Embed Size (px)
Citation preview
OPTIMALISASI PENCATATAN KASUS DENGAN
MENGGUNAKAN GOOGLE FORM DI SMP NEGERI 5
BONTANG
Oleh :
LISTYA ALVARINA, S.Pd
NDH : 18
PELATIHAN DASAR CALON PNS GOLONGAN III ANGKATAN VI
PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN
KAJIAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
SAMARINDA
2019
ii
iii
iv
Daftar Isi
Lembar Persetujuan ………………………………………………………………………..… ii
Lembar Pengesahan ……………………………….………..……………………………….. iii
Daftar Isi ………………………………………………………………………..…………… iv
Daftar Tabel ………………………………………………………………………...………. vii
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………….………… 1
1.1. Latar Belakang …………………………………………………………………….… 1
1.2. Tujuan Aktualisasi ………………………………………………………………...… 2
1.3. Manfaat Aktualisasi …………………………………………………………………. 2
1.4. Ruang Lingkup …………………………………………………………………….... 3
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI …………………………………………….... 4
2.1. Profil SMP Negeri 5 Bontang ………………………………………………………... 4
2.2. Visi dan Misi SMP Negeri 5 Bontang …………………………………………..…… 4
BAB III LANDASAN TEORI ……………………………………………………………… 10
3.1. Konsep Dasar Nilai ANEKA ……………………………………………………….. 10
3.1.1. Akuntabilitas ………………………………………………………..………….. 10
3.1.2. Nasionalisme …………………………………………………………………… 11
3.1.3. Etika Publik ………………………………………………………….…………. 12
3.1.4. Komitmen Mutu …………………………………………………….………….. 14
3.1.5. Anti Korupsi ……………………………………………………………...…….. 14
3.2. Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI ………………………………...………… 16
3.2.1. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) …………………………………..….. 16
3.2.2. Whole of Government (WoG) ………………………………………………….. 17
3.2.3. Pelayanan Publik …………………………………………………..…………… 18
BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI ……………………………………….…………. 19
v
4.1. Identifikasi Isu ……………………………………………………………………… 19
4.2. Pemilihan Isu ……………………………………………………….……………… 19
4.3. Rancangan Aktualisasi …………………………...………………………………… 20
4.4. Jadwal Kegiatan Aktualisasi …………………………………………………..……. 21
BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI
5.1. Mengumpulkan Data Dukung Seperti Catatan-catatan Administrasi yang Ada ……. 28
5.2. Merancang Google Form dan Menentukan Item-item Data yang Perlu Diinput …… 28
5.3. Melakukan Sosialisasi Penggunaan dan Pengisian Google Form ……….………….. 30
5.4. Menerapkan Pencatatan Tersebut dalam Kegiatan BK ……………………….…….. 35
5.5. Membuat rekapan kegiatan setiap bulan ……………………………………...…….. 37
BAB VI PENUTUP ………………………………………………...……………………….. 39
6.1. Kesimpulan ……………………………………………..………………………….. 39
6.2. Saran ……………………………………………………………………..…………. 39
6.3. Role Model ………………………………………………………………...……….. 40
LAMPIRAN
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1. Logo SMP Negeri 5 Bontang ........................................................................... 4
Gambar 2.2. Foto Bagian Depan SMP Negeri 5 Bontang .................................................... 4
Gambar 2.3. Struktur Organisasi SMP Negeri 5 Bontang .................................................... 8
Gambar 5.1. Guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan koordinator BK .................. 29
Gambar 5.2. Pengumpulan data mengenai administrasi BK yang tersedia di sekolah ....... 30
Gambar 5.3. Memilah item data yang akan diinput dalam google form ............................ 31
Gambar 5.4. Mengumpulkan informasi terkait cara pembuatan dan penggunaan google form
dari guru TIK di sekolah ..................................................................................................... 32
Gambar 5.5. Inovasi pencatatan manual menjadi digital .................................................... 32
Gambar 5.6. Bagian dari item google form ........................................................................ 34
Gambar 5.7. Kegiatan Sosialisasi ....................................................................................... 35
Gambar 5.8. Share link google yang siap isi ...................................................................... 36
Gambar 5.9. Pengisian google form oleh semua guru BK ................................................. 37
Gambar 5.10. Proses perekapan data yang telah dientri ..................................................... 38
vii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Metode USG untuk Skala Prioritas ............................................................................. 20
Tabel 2. Rancangan Aktualisasi ................................................................................................ 22
Tabel 3. Jadwal Rancangan Aktualisasi .................................................................................... 21
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia, negara yang terkenal akan kekayaannya dalam hal sumber daya alam yang
melimpah, jumlah penduduk yang tinggi, sejarah yang sangat kaya akan perjuangan dan
hal lainnya. Namun kekayaan itu tidak diimbangi dengan pengelolaan yang benar sehingga
Indonesia masih menjadi negara yang cukup tertinggal dibandingkan negara lainnya di era
revolusi industri 4.0. Untuk itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup pendidikan
secara umum dan perguruan tinggi secara khususnya harus bersikap profesional,
berintegritas, dan bersih dari kepentingan perorangan, kelompok maupun partai, serta
menjunjung tinggi nilai dasar Pancasila.
Menurut Undang- Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
penyelenggaraan Diklat mengikuti pola baru di mana masa kegiatan berlangsung secara
on-off-on kampus. Kegiatan on kampus berlangsung di P3KDOD LAN Samarinda dengan
pemaparan materi dan pola untuk menginternalisasi nilai dasar ASN yakni Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi (ANEKA). Kegiatan off
kampus melakukan aktualisasi yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar ANEKA pada setiap
kegiatan yang sudah direncanakan pada masing-masing instansi.
Pola ini diselenggarakan seefektif mungkin untuk membina peserta agar lebih
memahami dan mengaktualisasi nilai-nilai dasar ANEKA. Maka setiap CPNS yang
mengikuti pelatihan dasar (latsar) wajib menghabituasikan nilai-nilai yang sudah diberikan
pada saat latsar. Habituasi yang dilakukan di masing-masing intansi bertujuan untuk
membiasakan ASN melakukan proses aktualisasi diri terhadap berbagai materi yang
diterima saat proses latsar.
SMP Negeri 5 Bontang sebagai salah satu sekolah di Kota Bontang, Provinsi
Kalimantan Timur memiliki visi “Menghasilkan Peserta Didik yang Cerdas, Tangguh,
Religius, Berkarakter Nyata, dan Peduli Lingkungan ( CETAR BERNYALI)” memerlukan
pendidik atau ASN yang berkualitas dan berkompeten untuk mempersiapkan peserta didik
agar mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Guna merealisasikan
visi ini, maka diperlukan pendidik atau ASN yang bekualitas dan berkompetensi dengan
2
penguasaan teknologi dan komunikasi yang baik untuk mempersiapkan peserta didik agar
mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional.
Selama ini berdasarkan pengamatan yang ada di SMP Negeri 5 Bontang ada beberapa
hal yang perlu ditingkatkan oleh ASN sehingga tujuan yang diharapkan organisasi tercapai.
Beberapa isu yang berkembang di lingkungan kerja berikut ini perlu ditingkatkan dan
dioptimalisasi. Isu yang diangkat penulis yaitu Belum optimalnya pencatatan konseling di
SMP Negeri 5 Bontang.
1.2 Tujuan Aktualisasi
Adapun tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang menulis laksanakan di SMP
Negeri 5 Bontang adalah :
1. Mengaktualisasikan nilai akuntabilitas sehingga memiliki tanggung jawab dan
integritas terhadap apa yang dikerjakan
2. Mengaktualisasikan nilai nasionalisme dalam kegiatan pendidik sehingga bekerja atas
dasar semangat nilai-nilai pancasila
3. Mengaktualisasikan nilai etika publik dalam kegiatan pendidik sehingga menciptakan
lingkungan sekolah yang harmonis dan kondusif
4. Mengaktualisasikan nilai komitmen mutu dalam kegiatan pendidik sehingga sehingga
mewujudkan pelayanan publik yang prima
5. Mengaktualisasikan nilai anti korupsi dalam
6. Mampu bersikap solutif dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan
dilingkungan kerja berdasarkan Manajemen ASN, pelayanan publik dan Whole Of
Government.
1.3 Manfaat Aktualisasi
Manfaat dari kegiatan aktualisasi ini yaitu :
1. Bagi Guru BK
3
Guru BK diharapkan mampu tertib melaksanakan administrasi serta mampu
merespon masalah anak dengan cepat dan responsif.
2. Bagi Instansi
Diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi sekolah serta membantu
meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di SMP Negeri 5 Bontang
3. Bagi Peserta Didik
Diharapkan dapat membantu menyelasaikan permasalah siswa secara cepat
dan responsive sehingga mencegah kemungkinan permasalahan menjadi lebih
berkembang dan menyebabkan prestasi maupun minat belajar menurun.
1.4 Ruang Lingkup
Ruang lingkup dari kegiatan aktualisasi ini yaitu pelaksanaan dilakukan mulai dari
tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan 18 November 2019 di lingkungan tempat kerja
yaitu SMP Negeri 5 Kota Bontang, dengan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar
akuntabilitas, nasionalisme, etika, publik, komitmen mutu dan anti korupsi serta
mengimplementasikan peran sebagai calon ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di
tempat kerja.
4
BAB II
GAMBARAN UMUM ORGANISASI
2.1 Profil SMP Negeri 5 Bontang
Dasar Hukum Pembentukan Sekolah
Gambar 2.1
Logo SMP Negeri 5 Bontang
Gambar 3.2
Gambar 2.2 Foto Bagian Depan SMP Negeri 5 Bontang
(Sumber: Dokumentasi SMP Negeri 5 Bontang oleh Penulis, 2019)
Nama Sekolah : SMP Negeri 5 Bontang
NPSN : 30401807
Status : Negeri
Bentuk Pendidikan : SMP
Status Kepemilikan : Pemerintah Daerah
SK Pendirian Sekolah : No. 271 Tahun 2003
Tanggal SK
Pendirian
: 2003-07-18
5
Akreditasi : 024/BAP-SM/HK/XI/2017
Alamat : Jl. Pupuk Raya, Kelurahan Belimbing
Bontang Barat, Kota Bontang
Website
:
:
http://www.smpn5btg.sch.id
2.2 Visi dan Misi SMP Negeri 5 Bontang
a. Visi SMP Negeri 5 Bontang
”Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta
menyediakan sarana dan prasarana untuk menjadikan warga sekolah yang cerdas,
tangguh, religius, berkarakter nyata dan Peduli Lingkungan ( CETAR
BERNYALI)”
b. Misi SMP Negeri 5 Bontang
1) Mengembangkan seluruh komponen sekolah secara optimal baik dalam bidang
akademis maupun non akademis dengan berwawasan lingkungan sehingga
mampu bersaing secara global.
2) Meningkatkan mutu pendidikan yang mengintegrasikan sistem nilai agama dan
budaya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3) Menciptakan sistem informasi manajemen berbasis komputer, ujian berbasis
komputer, dan pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan
komunikasi.
4) Menanamkan kedisiplinan melalui budaya bersih, budaya tertib, dan budaya
kerja.
5) Menumbuhkan budaya gemar membaca dengan program literasi yang didukung
perpustakaan yang lengkap dan berkualitas.
6) Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, nyaman, tentram,
damai, tertib, disiplin, sehat, kekeluargaan, dan penuh tanggung jawab.
7) Menjalin hubungan yang harmonis antar warga sekolah dan antara sekolah
dengan wali murid, masyarakat, instansi, dan lembaga terkait dalam rangka
pencapaian sekolah yang optimal.
8) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya manusia dan sarana prasarana
yang ada di sekolah dan mensinergikan seluruh potensi tersebut guna
mewujudkan visi sekolah secara optimal.
6
9) Mengedepankan pendidikan karakter dengan meningkatkan budi pekerti serta
meningkatkan jiwa nasionalisme yang kuat dan bermartabat.
10) Melaksanakan program pengembangan sekolah ramah sosial dan ramah
lingkungan.
11) Membudayakan perilaku peduli terhadap lingkungan dan sesama berlandaskan
semangat kebersamaan dan sikap saling menghargai.
c. Tujuan
1) Menghasilkan lulusan yang lebih beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa
2) Menghasilkan lulusan yang mencintai almamaternya dan peduli kepada
lingkungannya
3) Menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, baik dalam melanjutkan ke
jenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun dunia kerja
4) Menghasilkan lulusan yang terampil berbahasa Inggris dan menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi informasi dengan baik
5) Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter yang nyata dan memiliki sikap
dan budi pekerti yang baik.
d. Nilai Organisasi SMP Negeri 5 Bontang
Nilai-nilai yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas di SMP Negeri 5
Bontang adalah mengikuti nilai-nilai dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
yaitu:
1. Integritas
Integritas adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan.
2. Kreatif dan Inovatif
Memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru yang
berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya (gagasan,
metode, atau alat).
3. Inisiatif
Kemampuan seseorang untuk bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang
dituntut dari pekerjaan.
4. Pembelajar
7
Selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme.
5. Terlibat Aktif
Senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan.
6. Tanpa Pamrih
Bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi.
8
1.3 Struktur SMP Negeri 5 Bontang
Gambar 2.3 Struktur Organisasi SMP Negeri 5 Bontang
1.4 Job Description
1. Kepala Sekolah
Kepala sekolah berfungsi dan bertugas sebagai edukator, manajer,
administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator (EMASLIM).
2. Komite Sekolah
Membina dan menghimpun potensi warga sekolah dalam rangka
mendukung penyelenggaraan sekolah yang berkualitas.
3. Kepala Urusan Tata Usaha
Menyusun program tata usaha sekolah, mengurus administrasi ketenagaan
dan siswa, membina dan pengembangan karier pegawai tata usaha sekolah,
menyusun administrasi perlengkapan sekolah, menyusun dan penyajian
data/statistik sekolah, mengkoordinasikan dan melaksanakan K6, membuat
laporan kegiatan tata usaha.
4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum
Menyusun program pengajaran, pembagian tugas guru dan jadwal
pelajaran, jadwal ulangan/evaluasi, kriteria kenaikan/ketidaknaikan/kelulusan,
mengarahkan pembuatan satpel, membina lomba akademis, dan MGMP.
WAKA KESISWAAN
Rizky Alfian R., S.Pd
9
5. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan
Menyusun program pembinaan OSIS, melaksanakan pembimbingan dan
pengarahan kegiatan OSIS, melaksanakan koordinasi K6, pemilihan siswa
teladan/penerima beasiswa, mutasi siswa, program ekstra kurikuler, membuat
laporan kegiatan kesiswaan secara berkala.
6. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana
Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, mengkoordinasikan
pendayagunaan sarana dan prasarana, pengelola pembiayaan alat-alat pengajaran,
dan menyusun laporan pelaksanaan urusan sarana dan prasarana secara berkala.
7. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas
Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua/wali
siswa, membina hubungan antar sekolah, komite sekolah, lembaga dan instansi
terkait, dan membuat laporan pelaksanaan hubungan masyarakat secara berkala.
2.3 Tugas Jabatan Peserta LATSAR
Tugas guru dijelaskan dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang
petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang dituangkan ke
dalam sasaran kerja pegawai (SKP), di antaranya :
a. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran
b. Mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran
c. Menganalisis hasil pembelajaran
d. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian.
10
BAB III
LANDASAN TEORI
3.1 Konsep Aktualisasi
Pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan pola baru, menuntut setiap peserta Diklat
Prajabatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS yaitu Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi yang diakronimkan menjadi
ANEKA. Melalui proses pembelajaran aktualisasi ini, seluruh atau beberapa nilai dasar akan
melandasi pelaksanaan setiap kegiatan peserta Diklat Prajabatan, setiap peserta harus
menemukan dan mengungkapkan makna dibalik penerapan nilai-nilai dasar tersebut pada
pelaksanaan setiap kegiatan yang telah dirancang oleh peserta Diklat Prajabatan di tempat
tugas.
Terdapat lima rangakain kegiatan pembelajaran aktualisasi yang harus dilaksanakan oleh
setiap peserta Diklat Prajabatan, yaitu : 1) merancang aktualisasi nilai dasar profesi PNS, 2)
mempresentasikan rancangan aktualisasi, 3) mengaktualisasikan niali dasar di tempat tugas
atau tempat magang, 4) melaporkan pelaksanaan aktualisasi nilai dasar, 5) mempresentasikan
laporan aktualisasi nilai dasar, 5) mempersentasikan laporan aktualisasi, dan 6) menyusun
rencana aksi penyempurnaan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS.
1. Nilai Dasar ANEKA
A. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai (LAN, 2015).
Akuntabilitas sering disamakan dengan Responsibiltas namun pada pakteknya berbeda.
Responsibilitas sendiri adalah kewajiban untuk bertanggung jawab.
11
Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk
memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah menjamin
terwujudnya nilai-nilai publik. Nilai-nilai publik tersebut antara lain :
1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan,
antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi;
2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS
dalam politik praktis;
3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik;
4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai
penyelenggara pemerintahan.
Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel maka diperlukan adanya nilai-nilai
dasar yaitu :
1. Kepemimpinan
2. Transparansi
3. Integritas
4. Tanggung Jawab (Integritas)
5. Keadilan
6. Kepercayaan
7. Keseimbangan
8. Kejelasan
9. Konsistensi
B. Nasionalisme
Makna Nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang
mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik yang merebut kemerdekaan atau
12
mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun
lingkungan masyarakat, bangsa dan negaranya. Dalam arti sempit nasionalisme adalah suatu
sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain
sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai beraikan bangsa yang satu dengan
bangsa yang lain. Sedang dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa
cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain.
Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan
agar bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan;
menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai
bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui
persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa;
menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa.
C. Etika Publik
Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus
dilakukan atau bagaimana melakukan kewajiban yang baik atau benar. Dalam kaitannya
denganpelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar/norma yang menentukan
baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik
dalam rangka menjalankan tanggung jawabpelayanan publik (LAN, 2015:6). Kode etik adalah
aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya
hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis (LAN, 2015:9).
Kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku/etika suatu kelompok khusus
dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh
oleh sekelompok profesional tertentu.
13
Berdasarkan undang-undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni
sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang
sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika
pemerintahan;
6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif,
dan efisien;
a. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
b. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang
memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
c. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan
jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri
atau untuk orang lain;
d. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
e. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin
pegawai ASN.
Definisi dan lingkup etika public merupakan refleksi tentang standar/norma yang
menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan
kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.
14
Dimensi etika publik terdiri dari dimensi tujuan pelayanan publik yang bertujuan untuk
mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan relevan, dimensi modalitas yang terdiri dari
akuntabilitas, transparansi, dan netralitas, serta dimensi tindakan integritas publik (LAN,
2015:11). Ketiga dimensi tersebut dapat menjadi dasar untuk dapat menjadi pelayan publik
yang beretika.
D. Komitmen Mutu
Komitnen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik yang berorientasi kepada
kualitas hasil. Target utama kinerja aparatur yang berbasis komitmen mutu adalah mewujudkan
kepuasan masyarakat yang menerima layanan (customer satisfaction). Apalagi dikaitkan
dengan tiga fungsi utama pegawai ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal
10, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu
bangsa, maka dalam implementasi fungsi tersebut pegawai ASN harus menunjukkan perilaku
yang komitmen terhadap mutu, bukan sekedar menggugurkan kewajiban formal atau
menjalankan rutinitas pelayanan.
Adapun nilai-nilai komitmen mutu antara lain :
1. Efektif, yaitu berhasil guna dapat mencapai hasil sesuai dengan target;
2. Efisien, yaitu berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil tanpa
menimbulkan pemborosan;
3. Inovasi, yaitu penemuan sesuatu yang baru atau mengandung kebaruan;
4. Berorientasi mutu, yaitu ukuran baik buruk yang di persepsi individuterhadap produk
atau jasa.
E. Anti Korupsi
Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk
merugikan keuangan dan perkonomian negara, singkatnya adalah tindakan menentang
terhadap adanya korupsi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
15
undang No 20 Tahun 2001, terdapat 7 (tujuh) kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari:
kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasa, perbuatan curang, penggelapan dalam
jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.
Nilai-nilai dasar anti korupsi adalah sebagai berikut :
a. mandiri yang dapat membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang sehingga menjadi
tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Pribadi yang mandiri tidak akan
menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai
keuntungan sesaat;
b. kerja keras merupakan hal yang penting dalam rangka tercapainya target dari suatu
pekerjaan. Jika target dapat tercapai, peluang untuk korupsi secara materiil maupun non
materiil (waktu) menjadi lebih kecil;
c. berani untuk mengatakan atau melaporkan pada atasan atau pihak yang berwenang jika
mengetahui ada pegawai yang melakukan kesalahan;
d. disiplin berkegiatan dalam aturan bekerja sesuai dengan undang-undung yang mengatur;
e. peduli yang berarti ikut merasakan dan menolong apa yang dirasakan orang lain;
f. jujur yaitu berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran (dharma);
g. tanggung jawab yaitu berani dalam menanggung resiko atas apa yang kita kerjakan dalam
bentuk apapun;
h. sederhana yang dapat diartikan menerima dengan tulus dan iklas terhadap apa yang telah
ada dan diberikan oleh Tuhan kepada kita;
i. adil yaitu memandang kebenaran sebagai tindakan dalam perkataan maupun perbuatan
saat memutuskan peristiwa yang terjadi.
16
3.2 Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI
A. Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang
profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara, berdasarkan jenisnya pegawai ASN terdiri atas Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN bertugas sebagai
berikut: Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Memberikan pelayanan public yang
professional dan berkualitas, dan Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dapat
meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap PNS
diberikan Hak PNS yang diatur dalam UU ASN yaitu sebagai berikut : Gaji,tunjangan dan
fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan
kompetensi. Sedangkan kewajiban dari pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN adalah
sebagai berikut :
1) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
2) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
4) Melaksnakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
17
5) Melaksnakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang
sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika
pemerintahan;
6) Menjaga kerahasian yang menyangkut kebijakan Negara;
7) Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif,
dan efisien;
8) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang
memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
10) Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan, dan
jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau
untuk orang lain;
11) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
12) Melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai
ASN.
3.2 Whole of Government (WoG)
Whole of Government (WoG) dapat dipahami sebagai suatu model pendekatan
integratif fungsional satu atap yang digunakan untuk mengatasi wicked problems yang sulit
dipecahkan dan diatasi karena berbagai karakteristik atau keadaan yang melekat antara lain:
tidak jelas sebabnya, multi dimensi, menyangkut perubahan perilaku.
Praktek WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor
yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenal dapat didekati oleh
pendekatan WoG di antaranya adalah Pelayanan yang bersifat administratif, Pelayanan jasa
dan Pelayanan barang.
18
Praktek WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang
terkait dengan pelayanan publik berdasarkan nilai-nilai dasar yaitu Koordinasi, Integrasi,
Sinkronisasi; dan Simplifikasi.
3.3 Pelayanan Publik
Pelayan publik merupakan satu di antara tiga fungsi Aapartur Sipil Negara (ASN). Oleh
sebab itu, pelayanan publik menjadi tolok ukur yang paling nyata oleh masyarakat karena ia
berhubungan langsung dengan mereka.
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara
dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelengara pelayanan publik. Pelayanan Publik menurut Lembaga Administrasi Negara
adalah segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di pusat
dan daerah dan dilingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa baik dalam
pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima adalah :
partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah efektif dan efisien,
aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan.
19
BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASI
4.1 Identifikasi Isu
Dalam mengidentifikasikan isu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti
kemampuan sumber daya manusia, biaya, tenaga, teknologi dan lain-lain. Oleh karena itu,
dilakukan penilaian prioritas masalah yang paling mendesak. Untuk menentukan prioritas
masalah dapat menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth). Analisis USG
merupakan alat yang digunakan untuk untuk menyusun urutan prioritas yang penting,
serius, dan berkembang untuk diselesaikan. Isu yang memilii total skor tertinggi
merupakan isu prioritas. Untuk lebih jelasnya, pengertian urgency, seriousness, dan growth
diuraikan sebagai berikut :
a. Urgency
Seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas dikaitkan dengan waktu yang
tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang
menyebabkan isu tadi.
b. Seriousness
Apabila masalah tidak ditangani maka timbul masalah lain yang lebih
serius.eberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang timbul
dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut atau akibat
yang menimbulkan masalah-masalah lain jika penyebab utama isu tidak dipecahkan.
c. Growth
Kemungkinan isu untuk berkembang dikaitkan dengan masalah penyebab yang
akan semakin memburuk jika isu dibiarkan.
4.2 Pemilihan Isu
Dalam menentukan isu prioritas yang akan diangkat penulis menggunakan metode USG
yaitu melihat dari sudut pandang Urgency (U) yaitu seberapa mendesak suatu isu dibahas,
dianalisis, dan ditindaklanjuti, Seriousness (S) yaitu seberapa sesrius suatu isi harus dibahas
dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan, dan Growth (G) yaitu seberapa besar kemungkinan
memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya.
20
Berikut ini adalah penilaian isu yang berkembang dengan metode USG untuk skala
penilaian dari 1 sampai 5 dimana 5 = sangat besar, 4 = besar, 3 = sedang, 2 = kecil, dan 1 =
sangat kecil
Tabel 1. Metode USG untuk Skala Prioritas
No Identifikasi Isu U S G Total
1 Belum optimalnya pencatatan kasus di SMP
Negeri 5 Bontang
4 4 5 13
2 Kurang disiplin siswa di SMP Negeri 5
Bontang
3 4 5 10
3 Kurangnya pengetahuan anak mengenai
kecerdasan majemuk dan cara belajar sesuai
dengan gaya belajar
3 3 3 9
Dari penilaian isu pada tabel di atas didapatkan isu yang sangat membutuhkan
pemecahan masalah adalah isu nomor 1 yaitu belum optimalnya pencatatan konseling
di SMP Negeri 5 Bontang.
Gagasan pemecahan isu yang akan penulis lakukan adalah Melakukan Pembuatan
Buku Catatan Administrasi Konseling dengan Menggunakan Google Form di SMP
Negeri 5 Bontang, yang dirincikan ke dalam 5 kegiatan yaitu :
1. Mengumpulkan data dukung seperti catatan-catatan administrasi yang ada.
2. Merancang item data yang akan diinput
3. Melakukan sosialisasi penggunaan google form dalam pencatatan konseling
4. Menerapkan pencatatan tersebut dalam kegiatan konseling
5. Membuat rekapan kegiatan setiap bulan
4.3 Rancangan Aktualisasi
Nama Peserta : Listya Alvarina
NIP : 199304052019032027
NDH : 18
21
Unit Kerja : SMP Negeri 5 Bontang
Identifikasi Isu : Form Catatan Kasus Konseling
Gagasan : Pembuatan Buku Catatan Kasus dengan Menggunakan Google Form
di SMP Negeri 5 Bontang
22
Tabel 2.Rancangan Aktualisasi
Unit Kerja : SMP Negeri 5 Bontang
Identifikasi Isu : Form Catatan Kasus Konseling
Isu yang Diangkat : Belum Optimalnya Pencatatan Administrasi Konseling di SMP Negeri 5 Bontang
Gagasan Pemecahan
Isu
: Pembuatan Buku Catatan Kasus dengan Menggunakan Google Form di SMP Negeri 5 Bontang
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output Keterkaitan dengan Nilai ANEKA Keterkaitan terhadap Visi
dan Misi Sekolah
1. Mengumpulkan
data dukung
seperti catatan-
catatan
administrasi
yang ada.
1. Penyampaian ide
kepada mentor yang
juga sebagai pimpinan
dan koordinator BK
terkait pembuatan
google form
2. Mengumpulkan data
mengenai administrasi
BK yang ada di
sekolah
Dokumentasi
buku catatan
administrasi
manual
sebelumnya
✓ Akuntabilitas :
• Mendokumentasikan data dukung
dari administrasi sebelumnya
✓ Nasionalisme
Melakukan koordinasi dan
komunikasi sekaligus membangun
keakraban antar sesama sesuai
dengan “Sila ke-3’
✓ Etika Publik
Memperoleh data yang ada dengan
izin dari koordinator BK.
✓ Komitmen Mutu
• Melakukan pengambilan data
dengan cermat
✓ Anti Korupsi
Terbentuknya warga
sekolah yang sadar akan
jati dirinya dan mampu
bekerja secara cerdas
dengan menjadikan iptek
sebagai kebudayaannya
sehingga mampu
meningkatkan prestasi di
bidang akademik maupun
non-akademik dari
tingkat kabupaten/kota,
tingkat provinsi, dan
tingkat nasional
23
Mengembalikan data tersebut ke
tempat penyimpanan awal tanpa
ada yang rusak atau hilang
2. Merancang
google form dan
menentukan
item-item data
yang perlu
diinput
1. Menyampaikan hasil
rancangan kepada
koordinator BK
2. Mengumpulkan
informasi terkait cara
pembuatan dan
penggunaan google
form dari guru TIK di
sekolah serta membuat
google form
Rancangan awal
google form
✓ Akuntabilitas :
• Menyampaikan rancangan dasar
kepada koordinator BK sebagai
salah satu bagian dari
akuntabilitas yakni perencanaan
awal yang matang,
✓ Nasionalisme
Menggunakan Bahasa Indonesia
dalam berkomunikasi sebagai
bentuk pengamalan “sila ke 3”
✓ Etika Publik
Menerima dengan baik masukan
dan koreksi yang membangun.
✓ Komitmen Mutu
• Membuat inovasi pencatatan dari
manual ke digital
✓ Anti Korupsi
Melakukan pengisian data dengan
jujur
3. Melakukan
sosialisasi
penggunaan dan
1. Menyampaikan
rencana pelaksanaan
diskusi kepada rekan
kerja
• Dokumentasi
Sosialisasi
✓ Akuntabilitas
Menyampaikan sosialisasi dengan
sebenar-benarnya.
✓ Nasionalisme
24
pengisian google
form
2. Memaparkan hasil
rancangan dan cara
pengisian form
3. Melakukan review,
masukan dan
perbaikan
Memberi kesempatan dan
menerima masukan dan saran
kepada rekan kerja agar terjadi
kesepakatan bersama, perwujudan
“sila ke-4”
✓ Etika Publik
• Menyampaikan sosialisasi
dengan Bahasa yang sopan dan
santun
• Berterimakasih kepada rekan
sejawat yang menyempatkan
waktu untuk hadir
✓ Komitmen Mutu
Dilakukan dengan tujuan untuk
meningkatkan mutu guru BK ke
depannya.
✓ Anti Korupsi
Tidak meminta dana apapun dari
sekolah
4. Menerapkan
pencatatan
tersebut dalam
kegiatan BK
✓ Menyiapkan dan
share link form
yang siap isi
✓ Melaksanakan
kegiatan
pengisian form
secara online
Form yang siap
digunakan
✓ Akuntabilitas
Menginput kegiatan sesuai dengan
kenyataan di lapangan.
✓ Nasionalisme
Mencatat dengan adil tanpa
membedakan status siswa
25
✓ Etika Publik
Menginput pencatatan dengan
menggunakan Bahasa Indonesia
sebagai penerapan sila ke-3
✓ Komitmen Mutu
Menyiapkan form pencatatan yang
tetap menjunjung kode etik profesi
BK dalam menjaga kerahasiaan
klien
✓ Anti Korupsi
Tidak memanipulasi pengisian
data
5. Membuat
rekapan kegiatan
setiap bulan
✓ Mengolah hasil
data yang telah di
entri.
Laporan yang
telah direkap
✓ Akuntabilitas
Menyampaikan laporan secara
transparan.
✓ Nasionalisme
Membuat laporan menggunakan
Bahasa Indonesia, penerapan butir
pancasila sila “sila ke-3”
✓ Etika Publik
Menyampaikan laporan dengan
bahasa yang sopan
✓ Komitmen Mutu
26
Membuat laporan sesuai
pencapaian target dan dilakukan
dengan tujuan untuk meningkatkan
mutu guru BK ke depannya.
✓ Anti Korupsi
Menggunakan fasilitas sekolah
berupa printer dan kertas
secukupnya sesuai kebutuhan
laporan.
27
4.4 Jadwal Kegiatan Aktualisasi
N
O.
KEGIATAN
Bulan
Oktober November
11 14 1
5
1
6
1
7
1
8
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
8
2
9
3
0
3
1
1 4 5 6 7 8 1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
18
1 Mengumpulkan data
dukung seperti catatan-
catatan administrasi yang
ada
2 Merancang google form
dan menentukan item-item
data yang perlu diinput
3 Melakukan sosialisasi
penggunaan dan pengisian
google form
4 Menerapkan pencatatan
tersebut dalam kegiatan
BK
5 Membuat rekapan
kegiatan setiap bulan
28
BAB V
PELAKSANAAN AKTUALISASI
Nilai-nilai dasar ASN yang diperoleh ketika menjalani masa habituasi telah
diimplementasikan dalam kegiatan off campus atau aktualisasi dilaksanakan terhitung mulai
tanggal 11 Oktober sampai 18 November 2019. Mengangkat judul Optimalisasi Pencatatan
Konseling Menggunakan Google Form di SMP Negeri 5 Bontang yang terdiri dari 5 kegiatan,
bukti, dan hasil/ output dari kegiatan-kegiatan aktualisasi tersebut diuraikan sebagai berikut.
A. Mengumpulkan data dukung seperti catatan-catatan administrasi yang ada
Kegiatan ini dilakukan di SMP Negeri 5 Bontang pada minggu pertama. Pengumpulan
data ini bertujuan untuk meminta izin, menyamakan persepsi, dan sebagai dasar pembuatan
oogle form.
Tahapan kegiatan pertama yaitu penyampaian ide kepada mentor dan koordinator BK
yang juga sebagai pimpinan terkait pembuatan google form pada tanggal 14 – 15 Oktober
2019 di ruang kepala sekolah dan ruang BK. Koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan
terbuka dan menggunakan bahasa yang santun untuk membangun keakraban antar sesama
sesuai dengan “Sila ke-3’, hal ini merupakan penerapan dari nilai Nasionalisme. Hasil/
Output yang dihasilkan dari tahapan awal ini yaitu rancangan awal google form serta item-
item yang perlu di ganti maupun di tambahkan.
29
Gambar 5.1 Guru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan koordinator BK
Analisis dampak nilai ANEKA : jika tidak melakukan koordinasi dan komunikasi
sebelum kegiatan maka akan berpotensi menyebabkan timbulnya kesalahpahaman dan
mengganggu jalannya kegiatan aktualisasi.
Tahapan kedua yaitu mengumpulkan data mengenai administrasi BK yang tersedia di
sekolah. Tahapan ini bertujuan agar memilah item data yang akan dimasukkan ke dalam
gogle form sehingga item-item utama yang ada di Buku Kasus tetap sesuai dengan aturan.
Untuk mendapatkan data tersebut, sebelumnya penulis meminta izin kepada koordinator
BK sebagai penerapan Etika Publik. Untuk menjaga Komitmen Mutu, pengambilan data
dilakukan dengan cermat, kemudian data-data tersebut di dokumentasikan sebagai
perwujudan Akuntabilitas.
Setelah semua data didapatkan buku-buku tersebut dikembalikan ke tempat semula
tanpa kurang ataupun rusak, hal ini dilakukan sebagai pencerminan nilai Anti Korupsi
dalam menjalankan tugas.
30
Gambar 5.2 Pengumpulan data mengenai administrasi BK yang tersedia di sekolah
Analisis dampak nilai ANEKA : Jika tidak dilaksanakan, maka akan gagal menerapkan
nilai-nilai ANEKA, karena empat dari lima nilai ANEKA diterapkan di tahapan ini.
Hasil/ Output dari kedua kegiatan di atas adalah dokumentasi buku catatan administrasi
manual sebelumnya yang merupakan dasar pembuatan google form.
B. Merancang item data yang akan diinput
Kegiatan ini dibagi menjadi tiga tahapan dan dilaksanakan tanggal 17-25 Oktober 2019.
Tahap pertama yaitu menyampaikan hasil rancangan kepada koordinator BK, penyampaian
ini dilakukan untuk mematangkan rencana awal yang merupakan bagian dari nilai
Akuntabilitas. Kegiatan ini merupakan dasar dalam pembuatan google form, karena Item-
item data yang akan diinput merupakan informasi data yg diperlukan BK di sekolah serta
disesuaikan dengan fasilitas google form yang tersedia. Ada beberapa item data yang
dikurangi dan ditambahkan dalam proses ini. Item yang dikurangi yaitu kolom tanda tangan
karena tidak tersedia fitur tersebut dalam google form. Pencerminan nilai Etika Publik
terlihat ketika diskusi dengan koordinator BK, dalam ide awal kolom tanda tangan akan
diganti menjadi NISN, tetapi setelah berdiskusi dengan koordinator BK diterima masukan
dan koreksi untuk mengganti menjadi NIS, karena lebih mudah diingat dan hampir semua
siswa di SMP Negeri 5 Bontang hafal NIS masing-masing. Sedangkan item yang di
31
tambahkan yaitu ‘bukti pelanggaran’ dan ‘dokumentasi tindak lanjut’ yang bisa diisi
dengan mengupload foto, video, rekaman suara, dan file/ dokumen. Dengan
ditambahkannya item ini diharapkan pengisian dilakukan dengan jujur sesuai keadaan di
lapangan dan dapat dipertanggung jawabkan dalam bentuk dokumentasi sehingga
memperkuat nilai Anti Korupsi.
Gambar 5.3 Memilah item data yang akan diinput dalam google form
Analisis dampak nilai ANEKA : tanpa penyampaian rancangan dan diskusi dengan
koordinator, item-item data yang diinput bisa jadi kurang sesuai dengan kebutuhan BK di
sekolah.
Hasil/ Output dari kegiatan ini yaitu item-item data yang akan dimasukkan dalam
google form.
Tahap kedua yaitu mengumpulkan informasi terkait cara pembuatan dan penggunaan
google form dari guru TIK di sekolah serts membuat google form, hal ini dirasa perlu untuk
meminimalisir masalah pada form yang akan di share. Komunikasi dilakukan dengan
menggunakan Bahasa Indonesia yang merupakan pengamalan sila ke-3 dalam Pancasila
sebagai wujud nilai Nasionalisme.
32
Gambar 5.4 mengumpulkan informasi terkait cara pembuatan dan penggunaan google
form dari guru TIK di sekolah
Analisis dampak nilai ANEKA : jika informasi kurang, proses pengerjaan akan
memakan waktu yang lebih lama dan penerima form akan menghadapi kendala saat proses
pengisian.
Setelah tahap pertama dan kedua dilewati, maka google form siap dibuat. Hasil form
yang dibuat di tahap ketiga ini merupakan perwujudan Komitmen Mutu yang dilakukan
dengan membuat inovasi dimana awalnya pencatatan dilakukan secara manual di buku
besar, menjadi online dan bisa dilakukan melalui handphone masing-masing. Diharapkan
dengan adanya pencatatan melalui google form ini akan mempermudah dan mempercepat
pekerjaan guru BK di SMP Negeri 5 Bontang.
Gambar 5.5 inovasi dimana pencatatan manual menjadi digital
33
Analisis dampak nilai ANEKA : Jika tidak dilakukan inovasi maka akan monoton,
proses pencatatan saat ada kasus akan terhambat jika buku kasus BK sedang dipakai rekan
sejawat.
Hasil/ output dari kegiatan ini berupa google form yang siap di share dan diisi.
C. Melakukan sosialisasi penggunaan dan pengisian google form
Dalam perencanaan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 28-30 Oktober 2019, tahap
pertama kegiatan ini yaitu menyampaikan rencana pelaksanaan diskusi kepada rekan kerja,
dilakukan secara lisan karena ditujukan hanya kepada tiga orang guru BK yang ada di
sekolah. Sosialisasi ini dilakukan tanpa meminta dana apapun dari sekolah sebagai bentuk
Anti Korupsi yang diterapkan.
Analisis dampak nilai ANEKA : Jika tidak diterapkan maka sosialisasi tidak akan dapat
berjalan.
Hasil/ output dari kegiatan ini yaitu kesepakatan pelaksanaan kegiatan antar guru BK.
Tahap kedua yaitu memaparkan hasil rancangan serta cara pengisian form.
Penyampaian sosialisasi dilaksanakan dengan Bahasa yang sopan dan santun serta tidak
lupa berterimakasih kepada rekan sejawat yang telah menyempatkan waktu untuk hadir
disela kesibukan mereka sebagai bentuk penerapan Etika Publik. Sosialisasi yang
disampaikan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keadaan di lapangan dalam
sosialisasi ini merupakan perwujudan dari nilai Akuntabilitas. Nilai Komitmen Mutu
tercermin pada tujuan pembuatan google form. Peserta sosialisasi diberikan pemahaman
bahwa pada dasarnya tujuan pembuatan form adalah agar mempermudah, mempercepat,
menghasilkan pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat
meningkatkan mutu guru BK ke depannya. Dibuatnya form yang bisa diisi secara online
yang dapat diisi melalui handphone masing-masing akan membuat guru BK lebih mudah
34
mencari riwayat kasus siswa dan akan lebih mudah menentukan jenis bimbingan maupun
konseling yang sesuai dengan kebutuhan siswa baik individu, kelompok, maupun sekolah
karena terdapat persentase kasus yang berguna untuk melihat tingkatan kasus yang terjadi
SMP Negeri 5 Bontang. Proses pencatatan pun akan semakin cepat karena bisa langsung
mengisi saat kasus terjadi dan dapat ditambahkan bukti berupa foto, video, rekaman suara,
serta dokumen agar pencatatan yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Gambar 5.6 bagian dari item google form
Analisis dampak nilai ANEKA : jika Etika Publik tidak diterapkan maka tidak terjalin
hubungan baik dengan para guru BK lainnya. Sedangkan jika nilai Akuntabilitas dan
Komitmen Mutu tidak dijalankan di tahap ini maka google form ini akan sia-sia.
Hasil/ Output dari kegiatan ini yaitu dokumentasi kegiatan sosialisasi.
Melakukan review, masukan, dan perbaikan dilaksanakan di tahap ketiga ini, dalam
tahap ini tercermin nilai Nasionalisme yang diwujudkan dengan diberikannya kesempatan
kepada guru BK untuk memberikan masukan dan saran agar tercapai kesepakatan bersama
perihal pelaksanaan sosialisasi sebagai bentuk penerapan sila ke-4. Penulis mendapat
beberapa saran masukan diantaranya yaitu agar output dari laporan ini dapat ditampilkan
dan di buat per jenjang kelas, saran ini pun dilaksanakan penulis pada kegiatan ke lima.
Rekan sejawat juga memberi masukan agar google form ini dapat diterapkan pada
administrasi BK yang lainnya, tetapi karena keterbatasan waktu aktualisasi, untuk
sementara penulis belum dapat memenuhi masukan tersebut.
35
Gambar 5.7 Kegiatan Sosialisasi
Analisis dampak nilai ANEKA : Jika tidak diterapkan maka akan timbul
kesalahpahaman dan hasil yang diterapkan bukan merupakan keputusan bersama.
Hasil/ Output dari kegiatan ini akan terlihat pada kegiatan ke lima.
D. Menerapkan pencatatan tersebut dalam kegiatan konseling
Tahap pertama dalam kegiatan ini yaitu menyiapkan dan share link form yang siap isi.
Komitmen Mutu diterapkan dengan cara menyiapkan form pencatatan yang tetap
menjunjung kode etik profesi BK dalam menjaga kerahasiaan klien.
36
Gambar 5.8 share link google yang siap isi
Analisis dampak nilai ANEKA : Jika tidak diterapkan akan mengganggu privasi klien
(siswa) sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan hilangnya kepercayaan siswa
kepada guru BK.
Hasil/ Output dari kegiatan ini berupa link yang di share kepada guru Bk.
Pelaksanakan kegiatan pengisian form secara online dilakukan pada tahap kedua,
Perwujudan Nasionalisme adalah ketika pencatatan dilakukan secara adil tanpa
membedakan status siswa, semua siswa harus diperlakukan sama tanpa melihat latar
belakang maupun status sosialnya. Untuk mewujudkan nilai Akuntabilitas penginputan
form harus sesuai dengan keadaan di lapangan, hal ini juga untuk menghindari
pemanipulasian data, serta diinput menggunakan Bahasa yang sopan dan santun sebagai
perwujudan Etika Publik.. sedangkan untuk nilai Anti Korupsi diwujudkan dengan tidak
meminta dana apapun dari sekolah,
37
Gambar 5.9 Pengisian google form oleh semua guru BK
Analisis dampak nilai ANEKA : Jika tidak diterapkan akan tercipta ketidakadilan serta
ketidaksesuaian data.
Hasil/ Output dari kegiatan ini berupa form yang sudah diisi.
E. Membuat rekapan kegiatan setiap bulan
Hasil data yang telah dientri, diolah pada tahap ini. Pengolahan ini dilakukan dengan
cara mendownload hasil entri kemudian diubah ke excel agar lebih mudah untuk proses
pelaporan dan pengarsipannya. Dalam pelaporannya menggunakan Bahasa Indonesia yang
sopan, hal ini mencerminkan nilai Nasionalisme dan Etika Publik. Sebagai wujud
Akuntabilitas laporan dibuat secara transparan kepada sesama guru BK di SMP Negeri 5
Bontang dan untuk menjaga Komitmen Mutu maka laporan dibuat sesuai dengan
pencapaian dan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu guru BK ke depannya.
38
Laporan dibuat dengan menggunakan fasilitas sekolah berupa printer dan kertas yang
digunakan sesuai kebutuhan sebagai perwujudan nilai Anti Korupsi.
Gambar 5.10 Proses perekapan data yang telah dientri
Analisis dampak nilai ANEKA : Jika nilai-nilai aneka di atas tidak diterapkan, maka
akan mengakibatkan buruknya hasil laporan.
Hasil/ Output dalam kegiatan ini berupa laporan yang telah direkap dalam bentuk print
out dan screenshoot.
39
BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan pelaksanaan kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN ini dilaksanakan
mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai 18 November 2019. Isu yang diangkat dalam
laporan ini berdasarkan permasalahan di lingkungan kerja yaitu “Kurang optimalnya
pencatatan kasus di SMP Negeri 5 Bontang. Sebagai upaya untuk menyelesaikan isu
dan permasalahan tersebut, peserta LATSAR mengimplementasikan melalui kegiatan
proses aktualisasi yaitu “Optimalisasi Pencatatan Kasus dengan Menggunakan Google
Form di SMP Negeri 5 Bontang”. Kegiatan tersebut antara lain : mengumpulkan data
dukung seperti catatan-catatan administrasi yang ada, Merancang google form dan
menentukan item-item data yang perlu diinput, melakukan sosialisasi penggunaan dan
pengisian google form, Menerapkan pencatatan tersebut dalam kegiatan BK, dan
membuat rekapan kegiatan setiap bulan.
Melalui pengaktualisasian nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika
public, komitmen mutu, dan anti korupsi (ANEKA) akan mampu meningkatkan kinerja
peserta Latsar dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan kerja masing-
masing.
B. Saran
Setelah melaksanakan kegiatan aktualisasi yang terintegrasi dalam lima nilai-nilai dasar
ASN yaitu nilai dasar ANEKA di SMP Negeri 5 Bontang Barat, peserta Latsar
merekomendasikan sebagai berikut:
40
1. Bagi Peserta
Peserta Latsar mengharapkan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN akuntabilitas,
nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi (ANEKA) dapat
terlaksana secara berkelanjutan pada aktifitas kerja sehari-hari dan menularkan pada
rekan kerjanya.
2. Guru
Sebagai ASN dalam melaksanakan tugas hendaknya secara total dan loyalitas yang
tinggi. Tugas-tugasnya juga dilaksanakan dengan memegang prinsip nilai-nilai
ANEKA sehingga visi misi organisasi dapat tercapai dengan baik.
3. Sekolah
Pihak sekolah diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap guru dalam
melaksanakan setiap kegiatan yang bersifat meningkatkan mutu peserta didik,
pendidik, serta kualitas pelayanan pendidikan.
4. Orang tua peserta didik
Orang tua peserta didik diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam mengawasi serta
membimbing anaknya ketika berada di luar lingkup sekolah.
5. Komite Sekolah dan Masyarakat
Komite sekolah dan masyarakat hendaknya dapat bekerjasama dengan baik secara
sinergis dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi sekolah.
C. Role Model
Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang
yang menduduki status tertentu. Peranan atau role ada beberapa, salah satunya yaitu
model peranan (role model), adalah seseoran yang memiliki tingkah laku yang pantas
untuk dicontoh, ditiru, dan diikuti. Dalam kegiatan aktualisasi ini, yang menjadi role
41
model adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Bontang Ibu Drs. Hj. Sukarsih, M. Pd.
Alasan beliau dijadikan role model pada pelaksanaan aktualisasi ini yaitu karena beliau
adalah sosok pemimpin yang sangat terbuka dalam menerima segala bentuk inovasi
yang dapat membawa sekolah ke arah lebih baik. Beliau sangat terbuka dalam
menerima kami, para CPNS baru di SMP Negeri 5 Bontang. Kami pun didorong serta
didukung untuk terus mengembangkan diri dan ide-ide yang dimiliki untuk bersama-
sama membawa SMP Negeri 5 Bontang agar terus maju.
42
DAFTAR PUSTAKA
LAN RI, 2015, “AKUNTABILITAS” Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Golongan III, Jakarta
LAN RI, 2015, “NASIONALISME” Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Golongan III, Jakarta
LAN RI, 2015, “ETIKA PUBLIK” Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Golongan III, Jakarta
LAN RI, 2015, “KOMITMEN MUTU” Modul Pendidikan dan Pelatihan dan
Pelatihan Golongan III, Jakarta
LAN RI, 2015, “ANTI KORUPSI” Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Golongan I/II dan III, Jakarta
LAN RI, 2017, “MANAJEMEN ASN” Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, Jakarta
LAN RI, 2017, “WHOLE OF GOVERNMENT” Modul Pelatihan Dasar Calon PNS,
Jakarta
LAN RI, 2017, “PELAYANAN PUBLIK” Modul Pelatihan Dasar Calon PNS,
Jakarta
43
LAMPIRAN
44
45
46
