Upload
rizal-chaniago
View
244
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Mutu Pelayanan
Citation preview
Heru Prasetyo, SH, MARSKepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Kementeraian Kesehatan RI
1
1. UU No. 44 / 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Pengorganisasian
2. PP No.23 / 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU
3. Perpres 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi kementerian Negara Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Eselon II.a dan II.b tetap berlaku
4. Permenkes 355 / 2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi UPT5. Permenkes 1045 / 2006 tentang Pedoman Organisasi RS dilingkungan Depkes
ada persetujuan MenPAN, belum dicabut7. PermenPAN No.: Per/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan
Kerja dilingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK BLU.8. PermenPAN No.: Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi UPT
Kementerian dan LPND.
Pasal 23 ayat (2) Organisasi RS diatur sesuai dengan per uu yang berlaku
( sebagai dasar pertimbangan )
Pasal 33
(1) Setiap Rumah Sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel.
(2) Organisasi Rumah Sakit paling sedikit terdiri atas Kepala Rumah Sakit atau Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, komite medis, satuan pemeriksaan internal, serta administrasi umum dan keuangan
UU 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKITPasal 7
(3) RS yg didirikan Pemerintah dan Pemda berbentuk UPT atau LTD dengan pengelolaan BLU
Pasal 34
(1) Kepala Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumah sakitan.
(2) Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia
(3) Pemiliki rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit.
Pasal 35
Pedoman organisasi rumah sakit ditetapkan dengan Peraturan Presiden
UU 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH SAKIT
PEJABAT PENGELOLA B L U PEMIMPIN; PEJABAT KEUANGAN; PEJABAT TEKNIS.
PEMIMPIN PENGELOLA BLU BERFUNGSI SBG PENANGGUNGJAWAB UMUM OPERASIONAL DAN KEUANGAN BLU
PEJABAT KEUANGAN BLU BERFUNGSI SBG PENANGGUNGJAWAB KEUANGAN
PEJABAT TEKNIS BERFUNGSI SEBAGAI PENAGGUNGJAWAB TEKNIS MASING-MASING
KEPEGAWAIAN: PEJABAT PENGELOLA BLU DAN PEGAWAI BLU DAPAT TERDIRI DARI PNS /
TENAGA PROFESIONAL NON PNS SESUAI DENGAN KEBUTUHAN BLU
PEMIMPIN PEJABAT KEUANGAN PEJABAT TEKNIS DEWAN PENGAWAS SATUAN PEMERIKSAAN INTERN
( PERMENPAN 02 TAHUN 2007 )
Pasal 92(1) Kepala UPT adalah jabatan struktural setinggi-tinginya eselon III.a
(1) Bagi UPT yg pada saat berlakunya Perpres in telah ditetapkan sebagai jabatan struktural eselon II.a atau eselon II.b tetap berlaku dan AKAN DILAKUKAN EVALUASI
PERPRES 47 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA
Pasal 18(1) Nomenklatur UPT adalah :a. Balai;b. Loka;c. Pos.
PERMENPAN 18 TAHUN 2008TENTANG PEDOMAN ORGANISASI UPT
KEMENTERIAN DAN LPNK
Pasal 19Susunan Organisasi UPT adalah :a. Balai atau nomenklatur lain terdiri dari :
1) Kepala ( III.b atau III.a )2) Subbagian Tata Usaha ( IV.b atau IV.a )3) Seksi, paling banyak 3 (tiga) seksi ( IV.b atau IV.a ) 4) Kelompok Jabatan Fungsional
b. Loka atau nomenklatur lain terdiri dari :1) Kepala ( IV.b atau IV.a )2) Urusan Tata Usaha ( V.a )3) Subseksi, paling banyak 2 (dua) Subseksi ( V.a )4) Kelompok Jabatan Fungsional
c. Pos atau nomenklatur lain terdiri dari :1) Kepala ( V.a )2) Petugas Tata Usaha3) Kelompok Jabatan Fungsional
TIDAK MENGATUR
BALAI BESAR/RUMAH SAKIT
Pasal 23
(1) Organisasi Perguruan Tinggi Negeri dan Kedinasan diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
PERMENPAN 18 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI UPTKEMENTERIAN DAN LPNK
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1045/MENKES/PER/XI/2006
TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN
Persetujuan MenPAN
No. /2690/M.PAN/10/2006
1. Mempunyai visi, misi da tujuan yang spesifik dibidang peningkatan mutu pelayanan masyarakat.
2. Membagi habis tugas kedalam unit-unit organisasi dibawahnya
3. Setiap unit organisasi mempunyai hubungan yang jelas antara unit kerja satu dgn unit kerja lainnya
4. Desain organisasi harus memperhatikan keserasian antara besaran organisasi dengan beban tugas, kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.
5. Setiap unit orgnisasi mempunyai kewenangan yang jelas
6. Pembagian unit organisasi disesuaikan dengan beban tugas
7. Menggambarkan secara jelas kedudukan, susunan jabatan, dan hubungan kerja antar unit organisasi.
8. Adanya kepastian bahwa tugas-tugas dalam organisasi akan terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
1. Menetapkan visi, misi dan tujuan organisasi2. Mengidentifikasi urusan / tugas pokok dan fungsi3. Pengelompokan tugas pokok dan fungsi ( grouping work activities )4. Pendelegasian ( work activities )5. Desain Struktur organisasi
pimpinan
bagian bidang bidang
Organisasi RS jangan birokratis harus disesuaikan dengan karakteristik sifat dan tugasnya
Perlu desentralisasi kewenangan agar proses pengambilan keputusan lebih cepat
Perlu mendayagunakan jabatan-jabatan fungsional ujung tombak RS adalah para pejabat fungsional Perlu langkah deeselonisasi eselon jabatan hanya untuk unit pendukung administrasi
Fleksibilitas organisasi Untuk mengantisipasi/merespon perkembangan/tuntutan
PENERAPAN DEESELONISASI
• ESELONISASI HANYA UNTUK JABATAN STRUKTURAL YANG MENANGANI SDM, PERALATAN DAN KEUANGAN(ESELON TERTINGGI HANYA III.A)
• JABATAN TEKNIS LAINNYA DIDUDUKI OLEH TENAGA FUNGSIONAL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN MEMIMPIN SUATU UNIT KERJA
DIREKTUR UTAMA
SATUANPEMERIKSAAN
INTERN
KOMITEMEDIK
STAF MEDIKFUNGSIONAL
BIDANGKEPERAWATAN
BIDANG MEDIK
BIDANGPENUNJANG
BAGIANSUMBER DAYA
MANUSIA
BAGIANKEUANGAN
BAGIANPENDIDIKAN
DANPELATIHAN
DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA,
PENDIDIKAN DAN PENELITIAN
BAGIANPENELITIAN
DANPENGEMBANGAN
INSTALASIKELOMPOKJABATANFUNGSIONAL
DIREKTORAT PELAYANAN
INSTALASI
DIREKTORAT KEUANGAN DAN
ADMINISTRASI UMUM
BAGIANADMINISTRASI
UMUM
INSTALASIKELOMPOKJABATANFUNGSIONAL
KELOMPOKJABATANFUNGSIONAL
SUBBAGIANPROGRAM DAN
ANGGARAN
SUBBAGIANPERBENDAHARAAN
DAN AKUNTANSI
SUBBAGIANMOBILISASI
DANA
SUBBAGIANTATA USAHA
DAN PELAPORAN
SUBBAGIANRUMAH TANGGA
DAN PERLENGKAPAN
KOMITEKEPERAWATAN
STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL JAKARTACONTOH STRUKTUR ORGANISASI RS DEESELONISASI