen pelaksanaan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara
konsisten dalam rangka penegakan hukum.
(2) Meningkatkan kemampuan professionalisme penyidik
untuk penanganan kasus Narkoba dengan melakukan
penataran , latihan dan gelar perkara , sekaligus beriring
11
dengan berjalannya proses penanganan perkara yang
terjadi ( Learning by doing )
/(3).Mengusulkan.....
(3) Mengusulkan dan melengkapi sarana peralatan
Penyelidikan untuk penanganan tindak pidana Narkoba.
(4) Membina dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas Labfor
identifikasi kepolisian lapangan dalam rangka
mengembangkan kemampuan pengungkapan tindak
pidana secara ilmiah.
(5) Menyelenggarakan Penyelidikan dan penyidikan secara
profesional dan proporsional dengan menjunjung
supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam rangka
memberantas kejahatan , bersama sama dalam
masyarakat untuk mewujudkan adanya rasa keadilan
kemanfaatannya serta kepastian hukum.
(6) Mengintensifkan kerjasama dengan kepolisian daerah
lainnya maupun instansi terkait , Khususnya Tindak Pidana
Narkoba , dalam rangka menunjang proses penanganan
perkara yang terjadi serta meningkatkan kemampuan
professional penyidik terhadap penangan jenis perkara
tersebut diatas.
(7) Memelihara solidaritas institusi Direktorat Res Narkoba
Polda NTB dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat
merugikan organisasi sebagai upaya menyamakan Visi
dan misi serta Responsibility terhadap dinamika kehidupan
Masyarakat.
B. Pencapaian Sasaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dit Res Narkoba Polda
NTB pada T.A. 2016 telah menetapkan langkah – langkah sebagai berikut :
a. Penentuan Kebijakan
1) Bidang Pembangunan Kekuatan.
a) Dit Res Narkoba sebagai bagian dari organisasi Polri
melaksanakan penyidikan yang diatur dan dikendalikan secara
12
berjenjang mulai dari tingkat Polsek sampai ketingkat Polda dan
memperhatikan azas Locus Delicti dan azas kemanfaatan
secara lapis kemampuan penyidikan.
b) Pembangunan kekuatan Dit Res Narkoba Polda NTB dan
jajarannya dilaksanakan sejalan program pembangunan
kekuatan Polri, yang dititik beratkan kepada penilaian terhadap :
(1) Jumlah penduduk dan luas wilayah.
(2) Karakteristik kerawanan daerah dan kualitas maupun
kuantitias kriminalitas yang terjadi.
(3) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
semakin pesat.
(4) Kemampuan keuangan Negara dan beban tugas yang
semakin kompleks.
c) Mengajukan usulan pemanfaatan personel yang memiliki dasar
kemampuan dan pengetahuan Narkoba untuk ditugaskan di
Fungsi Narkoba.
d) Membangun kekuatan Narkoba menuju terwujudnya Polri yang
modern dan professional sebagai Polisi tidak berseragam ( plaint
clothes police ) yang diarahkan kepada tantangan dan
penyelidikan serta spesialisasi untuk menghadapi Tindak Pidana
Narkoba.
2) Bidang Pembinaan Kekuatan.
a) Peningkatan kualitas pendidikan dengan memberi masukan
kepada penyelenggara pendidikan dan memperoleh hasil didik
yang professional, intelektual dan memiliki integrasi keperibadian
yang baik dibidang tugas Narkoba dengan cara :
b) Mengikut sertakan personel Narkoba untuk mengikuti pendidikan
kejuruan Narkoba.
c) Mengikut sertakan personel Narkoba dalam pendidikan
pengembangan Polri, termasuk program Polri.
d) Mengadakan pelatihan-pelatiahn bidang tugas Narkoba.
13
e) Pembinaan karier personel Narkoba disesuaikan dengan
ketentuan dan persyaratan yang berlaku dengan cara :
(1) Mengadakan penilaian secara terus menerus terhadap
perilaku, kemampuan dan semangat kerja personel.
(2) Mengajukan usulan untuk kenaikan pangkat maupun
peningkatan karier jabatan.
f) Dekonsentrasi pada pelaksanaan tugas pokok Narkoba untuk
pencapaian Visi dan Misi Dit Res Narkoba.
g) Konsolidasi satuan-satuan kerja dilingkungan Dit Res Narkoba
Polda NTB guna memupuk kebersamaan dan menghindari
exlusivisme kelompok dengan kegiatan :
(1) Rapat koordinasi
(2) Pembinaan profesi
(3) Gelar perkara
(4) Kelompok kerja
h) Memelihara soliditas instusi Dit Res Narkoba agar terhindar dari
intervensi external, terbuka untuk kemajuan serta tidak menjadi
alat kekuasaan menuju peran dan fungsi Narkoba yang sesuai
dengan peratuan perundang-undangan yang berlaku melalui
upaya :
(1) Kecepatan dan ketepatan proses penanganan perkara
(2) Menghindari komplain masyarakat pencari keadilan
(3) Berperilaku sebagai penyelidik dan penyidik yang
professional, bersih dan berwibawa
(4) Mengutamakan kepentingan tugas dari pada kepentigan
pribadi.
i) Merencanakan dan mengajukan pemenuhan kebutuhan materiil
pendukung pelaksanaan tugas Dit Res Narkoba dengan
memperhatikan :
(1) Standar mutu yang ditetapkan
14
(2) Harga murah dengan kualitas baik
(3) Mudah dan murah perawatannya
/(4). Sesuai.....
(4) Sesuai dengan kebutuhan operasional Narkoba
(5) Menghindari praktek KKN
j) Mengajukan usulan pengadaan alkomlek dan alat satuan kepada
pimpinan Polri dalam dukungan pelaksanaan tugas.
3) Bidang Operasional
a) Meningkatkan dukungan terhadap pemerintah daerah dalam
rangka upaya represif terbatas dibidang penegakan hukum.
b) Penyampaian perkembangan hasil penelidikan / penyidikan
tindak pidana yang ditangani kepada pihak pelapor / korban
dalam bentuk Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyelidikan / Penyidikan ( SP2HP ).
c) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak
hukum lainnya, kemitraan dengan lembaga dan tokoh
masyarakat guna mendukung keberhasilan pelaksanaan
penyelidikan dan penyidikan dengan kegiatan :
(1) Rapat koordinasi
(2) Peningkatan jaringan informasi dengan memanfaatkan
kegiatan Perpolisian Masyarakat ( Polmas ).
(3) Memberikan Perlidungan, Pengayoman dan pelayanan
terhadap masyarakat dalam bentuk kegiatan penyidikan
tindak pidana secara professional, transparan, objektif
dan akuntabel.
d) Penataan lapis-lapis kemampuan dibidang penyidikan, mulai
tingakat wilayah secara berjenjang dengan pengelompokan
sasaran bentuk kriminalitas yang dihadapi.
e) Menindak lanjuti penanganan kasus-kasus kejahatan dibidang
Tindak Pidana Narkoba
15
4) Bidang Manajemen
a) Organisasi Direktorat Res Narkoba Polda NTB dan jajarannya
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Polri dan
memperhatikan bentuk-bentuk gangguan kamtibmas yang
dihadapi.
b) Perencanaan anggaran disesuaikan dengan pagu anggaran
yang tersedia untuk mendukung tugas-tugas dan mengajukan
kebutuhan tambahan anggaran bila diperlukan.
c) Meningkatkan pengawasan melekat terhadap personel dan
pelaksanaan tugas-tugas guna menghindari terjadinya
penyimpangan dengan upaya :
(1) Menggalakan kembali penggunaan buku control perkara.
(2) Pencatatan pelanggaran, prestasi dan hukuman anggota.
(3) Supervisi ke Polres – Polres.
d) Meningkatkan hubungan kerjasama lintas sektoral dengan
instansi / lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang
berkaitan dengan tugas Narkoba serta membina hubungan
kerjasama dengan Kepolisian (Narkoba) Polda lain.
e) Mengkaji dan menyempurnakan piranti lunak sebagai pedoman
pelaksanaan tugas narkoba guna mencegah terjadinya
kesalahan atau penyimpangan.
f) Meningkatkan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi tugas narkoba agar lebih efektif dan efesien.
g) Meningkatkan kemampuan operasional narkoba dengan
memperhatikan prinsip-prinsip manajemen operasional Polri.
h) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya yang
memerlukan bantuan narkoba dalam mengangani
permasalahan / perkara yang dihadapi mulai dari saat
penyampaian laporan polisi, proses penyidikan, sampai
peyerahan perkara kepada penuntut umum secara transparan.
b. Penentuan Program Kerja
16
Program kerja Dit Res Narkoba Polda NTB pada T.A 2016 dilaksanakan
dalam waktu dan tahun anggaran berjalan yang bertahap – tahapannya
disusun dalam progiat sebagaimana terurai pada penjelasan sebelumnya
yang meliputi :
/1). Bidang.....
1) Bidang Pembangunan Kekuatan
2) Bidang pembinaan Kekuatan
3) Bidang Operasional
c. Penentuan Kegiatan
Adapun kebijakan dan program kerja dapat dicapai sebagaimana yang
diinginkan, perlu ditetapkan kegiatan yang harus dilaksanakan. Adapun
kegiatan sesuai dengan program berkelanjutan meliputi :
1) Pembangunan Kekuatan :
a) Pembangunan system dan metode
(1) Sosialisasi secara terus menerus Undang – Undang No.
2 tahun 2002 berikut peraturan – pertauran lainnya serat
selalu berupaya untuk menata dan memenuhi Organisasi
yang belum sesuai dengan struktur yang selah
ditetapkan.
(2) Mengadakan Rakernis secara kontinyu dengan
melibatkan seluruh jajaran Narkoba sekaligus sebagai
sarana kontrol dan pembenahan terhadap organisasi
Narkoba ditingkat Polres.
b) Pembangunan Kekuatan
(1) Melakukan rekrutmen personel Narkoba dengan
pendekatan ratio Polri dan penduduk melalui koordinasi
dengan Biro SDM, baik Polri maupun PNS Polri.
(2) Membuat usulan penambahan personel Dit Res Narkoba
kepada Karo SDM Polda NTB sesuai kebutuhan pangkat
serta jabatan yang diperlukan.
c) Pembangunan materiil : membuat surat usulan pengadaan alsus
Dit Res Narkoba T.A. 2016.
17
2) Pembinaan Kekuatan.
a) Pembinaan system metode : Melaksanakan kegiatan supervisi
dan penelitian lapangan tentang keterpaduan penyidik dijajaran
Polres maupun Polda NTB.
b) Pembinaan Personel
(1) Melaksanakan rapat kerja teknis dengan Polres Jajaran.
(2) Melaksanakan pembinaan karir dan penilaian terhadap
pengisian jabatan.
(3) Memberikan penghargaan dan hukuman secara
seimbang dan transparan kepada personel Dit Res
Narkoba Polda NTB.
(4) Melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka
pemupukan jiwa korsa, loyalitas dan profesionalisme.
(5) Mengikutsertakan personel sesuai ketentuan yang
berlaku.
c) Pembinaan Materiil dan fasilitas
(1) Memelihara dan merawat materiil yang ada agar siap
pakai.
(2) Memelihara dan merawat fasilitas yang ada untuk
memotivasi timbulnya kegairahan kerja.
3) Operasional Kepolisian
a) Melaksanakan kegiatan Penyelidikan, Penyidikan termasuk
memback-up Satwil yang mengajukan permintaan.
b) Melaksanakan Penyidikan terhadap kasus – kasus yang
dilaporkan ke Dit Res Narkoba Polda NTB.
c) Melaksanakan Pengawasan dan pengendalian terhadap
pelaksanaan kegiatan Opsnal maupun bidang pembinaan.
d) Melaksanakan kunjungan ke daerah-daerah dalam rangka
supervisi dan mengikutsertakan personel dalam rangka
pendidikan.
18
e) Melaksanakan Opersi Kepolisian Mandiri Kewilayahan antara
lain :
(1) Ops. Antik
(2) Ops Pekat yang bekerjasama dengan Dit Reskrim
/.c. Penetapan.....
C. Penetapan Kinerja Dit Res Narkoba Polda NTB
Penetapan kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan
tekad janji untuk pencapaian kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu
tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Tujuan khusus penetapan kinerja Dit Res Narkoba Polda NTB T.A. 2016
antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
sebagai wujud nyata, komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,
sebagai dasar penilaian baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan
dan sasaran.
Adapun Program Dit Res Narkoba Polda NTB terdiri dari 2 ( Dua ) Program
dan kegiatan, yang pada hakikatnya merupakan implementasi dari Visi dan Misi serta
penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang di amanatkan kepada Dit Res Narkoba
Polda NTB dengan rincian tujuan dan sasaran masing – masing Program sebagai
berikut :
a. Tujuan
1) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.
Tujuannya adalah untuk mewujudkan penegakan hukum sesuai dengan
peraturan perundang – undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi Hak
Asasi Manusia ( HAM ).
b. Sasaran
Program dan Kegiatan
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
a).Dukungan Manajemen dan Tehnik Sarpas meliputi :
(a). Perawatan Kendaraan Bermotor R4 Rp 77.400.000,- (Rp. 30.000.000
Blokir)
19
(b). Perawatan Kendaraan Bermotor R2 Rp. 12.000.000,- (Rp. 1.000.000
Blokir)
(c). Har Inventaris Kantor Rp. 2.800.000,- (Rp. 1.400.000 Blokir)
(d). Perbaikan Peralatan Kantor meliputi :
- Perawatan Komputer/Laptop Rp. 13.000.000,- ( Rp. 5.000.000 Blokir)
- Scanner Rp. 100.000,-
- Faximile Rp. 150.000,-
- Printer Rp. 5.200.000,- (Rp. 1.308.300 Blokir)
- Perawatan AC split Rp. 5.300.000,- (Rp. 191.700,- Blokir)
- Perawatan Senpi Revofer Rp. 1.050.000,-
- Perawatan OHP Rp. 2.400.000,-
- Perawatan Kamera Digital Rp. 2.000.000,-
- Perawatan Video Kamera Rp. 2.287.000,-
- Perawatan Video Tape Recoder Rp. 1.500.000,-
- Perawatan HT Rp. 3.000.000,- (Rp. 750.000 Blokir)
- Perawatan GPS Rp. 700.000,-
- Perawatan UPS Rp. 1.300.000,-
b. Program Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana.
Kegiatan :
a) Penanganan tindak pidana Kewilayahan
(a). Dukungan Operasional Satker Rp. 133.708.000,-
(b). ULP Non Organik/Jaga Fungsi Rp. 32.940.000,-
b).Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak
Pidana :
(a). Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp. 5.738.686.000,-
(b). Uang Lembur PNS Rp. 3.096.000
(c). Uang makan lembur PNS Rp. 2.772.000
(d). Uang Makan lembur Polri Rp. 4.716.000
c).Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran
20
(a)Honor Operator Pelaksanaan Aplikasi Simak BMN, Sakpa, Smap Rp.
5.400.000,-
(b) Pengepakan / pengiriman / Pengangkutan Barang Rp. 3.450.000,-
(c) Biaya Pergantian Inventaris Lama Rp. 20.500.000,-.
(d).Pengadaan Peralatan / Perlengkapan kantor (ATK) Rp. 129.200.000,-
(e).Jaldis Kewilayahan 31.930.000,-
d). Penanganan Tindak Pidana Narkoba meliputi :
- Lidik Kasus Rp. 455.000.000,-
- Sidik Kasus Rp. 275.720.000,-
- Pengembangan Kasus -
BAB III
AKUNTABILTAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASIUntuk CapaianKinerja Dit Res Narkoba Polda NTB secara menyeluruh,
diperlukan indikator Kinerja yang meliputi Input, Output,outcome,benefit dan inpact
( dampak ) serta analisa proses pencapaian indikator Kinerja.
Namun dari 5 (lima) indicator tersebut , evaluasi kegiatan tahun 2016hanya
menggunakan 3 (tiga) indicator Kinerja saja yaitu: Input,Output,Outcome,dua
indicator lainnya belum dapat dilakukan evaluasi karena masih memerlukan Survey
dan analisis yang lebih cermat dengan dukungan data dari berbagai stake Holder.
Nilai pencapaian akhir di Narkoba Polda NTB seperti yang tercantur pada
formulir PKK di nilai baik,namun demikian pada beberapa masih kurang, sehingga
diperlukan adanya peningkatan kinerja termasuk dukungan anggaran sebagai
indicator Input dalam menggerakkan sendi-sendi kegiatan agar tetap dinamis, efektif
dan efisien dalam pencapaian sasaran yang lebih ditargetkan.
a) Pencapaian Indikator Kinerja UtamaDalam LKIP Dit Res Narkoba Polda NTB tahun 2014 disajikan gambaran
sejauh mana Polda NTB telah melaksanakan tugas-tugas pokoknya dengan
didukung Sumber Daya yang tersedia. Gambaran keberhasilan Polda dalam
pelaksanaan tugas pokok tersebut, dimulai dengan penyajian Visi, Misi, Sasaran,
21
Program, Kegiatan yang telah ditetapkan dan sejauh mana Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Program dan Kegiatan tersebut telah dicapai.
Keseluruhan materi gambaran tersebut bermuara pada sejauh mana kegiatan
– kegiatan pada tahun 2016 telah dilaksanakan, dibandingkan dengan target yang
telah ditetapkan dengan memperhatikan Indikatornya Dalam hal pengevaluasian
lebih lanjut, tingkat keberhasilan kegiatan dibandingkan dengan sejauh mana tingkat
Pencapaian Target kegiatan tersebut memberikan pengaruh pada pencapaian
sasaran yang ditetapkan.
Gambaran berkenaan dengan kegiatan, dan sasaran tersebut diformulasikan
dalam format isian Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK ) dan format isian
Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS ).
Sebagaimana diuraikan diatas bahwa muara dari Pencapaian Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan adalah tingkat pencapaian pelaksanaan
kegiatan. Untuk di lingkungan Polda NTB tahun 2016 berbagai jenis kegiatan yang
dilaksanakan / dikelompokkan dalam 1 ( Satu) Program kegiatan antara lain sebagai
berikut :
Tabel 1 Tabel Pengukuran Kinerja
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
(1) (2) (3) (4) (5)Meningkatkan rasa hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera, kerugian serta korban akibat gangguan keamanan.
Dukungan Operasional Satker
Jumlah Bantuan teknik / Bavk up penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan
Jumlah Bimbingan Penyuluhan (FKPM) bidang Narkoba
Jumlah Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bidang TP. Narkoba
Jumlah Rapat Koordinasi
6 Giat
15 Giat
1 Giat
1 Giat
6 Giat
15 Giat
1 Giat
1 Giat
100 %
100%
100 %
100%
22
(Rakor) Partnership bulding dengan instansi lain
Jumlah Pelaksanaan Perjalanan Dinas Kewilayahan
Jumlah pelaksanaan Lidik Kasus
Jumlah pelaksanaan Sidik Kasus
Jumlah Pengembangan Kasus
2 Giat
28 KSS
20 KSS
- KSS
2 Giat
56 KSS
55 KSS
- KSS
100%
200 %
275%
b). Indikator Capaian Kinerja1). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
(a). Dukungan Manajemen dan Tehnik Sarpas meliputi :
(1). Perawatan Kendaraan Bermotor R4 Rp 47.400.000,-
(2). Perawatan Kendaraan Bermotor R2 Rp. 11.000.000,-
(3). Har Inventaris Kantor Rp. 1.400.000,-
(4). Perbaikan Peralatan Kantor meliputi :
- Perawatan Komputer/Laptop Rp. 8.000.000,-
- Scanner Rp. 100.000,-
- Faximile Rp. 150.000,-
- Printer Rp. 3.891.700,-
- Perawatan AC split Rp. 5.108.300,-
- Perawatan Senpi Revofer Rp. 1.050.000,-
- Perawatan OHP Rp. 2.400.000,-
- Perawatan Kamera Digital Rp. 2.000.000,-
- Perawatan Video Kamera Rp. 2.287.000,-
- Perawatan Video Tape Recoder Rp. 1.500.000,-
23
- Perawatan HT Rp. 2.250.000,-
- Perawatan GPS Rp. 700.000,-
- Perawatan UPS Rp. 1.300.000,-
/.2).Program…..
2). Program Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana.
Kegiatan :
b) Penanganan tindak pidana Kewilayahan
(a). Dukungan Operasional Satker Rp. 133.708.000,-
(b). ULP Non Organik/Jaga Fungsi Rp. 32.940.000,-
b).Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak
Pidana :
(a). Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp. 5.738.686.000,-
(b). Uang Lembur PNS Rp. 3.096.000
(c). Uang makan lembur PNS Rp. 2.772.000
(d). Uang Makan lembur Polri Rp. 4.716.000
c).Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran
(a)Honor Operator Pelaksanaan Aplikasi Simak BMN, Sakpa, Smap Rp.
5.400.000,-
(b) Pengepakan / pengiriman / Pengangkutan Barang Rp. 3.450.000,-
(c) Biaya Pergantian Inventaris Lama Rp. 20.500.000,-.
(d).Pengadaan Peralatan / Perlengkapan kantor (ATK) Rp. 129.200.000,-
(e). Jaldis Kewilayahan 31.930.000,-
a. Analisa Keberhasilan :
Dalam mendukung Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak
Pidana dapat terlaksana karena merupakan skala prioritas
penanganannya karena berdampak luas terhadap aspek kehidupan
bangsa dan negara dan didukung dengan penegakan hukum yang
profesional,proporsional transparan dan akuntabel.
24
b. Analisa Kegagalan :
Belum ada kendala yang dihadapi
/.Langkah…..
c. Langkah – Langkah yang dilakukan :
Melakukan giat lidik pada sasaran orang,barang, tempat dan Produsen
pada daerah – daerah rawan Narkoba khususnya para bandar,tempat
Pariwisata, Pelabuhan ( laut, Udara) penitipan barang dan melakukan
pemetaan dan pemutus jaringan Nasional dan Internasional.
Melakukan pembenahan Kinerja Reserse dengan meningkatkan
kualitas Penyidikan sesuai dengan harapan menuju Polri Mandiri
bermoral dan Patuh hukum sesuai perundang-undangan / SOP yang
diharapkan Polri yang Profesional, Prosedural,Transparan, dan tidak
direkayasa serta meminimalisasi komplain masyarakat menuju
pelayanan prima dan terwujudnya keamanan masyarakat yang
kondusif.
Tabel 2
Tabel indikator Kinerja Utama
Dukungan Operasional Satker TA. 2016
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN
Dukungan Operasional Satker
Jumlah Bantuan teknik / Bavk up penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan
Jumlah Bimbingan Penyuluhan (FKPM) bidang Narkoba
Jumlah Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bidang TP. Narkoba
Jumlah Rapat Koordinasi (Rakor) Partnership bulding dengan instansi lain
6 Giat
15 Giat
1 Giat
1 Giat
6 Giat
15 Giat
1 Giat
1 Giat
100 %
100%
100 %
100%
25
/.Tabel3…..
Tabel 3
Dukungan Operasional SatkerNO DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER 2015 2016
1 Jumlah Bantuan teknik / Bavk up penyelidikan dan penyidikan tindak pidana kewilayahan
5 Giat 6 Giat
2 Jumlah Bimbingan Penyuluhan (FKPM) bidang Narkoba 10 Giat 15 Giat
3 Jumlah Rapat Kerja Teknis (Rakernis) bidang TP. Narkoba 1 Giat 1 Giat
4 Jumlah Rapat Koordinasi (Rakor) Partnership bulding dengan instansi lain
1 Giat 1 Giat
TOTAL Giat 23 Giat
Grafik 2
Dukungan Operasional Satker
02468
20162015
B. REALISASI ANGGARANa. Pendekatan penyusunan
Dalam penyusunan pelaporan keuangan yang terkait dengan neraca
keuangan, transaksi keuangan di Polda NTB telah disesuaikan dengan
transaksi keuangan yang berlaku di Departemen / Lembaga lain, mengingat
sistem Akuntansi Pemerintah sudah diberlakukan di Lingkungan Polri.
Penyusunan pelaporan Realisasi Keuangan mengacu pada Neraca
sebagaimana ditetapkan oleh badan Akuntansi Pemerintah.
b. Kebijakan Akuntansi
26
Kebijakan Akuntansi pada pembuatan pelaporan Neraca tahun 2016
ini, mendasari prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum oleh
pemerintah, walaupun standar Akuntansi Keuangan Pemerintah yang
dijadikan acuan dan pedoman dalam penyusunan belum sepenuhnya dapat
dilaksanakan.
c. Pagu dan Realisasi Anggaran Dit Res Narkoba Polda NTB T.A 2016 sebagai
berikut :
1) Pagu dan Realisasi Anggaran Satker Dit Res Narkoba Polda NTB T.A.
2016 adalah sebagai berikut :
NO SATUAN KERJA PAGU ( RP) REALISASI (RP)
%
1 2 3 4 5
1 DIT RES NARKOBA 6.957.021.000 7.020.939.361 100,91%
2) Pagu dan Realisasi Anggaran Perprogram / Kegiatan Dit Res Narkoba Polda NTB T.A 2016 sebagai berikut :
NO PROGRAM PAGU (RP) REALISASI (RP)
SISA (RP) % KET
1 2 3 4 5 6 71 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
a.
b.
c.
d.
Perawatan Kendaraan
Bermotor R4
Perawatan Kendaraan
Bermotor R2
Har Inventaris Kantor
Perbaikan Peralatan
Kantor meliputi :
- Komputer/Laptop
- Scanner
-Faximile
- Printer
77.400.000
12.000.000
2.800.000
13.000.000
100.000
150.000
5.200.000
47.400.000
11.000.000
1.400.000
8.000.000
100.000
150.000
3.891.700
30.000.000
1.000.000
1.400.000
5.000.000
-
-
1.308.300
27
1 2 3 4 5 6 7
2.
a.
b.
- Perawatan AC split
- Perawatan Senpi
Revofer
- Perawatan OHP
- Perawatan Kamera
Digital
- Perawatan Video
Kamera
- Perawatan Video
Tape Recoder
- Perawatan HT
- Perawatan GPS
- Perawatan UPS
Program Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana.
Penanganan tindak
pidana Kewilayahan
-Dukungan
Operasional Satker
- ULP Non
Organik/Jaga Fungsi
Dukungan
manajemen dan
Teknis Penyelidikan
5.300.000
1.050.000
2.400.000
2.000.000
2.287.000
1.500.000
3.000.000
700.000
1.300.000
165.027.000
32.940.000
5.108.300
1.050.000
2.400.000
2.000.000
2.287.000
1.500.000
2.500.000
700.000
1.300.000
133.708.000
32.940.000
191.700
-
-
-
-
-
750.000
-
-
-
-
28
dan Penyidikan
Tindak Pidana :
1 2 3 4 5 6 7
c.
- Pembayaran Gaji
dan Tunjangan -
Uang Lembur PNS
- Uang makan lembur
PNS
- Uang Makan lembur
Polri
Penyelenggaraan
Operasional dan
pemeliharaan
Perkantoran
a)Honor Operator
Pelaksanaan Aplikasi
Simak BMN, Sakpa,
Smap
(b) Pengepakan /
pengiriman /
Pengangkutan
Barang
(c) Biaya Pergantian
Inventaris Lama
(d).Pengadaan
Peralatan /
Perlengkapan
kantor (ATK)
(e). Jaldis
4.739.026.000
3.096.000
2.772.000
4.716.000
5.400.000
3.450.000
20.800.000
129.200.000
31.930.000
5.932.791.361
3.096.000
2.772.000
4.716.000
5.400.000
3.450.000
20.800.000
129.200.000
31.930.000
1.193.765.361
-
-
-
-
-
-
-
-
29
Kewilayahan
1 2 3 4 5 6 7
d. Penindakan Tindak
Pidana
- Lidik Kasus
- Sidik Kasus
- Pengembangan
Kasus
414.846.000
193.400.000
122.474.000
455.000.000
275.720.000
-
100.00
100.00
-
JUMLAH 6.957.021.000 7.020.939.361 - 63.918.361 100,91
30
BAB IV
P E N U T U PA. Kesimpulan
Memperhatikan berbagai hal berkaitan dengan pelaksanaan hasil
program dan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan
tugas Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB Tahun 2016 sesuai dengan
program dan kegiatan yang telah ditentukan yang tertuang dalam Penetapan
kinerkja Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB TA. 2016, Direktorat Reserse
Narkoba Polda NTB dapat melaksanakan program dan kegiatan secara baik
dan tepat waktu dan selanjutnya Dit Resnarkoba Polda NTB Tahun 2015 –
2019 dan Rencana kerja Direktorat Resnarkoba Polda NTB Tahun 2016.
Adapun kendala-kendala yang dihadapi Direktorat Reserse Narkoba
Polda NTB di Tahun 2016 menjadi bahan kajian guna memperkecil resiko
kegagalan di Tahun yang akan datang antara lain :
1. Dalam hal Alokasi Anggaran Dit Res Narkoba Polda NTB dari tahun ke
tahun pada program Penyidikan Tindak Pidana Narkoba kewilayahan
yang masih datar-datar saja tanpa ada peningkatan yang apabila ada
Penyelidikan kedepannya tidak dapat dilaksanakan secara Optimal.
2. Dalam hal Peralatan Polri pada Dit Res Narkoba Polda NTB saat ini
masih kurang antara lain : kendaraan R4 dan R2 Alkom berupa HT untuk
kominikasi di lapangan, Alsus deteksi/penginderaan, Senpi Panjang jenis
Styer untuk pengaman dalam melakukan penangkapan, BBM, dalam
jangkau untuk kebutuhan pelaksanaan tugas keluar Kota : Loteng, Lotim,
pulau Sumbawa sehingga belum optimalnya pelaksanaan Tupoksi Dit Res
Narkoba Polda NTB;
31
3. Jumlah Personel yang masih kurang khususnnya PAMA dan Bintara
untuk menunjang pelaksanaan tugas penangkapan Tindak Pidana
Narkoba dalam uapaya mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif di
lingkungan tersebut.
B. Saran dan Tindak Lanjut.
Memperhatikan berbagai hal berkaitan dengan pelaksanaan hasil dan
permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan tugas pokok Dit Res Narkoba
Polda NTB tahun 2016 sesuai dengan Program dan kegiatan yang telah
ditentukan dan dihadapkan dengan perkiraan keadaan yang mungkin di
hadapi pada tahun 2016, Dit Res Narkoba Polda NTB menyusun tindak lanjut
yang akan di tuangkan dalam Renstra Polda NTB 2015 – 2019 dan Rencana
Kerja Polda NTB tahun 2016.
Dengan demikian sesuai dengan data yang disampaikan dalam LKIP ini
dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas Dit Res Narkoba Polda NTB
tahun 2015terlaksana sesuai dengan Program dan kegiatan yang tertuang
dalam Penetapan Kinerja Dit Res Narkoba Polda NTB tahun 2016. Adapun
kendala yang dihadapi menjadi bahan kajian guna memperkecil resiko
kegagalan di tahun yang akan datang.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Dit Res
Narkoba Polda NTB TA 2016 disusun sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) TA 2016.
Mataram, Januari 2017 DIREKTUR RESERSE NARKOBA POLDA NTB
I KOMANG SANDI ARSANA, S.I.K., M.H.KOMBES POL NRP 74060403
32
DIT RES NARKOBA POLDA NTB MELAKSANAKAN PRA OPS ANTIK GATARIN 2016
33
RANGKAIAN KEGIATAN PENYULUHAN P4GN DI RUANG TAHANAN POLDA NTB
34
RANGKAIAN KEGIATAN PENYULUHAN P4GN
35
PENYIDIK SUBDIT II DIT RESNARKOBA MELAKUKAN GELAR PERKARA
36
SELURUH ANGGOTA DIT RESNARKOBA MELAKSANAKAN KEGIATAN RUTIN APEL PAGI
37
DIT RESNARKOBA POLDA NTB MELAKUKAN PEMUSNAHAN TERHADAP BARANG BUIKTI
38
39
40
41
SELURUH ANGGOTA DIT RES NARKOBA POLDA NTB MELAKSANAKANPELATIHAN MENEMBAK DI MAKO SAT BRIMOB POLDA NTB
42
43
44
45
46
47
48
