Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Opening Remarks:
Workshop Understanding Tax Policies on Mining – Omnibus Law 2020
Yustinus Prastowo
Staff Khusus Menteri Keuangan RI
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Tekanan di masa depan akan lebih intens, memapar risiko kepada sektor riil, keuangan, dan
ketersedian pembiayaan untuk sustainable economic development.
2
PRA COVID-19: Serangkaian tantangan eonomi dan
politik terakumulasi semenjak beberapa dekade yang
lalu. Kembalinya resesi global telah terprediksi.
COVID-19 memunculkan krisis kembar yang tak
terduga: memukul sisi supply & demand domestik
dan eksternal banyak negara, lalu berefek dominopada sendi-sendi kehidupan
Masa Kini2 Dekade Terakhir
Masa Depan
DUNIA DALAM BAYANG TANTANGAN EKONOMI GLOBAL
Normalisasi The Fed, USA
Perang Dagang
Resesi Global
2008Krisis Utang
Ketegangan Geopolitik
Tekanan domestik
K E S E HA T A N S O S I A L
E K O N O M I K E U A N G A N
Disrupsi Teknologi?
Bencana alam akibat Perubahan
Iklim?
Vaccine Nationalism?
Zoonosis?
Sumber: Bloomberg for quarterly forecast, IMF for full year forecast, as of October 2020
Note: Q3-2020 growth for Singapore, Vietnam, U.S. and China are actual
Negara 2019 2020p ▲ 2019 2021p
Jepang 238.0 266.2 28.2 ▲264.0
AS 108.7 131.2 22.5 ▲133.6
Inggris 85.4 108.0 22.6 ▲111.5
India 72.3 89.3 17.0 ▲89.9
Indonesia 30.5 38.5 8.0 ▲41.8
2.97
-22,
1
-17,
3
-23,
9 -21,7 -1
8,9 -16,
5
-12,
2
-17,
1 -13,
2 -9,9
-9,5
-2,9
0,4 3,
2
-8,7
-1,3
2,4 4,
9
-12,
8
-9,1
-10,
6
-11,5 -10,
3 -9,1
-9,8 -8
,6 -9 -8,3
-8,3
-8,8 -7
,1 -4,3
-6 -7 -6
-6,6 -5
,3 -2,9
-4,3
-8,5
-4,3 -4,1 -1
,9 -1,5
-3.49
-5,32
1,6 1,9
SPA MAL SGP VNM CHN
Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020F Q4 2020F FY 2020F
(2,3)
(6,3)(8,2)
(3,7)
(0,8) (1,8)
(11,9)
(6,5)(5,2)
(8,1)(5,5)
(6,3) (11,8)(10,9)
(4,7) (4,9)
(7,3)
Indonesia Tiongkok
(13,1)
India Malaysia Thailand FilipinaChina Philippines
AKIBAT PANDEMI COVID-19, PEREKONOMIAN BANYAK NEGARA TERTEKAN
Arah kebijakan perekonomian banyak negara berubah menyesuaikan dinamikaturbulensi
PERTUMBUHAN EKONOMI (%Y-o-Y)
ITA IND UK MEX PHI THA
OUTLOOK DEFISIT FISKAL OLEH IMF (%GDP)
2019 2020 2021
JPN USA RUS KOR IDN
PROYEKSI RASIO DEBT-TO-GDP (%GDP)
3
Sumber: Kementerian Keuangan
Dampak Negatif Covid-19 Terhadap Dunia Usaha
INDEKS DAYA SAING GLOBAL INDONESIA PERLU DITINGKATKANTERUTAMA PADA INDIKATOR KAPASITAS INOVASI, ADOPSI TEKNOLOGI, DAN TENAGA KERJA
PROBLEM KUNCI
MIDDLE INCOME TRAP
Populasi menua
Pasar Tenaga kurangefisien
Infrastructure Gap
Kualitas institusional yang lemah
Pasa keuangan tak efisien
Produk kurang terdiversifikasi
Inovasi rendah
58,1
70,8
64
64
Institusional
Infrastruktur
67,7Adopsi ICT
55,4
Stabilitas Makroekonomi
Kesehatan
Skill
Pasar Barang
Pasar Tenaga Kerja
57,7Sumber: WEF, GCI 2019, diolah
Sistem Keuangan
Market size
Kapabilitas Inovasi
37,7Dinamisme Bisnis
INDONESIA KORSEL INDIA CHINA SINGAPORE (Ranking 1)
5868
55
90
7164
58 5864
8270
38
Innovation
Ecosystem
Human
Capital
Enabling
Environment Markets
5
Dukungan Kemudahan Berusaha Melalui Undang-Undang Cipta Kerja
Kemudahan Perizinan Berusaha• Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (RBA)
• Kemudahan Perizinan Dasar (Tata Ruang, Lingkungan,
Bangunan)
• Standarisasi perizinan berusaha melalui NSPK dan
Service Level Agreement (SLA)
• Penyederhanaan Perizinan Berusaha bagi Nelayan
Insentif dan Fasilitas Bagi UMKM a.l:
• Memberikan kemudahan bagi UMK, dengan Perizinan
Tunggal (cukup melalui pendaftaran).
• Memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha
Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK.
• Insentif Fiskal dan Pembiayaan untuk pengembangan
dan pemberdayaan UMKM.
• Pemberian fasilitasi layanan bantuan dan
perlindungan hukum bagi UMKM.
• Prioritas produk/jasa Koperasi dan UMK min. 40%
dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
• Penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha
minimal 30% untuk UMK pada infrastruktur publik
(rest area jalan tol, bandara, stasiun, pelabuhan, dll).
• Pemerintah wajib melakukan pembinaan bagi UMKM.
Percepatan & Kemudahan
Sertifikasi Jaminan Produk
Halalal:
• Memperluas Lembaga
Pemeriksa Halal (dapat
dilakukan oleh Ormas Islam,
PTN, dan PTS di bawah
lembaga keagamaan atau
Yayasan Islam).
• Sertifikasi halal untuk UMK
tidak dikenai biaya.
• Lama waktu yang dibutuhkan
dalam proses mendapatkan
sertifikasi halal sudah ada
penetapannya yaitu maksimal
hanya 21 hari. Dibandingkan
dengan UU sebelumnya yang
batasan waktunya paling cepat
3 bulan.
Perseroan Terbatas• Pendirian PT
Perseorangan untuk
UMK dapat dilakukan
oleh satu orang.
• Penyederhanaan proses
dan pengurangan biaya
dalam pendirian PT.
Kemudahan memperoleh Paten dan Merek• Percepatan proses dalam mendapatkan Paten.
• Penyederhanaan dan percepatan proses Pendaftaran Merek.
• UU Cipta Kerja mencakup
perubahan dan
penyederhanaan terhadap
79 UU dan 1.203 pasal.
• Aturan sapu jagat ini berisi
15 bab dan 186 Pasal yang
terdiri dari 1.187 halaman.
Awalnya berbasis izin, menjadi berbasis risiko dan skala usaha.
Urgensi Omnibus Law
Perlambatan ekonomi global
Ancaman stagnasi perekonomian Indonesia (middle income trap)
Terlalu banyak regulasi tumpang tindih
Daya saing Indonesia belum optimal, termasuk daya saing pencari kerja yang relative lebih rendah dibandingkan negara lain
Beralihnya lapangan kerja ke negara lain yang lebih kompetitif.
Membantu pertumbuhan sektor UMKM, termasuk
meningkatkan kemampuan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja.
Mempermudah akses pembiayaan, akses
pasar, akses pengembangan usaha, akses perizinan dan akses rantai pasok.
Memperbaiki regulasi bidang ekonomi, meliputi investasi, pajak, pembangunan, dan
ketersediaan lapangan kerja.
Mengubah pola kerja, hubungan kerja, dan
sistem upah.
Memudahkan startup lokal untuk
memaksimalkan potensinya.
Memberi penguatan dan proteksi usaha kecil terhadap persaingan dengan usaha besar.
Jaminan kredit tidak harus berupa aset,
tetapi kegiatan UMK yang dapat dijadikan
jaminan kredit.
Menyediakan lapangan kerja baru melalui investasi, estimasi sebanyak 2,7 juta hingga 3 juta per
tahun.
Peningkatan kompetensi, produktivitas dan
kesejahteraan pekerja, IDN (74,4%) berada di bawah rata-
rata negara ASEAN (78,2%).
Prakarsa Jaminan Sosial baru untuk pekerja/buruh, yaitu Jaminan Kehilangan
Pekerjaan/ Unemployment Benefit yang sudah ada di
negara lain.
Dampak
Positif
Omnibus
Law
Sekilas Omnibus Law
photo credit: ubique & mrbambang
UU CIPTA KERJA: TEROBOSAN PENTING UNTUK MENDORONG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAN DAYA SAING
PEREKONOMIAN
Peningkatan ekosistem investasi
dan kegiatan berusaha
Kemudahan, perlindungan, & pemberdayaan
koperasi & UMKM
InvestasiPemerintah Pusat dan percepatan Proyek Strategis
Nasional
Kemudahan berusaha
Dukungan Riset dan inovasi
Administrasi Pemerintahan
Pengenaan Sanksi
Ketenagakerjaan
Pengadaan tanah
Kawasan ekonomi
“The Omnibus Law on Job Creation is a major reform effort to make Indonesia more competitive and support the country’s long-term aspiration of becoming a prosperous society... The World Bank is committed to working with the Government of Indonesia on these reforms.”
World Bank Statement
– 16 Oct 2020
Indonesia’s Reform Package BoostsGrowth
Prospects
– 14 Oct 2020
“The Indonesian parliament’s approval of the Omnibus Law on Job Creation on 5 October marks a significant enhancement of the business climate and a step forward for labour market flexibility, which should, over time, improve the country’s international competitiveness.”
“The passage of the bill is predominantly credit positive, as it will facilitate both domestic and foreign investment, which could help to revive economic growth to potential levels.”
Omnibus Law will support domesticand
foreign investment, it’s credit positiveoverall
– 8 Oct 2020
20
UU Cipta Kerja menyederhanakan
79 UU (1,244 Pasal)
photo credit: ubique & mrbambang
49
4241,5
41,339,3
49,4 34,9
35,7
42,143,5
35,542,6
Stabilitas Politik
Stabilitas Makroekonomi
Ekosistem Hukum dan Peraturan
Tingkat Skills
Perpajakan rendah
Ukuran pasar
Infrastruktur fisik 38,6 40,8
Kemampuan ekspor 38,4 31,7
Perlindungan HAKI 35,4 35,4
Perlindungan Investor 34,5 37,5
Upah tenaga kerja dan bahan mentah murah 33,2 41,4
Koordinasi rantai pasok 30,1 44,2
Keterjangkauan bahan lokal 26,6 42,2
Resource Endowment 18,5 31,7
Local acquisition target 14,4 35,6
How important were the following factors in your parent company’s decision to invest in a country?
Sangat penting PentingS u m b e r : G l o b a l I n v e s t m e n t C o m p e t i t i v e n e s s R
e p o r t 2 0 1 9 / 2 0 20 21
EKOSISTEM HUKUM/PERATURAN DAN TARIF PERPAJAKAN YANG RENDAH MENJADI TOP FIVE PENENTU PENTING KEPUTUSAN INVESTASIB E R D A S A R K A N S U R V E Y B A N K D U N I A D A L AM T H E G L O B A L I N V E S T M E N T C O M P E T I T I V E N E S S REP O R T 2 0 2 0
BACKGROUND OMNIBUS LAW PERPAJAKAN
3
2
1
Penyesuaian pada berbagai sektor perpajakan perlu dilakukan
(tarif PPh Badan yang tinggi, pemajakan dividen yang
berlapis, relaksasi hak pengkreditan PM, pengaturan ulang
sanksi perpajakan, pengecualian pajak atas badan sosial dan
keagamaan, serta penataan regulasi pajak daerah)
3
4
Ketentuan yang relevan dengan
seluruh kebijakan tsb tertuang
dalam UU yang berbeda, yakni
UU KUP, PPh, PPN, serta PDRD.
Maka, perlu UU yang
mengakomodir perubahan/
penyesuaian ketentuan tsb
secara sekaligus dalam satu
Undang-undang dengan
menggunakan skema omnibus
law.Ala
san P
enyusu
nan O
mnib
us
Law
Indonesia perlu memperkuat pertumbuhan ekonomi. Untuk
itu, investasi sebagai salah satu solusi perbaikan ekonomi
Indonesia perlu didukung, demi penyerapan tenaga kerja
seluas-luasnya
Kebijakan Perpajakan (sebagai salah satu faktor penentu
investasi) perlu diperbaiki untuk menjaga iklim bisnis dan
investasi, serta kemudahan usaha yang lebih kondusif
Menghadirkan kebijakan fiskal nasional yang dapat menjaga
kinerja penerimaan pajak melalui peningkatan investasi,
kepatuhan pajak sukarela, kepastian hukum yang berkeadilan
bagi iklim usaha
PEMBANGUNAN
NASIONAL
KEMUDAHAN
BERUSAHA
MENDORONG KEPATUHAN WAJIB
PAJAK & WAJIB BAYAR SECARA
SUKARELA
MENINGKATKAN PENDANAAN
INVESTASIMENCIPTAKAN KEADILAN IKLIM
BERUSAHA DI DALAM NEGERIMENINGKATKAN PENDANAAN INVESTASI
1. Penurunan tarif PPh Badan secara
bertahap 22% (2020 & 2021) dan 20%
(2022 dst).
2. Penurunan tarif PPh Badan Wajib
Pajak Go Public (tarif umum – 3%).
3. Penghapusan PPh atas Dividen dari
dalam negeri.
4. Penghasilan tertentu (termasuk
Dividen) dari Luar Negeri tidak
dikenakan PPh sepanjang
diinvestasikan di Indonesia.
5. Non-objek PPh atas:
a. Bagian laba/SHU koperasi,
b. Dana haji yang dikelola BPKH
6. Ruang untuk Penyesuaian Tarif PPh
Pasal 26 atas Bunga.
7. Penyertaan modal dalam bentuk
aset (imbreng) tidak terutang PPN.
8. Relaksasi Hak Pengkreditan Pajak
Masukan bagi Pengusaha Kena
Pajak.
9. Pengaturan Ulang:
a. Sanksi Administratif Pajak,
b. Imbalan Bunga.
17. Pemajakan Transaksi
Elektronik:
a. Penunjukan platform
memungut PPN,
b.Pengenaan pajak kepada Subjek
Pajak LN atas transaksi
elektronik di Indonesia.
18. Pencantuman NIK pembeli yang
tidak memiliki NPWP dalam
Faktur Pajak.
19. Mengurangi Jenis Pungutan
Daerah.
10.Penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi:
a. WNI maupun WNA tinggal > 183 hari di
Indonesia menjadi Subjek Pajak DN,
b. Pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan
Subjek Pajak DN dengan keahlian tertentu
hanya atas penghasilan dari Indonesia,
c. WNI berada di Indonesia < 183 hari dapat
menjadi Subjek Pajak LN dengan syarat
tertentu.
11. Penyerahan batu bara termasuk
penyerahan BKP.
12. Konsinyasi bukan termasuk penyerahan
BKP.
13.Non-objek PPh atas sisa lebih dana Badan
Sosial & Badan Keagamaan (sebagaimana
Lembaga Pendidikan).
14. Pidana Pajak yang telah diputus tidak lagi
diterbitkan ketetapan pajak.
15.Penerbitan STP daluwarsa 5 tahun.
16. STP dapat diterbitkan untuk menagih
imbalan bunga yang seharusnya tidak
diberikan.
Telah diatur dalam UU Nomor 2/2020
Telah diatur dalam UU Nomor 2/2020
KEMUDAHAN BERUSAHA DI BIDANG PERPAJAKAN
Meningkatkan Kepastian Hukum
▪ Penentuan Subjek Pajak Orang Pribadi:
a. WNI maupun WNA tinggal > 183 hari di Indonesia
menjadi Subjek Pajak DN,
b. Pengenaan PPh bagi WNA yang merupakan Subjek Pajak
DN dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan
dari Indonesia,
c. WNI berada di Indonesia < 183 hari dapat menjadi
Subjek Pajak LN dengan syarat tertentu.
▪ Penyerahan batu bara termasuk penyerahan BKP.
▪ Konsinyasi bukan termasuk penyerahan BKP.
▪ Non-objek PPh atas sisa lebih dana Badan Sosial & Badan
Keagamaan (sebagaimana Lembaga Pendidikan).
▪ Pidana Pajak yang telah diputus tidak lagi diterbitkan
ketetapan pajak.
▪ Penerbitan STP daluwarsa 5 tahun.
▪ STP dapat diterbitkan untuk
menagi himbalan bunga
yang seharusnya tidak
diberikan.
Pokok Perubahan
UU PPNPasal 4A ayat (2) huruf a
Penyerahan batu baratermasuk penyerahan BKP
UU PPNPasal 1A huruf g
Konsinyasi bukan termasukpenyerahan BKP
UU PPhPasal 4 ayat (3) huruf p
Non-objek PPh atas sisa lebih dana Badan Sosial & Badan Keagamaan (sebagaimana Lembaga Pendidikan)
HASIL PERTAMBANGAN
BATU BARA TIDAK
TERMASUK JENIS
BARANG YANG TIDAK
DIKENAI PPN.
Aturan saat ini:
Hasil pertambangan batu bara yang
bukan merupakan BKP adalah batu bara
sebelum diproses menjadi briket batu
bara.
Penyerahan secara
konsinyasi tidak
termasuk dalam
pengertian penyerahan
BKP.
Aturan saat ini:
Penyerahan BKP secara konsinyasi
merupakan penyerahan BKP.
Non-objek PPh atas sisa
lebih diterima Lembaga
sosial/keagamaan.
Aturan saat ini:
Merupakan objek pajak.
47
KEPASTIAN HUKUM TERKAIT PENETAPAN OBJEK PPN
UU Cipta Kerja (Omnibus Law)
Pasal 112
Pasal 4A ayat (2) huruf a diubah, Pasal 1A ayat (1) huruf g dihapus
Pengenaan Batu Bara sebagai Objek Kena PPN
No Pasal yang
berubah
Objek Ketentuan Lama UU Cipta Kerja
1. Pasal 1A ayat
(1) huruf g
Penyerahan Barang
Kena Pajak secara
konsinyasi
(1) Yang termasuk dalam
pengertian penyerahan Barang Kena Pajak
adalah:
g.penyerahan Barang Kena Pajak secara
konsinyasi; dan
(1) Yang termasuk dalam pengertian
penyerahan Barang Kena Pajak adalah:
g. dihapus; dan
No Pasal yang
berubah
Objek Ketentuan Lama UU Cipta Kerja
2. Pasal 4A ayat (2)
huruf a
Hasil
Pertambangan
Batu Bara
(2) Jenis barang yang tidak dikenai
Pajak Pertambahan Nilai adalah barang
tertentu dalam kelompok barang
sebagai berikut:
a) barang hasil pertambangan atau
hasil pengeboran yang diambil
langsung dari sumbernya;
(2) Jenis barang yang tidak dikenai Pajak
Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam
kelompok barang sebagai berikut:
a. barang hasil pertambangan atau hasil
pengeboran yang diambil langsung dari
sumbernya, tidak termasuk hasil pertambangan
batu bara;
Pengecualian Konsinyasi dari Objek PPN
Alasan Pengenaan PPN Pada Batubara
Penerapan PPN pada batubara dilakukan dalam rangka menyeragamkanperlakuan pajak pertambahan nilai bagi semua perusahaan tambang batubara
Selama ini terdapat pengaturan yang berbeda terkait pengenaan PPN pada perusahaan tambang batu bara seperti pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batu Bara (PKP2B).
Pada pengaturan batubara sebelum menjadi briket, batubara adalah non BKP (barang kena pajak), juga karena adanya pengaturan tersendiri melalui masing-masing PKP2B, maka terjadi perlakuan yang beragam untuk PPN atas batubara.
Oleh karena itu, untuk menyeragamkan dan memberi kepastian hukum, batubaraditetapkan menjadi BKP (barang kena pajak), dimana aturan ini nantinya akan
berlaku bagi semua perusahaan batu bara, tanpa melihat apakah PKP2B atau IUP.
Menjamin Prinsip Netralitas PPN
Perubahan aturan ini dapat turut menjamin prinsip netralitas dalam PPN. Tujuannya adalah adanyaperlakuan pajak yang seragam atau simetris atas penyerahan dalam setiap tahapan proses atau chain yang sama.
Melalui persepektif netralitas ini, maka terdapat perlakuan perpajakan yang berkepastian bagi wajib pajaksecara keseluruhan
Memitigasi Sumber Tax Gap pada PPN
Penetapan batubara yang dikenakan PPN dalam UU CK, merupakan suatu upaya pemerintah dalammerefleksikan dan meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang selama ini menjadi sumber adanya tax gap pada sektor PPN
Salah satu sumber tax gap yang ada di sektor PPN disebabkan karena beragamnya pembebasan sertafasilitas bagi barang dan atau jasa tertentu (negative list)
TUJUAN PENGENAAN PPN PADA BATUBARA
TERIMA
KASIH
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA