SERTIFIKASI DAN LISENSI GURU PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN

OLEH:DADANG HIDAYAT M.

SEKOLAH PASCA SARJANAUNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

KONSEP SERTIFIKASI DAN LISENSI

Microsoft Encarta World English Dictionary (1999) mengartikan bahwa seritikat (sertifikasi) adalah dokumen (atau proses memperoleh dokumen) resmi yang menyatakan secara detil tentang kondisi atau status seseorang yang menyangkut pendidikan maupun kepemilikannya. Dalam hubungannya dengan pendidikan guru, sertifikasi mengandung arti proses peroleh dokumen resmi yang menyatakan status kependidikan, kompetensi yang dimiliki, serta menyatakan implikasi atas kepemilikannya tersebut terhadap tugas/profesi keguruan.

Depdiknas (2002:58) menjelaskan bahwa sertifikasi adalah pengakuan terhadap wewenang yang dimiliki seorang lulusan untuk melaksanakan tugas di suatu profesi di bidang kependidikan. Sertifikasi diberikan oleh LPTK yang berhak yaitu yang memiliki pengakuan oleh lembaga akreditasi nasional. Bidang profesi yang dinyatakan dalam sertifikasi adalah bidang yang dinyatakan berhak diberikan oleh suatu program studi berdasarkan hasil akreditasi terhadap program studi tersebut.

SERTIFIKASI

Glossary buku Direktorat P2TK dan KPT berusaha merumuskan istilah sertifikasi dan sertifikat kompetensi sebagai berikut. Secara umum arti sertifikasi adalah pemberian pengakuan kepada pendidik dan non-pendidik terhadap prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan atau pelatihan.

Sertifikat kompetensi adalah pengakuan atas prestasi belajar atau kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Dalam Kepmendikbud No 013/I/1998, tertulis akta mengajar adalah surat tanda bukti penguasaan kemampuan mengajar yang diberikan oleh LPTK kepada seseorang yang telah memenuhi segala persyaratan akademik program pendidikan guru secara bersambungan.

KONSEP SERTIFIKASI DAN LISENSI

SERTIFIKASI

State of Hawaii Licensing Requirements (1997), memberikan pengertian credential adalah lisensi yang bersifat mendesak atau sementara. Hal ini terutama diberikan kepada seseorang yang memenuhi keadaan sebagai berikut: (1) seseorang yang telah menyelesaikan program persiapan pendidikan guru, tetapi belum mampu mengajukan dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Departemen, untuk kemudian dikeluarkan credetial letter untuk waktu tertentu, sampai dengan semua persyaratan untuk memperoleh lisensi dipenuhi; (2) bersarakan peraturan, sesorang yang belum menyelesaikan persiapan pendidikan guru atau yang sederajat, dapat dikontrak, apabila tidak ada orang yang cocok atau memenuhi persyaratan lisensi untuk posisi itu.

Microsoft Encarta World English Dictionary (1999), menyebutkan bahwa credential letter adalah surat keterangan yang menyatakan pengalaman tertentu seseorang untuk mengerjakan sesuatu (tugas atau pekerjaan).

KONSEP SERTIFIKASI DAN LISENSI

LISENSI

State of Hawaii Licensing Requirements (1997), lisensi dalam pendidikan guru (teacher license) adalah suatu dokumen yang memiliki arti sebagai tanda ijin seseorang untuk melaksanakan profesi keguruan (teaching) pada sekolah pemerintah (public shools). Lisensi tersebut juga menetapkan bahwa pemilik telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga standarisasi guru (teacher standards board).

Menurut Depdiknas (2002:39), secara implisit menjelaskan bahwa lisensi adalah persyaratan tugas yang harus dimiliki oleh guru di lingkungan tertentu baik pemerintah ataupun swasta yang dikeluarkan oleh lembaga pengguna; yang diberikan sesudah guru tersebut memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh LPTK.

Tim Lisensi Kependidikan Dir.P2TK dan KPT (2003) menjelaskan bahwa lisensi merupakan ijin yang diberikan oleh lembaga pemerintah atau lembaga lisensi kepada individu untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah dibuktikan bahwa individu yang bersangkutan memenuhi persyaratan kompetensi sehingga keamanan, kesejahteraan, atau kesehatan masyarakat terlindungi.

KONSEP SERTIFIKASI DAN LISENSI

LISENSI

Badan Nasioanal Sertifikasi Profesi (BNSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2004 ats perintah UU Nomor 13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.

BNSP merupakan badan independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. BNSP bertugas menyelenggarakan sertifikasi kompetensi profesi bagi tenaga kerja.

Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan sistem dan kelmbagaan paradigma baru pengembangan SDM berbasis kompetensi. Dalam pengembangan SDM berbasis kompetensi ada tiga pilar utama yang harus dibangun secara sinerjik, yaitu pengembangan standar kompetensi nasional, pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, serta pengembangan sistem dan kelembagaan sertifikasi kompetensi yang independen.

BNSP DAN BSNP

BNSP (BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI)

Pembentukan BNSP dimulai dari SKB Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Industri dan perdagangan serta Ketua Umum Kadin Indonesia pada bulan Mei tahun 2000.

Dalam melaksanakan tugasnya BNSP dapat mendelegasikan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi profesi tersebut kepada Lembaga Uji Kompetensi (LSP) melalui pemberian lisensi.

BNSP DAN BSNP

BNSP (BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI)

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) merupakan lembaga mandiri, profesional, dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan.

BSNP bertugas membantu Menteri Pendidikan Nasional dan memiliki kewenangan untuk:Mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Menyelenggarakan ujian nasional Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan Merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah Menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran

BNSP DAN BSNP

BSNP (BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN)

BNSP DAN BSNP

BSNP (BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN)

Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional.

BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan seorang sekretaris yang dipilih oleh dan dari anggota atas dasar suara terbanyak. Dalam menjalankan tugasnya, BSNP didukung oleh sebuah sekretariat yang secara ex-officio diketuai oleh pejabat Departemen Pedidikan Nasional (Depdiknas) yang ditunjuk oleh Mendiknas. BSNP dapat menunjuk tim-tim ahli yang bersifat adhoc sesuai kebutuhan.

BSNP didukung dan berkoordinasi dengan Depdiknas dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/kabupaten/kota.

BNSPIDENTIFIKASI KOMPETENSI KERJA GURU (SKGP) :1. KOMPETENSI PEDAGOGIK2. KOMPETENSI KEPRIBADIAN3. KOMPETENSI PROFESIONAL4. KOMPETENSI SOSIAL

BSNPIDENTIFIKASI KOMPETENSI PEKERJA DI INDUSTRI (SKKNI) :1. KOMPETENSI PELAKSANA MUDA/JUNIOR2. KOMPETENSI PELAKSANA MADYA/SENIOR3. KOMPETENSI PELAKSANA UTAMA/MASTER

SINKRONISASI BNSP & BSNPPENYESUAIANKOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN DI LAPANGAN KERJA (PROFIL KOMPETENSI GURU SMK) DENGAN PROFIL KOMPETENSI YANG TERDAPAT DALAM KURIKULUM SERTA MENGACU PADA STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

TUNTUTAN KOMPETENSI GURU PTK BERDASARKAN BNSP DAN BSNP

CONTOH JALUR DIKLAT BERDASARKAN PERAN BNSP DAN BSNP DALAM PTK

ASPRODIK (ASOSIASI PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN)

DIDEKLARASIKAN OLEH :

FORUM KOMUNIKASI JURUSAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI dan KEJURUAN (JPTK FKIP), FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN (FPTK IKIP), DAN FAKULTAS TEKNIK (UNIVERSITAS EKS IKIP) KE XII SE INDONESIA

TEMPAT :

TAWANGMANGU, SURAKARTA/ SOLO

TANGGAL :

16 PEBRUARI 2002

ASPRODIK (ASOSIASI PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN)

DEKLARASI SOLOMenyimak berbagai permasalahan pendidikan kejuruan (vocational education) di Indonesia, terutama yang menyangkut aspek kualitas, kuantitas dan relevansi baik di tingkat pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, maka Temu Karya XII Forum Komunikasi FT/FPTK – JPTK Universitas se Indonesia, dengan ini mendeklarasikan :

1. Perumusan kembali definisi pendidikan kejuruan di Indonesia dalam arti yangbenar

2. Menegaskan kembali bahwa misi utama FT/FPTK-JPTK LPTK adalahmenghasilkan dan membina guru kejuruan untuk pendidikan menengah kejuruandan pendidikan tinggi, serta pengembangan ilmu PTK.

3. Berdirinya Asosiasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Indonesia (APTEKINDO) dengan tujuan menghimpun lembaga pendidikan teknologi dan kejuruan yang ada di Indonesia untuk bekerjasama dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia

Surakarta, 16 Pebruari 2002Deklarator,

Peserta TK XII FK FT/FPTK-JPTK

ASPRODIK (ASOSIASI PROFESI PENDIDIK PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN)

Kegiatan Asosiasi disingkat 8i

8i

Edukasi

Standardisasi

Sertifikasi

Kolaborasi

Publikasi

Advokasi

Sanksi

Inovasi

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN PROFESIONALISME GURU DI LPTK PTK

KARAKTERISTIK BID. PEND. TEK.KEJURUAN

(DIKLAT-SMK)

HARAPAN MASYARAKAT MENJADI GURU PROFESIONAL YANG SARJANA

KEBUTUHAN AKAN GURU PTK YG PROFESIONAL

KARAKTERISTIK KURIKULUM PTK

KOMPETENSIPEDAGOGIK

KOMPETENSIKEPRIBADIAN

KOMPETENSI SOSIALKOMPETENSIPROFESIONAL

MKK KEGURUAN

MPK

MKK BID.STUDI KEAHLIAN

MKBTEORI/ KONSEP

MPBPRAKTEK

MKB KEGURUAN

KONSEP PSDM

MKB TUGAS AKHIR

MBB PRAKTEK INDUSTRI

MBB TEKNIK

MANAJEMEN INDUSTRI

MPB KEGURUAN

SEKOLAH/DIKLAT

KARAKTERISTIK SEKOLAH LIFE SKILL,

BBE, CBT, CBE,SISWA SMK DLL

MBBSKRIPSI PENDIDIKAN

SIDANG SARJANA

MBBKKN DAN

WIRAUSAHA

SARJANA PTKGURU PEMULA

SERTIFIKASIASPRODIK

PERSEKOLAHAN

DIKLAT/PELATIHANINDUSTRI/MASAYARAKAT

INDUSTRI

BERWIRAUSAHA

DHM.2007

PROFIL LPTK-PTK (FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN)

RELEVANSI PRODI DI LPTK DENGAN

PROGRAM KEAHLIAN DI SMK

PR0DI DI SMK34 BIDANG

121 PROGRAM

PRODI DI LPTK

83 68,6%RELEVAN

PRODI DI LPTK– PTK66 54,5%

RELEVAN

Lahirnya PP No.19/2005 dan UU No.14/2005, serta spektrum pengembangan SMK yang memiliki jumlah bidang dan program keahlian sebanyak 34 dan 121 merupakan tantangan sekaligus harapan bagi LPTK-PTK:

Kebutuhan penyediaan guru SMK yang terus berkembang sejalan otonomi daerah, perkembangan iptek dan tuntutan global mengharuskan LPTK-PTK untuk meningkatkan relevansi dengan terus melakukan reorientasi dan diversifikasi program studi dan program keahlian.

Reorientasi LPTK-PTK untuk meningkatkan relevansi dan kemampuan kompetensi bidang studi telah dilakukan melalui wider mandate sejak tahun 1997. Namun dengan dibukanya beberapa SMK baru (SMK Pertanian, Perikanan, Peternakan, Pertambangan, dll) belum dibarengi dengan dibukanya program studi baru di LPTK PTK secara signifikan.

Reorientasi program LPTK PTK tidak optimal karena pengadaan tenaga pendidik bisa di supply lulusan D IV atau S1 non LPTK. Apalagi tidak konsistennya pelaksanaanKepmendiknas Nomor 20/U/2001 tentang pengadaan guru yang tidak dihasilkan dari LPTK PTK. Di beberapa daerah untuk memenuhi guru SMK ”BELMO” (bangunan, elektronika, listrik, mesin, otomotif) dapat dipenuhi dari lulusan PT Non LPTK dengan menambah program akta mengajar.

Pelaksanaan pengadaan guru yang diatur menurut UU Nomor 14/2005 dan PP Nomor 19/2005 tidak dibarengi dengan komitmen yang sejalan dengan Kepmendiknas Nomor 020/U/2001 tentang pengangkatan guru SMK dari lulusan perguruan tinggi non LPTK.

TANTANGAN DAN HARAPAN LPTK-PTK

TUNTUTAN LPTK-PTK DLM MENGHASILKAN GURU TERSTANDAR

Seluruh unsur yang terlibat didalamnya (LPTK-PTK, Ditjen PMPTK, Ditjenmandikdasmen, Ditbin SMK, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah) harus sinergi dan bertanggungjawab untuk bersama mencapai mutu lulusan yang terstandar. Langkah-langkah yang harus segera dilakukan oleh LPTK-PTK adalah:

Melakukan standarisasi kurikulum dengan pendekatan kompetensi sebagai standar isi, dimana program profesi guru termasuk didalamnya.

Harus dirumuskan pola pelaksanaan kurikulum dengan paradigma baru, sehingga LPTK-PTK memberi jaminan bahwa lulusannya dapat memenuhi standar kompetensi guru.

Di dalam Kurikulum LPTK-PTK yang terstandar terdapat program profesi yang dipergunakan untuk uji kompetensi dan sertifikasi guru yang sudah ada di SMK dan bagi calon-calon guru dari Non-LPTK.

Dalam melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi LPTK-PTK berkoordinasi dengan asosiasi pendidik PTK yang menjadi partner untuk menguji Quality Control (QC) dalam pelaksanaannya.

CONTOH STRUKTUR KURIKULUM POLA 5:3(SEBARAN & SEKUENSI)

SEMESTER I

SEMESTER II

SEMESTER III

SEMESTER IV

SEMESTER V

SEMESTER VI

SEMESTER VII

SEMESTER VIII

KETERANGAN

5. PENGANTAR PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN AGAMA

2. BAHASA INDONESIA

6. MATEMATIKA DASAR

3. PENJAS DAN OLAH RAGA

7. FISIKA I

8. MATERIAL TEKNIK

9. GAMBAR TEKNIK

4. PENDIDIKAN K.NEGARAAN

10. PERKEMB & BIM.PESDIK

11. BAHASA INGGRIS

12. PENGANTR PTK

13. MATEMATIK TEKNIK

14. FISIKA II

15. KEWIRA- USAHAAN

16. KIMIA TEKNIK

17. MEKANIKA STRUKTUR

18. FABRIKASI LOGAM

20. KURIKLM& PEMBELAJARN

21. THERMO. TEKNIK

22. ELEMEN MESIN I

23. PERPIND. PANAS

24. MEKANIKA FLUIDA

25. TEKNOL. LIST&ELEKTR

26. KINEMATIK DINAMIKA

27. PERALATAN KERJDSR OTO

19. SMNRPEND. AGAMA 28. P L S B T

30. KONVERSI ENERGI

31. ELEMEN MESIN II

32. MOTOR BAKAR

33. TEKNOLBB& PELUMASAN

34. STATISTIKA TERAPAN

35. KONTROL ELEKTR OTO

36. KELISTRIK OTOMOTIF I

29. PENGELOL. PENDIDIKN

38. MOTOR DIESEL

39. POWRTRAI OTOMOTIF

40. MANAJ. IND OTOMOTIF

41. CHASSIS OTOMOTIF

42. MOTOR BENSIN

43. KELISTRIK. OTOMOTIF II

37. STRATEGI BEL. MENG.

44. K K N

47. BODY OTOMOTIF

48. TEKNO.MOT KEND.BERAT

49. TEKNO.MOT PESW.TERB.

50. TEKNO.MOT KERETA API

51. TEKNOLOGI SPD MOTOR

45. EVALUASI PENDIDIKAN

46. PENELITIA PENDIDIKAN

54. PRAKTIK INDUSTRI

55. TUGAS AKHIR OTO

56. TEKNO.MOT INDUSTRI

57. TEKNO.MOT KAPAL LAUT

58. MANAJEMN DIKLAT

59. AIR CONDI- TIONING

52. PERENC. PENGAJARAN

53. PEMROGR. KOMPUTER

60. SKRIPSI

61. P P L

62. UJIAN SIDANG

3

2

2

2

2

2

2

3

2

3

2

2

2

2

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2

2

2

3

2

3

2

3

2

2

2

2

3

20 20 21

2

3

2

3

3

2

4 2

3

4

4

4

4

4

3 3

3

4

4

4

4

3

3

6

4

0

19 20 20 1020

SKS

SKS

SKS

SKS

SKS

SKS

SKS

SKS

JUMLAH TOTAL SKS = 150 SKS

MKU

MKK FAK.

MATA KULIAH UMUM

MATA KULIAH

KEAHLIAN FAKULTAS

MKK PRODI

MATA KULIAH

KEAHLIAN PRODI

MKDP

MKKP

MATA KULIAH DASAR

PROFESI

MATA KULIAH

KEAHLIAN PROFESI

KETERANGAN

CONTOH PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIFMERECOVERY 72 UNIT KOMPETENSI SENIOR MECHANIC/PELAKSANA MADYA

LULUSAN LPTK PTK

•BIDANG STUDI•PROGRAM PROFESI

LULUSAN NONLPTK•BIDANG STUDI

PEND. PROFESI

S M K

GPm GMa GMd GU

GURU SMK YGBLM S-1

DITMDIKDASMENDIT BINSMK

PEMERINTAH

GURU SMK YGBLM SERTIF

DIT DIKLATDIT PMPTK

PEMDAP3G

LPMP

LULUSAN SMKTERSTANDAR

UJI KOMPETENSI

UNIVERSITAS LPTK PTK

•BIDANG STUDI•PROGRAM PROFESI

ASOSIASI PENDIDIK PTK

TOTAL SKS 180

TOTAL SKS 150-160

CONCURENT

CONSECUTIVE

POLA PIKIR PENGADAAN, PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI GURU SMK

SEJALAN DENGAN IMPLEMENTASI UU 14/2005 DAN PP 19/2005, LPTK PTK MELAKUKAN REORIENTASI PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK MENGHASILKAN MUTU LULUSAN SESUAI DENGAN STANDAR YANG TELAH DITETAPKAN

PELAKSANAAN PENDIDIKAN PROFESI PRE-SERVICE TRAINING DENGAN POLA 5:3 ATAU 6:4 UNTUK CALON GURU SMK SECARA CONCURENT, MERUPAKAN CARA YANG EFEKTIF DAN EFISIEN GUNA MENGHASILKAN CALON GURU UNGGUL DAN TERSTANDAR

PEMETAAN PROGRAM KEAHLIAN DI SMK SEBANYAK 121 BUAH, FPTK BISA MERECOVERY SEBANYA 66 PROGRAM MELALUI DIVERSIFIKASI KURIKULUM

GUNA MERECOVERY 83 PROGRAM KEAHLIAN, UNTUK TINGKAT LPTK PERLU SEGERA DILAKUKAN WORKSHOP SECARA SINERGI DENGAN FAKULTAS LAIN GUNA MELAKUKAN DIVERSIVIKASI/ MEMBUKA PROGRAM BARU

PENUTUP