PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNAND

PADANG2009

OlehNizwardi Azkha, SKM,MPPM,MPd,MSi

Fakta dan MasalahJAMKESDA di Kota Padang

Tahun 2009

AMANAT UUD 1945 PASAL 28 h SEHAT ADALAH HAK AZASI

PEMERINTAH BERTANGGUNG JAWAB MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN (PUSAT DAN DAERAH)

JAMKESDA DI PADANG DIMULAI NOPEMBER 2007

JAMKESDA TAHUN 2009 MERUPAKAN KELANJUTAN PROGRAM TAHUN SEBELUMNYA

PRINSIP DASAR JAMKESDA 2009 BAGI MASYARAKAT YANG MENDEKATI MISKIN YANG TIDAK TERTAMPUNG DALAM QUOTA JAMKESMAS

Jumlah penduduk: 838.190 jiwa. Total coverage JPK 419.050 jiwa

(49,94) Askes 146.876 jiwa ( 17,52 % ) Jamsostek 30.125 jiwa (3,6 %) Jamkesmas 185.001 jiwa (22 %) Jamkesda 20.833 jiwa (2,5%) Askes lain 36.215 jiwa (4,3%)

Masih sekitar 419.140 ( 50 % )belum terlindungi oleh JPK

DANA APBD PADANG : 1.249.890.000,-

DANA APBD SUMBAR : 1.249.890.000,-

KONSTRIBUSI PESERTA : - MELIBATKAN ASKES KOTA

PADANG

1. INFORMASI INPUT (REGULASI, TENAGA,DANA DAN SARANA

2. INFORMASI PROSES (KEPESERTAAN, PEMELIHARAAN KESEHATAN, KEUANGANDAN ORGANISASI)

3. INFORMASI OUTPUT (KEPESERTAAN

JAMKESDA)

1. BAGI PEMKO PADANG

2. BAGI DINAS KESEHATAN KOTA PADANG

3. BAGI PERGURUAN TINGGI

4. BAGI PENELITI

JPKM PENGERTIAN JPKM MANFAAT JPKM PELAKU UTAMA JPKM

JAMKESDA PESERTA BADAN PENYELENGGARA PPK BAPIM

TEORI SISTEM

PELAKSANAANJAMKESDA DI PADANG

INPUT

• REGULASI• TENAGA• DANA • SARANA

PROSES

• KEPESERTAAN• HARKES• KEUANGAN• ORGANISASI

OUTPUT

KEPESERTAANAMKESDA

Evaluasi

A. DESIGN : KUALITATIFB. WAKTU & TEMPAT : TAHUN 2009 DI

PADANGC. INFORMAN :

Ka DKK Padang Pemegang program Jamkesda DKK Padang Kepala Askes Padang Dua orang pimpinan Puskesmas Satu orang pengelola Jamkesda RSUD

Padang FGD ( 10 Peserta Jamkesda).

D. PENGUMPULAN DATA : Data Primer Data Sekunder

E. ALAT PENGUMPUL DATA : Panduan Wawancara Tape recorder dan tustel Chek list (observasi) Buku catatan

F. ANALISIS DATA Content analysis Triangulasi

A. Data Umum 1. Geografis : 11 kec dan 104 kelurahan2. Demografis : Jumlah penduduk : 838.190 jiwa Jumlah KK Miskin : 38.099 KK3. Tenaga Kesehatan Medis : 110 orang Para Medis : 529 orang Dllnya : 460 orang Total : 1099 Orang

Puskesmas : 20 buah Puskesmas perawatan : 7 buah Puskesmas pembantu : 58 buah Puskel : 20 unit Posyandu : 845 buah RSUD : 1 buah Rumah sakit Pemerintah : 4

buah Rumah sakit swasta : 22 buah Klinik Bersalin : 9 buah

Aspek Regulasi : Peraturan Daerah tentang Jamkesda belum

ada, masih mengacu pada Pergub No. 40 tahun 2007 tentang PenyelenggaraanJamkesda.

Pedoman pelaksanaan Jamkesda di Kota Padang belum ada

Pelaksanaan pelayanan PPK mengacukepada Pergub N0. 41/2007 tentangPedoman Pelaksanaan Jamkesda.

TENAGA Tenaga pengelola di DKK belum

profesional (terjadi tugas rangkap) Tenaga pendata belum ada, melalui

usulan Lurah setempat. DANA

Sumber biaya Program Jamkesda dariAPBD I & II

Kontribusi peserta belum ada utk premi

SARANA Sarana dan prasarana penunjang

kegiatan memanfaatkan ruangkerja pengelola

PPK menggunakan Puskesmasdan RSUD yang ada.

A. ASPEK KEPESERTAAN

Pendistribusian kartu belum semua peserta memperoleh kartu

Masih ada peserta mempunyai kartu ganda (Pendataan kurang baik)

Peserta belum memahami kegunaan dari kartu berobat

Sosialisasi kepada masyarakat sasaran belum optimal

B. PEMELIHARAAN KESEHATAN

PPK yang ditunjuk adalah Puskesmas dan RSUD

PPK I dibayar dengan kapitasi, sedangkan untuk rawat jalan rujukan dan INAP dengan sistem klaim

Pemanfaatan uang kapitasi harus di storkan ke kas daerah.

Untuk memanfaatkan uang kapitasi dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Jenis pelayanan (yankes dasar, rujukan, INAP, dan Tindakan) yang terbatas.

Cakupan pelayanan rawat jalan terbatas pada daerah masing-masing

Pelayanan rawat INAP portabilitasnya tingkat Sumatera Barat

RS Rujukan untuk Kota Padang menggunakan RSUD dan RSU M Jamil

Masih ada PPK membuat resep diluar formularium (DPHO) yang ditentukan Bapel.

C. KEUANGAN Premi Rp. 10.000,- dibayarkan melalui APBD I &

II (sharing). Pembayaran terhitung mulai bulan Desember

dan berakhir pada Akhir Nopember ( 1 th) Premi di serahkan pada Bapel (Askes) Bapel membayar PPK dengan Kapitasi Melahirkan, RSUD dan RSU M Jamil dengan

sistem Klaim. Puskesmas tidak bisa langsung memanfaatkan

uang kapitasi (Pelayanan puskesmas gratis)

D. ORGANISASI Pengelola Jamkesda DKK Tim Koordinasi melalui SK Wako, tapi

belum bekerja masksimal Penangananan keluhan belum optimal

(ditangani oleh petugas DKK saja) Monitoring dan evaluasi belum

dilakukan Sosialisasi Jamkesda belum berjalan

baik Pelaporan belum berjalan rutin

A. Cakupan Kepesertaan tahun 2008 peserta: 20.833 jiwa

(kartu 18.833 jiwa)

A. Komponen Input1. Aspek Regulasi Kebijakan Pemko Padang tentang Jamkesda

belum konsisten, tergesa – gesa dan belumdidasarkan pada kajian yang matang

Pedoman dalam pelaksanaan Jamkesdamengacu pada Pergub 41 tahun 2007

Pemerintah wajib menyediakan pelayanankesehatan yang bermutu dan efisien

Kebijakan yang konsisten dan adanyapedoman khusus dalam pelaksanaan JaminanKesehatan Daerah sangat diperlukan

2. Tenaga

Tenaga pendata belum ada, kepesertaanJamkesda atas usulan Lurah setempat

Tenaga yang kurang profesional akanmempengaruhi pelaksanaan dan sosialisasijamkesda

Sebaiknya DKK mengangkat tenagaprofesional yang sudah ada dan mampumelakukan monitoring

Melatih tenaga pendata Jamkesdaberdasarkan

ketentuan yang berlaku.

3. Dana Dana untuk premi sudah dialokasikan dari APBD

Kota Padang Dana untuk operasional DKK belum mencukupi Sumber biaya dapat diperoleh dari pemerintah

maupun mayarakat Biaya ditanggung oleh pemerintah Untuk pelaksanaan JPKM mandiri diperlukan

adanya kontribusi dari masyarakat (keterbatasan APBD).

Bersifat nirlaba (sisa dana untuk pelayanan berikutnya) bila kurang ditanggung pemerintah.

4. SARANA Program Jamkesda masih

memanfaatkan ruang kerja kantor DKK

Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk menjalankan semua kegiatan

Sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Jamkesda.

1. KEPESERTAAN Kepesertaan adalah masyarakat yang

mendekati miskin dan tidak mempunyai kartu jamkes lain dan telah memenuhi syarat sebagai peserta.

Masih ada masyarakat sasaran belum memperoleh kartu Jamkesda

Pergub No.41, menyatakan peserta Jamkesda adalah setiap orang mendekati miskin

Diharapkan untuk pendataan kepesertaan dilaksanakan lebih baik dengan melibatkan Tokoh Masyarakat

Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Capil

2. PEMELIHARAAN KESEHATAN Paket yang tersedia terdiri dari rawat jalan dan

rawat inap (kls 3). Masih ada PPK yang memberikan obat diluar

DPHO Menggunakan obat generik, apabila terjadi

ketiadaan obat maka rumah sakit berkewajiban memenuhi obat tersebut malalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait

Shartika (2008), paket pemeliharaan kesehatan yang diberikan Bapel JPKM Sawahlunto Sehat terdiri dari paket dasar dan paket tambahan yang dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan\

Sebaiknya Bapel melakukan sosialisasi kepada PPK

Pelayanan harus diikuti dengan promosi dan preventif tidak hanya kuratif saja.

3. KEUANGAN Premi dibayarkan dari APBD I &

II Tidak ada kontribusi masyarakat Pelayanan Kesehatan di

Puskesmas Padang gratis Penerimaan kapitasi di storkan

ke kas daerah. Untuk kelancaran pengelolaan

jamkesda perlu juga adanya dana operasional

3. ORGANISASI Tim koordinasi belum berfungsi

optimal Biaya operasional belum

mencukupi dalam pengelolaan Jamkesda.

Tim pendataan belum jelas Pendataan perlu melibatkan

organisasi yang terkecil seperti RT/RW

Membuat laporan secara rurin.

1. Cakupan Kepesertaan

Peningkatan sosialisasi dalamPelaksanaan Jamkesda

Peningkatan Kepesertaanmandiri

Portabilitas harus lebih luasminimal Tingkat Indonesia.

A. Kesimpulan Pedoman khusus dalam pelaksanaan program

Jaminan Kesehatan Daerah ini belum ada Belum mempunyai tenaga khusus di DKK Dana berasal dari APBD Provinsi Sumbar dan

APBD Kota Padang, dan belum ada kontribusi dari masyarakat

Masih memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah ada di DKK

Peserta Jamkesda Kota Padang yang terdaftar 20.833 jiwa (kartu 18.833 jiwa)

Paket pemeliharaan kesehatan disesuaikan dengan peserta askes sosial lainnya

Pengorganisasian belum melibatkan organisasi terkecil

Perlu adanya pedoman khusus dalam pelaksanaan program (Jamkesda)

Meningkatkan sosialisasi kepada PPK dan masyarakat tentang Jamkesda

Perlu adanya tenaga khusus Perlu adanya kontribusi dana dari masyarakat

untuk kepesertaan jamkesda bagi yang mampu Perlu didukung dengan adanya ruang

pengelola Perlu peningkatan sosialisasi kepada PPK

tentang paket pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah diharapkan dapat

membentuk Badan Penyelenggara sendiri Perlu mengikutsertakan organisasi Rt/Rw

dalam pendataan peserta Jamkesda.