Oleh : Tim Evaluasi RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 · Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta 1,833,046,465,858 0.09 Sangat Rendah Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Oleh :

Tim Evaluasi RKPD Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2018

1.1 LATAR BELAKANG

Permendagri 86/2017, Pasal 261 =

• Evaluasi terhadap hasil RKPD lingkup provinsi mencakup sasaran dan prioritas

pembangunan Daerah, serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;

• Evaluasi sebagaimana dimaksud pada dilakukan melalui penilaian hasil

pelaksanaan RKPD provinsi;

• Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi

hasil Renja Perangkat Daerah provinsi;

• Penilaian sebagaimana dimaksud digunakan untuk mengetahui:

A. realisasi antara rencana program dan kegiatan;

B. prioritas Daerah dalam RKPD provinsi, dengan capaian indikator kinerja

program, lokasi, dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD provinsi;

dan;

C. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan

dalam RKPD provinsi dengan laporan realisasi APBD provinsi.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD : kegiatan Evaluasi RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 triwulan II adalah untuk

menilai dan mengevaluasi =

(1) pencapaian target-target rencana program-kegiatan daerah sesuai dalam RKPD Tahun

2018 serta;

(2) realisasi penyerapan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dalam APBD Provinsi

DKI Jakarta Tahun 2018.

TUJUAN :

1. Memberikan gambaran progres pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

daerah hingga triwulan II sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RKPD Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2018 berdasarkan realisasi anggaran;

2. Memberikan gambaran realisasi penyerapan anggaran kegiatan yang dilaksanakan

perangkat daerah hingga triwulan II sesuai yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2018;

3. Menjadikan pola tahapan evaluasi RKPD Triwulan II ini sebagai sistem untuk terus dilakukan

pada evaluasi triwulanan RKPD Provinsi DKI Jakarta berikutnya;

4. Menjadikan hasil evaluasi RKPD Triwulan II ini sebagai basis data untuk keperluan evaluasi-

evaluasi lainnya (evaluasi perkin, dst).

1.3 METODE

Metode evaluasi menggunakan pendekatan gap analysis (analisis

kesenjangan) yang membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan

target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan

antara realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan dalam

APBD.

Evaluasi Indikator kinerja kegiatan/program pembangunan daerah

dilakukan dengan menghitung persentase antara capaian kinerja per

triwulan dengan target kinerja dalam RKPD/Renja SKPD (hingga triwulan

II). Kinerja anggaran diukur dengan menghitung persentase antara target

yang ditetapkan dalam APBD dengan realisasi keuangan per triwulan

(hingga triwulan II). Rata-rata persentase capaian kinerja program akan

dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut:

* Catatan = untuk penilaian triwulan II, perhitungan dikurangi 50%

Output/hasil Kegiatan Evaluasi RKPD Triwulan II Provinsi DKI Jakarta

Output kegiatan ini berupa dokumen dengan sistematika penyusunan Dokumen

Evaluasi RKPD Triwulan II Tahun 2018 sebagai berikut :

Bab I Latar Belakang

Bab ini berisi uraian latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan, metode

evaluasi dan teknik analisis data serta sistematika dokumen.

Bab 2 Analisis Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD 2018 (TW II)

Bab ini berisi rekapitulasi realisasi anggaran per OPD, rekapitulasi realisasi

anggaran kegiatan strategis, dan analisis realisasi kinerja anggaran per OPD

berdasarkan urusan pada tahun anggaran 2018 (triwulan II).

Bab 3 Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi RKPD tahun 2018

(TW II).

1.4 OUTPUT KEGIATAN

1.5 HAMBATAN

Satuan indikator kegiatan (output) pada Data Evaluasi RKPD TW II tidak sama dengan

satuan indikator kegiatan yang tertera pada dokumen RKPD. Pada dokumen RKPD satuan

indikator kegiatan sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam

Permendagri 86/2017. Namun pada Data Evaluasi TW II, satuan indikator kegiatan

menggunakan satuan “ satu paket “ pada seluruh kegiatan TA 2018. Dengan demikian, poin

satu pada sub bab 1.3 Tujuan (mengetahui gambaran kinerja program dan kegiatan) tidak

dapat dipenuhi. Dengan demikian proses evaluasi ini hanya dapat mendeteksi realisasi

anggaran program-kegiatan.

BAB 2 HASIL EVALUASI

2.1. REKAPITULASI REALISASI RATA-RATA KINERJA KUANGAN PERANGKAT DAERAH RKPD TW II

No Katagori Penilaian

Berdasarkan Persentase Realisasi per Kegiatan

Perangkat Daerah

1

Dominasi Kegiatan dengan Serapan Sangat tinggi (41% ≤ 50%)

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 4. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; 5. DInas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan; 6. Badan Pelayanan Barang dan Jasa.

2 Dominasi Kegiatan dengan Serapan Tinggi (26% ≤ 40%)

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3 Dominasi Kegiatan dengan Serapan Sedang (16% ≤ 25%)

-

4 Dominasi Kegiatan dengan Serapan Rendah (1% ≤ 15%)

1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; 2. Inspektorat

1/2

No Katagori Penilaian Berdasarkan

Persentase Realisasi per Kegiatan Perangkat Daerah

5

Dominasi Kegiatan dengan Serapan Sangat Rendah (≤ 0%)

1. Badan Kepegawaian Daerah; 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; 5. Satuan Polisi pamong Praja; 6. DInas Kesehatan; 7. Dinas Bina Marga; 8. Dinas Sumber Daya Air; 9. Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan; 10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 11. Dinas Sosial; 12. Dinas Pemuda dan Olahraga; 13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 14. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian; 15. Dinas Lingkungan Hidup; 16. Dinas Perhubungan; 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 18. Dinas Kehutanan; 19. Dinas Perindustrian dan Energi; 20. Badan Pengelola Keuangan Daerah; 21. Badan Pengelola Aset Daerah; 22. Badan Pajak dan Retribusi Daerah; 23. Badan Pembinaan BUMD; 24. Kota Administrasi Jakarta TImur ; 25. Kota Administrasi Jakarta Barat; 26. Kota Administrasi Jakarta Utara; 27. Kota Administrasi Jakarta Pusat; 28. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

2/2

2.2 REALISASI ANGGARAN KEGIATAN-KEGIATAN STRATEGIS RKPD TW II

No Perangkat Daerah Kegiatan Anggaran Persentase

Realisasi Anggaran Interpretasi

1 Dinas Pendidikan

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMAN/SMALBN

129,670,560,000 18.86 Sedang

Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta

1,833,046,465,858 0.09 Sangat Rendah

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMPN/SMPLBN

234,738,000,000 18.31 Sedang

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN/SDLBN

515,089,392,000 17.87 Sedang

Pengadaan Perlengkapan Satuan Pendidikan di DKI Jakarta

108,173,191,454 0 Sangat Rendah

Rehabilitasi Total Gedung Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

231,991,821,772

0 Sangat Rendah

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Non PNS di Sekolah Negeri

599,641,290,127

42.90

Sangat tinggi

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Non PNS di Sekolah Negeri

433,545,116,095

41.02

Sangat tinggi

1/4




2 Dinas Kesehatan

Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar Kuota dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

100,000,000,000

0 Sangat Rendah

Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah

1,582,282,608,000 43,36 Sangat tinggi

3

Dinas Sumber Daya Air

Pengadaan alat-alat berat sumber daya air beserta kelengkapannya

182,006,402,950

29,06 tinggi

Pengadaan tanah sungai/saluran

853,394,789,334 15,15 Rendah

Pengadaan tanah waduk/situ/embung

528,715,217,547 3,95 Rendah

Pengadaan tanah untuk penggantian lahan unit Peralatan dan Perbekalan Dinas Sumber Daya Air

450,000,000,000

0 Sangat Rendah

Pembangunan tanggul pengaman pantai NCICD Fase A Sistem Aliran Timur

115,559,127,143

0 Sangat Rendah

Pembangunan prasarana kali/sungai dan kelengkapannya Sistem Aliran Timur

215,878,641,084

0,9 Sangat Rendah

2/4




4

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kota

Revitalisasi Rusun Karang Anyar, Jakarta Pusat

162,850,982,905 0 Sangat Rendah

Pengadaan Tanah Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

799,993,172,215

21,13 Sedang

Pembangunan rumah susun Nagrak Tower 6-10, Jakarta Utara (Penyelesaian) 134,536,495,668

0 Sangat Rendah

Pembangunan rumah susun Jl. Rorotan IV, Kel.Rorotan Kec.Cilincing, Jakarta Utara (Penyelesaian) 111,021,165,621

0 Sangat Rendah

Pembangunan rumah susun Jl. Inspeksi BKT Kelurahan Ujung Menteng Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 361,439,288,708

0 Sangat Rendag

Pembangunan rumah susun Nagrak Tower 1-5, Jakarta Utara (Penyelesaian)

116,036,463,281

0 Sangat Rendah

Pembangunan rumah susun PIK Pulo Gadung 188,279,735,538

0 Sangat Rendah

Pembangunan rumah susun Nagrak Tower 11-14, Jakarta Utara (Penyelesaian)

109,021,315,966

0 Sangat Rendah

3/4




5 Dinas Kehutanan

Pengadaan Tanah Ruang Terbuka Hijau Taman di Wilayah DKI Jakarta

1,300,000,000,000

24.95

Sedang

Pengadaan Tanah Ruang Terbuka Hijau Makam di Wilayah DKI Jakarta

400,000,000,000

0 Sangat Rendah

Pengadaan Tanah Ruang Terbuka Hijau Hutan di Wilayah DKI Jakarta

250,000,000,000

16,37 Sedang

6 Dinas Bina Marga

Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Jakarta Pusat

100,000,000,000

0,65 Sangat Rendah

Pengadaan Tanah Bina Marga di Provinsi DKI Jakarta

600,016,950,000 1.89 rendah

Pembangunan/Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta

315,240,335,965 5.08 rendah

Peningkatan Jalur Busway di Provinsi DKI Jakarta 103,383,098,800 16.26

sedang

Pembangunan trotoar dan bangunan pelengkap jalan Jakarta Selatan

100,000,000,000 2,09 Rendah

7 Dinas

Perindustrian dan

Energi

Pembayaran rekening PJU 359,999,999,528 42.85 Sangat Tinggi

Pengadaan Armatur Pencahayaan Kota

531,186,822,540 0,92 Sangat Rendah

4/4

2.3 CONTOH ANALISIS REALISASI KINERJA OPD PER URUSAN

Dinas Pendidikan

Pada tahun 2018 Dinas Pendidikan melaksanakan 8 (delapan) program dan 144

kegiatan dengan total anggaran Rp4,270,259,589,792. Berdasarkan hasil evaluasi

dapat diketahui bahwa realisasi kinerja keuangan Disdik hingga triwulan II didominasi

kategori serapan anggaran sangat rendah (64,6% kegiatan masuk dalam kategori

serapan sangat rendah).

7.6

15.3

5.6

6.9 64.6

Nilai Realisasi Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan Per Kegiatan hingga Triwulan II (%)

Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah Sangat Rendah

1/4

Adapun kegiatan dengan kategori serapan sangat rendah tersebar di beberapa

program, yakni (1) Program Wajib Belajar 12 Tahun memiliki 2 kegiatan dengan

serapan sangat rendah; (2) Program Peningkatan Mutu Pendidikan memiliki 47

kegiatan dengan serapan sangat rendah; (3) Program Pengembangan Guru dan

Tenaga Kependidikan memiliki 8 kegiatan dengan serapan sangat rendah; (4)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan memiliki 9 kegiatan dengan

serapan sangat rendah; (5) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus memiliki 6

kegiatan dengan serapan sangat rendah; (6) Program Peningkatan dan Pengelolaan

Kantor Urusan Pendidikan memiliki 14 kegiatan dengan serapan sangat rendah; (7)

Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Pendidikan memiliki 1 kegiatan

dengan serapan sangat rendah; dan (8) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan

Pendidikan Masyarakat memiliki 4 kegiatan dengan serapan sangat rendah.

2/4

Lebih lanjut, untuk rata-rata realisasi kinerja keuangan unit perangkat daerah dibawah

Dinas Pendidikan secara umum perlu ditingkatkan kembali penyerapan anggarannya

karena masih terdapat 3 (tiga) unit perangkat daerah yang rata-rata serapan

anggarannya masih masuk kategori rendah, yakni Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1

Kota Jakpus, Suku Dinas Pendidikan Kota Wilayah 2 Kota Jakbar dan Suku Dinas

Pendidikan Kabupaten Kep. Seribu. Penjelasan secara rinci disampaikan pada tabel di

bawah ini.

N

o

Unit Kerja dibawah Dinas Pendidikan Provinsi

DKI Jakarta

Kategori Penilaian Kinerja Keuangan

Sangat Tinggi Tinggi Sedang Renda

h

Sangat

Rendah

1 Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakpus

2 Suku Dinas Pendidikan Kota Wilayah 2 Kota

Jakpus


Jakut


Jakut


Jakbar


Jakbar

Tabel 2.2 Rata-Rata Realisasi Kinerja Keuangan Unit Kerja dibawah Dinas Pendidikan

Provinsi DKI Jakarta

3/4

N

o

Unit Kerja dibawah Dinas Pendidikan Provinsi

DKI Jakarta

Kategori Penilaian Kinerja Keuangan

Sangat Tinggi Tinggi Sedang Renda

h

Sangat

Rendah


Jaksel


Jaksel


Jaktim


Jaktim

11 Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kep.

Seribu

12 Pusat Pengembangan Kopetensi Pendidik,

Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jakpus

13

Pusat Pengembangan Kopetensi Pendidik,

Tenaga Kependidikan dan

Kejuruan Jakbar


Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jaksel

15

Pusat Pengembangan Kopetensi Pendidik,

Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jakut&

Kep. Seribu


Tenaga Kependidikan dan Kejuruan Jaktim

17

Pusat Pelatihan dan Pengembangan

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan

Masyarakat

18 Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan

Operasional Pendidikan

19 Pusat Data dan Teknologi Informasi

Pendidikan

20 Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan

Mohammad Husni Thamrin

4/4

BAB 3 REKOMENDASI

3.1 REKOMENDASI TEKNIS

3.1.1 Untuk Kategori Sangat Tinggi dan Kategori Tinggi

melakukan tindakan – tindakan yang dianggap perlu guna mempertahankan

capaian kinerja tinggi, melakukan telaah lebih teliti dan lebih mendalam terhadap

aspek-aspek sistem administrasi dan kelengkapan dokumen administrasi. Untuk

menciptakan capaian kinerja keuangan yang tinggi juga didukung oleh

penyelenggaran sistem administrasi yang baik, beserta kelengkapan dokumen

administrasi pertanggungjawaban pengeluaran keuangan yang dapat

dipertanggungjawabkan, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

3.1.2 Untuk Kategori Sedang

melakukan tindakan – tindakan yang dianggap perlu dalam memperbaiki kinerja

supaya meningkat dengan melakukan telalah terhadap kelengkapan dokumen-

dokumen perencanaan teknis seperti kerangka acuan kerja (KAK), jadwal

(schedule) kegiatan, time-line rencana anggran kas, standard operating procedure

(SOP), dll, agar hal-hal yang telah direncanakan dengan baik segera dapat

diimplementasikan sesuai jadwal dan time-line dan anggaran kas yang telah

direncanakan, dalam rangka mewukudkan sukses perencanaan dan sukses

implementasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

1/2

3.1.3 Untuk Kategori Rendah

melakukan tindakan – tindakan ekstra yang dianggap perlu dalam memperbaiki

kinerja, yaitu melakukan telaah terhadap organisasi pelaksana program dan kegiatan

termasuk SDM dan manajemen pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan

dalam KAK dan SOP. Hal-hal yang dinilai lambat dan tertinggal bila dibandingkan

dengan schedule dan time-line program dan kegiatan yang seharusnya, harus segera

dikerjar dengan mengatasi beberapa masalah atau kendala yang ditemukan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

3.1.4 Untuk Kategori Sangat Rendah

melakukan tindakan – tindakan ekstra yang dianggap perlu dalam memperbaiki

kinerja supaya program dan kegiatan pembangunan daerah tidak berjalan sangat

lambat, yaitu melakukan koordinasi dan komunikasi dan pembinaan secara intensif

antara semua pihak (Dinas, Badan, Biro, dll) yang terkait dengan pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan daerah, untuk membangun kembali

persamaan persepsi, persamaan tujuan, dan langkah dengan membangun kembali

komitmen bersama semua pihak terkait

3.1 REKOMENDASI TEKNIS

2/2

3.1 REKOMENDASI UMUM

1. Terdapat perbedaan satuan indikator kegiatan yang tercantum dalam dokumen

RKPD dan dokumen Renja PD dengan indikator kegiatan yang tercantum dalam

aplikasi E-Monev perencanaan pembangunan DKI Jakarta. Pada dokumen RKPD

dan dokumen Renja PD satuan indikator kegiatan telah dijabarkan dengan benar

sesuai dengan tata cara penentuan satuan indikator yang termuat Permendagri

86 Tahun 2017, sementara itu satuan indikator kegiatan dalam aplikasi E-Monev

hanya tertulis “1 paket” untuk seluruh kegiatan (18.551 kegiatan). Konsekuensi dari

kondisi tersebut mengakibatkan kinerja fisik/non fisik per kegiatan tidak dapat

diukur melalui metode yang benar sesuai Permendagri 86 Tahun 2017. Dalam

perspektif kedepan, hal ini perlu diperbaiki agar sistem evaluasi dapat dilakukan

secara komprehensif, dan hasil evaluasi benar-benar dapat digunakan untuk

menghasilkan kebijakan pengendalian yang sesuai dengan kondisi eksisting.

1/5


2. Saat ini perangkat daerah dan unit perangkat daerah tidak melakukan evaluasi

triwulanan pelaksanaan Renja perangkat daerah, sehingga pengolahan data dan

analisis triwulanan RKPD dibebankan sepenuhnya di Bappeda. Berdasarkan

Permendagri 86 Tahun 2017 idealnya Evaluasi triwulanan RKPD bersumber dari hasil

evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah/unit perangkat daerah, sehingga

Bappeda hanya mengkompilasi evaluasi triwulanan Renja PD untuk menyusun

evaluasi triwulanan RKPD. Dalam perspektif kedepan perangkat daerah/unit

perangkat daerah perlu didorong untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renja.

Hal ini juga relevan dengan rekomendasi pada poin pertama di atas, untuk dapat

menghitung satuan indikator kegiatan yang sama (dalam evaluasi) dengan yang

tercantum pada dokumen RKPD dan Dokumen Renja PD maka perangkat daerah

perlu didorong untuk menginput output kegiatan per triwulanan sesuai dengan

satuan indikator kegiatan yang tertera pada dokumen Renja.

2/5

3. Karena satuan output realisasi kegiatan dalam sistem evaluasi berbeda dengan

satuan output kegiatan dalam dokumen Renja PD dan dokumen RKPD, maka

penghitungan outcome indikator program tidak dapat dilakukan. Seharusnya

realisasi output kegiatan mengagregasi kepada indikator programnya, saat ini

seluruh satuan realisasi kegiatan pada sistem evaluasi triwulanan tertulis “1 paket”,

dengan demikian tidak dapat mengaggregasi pada indikator output program.


3/5

4. Saat ini sistem E-Monev belum dapat secara otomatis melakukan interpretasi

penilaian realisasi kinerja berdasarkan kategori penilaian Permendagri 86 Tahun

2017. Hal ini mengakibatkan proses interpretasi harus dilakukan secara manual

terhadap 18.551 kegiatan (RKPD 2018) sehingga tidak efisien. Idealnya sistem E-

Monev dapat secara otomatis menghasilkan penilaian sesuai kategori yang

ditetapkan, sehingga output evaluasi dapat dengan cepat dihasilkan dan segera

dapat ditindaklanjuti. Karena pada hakikatnya sistem E-Monev bukan sistem yang

ditujukan untuk mengumpulkan angka dan data-data realisasi, melainkan sistem E-

Monev harus mampu melakukan penilaian secara otomatis sehingga dapat

memberikan informasi capaian kinerja yang cepat, tepat dan dapat

dipertanggungjawabkan.


4/5

5. Selanjutnya, sistem E-Monev saat ini belum mengadopsi matriks-matriks evaluasi

sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 baik untuk evaluasi RKPD maupun evaluasi

dokumen perencanaan lainnya. Sehingga untuk menyusun laporan evaluasi

dokumen perencanaan perlu melakukan penyesuaian secara manual

terhadap 18.551 kegiatan (RKPD 2018), hal ini sangat tidak efektif dan tidak

efisien. Idealnya dalam perspektif kedepan sistem E-Monev perlu disesuaikan

dengan kebutuhan yang ada.


5/5

TERIMAKASIH

Documents

Oleh : Tim Evaluasi RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 · Rehab Total Gedung Sekolah di DKI Jakarta 1,833,046,465,858 0.09 Sangat Rendah Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)