23

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DAN OPORTUNISME INCUMBEN by Dodik Ariyanto Submission date: 09-Aug-2018 03:32PM (UTC+0700) Submission ID: 988676430 File name: 00._0HUPS-artikel_edited.docx (49.23K) Word count: 5128 Character count: 34569

OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Download PDF Report

Upload
hathu
View
218
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

PEMILIHAN KEPALA DAERAHSERENTAK DAN

OPORTUNISME INCUMBENby Dodik Ariyanto

Submission date: 09-Aug-2018 03:32PM (UTC+0700)Submission ID: 988676430File name: 00._0HUPS-artikel_edited.docx (49.23K)Word count: 5128Character count: 34569

Page 2: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 3: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 4: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 5: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 6: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 7: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 8: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 9: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 10: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 11: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 12: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 13: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 14: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 15: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 16: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 17: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 18: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 19: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 20: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

Page 21: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

17%SIMILARITY INDEX

17%INTERNET SOURCES

0%PUBLICATIONS

0%STUDENT PAPERS

Exclude quotes Of f

Exclude bibliography Of f

Exclude matches < 2%

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DANOPORTUNISME INCUMBENORIGINALITY REPORT

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

16%

eprints.undip.ac.idInternet Source

Page 22: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

FINAL GRADE

/0

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DANOPORTUNISME INCUMBENGRADEMARK REPORT

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

Page 23: OPORTUNISME INCUMBEN SERENTAK DAN PEMILIHAN … · pemerintah sebagai Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 atau yang sering disebut dengan UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).Pemilukada

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PENYELENGGARA PEMILU & PEMILIHAN LEGISLATIF

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PENYELENGGARA PEMILU & PEMILIHAN LEGISLATIF

Documents

jdih.kpu.go...2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

jdih.kpu.go...2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Documents

RESUME RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN …€¦ · RESUME RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM Disampaikan Oleh: BADAN KEAHLIAN DPR RI APRIL 2020. 1. Judul RUU

RESUME RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN …€¦ · RESUME RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM Disampaikan Oleh: BADAN KEAHLIAN DPR RI APRIL 2020. 1. Judul RUU

Documents

Abstraksi · 1 Abstraksi Pemilukada Serentak tahun 2015 adalah amanat dari UUD dan Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Abstraksi · 1 Abstraksi Pemilukada Serentak tahun 2015 adalah amanat dari UUD dan Undang-Undang No. 8 tahun 2015 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Documents

lebakkab.bawaslu.go.id No… · Pemilihan Umum dalam pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga perlu diganti;

lebakkab.bawaslu.go.id No… · Pemilihan Umum dalam pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga perlu diganti;

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT … · 2018. 2. 13. · UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT … · 2018. 2. 13. · UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN

Documents

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN ... kpu...Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN ... kpu...Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA · tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang

Documents

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI …kalsel.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Keputusan-Sengketa-1...Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan “Sengketa Pemilihan terdiri

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI …kalsel.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2015/08/Keputusan-Sengketa-1...Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan “Sengketa Pemilihan terdiri

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA2019/12/16 · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA2019/12/16 · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents

HASIL TES...2019 TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

HASIL TES...2019 TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

Documents

BAB I PENDAHULUAN A. ALASAN PEMILIHAN JUDULrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/621/2/T1_312007063_BAB I.pdf · merasa dirugikan atas pelaksanaan pemilukada ... undang maupun hukum

BAB I PENDAHULUAN A. ALASAN PEMILIHAN JUDULrepository.uksw.edu/bitstream/123456789/621/2/T1_312007063_BAB I.pdf · merasa dirugikan atas pelaksanaan pemilukada ... undang maupun hukum

Documents

putusan 16 telah baca 9 september 2009 - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/mk_16_2009.pdfsebagai Pemilukada oleh Undang Undang tentang Penyelenggara Pemilu. Demikian hal tersebut

putusan 16 telah baca 9 september 2009 - hukum.unsrat.ac.idhukum.unsrat.ac.id/mk/mk_16_2009.pdfsebagai Pemilukada oleh Undang Undang tentang Penyelenggara Pemilu. Demikian hal tersebut

Documents

filetentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Tahun

filetentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Komisi Pemilihan Urnum Tahun

Documents

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SISTEM …€¦ · Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SISTEM …€¦ · Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Documents

PENYELENGGARAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM … Pemilu/PP_1954_9_PENYELENGGARAAN... · PENYELENGGARAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 Tanggal

PENYELENGGARAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM … Pemilu/PP_1954_9_PENYELENGGARAAN... · PENYELENGGARAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 Tanggal

Documents

KOMISI PEMILIHAN UMUM - idabudhiati.files.wordpress.com filePERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM ... yang digunakan oleh pasangan calon/tim kampanye wajib di ... Undang-Undang Nomor 11

KOMISI PEMILIHAN UMUM - idabudhiati.files.wordpress.com filePERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM ... yang digunakan oleh pasangan calon/tim kampanye wajib di ... Undang-Undang Nomor 11

Documents

pemilukada... · 2019. 4. 9. · Penting/ segera Regulasi Pemilukada Yth. Jakarta, 7 Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang. Menindaklanjuti Surat

pemilukada... · 2019. 4. 9. · Penting/ segera Regulasi Pemilukada Yth. Jakarta, 7 Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang. Menindaklanjuti Surat

Documents

Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah

Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah

Documents

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWAdpm.fk.ub.ac.id/wp-content/uploads/Undang-Undang-Pemilihan-Mahasiswa-2.pdf · 1. Pemilihan Mahasiswa yang selanjutnya disebut Pemilwa adalah sarana pelaksanaan

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWAdpm.fk.ub.ac.id/wp-content/uploads/Undang-Undang-Pemilihan-Mahasiswa-2.pdf · 1. Pemilihan Mahasiswa yang selanjutnya disebut Pemilwa adalah sarana pelaksanaan

Documents

Manajemen Konflik Partai Golkar pada Pemilukada Kab ... · Tujuan dari penelitian ini adalah untuk ... Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun ... Golkar justru

Manajemen Konflik Partai Golkar pada Pemilukada Kab ... · Tujuan dari penelitian ini adalah untuk ... Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun ... Golkar justru

Documents

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM - …

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM - …

Documents

4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Documents

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWAdpm.fk.ub.ac.id/.../Undang-Undang-Pemilihan-Mahasiswa-1.pdf2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Mahasiswa harus di selenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWAdpm.fk.ub.ac.id/.../Undang-Undang-Pemilihan-Mahasiswa-1.pdf2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Mahasiswa harus di selenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia,

Documents

Scanned by CamScanner · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan ... Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai ... dan Pengeluaran Dana Kampanye LPPDK suara

Scanned by CamScanner · Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan ... Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai ... dan Pengeluaran Dana Kampanye LPPDK suara

Documents

DRAF BULETIN 2 - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik ... · Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

DRAF BULETIN 2 - Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik ... · Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Documents

Apakah Incumbent memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mencalonkan kembali dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).pdf

Apakah Incumbent memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mencalonkan kembali dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).pdf

Documents

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM€¦ · Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu disatukan, disederhanakan, dan disesuaikan dengan perkembangan

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM€¦ · Undang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu disatukan, disederhanakan, dan disesuaikan dengan perkembangan

Documents

KOMISI PEMILIHAN UMUM - kpubuleleng.files.wordpress.com · 016.433727/TAHUN 2012 tentang Penetapan Jadwal, Waktu dan Tempat ... Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Buleleng

KOMISI PEMILIHAN UMUM - kpubuleleng.files.wordpress.com · 016.433727/TAHUN 2012 tentang Penetapan Jadwal, Waktu dan Tempat ... Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Buleleng

Documents

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PEMILIHAN UMUM …€¦ · Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PEMILIHAN UMUM …€¦ · Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik

Documents