Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PORT DEVELOPER
LAPO
RAN
TAH
UN
AN
AN
NU
AL REPO
RTP
OR
T D
EV
EL
OP
ER
PORT DEVELOPER
Meningkatkan Kapabilitas untuk Meraih Peluang yang Lebih BaikExpanding Capability to Reach More Opportunities
LAPoRAn TAhunAnAnnuAL REPoRTPT Pengembang Pelabuhan Indonesia
TenTang Laporan Tahunan 2018abouT annuaL reporT 2018
Pada Laporan Tahunan 2018 ini, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia mengangkat tema “Expanding Capability to Reach More Opportunities”. Tema tersebut dipilih berdasarkan kajian dan fakta dari perkembangan bisnis Perusahaan pada 2018 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perseroan. Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perusahaan kepada publik dan otoritas terkait. Laporan Tahunan ini diterbitkan mengacu pada kriteria yang dikeluarkan oleh Annual Report Award pada tahun 2016 serta aspek perbaikan dalam prinsip-prinsip ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard. Selain itu, Laporan Tahunan ini juga menyajikan uraian kinerja Perusahaan dari aspek bisnis, operasional, tata kelola serta peningkatan peran Perseroan bagi pelanggan, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan. Diharapkan, semua yang disampaikan dalam laporan ini mampu menjelaskan informasi terkait kebijakan yang telah dilakukan selama tahun 2018, serta menjadi sarana evaluasi bagi peningkatan kinerja Perusahaan agar lebih baik di masa yang akan datang.
For our 2018 Annual Report, PT Pengembang Pelabuhan Indonesia presents the theme “Expanding Capability to Reach More Opportunities”. This theme is chosen based on reviews and facts of the Company’s business development in 2018 as well as its business continuity in the future. Our main objective in preparing this Annual Report is to improve disclosure of information from the Company to the public and related authorities. This Annual Report is published based on the criteria issued by Annual Report Award in 2016 as well as improvement aspects from ASEAN CG Scorecard principles. Furthermore, this Annual Report also presents descriptions of the Company’s performance from the aspects of business, operation, governance, as well as the improvement of Company’s engagement with the customers, environment, and society. The contents of this report is expected to explain information related to the policies that have been carried out throughout 2018, and to serve as an evaluation medium for improving the Company’s performance in the future.
“
Theme ConTinuiTy of annuaL reporTs (2016-2018)
2016 2017 2018
Grow and Develop to Build Competitive Excellence
PPI terus berupaya meningkatkan kapabilitas organisasi selaras dengan penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik. Dukungan sumber daya manusia yang profesional dan hubungan kemitraan dengan para pemangku kepentingan yang terjalin secara efektif memberikan pengaruh positif dalam proses perbaikan dan pengembangan kualitas kinerja baik operasional maupun keuangan Perusahaan. Kapabilitas sumber daya yang memadai dan pengalaman dalam eksekusi strategi sesuai dengan standar internasional mampu membawa PPI berhasil mencapai target dan harapan Pemegang Saham.
Sejumlah pencapaian yang berhasil diraih oleh PPI menjadi momentum perbaikan secara berkesinambungan. PPI melaksanakan peningkatan infrastruktur untuk mendukung implementasi sistem tata kelola perusahaan yang semakin baik. PPI juga fokus dalam inovasi terhadap pengembangan potensi bisnis sebagai upaya strategis dalam menghadapi tantangan persaingan. Pengembangan di segala aspek tersebut menunjukkan konsistensi PPI dalam menciptakan keunggulan bersaing. /
PPI continues to increase the capability of its organization in line with the implementation of good corporate governance. Support from professional human resources and effectively built partnerships with the stakeholders has given positive influence to the improvement and development processes of performance quality, both in terms of operations and finance of the Company. Adequate resources capability and experience in strategy execution according to international standards has driven PPI to be able to reach the targets and expectations of the Shareholders.
A number of achievements that have been realized by PPI serve as momentum for sustainable improvement. PPI has enhanced its infrastructure in order to support the implementation of an increasingly better corporate governance system. PPI also focuses on innovating business potential development as strategic effort in facing competitive challenges. This development in all aspects shows the consistency of PPI in creating competitive advantage.
Expanding Capability to Reach More Opportunities
Upaya PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (selanjutnya disingkat “PPI”) untuk senantiasa mewujudkan visinya menjadi penyedia solusi terbaik dan paling komprehensif dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia hingga tahun 2018 terus dilakukan melalui berbagai inisiatif strategis, di antaranya ialah dengan peresmian berdirinya anak perusahaan di bidang jasa dan perdagangan properti serta keaktifan PPI dalam proyek strategis nasional seperti pengembangan jalan tol atau jalan akses pelabuhan.
Sebagai satu-satunya anak perusahaan di lingkungan IPC yang dipercaya dalam mengembangkan fasilitas pelabuhan, PPI tak henti berupaya meningkatkan potensi yang dimiliki, baik dalam bidang pengembangan infrastruktur pelabuhan maupun dalam bidang pengembangan infrastruktur pendukung lainnya seperti pengembangan properti, optimalisasi aset lahan yang dimiliki IPC, hingga menjadi bagian dari pengembangan jalan tol atau jalan akses pelabuhan yang digencarkan Pemerintah. Resminya pendirian PT Menara Maritim Indonesia, anak perusahaan PPI yang bergerak dalam pengembangan bidang jasa, pembangunan dan perdagangan properti semakin mengukuhkan komitmen PPI untuk terus meningkatkan kemampuannya demi meraih lebih banyak peluang di masa depan, selaras dengan kontribusi nyata terhadap kemajuan sektor maritim nasional. /
“Expanding Capability to Reach More Opportunities”The efforts of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (hereinafter abbreviated as “PPI”) to constantly realize its vision of becoming the best and most comprehensive solution provider in port infrastructure development in Indonesia until 2018 continue to be carried out through various strategic initiatives, including the establishment of subsidiaries in the service sector and property trading as well as the activeness of PPI in national strategic projects such as the development of toll roads or port access roads.
As the only subsidiary in the IPC environment that is trusted in developing port facilities, PPI continues to strive to increase its potential, both in the field of port infrastructure development and in other supporting infrastructure development areas such as property development, optimization of IPC’s land assets, to become part of the development of toll roads or port access roads that the Government has intensified. The official establishment of PT Menara Maritim Indonesia, a subsidiary of PPI which is engaged in the development of services, development and property trade, further strengthens the PPI’s commitment to continuously improve its ability to achieve more opportunities in the future, in harmony with the real contribution to the progress of the national maritime sector.
Kesinambungan Tema Laporan Tahunan (2016-2018)“
Delivering Service for Better Growth
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (selanjutnya disingkat “PPI”) berkomitmen dapat memberikan karya terbaik dalam mendukung pembangunan prasarana kemaritiman Indonesia. Dengan segenap kekuatan dan potensi yang dimiliki, PPI terus menguatkan landasan dan fokus memberikan layanan jasa pembangunan pelabuhan dengan standar mutu dan kualitas terbaik.
Dalam rangka mengoptimalkan perjalanan perusahaan ke depan, PPI terus melakukan perbaikan di segala bidang. Menjalin hubungan dan berkolaborasi dengan mitra bisnis dalam mewujudkan sinergi positif dan kemajuan bersama, PPI serius dan konsisten dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka mewujudkan perusahaan yang bernilai tambah dan mampu tumbuh berkelanjutan. /
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (hereinafter referred to as “PPI”) is committed to providing the best performance in supporting the construction of maritime facilities in Indonesia. By exerting its full power and potential, PPI continues to strengthen the foundation and focuses on delivering port construction service with the best standards and quality.
To optimize the Company’s journey going forward, PPI constantly performs improvement in various areas. By building relationships and collaborating with business partners in realizing positive synergy and progressing together, PPI is serious and consistent in implementing good corporate governance in order to create a company with added values that is able to grow sustainably.
F
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
sanggahan dan baTasan Tanggung jawabdisCLaimer
“Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, kebijakan, proyeksi, strategi, serta tujuan Perusahaan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan. Pernyataan-pernyataan prospekif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan. Dalam Laporan Tahunan ini memuat kata “Perusahaan”, “Perseroan” dan “PPI” yang didefinisikan sebagai PT Pengembang Pelabuhan Indonesia dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan. Selain itu, kata “kami” juga digunakan atas dasar kemudahan untuk menyebut PT Pengembang Pelabuhan Indonesia secara umum.
This annual report contains financial conditions, operation results, projections, plans, strategies, policy, as well as the Company’s objectives, which are classified as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws, excluding historical matters. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results. Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company, and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected. This annual report contains the words “Company” and “PPI” hereinafter referred to PT Pengembang Pelabuhan Indonesia, as a company that engages in port business activities. The word “we” is at times used to simply refer to PT Pengembang Pelabuhan Indonesia in general.
1
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Daftar IsiTable of Contents
Kilas Kinerja 20182018 Performance Highlights4 Highlight Pencapaian 2018 Achievement Highlights in 20185 Ikhtisar Data Keuangan Penting Key Financial Highlights6 Rasio Keuangan Financial Ratios7 Grafik Ikhtisar Keuangan Financial Highlights Charts9 Penghargaan Awards11 Peristiwa Penting Significant Events
Laporan ManajemenManagement Report21 Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report31 Laporan Direksi Board of Directors Report
Profil PerusahaanCompany Profile42 Identitas Perusahaan Company Identity44 Riwayat Singkat Perusahaan Brief History of The Company48 Bidang Usaha Line of Business50 Visi, Misi, Budaya, dan Motto Perusahaan Company Vision, Mission, and Motto52 Tata Nilai dan Budaya Perusahaan Corporate Values and Culture54 Struktur Organisasi Organization Structure55 Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile60 Profil Direksi Board of Directors Profile64 Struktur dan Komposisi Pemegang Saham Shareholders Structure and Composition67 Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure68 Daftar Entitas Anak Perusahaan List of Subsidiaries Company69 Kronologis Pencatatan Saham Share Listing Chronology71 Wilayah Kerja Dan Operasional Work and Operational Areas73 Informasi Pada Website Perusahaan Information on Company Website
Tinjauan Pendukung BisnisBusiness Supporting Overview78 Sumber Daya Manusia Human Resources79 Profil Pengelola SDM Profile of HR Manager80 Strategi SDM 2018 2018 HR Strategy81 Komposisi Sumber Daya Manusia Human Resources Composition82 Pengembangan Kompetensi Competency Development84 Komitmen Kesetaraan Pegawai Employee Equality Commitmens85 Pembinaan Karir Career Development85 Penilaian Kerja Performance Assessment
86 Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety88 Teknologi Informasi Information and Technology90 Pengembangan Strategis Teknologi Informasi 2018 Strategic Development of Information Technology in 201893 Usulan Pengembangan TI 2019 Proposal of It Development in 2019
Analisis dan Pembahasan ManajemenManagement Discussion and Analysis96 Tinjauan Ekonomi Nasional National Economic Review100 Kontribusi PPI Dalam Industri Pelabuhan Nasional PPI Contribution in the National Port Industry101 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha Operational Review per Business Segment107 Tinjauan Keuangan Financial Review118 Investasi Barang Modal Investment of Capital Goods121 Prospek Usaha Business Outlook123 Aspek Pemasaran Marketing Aspect127 Kebijakan Dividen Dividend Policy133 Perubahan Kebijakan Akuntasi Changes in Accounting Policies
Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance140 Komitmen PPI dalam Penerapan GCG PPI Commitment in Implementing GCG141 Dasar Penerapan GCG GCG Implementation Basis142 Penerapan Prinsip Dasar GCG Basic GCG Principles Implementation143 Struktur Tata Kelola Governance Structure145 Hasil dan Evaluasi Penerapan GCG GCG Implementation Results and Evaluation152 Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders157 Dewan Komisaris Board of Commissioners170 Direksi Board of Directors184 Komite Audit Audit Committee192 Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary196 Internal Audit Internal Audit202 Auditor Eksternal External Auditor207 Manajemen Risiko Risk Management217 Kode Etik Code of Conduct
Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility235 Ruang Lingkup Pelaksanaan CSR Scope of CSR Implementation236 Visi, Misi, dan Tujuan CSR Vision, Mission, and Objectives of CSR237 Struktur Pengelola Dana Anggaran CSR Management Structure of CSR Budget Fund
Tahun 2018 merupakan starting point yang penting bagi PPI dalam pengelolaan proyek-proyek strategis di antaranya proyek pengembangan Maritime Tower, proyek jalan tol dan proyek pengembangan Terminal Kijing, Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.
2018 is an important starting point for PPI in managing strategic projects including the Maritime Tower development project, toll road project and Kijing Terminal development project, Pontianak Port in West Kalimantan.
Kilas Kinerja 20182018 performanCe highLighTs
01
4
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
highlight pencapaian 2018achievement highlights in 2018
pendapaTan operasi
ToTaL aseT
pendapaTan manajemen peLabuhan
operaTing inCome
ToTaL asseTs
porT managemenT inCome
pendapaTan Keuangan
pendapaTan manajemen proyeK
progres KonsTruKsi proyeK pembangunan
newprioK TerminaL
USD60.224.286 meningkat 14,12% dari tahun 2017 sebesar USD52.773.024 /
USD60,224,286 increased by 14.12% from 2017 amounting to USD52,773,024
USD149.128.830 meningkat 20,72% dari tahun 2017 sebesar USD123.534.228 /
USD149,128,830 increased by 20.72% from 2017 amounting to USD123,534,228
USD58.800.000 meningkat 12,05% dari tahun 2017 sebesar USD52.475.306 /
USD58.8 million increased by 12.05% from 2017 amounting to USD52,475,306
USD4.488.773 meningkat 127,42% dari tahun 2017 sebesar USD1.973.755 /
USD4,488,773 increased by 127.42% from 2017 amounting to USD1,973,755
USD1.424.286 meningkat 378,40% dari tahun 2017 sebesar USD297.718 /
USD1,424,286 increased by 378.40% from 2017 amounting to USD297,718
Mencapai 70,63% dari target /
Reached 70.63% of the target
finanCiaL inCome
projeCT managemenT inCome
progress of ConsTruCTion of The new prioK TerminaL deveLopmenT projeCT
5Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Dalam Dolar AS
Uraian / Description 2018 2017 2016 2015 2014
Posisi Keuangan / Financial Position
Aset / Assets 149.128.830 123.534.228 74,453,809 33,673,276 26,757,981
Aset Lancar / Current Assets 95.247.476 95.132.393 45,856,264 9,962,295 14,035,893
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets 53.881.354 28.401.835 28,597,545 23,710,981 12,722,088
Liabilitas / Liabilities 130.059.638 126.358.859 82,498,426 44,147,811 32,085,257
Liabilitas Jangka Pendek / Current Liabilities
67.890.500 61.389.721 15,687,466 14,147,811 2,020,267
Liabilitas Jangka Panjang / Non-Current Liabilities
62.169.138 64.969.138 66,810,960 30,000,000 30,064,990
Ekuitas / Equity 19.069.192 (2.824.631) (8,044,617) (10,474,535) (5,327,276)
Laba Rugi / Profit or Loss
Pendapatan Operasi / Operating Revenues
60.224.286 52.773.024 10,347,826 - -
Beban umum dan adminisitrasi / General and administrative expenses
(52.685.402) (44.494.563) (7,036,165) (4,797,029) (4,467,332)
Rugi sellisih kurs – neto / Loss on foreign exchange – net
- (188.965) (181,579) (668,406) (417,527)
Bagian atas laba (rugi) entitas asosiasi / Share in profit (loss) of an associate
197.756 152.155 (55,837) 608,206 -
Pendapatan keuangan / Financial income
4.488.773 1.973.775 313,074 486,951 144,137
Beban Keuangan / Financial cost (2.695) (2.517) (194,614) (400,670) (41,801)
Lain-lain – neto / Others – net - 395.858 94,266 (52,547) -
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan / Profit (Loss) Before Final Tax and Corporate Income Tax
14.089.336 10.608.747 3,286,971 (4,823,495) (4,782,523)
Beban Pajak Final / Final Tax Expenses (5.852.469) (5.220.228) (1,031,592) - -
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Badan / Profit (Loss) Before Corporate Income Tax
8.236.867 5.388.519 2,255,379 (4,823,495) (4,782,523)
Beban Pajak penghasilan badan / Corporate Income Tax Expenses
(77.598) (350.274) - - (51,861)
In US Dollar
ikhtisar data Keuangan penTingKey finanCiaL highLighTs
6
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Keterangan / Keterangan 2018 2017 2016 2015 2014
Rasio Keuangan / Financial Ratios
Rasio Likuiditas (%) / Liquidity Ratio (%)
Rasio Kas / Cash Ratio 12,94% 120,01% 262,85% 45,10% 18,03%
Rasio Cair / Liquid Ratio 140,30% 154,96% 292,31% 70,42% 46,08%
Rasio Lancar / Current Ratio 140,30% 154,96% 292,31% 70,42% 46,08%
Rasio Solvabilitas (%) / Solvency Ratio (%)
Rasio Utang terhadap Aset / Debts to
Total Assets Ration/a 102,29% 110,80% 34,45% 95,68%
Rasio Utang terhadap Ekuitas / Debts
to Equity Ration/a -4473,46% -1025,51% -110,74% -2031,64%
Rasio Profitibilitas (%) / Profitability Ratio (%)
Rasio Tingkat Pengembalian Aset /
Return on Assets Ratio 5,47% 4,08% 4,41% -14,32% -29,62%
Rasio Profit Margin / Profit Margin
Ratio 13,55% 9,55% 21,80% n/a n/a
Kolektibilitas Piutang / Receivables Collectability
Periode Kolektibilitas (hari) /
Collectability Period (days)10 5 5 - -
rasio KeuanganfinanCiaL raTios
Uraian / Description 2018 2017 2016 2015 2014
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Profit (Loss) for the Year
8.159.269 5.038.245 2,255,379 (4,823,495) (4,834,384)
Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income
(1.609.004) (36.790) 174,539 (392,883) (788)
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan / Total Comprehensive Profit (Loss) for the Year
6.550.265 5.001.455 2,429,918 (5,216,378) (4,835,172)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada: / Profit (Loss) for the Year Attributable to:
Pemilik entitas induk / Owners of the parent entity
8.219.165 5.049.019 2,264,250 (4,821,196) (4,834,227)
Kepentigan non-pengendali / Non-controlling interests
(59.896) (10.774) (8,871) (2,299) (157)
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada: / Total Comprehensive Profit (Loss) for the Year that can be attributed to:
Pemilik entitas
induk 6.638.122 5.012.597 2.437.044 (5.210.150) (4.835.007)
Kepentingan non-
pengendali(87.857) (11.142) (7.126) (6.288) (165)
7Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
grafik ikhtisar KeuanganfinanCiaL highLighTs CharTs
Aset Lancar / Current Assets
Dalam Dolar AS / In US Dollar
2016 2017 2018
Total Aset / Total Assets
Dalam Dolar AS / In US Dollar
Total Liabilitas / Total Liabilitas
Dalam Dolar AS / In US Dollar
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Pendapatan Operasi / Operating Revenues
Dalam Dolar AS / In US Dollar
Pendapatan Keuangan / Financial Income
Dalam Dolar AS / In US Dollar
2016 2017 2018 2016 2017 2018
Laba Tahun Berjalan / Current Year Profit
Dalam Dolar AS / In US Dollar
2016 2017 2018
60.224.286 4.488.773
1.973.775
313.074
8.236.887
130.059.638
126.358.859
82.498.426
5.388.519
2.255.379
95.247.47695.132.393
45.856.264
149.128.830
123.534.228
74.453.809
53.773.024
10.347.826
8
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
iKhTisar saham
iKhTisar obLigasi
informasi aKsi Korporasi
share highLighTs
bonds highLighTs
informaTion on CorporaTe aCTion
Sampai dengan akhir tahun 2018, PPI tidak melakukan
perdagangan saham sehingga informasi terkait dengan
jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham
tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan
serta volume saham yang diperdagangkan tidak relevan
dijelaskan dalam laporan tahunan ini.
Sampai dengan akhir tahun 2018, PPI tidak melakukan
perdagangan saham sehingga informasi terkait dengan
jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham
tertinggi, harga saham terendah dan harga saham penutupan
serta volume saham yang diperdagangkan tidak relevan
dijelaskan dalam laporan tahunan ini.
PPI melakukan peningkatan modal dasar dan penambahan
modal ditempatkan dan disetor penuh, yang telah ditetapkan
melalui Keputusan Para Pemegang Saham melalui Rapat
Sirkuler tanggal 14 Agustus 2018. Dalam keputusan tersebut,
telah disetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula
sebesar Rp100.000.000.000,- menjadi Rp900.000.000.000,-
dan penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan
yang semula Rp25.000.000.000,- menjadi sebesar
Rp225.000.000.000,-. Dengan adanya peningkatan modal
dasar dan penambahan modal ditempatkan dan disetor
tersebut, maka komposisi kepemilikan saham Perseroan
menjadi sebagai berikut:
a. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebanyak 22.475.000
saham atau sebesar 99,89%.
b. PT Pelabuhan Indonesia Investama sebanyak 25.000
saham atau sebesar 0,11%.
PPI has increased the authorized capital and additional issued
and fully paid capital, which has been determined through
Shareholders’ Decisions through a Circular Meeting on
August 14, 2018. In this decision, it was agreed to increase
the Company’s authorized capital of Rp100,000,000,000
to Rp900,000,000,000,- and the addition of the issued
and paid-up capital of the Company which was originally
Rp25,000,000,000.- to Rp225,000,000,000. With the
increase in authorized capital and the addition of the issued
and paid-up capital, the composition of the Company’s share
ownership is as follows:
a. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as many as 22,475,000
shares or 99.89%
b. PT Pelabuhan Indonesia Investama is 25,000 shares or
0.11%.
Until the end of 2018, PPI did not conduct trading of shares,
hence information regarding outstanding shares, market
capitalization, highest, lowest, and closing share price as well
as volume of traded shares is not relevant to be explained in
this annual report.
Until the end of 2018, PPI did not issue any bonds, sukuk, and
convertible bonds, hence there was no information regarding
the number of outstanding bonds/sukuk/convertible bonds,
interest/reward rate, maturity date and bonds/sukuk rating.
Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
penghargaanawards
Filantra
7Sky Media
Pemerintah Kelurahan Kalibaru Provinsi DKI Jakarta / Government of Kalibaru Sub-District, DKI Jakarta Province
Indonesia Development Achievement FoundationPiagam Penghargaan
Atas kerjasama dan Sinergi dalam
Support program CSR tahun 2017 di
Provinsi DKI Jakarta /
Certificate of Merit
For cooperation and synergy in 2017
CSR support programs in DKI Jakarta
Province
Apresiasi Kinerja Memuaskan
BUMN & CEO BUMN
Anak Perusahaan BUMN Terbaik
dalam Tata Kelola Perusahaan /
Appreciation on Satisfying
Performance of BUMN & CEO of
BUMN
Best BUMN Subsidiaries in Corporate
Governance
Piagam Penghargaan Provinsi
DKI Jakarta
Atas Peran serta dan Pengabdian
serta dedikasinya di wilayah
Kelurahan Kalibaru Kecamatan
Cilincing, Jakarta Utara /
Certificate of Merit of Special
Capital Region of Jakarta
Province
For the participation and dedication
in Kalibaru Sub-District, Cilincing
District, North Jakarta
Indonesia Business Development
Award 2018
Best of 2018 Category “The
Committed Company for
Contributing in Community
Development of The Year 2018”
Jakarta 16 Januari / January 16
Bandung 31 Agustus / August 31
Jakarta 20 Januari / January 20
Tangerang23 Februari / February 23
FilantraPiagam Penghargaan
Atas Kerjasama dan Sinergi dalam
Program CSR Siaga Sehat Pelayanan
Kesehatan dan Pengobatan Gratis di
14 RW Kelurahan Kalibaru Jakarta
Utara. / Certificate of Merit
For Cooperation and Synergy in
the Preparedness Health Care CSR
Program and Free Medical Services
in 14 RW, Kalibaru Sub-District,
North Jakarta.
Jakarta14 November / November 14
9
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Pemerintah Kelurahan Kalibaru Provinsi DKI Jakarta / Government of Kalibaru Sub-District, DKI Jakarta Province
Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
Jakarta Utara Rumah Kita IPC Head Office
Piagam Penghargaan
Atas Peran serta dan Pengabdian
serta Dedikasinya di Wilayah
Kelurahan Kalibaru Kecamatan
Cilincing Jakarta Utara /
Certificate of Merit
For Participation and Service and
Dedication in Kalibaru Sub-District,
Cilincing District, North Jakarta
ASEAN Risk Awards 2018
Winner of Risk Technology Award
Piagam Penghargaan
Atas Partisipasi dalam Upaya
Membangun Kebersamaan sebagai
Perekat Kerukunan Warga dan
Elemen Masyarakat Jakarta Utara /
Certificate of Merit
For Participation in the Effort to Build
Togetherness as Unity for Citizen
Harmony and Community Elements
in North Jakarta
The Most Implemented Corporate
Culture in IPC Subsidiaries of The
Year 2018
3rd place for The Most Implemented
Corporate Culture in IPC Subsidiaries
of The Year - 2018.
Jakarta 14 November / November 14
Yogyakarta 13 Desember / December 13
Tangerang16 November / November 16
Jakarta7 Desember / December 7
Indonesia Development Achievement Foundation (IDAF)Best of Award 2019
The Most Trusted and Reputable
Company in Corporate Social
Responsibility of The Year 2018
Yogyakarta 13 Desember / December 13
10
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
serTifiKasi
perisTiwa penTing
certifications
signifiCanT evenTs
11 januari 2018 / january 11, 2018 28 februari 2018 / february 28, 2018
Sampai dengan 31 Desember 2018, PPI telah memiliki
Sertifikasi sebagai berikut:
No. Nama Sertifikasi / Certification Name
Tanggal Perolehan / Date of Acquisition
Masa Berlaku / Validity Period
Badan Pemberi Sertifikasi / Certification Body
1.Quality Management System
ISO 9001:2015
6 Oktober 2018 / October 6,
20185 Maret 2021 / March 5, 2021 BSI Assurance UK Limited
2. Enviromental Management System ISO 14001:2015
5 Oktober 2018 / October 5,
2018
4 Oktober 2021 / October 4,
2021BSI Assurance UK Limited
As of December 31, 2018, PPI has the following certifications:
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia mengadakan program
CSR Beasiswa Anak Juara untuk 15 orang di wilayah Kalibaru
Jakarta Utara. / PT Pengembang Pelabuhan Indonesia held a
Beasiswa anak Juara (Scholarship) CSR program for 15 people
in the Kalibaru area of North Jakarta.
PT PPI melaksanakan launching program CSR “Cinta Bersih
Hidup Sehat” (CBHS) untuk RW 08, 09, dan 10 Kelurahan
Kalibaru. / PT PPI launched a CSR program “Cinta Bersih Hidup
Sehat” (CBHS) for RW 08, 09 and 10 Kalibaru Sub-District.
11Laporan TahunanAnnual Report
12
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
4 maret 2018 / march 4, 2018
21 april 2018 / april 21, 2018
14 mei 2018 / may 14, 2018
11 april 2018 / april 11, 2018
8 mei 2018 / may 8, 2018
7 juni 2018 / june 7, 2018
PT PPI dan PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) melaksanakan
penandatangan MoU proyek investasi jasa kepelabuhanan. /
PT PPI and PT Pelabuhan Indonesia Investama (PII) carry out the
signing of the MoU for port investment services.
PT PPI melaksanakan Penandatangan Komitmen oleh seluruh
pegawai dan Go Live Aplikasi Enterprise Risk Management. /
PT PPI carries out the Signing of Commitments by all employees
and the Go Live Enterprise Risk Management Application.
Pencanangan Pembangunan Terminal Kijing Pelabuhan
Pontianak Kalimantan Barat. / Declaration of Construction of
Pontianak Kijing Port Terminal in West Kalimantan.
PT PPI ikut berpartisipasi dalam kegiatan Mudik Bersama IPC
2018./ PT PPI participated in the IPC 2018 Joint Mudik activity.
Komisaris & Direksi PT PPI melakukan pertemuan dengan
Bupati, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Pulau Moa
Kabupaten Maluku Barat Daya. / The Commissioner &
Directors of PT PPI met with the Regent, Chairperson of the
DPRD and Secretary of the Moa Island Region, Southwest
Maluku Regency.
Komisaris & Direksi PT PPI melaksanakan kunjungan kerja ke
Proyek Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Kalimantan Barat
/ Commissioner & Directors of PT PPI conduct work visits to
Kijing Terminal, Pontianak Port, West Kalimantan.
13Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
26 juni 2018 / june 26, 2018
3 juli 2018 / july 3, 2018
25 juli 2018 / july 25, 2018
28 juni 2018 / june 28, 2018
12 juli 2018 / july 12, 2018
11 agustus 2018 / august 11, 2018
PT PPI mengadakan Pengobatan Gratis dalam rangka program
CSR Cinta Bersih Hidup Sehat (CBHS) di RW 09 Kelurahan
Kalibaru Jakarta Utara / PT PPI held a Free Medical Treatment
as part of CSR program Cinta Bersih Sehat Hidup (CBHS) in RW
09 Kalibaru Sub-District, North Jakarta.
PT PPI mengadakan acara Halal Bi Halal dengan seluruh
pegawai dan stakeholder PPI. / PT PPI holds a Gathering event
with all PPI employees and stakeholders.
Dewan Komisaris dan Direksi PPI melakukan survei lokasi
pengembangan potensi bisnis di Pelabuhan IPC Cabang
Tanjung Pandan. / The Board of Commissioners and Directors
of PPI survey the location of business potential development in
the IPC Port of Tanjung Pandan Branch.
PT PPI melaksanakan acara penandatangan Perjanjian Usaha
Patungan PT Menara Maritim Indonesia antara PT PPI dengan
PT PP Properti, Tbk. / PT PPI conducted signing program of
PT Menara Maritim Indonesia Joint Venture Agreement
between PT PPI and PT PP Properti, Tbk.
Dewan Komisaris dan Direksi PT PPI melakukan survei dan
kunjungan lapangan ke proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL)
untuk melihat potensi bisnis yang dapat dikembangkan. / The
Board of Commissioners and Directors of PT PPI conducted a
survey and site visit to the Cikarang Bekasi Laut (CBL) project
to see business potential that could be developed.
PT PPI mengadakan kegiatan outbond pegawai di Pengalengan
Bandung. / PT PPI held outbound activities for employees at
Pengalengan Bandung.
14
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Dewan Komisaris dan Direksi PPI melakukan kunjungan
kerja ke area proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing (JTCC)
yang merupakan proyek pembangunan akses jalan tol yang
menghubungkan Pelabuhan Tanjung Priok dengan hinterland
utama kawasan industri di area Bekasi, Cibitung, Cikarang,
Karawang dan sekitarnya. / The Board of Commissioners and
Board of Directors of PPI visited Cibitung Cilincing Toll Road
(JTCC) project area which is a toll road access construction
project that connects Tanjung Priok Port to the main hinterland
of industrial area in Bekasi, Cibitung, Cikarang, Karawang, and
the surrounding area.
PPI menyelenggarakan kegiatan donasi Peduli Bencana
Lombok, yang bersinergi dengan Kantor Otoritas Tanjung
Priok sebagai salah satu peringatan Hari Perhubungan Nasional
2018. Donasi tersebut disalurkan melalui Posko Kemanusiaan
Pelabuhan Tanjung Priok Gerakan Peduli Lombok yang
berlokasi di Terminal Penumpang. / PPI organized Peduli
Bencana Lombok fundraising event which collaborated with
Tanjung Priok Authority Office as part of the commemoration
of National Transportation Day 2018. The donation was
channeled through Tanjung Priok Port Humanity Post, Care for
Lombok Movement, which is located at Penumpang Terminal.
Penyelenggaraan acara CEO Talk yang bertempat di Break
Lounge Kantor PPI dan diisi langsung oleh President Director
PPI, Bapak Arif Suhartono yang menyampaikan presentasi “PPI
Now & Forward Looking”. Acara yang dihadiri oleh seluruh
karyawan PPI ini bertujuan untuk memahami kembali visi dan
misi Perusahaan, kondisi Perusahaan saat ini dengan proyek-
proyek yang tengah berjalan, serta rencana PPI ke depan. / CEO
Talk event was organized in the Break Lounge at PPI Office,
directed by the President Director of PPI, Mr. Arif Suhartono,
who delivered the presentation “PPI Now & Forward Looking”.
This event was attended by all employees of PPI and aimed
to refresh the understanding of the Company’s vision and
mission, current conditions with the ongoing projects, as well
as future plans of PPI.
PPI mengumumkan pemenang lomba kebersihan “Cinta
Bersih Hidup Sehat (“CBHS”)” di wilayah Kalibaru. Program ini
bekerjasama dengan Yayasan Filantra menjalankan program
sejak Februari 2018 hingga Januari 2019 dan memiliki 4
(empat) kegiatan utama, yaitu pemeriksaan dan pengobatan
gratis, penyuluhan tentang kesehatan, senam sehat dan
kerja bakti. / PPI announced the winner of the cleanliness
competition “Cinta Bersih Hidup Sehat” (“CBHS”) in Kalibaru
area. This program collaborated with Filantra Foundation
in its execution from February 2018 to January 2019 and
has 4 (four) main activities, namely free examination and
medical treatment, health dissemination, health exercise, and
community service.
14 agustus 2018 / august 14, 2018 21 agustus 2018 / august 21, 2018
10 september 2018 / september 10, 2018 12 september 2018 / september 12, 2018
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PPI menyelenggarakan kegiatan donasi Peduli Bencana
Donggala Palu, yang bersinergi dengan Kantor Otoritas
Pelabuhan Tanjung Priok. Donasi tersebut disalurkan melalui
Posko Aksi Kemanusiaan Peduli Korban Gempa dan Tsunami di
Palu & Donggala. / PPI organizes the Peduli Bencana Donggala
Palu fundraising event, in synergy with the Tanjung Priok Port
Authority Office. The donation was channeled through the
Care Humanitarian Action Post for Earthquake and Tsunami
Victims in Palu & Donggala.
Dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia, PPI melalui
program CSR Cinta Bersih Hidup Sehat (CBHS) melaksanakan
pemeriksaan kesehatan gratis meliputi pengukuran berat
badan, pengecekan tensi, pengobatan dokter dan pembagian
obat bagi warga RW 08 Kelurahan Kalibaru Jakarta Utara. / In
order to commemorate World Heart Day, the PPI through the
CSR program Cinta Bersih Hidup Sehat (CBHS) carried out free
medical examinations including measurement of body weight,
blood pressure check, doctor treatment and distribution of
medicines for residents of RW 08 Kalibaru Sub-District, North
Jakarta.
15Laporan TahunanAnnual Report
PPI menyelengarakan acara seremonial penyerahan Beasiswa
Sang Juara kepada penerima beasiswa alumni SMA Taruna
Nusantara Magelang. / PPI held a ceremonial event to hand
over the Beasiswa Sang Juara to recipients of the Taruna
Nusantara Magelang High School alumni scholarship.
Manajemen dan Pegawai PPI mengikuti kegiatan Employee
Gathering yang dilaksanakan di Kota Malang Jawa Timur./
PPI Management and Employees participated in Employee
Gathering activities held in Malang City, East Java.
11 oktober 2018 / october 11, 2018 22 oktober 2018 / october 22, 2018
6 oktober 2018 / october 6, 2018 8 oktober 2018 / october 8, 2018
16
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
6 november 2018 / november 6, 2018 10 november 2018 / november 10, 2018
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) merayakan HUT
ke-6 yang bertempat di kantor PPI. Acara tersebut dihadiri
oleh Direksi dan seluruh pegawai serta tamu undangan dari
anak perusahaan PPI yaitu PT Akses Pelabuhan Indonesia (API)
dan PT Menara Maritim Indonesia (MMI). / PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia (PPI) celebrates the 6th Anniversary at
the PPI office. The event was attended by the Directors and
all employees and invited guests from PPI subsidiaries, namely
PT Akses Pelabuhan Indonesia (API) and PT Menara Maritim
Indonesia (MMI).
13 november 2018 / november 13, 2018 14 november 2018 / november 14, 2018
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) melaksanakan
launching program CSR Kampanye Kesadaran Bahaya
Narkoba & HIV AIDS “Gue Ngehitz, Gue Pilih Sehat” di 5
sekolah di wilayah Kalibaru dan Cilincing Tanjung Priok Jakarta
Utara dengan target menjangkau kurang lebih 1500 siswa/i.
/ PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) carried out the
launching of the CSR program “Gue Ngehitz, Gue Pilih Sehat”
Drugs and HIV Hazard Awareness Campaign in 5 schools
in the Kalibaru and Cilincing areas of Tanjung Priok, North
Jakarta with the target of reaching around 1500 students.
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI) melaksanakan
program CSR Siaga Sehat yaitu pelayanan kesehatan dan
pengobatan gratis bagi warga di RW 01-15 Kelurahan Kalibaru
Jakarta Utara secara serempak./ PT Pengembang Pelabuhan
Indonesia (PPI) implements the Siaga Sehat CSR program,
which is a free health service and treatment for residents in
RW 01-15, Kalibaru Sub-District, North Jakarta simultaneously.
PPI merayakan HUT yang ke-6 bersama dengan RW 08,
09, dan 10 Kelurahan Kalibaru sekaligus mengumumkan
lomba kebersihan dalam rangka program CSR Cinta Bersih
Hidup Sehat (CBHS) di wilayah RW 08, 09 dan 10 Kelurahan
Kalibaru. / PPI celebrated its 6th anniversary together with RW
08, 09, and 10 Kalibaru Sub-District as well as announcing the
cleanliness competition in the framework of the CSR program
Cinta Bersih Sehat Sehat (CBHS) in RW 08, 09 and 10 Kalibaru
Sub-District.
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
19 desember 2018 / december 19, 2018 28 desember 2018 / december 28, 2018
Pelaksanaan media visit & media gathering ke lokasi proyek Jalan
Tol Cibitung Cilincing (JTCC). Acara ini secara resmi dibuka oleh
Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis PPI, Bapak Kiki M.
Hikmat. / Implementation of media visit & media gathering to
Cibitung Cilincing Toll Road (JTCC) project location. This event
was officially commenced by the Director of Commerce and
Business Development of PPI, Mr. Kiki M. Hikmat.
PPI menyelenggarakan kegiatan donasi Peduli Bencana
Tsunami Selat Sunda, yang bersinergi dengan Kantor Otoritas
Pelabuhan Tanjung Priok. Donasi tersebut disalurkan melalui
Posko Terpadu Bantuan Tsunami Banten & Lampung yang
bertempat di Terminal Penumpang Tanjung Priok. / PPI
organizes fundraising event for the Sunda Strait Tsunami
Disaster, which are in synergy with the Tanjung Priok Port
Authority Office. The donation was channeled through the
Integrated Tsunami Aid Post in Banten & Lampung which took
place at the Tanjung Priok Passenger Terminal
17Laporan TahunanAnnual Report
Laporan manajemenmanagemenT reporTs
Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan sekaligus peluang bagi PPI, karena di tengah pertumbuhan ekonomi yang terbatas di angka 5,17%, PPI masih mampu mencatatkan kinerja yang baik sesuai target yang telah ditetapkan.
2018 is a year full of challenges and opportunities for PPI, because in the midst of limited economic growth at the rate of 5.17%, PPI still managed to record good performance according to the determined targets.
02
20
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Riry Syeried JettaKomisaris UtamaPresident Commissioner
21
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,Respected Shareholders and Stakeholders,Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan pelabuhan nasional, PPI senantiasa menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan sesuai standar etika bisnis yang disepakati, dengan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.
As one of the companies engaged in the national port business sector, PPI always maintains good relations with stakeholders in accordance with the business ethics standards agreed upon, without deviating from the applicable laws and regulations.
Mengawali laporan ini,
perkenankan kami mengucap
syukur atas rahmat Tuhan
Yang Maha Esa karena sampai
dengan tahun 2018, PPI mampu
mencatatkan kinerja yang optimal,
baik dari segi keuangan maupun
operasional. Sebagai wujud dari
tanggung jawab terhadap undang-
undang dan regulasi yang berlaku,
perkenankan kami memaparkan
laporan atas pelaksanaan tugas
Dewan Komisaris dan aktivitas
pengawasan dari kegiatan usaha
yang dijalankan Direksi selaku organ
pengurus Perusahaan sepanjang
tahun 2018. Penyampaian
laporan ini merupakan bagian dari
tanggung jawab serta komitmen
atas pemenuhan prinsip-prinsip
keterbukaan serta akuntabilitas
dalam pengelolaan PPI kepada
seluruh pemangku kepentingan.
To begin this report, let us
extend our highest gratitude to
the Almighty God because of
his blessings in 2018, PPI has
managed to perform optimally,
both financially and operationally.
As a form of accountability to the
applicable laws and regulations,
let us present this report on the
implementation of the duties of
the Board of Commissioners and
the supervisory activities of the
business activities carried out by
the Board of Directors as the organ
of management of the Company
throughout 2018. Submission of
this report is part of responsibility
and commitment to fulfill the
principles of transparency and
accountability in managing PPI to
all stakeholders.
Laporan dewan Komisarisboard of Commissioners reporT
90,30%sKor gCg Tahun 2018sKor gCg Tahun 2018
Laporan TahunanAnnual Report
22
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI TAHUN 2018
PENILAIAN ATAS KINERJA OPERASIONAL DAN
KEUANGAN
Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan
sekaligus peluang bagi PPI, karena di tengah pertumbuhan
ekonomi yang terbatas di angka 5,17%, PPI masih mampu
mencatatkan kinerja yang baik sesuai target yang telah
ditetapkan. PPI menetapkan 2018 sebagai starting point
perwujudan atas visi dan misi Perusahaan, termasuk kiprah
PPI dalam pengelolaan proyek-proyek strategis nasional di
antaranya proyek pengembangan Maritime Tower, Hotel di
Pulau Leti Moa, proyek jalan tol dan proyek pengembangan
usaha pendukung kepelabuhanan lainnya. Untuk mewujudkan
seluruh program tersebut, Dewan Komisaris menekankan
yang dibutuhkan tidak hanya dana yang memadai melainkan
juga sistem pengendalian manajemen dan pengelolaan
sumber daya lainnya yang tepat sasaran serta komitmen
bersama antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi
dan seluruh Insan PPI untuk mewujudkan kinerja terbaik
sehingga mampu menempatkan PPI sebagai pengembang
fasilitas pelabuhan terkomprehensif.
Dewan Komisaris menyampakan apresiasi kepada jajaran
Direksi atas segenap upaya dan kerjasamanya sehingga
sebagian besar target dalam RKAP 2018 dapat dicapai oleh
PPI. Sampai dengan 31 Desember 2018, kinerja keuangan
PPI tercatat mengalami pertumbuhan terutama jika dihitung
secara year on year (yoy). Pendapatan operasi PPI pada
tahun 2018 terealisasi sebesar USD60.224.286, meningkat
14,12% jika dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar
USD52.773.024. Ditinjau dari RKAP 2018, realisasi tersebut
telah mencapai 98,90% dari target yang telah ditetapkan.
Peningkatan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya
pendapatan sewa 850m dermaga CT1 dan pendapatan
manajemen proyek pembangunan Pelabuhan Kijing selama
10 bulan lalu. Sejalan dengan itu, pendapatan keuangan juga
meningkat signifikan hingga 127,42% dari USD1.973.755
pada tahun 2017 menjadi USD4.488.773 di tahun 2018.
Dari sisi jumlah aset, PPI juga mengalami peningkatan
baik dibandingkan dengan RKAP maupun realisasi tahun
2018. Jumlah aset PPI pada tahun 2018 tercatat sebesar
USD149.128.830 atau meningkat 20,72% dari realisasi
tahun 2017 sebesar USD123.534.228.
Dari sisi operasional, Dewan Komisaris mengapresiasi seluruh
progres komprehensif yang telah dilaksanakan oleh Direksi
meliputi proyek pembangunan Terminal Kalibaru/New Priok,
proyek pembangunan Terminal Kijing, proyek pembangunan
ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF THE BOARD
OF DIRECTORS IN 2018
ASSESSMENT ON THE OPERATIONAL AND FINANCIAL
PERFORMANCE
2018 is a year full of challenges and opportunities for PPI,
because in the midst of limited economic growth at the rate of
5.17%, PPI is still able to record good performance according
to the determined targets. PPI set 2018 as the starting point
for the realization of the Company’s vision and mission,
including PPI’s role in managing national strategic projects
including the development of Maritime Tower, Hotels on
Leti Moa Island, toll road projects and other port supporting
business development projects. To realize the entire program,
the Board of Commissioners emphasized that it needed not
only adequate funds but also management control systems
and other resource management that were well targeted
and shared commitments between Shareholders, Board of
Commissioners, Board of Directors and all PPI Employees to
realize the best performance placing PPI as a comprehensive
developer of port facilities.
The Board of Commissioners expresses its appreciation to
the Board of Directors for all their efforts and cooperation so
that most of the targets in the 2018 RKAP can be achieved
by PPI. As of December 31, 2018, the financial performance
of PPI was recorded to grow, especially if calculated year on
year (yoy). The operating income of PPI in 2018 was realized
at USD60,224,286, an increase of 14.12% compared to
the realization in 2017 of USD52,773,024. Judging from
the 2018 RKAP, this realization has reached 98.90% of the
set target. The increase was motivated by the 850m dock
CT1 rental income and the management of the Kijing Port
construction project for the past 10 months. In line with that,
financial income also increased significantly to 127.42% from
USD1,973,755 in 2017 to USD4,488,773 in 2018.
PPI also experienced an increase in total Assets compared to
the RKAP and realization in 2018. The number of PPI assets
in 2018 was recorded at USD149,128,830 or an increase of
20.72% from the realization in 2017 of USD123,534,228.
On the operational side, the Board of Commissioners
appreciates all the comprehensive progress carried out by the
Board of Directors covering the construction of Kalibaru/New
Priok Terminal, the Kijing Terminal construction project, the
23Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterway dan proyek
pembangunan Terminal Kijing.
PENILAIAN ATAS IMPLEMENTASI STRATEGI
PERUSAHAAN
Sepanjang tahun 2018 PPI cukup banyak mengeksekusi
berbagai kebijakan strategis yang diharapkan mampu
meningkatkan nilai PPI di pemangku kepentingan serta
menjadi realisasi atas visi besar PPI untuk menjadi penyedia
solusi terbaik dan paling komprehensif dalam pengembangan
infrastruktur dan fasilitas pendukung pelabuhan di Indonesia.
Beberapa implementasi inisiatif strategis terutama di
bidang korporasi yang dilakukan PPI dengan arahan Dewan
Komisaris sepanjang tahun 2018 ialah resminya pendirian
anak perusahaan PPI dan PT PP Properti Tbk yakni PT
Menara Maritim Indonesia yang bergerak di bidang properti
dengan persentase kepemilikan saham PPI sebesar 70% dan
PT PP Properti Tbk sebesar 30%. Pendirian anak perusahaan
ini selain ditujukan untuk melakukan pengembangan di
bidang properti, juga dimaksudkan untuk mengembangkan
kawasan-kawasan lain yang dimiliki oleh IPC Group maupun
lahan-lahan potensial lainnya. Pada tahun 2018, PPI juga
telah melakukan pengalihan saham Perusahaan dari PT Multi
Terminal Indonesia kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama.
Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka komposisi
kepemilikan saham turut berubah di mana kepemilikan
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjadi 99,89% dan
PT Pelabuhan Indonesia Investama menjadi 0,11%.
Dewan Komisaris mengapresiasi kesigapan Direksi dalam
merumuskan kebijakan strategis serta kecermatan dalam
memperhitungkan potensi risiko yang mungkin hadir dari
kebijakan tersebut. Dewan Komisaris juga akan senantiasa
mendukung langkah Direksi jika kebijakan tersebut masih
termasuk ke dalam strategi perusahaan yang ditetapkan
dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
PANDANGAN ATAS PENERAPAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
KOMITMEN PPI DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE
GOVERNANCE (GCG)
Upaya PPI dalam mewujudkan visi menjadi penyedia solusi
terbaik dan paling komprehensif dalam pengembangan
infrastruktur pelabuhan di Indonesia terus dilakukan melalui
penguatan di berbagai aspek strategis, salah satunya
penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik
atau Good Corporate Governance (GCG) secara inklusif.
PPI memahami GCG merupakan “tiang penyangga”
yang vital dalam kesuksesan bisnis berkelanjutan. Oleh
Inland Waterway Cikarang Bekasi Laut (CBL) development
project and the Kijing Terminal construction project.
ASSESSMENT OF CORPORATE STRATEGY
IMPLEMENTATION
Throughout 2018, the PPI executed quite a number of
strategic policies that were expected to be able to increase
the value of PPI in stakeholders and be a realization of PPI’s
great vision to become the best and most comprehensive
solution provider in developing port supporting infrastructure
and facilities in Indonesia.
Some implementations of strategic initiatives, especially in
the corporate sector carried out by PPI with the direction
of the Board of Commissioners throughout 2018, are
the official establishment of a subsidiary of PPI and PT PP
Properti Tbk, namely PT Menara Maritim Indonesia which
is engaged in property with a 70% PPI shareholding and
PT PP Properti Tbk for 30%. The establishment of this
subsidiary is not only aimed at developing property, it is
also intended to develop other areas owned by the IPC
Group and other potential lands. In addition, PPI has
also transferred the Company’s shares from PT Multi
Terminal Indonesia to PT Pelabuhan Indonesia Investama
in 2018. With the transfer of shares, the composition
of share ownership also changes where the ownership
of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) becomes 99.89%
and PT Pelabuhan Indonesia Investama becomes 0.11%.
The Board of Commissioners appreciates the readiness of
the Board of Directors in formulating strategic policies and
precision in calculating potential risks that may arise from
the policy. The Board of Commissioners will also continue to
support the Board of Directors’ decisions if the policy is still
included in the corporate strategy stipulated in the Corporate
Budget Work Plan (RKAP).
VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE
GOVERNANCE
PPI COMMITMENT IN IMPLEMENTING GOOD
CORPORATE GOVERNANCE
PPI’s efforts to realize the vision of becoming the best and
most comprehensive solution provider in port infrastructure
development in Indonesia continue to be carried out through
strengthening in various strategic aspects, one of which is
the implementation of inclusive Good Corporate Governance
(GCG) principles. PPI understands GCG is a vital “pillar”
in sustainable business success. Therefore in creating an
efficient market with transparent business management, 5
24
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
karenanya dalam menciptakan pasar yang efisien dengan
pengelolaan bisnis yang transparan, 5 (lima) prinsip GCG
meliputi Transparansi; Akuntabilitas; Bertanggungjawab;
Independensi; serta Kewajaran digunakan sebagai pointer
dalam mengarahkan dan mengendalikan bisnis Perusahaan
sehingga PPI dapat terus memberi nilai tambah bagi seluruh
Pemangku Kepentingan.
Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa pengelolaan
PPI telah dijalankan sesuai prinsip GCG dan tidak keluar dari
koridor perundang-undangan yang berlaku dan mengapresiasi
seluruh Insan PPI karena telah memiliki komitmen tinggi untuk
menjadikan GCG sebagai budaya perusahaan. Keberhasilan
Insan PPI dalam mempertahankan komitmennya tercermin
melalui peningkatan skor penilaian GCG untuk tahun buku
2017 yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebesar 90,30%
dengan predikat “Sangat Baik” jika dibandingkan dengan
skor GCG tahun sebelumnya sebesar 76,03%. Untuk
menjaga independensinya, PPI menunjuk pihak eksternal
MUC Consulting Group, sebagai penilai independen dalam
proses penilaian. Dari seluruh aspek pengujian, ‘Komitmen
terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara
Berkelanjutan’ mendapatkan skor tertinggi sebesar 6,92 atau
setara 98,91% dari total skor sebesar 7,00.
Kedepan, PPI akan terus mengupayakan agar penerapan
GCG tidak hanya ditekankan pada lingkup Top Level
Management, namun juga dijabarkan ke seluruh level PPI
sampai pada tataran operasional, sehingga melekat menjadi
budaya Perusahaan.
PANDANGAN ATAS PENERAPAN SISTEM PELAPORAN
PELANGGARAN
Aspek lain yang menjadi perhatian utama Dewan Komisaris
dalam menjalankan fungsi pengawasan adalah pelaksanaan
Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System
(WBS) oleh PPI. Pada dasarnya, keberadaan WBS ditujukan
untuk menciptakan situasi kerja yang bersih, bertanggung
jawab serta terhindar dari praktik fraud.
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan WBS di PPI dipusatkan
kepada Perusahaan Induk yaitu PT Pelabuhan Indonesia II
(Persero) yakni dengan dibentuknya Komite IPC BERSIH,
sementara untuk Tata Cara Pelaporan, Alur Proses dan Tindak
Lanjut Laporan WBS diserahkan secara mandiri kepada PPI.
Dewan Komisaris mengimbau kepada seluruh Insan PPI
untuk bertindak tegas jika menemukan adanya tindakan
pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan PPI dengan
melaporkan kepada unit terkait sesuai mekanisme yang
dimiliki.
(five) GCG principles include Transparency; Accountability;
Responsibility; Independence; and Fairness is used as a
pointer in directing and controlling the Company’s business
so that the PPI can continue to add value to all Stakeholders.
The Board of Commissioners always ensures that the
management of PPI has been carried out in accordance with
the principles of GCG and does not come out of the prevailing
statutory corridors and appreciates all PPI Persons for having
a high commitment to make GCG a corporate culture. The
success of PPI Personnel in maintaining their commitment is
reflected through the increase in GCG assessment scores for
the 2017 financial year held in 2018 at 90.30% with “Very
Good” predicate when compared to the previous year’s
GCG score of 76.03%. To maintain its independence, PPI
appointed MUC Consulting group as an external party, as an
independent assessor in the self assessment process. From all
evaluation aspect, ‘Commitment to the Implementation of
Sustainable Good Corporate Governance’ gets the highest
score of 6.92 or equivalent to 98.91% of the total score of
7.00.
In the future, PPI will continue to strive so that the
implementation of GCG is not only emphasized in the scope
of Top Level Management, but also applied to all levels of PPI
up to the operational level, so that it is inherently a corporate
culture.
VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF WHISTLEBLOWING
SYSTEM
Another aspect that has become the main concern of the
Board of Commissioners in carrying out its supervisory
function is the implementation of the Whistleblowing System
(WBS) by the PPI. Basically, the existence of the WBS is
intended to create a clean, responsible work situation and
avoid fraud.
In its implementation, the management of the WBS in the
PPI is centered on the Parent Company, namely PT Pelabuhan
Indonesia II (Persero), namely the establishment of the
IPC BERSIH Committee, while the Reporting Procedure,
Process Flow and Follow-Up WBS Reports are submitted
independently to the PPI. The Board of Commissioners calls
on all PPI Personnel to act decisively if they find any violations
committed by PPI employees by reporting to the relevant
units according to their mechanism.
25Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Upaya PPI untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan
pelaporan, direalisasikan melalui tindak lanjut pelanggaran
secara aktif dan responsif. Sepanjang tahun 2018, Dewan
Komisaris tidak mendapati adanya pelaporan yang masuk
melalui sistem pelaporan pelanggaran.
PANDANGAN ATAS PENERAPAN KODE ETIK
Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang
pengusahaan pelabuhan nasional, PPI senantiasa menjaga
hubungan baik dengan sesuai standar etika bisnis yang
disepakati, dengan tidak menyimpang dari peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Standar etika Insan PPI
mengacu pada Tata Nilai yang dimiliki Perusahaan, yang
terdiri dari Integrity, Innovation, Sustainability dan Making
the right things happen.
Dewan Komisaris memandang bahwa pemberlakuan dan
penegakan kode etik di lingkungan PPI telah berjalan cukup
efektif dengan upaya preventif meminimalisasi pelanggaran
berupa sosialisasi kode etik secara berkala, serta pengenaan
sanksi bagi pelanggar kode etik sesuai tingkat pelanggarannya.
Efektivitas tersebut dibuktikan melalui nihilnya pelanggaran
kode etik oleh karyawan PPI sepanjang tahun 2018.
PANDANGAN ATAS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
Dalam menjalankan kegiatan usaha, PPI berkomitmen
untuk mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan yang
bersandar pada prinsip 3P yakni People (masyarakat), Profit
(keuntungan bisnis), dan Planet (lingkungan). Sebagai entitas
usaha yang hadir di tengah masyarakat, PPI menyadari bahwa
keseimbangan antara keberhasilan dalam mengelola profit
serta kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di
wilayah operasional perusahaan menjadi sangat penting untuk
dilakukan. PPI menyadari sepenuhnya bahwa perusahaan
yang baik bukan hanya yang berhasil mencapai target profit,
melainkan juga yang mampu memberi kontribusi positif
dalam perkembangan kualitas hidup masyarakat sekitar.
Dewan Komisaris mengapresiasi konsistensi PPI dalam
melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan
yang mengedepankan sifat berkelanjutan. Pada tahun 2018,
beberapa program tanggung jawab sosial perusahaan yang
dilakukan antara lain Program Cinta Bersih Hidup Sehat,
Bantuan Hewan Qurban, Kampanye Kesadaran Bahaya
Narkoba dan HIV AIDS di 5 (lima) sekolah, Program Beasiswa
PPI’s efforts to continuously improve the quality of violations
reporting management are realized through active and
responsive follow-ups. Throughout 2018, the Board of
Commissioners found no reporting that entered through the
violation reporting system.
VIEWS ON THE IMPLEMENTATION OF CODE OF
CONDUCT
As one of the companies engaged in the national port
business sector, PPI always maintains good relations with
stakeholders in accordance with the business ethics standards
agreed upon, without deviating from the applicable laws and
regulations. The ethical standards of PPI Personnel refer to
the Company’s Values, which consist of Integrity, Innovation,
Sustainability and Making the right things happen.
The Board of Commissioners considers that the enforcement
and establishment of the code of conduct within the PPI
has been running quite effectively with preventive efforts to
minimize violations in the form of periodic socialization of the
code of ethics, and imposition of sanctions for violators of
the code of conduct according to the level of violations. This
effectiveness is evidenced through the zero violation of the
code of conduct by PPI employees throughout 2018.
VIEW ON THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
In carrying out business activities, the PPI is committed to
promoting the values of sustainability that rely on the 3P
principles namely People, Profit, and Planet. As a business
entity that is present in the community, PPI realizes that the
balance between success in managing profits and the welfare
of the community, especially those in the operational areas
of the company, is very important to do. PPI is fully aware
that good companies not only succeed in achieving profit
targets, but also those that are able to contribute positively
to the development of the quality of life of the surrounding
community.
The Board of Commissioners appreciates the consistency of
PPI in implementing Corporate Social Responsibility activities
that promote sustainable nature. In 2018, several Corporate
Social Responsibility programs carried out included the Cinta
Bersih Hidup Sehat Program, Sacrificial Animal Aid, Anti-
Narcotics Campaign in 5 (five) schools, Sang Juara Scholarship
Program, Siaga Sehat Program, and incidental disaster relief
26
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Sang Juara, Program Siaga Sehat, dan bantuan donasi
bencana alam yang bersifat insidensial di antaranya kepada
korban bencana gempa Palu dan Donggala, bencana gempa
Lombok dan gempa-tsunami Selat Sunda.
Dewan Komisaris menilai bahwa sampai dengan tahun
2018, Direksi telah berhasil menjalankan kegiatan tanggung
jawab perusahaan secara optimal meliputi 4 (empat) aspek
penting meliputi tanggung jawab terhadap lingkungan
hidup, ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja,
pengembangan sosial kemasyarakatan dan tanggung jawab
terhadap pelanggan. Dewan Komisaris mengarahkan agar PPI
dapat terus menguatkan komitmennya dalam pelaksanaan
kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dengan
terus mengedepankan prinsip moral dan etis sehingga
mampu mencapai hasil terbaik tanpa merugikan kelompok
masyarakat lainnya.
PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA
Dari sisi pertumbuhan ekonomi nasional, Dewan
Komisaris menyambut positif optimisme Pemerintah yang
mengungkapkan bahwa tahun 2019 merupakan tahun
perbaikan bagi perekonomian dalam negeri. Melalui data
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2019,
diketahui bahwa Pemerintah menargetkan pertumbuhan
ekonomi sebesar 5,3%, pendapatan negara sebesar
Rp2.165,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.461,1
triliun. Salah satu dari beberapa kebijakan strategis dan
terobosan dalam APBN 2019 untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas belanja negara, optimalisasi pendapatan
negara dan kemandirian APBN yang terkait dengan kegiatan
usaha PPI ialah percepatan pembangunan infrastruktur
melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU) yang mana menekankan keterlibatan peran swasta
dan BUMN dalam mendukung pembangunan infrastruktur
melalui KPBU.
Selain itu konsentrasi Pemerintah untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi dan sektor industri dalam negeri juga
salah satunya diwujudkan dengan rencana pengembangan
7 (tujuh) pelabuhan untuk hubungan internasional. Tujuh
pelabuhan tersebut di antaranya Tanjung Priok, Kuala
Tanjung/Belawan, Kijing, Bitung, Tanjung Perak, Makassar,
dan Pelabuhan Sorong yang kedepannya akan diintegrasikan
dengan kawasan industri dalam negeri. Meski hingga saat
ini hal tersebut masih dalam tahap kajian mendalam, namun
Dewan Komisaris memandang hal tersebut sebagai peluang
yang cerah serta menjadi pecutan bagi PPI untuk senantiasa
selangkah lebih maju dalam mengembangkan fasilitas
pelabuhan. Bersandar pada prospek makro ekonomi yang
donations include victims of the Palu and Donggala disasters,
the Lombok earthquake and the Sunda Strait earthquake-
tsunami.
The Board of Commissioners considers that up to 2018 the
Board of Directors has successfully carried out corporate
responsibility activities optimally covering 4 (four) important
aspects including responsibility for the environment,
employment, health, and work safety, community social
development and responsibility to customers. The Board of
Commissioners directs that PPI can continue to strengthen its
commitment in implementing Corporate Social Responsibility
activities by continuing to promote moral and ethical
principles so as to be able to achieve the best results without
harming other community groups.
VIEW ON BUSINESS OUTLOOK
In terms of national economic growth, the Board of
Commissioners positively welcomed the optimism of
the Government which revealed that 2019 is a year of
improvement for the domestic economy. Through data from
the 2019 State Revenue and Expenditure Budget, it is known
that the Government is targeting economic growth of 5.3%,
state revenues of Rp2,165.1 trillion, and state expenditure
of Rp2,461.1 trillion. One of the several strategic policies
and breakthroughs in the 2019 State Budget to improve the
efficiency and effectiveness of state expenditure, optimization
of state revenues and the independence of the State
Budget related to PPI business activities is the acceleration
of infrastructure development through the Government
Cooperation with Business Entities (KPBU) scheme which
emphasizes role involvement private sector and BUMN in
supporting infrastructure development through KPBU.
In addition, the Government’s concentration to support
economic growth and the domestic industrial sector is
also realized by the plan to develop 7 (seven) ports for
international relations. The seven ports including Tanjung
Priok, Kuala Tanjung/Belawan, Kijing, Bitung, Tanjung Perak,
Makassar, and Sorong Port, will later be integrated with
domestic industrial estates. Until now, this is still in the in-
depth study stage, the Board of Commissioners views this
as a bright opportunity and becomes a deterrent for PPI to
always be one step ahead in developing port facilities. Relying
on positive macroeconomic prospects and the potential of PPI
27Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
positif dan potensi yang dimiliki PPI sebagai pengembang
pelabuhan kelas dunia, Dewan Komisaris yakin bahwa
prospek usaha PPI di tahun 2019 masih cerah dan sangat
menjanjikan.
PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN
KOMISARIS
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan
Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang bekerja secara
kolektif dalam memberikan pendapat, rekomendasi, dan
identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian
Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris
menilai Komite Audit telah melaksanakan tugasnya secara
optimal sesuai charter yang dimiliki.
FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA
ANGGOTA DIREKSI
Sebagai organ yang bertanggung jawab melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pengelolaan
perusahaan, Dewan Komisaris secara berkala memberikan
rekomendasi kepada Direksi melalui rapat gabungan, serta
memastikan bahwa PPI telah melaksanakan GCG di seluruh
tingkat atau jenjang organisasi.
Mekanisme pemberian nasihat juga dilakukan melalui
pemberian rekomendasi dan keputusan yang dikeluarkan oleh
Dewan Komisaris. Melalui komite penunjang yang dimiliki,
Dewan Komisaris juga melakukan arahan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawab masing-masing komite. Sepanjang
tahun 2018 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat
dengan mengundang Direksi sebanyak 12 kali dan seluruhnya
telah dilakukan secara efektif.
PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang
dilaksanakan secara sirkuler pada 28 Juni 2018, terdapat
perubahan dalam komposisi Dewan Komisaris PPI dengan
mengangkat Bapak Apep Fajar Kurniawan sebagai Komisaris
Independen Perusahaan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun
sejak pertama kali diangkat. Adapun rincian komposisi
Dewan Komisaris sampai dengan 31 Desember 2018 adalah
sebagai berikut:
as a world-class port developer, the Board of Commissioners
believes that the business prospects of the PPI in 2019 are still
bright and very promising.
ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF COMMITTEES
UNDER THE BOARD OF COMMISSIONER
In carrying out its duties and responsibilities, the Board of
Commissioners is assisted by the Audit Committee who
works collectively in providing opinions, recommendations,
and identification of matters that require the attention of
the Board of Commissioners. Throughout 2018, the Board of
Commissioners considered the Audit Committee to carry out
its duties optimally according to the charter owned.
FREQUENCY AND METHODS IN PROVIDING ADVICE TO
THE BOARD OF DIRECTORS
As an organ responsible for supervising and providing advice
on company management, the Board of Commissioners
periodically provides recommendations to the Board of
Directors through joint meetings, and ensures that PPIs have
implemented GCG at all levels of the organization.
The mechanism for giving advice is also performed through
the provision of recommendations and decisions issued
by the Board of Commissioners. Through the supporting
committees, the Board of Commissioners also directs
them according to the duties and responsibilities of each
committee. Throughout 2018 the Board of Commissioners
has held meetings by inviting the Board of Directors 12 times
and all of them have been carried out effectively.
CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS
Based on the General Meeting of Shareholders held circularly
on June 28, 2018, there was a change in the composition of
the PPI Board of Commissioners by appointing Mr. Apep Fajar
Kurniawan as the Company’s Independent Commissioner
with a term of 5 (five) years from the time he was appointed.
The details of the composition of the Board of Commissioners
as of December 31, 2018 are as follows:
28
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Atas nama Dewan Komisaris,
On behalf of the Board of Commissioners,
Riry Syeried Jetta
Komisaris Utama
President Commissioner
Nama / Name Jabatan / Position Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/20/4/4/PI.II-17 dan
Nomor HK.476/20/4/2/MTI-2017 tanggal 20 April 2017. / Circular
GMS Decision Number: HK.568/20/4/4/PI.II-17 and Number
HK.476/20/4/2/MTI-2017 dated April 20, 2017.
Irsal Yunus Komisaris / Commissioner Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/20/4/4/PI.II-17 dan
Nomor HK.476/20/4/2/MTI-2017 tanggal 20 April 2017. / Circular
GMS Decision Number: HK.568/20/4/4/PI.II-17 and Number
HK.476/20/4/2/MTI-2017 dated April 20, 2017.
Dachamer
Munthe
Komisaris / Commissioner Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/7/7/1/PBI/UT/PI.II-17
dan Nomor HK.476/7/7/2/MTI-2017 tanggal 7 Juli 2017. / Circular
GMS Decision Number: SK.03/7/7/1/PBI/UT/PI.II-17 and Number
HK.476/7/7/2/MTI-2017 dated July 7, 2017.
Lukita Dinarsyah
Tuwo
Komisaris / Commissioner Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/22/9/1/PI.II-15 dan
Nomor: HK.476/22/9/1/MTI-2015 tanggal 22 September 2015.
/ Circular GMS Decision Number: HK.568/22/9/1/PI.II-15 and
Number: HK.476/22/9/1/MTI-2015 September 22, 2015.
Apep Fajar
Kurniawan
Komisaris / Commissioners Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18
dan Nomor: HK.476/28/6/1/MTI-2018 / Circular GMS
Decision Number: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 and Number:
HK.476/28/6/1/MTI-2018
APRESIASI DAN PENUTUP
Menutup laporan ini, saya mewakili segenap Dewan Komisaris
PPI menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan
oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan sehingga
PPI berhasil menutup tahun 2018 dengan pencapaian yang
baik.
Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi setinggi-
tingginya atas seluruh kerja keras dan kolaborasi yang
solid Direksi serta seluruh Insan PPI dalam merumuskan
dan mengeksekusi berbagai inisiatif strategis yang telah
dicanangkan pada tahun 2018 sehingga PPI mampu
mencatatkan kinerja yang positif sepanjang tahun 2018.
Selanjutnya, mari bersama terus kita tingkatkan kapabilitas
yang dimiliki agar PPI mampu meraih lebih banyak peluang
bisnis di masa depan.
CLOSING AND APPRECIATION
As a closing of this report, on behalf of PPI Board of
Commissioner, I would like to extend our gratitude to
shareholders and stakeholders for their support, so that PPI
can achieve a good performance in 2018.
The Board of Commissioners would also like to appreciate for
the hard work and a solid collaboration between the Board of
Directors and all PPI personnel in formulating and executing
various strategic initiatives determined in 2018 so that the PPI
is able to record positive performance in 2018. Furthermore,
let’s continue to improve the capabilities so that PPI can
achieve more business opportunities in the future.
29Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
30
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Arif SuhartonoDirektur UtamaPresident Director
31
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,Respected Shareholders and Stakeholders,
Tahun 2018 merupakan starting point yang penting bagi PPI sebagai satu-satunya anak perusahaan di lingkungan IPC yang dipercaya dalam mengembangkan fasilitas pelabuhan.
2018 is an important starting point for PPI as the only subsidiary in the IPC that is trusted in developing port facilities.
Sebagai pembuka, perkenankan
kami memanjatkan puji syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena atas berkah dan rahmat
yang telah diberikan-Nya, PPI
dapat menutup tahun ini dengan
pencapaian kinerja yang positif.
Tahun 2018 merupakan starting
point yang penting bagi PPI sebagai
satu-satunya anak perusahaan di
lingkungan IPC yang dipercaya
dalam mengembangkan fasilitas
pelabuhan. Berbagai capaian
yang berhasil kami raih sepanjang
tahun 2018 meliputi ekspansi
bisnis hingga pencapaian kinerja
keuangan yang positif merupakan
bekal untuk menghadapi tantangan
bisnis di sektor pelabuhan yang
semakin komprehensif di depan.
Oleh karenanya melalui laporan
ini, izinkan Saya atas nama jajaran
Direksi memaparkan kinerja
serta inisiatif strategis yang telah
dilakukan PPI untuk menunjang
aktivitas bisnis selama tahun 2018.
As an opening, let us extend our
gratitude to the Almighty God,
because of His blessings that He
casts upon us, PPI managed to
accomplish a positive performance
this year.
2018 is an important starting point
for PPI as the only subsidiary in the
IPC that is trusted in developing port
facilities. The various achievements
that we have achieved throughout
2018 including business expansion
to achieve positive financial
performance is a provision to face
the increasingly comprehensive
business challenges in the port
sector. Therefore, through this
report, on behalf of the Board of
Directors, allow me to present
the performance and strategic
initiatives that PPI has carried
out to support business activities
during 2018.
Laporan direKsiboard of direCTors reporT
127,42%pendapaTan Keuangan meningKaTpendapaTan Keuangan meningKaT
Laporan TahunanAnnual Report
32
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA
TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI
PELABUHAN
Per 31 Desember 2018 Bank Dunia mencatatkan angka
pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,0%, sedikit
melambat dari yang dicatatkan tahun sebelumnya sebesar
3,1%. Stagnasi pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi
beberapa faktor antara lain kondisi perekonomian global
belum sepenuhnya pulih akibat adanya Perang Dagang antara
Amerika Serikat dan Tiongkok, melemahnya pertumbuhan
ekonomi Eropa dan Tiongkok, kenaikan suku bunga acuan
oleh Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), serta keberadaan
risiko geopolitik yang masih tinggi.
Di Indonesia, kinerja ekonomi di tahun 2018 justru
menunjukkan laju pertumbuhan yang positif, meski belum
mencapai target pertumbuhan yang tertuang dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018
sebesar 5,4% akibat kondisi ekonomi global yang masih
mengalami tekanan. Berdasarkan data yang dihimpun
oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi
nasional berada pada level 5,17%, naik 0,1% dibandingkan
dengan tahun lalu. Perbaikan laju pertumbuhan ekonomi
tersebut ditopang terutama oleh pertumbuhan komponen
pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar
2,74% dan komponen pembentukan modal tetap bruto
(PMTB) sebesar 2,17%.
Upaya Pemerintah untuk terus mempertahankan laju
pertumbuhan ekonomi nasional dalam tataran yang positif
direalisasikan melalui optimalisasi berbagai lini strategis,
salah satunya penguatan infrastruktur pelabuhan. Gagasan
Pemerintah terkait urgensi infrastruktur pelabuhan yang
kuat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional, dituangkan dalam gagasan “Indonesia Poros
Maritim Dunia” yang mana di dalamnya berisi berbagai
inisiatif strategis seperti pembentukan Kemenko Maritim dan
rentang kendalinya, penerbitan Peraturan Presiden No.16
Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia hingga
pelaksanaan pembangunan tol laut.
MENGHADAPI TANTANGAN MELALUI INISIATIF
STRATEGIS
Dalam upaya mencapai target kerja yang telah ditetapkan,
PPI tentu tak dapat lepas dari tantangan bisnis yang
hadir, baik dari faktor internal maupun eksternal. Dari sisi
internal, tantangan yang hadir berupa terganggunya jalinan
hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan
hingga serta risiko ketidakpatuhan terhadap regulasi
yang berlaku. Sementara itu tantangan eksternal meliputi
belum kondusifnya pertumbuhan ekonomi hingga kendala
ANALYSIS ON PERFORMANCE ACHIEVEMENT
MACROECONOMIC AND PORT INDUSTRY REVIEW
As of December 31, 2018, the World Bank recorded a global
economic growth rate of 3.0%, slightly slower than that
recorded in the previous year of 3.1%. The stagnation in
economic growth was influenced by several factors, including
global economic conditions not fully recovered due to the
Trade War between the United States and China, weakening
economic growth in Europe and China, rising interest rates
by the Federal Reserve, and the existence of geopolitical risks
which is still high.
In Indonesia, the economic performance in 2018 actually
shows a positive growth rate, even though it has not reached
the growth target set out in the 2018 State Budget (APBN)
of 5.4% due to the global economic conditions that are still
experiencing pressure. Based on data compiled by the Central
Bureau of Statistics (BPS), national economic growth is at the
level of 5.17%, increased by 0.1% compared to last year.
The improvement in economic growth was sustained mainly
by growth in the component of household consumption
expenditure which grew by 2.74% and gross fixed capital
formation (PMTB) component of 2.17%.
Government efforts to maintain the national economic
growth rate at a positive level are realized through optimizing
various strategic lines, one of which is strengthening
port infrastructure. The Government’s idea regarding the
urgency of a strong port infrastructure so as to be able to
encourage national economic growth is outlined in the idea
of “Indonesia World Maritime Axis” which contains various
strategic initiatives such as the establishment of the Maritime
Coordinating Ministry and its range of controls, issuance of
Presidential Regulation No. 16 of 2017 concerning Policy
Indonesian maritime up to the construction of the sea
highway.
FACING CHALLENGES THROUGH STRATEGIC INITIATIVES
In an effort to achieve the predetermined work targets, PPI
certainly cannot escape the business challenges present, both
from internal and external factors. From the internal side, the
challenge that is present is the disruption of the harmonious
relationship with stakeholders and the risk of non-compliance
with applicable regulations. Meanwhile external challenges
include not yet conducive to economic growth to other
operational constraints that have risks to the achievement of
33Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
operasional lain yang memiliki risiko terhadap pencapaian
optimalisasi kinerja Perusahaan. Menghadapi hal tersebut,
PPI telah menetapkan beberapa inisiatif strategis, antara lain:
1. Implementasi Good Corporate Governance (GCG) secara
efektif;
2. Berpartisipasi aktif dalam implementasi pengembangan
Proyek Strategis milik IPC Group;
3. Perluasan segmen usaha melalui pengembangan bisnis
anak perusahaan di bidang jalan tol dan turunannya serta
project management atau engineering;
4. Pengembangan segmen bisnis Perusahaan dengan
implementasi proyek di luar kepelabuhanan berupa
pengembangan bisnis properti;
5. Hubungan yang efektif dengan stakeholders, yang
ditunjukkan dengan peningkatan Indeks Kepuasan
Pelanggan;
6. Peningkatan kinerja keuangan Perusahaan secara
berkelanjutan dari tahun ke tahun; dan
7. Penerapan best practice terkait pengembangan SDM dan
organisasi ditunjukkan oleh peningkatan Indeks Kepuasan
Pegawai.
ANALISIS KINERJA PERUSAHAAN
Kinerja PPI sepanjang tahun 2018 tercatat dalam rentang
yang positif, dibuktikan dengan beberapa pencapaian yang
berhasil diraih baik dari sisi kinerja keuangan, operasional,
maupun korporasi. Per 31 Desember 2018, kinerja keuangan
PPI tercatat mengalami pertumbuhan terutama jika dihitung
secara year on year (yoy). Pendapatan operasi PPI pada
tahun 2018 terealisasi sebesar USD60.224.286, meningkat
14,12% jika dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar
USD52.773.024. Ditinjau dari RKAP 2018, realisasi tersebut
telah mencapai 98,90% dari target yang telah ditetapkan.
Peningkatan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya
pendapatan sewa 850m dermaga CT1 dan pendapatan
manajemen proyek pembangunan Pelabuhan Kijing selama
10 bulan lalu. Sejalan dengan itu, pendapatan keuangan juga
meningkat signifikan hingga 127,42% dari USD1.973.755
pada tahun 2017 menjadi USD4.488.773 di tahun 2018.
Di samping itu, posisi keuangan PPI juga mengalami
peningkatan, baik ditinjau dari sisi RKAP maupun realisasi
perbandingan yoy. Jumlah aset PPI pada tahun 2018 tercatat
sebesar USD149.128.830 atau meningkat 20,72% dari
realisasi tahun 2017 sebesar USD123.534.228.
the Company’s performance optimization. Facing this, the PPI
has established several strategic initiatives, including:
1. Effective implementation of Good Corporate Governance;
2. Actively participate in the implementation of the
development of the Strategic Projects belonging to the
IPC Group;
3. Expansion of business segments through business
development of subsidiaries in the field of toll roads and
derivatives as well as project management or engineering;
4. Development of the Company’s business segment by
implementing projects outside the port in the form of
property business development;
5. Effective relationships with stakeholders indicated by an
increase in the Customer Satisfaction Index;
6. Continuously improving the Company’s financial
performance from year to year; and
7. The application of best practices related to the
development of HR and organizations is shown by the
increase in the Employee Satisfaction Index.
ANALYSIS ON COMPANY PERFORMANCE
The performance of PPI throughout 2018 was considered
in a positive range, as evidenced by several achievements
that were accomplished such as in terms of financial,
operational and corporate performance. As of December
31, 2018, the financial performance of the PPI was recorded
to experience growth, especially if calculated year on year
(yoy). The operating income of PPI in 2018 was realized at
USD60,224,286, an increase of 14.12% compared to the
realization in 2017 of USD52,773,024. Judging from the
2018 RKAP, this realization has reached 98.90% of the
set target. The increase was motivated by the 850m dock
CT1 rental income and the management of the Kijing Port
construction project for the past 10 months. In line with that,
financial income also increased significantly to 127.42% from
USD1,973,755 in 2017 to USD4,488,773 in 2018.
In addition, the financial position of the PPI has also increased,
both in terms of the RKAP and the comparative realization
of yoy. The number of PPI assets in 2018 was recorded
at USD149,128,830 or an increase of 20.72% from the
realization in 2017 of USD123,534,228.
34
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Dari sisi operasional, sampai dengan 31 Desember 2018 PPI
telah mencatatkan progres proyek-proyek strategis dengan
rincian sebagai berikut:
• Pada Project Implementation Agreement (“PIA”) Terminal
Kalibaru, Perusahaan telah menandatangani Amandemen
PIA antara PPI dan IPC dengan nilai sewa sampai dengan
2018;
• Realisasi progress konstruksi Pekerjaan Pembangunan
Terminal Kalibaru Utara Tahap 1 telah mencapai 70,63%
dan telah dilaksanakan pula pekerjaan pemeliharaan
untuk fasilitas mekanikal dan elektrikal di CT1 periode
Oktober-Desember 2018 dengan menunjuk kontraktor
PT EPI;
• Progres pekerjaan pembangunan lapangan buffer
trucking eks Eastern Polymer Kalibaru telah mencapai
82,74%;
• Pada proyek pengembangan Terminal Kijing, PPI telah
melaksanakan tahap persiapan (pra konstruksi) dengan
pengadaan Konsultan ANDAL LALIN dan relokasi Jalan
Nasional Sel Duri-Mempawah; tahap pengadaan lahan
dengan relokasi Kelong dan Togok; serta tahap konstruksi
dengan administrasi proyek dan investigasi tanah;
• Pada Proyek Pembangunan Cikarang Bekasi Laut
(“CBL”) Inland Waterway, PPI telah melaksanakan rapat
pembahasan keberlanjutan dan tindak lanjut proyek
CBL sebagai proyek strategis nasional serta melakukan
koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang,
terkait pembahasan kesesuaian tata ruang rencana
Terminal CBL; dan
• Pada Proyek Pembangunan Terminal Petikemas Sorong-
Seget, PPI telah melaksanakan proses Review Feasibility
Study (FS) oleh IPC.
Sementara dari sisi pencapaian korporasi, sampai dengan
31 Desember 2018, PPI telah meresmikan pendirian anak
perusahaan PPI dan PT PP Properti Tbk yakni PT Menara
Maritim Indonesia yang bergerak di bidang properti dengan
persentase kepemilikan saham PPI sebesar 70% dan
PT PP Properti Tbk sebesar 30%. Pendirian anak perusahaan
ini selain ditujukan untuk melakukan pengembangan di
bidang properti, juga dimaksudkan untuk mengembangkan
kawasan-kawasan lain yang dimiliki oleh IPC Group maupun
lahan-lahan potensial lainnya.
Selain itu pada tahun 2018, PPI juga melakukan pengalihan
saham Perusahan dari PT Multi Terminal Indonesia kepada
PT Pelabuhan Indonesia Investama. Dengan adanya
pengalihan saham tersebut, maka komposisi kepemilikan
From the operational side, as of December 31, 2018 PPI has
recorded the progress of strategic projects with the following
details:
• In the Kalibaru Terminal Project Implementation
Agreement (“PIA”), the Company has signed a PIA
Amendment between PPI and IPC with a rental value up
to 2018;
• Realization of construction progress Phase 1 of the
North Kalibaru Terminal Construction Work has reached
70.63% and maintenance work for mechanical and
electrical facilities has been carried out in CT1 for the
period October-December 2018 by supporting PT EPI
contractors;
• The progress of the construction of the former Eastern
Polymer Kalibaru trucking buffer field has reached
82.74%;
• In the Kijing Terminal development project, PPI has carried
out the preparatory (pre-construction) stage with the
procurement of the ANDAL LALIN Consultant and the
relocation of the Duri-Mempawah National Road; stage
of land acquisition with relocation of Kelong and Togok;
and the construction phase with project administration
and land investigation;
• In the Inland Waterway Cikarang Bekasi Laut (“CBL”)
Development Project, the PPI has conducted a meeting to
discuss the sustainability and follow-up of the CBL project
as a national strategic project and to coordinate with the
Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning regarding
the suitability of the CBL Terminal plan layout; and
• At the Sorong-Seget Container Terminal Construction
Project, the PPI has carried out the Review Feasibility Study
(FS) process by IPC.
While in terms of corporate achievement, up to December
31, 2018 PPI has formalized the establishment of a subsidiary
of PPI and PT PP Properti Tbk, namely PT Menara Maritim
Indonesia which is engaged in property and real estate with
a percentage of ownership of PPI of 70% and PT PP Properti
Tbk for 30 %. The establishment of this subsidiary is not only
aimed at developing property, it is also intended to develop
other areas owned by the IPC Group and other potential
lands.
In addition, in 2018 PPI also transferred the Company’s shares
from PT Multi Terminal Indonesia to PT Pelabuhan Indonesia
Investama. With the transfer of shares, the composition
of share ownership also changes where the ownership of
35Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
saham turut berubah di mana kepemilikan PT Pelabuhan
Indonesia II (Persero) menjadi 99,89% dan PT Pelabuhan
Indonesia Investama menjadi 0,11%.
PROSPEK USAHA PPI TAHUN 2019
Berkaca dari kinerja positif yang diraih sepanjang tahun
buku, PPI optimis dapat melaksanakan kegiatan bisnis
dengan pencapaian yang lebih baik lagi di tahun 2019.
Optimisme tersebut dilatarbelakangi oleh komitmen
Pemerintah untuk menguatkan peran pelabuhan sebagai
penunjang pertumbuhan ekonomi nasional. PPI menyambut
positif rencana Pemerintah dalam mengembangkan
7 (tujuh) pelabuhan hubungan internasional, di antaranya
Pelabuhan Tanjung Priok, Kuala Tanjung/Belawan, Kijing,
Bitung, Tanjung Perak, Makassar dan Pelabuhan Sorong yang
kedepannya akan diintegrasikan dengan kawasan industri
dalam negeri.
Selain itu mengacu pada asumsi makroekonomi yang
diterapkan dalam RAPBN 2019, Pemerintah menargetkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, pendapatan negara
sebesar Rp2.165,1 triliun dan belanja negara sebesar
Rp2.461,1 triliun. Salah satu dari beberapa kebijakan strategis
dan terobosan dalam APBN 2019 untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas belanja negara, optimalisasi
pendapatan negara dan kemandirian APBN yang terkait
dengan kegiatan usaha PPI ialah percepatan pembangunan
infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU) yang mana menekankan keterlibatan
peran swasta dan BUMN dalam mendukung pembangunan
infrastruktur melalui KPBU.
Adanya outlook yang positif di tahun 2019 diharapkan dapat
memacu semangat seluruh Insan PPI dalam menjalankan
aktivitas usaha demi meningkatkan kapabilitas yang dimiliki,
serta dengan cermat meraih peluang-peluang bisnis yang
hadir di masa depan.
PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA
PERUSAHAAN
Bagi PPI, penerapan prinsip-prinsip GCG merupakan
sebuah urgensi yang harus terus ditingkatkan. Hal tersebut
dikarenakan pada gilirannya penerapan prinsip-prinsip GCG,
meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Kemandirian, Tanggung
Jawab, dan Kesetaraan serta Kewajaran dapat menjadi
pendorong terciptanya iklim bisnis yang kondusif. Bersandar
pada hal tersebut, sampai dengan 31 Desember 2018 PPI
telah berfokus meningkatkan level GCG dan meningkatkan
kinerja Perusahaan melalui program-program Volume
Growth, Profitability Growth, dan Holding Establishment.
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) becomes 99.89% and
PT Pelabuhan Indonesia Investama becomes 0.11%.
PPI BUSINESS OUTLOOK IN 2019
Reflecting the positive performance achieved throughout
the fiscal year, PPI is optimistic that it can carry out business
activities with even better achievements in 2019. This
optimism is based on the Government’s commitment to
strengthen the port’s role as supporting national economic
growth. PPI positively welcomed the Government’s plan to
develop 7 (seven) ports of international relations, including
Tanjung Priok Port, Kuala Tanjung/Belawan, Kijing, Bitung,
Tanjung Perak, Makassar and Sorong Port which in the future
will be integrated with domestic industrial estates.
In addition to referring to the macroeconomic assumptions
applied in the 2019 RAPBN, the Government targets
economic growth of 5.3%, state revenues of Rp2,165.1
trillion and state expenditures of Rp2,461.1 trillion. One
of several strategic policies and breakthroughs in the 2019
State Budget to improve the efficiency and effectiveness of
state expenditure, optimization of state revenues and the
independence of the State Budget related to PPI business
activities is the acceleration of infrastructure development
through the PPP scheme which emphasizes role involvement
private sector and BUMN in supporting infrastructure
development through PPP.
The existence of a positive outlook in 2019 is expected to
spur the spirit of all PPI personnel in carrying out business
activities in order to improve their capabilities, and carefully
reach business opportunities that are present in the future.
DEVELOPMENT OF CORPORATE GOVERNANCE
IMPLEMENTATION
For PPI, the application of the principles of good corporate
governance (GCG) is an urgency that must be continuously
improved. This is because in turn the application of
GCG principles including Transparency, Accountability,
Independence, Responsibility, and Equality and Fairness can
be a stimulus of the creation of a conducive business climate.
Relying on this, up to December 31, 2018 PPI has focused
on increasing GCG levels and improving the Company’s
performance through Volume Growth programs, Profitability
Growth, and Holding Establishment.
36
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Kiki M. HikmatDirektur Komersial dan Pengembangan UsahaCommercial & Business Development Director
Wahyu Hardiyanto Plt. Direktur Teknik
Ad Interim Engineering Director
Arif SuhartonoDirektur Utama
President Director
Henri PanggabeanDirektur Keuangan dan SDM
Finance & Human Capital Director
direKsiboard of direCTors
37Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Dalam rangka mendorong pengelolaan Perusahaan secara
profesional, transparan dan efisien, PPI telah secara konsisten
mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG serta melakukan
penilaian atas implementasi tersebut melalui penilai
independen yang ditunjuk oleh Perusahaan.
Komitmen PPI untuk senantiasa menerapkan prinsip-prinsip
GCG sesuai best practices yang berlaku tercermin melalui
peningkatan skor penilaian GCG untuk tahun buku 2017
yang dilaksanakan pada tahun 2018 sebesar 90,30%
dengan predikat “Sangat Baik” jika dibandingkan dengan
skor GCG tahun sebelumnya sebesar 76,03%. Untuk
menjaga independensinya, PPI menunjuk pihak eksternal
MUC Consulting Group sebagai penilai independen dalam
proses penilaian. Dari seluruh aspek pengujian, ‘Komitmen
terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara
Berkelanjutan’ mendapatkan skor tertinggi sebesar 6,92 atau
setara 98,91% dari total skor sebesar 7,00.
PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI
Sampai dengan Desember 2018, PPI belum membentuk
komite di bawah Direksi sehingga tidak terdapat informasi
mengenai penilaian atas kinerja komite-komite yang berada
di bawah Direksi beserta dasar penilaiannya.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, PPI telah
melakukan penyesuaian dalam hal pegelolaan SDM yang
dimiliki. PPI memahami bahwa pengelolaan SDM yang
dijalankan selaras dengan visi dan misi Perusahaan, diharapkan
dapat menciptakan iklim yang kompetitif dan sehat di antara
karyawan, demi tercapainya target yang ditetapkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) maupun
Rencana Jangka Panjang (RJPP).
Bersandar pada roadmap yang telah dibuat, fokus pencapaian
SDM pada tahun 2018 adalah “Pengembangan Organisasi
Dinamis atau Dynamic Organization Development”. Dalam
tahap ini, PPI melalui Departemen SDM berupaya mendorong
terciptanya pegawai berkinerja tinggi dan keterlibatan
organisasi, sehingga upaya PPI dalam memberikan jasa
terbaik kepada pelanggan dapat tercapai. Sampai dengan
tahun 2018, PPI melalui Departemen SDM telah secara
progresif melaksanakan tata kelola pengembangan karyawan
berdasarkan kebutuhan Perusahaan dan perkembangan
industri pengelolaan pelabuhan.
In order to encourage the management of the Company
in a professional, transparent and efficient manner, PPI has
consistently implemented GCG principles and conducted an
assessment of the implementation through an independent
assessor appointed by the Company.
PPI’s commitment to always implementing GCG principles in
accordance with applicable best practices is reflected through
the increase in GCG self assessment scores for the 2017
fiscal year carried out in 2018 at 90.30% with the predicate
“Very Good” compared to the previous year’s GCG score of
76.03%. To maintain its independence, PPI appointed MUC
Consulting Group as an external parties, an independent
assessor in the self assessment process. From all evaluation
aspect, ‘Commitment to the Implementation of Sustainable
Good Corporate Governance’ gets the highest score of 6.92
or equivalent to 98.91% of the total score of 7.00.
PERFORMANCE ASESSMENT ON COMMITTEE UNDER
THE BOARD OF DIRECTORS
As of December 2018, PPI has not yet formed a committee
under the Board of Directors so that there is no information
regarding the evaluation of the performance of the
committees under the Board of Directors along with the basis
of their evaluation.
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
In order to realize its vision and mission, PPI has made
adjustments in terms of its HR management. PPI understands
that HR management that is carried out in harmony with
the Company’s vision and mission, is expected to create a
competitive and healthy climate among employees, in order
to achieve the targets set out in the Corporate Work Plan and
Budget (RKAP) and the Long Term Plan (RJPP).
Referring to the roadmap that has been made, the focus of
achieving HR in 2018 is “Dynamic Organization Development”.
In this stage, PPI through the HR Department seeks to
encourage the creation of high-performance employees
and organizational involvement, so that PPI’s efforts in
providing the best services to customers can be achieved. As
of 2018, PPI through the HR Department has progressively
implemented employee development governance based
on the Company’s needs and the development of the port
management industry.
38
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN
Dalam menjalankan kegiatan usaha, PPI berkomitmen untuk
mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan yang bersandar
pada prinsip 3P yakni People (masyarakat), Profit (keuntungan
bisnis), dan Planet (lingkungan). PPI sebagai entitas usaha
yang hadir di tengah masyarakat, menyadari sepenuhnya
bahwa keseimbangan antara keberhasilan dalam mengelola
profit serta kesejahteraan masyarakat terutama yang berada
di wilayah operasional perusahaan menjadi sangat penting
untuk dilakukan.
Sebagai implementasi atas program yang berkelanjutan, PPI
pada tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan di sekitar lokasi operasional yakni
melalui Program Cinta Bersih Hidup Sehat, Bantuan Hewan
Qurban, Kampanye Kesadaran Bahaya Narkoba dan HIV AIDS
di 5 (lima) sekolah, Program Beasiswa Sang Juara, Program
Siaga Sehat, dan bantuan donasi bencana alam yang bersifat
insidensial di antaranya kepada korban bencana gempa Palu
dan Donggala, bencana gempa Lombok dan gempa-tsunami
Selat Sunda.
PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI
Sepanjang tahun 2018 terdapat beberapa kali perubahan
dalam komposisi Direksi, yang didasarkan pada keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler, dengan rincian
sebagai berikut:
Pelaksanaan RUPS Sirkuler / Circular GMS Implementation
Tanggal Pelaksanaan / Implementation Date
Hasil Keputusan / Decisions
RUPS Sirkuler PT PPI
Nomor: SK.03/26/2/1/PBP/UT/P.II-18 dan
Nomor: HK.476/26/2/1/MTI-2018 / Circular
GMS of PT PPI Number: SK.03/26/2/1/PBP/
UT/P.II-18 and Number: HK.476/26/2/1/MTI-
2018
12 Maret 2018 / March 12, 2018 Pengangkatan secara definitif Bapak Kiki
Mohammad Hikmat sebagai Direktur
Komersial dan Pengembangan Bisnis
Perseroan. / Definitive appointment of Mr.
Kiki Mohammad Hikmat as the Company’s
Commercial and Business Development
Director.
RUPS Sirkuler PT PPI
Nomor: SK.03/23/3/2/PBP/UT/PI.II-18 dan
Nomor: HK.476/23/3/2/MTI-2018 / Circular
GMS of PT PPI Number: SK.03/23/3/2/PBP/
UT/P.II-18 and Number: HK.476/23/3/2/MTI-
2018
23 Maret 2018 / March 23, 2018 Pemberhentian dengan hormat Bapak
Rizki Widhiono dari Jabatan Direktur
Teknik Perseroan. / Honorably dismissed
Mr. Rizki Widhiono as Company’s
Engineering Director.
RUPS Sirkuler PT PPI
Nomor: SK.03/26/3/1/PBP/UT/PI.II-18 dan
Nomor: HK.476/36/3/1/MTI-2018 / Circular
GMS of PT PPI Number: SK.03/26/3/1/PBP/
UT/P.II-18 and Number: HK.476/36/3/1/MTI-
2018
26 Maret 2018 / March 26, 2018 Pengangkatan Bapak Wahyu Hardiyanto
sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur\
Teknik Perseroan. / Appointment of
Mr. Wahyu Hardiyanto as Company Ad
Interim Engineering Director.
IMPLEMENTATION OF CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY
In carrying out business activities, PPI is committed to
promoting the values of sustainability that rely on the 3P
principles, namely People, Profit, and Planet. PPI as a business
entity present in the community, is fully aware that the
balance between success in managing profits and the welfare
of the community, especially those in the operational.
As an implementation of a sustainable program, PPI in 2018
has carried out Corporate Social Responsibility activities
around the operational locations, namely through the “Cinta
Bersih Hidup Sehat” Program, Sacrificial Animal Contribution,
Narcotics Danger Awareness Campaign and HIV AIDS in 5
(five) schools, Sang Juara Scholarship Program, the Siaga
Sehat Program, and incidental natural disaster donation
assistance included victims of the Palu and Donggala disasters,
the Lombok earthquake and the Sunda Strait earthquake-
tsunami.
CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION
During 2018 there were several changes in the composition
of the Board of Directors, which were based on the decisions
of the Circular Shareholders General Meeting, with details as
follows:
39Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Pelaksanaan RUPS Sirkuler / Circular GMS Implementation
Tanggal Pelaksanaan / Implementation Date
Hasil Keputusan / Decisions
RUPS Sirkuler PT PPI
Nomor: SK.03/3/8/1/PBP/UT/ PI.II.18 dan
Nomor: HK.476/3/8/1/MTI-2018 / Circular
GMS of PT PPI Number: SK.03/3/8/1/PBP/
UT/P.II-18 and Number: HK.476/3/8/1/MTI-
2018
6 Agustus 2018 / August 6, 2018 Pemberhentian dengan hormat Bapak
Mega Satria dari Jabatan Direktur
Keuangan dan Sumber Daya Manusia
Perseroan. / Honorably dismissed Mr.
Mega Satria as Company’s Director of
Finance and Human Capital.
RUPS Sirkuler PT PPI
Nomor: SK.03/28/8/1/PBP/UT/PI.II-18 dan
Nomor: HK.476/28/8/1/MTI-2018 / Circular
GMS of PT PPI Number: SK.03/28/8/1/PBP/
UT/P.II-18 and Number: HK.476/28/8/1/MTI-
2018
28 Agustus 2018 / August 28, 2018 Pengangkatan Bapak Henri Panggabean
sebagai Direktur Keuangan dan Sumber
Daya Manusia Perseroan. / Appointment
of Mr. Henri Panggabean as Company’s
Director of Finance and Human Capital.
Dengan demikian, komposisi Direksi PPI sampai dengan 31
Desember 2018 adalah sebagai berikut:
Nama / Name Jabatan / Position Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Arif Suhartono President Director Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/10/3/2/PI. II-17 dan
HK.476/10/3/1/MTI-2017 tanggal 10 Maret 2017. / Circular
GMS Decision Number: HK.568/10/3/2/PI. II-17 and
HK.476/10/3/1/MTI-2017 dated March 10, 2017.
Henri
Panggabean
Finance & Human Capital Director Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/28/8/1/PBP/UT/PI.II-18
dan Nomor: HK.476/28/8/1/MTI-2018 / Circular GMS
Decision Number: SK.03/28/8/1/PBP/UT/PI.II-18 and Number:
HK.476/28/8/1/MTI-2018
Kiki Mohammad
Hikmat
Commercial & Business Development Director Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/26/2/1/PBP/UT/PI.II-18
dan Nomor: HK.476/26/2/1/MTI-2018 / Circular GMS
Decision Number: SK.03/26/2/1/PBP/UT/PI.II-18 and Number:
HK.476/26/2/1/MTI-2018
Wahyu
Hardiyanto
Ad Interim Engineering Director Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/26/3/1/PBP/IT/PI.II-18
dan Nomor: HK.476/26/3/1/MTI-2018 / Circular GMS
Decision Number: SK.03/26/3/1/PBP/IT/ PI.II-18 and Number:
HK.476/26/3/1/MTI-2018
APRESIASI DAN PENUTUP
Demikian laporan atas kinerja pengelolaan PPI untuk tahun
2018 ini kami sampaikan. Terima kasih kami ucapkan
kepada para Pemegang Saham serta Dewan Komisaris
atas nasihat dan arahan yang telah diberikan sehingga PPI
mampu menutup tahun 2018 dengan berbagai capaian yang
membanggakan.
Kepada seluruh Insan PPI, kami juga menyampaikan apresiasi
setinggi-tingginya atas seluruh dedikasi dan kinerja terbaik
yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus meningkatkan
kapabilitas yang dimiliki demi mewujudkan visi bersama,
menjadi penyedia solusi terbaik dan paling komprehensif
dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia.
Accordingly, the composition of PPI Board of Directors as of
December 31, 2018 is as follows:
APPRECIATION AND CLOSING
To conclude the report on performance of PPI management
for 2018, we would like to extend our gratitude to the
Shareholders and the Board of Commissioners for the advice
and direction given so that PPI was able to end 2018 with
various proud achievements.
We would also like to convey our highest appreciation to
all PPI employees for their dedication and performance.
Hopefully we can continue to improve our capabilities in
order to realize a shared vision, to become the best and
most comprehensive solution provider in port infrastructure
development in Indonesia.
profil perusahaanCompany profile
Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kapabilitas yang dimiliki demi mewujudkan visi bersama, menjadi penyedia solusi terbaik dan paling komprehensif dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia.
We are committed to improve our capabilities in order to realize a shared vision, to become the best and most comprehensive solution provider in port infrastructure development in Indonesia.
03
42
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Identitas PerusahaanCompany Identity
Nama Perusahaan / Company NamePT Pengembang Pelabuhan Indonesia (selanjutnya disingkat “PPI”) / PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia (hereinafter referred to as “PPI”)
Status Perusahaan / Company
Status
Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara / Subsidiary of State-Owned Enterprise
Tanggal Pendirian / Date of
Establishment
5 November 2012 / November 5, 2012
Dasar Hukum Pendirian & Perubahannya / Legal Basis of
Establishment & Changes
1. Notaris Nomor 9 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Nur
Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. Akta pendirian ini telah memperoleh
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Keputusan No. AHU-57925.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 dan
diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni
2013;
2. Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 29 tanggal 26 Maret 2015 dari Nur
Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn tentang peningkatan modal dasar dan
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0934117.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 27 April
2015.
3. Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4 ayat (1) dan (2) berdasarkan Akta No. 11 tanggal 13
September 2018 tentang peningkatan modal dasar dan penambahan setoran modal PT
Pengembang Pelabuhan Indonesia dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia No, AHU-AH.01.03-0246109 tanggal 25 September 2018.
/
1. Notarial Deed Number 9 drawn up before Yulianti Irawati, S.H., the successor of Nur
Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn. This deed of establishment has been
approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with
Decree No. AHU-57925.AH.01.01. of 2012 dated November 13, 2012 and published in
Supplement to Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 45 dated June 4, 2013;
2. Amendment to Articles of Association based on Deed No. 29 dated March 26, 2015
from Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn regarding the increase of
authorized capital and has received approval from the Minister of Justice and Human
Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0934117.AH.01.02. of 2015
dated April 27, 2015.
3. Amendments to Articles of Association Article 4 paragraph (1) and (2) based on Deed No.
11 dated September 13, 2018 concerning an increase in authorized capital and additional
capital deposits of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia and obtained approval from the
Ministry of Law and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0246109 dated September 25,
2018.
Modal Dasar per 31 Desember 2018 / Authorized Capital per
December 31, 2018
Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) / Rp900,000,000,000,- (nine hundred
billion Rupiah)
43Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh per 31 Desember 2018 / Issued and Fully Paid Capital per
December 31, 2018
Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah)/ Rp225,000,000,000,- (two
hundred twenty five billion Rupiah)
Pemegang Saham / Shareholders 1. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (99.89 %)
2. PT Pelabuhan Indonesia Investama (0,11%)
/
1. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (99.89 %)
2. PT Pelabuhan Indonesia Investama (0,11%)
Kegiatan Bisnis Utama Sesuai Anggaran Dasar / Core Business
Activities According to Articles of
Association
Bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan / Field of port business activities
Jumlah Karyawan per 31 Desember 2018 / Total Employee
as of December 31, 2018
82 Orang / 82 Employees
Pencatatan di Bursa / Stock
Exchange Listing
PPI merupakan anak perusahaan BUMN yang belum mencatatkan saham di bursa manapun /
PPI is a subsidiary of SOE that has not listed any shares in any stock exchange
Jaringan / Network 1. Kantor Pusat
2. Lokasi Proyek yaitu Pembangunan NewPriok Container Terminal tahap 1 yang akan
terdiri dari 3 (tiga) Terminal Petikemas serta dua Terminal Produk serta Pembangunan dan
Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat.
/
1. Head Office
2. Project Location, namely NewPriok Container Terminal phase 1, which shall consist of 3
(three) Container Terminals as well as two Product Terminals as well as Construction and
Development of Kijing Terminal at Pontianak Port, West Kalimantan.
Alamat Kantor Pusat / Head
Office Address
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Gedung Kobexindo Lantai 4 (Kobexindo Building 4th Floor) Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5 D,
Ancol Timur Jakarta Utara 14430
Indonesia
Telepon / Phone +62 21 6471 8081
Faksimili / Facsimile +62 21 6471 8083
E-mail [email protected]
Website www.portdevco.com
44
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
PPI didirikan berdasarkan Akta No. 9
tertanggal 5 November 2012 yang dibuat
oleh notaris N.M. Dipo Nusantara Pua Upa,
S.H., M.Kn., berkantor pusat di Jakarta.
Akta tersebut telah memperoleh status
badan hukum berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
No. AHU-57925.A.H.01.01, 2012. Adapun
kepemilikan saham PPI, mayoritas saham
dimiliki oleh IPC, yaitu sebanyak 99% dan
0,11% saham oleh PT Pelabuhan Indonesia
Investama.
Salah satu tujuan pendirian PPI adalah
untuk melaksanakan aspek kontribusi
dan pengoperasian perjanjian konsesei
New Priok Terimal-Pelabuhan Tanjung
Priok sebagaimana ditetapkan oleh Kantor
Kantor Pusat Otoritas Pelabuhan Tanjung
Priok dengan PT Pelabuhan Indonesia
II No.01/1/1/OP.TPK-12 dan No.HK.
566/15/11/PI.II-12 tanggal 21 Agustus 2012
tentang Perjanjian Konsesi Pembangunan
dan Operasi Terminal Kalibaru Pelabuhan
Tanjung Priok. Berdasarkan kesepakatan
konsesi tersebut, IPC dapat membentuk
anak perusahaan untuk melakukan setiap
aspek konstruksi dan pengoperasian
Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.
Di awal tahun pendiriannya, PPI dipercaya
untuk membangun New Priok Terminal yang
dilakukan dalam 2 fase. Fase pembangunan
pertama dimulai pada tahun 2012 sampai
2017 dengan panjang tempat berlabuh
4.000 meter, untuk area peti kemas seluas
104 Ha, untuk area minyak 72 Ha dan area
pendukung seluas 36 Ha, kedalaman air
PPI was established based on Deed No. 9
dated November 5, 2012, made by N. M.
Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a
notary in Jakarta. The deed of establishment
was authorized by the Minister of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia
in Decision No. AHU-57925.A.H.01.01,
2012.As for the PPI shareholding, the
majority of shares is owned by IPC 99%, and
0.11% is owned by PT Pelabuhan Indonesia
Investama.
One of the objectives of establishing PPI is
to implement construction and operation
of the concession agreement of New Priok
Terminal-Tanjung Priok Port, as stipulated
by the Head Office of Tanjung Priok Port
Authority with PT Pelabuhan Indonesia
II No.01/1/1/OP.TPK-12 and No. HK.
566/15/11/PI.II-12 dated August 21, 2012,
on the Concession Agreement for the
Construction and Operation of Kalibaru
Terminal of Tanjung Priok Port. Based on the
concession agreement, IPC may establish
a subsidiary to carry out every aspect of
construction and operation of Kalibaru
Terminal of Tanjung Priok Port.
Initially, PPI was trusted to build New Priok
Terminal which is conducted in 2 phases.
The first construction phase began in 2012
until 2017 with a 4,000-meter long berth,
104 hectares container area, 72 hectares
oil area, and 36 hectares supporting area,
with a water depth of 16 meters. In the first
phase, terminal can serve 4.5 million TEUs
Riwayat Singkat PerusahaanBrief History of Company
45Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Pada 21 Desember 2018, PPI sepakat untuk melakukan pengalihan saham Perusahaan dari PT Multi Terminal Indonesia kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang diambil secara sirkuler dengan Akta Notaris No.37 tanggal 28 Desember 2018.
On December 21, 2018, PPI agreed to transfer the Company’s shares from PT Multi Terminal Indenesia to PT Pelabuhan Indonesia Investama
based on Shareholders’ Decisions taken circularly with Notary Deed No.37 dated December 28, 2018.
16 meter. Untuk tahap pertama, kapasitas terminal dapat
melayani peti kemas melewati terminal 4,5 juta TEUs. Tahap
kedua, pengembangan terminal dimulai pada tahun 2018
sampai 2023 dengan panjang dermaga total 4.230 meter,
kedalaman air 20 meter, halaman kontainer 190 Ha dengan
total kapasitas terminal 9 juta TEUs.
Fokus bisnis PPI di tahun 2013 adalah untuk melaksanakan
pembangunan dan pengoperasian New Priok Container
Terminal 1. Pada tahun 2014, PPI melaksanakan pembangunan
New Priok Container Terminal 2 untuk pekerjaan pemasangan
tiang pancang, break water dan dredging. Selain itu juga
dimulainya perencanaan konstruksi jalan akses. Sedangkan
di tahun 2015 finalisasi pembangunan New Priok Container
Terminal 1 dan mulainya pembangunan New Priok Container
Terminal 2 dan 3. PPI telah melaksanakan Peresmian New
Priok Container Terminal 1 (NPCT 1) Pelabuhan Utama
Tanjung Priok oleh Presiden RI.
Di tahun 2017, PPI kembali dipercaya oleh IPC untuk
bertindak sebagai Project Management dalam proyek IPC
terbaru yaitu Pengembangan Terminal Kijing, pelabuhan
Pontianak di Kalimantan Barat. Perikatan antara IPC dan PPI
untuk proyek ini ditandai oleh penandatanganan Perjanjian
Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Terminal
Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat pada tanggal
24 Oktober 2017.
Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham yang diambil secara
sirkuler pada tanggal 14 Agustus 2018, PPI sepakat untuk
meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula sebesar
Rp100.000.000.000,- menjadi Rp900.000.000.000,- dan
penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang
semula RP25.000.000.000,- menjadi Rp225.000.000.000,-.
Dengan adanya peningkatan modal dasar dan penambahan
modal ditempatkan dan disetor tersebut, maka komposisi
kepemilikan saham turut berubah di mana kepemilikan
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjadi 99,89%, dan
containers. The second phase is the terminal development
from 2018 to 2023 with a total dock length of 4,230 meters,
water depth of 20 meters, 190 Ha container area, with a total
terminal capacity of 9 million TEUs.
In 2013, the focus of PPI business was to carry out the
development and operation of New Priok Container Terminal
1. In 2014, PPI conducted the construction of New Priok
Container Terminal 2 for pile installation work, breakwater,
and dredging. PPI also started planning the access road
construction. In 2015, PPI started the finalization of New
Priok Container Terminal 1 construction and construction of
New Priok Container Terminal 2 and 3. PPI has inaugurated
New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1) Tanjung Priok Main
Port by the President of the Republic of Indonesia.
In 2017, PPI was assigned by IPC to act as the Project
Management in the newest IPC’s project, i.e. Kijing
Terminal development, Pontianak Port in West Kalimantan.
The agreement between IPC and PPI for this project was
marked by the signing of the Construction and Development
Cooperation Agreement of Kijing Terminal, Pontianak Port, in
West Kalimantan, on October 24, 2017.
Based on the Shareholders’ Decision taken circularly on August
14, 2018, PPI agreed to increase the Company’s authorized
capital of Rp100,000,000,000 to Rp900,000,000,000 and the
Company’s initial and paid-up capital of Rp25,000,000,000
to Rp.225,000,000,000. With the increase in authorized
capital and the addition of the issued and paid-up capital,
the composition of share ownership also changes where the
ownership of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) becomes
99.89%, and PT Pelabuhan Indonesia Investama becomes
0.11%. Changes in capital also changed the Company’s Basic
46
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
PT Pelabuhan Indonesia Investama menjadi 0,11%.
Perubahan modal yang juga mengubah Anggaran Dasar
Perseroan ini telah dicatat dalam Akta No.11 tanggal 13
September 2018 dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor AHU-0019856..AH.01.02 Tahun 2018 tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 25 September
2018.
Pada 21 Desember 2018, PPI sepakat untuk melakukan
pengalihan saham Perusahaan dari PT Multi Terminal Indonesia
kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama berdasarkan
Keputusan Pemegang Saham yang diambil secara sirkuler
dengan Akta Notaris No.37 tanggal 28 Desember 2018 dan
telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorAHU-
AH.01.03-0050687 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia. Dengan adanya pengalihan saham
tersebut, maka komposisi kepemilikan saham turut berubah
di mana kepemilikan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
menjadi 99,89% dan PT Pelabuhan Indonesia Investama
menjadi 0,11%.
Dalam rangka ekspansi bisnis lebih lanjut, PPI bersama
PT PP Properti Tbk pada tahun 2018 sepakat untuk
mendirikan Perusahaan Patungan dalam bentuk Perseroan
terbatas dengan nama PT Menara Maritim Indonesia
yang bergerak di bidang properti dan telah mendapatkan
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, melalui Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0033122.AH.01.01.
Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum
Perseroan Terbatas PT Menara Maritim Indonesia. Adapun
persentase pemegang sahamnya ialah PT PPI sebesar 70%
(612.500.000 lembar saham) dan PT PP Properti Tbk sebesar
30% (262.500.000 lembar saham). Pendirian Perusahaan
Patungan ini selain dalam rangka pengembangan usaha di
bidang properti, juga dimaksudkan untuk mengembangkan
kawasan-kawasan lain yang dimiliki oleh IPC Group maupun
lahan-lahan potensial lainnya.
Budget have been recorded in Deed No.11 dated September
13, 2018 and approved by the Ministry of Law and Human
Rights of the Republic of Indonesia, through the Decree of the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
Number AHU-0019856..AH. 01.02 of 2018 concerning
Approval of Amendments to the Articles of Association of
the Limited Liability Company of PT Pengembang Pelabuhan
Indonesia on September 25, 2018.
On December 21, 2018, PPI agreed to transfer the Company’s
shares from PT Multi Terminal Indenesia to PT Pelabuhan
Indonesia Investama based on Shareholders’ Decisions taken
circularly with Notary Deed No.37 dated December 28, 2018
and has been approved by the Ministry of Law and Human
Rights Human Republic of Indonesia through the Decree
of the Minister of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia Number AHU-AH.01.03-0050687 of 2018
concerning Receipt of Notification of Changes in the Data of
the Company of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. With
the transfer of shares, the composition of share ownership
also changes where the ownership of PT Pelabuhan Indonesia
II (Persero) becomes 99.89% and PT Pelabuhan Indonesia
Investama becomes 0.11%.
In the context of further business expansion, PPI together
with PT PP Properti Tbk in 2018 agreed to establish a Joint
Venture in the form of a limited liability company under the
name of PT Menara Maritim Indonesia which is engaged in
property and has been approved by the Republic of Indonesia
Ministry of Law and Human Rights Indonesia, through the
Decree of the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia Number AHU-0033122.AH.01.01.
of 2018 concerning Ratification of the Establishment of PT
Menara Maritim Limited Liability Company Legal Entity. The
percentage of its shareholders is PT PPI of 70% (612,500,000
shares) and PT PP Properti Tbk by 30% (262,500,000 shares).
The establishment of this Joint Venture Company, in addition
to developing business in the property sector, is also intended
to develop other areas owned by the IPC Group and other
potential lands.
47Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
2012 2015
2017
2013
2014
2016
2018Pendirian PPI sebagai anak perusahaan IPC yang menjadi pelopor dalam penyediaan fasilitas infrastruktur pelabuhan yang andal dengan standar Internasional.Establishment of PPI as a subsidiary of IPC, which is the pioneer in the provision of reliable port infrastructure facilities with international standards
Finalisasi pembangunan New Priok Container Terminal 1 dan mulainya pembangunan New Priok Container Terminal 2 dan 3.Finalization of New Priok Container Terminal 1 construction and starting construction of New Priok Container Terminal 2 and 3.
Pelaksanaan Proyek Kijing dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PPI dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).Commencement of Kijing Project Implementation with the signing of Cooperation Agreement between PPI and PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
PPI melaksanakan pembangunan New Priok Container Terminal 1.PPI conducted the construction of New Priok Container Terminal 1.
Melaksanakan pembangunan New Priok Container Terminal 2 untuk pekerjaan pemasangan tiang pancang, break water dan dredging. PPI juga mulai meren-canakan konstruksi jalan akses.Conducted the construction of New Priok Container Terminal 2 for pile installation work, break water, and dredging. PPI also started planning the access road construction.
Peresmian New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1) Pelabuhan Utama Tanjung Priok oleh Presiden RI.Inauguration of New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1) Tanjung Priok Main Port by the President of the Republic of Indonesia.
Mendirikan Perusahaan Patungan dengan nama PT Menara Maritim Indonesia bersama PT PP Properti Tbk yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0033122.AH.01.01.Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Menara Maritim Indonesia. Adapun persentase pemegang sahamnya ialah PT PPI sebesar 70% (612.500.000 lembar saham) dan PT PP Properti Tbk sebesar 30% (262.500.000 lembar saham). Pendirian Perusahaan Patungan ini selain dalam rangka pengembangan usaha di bidang properti, juga dimaksudkan untuk mengembangkan kawasan-kawasan lain yang dimiliki oleh IPC Group maupun lahan-lahan potensial lainnya.
Established a Joint Venture under the name of PT Menara Maritim Indonesia with PT PP Properti Tbk, which was ap-proved by the Ministry of Law and Hu-man Rights of the Republic of Indonesia, through Decree of the Minister of Law and Human Rights Republic of Indone-sia Number AHU-0033122.AH.01.01 of 2018 concerning Ratification of Estab-lishment PT Menara Maritim Indonesia Limited Liability Company Legal Entity. The percentage of its shareholders is PT PPI of 70% (612,500,000 shares) and PT PP Properti Tbk for 30% (262,500,000 shares). The establishment of this Joint Venture Company, in addition to devel-oping business in the property sector, is also intended to develop other areas owned by the IPC Group and other po-tential lands.
JejakLangkahMilestones
48
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Bidang UsahaLines of Business
Kegiatan usaha menurut anggaran dasar business activities according to articles of association
Mengacu pada pasal dalam Akta Pendirian Nomor 9 Tanggal
5 November 2012 yang merupakan Anggaran Dasar
Perusahaan, disebutkan bahwan kegiatan usaha PPI adalah
sebagai berikut:
Pasal 3 ayat (1)
Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha di
bidang penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan,
serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang
bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/
mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan
dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
Pasal 3 ayat (2)
menyatakan bahwa maksud dan tujuan Perseroan ini adalah
bergerak dalam bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan.
Pasal 3 ayat (3)
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PPI
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk
bertambat;
b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar
dan pelayanan air bersih;
c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun
penumpang dan/atau kendaraan;
d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk
pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti
kemas;
e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat
penimbunan barang, alat bongkar muat dan peralatan
pelabuhan;
Pursuant to the articles in the Deed of Establishment No.
9 dated November 5, 2012 which became the Company’s
Articles of Association, the business activities of PPI are as
stated below:
Article 3 paragraph (1)
The Company’s purpose and objectives are to conduct
business in the field of provision and development of port
facilities, and optimization of the utilization of resources
owned by the Company to produce goods and/or services
of high quality and strong competitiveness to gain/pursue
profit in order to increase the Company’s value by applying
the principles of Limited Liability Company.
Article 3 paragraph (2)
states that the purpose and objective of this Company are to
engage in the port business.
Article 3 paragraph (3)
To achieve the above-mentioned purpose and objectives, the
Company shall carry out the following businesses:
a. Provision of and/or mooring services;
b. Provision and/or service of refueling and clean water
service;
c. Provision and/or service of passenger or vehicle carriage;
d. Provision and/or dock service for loading and unloading of
goods and containers;
e. Provision and/or service of warehousing and stockpiling,
loading and unloading equipment, and port equipment;
49Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
proses bisnis perusahaan
Kegiatan usaha yang dijalankan saat ini dan produk/jasa perusahaan
Company’s business process
Current business activities and Company products/services
Sejalan dengan pengembangan Perusahaan, saat ini kegiatan
usaha PPI dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:
• Pengelolaan Pelabuhan;
• Pengelolaan Proyek;
• Pengembangan Jalan Tol; dan
• Pengembangan Properti.
In line with the Company’s development, currently, business
of PPI is categorized into 4 (four) types:
• Port Management;
• Project Management;
• Toll Ways Development; and
• Property Development.
f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas,
curah cair, curah kering dan ro-ro;
g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat
barang;
h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan
konsolidasi barang; dan
i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal tunda.
f. Provision and/or service of container terminal, bulk liquid,
dry bulk and ro-ro services;
g. Supply and/or service of loading and unloading of goods;
h. Provision and/or service of distribution center and
consolidation of goods; and
i. Provision and/or towage services.
porT managemenTNew Priok Container
Terminal 1
- New Priok
Terminal
- Kijing Terminal
- CBL Waterway
projeCT managemenT
- Maritime Tower
- New Property
Development
- Industrial Estate
properTy managemenT
- Cibitung Cilincing
Tollway
- New Priok Eastern
Access
ToLLways deveLopmenT
50
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Visi, Misi, Budaya, dan Motto PerusahaanCompany Vision, Mission, and Motto
Visi, Misi dan Nilai Perusahaan telah dirumuskan dengan
melibatkan seluruh pihak yang terkait, antara lain Dewan
Komisaris, Direksi, dan Karyawan, serta memperhatikan
kepentingan dari para pemangku kepentingan. Penetapan
tersebut tentunya telah sejalan dengan perkembangan
lingkungan bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh PPI.
Penjelasan Visi
Indonesian Leading
Menjadi Perusahaan Indonesia yang terkemuka
In Total Solution
Memberikan solusi terpadu untuk setiap aspek
For Port Infrastructure
Di bidang infrastruktur dan fasilitas kepelabuhan, yang
antara lain: terminal, dermaga, lapangan penumpukan,
pergudangan dan fasilitas penunjang lainnya.
Port Development
Pengembang kepelabuhan, yang antara lain: sistem informasi,
sistem pengelolaan, rekonfigurasi dan sistem lainnya.
Vision Explanation
Indonesian Leading
To be the leading Indonesian company
In Total Solution
To provide comprehensive solution on all aspects
For Port Infrastructure
In the field of infrastructure and port facilities, which
include: terminals, docks, dockyard, warehousing, and other
supporting facilities.
Port Development
Port development, which includes: information system,
management system, reconfiguration, etc.
Menjadi penyedia solusi terbaik dan paling komprehensif dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia
To be the best and most comprehensive solution provider in port infrastructure development in Indonesia
The Company’s Vision, Mission, and Corporate Values
are formulated by involving all related parties: Board of
Commissioners, Board of Directors, and Employees, and with
due regards to the stakeholders’ interests. The determination
must be in line with the development of the business
environment and the challenges faced by PPI.
visi vision
51Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
1. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur pelabuhan sesuai dengan standar internasional
2. Menciptakan infrastruktur pelabuhan yang inovatif, unggul, dan kompetitif3. Meningkatkan konektivitas logistik4. Membangun keberhasilan dan saling menguntungkan dengan mitra kerja5. Memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh Pemegang
Saham6. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan kesejahteraan karyawan
1. Providing port facilities and infrastructure in line with the international standard
2. Creating innovative, excellent, and competitive port infrastructure3. Improving logistic connectivity4. Constructing success and beneficial relations with partners5. Providing sustainable added-value to Shareholders6. Improving employee’s competence, professionalism, and welfare
“Connecting Logistic Enhancing Productivity”
misi
motto perusahaan
mission
Company motto
Keterangan
Visi dan Misi PPI telah ditetapkan delam Surat Keputusan
Direksi Nomor: SKD-630-001751 tanggal 24 Februari
2016 tentang Penetapan Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto
Perusahaan.
Note
PPI’s Vision and Mission are set forth in Board of Directors’
Decree No. SKD-630-001751 dated February 24, 2016, on
the Determination of Company’s Vision, Mission, Corporate
Values, and Motto.
52
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Tata Nilai dan Budaya PerusahaanCorporate Values and Culture
integritas
inovasi
integrity
innovation
PPI menunjukkan etos kerja kepada semua orang dan
pengambilan langkah berdasarkan prosedur, kebijakan dan
peraturan yang berlaku.
a. Menaati Pedoman Perilaku Perusahaan dan beretika,
mematuhi GCG dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
b. Mengutamakan kejujuran dan kepentingan Perusahaan;
c. Bekerja dengan transparan, bertanggung jawab dan adil;
d. Berperilaku dan patuh terhadap etika bisnis dan
bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan, dapat
dipercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan publik
dan citra perusahaan.
PPI demonstrates the work ethic for everyone and take
measures according to the prevailing procedures, policies,
and regulations.
a. Complying with the Company’s Code of Conduct and
ethics, complying with GCG and prevailing rules and
regulations;
b. Prioritizing honesty and Company’s interests;
c. Working transparently, accountably, and fairly;
d. Behaving and adhering to business ethics and being
responsible for actions taken and trustworthy, thus
enhancing public trust and corporate image.
PPI mendorong setiap insan di perusahaan untuk senantiasa
berpikir dan bertindak dalam memberikan produk dan
layanan terbaik bagi pelanggan kami.
a. Memiliki komitmen tinggi dalam bekerja dan
mensinergikan praktik-praktik terbaik dengan wawasan
bisnis dan budaya Perusahaan untuk memberikan
kontribusi yang maksimal;
b. Berusaha keras untuk mencapai standar yang lebih tinggi
dan terbuka terhadap ide-ide baru;
c. Berani mengambil keputusan dan tindakan dengan
mempertimbangkan risiko dan manfaatnya bagi
Perusahaan;
PPI encourages all Company’s personnel to always think
and act in providing the best products and services to the
customers.
a. Upholding high commitment to working and
synergizing business best practices and Corporate
Culture to provide maximum contribution;
b. Striving to achieve higher standards and be open to new
ideas;
c. Having the courage to take decisions and actions by
considering the risks and benefits to the Company;
53Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Keberlanjutan sustainability
PPI memastikan pertumbuhan pendapatan Perusahaan untuk
pengembangan proyek masa depan.
a. Membangun kerjasama yang solid antar karyawan,
manajemen, supplier dan pelanggan berdasarkan pada
prinsip-prinsip saling menghargai, saling percaya, jujur
dan terbuka;
b. Konsistensi dalam mengembangkan dan mempertahankan
eksistensi Perusahaan secara berkesinambungan
sebagai pelopor penyedia infrastruktur pelabuhan dan
pengembangan pelabuhan di Indonesia;
c. Mempertahankan dan meningkatkan profitabilitas
Perusahaan dengan melakukan efisiensi di setiap bagian
proses Perusahaan termasuk di dalamnya meningkatkan
produktivitas sumber daya manusia;
d. Menjalankan aktivitas Perusahaan dengan teliti, cermat,
objektif dan komprehensif serta pengambilan keputusan
dengan kehati-hatian yang tinggi, artinya suatu keputusan
diambil bila telah diyakini bahwa hal-hal tersebut sudah
dikaji dari segala aspek secara tuntas, adalah wujud dari
kerja yang etikal, bernilai tinggi dan bertanggung jawab
(prudence);
e. Tindakan dan pengambilan keputusan terkait dengan
aktivitas Perusahaan harus selalu memperhatikan
manajemen risiko sebagai wujud sikap waspada dan
mawas diri pada waktu dihadapkan pada kondisi bisnis
yang berisiko tinggi (pengendalian risiko).
PPI ensures the revenue growth of the Company to develop
projects in the future.
a. Establishing a solid cooperation between employees,
management, suppliers, and customers, based on the
principles of mutual respect, mutual trust, honesty and
openness;
b. Having consistency in developing and sustaining the
Company’s existence on an ongoing basis as a pioneer
of port infrastructure and port development provider in
Indonesia;
c. Maintaining and enhancing the Company’s profitability
by efficiency in every part of the Company’s processes,
including enhancement of productivity of human
resources;
d. Carrying out the Company’s activities carefully,
thoroughly, objectively, and comprehensively, equipped
with high caution decision making, i.e. a decision is
taken when it is believed that these things have been
reviewed from all aspects thoroughly, are a manifestation
of ethical, high value, and responsible (prudence) works;
e. Measures and decisions related to the Company’s activities
must always pay attention to risk management, as a form
of awareness and introspection when faced with high-risk
business conditions (risk control).
d. Mengembangkan diri secara optimal dan
berkesinambungan untuk peningkatan kinerja/unjuk
kerja dan pengembangan karir;
e. Berusaha untuk inovasi dan mengembangkan solusi
kreatif.
d. Developing themselves optimally and sustainably for
performance improvement and career development;
e. Striving to innovate and develop creative solutions.
54
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
making the right Things happenmaking the right Things happen
Ketika integritas dan inovasi sudah dilakukan dan terjadi
keberlanjutan yang akhirnya membentuk pola pikir yang baru
sehingga menggerakkan untuk senantiasa mewujudkan hal
yang benar menjadi nyata dalam setiap aspek pekerjaan dan
bisnis yang dikerjakan.
Struktur organisasi Perusahaan telah ditetapkan dalam Surat
Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Nomor: SKD-610-003841 tanggal 28 Juli 2017 dengan
skema sebagai berikut:
The Company’s Organizational Structure is stipulated in
Decree of the Board of Directors of PT Pengembang Pelabuhan
Indonesia No. SKD-610-003841 dated July 28, 2017, with the
scheme as follows:
When integrity and innovation are implemented, sustainability
will exist and form new pattern of thinking, which shall
encourage the Company to realize real matters in every
aspect of the work and business performed.
Struktur OrganisasiOrganization Structure
BUDGETING,ACCOUNTING &TAx MANAGER
BUDGETINGASSISTANT MANAGER
ACCOUNTINGASSISTANT MANAGER
TAxASSISTANT MANAGER
HUMANCAPITAL &
GA MANAGER
HUMANCAPITAL
ASSISTANT MANAGER
ADMINISTRA-TION
& GENERALAFFAIR
ASSISTANTMANAGER
HEADOF PROJECT
BUSINESSDEVELOPMENT
MANAGER
BUSINESSDEVELOPMENT & SUBSIDIARY
COMPANYASSISTANTMANAGER
MARKETING & PARTNERSHIP
ASSISTANT MANAGER
HEAD OF INTERNAL AUDIT
- AUDITOR - ADMINIS-
TRATIO
LEGALMANAGER
LEGAL DISPUTESETTLEMENTASSISTANTMANAGER
REVIEW ANDLEGAL
DOCUMENTA-TION
ASSISTANTMANAGER
CORPORATESECRETARY &STAKEHOLDER
REL
STAKEHOLDER RELATIONASSISTANT MANAGER
CORPORATE SECRETARYASSISTANT MANAGER
PROJECTFINANCING &
TREASURYMANAGER
PROJECT FINANCINGASSISTANT MANAGER
TREASURYASSISTANT MANAGER
PROCUREMENTMANAGER
PROCUREMENTASSISTANT MANAGER
LAND AFFAIRASSISTANT MANAGER
RISK MANAGEMENT,
QUALITYASSURANCE
& HSE MANAGER
RISKMANAGEMENT
ASSISTANT MANAGER
QUALITY ASSURANCE
& HSE ASSISTANT MANAGER
PLANNINGMANAGER
UTILITYASSISTANT MANAGER
CIVILENGINEERING
& PERMITARRANGEMENT
ASSISTANTMANAGER
CONSTRUCTIONMANAGER
PROJECT CONTROL
ASSISTANT MANAGER
NEW PRIOK TERMINALASSISTANT MANAGER
COMMERCIAL& BUSINESS
DEVELOPMENTDIRECTOR
ENGINEERINGDIRECTOR
FINANCE &HUMAN CAPITAL
DIRECTOR
PRESIDENT DIRECTOR
55Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Profil Dewan KomisarisBoard of Commissioners Profile
Riry Syeried JettaKomisaris UtamaPresident Commissioner
Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Usia / Age
49 tahun / 49 years old
Domisili / Domicile
Jakarta Selatan / South Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment
Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/20/4/4/PI.II-17 dan Nomor
HK.476/20/4/2/MTI-2017 tanggal 20 April 2017.
/ Circular GMS Resolution Number: HK.568/20/4/4/PI.II-17 and
Number HK.476/20/4/2/MTI-2017 dated April 20, 2017.
Riwayat Pendidikan / Education History
- Sarjana Teknik Mesin, Universitas Pancasila (1995) / Bachelor
Degree in Mechanical Engineering, Pancasila University (1995)
- Magister Manajemen, Universitas Indonesia (1999) / Master
Degree in Management, University of Indonesia (1999)
- Doktor Keuangan, Universitas Padjadjaran (2009) / Doctorate
Degree in Finance, Padjadjaran University (2009)
Perjalanan Karir / Career History
- Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia
II (Persero) (2016 – sekarang) / Subsidiary Management Director
of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (2016 - present)
- Direktur Utama PT Dok & Perkapalan Surabaya (Persero) (2014
– 2016) / President Director of PT Dok & Perkapalan Surabaya
(Persero) (2014 – 2016)
- Direktur Utama PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
(2008 – 2014) / President Director of PT Dok & Perkapalan
(Persero) (2008 – 2014)
- Direktur Keuangan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
(2007 – 2008) / Director of Finance of PT DOK & Perkapalan
Kodja Bahari (Persero) (2007 – 2008)
Rangkap Jabatan / Concurrent Positions
Direktur Pengelolaan Anak Perusahaan PT Pelabuhan Indonesia
II / Subsidiary Management Director of PT Pelabuhan Indonesia II
(Persero)
56
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Irsal YunusKomisarisCommissioner
Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Usia / Age
71 tahun / 71 years old
Domisili / Domicile
Jakarta Timur / East Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment
Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/20/4/4/PI.II-17 dan Nomor
HK.476/20/4/2/MTI-2017 tanggal 20 April 2017. / Circular GMS Res-
olution Number: HK.568/20/4/4/PI.II-17 and Number HK.476/20/4/2/
MTI-2017 dated April 20, 2017.
Riwayat Pendidikan / Education History
- Sarjana Ekonomi, Universitas Wiraswasta Indonesia (2001 –
tamat) / Bachelor of Economics, Universitas Wiraswasta Indone-
sia (2002 – graduation)
- Magister Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Labora (2002
– tamat) / Master of Management, Sekolah Tinggi Manajemen
Labora (2002 – graduation)
Perjalanan Karir / Career History
- Anggota Komisi X DPR RI Dapil Provinsi Jambi (2009 – 2014)
/ Member of Commission X DPR RI of Jambi Province (2009 –
2014)
- Direktur PT Bumi Kanaka (1991 – 2005) / Director of PT Bumi
Kanaka (1991 – 2005)
- Direktur Utama PT PERTJA (1972 – 2009) / President Director of
PT PERTJA (1972 – 2009)
57Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Dachamer MuntheKomisarisCommissioner
Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Usia / Age
62 tahun / 62 years old
Domisili / Domicile
Jakarta Selatan / South Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment
Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/7/7/1/PBI/UT/PI.II-17 dan
Nomor HK.476/7/7/2/MTI-2017 tanggal 7 Juli 2017. / Circular
GMS Resolution Number: SK.03/7/7/1/PBI/UT/PI.II-17 and Number
HK.476/7/7/2/MTI-2017 dated July 7, 2017.
Riwayat Pendidikan / Education History
- Sarjana Hukum, Universitas Islam Indonesia (1981) / Bachelor of
Laws, Universitas Islam Indonesia (1981)
- Magister Hukum, Universitas Padjadjaran (2002) / Master of
Laws, Padjadjaran University (2002)
- Doktor Hukum, Universitas Padjadjaran (2009) / Doctor of Laws,
Padjadjaran University (2009)
Perjalanan Karir / Career History
- Tenaga Ahli Badan Pemeriksa Keuangan RI (2017 – sekarang) /
Expert Staff of Audit Board of the Republic of Indonesia (2017
– present)
- Staf Ahli Jaksa Agung RI Bidang Intelijen (2013 – 2016) / Expert
Staff of Indonesian Attorney General for Intelligence (2013 –
2016)
- Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (2011) /
Secretary to Deputy Attorney General for Supervision (2011)
- Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (2011)
/ Inspector II to Deputy Attorney General for Supervision (2011)
Rangkap Jabatan / Concurrent Positions
Tenaga Ahli Badan Pemeriksa Keuangan RI / Expert Staff of Audit
Board of the Republic of Indonesia
58
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Lukita Dinarsyah TuwoKomisarisCommissioner
Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Usia / Age
56 tahun / 56 years old
Domisili / Domicile
Jakarta Selatan / South Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment
Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/22/9/1/PI.II-15 dan
Nomor: HK.476/22/9/1/MTI-2015 tanggal 22 September 2015. /
Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/22/9/1/PI.II-15 dan Nomor:
HK.476/22/9/1/MTI-2015 tanggal 22 September 2015.
Riwayat Pendidikan / Education History
- Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (1980) /
Bachelor’s degree in Industrial Engineering, Bandung Institute of
Technology (1980)
- Master di bidang Ekonomi, University of Vanderbit/Nashville, USA
(1992) / Master’s degree in Economics, University of Vanderbit/
Nashville, USA (1992)
- Doktor di bidang Ekonomi, University of Illinois, Urbana
Champaign/USA (1998) / Doctor of Economics, University of
Illinois, Urbana Champaign/USA (1998)
Perjalanan Karir / Career History
- Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam (2017 - sekarang) / Head of Batam Free
Trade and Free Port Zone Concession Agency (2017 - present)
- Anggota Dewan Pengawas BPDP Kelapa Sawit (2015 – sekarang)
/ Member of the Palm Oil BPDP Supervisory Board (2015 –
present)
- Komisaris PT Permata Bank Tbk (2004 – sekarang) / Commissioner
at PT Permata Bank Tbk (2004 – present)
- Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Permata Bank Tbk
(2009 – sekarang) / Chief of Remuneration and Nomination
Committee at PT Permata Bank Tbk (2009 – present)
- Ketua Tim Pengarah Indonesia Broad Brand Plan (2015) / Head
of Indonesian Delegation for Development WG – 20 (2010 –
present)
- Wakil Ketua Tim Teknis Detiknas (2014 – 2015) / Vice Chairman
of Detiknas Technical Team (2014 – present)
- Anggota Intergovernmental Committee of Expert for Sustainable
Development Financing PBB (2013 – 2014) / Member of
Intergovernmental Committee of Expert for Sustainable
Development Financing of the UN (2013 – present)
- Perwakilan Indonesia sebagai Council GGGI (Global Green
Growth Institute) (2013 – sekarang) / Indonesia’s representative
as GGGI (Global Green Growth Institute) Council (2013 – present)
- Ketua Delegasi RI untuk Development WG – (2010 – 2015) /
Head of Indonesian Delegation for Development WG – 20 (2010
– present)
- Ketua Majelis Wali Amanah MCC Compat Prog (2011 – sekarang)
/ Chairman of Board of Trustees of MCC Compact Program
(2011Ketua Pokja Konektivitas MP3EI (2011)
- Ketua Penyusunan RKP Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(BAPPENAS) 2010 – 2013 (2010 – 2011) / Chairman of RKP
Drafting Committee of Ministry of National Development
Planning (BAPPENAS) in 2010 - 2013 (2010 - 2011)
- Ketua Tim Pengarah ICCTF (Indonesia Cilmate Change Trust
Fund) (2010) / Chairman of Steering Committee of ICCTF
(Indonesia Cilmate Change Trust Fund) (2010)
Rangkap Jabatan / Concurrent Positions
- Anggota Dewan Pengawas BPDP Kelapa Sawit / Member of the
Palm Oil BPDP Supervisory Board
- Komisaris PT Permata Bank Tbk / Commissioner at PT Permata
Bank Tbk
- Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT Permata Bank Tbk
/ Chief of Remuneration and Nomination Committee at PT
Permata Bank Tbk
59Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Apep Fajar KurniawanKomisaris IndependenIndependent Commissioner
Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Usia / Age
35 tahun / 35 years old
Domisili / Domicile
Tangerang
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of
Appointment
Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/
PI.II-18 dan Nomor: HK.476/28/6/1/MTI-2018 / Circular
GMS Resolution No: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 and No:
HK.476/28/6/1/MTI-2018
Riwayat Pendidikan / Education History
- Sarjana Teologi dan Filsafat, Universitas Islam Negeri (UIN)
Syarif Hidayatullah Jakarta (2006) / Bachelor of Theology
and Philosophy, Syarif Hidayatullah State Islamic University
(UIN) Jakarta (2006)
- Magister Sains Bidang Ketahanan Nasional, Universitas
Indonesia (2009) / Master of Science in National Resilience,
University of Indonesia (2009)
- Doktor Bidang Manajemen Ilmu Pemerintahan,
Universitas Satyagama (2016) / Doctor of Management
in Government Science, University of Satyagama (2016)
- Doktor Bidang Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2013
– sekarang) / Doctor of Political Science, University of
Indonesia (2013 - present)
Perjalanan Karir / Career History
- Staf Khusus Badan Siber dan Sandi Negara / Special Staff
of Badan Siber dan Sandi Negara
- Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pertamina (Persero)
(2016 – 2018) / Nomination and Remuneration Committee
at PT Pertamina (Persero) (2016 – 2018)
- Staf Khusus Sekretaris Dewan Komisaris PT Pertamina
(Persero) (2015) / Special Staff of Board of Commissioners
Secretary of PT Pertamina (Persero) (2015)
- Penasihat Monday Magazine & Online (2015 – sekarang)
/ Advisor of Monday Magazine & Online (2015 - present)
- Direktur Utama PT Melia Samudera Katulistiwa (2014
– 2015) / President Director of PT Melia Samudera
Katulistiwa (2014 - 2015)
- Komisaris PT Melia Energi Sejahtera (2014 – 2016) /
Commissioner of PT Melia Energi Sejahtera (2014 - 2016)
- Direktur Hubungan Perusahaan Corporate Affair The
Leader Magazine (2014) / Director of Corporate Relations
Corporate Affair The Leader Magazine (2014)
- Direktur PT Arya Shinta Group (2013 – 2014) / Director of
PT Arya Shinta Group (2013 - 2014)
- Wakil Rektor Universitas Tanri Abeng (2011 – 2012) /
Tanri Abeng University Vice Rector (2011 - 2012)
Rangkap Jabatan / Concurrent Position
- Staf Khusus Badan Siber dan Sandi Negara / Special Staff
of Badan Siber dan Sandi Negara
- Penasihat Monday Magazine & Online / Advisor of
Monday Magazine & Online
60
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Profil DireksiBoard of Directors Profile
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of Appointment
Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/10/3/2/PI. II-17 dan
HK.476/10/3/1/MTI-2017 tanggal 10 Maret 2017. / Circular GMS
Resolution Number: HK.568/10/3/2/PI. II-17 and HK.476/10/3/1/MTI-
2017 dated March 10, 2017.
Riwayat Pendidikan / Education History
- Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung (1994) /
Bachelor’s degree in Civil Engineering, Bandung Institute of
Technology (1994)
- Master Degree dari Yokohama National University, Jepang (2001)
/ Master Degree in Yokohama National University, Jepang (2001)
Perjalanan Karir / Career History
- Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015 – 2017) /
President Director of PT Pelabuhan Tanjung Priok (2015 – 2017)
- Direktur Utama PT Rukindo (2014 – 2015) / President Director of
PT Rukindo (2014 – 2015)
- Direktur Utama PT Terminal Petikemas Indonesia (2013 – 2014)
/ President Director of PT Terminal Petikemas Indonesia (2013
– 2014)
- Direktur Komersial PT Multi Terminal Indonesia (2012 – 2013)
/ Commercial Director of PT Multi Terminal Indonesia (2012 –
2013)
- Direktur Operasi PT Multi Terminal Indonesia (2010 – 2012) /
Operations Director of PT Multi Terminal Indonesia (2010 – 2012
Rangkap Jabatan / Concurrent Positions
- Komisaris Utama PT Akses Pelabuhan Indonesia (2017 - sekarang)
/ President Commissioner at PT Akses Pelabuhan Indonesia (2017
- sekarang)
- Komisaris Utama PT Menara Maritim Indonesia (2018) /
President Commissioner at PT Menara Maritim Indonesia (2018)
Arif SuhartonoDirektur UtamaPresident Director
Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Usia / Age
49 tahun / 49 years old
Domisili / Domicile
Bekasi
61Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Henri PanggabeanDirektur Keuangan & SDMFinance & Human Capital Director
Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Usia / Age
55 tahun / 55 years old
Domisili / Domicile
Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of
Appointment
Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/28/8/1/PBP/UT/PI.II-18
dan Nomor: HK.476/28/8/1/MTI-2018. / GMS Circular Decree
No: SK.03/28/8/1/PBP/UT/PI.II-18 and No: HK.476/28/8/1/
MTI-2018
Riwayat Pendidikan / Education History
- Sarjana Universitas Padjajaran Bandung (1989) / Bachelor
Degree from Padjajaran University, Bandung (1989)
Perjalanan Karir / Career History
- SVP Pengelolaan Keuangan Kantor Pusat (2016) / SVP of
Financial Management at Head Office (2016)
- SM Treasury & Corporate Finance Kantor Pusat (2015-
2016) / SM of Treasury & Corporate Finance Head Office
(2015-2016)
- Pj. SM Treasury & Corporate Finance Kantor Pusat (2014-
2015) / Head Office Acting SM of Treasury & Corporate
Finance (2014-2015)
62
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Wahyu HardiyantoPelaksana Tugas Direktur Teknik Ad Interim Engineering Director
Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Usia / Age
52 tahun / 52 years old
Domisili / Domicile
Bekasi
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of
Appointment
Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/26/3/1/PBP/IT/PI.II-18
dan Nomor: HK.476/26/3/1/MTI-2018. / GMS Circular Decree
No: SK.03/26/2/1PBP/UT/PI.II-18 and No: HK.476/26/2/1/MTI-
2018
Riwayat Pendidikan / Education History
- Sarjana Teknik Sipil, Institut Teknologi Nasional Malang
(1992) / Bachelor Degree in Civil Engineering from Institut
Teknologi Nasional Malang (1992)
Perjalanan Karir / Career History
- General Manager Cabang Pelabuhan Pontianak (2016-
2018) / General Manager of Pontianak Port Branch (2016-
2018)
- General Manager Terminal III (2014-2016) / Terminal III
General Manager (2014-2016)
- Deputi General Manager Operasi Terminal III (2012-2014)
/ Terminal III Deputy General Manager of Operation
(2012-2014)
- Staf Utama Teknik Senior Kantor Pusat PPI (2011-2012) /
Senior Technical Staff of the PPI Head Office (2011-2012)
63Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Kiki M. HikmatDirektur Komersial dan Pengembangan UsahaCommercial & Business Development Director
Warga Negara Indonesia / Indonesian Citizen
Usia / Age
47 tahun / 47 years old
Domisili / Domicile
Jakarta
Dasar Hukum Pengangkatan / Legal Basis of
Appointment
Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/26/2/1/PBP/UT/
PI.II-18 dan Nomor: HK.476/26/2/1/MTI-2018 / Circular GMS
Decision Number: SK.03/26/2/1/PBP/UT/PI.II-18 and Number:
HK.476/26/2/1/MTI-2018
Riwayat Pendidikan / Education History
- Sarjana Hukum Hubungan Internasional, Universitas
Padjajaran Bandung (1997) / Bachelor of Law in
International Relations, Padjadjaran University, Bandung
(1997)
- Master of Science, World Maritime University Malmo,
Sweden (2003) / Master of Science, World Maritime
University Malmo, Sweden (2003)
Perjalanan Karir / Career History
- Corporate Secretary & Investor Relation (2014-2016) /
Corporate Secretary & Investor Relation (2014-2016)
- Pekerja PT Pelabuhan Tanjung Priok (2013-2014) / Officer
at PT Pelabuhan Tanjung Priok (2013-2014)
- General Manager Cabang Pelabuhan Pangkal Balam
(2012-2013) / General Manager of Pangkal Balam Port
Branch (2012-2013)
- ASP. Hubungan Antar Lembaga Kantor Pusat (2010-2011)
/ ASP. Headquarters Inter-Agency Relations (2010-2011)
64
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Jumlah dan Pengembangan Kompetensi Karyawan
Struktur dan Komposisi Pemegang Saham
Number of Employees and Competence Development
Shareholders Structure and Composition
Uraian rinci mengenai jumlah karyawan PPI komparatif 2
(dua) tahun terakhir berdasarkan usia, jenis kelamin, level
organisasi, pendidikan dan status kepegawaian serta program
pengembangan kompetensi karyawan, dibahas dalam bab
tersendiri yakni “Tinjauan Unit Pendukung Bisnis” yang
terdapat di halaman .... dalam laporan tahunan ini.
Detailed explanation of the number of PPI employees in the
last 2 (two) years based on age, gender, organization level,
education and employment status as well as employee
competency development program is discussed in separate
chapter “Overview on Business Support” on page .... In this
annual report.
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
99%
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PT Pelabuhan Indonesia Investama
0,11%
65Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
66
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Komposisi pemegang saham per 31 desember 2018
Kepemilikan saham dewan Komisaris dan direksi
shareholders Composition per december 31, 2018
share ownership of board of Commissioners and board of directors
Hingga 31 Desember 2018, komposisi Pemegang Saham
PPI adalah 99,89% dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia II
(Persero) dan 0,11% dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia
Investama. Dengan demikian maka PT Pelabuhan Indonesia
II (Persero) menjadi Pemegang Saham mayoritas Perusahaan.
Berdasarkan keputusan Pemegang Saham yang diambil
secara sirkuler 21 Desember 2018, PPI sepakat untuk
pengalihan saham PT Pengembang Pelabuhan Indonesia dari
PT Multi Terminal Indonesia kepada PT Pelabuhan Indonesia
Investama Akta Notaris No. 37 tanggal 28 Desember 2018
dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor
AHU-AH.01.03-0050687 Tahun 2018 tentang Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia. Dengan adanya pengalihan saham
tersebut, maka komposisi kepemilikan saham turut berubah
di mana kepemilikan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
menjadi 99,89%, dan PT Pelabuhan Indonesia Investama
menjadi 0,11%.
Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan hingga
31 Desember 2018 tidak memiliki saham di PPI, sebagaimana
komposisi kepemilikan saham yang telah dijelaskan pada
skema kepemilikan saham di atas.
Until December 31, 2018, the shareholders composition of PPI
is 99.89% owned by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) and
0.11% owned by PT Pelabuhan Indonesia Investama. Thus,
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) is the majority Shareholder
of the Company.
Based on the Shareholders’ decision taken circularly on
December 21, 2018, PPI agreed to transfer shares of
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia from PT Multi Terminal
Indonesia to PT Pelabuhan Indonesia Investama Notary Deed
No. 37 dated 28 December 2018 and has been approved
by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia through Decree of the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-
AH.01.03-0050687 of 2018 concerning Receipt of Notification
of Changes in Company Data of PT Pengembang Pelabuhan
Indonesia. With the transfer of shares, the composition
of share ownership also changes where the ownership of
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) becomes 99.89%, and
PT Pelabuhan Indonesia Investama becomes 0.11%.
The Board of Commissioners and Board of Directors up to
December 31, 2018 did not own any share in PPI as explained
in the aforementioned shareholders composition.
67Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Komposisi pemegang saham publikComposition of public shareholders
Hingga 31 Desember 2018, tidak terdapat kepemilikan saham
masyarakat baik individu maupun asing dengan komposisi
5% atau lebih di PPI.
PPI merupakan salah satu anak perusahaan PT Pelabuhan
Indonesia II (Persero) yang memiliki hubungan bisnis dengan
sesama anak perusahaan lainnya. Saat ini PPI telah memiliki
2 (dua) anak perusahaan yaitu PT Akses Pelabuhan Indonesia
yang bergerak di bidang pengembangan jalan akses ke
pelabuhan dan PT Menara Maritim Indonesia yang bergerak
di bidang pengembangan properti. Selain itu, PPI merupakan
Pemegang Saham Minoritas di PT Pengerukan Indonesia
sebagai entitas asosiasi milik PT Pelabuhan Indonesia II
(Persero).
PPI is one of the subsidiaries of PT Pelabuhan Indonesia II
(Persero) which conducts business relationships with fellow
subsidiaries. PPI currently has 2 (two) subsidiaries, namely PT
Akses Pelabuhan Indonesia, which is engaged in developing
access roads to ports and PT Menara Maritim Indonesia
which are engaged in property development. In addition, PPI
is a Minority Shareholder in PT Pengerukan Indonesia as an
associate owned by PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Until December 31, 2018, there was no share ownership by
the public, either individual or foreign constituting 5% or
more ownership in PPI.
Struktur Grup PerusahaanCompany Group Structure
Negara Republik Indonesia
100%
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
99%
PT Akses Pelabuhan Indonesia
99%
PT Pelabuhan Indonesia Investama
0,11%
PT Menara Maritim Indonesia
70%
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
99% PT Pengerukan Indonesia
0,1%
68
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Daftar Entitas Anak PerusahaanList of Subsidiaries
entitas anak perusahaansubsidiaries
Per 31 Desember 2018, PPI memiliki 2 (anak) entitas anak
perusahaan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:
Nama Perusahaan / Company Name
Bidang Usaha / Line of Business
Kepemilikan Saham / Share Ownership
Status Alamat / Address
PT Akses Pelabuhan
Indonesia
Pengembangan jalan
akses khusus pelabuhan
/ Development of port
access road
1. PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia
(99%)
2. PT Pelabuhan Tanjung
Priok (1%)
Beroperasi / Operating Kobexindo Tower Lantai
Dasar, Jl. Pasir Putih Raya
Blok E-5-D Ancol Timur
14430
PT Menara Maritim
Indonesia
Pengembangan Properti
/ Property Development
1. PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia
(70%)
2. PT PP Properti Tbk
(30%)
Beroperasi / Operating Gedung Cabang Tanjung
Priok Lantai 6 Jakarta
Utara
Pembentukan PT Menara Maritim Indonesia didasarkan pada
Perjanjian Usaha Patungan No. PJK – 400 – 005610 No. 05/
PER/PP-PROP/DIR/2018 antara PT PPI dan PT PP Properti Tbk,
yang juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa Nomor
AHU-0033122.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan
Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Menara
Maritim Indonesia tanggal 16 Juli 2018.
Per December 31, 2018, PPI has 2 (two) subsidiaries as shown
in the table below:
The establishment of PT Menara Maritim Indonesia was based
on the Joint Venture Agreement No. PJK – 400 – 005610
No. 05/PER/PP-PROP/DIR/ 2018 between PT PPI and PT PP
Properti Tbk, which has also been approved by the Ministry
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
through the Decree of the Minister of Law and Human Rights
Republic of Indonesia Number AHU-0033122.AH. 01.01
of 2018 concerning Ratification of the Establishment of a
Limited Liability Company Legal Entity of PT Menara Maritim
Indonesia on July 16, 2018.
69Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Kronologis Pencatatan SahamShare Listing Chronology
entitas asosiasiassociated Companies
Perusahaan Asosiasi merupakan suatu perusahaan di mana
PPI mempunyai pengaruh signifikan, dan bukan merupakan
entitas anak ataupun bagian partisipasi dalam ventura
bersama. Hingga 31 Desember 2018, PPI memiliki 1 (satu)
Entitas Asosiasi, yaitu:
Nama Perusahaan / Company Name
Bidang Usaha / Line of Business
Kepemilikan Saham / Share Ownership
Status Alamat / Address
PT Pengerukan Indonesia Pengerukan fasilitas
pelabuhan / Dredging of
port facilities
1. PT Pelabuhan
Indonesia II (Persero)
(99%)
2. PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia
(0,1%)
Beroperasi / Operating Jalan Raya Ancol Baru,
Ancol Timur, Jakarta Utara
14430
Pembentukan PT Menara Maritim Indonesia didasarkan pada
Perjanjian Usaha Patungan No. PJK – 400 – 005610 No. 05/
PER/PP-PROP/DIR/2018 antara PT PPI dan PT PP Properti Tbk,
yang juga telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneisa Nomor
AHU-0033122.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan
Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Menara
Maritim Indonesia tanggal 16 Juli 2018.
Associated Company is a company where PPI has significant
influence and is neither a subsidiary nor part of joint venture.
Until December 31, 2018, PPI has 1 (one) Associated
Company, namely:
The establishment of PT Menara Maritim Indonesia was based
on the Joint Venture Agreement No. PJK - 400 - 005610 No.
05/PER/PP-PROP/DIR/2018 between PT PPI and PT PP Properti
Tbk, which has also been approved by the Ministry of Law
and Human Rights of the Republic of Indonesia through the
Decree of the Minister of Law and Human Rights Republic
of Indonesia Number AHU-0033122.AH. 01.01 of 2018
concerning Ratification of the Establishment of a Limited
Liability Company Legal Entity of PT Menara Maritim Indonesia
on July 16, 2018.
Hingga akhir tahun 2018, PPI belum pernah mencatatkan
saham di Bursa Saham manapun, sehingga informasi terkait
kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi, perubahan
jumlah saham, maupun nama bursa tidak relevan disajikan
dalam laporan tahunan ini.
Until the end of 2018, PPI did not list any share on any stock
exchange, thus information related to listing chronology,
type of corporate action, changes in number of shares, or
stock exchange name are not relevant to be presented in this
annual report.
70
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Kronologis Pencatatan Efek Lainnya
Lembaga dan Profesi Penunjang Perusahaan
Other Securities Listing Chronology
Institution and Profession Supporting the Company
Hingga akhir tahun 2018, PPI belum pernah mencatatkan
efek lainnya di Bursa Efek, sehingga tidak terdapat informasi
terkait kronologis pencatatan, jenis tindakan korporasi,
perubahan jumlah efek, nama bursa maupun peringkat efek
yang harus diungkapkan.
Kantor Akuntan Publik
Purwantono, Sungkoro & Surja
Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl.
Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Indonesia
Biaya atas jasa yang diberikan : Rp580.000.000,-
(belum termasuk PPN 10%)
Periode Penugasan : 2018
Konsultan Hukum
Dewi Negara Fachri & Partners
The Energy Building Level 33 Jl. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190 Indonesia
Biaya atas jasa yang diberikan : Rp100.000.000,-
Assignment Period : 2016 – 2018
Until the end of 2018, PPI did not list other securities on
any stock exchange, thus there was no information related
to listing chronology, type of corporate action, changes in
number of securities, stock exchange name, or securities
rating that must be disclosed.
Public Accounting Firm
Purwantono, Sungkoro & Surja
Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7th Floor Jl.
Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Indonesia
Fees for services provided : Rp580,000,000,-
(not including 10% VAT)
Assignment Period : 2018
Legal Consultant
Dewi Negara Fachri & Partners
The Energy Building Level 33 Jl. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190 Indonesia
Fees for services provided : Rp100,000,000,-
Assignment Period : 2016 – 2018
71Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Wilayah Kerja Dan OperasionalWork and Operational Areas
Kemalsjah & Associates
Graha CIMB Niaga, 8th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190 - Indonesia
Phone. 62-21-2505010
Faksimile. 62-21-2505020
Biaya atas jasa yang diberikan : Rp350,000,000,-
Periode Penugasan : 7 bulan (Januari – Juli 2018)
Notaris
Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn
Jl. Pulomas Barat VI No. 53 Jakarta Timur 13210 Indonesia
Biaya atas jasa yang diberikan : Rp60,562,500,-
Periode Penugasan : 9 bulan (April –
Desember 2018)
Nanda Fauz Iwan, S.H., M.H.
Royal Palace Blok C/16, Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A,
Jakarta Selatan, Indonesia
Biaya atas jasa yang diberikan : Rp7,500,000,-
Periode Penugasan : 1 bulan (Maret 2018)
KANTOR PUSAT / HEAD OFFICE
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA
Gedung Kobexindo Lantai 4 Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5 D,
Ancol Timur Jakarta Utara 14430 Indonesia
Telepon / Phone : +62 21 6471 8081
E-mail : [email protected]
www.portdevco.com
ANAK PERUSAHAAN / SUBSIDIARY
PT AKSES PELABUHAN INDONESIA
Gedung Kobexindo Lantai Dasar Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5
D, Ancol Timur Jakarta Utara 14430 Indonesia
Telepon / Phone +62 21 645 6310
PT MENARA MARITIM INDONESIA
Gedung Cabang Tanjung Priok Lantai 6 Jl. Raya Pelabuhan
No. 9 Tanjung Priok Jakarta Utara 14310
Telepon / Phone : +62 21 573 9977
Kemalsjah & Associates
Graha CIMB Niaga, 8th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190 - Indonesia
Phone. 62-21-2505010
Faksimile. 62-21-2505020
Fees for services provided : Rp350,000,000
Assignment Period : 7 months (January - July 2018)
Notary
Dipo Nusantara Pua Upa, SH., M.Kn
Jl. Pulomas Barat VI No. 53 Jakarta Timur 13210 Indonesia
Fees for services provided : Rp60,562,500
Assignment Period : 9 months (April -
December 2018)
Nanda Fauz Iwan, S.H., M.H.
Royal Palace Blok C/16, Jl. Prof. Dr. Soepomo No.178 A,
Jakarta Selatan, Indonesia
Fees for services provided : Rp7,500,000
Assignment Period : 1 month (March
2018)
72
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
PROYEK YANG SEDANG BERJALAN
• Pengembangan Container Terminal dan Product
Terminal New Priok
• Pengembangan Kijing – Pontianak Port West Kalimantan
• Pengembangan Maritime Tower, Jakarta Utara
• Pengembangan Jal Tol Cibitung – Cilincing (JTCC)
POTENSI PROYEK BARU
• Pengembangan Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland
Waterways
• Pengembangan Hotel di pulau Moa – Kabupaten Maluku
Barat Daya
ONGOING PROJECTS
• Development of Container Terminar & Product Terminal
New Priok
• Development of Kijing Terminal – Pontianak Port West
Kalimantan
• Development of Maritime Tower, Jakarta Utara
• Development of Jalan Tol Cibitung Cilincing (JTCC)
NEW POTENTIAL PROJECTS
• Development of Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland
Waterways
• Hotel Development in Moa Island – Southwest Maluku
Regency
PONTIANAK
TANJUNGPRIOK
SORONG
Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
As part of the commitment to implementing transparency
aspect in all business activities, PPI has a website
http://www.portdevco.com/ which is updated regularly to
ensure the availability of transparent and relevant information
for the shareholders and stakeholders. Information that can
be obtained by the stakeholders from the website includes::
• Shareholders Information
• Brief History of the Company
• Company Milestones
• Organization and Group Structure of the Company
• Vision, Mission, and Corporate Values
• Awards and Certifications
• Financial Statements
• Annual Report
• Profile of Board of Commissioners and Board of Directors
• Members Profile of Committees and Corporate Secretary
• Corporate Governance Policy
• Code of Conduct
• Charter of Board of Commissioners and Board of Directors
• Gratification Policy
• Whistleblowing System Policy
• Press Release
• News
• E-News letter
Informasi Pada Website PerusahaanInformation on Company Website
Sebagai wujud komitmen dalam mengimplementasikan
aspek transparansi di setiap aktivitas bisnis, PPI memiliki
situs web http://www.portdevco.com/ yang selalu diperbarui
secara berkala, agar menjamin ketersediaan informasi yang
transparan dan relevan bagi pemegang saham dan pemangku
kepentingan. Adapun informasi yang dapat diperoleh oleh
pemangku kepentingan pada situs tersebut, meliputi:
• Informasi Pemegang Saham
• Riwayat Singkat Perseroan
• Tonggak Sejarah Perseroan
• Struktur Organisasi dan Grup Perusahaan
• Visi, Misi, dan Nilai Perusahaan
• Penghargaan dan Sertifikasi
• Laporan Keuangan
• Laporan Tahunan
• Profil Dewan Komisaris dan Direksi
• Profil Anggota Komite-komite dan Sekretaris Perusahaan
• Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
• Kode Etik
• Charter Dewan Komisaris dan Direksi
• Kebijakan Gratifikasi
• Kebijakan Whistleblowing System
• Press Release
• Berita
• E-News letter
73
74
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit 2018Education and/or Training of Board of Commissioners, Board of Directors, and Audit Committee in 2018
PPI senantiasa memberi kesempatan bagi Dewan Komisaris,
Direksi dan Komite Audit, untuk mengikuti kegiatan
pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan
kompetensi dan kapabilitas masing-masing individu demi
mewujudkan visi, misi dan tujuan Perusahaan baik jangka
pendek maupun jangka panjang. Berikut adalah rincian
keikutsertaan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit
sepanjang tahun 2018.
Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris 2018
Nama / Name Jabatan / PositionTema atau Materi Pelatihan /
Training Subject or Material
Waktu dan Lokasi Pelatihan
/ Training Date and Location
Penyelenggara / Organizer
Riry Syeried
Jetta
Komisaris Utama
/ President
Commissioner
Building Organizational Capabilities 28 Maret,
Yogyakarta /
Yogyakarta,
March 28
PT Pengembang
Pelabuhan
Indonesia
Irsal Yunus Komisaris /
Commissioner
Lukita Dinarsyah
Tuwo
Komisaris /
Commissioner
Strategic Organizational Alignment 29 Maret,
Yogyakarta /
Yogyakarta,
March 29
PT Pengembang
Pelabuhan
Indonesia
Workshop TOC Asia 23 – 25 April,
Singapura /
Singapore, April
23 – 25
TOC Asia
PPI continues to provide opportunity for the Board of
Commissioners, Board of Directors and Audit Committee, to
attend education and/or training activities in order to enhance
their competence and capabilities of each individuals in
realizing the vision, mission, and objectives of the Company
both in the short-term and long-term. The followings
are details of the Board of Commissioners, Directors
and Audit Committee participation throughout 2018.
Education and/or Training of Board of Commissioners
in 2018
75Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi 2018
Nama / Name Jabatan / PositionTema atau Materi Pelatihan / Training Subject or
Material
Waktu dan Lokasi Pelatihan
/ Training Date and Location
Penyelenggara / Organizer
Arif Suhartono President Director Building Organizational Capabilities 28 Maret,
Yogyakarta /
Yogyakarta,
March 2018
PT Pengembang
Pelabuhan
Indonesia
Directorship Program KPO
Executive Engagement KPO
Executive Deveopment Program II Managing The
Business
KPO
Port Competitiveness & Financing Workshop KPO
Strategic Organizational Alignment 29 Maret,
Yogyakarta /
Yogyakarta,
March 2019
Henri
Panggabean
Finance & Human
Capital Director
Executive Engagement KPO PT Pengembang
Pelabuhan
IndonesiaWorkshop of How to Increase Port Competitiveness
& Financing Infrastructure
KPO
Workshop Pembekalan Purnabhakti Batch 3 2018 KPO
Workshop Corporate Financing Qualification
Preparatory Class The Corporate Finance
Qualification
10 November
2018 – 16
Februari 2019 /
November 10,
2018 – February
16, 2019
Fidelitas Institue
Kiki Mohammad
Hikmat
Commercial
& Business
Development
Director
Building Organizational Capabilities KPO PT Pengembang
Pelabuhan
IndonesiaDirectorship Program KPO
Executive Engagement KPO
Strategic Organizational Alignment 29 Maret,
Yogyakarta /
Yogyakarta,
March 29
Wahyu
Hardiyanto
Ad Interim
Engineering
Director
Directorship Program KPO PT Pengembang
Pelabuhan
IndonesiaExecutive Engagement KPO
Pembekalan Purnabhakti Batch II KPO
Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi 2018
76
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Tinjauan penduKung bisnisbusiness supporting overview
Kami memahami bahwa pengelolaan SDM yang dijalankan selaras dengan visi dan misi Perusahaan, diharapkan dapat menciptakan iklim yang kompetitif dan sehat di antara karyawan, demi tercapainya target yang ditetapkan.
We understand that HR management that is carried out in harmony with the Company’s vision and mission, is expected to create a competitive and healthy relations among employees, in order to achieve the determined targets.
77Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
04
78
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
fokus pencapaian sdm 2018 adalah dynamic
organization developmentThe focus of hr 2018
achievement is dynamic organization development
Dalam proses bisnis yang terintegrasi,
keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM)
yang berkompeten dan memiliki loyalitas
serta integritas tinggi menjadi hal yang
sangat penting. PPI memahami bahwa
pengelolaan SDM yang dijalankan selaras
dengan visi dan misi Perusahaan, diharapkan
dapat menciptakan iklim yang kompetitif
dan sehat di antara karyawan, demi
tercapainya target yang ditetapkan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP) maupun Rencana Jangka Panjang
(RJPP).
Bersandar pada roadmap yang telah dibuat,
fokus pencapaian SDM pada tahun 2018
adalah “Pengembangan Organisasi Dinamis
atau Dynamic Organization Development”.
Dalam tahap ini, PPI melalui Departemen
SDM berupaya mendorong terciptanya
pegawai berkinerja tinggi dan keterlibatan
organisasi, sehingga upaya PPI dalam
memberikan jasa terbaik kepada pelanggan
dapat tercapai.
In an integrated business process, the
existence of competent human resources
(HR) and high loyalty and integrity is
very important. PPI understands that HR
management that is carried out in harmony
with the Company’s vision and mission
is expected to create a competitive and
healthy climate amongst employees, in
order to achieve the targets set out in the
Company’s Work Plan and Budget (RKAP)
and Long-Term Plan (RJPP).
Relying on the roadmap that has been
created, the focus of achieving HR in 2018
is “Dynamic Organization Development”.
In this stage, the PPI through the HR
Department seeks to encourage the
creation of high-performance employees
and organizational involvement, so that
PPI’s efforts in providing the best service to
customers can be achieved.
Sumber Daya ManusiaHuman Resources
79Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Guna mendukung perwujudan visi menjadi penyedia solusi terbaik dan paling komprehensif dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia, PPI berkomitmen untuk menyiapkan SDM terbaik dengan latar belakang keahlian yang mumpuni.
In order to support the realization of the vision of becoming the best and most comprehensive solution provider in port
infrastructure development in Indonesia, PPI is committed to preparing the best human resources with a qualified background of expertise.
PROFIL PENGELOLA SDM
Nur Indah Sari Kepala Departemen SDM / Head of HR Department
Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 25 Oktober 1982 (36 tahun) / Indonesian citizen, born in Jakarta on October 25, 1982 (36 years old)
Dasar pengangkatan / Basis of AppointmentKP.428/31/7/1/PI.II-15
Pendidikan / EducationS1 Universitas Diponegoro, Psikologi (2006) / Diponegoro University, Psychology (2006)S2 Kuhne Logistics University, Business Administration Program In Leadership and Logistics (2017) Riwayat Pekerjaan / Employment HistoryPT Pengembang Pelabuhan Indonesia Human Capital & General Affair Manager Agustus 2015 – sekarang / August 2015 - present
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)Asisten Senior Manager Asesmen dan Pemetaan SDM Mei - Juli 2015 Assistant Senior Manager of HR Assessment and Mapping May – July 2015
PT Multi Terminal Indonesia Manager Perencanaan dan Pengembangan SDM Oktober 2014 – April 2015 /HR Planning and Development Manager October 2014 – April 2015
ROADMAP SDMSebagai salah satu komponen yang esensial bagi kelangsungan
usaha Perusahaan, PPI betul-betul memperhatikan proses
perencanaan SDM atau Man Power Planning yang diyakini
Perusahaan akan memberikan dampak positif bagi upaya
peningkatan kinerja PPI.
Atas urgensi peran SDM tersebut, PPI telah membuat
Roadmap SDM yang berfungsi sebagai pedoman dalam
pelaksanaan, perencanaan dan pengelolaan SDM. Roadmap
SDM merupakan rencana yang memuat tahapan sistematis
mengenai pelaksanaan pengelolaan SDM dalam kurun
waktu tertentu. Dengan pelaksanaan pengelolaan SDM
sesuai Roadmap yang telah direncanakan, diharapkan akan
terbentuk SDM yang kompeten, memiliki loyalitas dan
berintegritas tinggi. Jika hal tersebut dapat diraih, maka akan
mampu memberikan kontribusi maksimal dalam pencapaian
tujuan dan sasaran Perusahaan.
PROFILE OF HR MANAGER
HR ROADMAPAs one of the essential components for the continuity of
the Company’s business, PPI really pays attention to the HR
planning process, which is believed by the Company to have a
positive impact on efforts to improve PPI’s performance.
On the urgency of the role of HR, PPI has made an HR
Roadmap that serves as a guideline in the implementation,
planning and management of HR. The HR Roadmap is a plan
that contains systematic stages regarding the implementation
of HR management in a certain period of time. With the
implementation of HR management in accordance with the
planned Roadmap, it is expected that the HR will be competent,
loyal and have high integrity. If this can be achieved, it will
be able to contribute to the utmost achievement of the
Company’s goals and objectives.
80
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Berikut adalah Roadmap SDM PPI 2016 – 2020
2016 2017 2018 2019 2020
Memperkuat Modal Keuangan, Sumber Daya Manusia, Dan Platform Hukum / Strengthening Financial, Human Capital and Legal Platform
Proses Keuangan Tinggal Dan Cermat Dan Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Perusahaan, Dan Budaya Kepatuhan / Prudent And Smart Financial Process and Implementation of Human Capital Development, Corporate and Compliance Culture
Proses Keuangan Terintegrasi Dan Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Baik / Integrated Financial Process and Excellent Human Capital Development System
Perusahaan, Organisasi, Dan Kerja Yang Memiliki Kinerja Yang Baik / High Performing Corporate Finance, Organization and Workforce
Proses Pengelolaan Keuangan Dan Sumber Daya Kelas Dunia / World Class Financial and Resource Management Process
Melaksanakan transformasi SDM untuk meningkatkan imbal hasil atas investasi SDM / HR transformation to increase return on investment of HR investment
Pembuatan sistem, strategi SDM Organisasi dan Kesejahteraan / System Development, Organization and Welfare HR Strategies
“Pengembangan Organisasi Dinamis”/ “Dynamic Organization Development”
“Pengembangan Organisasi Terintegrasi” / “Integrated Organization Development”
“Pengembangan Organisasi Kelas Dunia” / “World Class Organization Development”
Mengembangkan manajemen kinerja yang efektif / Developing effective performance management
Penyempurnaan administrasi umum dan tata usaha / Refining general administrations
“Mendorong pekerja berkinerja tinggi & keterlibatan organisasi”/ “Driving high performer & Engaged organization”
“Performa Tinggi Berkelanjutan & Keterlibatan Organisasi” / “Sustainable High Performer & Engaged Organization
Penyempurnaan administrasi umum dan tata usaha / Refining general administrations
Memastikan segala bentuk kegiatan finansial yang berhubungan dengan proyek berjalan dengan baik / Ensuring all forms of project-related financial activities work well
Pengembangan dari segi keuangan dan SDM terhadap implementasi Project Manajement Tools / Finance and Human Resources Development on the implementation of Project Management Tools
“Keunggulan Layanan Sumber Daya Manusia”/ “Human Capital Excellence”
“Layanan Sumber Daya Manusia Terpadu” / “Integrated Human Capital Service”
Monitoring Implementasi Project / Monitoring Project Implementation
Memastikan segala bentuk kegiatan financial proyek berjalan baik / Ensuring all forms of project financial activities work well
STRATEGI SDM 2018Untuk mampu mencapai taraf “Human Capital Excellence”
sesuai Roadmap, Departemen SDM PPI pada tahun 2018
telah melancarkan berbagai program dan kebijakan strategis
yang meliputi:
1. Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi tentang
Pemeliharaan dan Pelayanan Kesehatan bagi pekerja di
lingkungan PT PPI;
2. Pemberian Kartu Kesehatan kepada seluruh Pekerja
dengan sistem cashless
3. Penyusunan model kompetensi dan profil jabatan
dilingkungan PT PPI
4. Penyusunan Pedoman sistem rekrutmen dilingkungan
PT PPI
5. Implementasi e-office untuk pengajuan Izin dan Cuti
secara online
6. Penyesuaian Penghasilan bagi Pekerja di Lingkungan
PT PPI
7. Melakukan Pelaksanaan Employee Engagement Survey
Tahun 2018.
8. Pelaksanaan Medical Check Up Pekerja Tahun 2018.
Following is the PPI 2016 – 2020 HR Roadmap
2018 HR STRATEGYTo be able to reach the level of “Human Capital Excellence”
in accordance with the Roadmap, the PPI HR Department in
2018 has launched various strategic programs and policies
which include:
1. Refinement of Directors’ Decree concerning Maintenance
and Health Services for workers in the PPI environment;
2. Providing Health Cards to all Workers with a cashless
system
3. Compilation of competency models and profile positions
in PPI
4. Preparation of the recruitment system guidelines in PPI
5. Implementation of e-office for submission of Permits and
Leave online
6. Income Adjustment for Workers in PPI
7. Conducting an Employee Engagement Survey in 2018.
8. Implementation of Employee Medical Check-Up in 2018.
81Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
9. Fasilitas olahraga bagi Pekerja di Lingkungan PT PPI.
10. Penguatan capacity building melalui outbond dengan
tema One Team, One Spirit, One Goal.
KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIAHingga berakhirnya tahun buku 2018, jumlah karyawan PPI
adalah 82 orang, dengan komposisi sebagai berikut:
Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin / GenderTahun / Year
2017 2018
Pria / Male 45 21
Wanita / Female 18 61
Jumlah / Total 63 82
Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Status
Karyawan
Status Karyawan / Employee StatusTahun / Year
2017 2018
Dewan Komisaris / Board of Commissioner 5 7
Direksi / Board of Director 4 4
Organik / Permanent 34 40
Non-Organik / Non-Permanent 20 24
Pekerja Waktu Tertentu (PWT) / Specific Time Workers - 7
Jumlah / Total 63 82
Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang
Jabatan
Jenjang Jabatan / Position LevelTahun / Year
2017 2018
Dewan Komisaris / Board of Commissioner 5 7
Direksi / Board of Director 4 4
Level Jabatan / Position Level
5 1 1
6 1 2
7 6 6
8 - 1
9 5 6
10 9 18
11 7 2
12 3 2
13 2 2
14 - -
15 - -
16 - -
Ekspatriat / Expatriates - -
Non-Organik / Non-Permanent 20 31
Jumlah / Total 63 82
9. Sports facilities for Workers in the PPI Environment.
10. Strengthening capacity building through outbound with
the theme of One Team, One Spirit, One Goal
HUMAN RESOURCES COMPOSITIONUntil the end of 2018 fiscal year, the total of PPI employees
are 82 people, with the composition as follows:
Table of Employee Composition Based on Gender
Table of Employee Composition Based on Status
Table of Employee Composition Based on Position
82
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat
Pendidikan
Tingkat Pendidikan / Education LevelTahun / Year
2017 2018
Doktoral (S3) / Doctorate 1 1
Pascasarjana (S2) / Master 19 25
Sarjana (S1) / Bachelor 29 43
Sarjana Muda / Diploma 4 4
SLTA / High School 8 8
SLTP / Junior High 2 1
Jumlah / Total 63 82
Tabel Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia
Usia / AgeTahun / Year
2017 2018
<26 tahun / <26 years old 8 13
26 – 35 tahun / 26 - 35 years old 34 41
36 – 45 tahun / 36 - 45 years old 11 12
46 – 51 tahun / 46 - 51 years old 4 6
52 – 55 tahun / 52 - 55 years old 4 9
>55 tahun / >55 years old 2 1
Jumlah / Total 63 82
PENGEMBANGAN KOMPETENSI Guna mendukung perwujudan visi menjadi penyedia solusi
terbaik dan paling komprehensif dalam pengembangan
infrastruktur pelabuhan di Indonesia, PPI berkomitmen untuk
menyiapkan SDM terbaik dengan latar belakang keahlian yang
mumpuni. Oleh karenanya PPI senantiasa mengembangkan
kompetensi pekerja melalui berbagai program pelatihan dan
pengembangan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan,
keahlian dan pengetahuan karyawan dalam keahlian teknis,
operasional, manajemen, soft skills, dan kepemimpinan.
Sepanjang tahun 2018, pelatihan bagi karyawan yang telah
diselenggarakan adalah sebanyak 31 Pelatihan dengan total
162 peserta. Melalui pelaksanaan program pengembangan
kompetensi tersebut yang didukung anggaran yang
memadai, PPI yakin mampu menghasilkan karyawan yang
memiliki talenta unggul secara berkelanjutan.
Table of Employee Composition Based on Education
Table of Employee Composition Based on Age
COMPETENCY DEVELOPMENTIn order to support the realization of the vision of becoming
the best and most comprehensive solution provider in port
infrastructure development in Indonesia, PPI is committed
to preparing the best human resources with a qualified
background of expertise. Therefore PPI always develops
employee competencies through various training and
development programs, namely to improve employees’
abilities, expertise and knowledge in technical, operational,
management, soft skills, and leadership skills.
Throughout 2018, there were 31 training courses for
employees with a total of 162 participants. Through the
implementation of the competency development program
that is supported by an adequate budget, PPI believes that
it can produce employees who have superior talent on an
ongoing basis.
83Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Adapun rincian pelatihan dan/atau pendidikan yang
diikutsertakan karyawan PPI pada tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
No Judul Pelatihan / Title of Training Penyelenggara / Organizer
Jumlah Peserta / Number of Participants
1 APEC Seminar On Port Logistics APEC 1
2 Awareness Risiko dan ERM bagi Tim Proyek Kijing / ERM and Risk Awareness for Kijing Project Team Sprint Consultant 10
3
Bimbingan Teknis Aksi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BUMN/BUMD maupun Kementerian / Lembaga / Technical Guidance on Corruption Prevention Action in BUMN/BUMD and Ministries/Institutions
Pushukam 1
4 Bimtek Pengadaan Tanah / Land Acquisition Technical Guidance Puspin 3
5 Building Organizational Capabilities The Transformation Institute 3
6 Business Valuation With Prof Aswoth Damodaran I-Deals Network 2
7 Competency Based Management : Getting The Best From People Aztech 1
8 Comprehensive Project Management DC Optima 23
9 Difensive Driving Culture PT Daya Mitra Serasi 10
10 Enterprise Risk Management bagi Risk Champion / Enterprise Risk Management for Risk Champion Sprint Consultant 12
11 Enterprise Risk Management bagi Risk Officer / Enterprise Risk Management for Risk Officer Sprint Consultant 8
12 Essential Skill For Secretary And Administration Professional PT. Mairodi Mandiri Sejahtera 1
13 FIDIC Silver Book 2nd Edition 2017 FIDIC & INKINDO 1
14 ISO 45001 : 2018 Migration Training Corse & Refreshment Internal BSI 6
15 Managerial Development Program Change Leadership IPC Corporate University 1
16 Managerial Development program Interpersonal Skill IPC Corporate University 2
17 Manajemen Kearsipan / Archival Management CV Berdiklat 1
18 Mechanical Electrical Plumbing For Port Management DIORAMA Training Department Engineering Specialist 1
19 Officer Development Program : Personal Aspect IPC Corporate University 3
20 Officer Development Program Managing The Business IPC Corporate University 1
21 One Team One Spirit One Goal Program Kaki Langit 54
22 Pelatihan Audit GCG Berbasis Teknologi Informasi / Information Technology Based GCG Audit Training PPAK 2
23 Pelatihan ODP Interpersonal Skill / Interpersonal Skill ODP Training IPC University 2
24 Port Competitiveness and Financing Workshop The University Of Melbourne 1
25 PSAK Terkini Sesuai dengan Program Konvergensi IFRS / Current PSAK In Accordance with IFRS Convergence Program Ikatan Akuntan Indonesia 2
26 Strategi Media Engagement di Era Ekosistem PR Yang Baru / Media Engagement Strategy in the New Era of PR Ecosystem PR Indonesia 2
27 Strategic Organizational Aligment The Transformation Institute 3
28 Talent Management Summit Intipesan 1
29 The 10th Indonesia Training & Development Summit 2018 Intipesan 2
30 The FIDIC Contracts Cornerstone 1
31Workshop CSR : Mengukur Dampak Reputasi Program Corporate Social Responsibility / CSR Workshop: Measuring the Reputation Impact of the Corporate Social Responsibility Program
PR Indonesia 1
The details of the training and/or education that PPI employees
included in 2018 are as follows:
84
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
COMPETENCE DEVELOPMENT COSTSPPI allocates a special budget in the effort to develop HR as
a form of the Company’s commitment to provide maximum
support so that the output produced will be in accordance
with the determined work plan. The cost of education and/or
employee training has been adjusted to the HR Department’s
work plan that has been approved by both the Board
of Commissioners and the Board of Directors. The total
realization of PPI employee competency development costs in
2018 is Rp1,366,371,476. The following is a chart of 2017 -
2018 employee competency development costs::
EMPLOYEE EQUALITY COMMITMENTSAs stipulated in Act No. 13 of 2003 concerning HR management,
PPI provides equal opportunities for all employees in
improving competence, providing remuneration and career
development as a manifestation of the implementation of the
principle of equality and non-discrimination in the workplace
regardless of any differences be it ethnicity, religion, race,
class, gender, or physical condition to take part in a worker
recruitment program. Appointment of prospective workers is
based on the results of the selection, evaluation results on
probation and worker orientation.
Regarding efforts to improve competency, PPI carries out
competency improvement activities in accordance with the
work requirements of employees. Employee remuneration is
also given in accordance with applicable regulatory provisions
and considers the results of employee performance appraisal.
Employees also get the opportunity to develop their careers
based on the assessment of performance and competencies
needed.
RECRUITMENT
PPI organizes open employee recruitment with the
objective to obtain candidates from all backgrounds who
are the best and qualified, thus producing competent
employees. The following is the PPI recruitment process:
BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSIPPI mengalokasikan anggaran khusus dalam upaya
pengembangan SDM sebagai bentuk komitmen Perusahaan
dalam memberikan dukungan yang maksimal sehingga
output yang dihasilkan nantinya sesuai dengan rencana
kerja yang telah dicanangkan. Besaran biaya pendidikan
pendidikan dan/atau pelatihan karyawan telah disesuaikan
dengan rencana kerja Departemen SDM yang telah disetujui,
baik oleh Dewan Komisaris maupun Direksi. Adapun total
realisasi biaya pengembangan kompetensi karyawan PPI pada
tahun 2018 adalah sebesar Rp1.366.371.476. Berikut grafik
biaya pengembangan kompetensi karyawan 2017 – 2018:
2017 Rp774.911.733
2018Rp.1.366.371.476
KOMITMEN KESETARAAN PEGAWAISebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.13 Tahun
2003 tentang pengelolaan SDM, PPI memberikan kesempatan
yang sama bagi seluruh karyawan dalam peningkatan
kompetensi, pemberian remunerasi, dan pengembangan
karir sebagai wujud implementasi prinsip kesetaraan dan
non-diskriminasi di tempat kerja tanpa memandang segala
perbedaan baik etnik, agama, ras, kelas, gender, ataupun
kondisi fisik untuk mengikuti program rekrutmen pekerja.
Pengangkatan calon pekerja didasarkan atas hasil seleksi,
hasil evaluasi pada masa percobaan dan orientasi pekerja.
Terkait upaya peningkatan kompetensi, PPI melaksanakan
kegiatan peningkatan kompetensi sesuai dengan
kebutuhan kerja karyawan. Remunerasi karyawan juga
diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang
berlaku dan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja
karyawan. Karyawan juga memperoleh kesempatan untuk
mengembangkan karirnya berdasarkan penilaian kinerja dan
kompetensi yang dibutuhkan.
REKRUTMEN
PPI menyelenggarakan rekrutmen pegawai yang dilakukan
secara terbuka dengan tujuan menjaring calon atau kandidat
dari seluruh latar belakang yang terbaik dan qualified,
sehingga diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang
kompeten. Berikut proses pelaksanaan rekrutmen PPI:
85Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
1. Perencanaan kebutuhan Pekerja;
2. Pelaksanaan seleksi calon pekerja sesuai dengan
perencanaan (publikasi, tinjau lamaran yang masuk,
memeriksa referensi dan wawancara kandidat);
3. Pengangkatan dan penempatan pekerja.
PEMBINAAN KARIRPPI meyakini bahwa pembinaan karir SDM yang baik akan
mendorong terciptanya optimalisasi kinerja dan peningkatan
kepuasan pegawai. Mengacu pada Surat Keputusan Direksi
PPI Nomor: PPI-622-001264 tanggal 1 September 2015
tentang Pola Kenaikan Kelas Jabatan Pelaksana di lingkungan
PPI, Perusahaan secara rutin melaksanakan proses kenaikan
kelas jabatan. Proses pembinaan karir pegawai disesuaikan
dengan sasaran strategi Perusahaan, melalui beberapa
tahapan yaitu:
1. Membuat training need analysis;
2. Membuat program diklat;
3. Melaksanakan program diklat sesuai dengan perencanaan;
4. Melakukan evaluasi program diklat dan kompetensi.
PENILAIAN KINERJA Dasar pengukuran pencapaian kinerja pegawai dalam
mencapai tujuan Perusahaan secara efektif dan efisien
didasarkan pada Sistem Manajemen Kinerja yang telah
dirancang. Dalam pelaksanaanya pengukuran penilaian
kinerja pegawai dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:
1. Perencanaan kinerja;
2. Pelaksanaan pengamatan, pengumpulan data dan
dokumentasi;
3. Pelaksanaan komunikasi, konseling dan coaching;
4. Pemberian nilai kinerja;
5. Pemberian imbalan.
PENERAPAN REWARD & PUNISHMENT Dalam rangka memacu semangat setiap pegawai untuk terus
berkembang meningkatkan produktivitas serta loyalitasnya,
PPI berkomitmen untuk senantiasa memberikan berbagai jenis
apresiasi kepada pegawai sesuai dengan pencapaian kinerja.
Penghargaan diberikan kepada pegawai dengan kinerja yang
baik dari hasil penilaian kinerja yang dapat mempengaruhi
besaran insentif performansi dan bonus, yang seluruhnya
disesuaikan dengan kemampuan Perusahaan.
Di sisi lain, PPI juga menerapkan sistem punishment yang
dilakukan bagi pekerja yang melakukan segala bentuk
pelanggaran peraturan perusahaan di antaranya tindakan
tidak disiplin. Punishment diberlakukan sesuai tingkat dan
jenis sanksi yang berlaku di PPI. Jenis sanksi yang berlaku
meliputi:
1. Manpower Planning;
2. Selection of prospective employees in accordance with the
planning (publication, review of incoming applications,
checking references, and interviewing candidates);
3. Appointment and placement of employees.
CAREER DEVELOPMENTPPI believes that the development of a good HR career will
encourage the creation of performance optimizations and
increase employee satisfaction. Referring to the PPI Board of
Directors Decree Number: PPI-622-001264 dated September
1, 2015 concerning the Pattern of Increase in Executive Classes
within the PPI, the Company routinely carries out the process
of promotion. The process of employee career development
is adjusted to the Company’s strategic objectives, through
several stages, namely:
1. Develop training needs analysis;
2. Formulating training program;
3. Implementing training in line with the planning;
4. Evaluating the training and competence program.
PERFORMANCE ASSESSMENT Basic measurement of employee performance achievement in
accomplishing the Company’s goals effectively and efficiently
based on the Performance Management System that has
been designed. In its implementation, the measurement of
employee performance assessment is carried out through
several stages, namely:
1. Performance planning;
2. Monitoring, data collection, and documentation;
3. Communication, counseling, and coaching;
4. Performance assessment;
5. Rewarding.
REWARD AND PUNISHMENT In order to spur the spirit of every employee to continue to
improve their productivity and loyalty, PPI is committed to
always providing various types of appreciation to employees
in accordance with performance achievement. Awards are
given to employees with good performance from the results
of performance assessments that can affect the amount of
performance incentives and bonuses, all of which are adjusted
to the Company’s capabilities.
On the other hand, PPI also applies a punishment system that
is carried out for workers who commit all forms of violations
of company regulations, including undisciplined actions.
Punishment is enforced according to the level and type of
sanctions applicable in the PPI. Type of applicable sanctions:
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
1. Pekerja yang tidak mengisi penilaian performansi bulanan,
tidak akan dibayarkan insentif performansi;
2. Kepada Pekerja yang tidak melakukan absensi kedatangan
dan kepulangan namun tidak dapat memberikan alasan
beserta bukti yang jelas, maka akan diberikan teguran dan
diperhitungkan dalam Cuti Tahunan yang bersangkutan.
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJASebagai bagian dari good corporate citizen, aspek
keselamatan dan kesehatan kerja seluruh pegawai
menjadi perhatian khusus PPI dalam menjalankan kegiatan
operasional Perusahaan. Berbagai program telah disusun dan
direalisasikan dengan baik dan tersistem di seluruh lingkungan
Perusahaan. Uraian mengenai praktik, program, dan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dijelaskan lebih
lanjut pada bab “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”, sub-
bab “Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja”
dalam Laporan Tahunan ini.
HUBUNGAN INDUSTRIALPPI senantiasa melakukan pengelolaan hubungan industrial
secara tepat sebagai salah satu upaya peningkatan
produktifitas. PPI memandang perlunya pekerja yang
produktif berkontribusi besar terhadap produktivitas
Perusahaan, sehingga dapat memberikan harapan di masa
yang akan datang bahwa kesejahteraan pekerja akan
lebih baik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara
Manajemen dan pekerja menjadi faktor kunci terwujudnya
hubungan industrial yang harmonis bagi kedua pihak.
Manajemen PPI membangun komunikasi dengan pekerja
melalui upaya menjamin hak pekerja dalam menyampaikan
keluhannya jika yang bersangkutan mendapatkan perlakukan
yang bertentangan dengan peraturan dapat menyampaikan
keluhannya melalui rapat rutin sesuai dengan kebijakan PPI.
1. Employees who do not complete a monthly performance
assessment, will not be granted performance incentives;
2. Employees who fail to come without any clear and
reasonable reasons shall be given warning, and the
absences may be calculated into the employees’ Annual
Leave.
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETYAs part of the good corporate citizen, the safety and
health aspects of all employees are of particular concern
to PPI in carrying out the Company’s operational activities.
Various programs have been well prepared and realized
and systemized throughout the Company’s environment.
A description of the occupational health and safety
management practices, programs and systems is explained
further in the section “Corporate Social Responsibility”, the
sub-chapter “Employment, Health and Safety of Work” in
this Annual Report.
INDUSTRIAL RELATIONPPI always manages proper industrial relations as one of
the efforts to increase productivity. PPI believes productive
employees contribute greatly to the Company’s productivity,
thus providing hope that in the future, employees’ welfare
will improve. Therefore, good communication between
Management and employees is a key factor in the realization
of harmonious industrial relations for both parties. PPI’s
Management establishes communication with employees
through an effort to guarantee the right of the employees
in submitting their complaints. If an employee is treated
in contrary to the rules, the employee may submit his/her
complaint through routine meetings, in accordance with PPI
policy.
86 Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
87Laporan TahunanAnnual Report
88 Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Memasuki tahun 2018, hampir seluruh
industri saat ini telah memanfaatkan peranan
teknologi informasi (TI) dalam menunjang
kegiatan operasional perusahaan. Sistem
informasi kini telah menjadi kerangka
dasar bagi semua aktifitas perusahaan dan
memungkinkan bagi fungsi manajemen
dalam melakukan upaya pengelolaan
sumber daya yang dimiliki secara lebih
efektif dan efisien. Perkembangan teknologi
yang semakin pesat ini juga mendorong
PPI untuk menempatkan pengelolaan data
dan informasi pada tempat yang setara
dan sama pentingnya dengan pengelolaan
sumber daya lainnya.
Menyadari akan pentingnya peranan sistem
informasi dalam sistem perusahaan dan
didorong dengan pesatnya perkembangan
teknologi informasi di era digitalisasi ini,
perencanaan yang baik sangat diperlukan
dalam pemilihan teknologi ataupun
implementasi teknologi informasi dalam
perusahaan. Tanpa perencanaan yang baik
seringkali penerapan teknologi informasi
akan terjebak menjadi penyelesaian yang
tidak optimal dengan investasi yang tidak
sesuai dengan hasil yang diharapkan.
IT MASTER PLAN SEBAGAI KEBIJAKAN Dalam pengelolaan teknologi informasi,
PPI menggunakan IT Master Plan sebagai
pedoman perencanaan strategis yang
bersifat menyeluruh dan terpadu.
Melalui IT Master Plan, pemanfaatan TI
terkoordinasi secara dinamis dan realitas
Entering 2018, almost all industries now
utilize the role of information technology
(IT) in supporting the company’s operational
activities. Information systems have now
become the basic framework for all
company activities and allow management
functions to make efforts to manage their
resources more effectively and efficiently.
This increasingly rapid technological
development also encourages PPI to place
data and information management in
an equal and important place with the
management of other resources.
Realizing the importance of the role of
information systems in company’s systems
and driven by the rapid development of
information technology in the digitalization
era, good planning is needed in the selection
of technology or the implementation of
information technology in the company.
Without good planning, often the
application of information technology will
be trapped into a non-optimal solution with
investments that are not in accordance with
the expected results..
IT MASTER PLAN AS A POLICY
In managing information technology, PPI
uses the IT Master Plan as a comprehensive
and integrated guideline for strategic
planning. Through the IT Master Plan, the
utilization of IT is dynamically coordinated
and reality and takes into account legal
Teknologi InformasiInformation And Technology
89Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Dalam pengelolaan teknologi informasi, PPI menggunakan IT Master Plan sebagai pedoman perencanaan strategis yang bersifat menyeluruh dan terpadu.
In managing information technology, PPI uses the IT Master Plan as a comprehensive and integrated
guideline for strategic planning.
serta memperhitungkan aspek-aspek hukum dan perundang-
undangan, perangkat keras, sumber daya manusia, jaringan
komunikasi dan lain sebagainya. Keberadaan IT Master
Plan digunakan dalam rangka menyusun perencanaan
serta pelaksanaan terkait dengan pengembangan sistem
dan infrastruktur IT sehingga lebih sistematis, terarah, dan
berkesinambungan.
Landasan hukum pelaksanaan kegiatan penyusunan
dokumen IT Master Plan ini yaitu:
1. Peraturan Menteri BUMN dengan No. PER-02/ MBU/2013
Pasal 3 tentang Master Plan IT;
2. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik nomor
11 tahun 2008.
ROADMAP PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR HARDWARE DAN JARINGAN
Inisiatif Rencana Induk / Master Plan Initiative 2016 2017 2018 2019 2020
Pengadaan Server Storage / Procurement of Storage Server
Pengadaan AC Backup ruang server / Procurement of Backup Air Conditioner for Server Room
Pengadaan Laptop (pemakaian sudah 5 tahun) / Procurement of Laptop (after 5 years usage)
Pengembangan Load Balancer / Load Balancer Development
Penambahan Link ISP Internet / Additional Internet ISP Link
Implementasi VLAN / VLAN Implementation
Implementasi pembagian Bandwidth Internet / Internet Bandwidth Distribution
and legislative aspects, hardware, human resources,
communication networks, etc. The existence of the IT Master
Plan is used in order to develop plans and implementation
related to the development of IT systems and infrastructure
so that they are more systematic, directed and sustainable.
The legal basis for IT Master Plan document preparation
activities are as follows:
1. Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Regulation
No. PER-02/MBU/2013 Article 3 on IT Master Plan;
2. Law No. 11 of 2008 on information and electricity
transaction.
ROADMAP FOR HARDWARE AND NETWORK INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
90
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
ROADMAP PENGEMBANGAN APLIKASIInisiatif Rencana Induk /
Master Plan Initiative 2016 2017 2018 2019 2020
Pengadaan virtual server untuk database Sharepoint / Procurement of Virtual Server for Sharepoint Database
Migrasi database SQL server / Database SQL Server Migration
Pengembangan sistem e-office / E-Office System Development
Migrasi virtual server hype – v ke vmware / Hype-V to vmware Virtual Server Migration
Migrasi aplikasi backup / Migration of Backup Application
Implementasi HA (High Availability) /HA (High Availability) Implementation
PENGEMBANGAN STRATEGIS TEKNOLOGI INFORMASI 2018A. Kondisi Sistem & Inventarisasi Perusahaan
Saat ini PPI memiliki sistem IT yang terbagi menjadi 2 (dua)
bagian, yakni sistem network (jaringan) dan sistem data
center (server). Adapun rincian sistem dari network dan
data center adalah sebagai berikut:
1. Sistem Topologi Network IT PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia
Gambar 1: Topologi Sistem Network
ROADMAP FOR APPLICATION DEVELOPMENT
STRATEGIC DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY in 2018A. System & Company Inventory Conditions
Currently PPI has an IT system that is divided into 2 (two)
parts, namely the network system and the data center
system. The details of the system from the network and
data center are as follows:
1. IT Network Topology System of PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia
Figure 1: Network System Topology
CISCO ROUTER 2900
FORTIGATE 100 D
FORTIANALYzER200 D
TPLINK AP
CISCO LINKSYS
CISCO SWITCH
CISCO SWITCH
91Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
2. Sistem Data Center PT Pengembang Pelabuhan
Indonesia
Gambar 2: Kondisi Server Existing
a. PPI saat ini memiliki 3 (tiga) server fisik (Host 1, Host 2,
Server Backup) dengan masing-masing server host 1
dan host 2 menggunakan vmware untuk aplikasi virtual
servernya.
b. Server backup PPI menggunakan aplikasi Veeam untuk
sistem backup dengan scheduling backup 1 minggu
full backup dan 1 (satu) hari untuk backup jika terdapat
perubahan data.
c. Storage Server difungsikan sebagai pusat data
untuk semua server dengan host 1 dan host 2
sebagai aplikasi yang menjalankan data tersebut.
3. Server Inventory Tahun 2018
a. Inventaris Server
PPI memiliki beberapa hardware terkait perangkat
server sebagai pendukung operasional perusahaan.
Berikut adalah IT Inventory yang di PPI sehingga
aplikasi server dapat berjalan dengan baik, antara lain
sebagai berikut:
No. Nama Perangkat / Device Name Jumlah / Total Masa Pakai / Lifetime
1. Server 3 4 – 5 Tahun / years
2. Server Storage 1 2 – 3 Tahun / years
3. Autoloader 1 4 – 5 Tahun / years
4. Rputer 1 4 – 5 Tahun / years
5. Firewall 1 4 – 5 Tahun / years
6. Network Analyzer 1 4 – 5 Tahun / years
7. Switch 2 4 – 5 Tahun / years
8. UPS 1 4 – 5 Tahun / years
9. KVM 1 4 – 5 Tahun / years
10. Laptop & PC 77 1 – 5 Tahun / years
2. PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Data
Center System
Figure 2: Existing Server Conditions
a. PPI currently has 3 (three) physical servers (Host 1,
Host 2, Server Backup) with each host server 1 and
host 2 uses vmware for its virtual server application.
b. The PPI backup server uses the Veeam application for
the backup system by scheduling a full 1 week backup
and 1 (one) day backup if there is a change in data.
c. Storage Server functions as a data center for all servers
with host 1 and host 2 as applications that run the data.
3. 2018 Inventory Server
a. Inventory Server
PPI has several hardware related to server devices as a
support to the company’s operations. The following is
the IT Inventory in the PPI so that the server application
can run properly, including the following:
92
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
b. Performansi VM Server Per Desember 2018
Server NameCPU Memory Used Volume Free Space (C:) Volume Free Space (D:)
Standard Actual Status Standard Actual Status Standard Actual Status Standard Actual Status
Portal/PMIS <70% 5% <80% 79% <20% 2.68% <20% 11.59%
Kapersky <70% 5% <80% 80% <20% 89.19% <20% -
Exchange <70% 3% <80% 91% <20% 9.91% <20% 99.54%
File Sharing <70% 1% <80% 49% <20% 76.68% <20% 6.93%
AD01 <70% 13% <80% 53% <20% 68% <20% -
AD02 <70% 4% <80% 62% <20% 78.37% <20% 89.88%
4. Laptop & PC Inventory Tahun 2018
Sepanjang tahun 2018 PPI telah melaksanakan pengadaan
dan penggantian laptop dan PC yang sudah mencapai
masa pakai 5 (lima) tahun, dan sesuai dengan yang telah
dianggarkan di RKAP tahun 2018, dengan rincian sebagai
berikut:
No. Nama Perangkat / Device Name Jumlah / Total Keterangan / Information
1. Permintaan Laptop User 3Ada beberapa user baru dapat menggunakan laptop stock yang masih ada / There are several new users who can use the existing stock laptop
2. Pergantian Laptop User 1 Dikarenakan sudah lewat dari 5 (lima) tahun masa mendatang / Exceeded the limit of 5 (five) years
5. Aplikasi Server
a. Berikut adalah beberapa VM atau Virtual Server yang
terdapat di PPI:
No. VM Server Deskripsi / Description
1. Exchange Server Email Portdevco
2. File Sharing Server Public/Team Folder
3. DC01 & DC02 User ID PPI
4. Kaspersky Antivirus
5. Sharepoint Server PMIS/Portal PPI
6. ERM Application & Database Aplikasi Risk/ERM / Risk/ERM Application
b. Pengembangan Aplikasi PMIS/Sharepoint dan ERM
Application.
B. Penyelesaian Risiko Terkait Server Perusahaan
a. Risiko Pertumbuhan Data PPI
Adanya pertumbuhan data yang sangat besar di kegiatan
operasional Perusahaan membuat PPI harus melakukan
penambahan kapasitas hardisk. Terkait hal tersebut, pada
27 Juni 2018 telah dilakukan pengadaan hardisk baru
untuk penambahan kapasitas server storage, namun
harus tetap disesuaikan dengan spesifikasi eksisting.
b. Risiko Penuhnya IP Server dan Sistem Keamanan
Untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan IP untuk
jaringan LAN maupun wifi di lingkungan Perusahaan
serta memberikan keamanan untuk sistem jaringan
server, pada 24 Juli 2018 Perusahaan telah melakukan
implementasi Vlan untuk pembagian segment IP,
sehingga untuk IP server dan user sudah berbeda.
b. VM Server Performance as of December 2018
4. Laptop & PC Inventory in 2018
Throughout 2018 PPI has carried out the procurement
and replacement of laptops and PCs that have reached
a 5 (five) year lifetime, and are in accordance with those
budgeted in the 2018 RKAP, with details as follows:
5. Server Application
a. The followings are some VMs or Virtual Servers found
in PPI:
b. PMIS / Sharepoint and ERM Application Application
Development.
B. Risk Settlement Related to Company Servers
a. Growth Risk of PPI Data
The existence of a very large data growth in the
operational activities of the Company makes PPI have
to increase hard disk capacity. Related to this, on
June 27, 2018 a new hard drive has been procured to
increase storage server capacity, but must be adjusted
to the existing specifications.
b. Risk of Full Server IP And Security Systems
To anticipate the lack of IP for LAN and wifi networks
within the Company and to provide security for server
network systems, on July 24, 2018 the Company
has implemented VLANs for the distribution of IP
segments, designated for IP server and users.
93Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
BIAYA PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 2018Sepanjang tahun 2018, Perusahaan telah mengalokasikan
biaya untuk pengembangan TI melalui berbagai program
dengan total keseluruhan biaya sebesar Rp1.073.698.905,-.
Pengalokasian biaya tersebut dimaksudkan untuk menjaga
sistem agar tidak terjadi downtime aplikasi yang menyebabkan
operasional Perusahaan menjadi terganggu.
USULAN PENGEMBANGAN TI 2019A. Penambahan Server Perusahaan
Sehubungan dengan masa pemakaian server PPI sudah
melewati 5 (lima) tahun pada 2019, maka untuk
meminimalisasi downtime sistem harus diadakan
penambahan server. Adapun justifikasi penambahan
server antara lain sebagai berikut:
a. Server eksisting telah mengalami penurunan performa
dikarenakan sudah lewat lima tahun dan sering terjadi
hank pada server eksisting;
b. Harga suku cadang server yang sudah mahal,
dikarenakan server eksisting sudah tidak tersedia
untuk beberapa suku cadang.
B. Pengadaan Automatic Fire Extinguisher dan Fire
Alarm System
Pada data center PPI belum terdapat automatic system
fire extinguisher dan fire alarm apabila terjadi kebakaran
di ruang server pada jam luar kantor atau libur sehingga
dapat menyebabkan kerusakan pada utilitas yang
berada di ruang server, dampak dari kerusakan tersebut
adalah lumpuhnya sistem IT Perusahaan. Maka untuk
meminimalisasi risiko yang ada, dibutuhkan pengadaan
automatic fire extinguisher dan fire alarm system.
C. Implementasi DRC (Disaster Recovery Center)
Disaster Recovery Center adalah rencana yang fokus pada
sistem teknologi informasi yang diterapkan pada data center
untuk memperbaiki operabilitas sistem target, aplikasi,
dan fasilitas komputer di lokasi alternatif dalam kondisi
darurat. Alasan untuk implementasi DRC apabila terjadi
suatu bencana seperti, gempa bumi yang menyebabkan
runtuhnya gedung, kebakaran dan korsleting listrik di data
center internal, IT Perusahaan dapat mengalihkan seluruh
aktivitas operasi ke co-location data center di luar lokasi
perusahaan untuk sementara waktu. Di sinilah pentingnya
sebuah data center di luar lingkungan Perusahaan untuk
menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebagai bentuk
preventive maintenance, diusulkan implementasi DRC untuk
data center di lingkup kinerja Perusahaan di tahun 2019.
INFORMATION TECHNOLOGY DEVELOPMENT COST IN 2018Throughout 2018, the Company has allocated costs for IT
development through various programs with a total cost
of Rp1,073,698,905. The allocation of costs is intended to
maintain the system so that there is no application downtime
that causes the Company’s operation to be disrupted.
PROPOSAL OF IT DEVELOPMENT IN 2019A. Addition of Company Servers
In connection with the PPI server usage period, it has
passed 5 (five) years in 2019, so to minimize system
downtime there must be an additional server. The
justification for adding servers includes the following:
a. The existing server has experienced a decrease in
performance due to past five years and often hangs
on the existing server;
b. Server spare part prices are already expensive, because
the existing server has been discontinued for some
spare parts.
B. Procurement of Automatic Fire Extinguisher and Fire
Alarm System
The PPI data center does not have automatic fire
extinguisher systems and fire alarms in the event of a fire
in the server room during off-office hours or holidays, so
that it can cause damage to utilities in the server room,
the impact of the damage is the Company’s IT system
paralysis. To minimize the existing risks, it is necessary to
procure automatic fire extinguisher and fire alarm system.
C. Disaster Recovery Center Implementation
DisasterRecovery Center is a plan that focuses on information
technology systems that are applied to data centers to
improve the operability of target systems, applications,
and computer facilities in alternative locations in an
emergency. The reason for implementing DRC if there is
a problem such as an earthquake that causes a building
collapse, fire and electrical short circuit in an internal
data center, IT Company can temporarily transfer all
operational activities to co-location data center outside
the company location. This is the importance of a data
center outside the Company’s environment to deal with
things that are not desirable. For preventive maintenance,
in 2019 was proposed the implementation of DRC for
data centers in the scope of the Company’s performance.
94
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
analisis dan pembahasan manajemenmanagement discussion and analysis
PPI sebagai anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC yang bergerak di bidang penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan, turut berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas pelabuhan Indonesia melalui pengembangan-pengembangan proyek strategis.
PPI as a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC which is engaged in the provision and development of port facilities services, contribute actively in improving port quality through strategic project developments.
95Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
05
96
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Analisis dan Pembahasan ManajemenManagement Discussion and Analysis
pendapatan operasi meningkat 14,12%operating income increases 14.12%
TINJAUAN EKONOMI GLOBALBank Dunia melalui laporannya bertajuk
“Global Economic Prospects: Darkening
Skies” mengungkapkan adanya indikasi
perlambatan pada pertumbuhan ekonomi
global di tahun 2018. Sampai dengan tahun
2018 angka pertumbuhan ekonomi global
berada pada kisaran 3,0%, lebih rendah jika
dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar
3,1% dan diperkirakan akan terus menurun
hingga mencapai 2,9% pada 2019 dan
2,8% pada 2020-2021.
Melandainya ekonomi dunia terutama
dipengaruhi oleh tidak meratanya
pertumbuhan ekonomi negara maju,
tegangnya hubungan perdagangan antara
Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, serta
ketidakpastian pasar keuangan global
yang masih tinggi. Pada tahun 2018
pertumbuhan ekonomi AS dicatatkan
cukup kuat yang ditopang oleh kinerja
konsumsi dan belanja pemerintah. Adanya
pemotongan personal income tax, kinerja
positif tenaga kerja dan eskpansi kebijakan
fiskal menjadi penyebab terjadinya
akselerasi konsumsi pada akhir tahun
2018. Sementara di Eropa, pertumbuhan
ekonomi cenderung melambat meskipun
arah normalisasi kebijakan moneter Bank
Sentral Eropa pada tahun 2019 tetap
menjadi perhatian. Pertumbuhan ekonomi
Tiongkok juga dicatatkan terus melambat
dipengaruhi melemahnya konsumsi dan
ekspor neto antara lain akibat pengaruh
ketengangan hubungan dagang dengan
AS, serta berlanjutnya proses deleveraging
di sistem keuangan.
GLOBAL ECONOMIC REVIEWThe World Bank, through its report entitled
“Global Economic Prospects: Darkening
Skies”, revealed indications of a slowdown
in global economic growth in 2018. Until
2018 the global economic growth rate was
around 3.0%, lower than the realization in
2017 of 3.1% and is expected to continue
to decline to reach 2.9% in 2019 and 2.8%
in 2020-2021.
The weakening of the world economy was
mainly influenced by the uneven economic
growth of developed countries, the tense
trade relations between the United States
(US) and China, and the uncertainty of
global financial markets that were still
high. In 2018 US economic growth was
recorded as strong enough to be supported
by performance in consumption and
government spending. The cuts in personal
income tax, positive workforce performance
and fiscal policy expansion are the causes of
accelerated consumption at the end of 2018.
While in Europe, economic growth tends to
slow down even though the direction of the
European Central Bank’s monetary policy
normalization in 2019 remains a concern.
China’s economic growth has also been
slowed down due to weaker consumption
and net exports, among others, due to the
influence of trade relations with the US, as
well as the continuing deleveraging process
in the financial system.
97Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
The stagnated world economic growth and the high risk of
trade relations between countries and geo-politics in parallel
have an impact on the low volume of world trade. In line with
that, global commodity prices declined, including world oil
prices due to increased supply from the US, OPEC and Russia.
In terms of global financial markets, the risk of uncertainty
continued to increase, which was affected by the decline in
global economic performance, the dynamics of the increase
in the Fed Fund Rate (FFR) and the high risk of trade relations
tensions. This condition in turn also affects uncertainties and
risks in developing countries, thus affecting the reduction of
capital inflows into developing countries, and encouraging
capital outflows.
In line with the slowing global economic growth and financial
market uncertainty, the growth of world trade volume is also
estimated to be lower than 5.2% in 2017 to 4.2% in 2018.
This is due to the realization of world trade volume in the first,
Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, maka infrastruktur tol laut seperti sarana prasarana pelabuhan, kapal angkut atau penumpang, alat navigasi juga perlu dibangun.
In order to realize Indonesia as the World Maritime Axis, sea highway infrastructure such as port infrastructure, transport vessels or
passengers, navigation equipment also needs to be built.
Pertumbuhan ekonomi dunia yang melandai serta risiko
hubungan dagang antar negara dan geo-politik yang masih
tinggi secara paralel berdampak pada tetap rendahnya
volume perdagangan dunia. Sejalan dengan itu, harga
komoditas global menurun, termasuk harga minyak dunia
akibat peningkatan pasokan dari AS, OPEC dan Rusia. Dari sisi
pasar keuangan global, risiko ketidakpastian terus meningkat
yang dipengaruhi oleh penurunan performa ekonomi global,
dinamika kenaikan Fed Fund Rate (FFR) serta masih tingginya
risiko ketegangan hubungan dagang. Kondisi tersebut pada
gilirannya juga mempengaruhi ketidakpastian dan risiko di
negara berkembang sehingga mempengaruhi pengurangan
aliran dana modal masuk ke negara berkembang, dan
mendorong aliran modal keluar (capital outflow).
Selaras dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global
dan ketidakpastian pasar keuangan, pertumbuhan volume
perdagangan dunia juga diperkirakan lebih rendah dari 5,2%
di tahun 2017 menjadi 4,2% di tahun 2018. Hal tersebut
Grafik 1: Ketidakpastian dan Risiko Negara Berkembang
Chart 1: Uncertainty and Risk of Developing Countries
Grafik 2: Aliran Modal Negara Maju dan Negara Berkembang
Chart 2: Capital Flows of Developed Countries and Developing
Countries
MILIAR USD, AKUMULASI ALIRAN MODAL SEJAK NOV-08
ALIRAN MODAL NEGARA MAJU (SKALA KANAN) / DEVELOPED COUNTRIES CAPITAL FLOWS (RIGHT SCALE)ALIRAN MODAL NEGARA BERKEMBANG / DEVELOPING COUNTRIES CAPITAL FLOWS PERIODE OUTFLOW NEGARA BERKEMBANG / DEVELOPING COUNTRIES PERIOD OUTFLOW
BILLION USD, ACCUMULATION OF CAPITAL FLOWS SINCE NOV-08
98
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
disebabkan oleh realisasi volume perdagangan dunia pada
triwulan I, II, III 2018 yang turun sebagai akibat dari rendahnya
aktivitas perdagangan dan eskalasi isu proteksionisme, antara
lain penetapan tarif impor oleh AS dan sentimen Brexit.
TINJAUAN EKONOMI NASIONAL
Ditengah indikasi perlambatan ekonomi global, Indonesia
tetap berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi
nasional sebesar 5,17% di tahun 2018, lebih tinggi dari
yang dicatatkan pada tahun 2017 sebesar 5,07%. Mengacu
data Bank Indonesia dalam laporannya “Tinjauan Kebijakan
Moneter: Desember 2018” hal tersebut ditopang daya beli
dan keyakinan konsumen yang terjaga serta dampak positif
persiapan Pemilu. Investasi tetap kuat didorong proyek
infrastruktur Pemerintah sedangkan investasi non-bangunan
melambat dipengaruhi perkembangan sektor manufaktur
dan pertambangan. Sementara itu, kontribusi ekspor
neto diperkirakan masih negatif dipengaruhi ekspor yang
melambat sejalan dengan permintaan global yang melandai
dan harga komoditas ekspor yang menurun.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun
2018 mencapai 5,17% disumbang oleh beberapa komponen
yakni komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-
RT) sebesar 2,74%; yang diikuti oleh Pembentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB) sebesar 2,17%, dan dari komponen
lainnya sebsar 0,26%. Berikut adalah sumber pertumbuhan
tertinggi dalam PDB dari sisi pengeluaran selama 3 (tiga)
tahun terakhir:
Komponen Pengeluaran / Expenditure Component 2018 2017 2016
PK-RT 2,74 2,69 2,72
PMTB 2,17 1,98 1,45
Lainnya / Others 0,26 0,40 0,86
2016
2,74
2017
2,69
2018
2,72
PK-RT
Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah
second and third quarter of 2018 which decreased as a result
of low trade activity and escalation of protectionism issues,
including import tariff fixing by the US and Brexit sentiment.
NATIONAL ECONOMIC REVIEW
Amid indications of a global economic slowdown, Indonesia
still managed to maintain national economic growth of
5.17% in 2018, higher than that recorded in 2017 at 5.07%.
Referring to Bank Indonesia data in its report “Monetary Policy
Review: December 2018” this was sustained by maintained
purchasing power and consumer confidence and the positive
impact of Election preparation. Investment remains strong
driven by Government infrastructure projects while non-
building investment has slowed due to developments in
the manufacturing and mining sectors. Meanwhile, the
contribution of net exports is expected to remain negatively
affected by slowing exports in line with sluggish global
demand and declining commodity export prices.
In terms of expenditure, Indonesia’s economic growth in 2018
reached 5.17% contributed by several components, namely
the component of Household Consumption Expenditures
(PKRT) of 2.74%; followed by Gross Fixed Capital Formation
(PMTB) of 2.17%, and from other components as much as
0.26%. The following is the highest source of growth in GDP
in terms of expenditure over the past 3 (three) years:
99Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
2016
2016
2,17
0,26
2017
2017
1,98
0,40
2018
2018
1,42
0,86
PMBT
Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah
Lainnya / Others
Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah
Nilai tukar Rupiah sampai dengan triwulan IV 2018 bergerak
sesuai dengan mekanisme pasar dan konsisten mendukung
penyesuaian sektor eksternal. Pada November 2018,
Rupiah menguat secara point to point dibandingkan level
bulan sebelumnya, dipengaruhi aliran masuk modal asing
yang cukup besar akibat dampak positif perekonomian
domestik yang tetap kondusif dan eskalasi ketegangan
hubungan dagang AS-Tiongkok yang sempat mereda.
Namun pada Desember 2018, Rupiah mendapat tekanan
dipengaruhi kembali meningkatnya ketidakpastian global
serta meningkatnya permintaan valuta asing musiman untuk
kebutuhan akhir tahun. Terkait hal ini, Bank Indonesia terus
mewaspadai risiko ketidakpastian pasar keuangan global
dengan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai
tukar sesuai nilai fundamentalnya.
Namun demikian inflasi tetap rendah dan stabil dalam sasaran
inflasi 2018 sebesar 3,5 plus minus 1%. Stabilnya inflasi ini
didukung oleh didukung oleh terkendalinya inflasi inti yang
mana ditopang oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia
dalam mengarahkan ekspektasi inflasi, termasuk dalam
menjaga pergerakan nilai tukar sesuai fundamentalnya.
The Rupiah exchange rate up to the fourth quarter of
2018 moves in accordance with the market mechanism
and consistently supports the adjustment of the external
sector. In November 2018, the Rupiah strengthened point-
to-point compared to the previous month’s level, influenced
by considerable foreign capital inflows due to the positive
impact of the conducive domestic economy and escalating
tensions between US-China trade relations which had eased.
However, as of December 2018, the Rupiah has been under
pressure due to increasing global uncertainty and increasing
demand for seasonal foreign exchange for year-end needs.
Related to this, Bank Indonesia continues to be aware of
the risks of uncertainty in the global financial market while
continuing to carry out measures to stabilize the exchange
rate according to its fundamental values.
However, inflation remained low and stable in the 2018
inflation target of 3.5 plus minus 1%. This stable inflation
is supported by supported core inflation, which is supported
by the consistency of Bank Indonesia’s policies in directing
inflation expectations, including in maintaining exchange rate
movements in accordance with its fundamentals.
100
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Perkembangan Inflasi Tahunan 2014 – 2018
Tahun / Year Inflasi (%) / Inflation (%)
2018 3,04
2017 3,61
2016 3,02
2015 3,35
2014 8,36
Sumber: Badan Pusat Statistik
20162014
3,028,36
20172015
3,613,35
2018
3,04
Perkembangan Inflasi Tahunan 2014 – 2018 / Development of Annual Inflation in 2014 - 2018Dalam miliar Rupiah / In billion Rupiah
KONTRIBUSI PPI DALAM INDUSTRI PELABUHAN
NASIONAL
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mana
secara keseluruhan terdiri dari 79% laut; 17.508 pulau; dan
99.000 km garis pantai, Indonesia membutuhkan keberadaan
infrastruktur pelabuhan yang memadai. Gagasan Pemerintah
terkait urgensi infrastruktur pelabuhan yang kuat sehingga
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
dituangkan dalam gagasan “Indonesia Poros Maritim Dunia”
dengan implementasi inisiatif strategis seperti pembentukan
Kemenko Maritim dan rentang kendalinya, penerbitan
Peraturan Presiden No.16 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Kelautan Indonesia hingga pelaksanaan pembangunan tol
laut.
Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim
Dunia, maka infrastruktur tol laut seperti sarana prasarana
pelabuhan, kapal angkut atau penumpang, alat navigasi juga
perlu dibangun. Pengembangan sistem transportasi yang
bertumpu pada jalur darat, selain berpotensi mendegradasi
kualitas lingkungan pada konsenstrasi habitat hidup
penduduk Indonesia, juga tidak banyak menjawab persoalan
transportasi barang yang efektif. Kelancaran distribusi logistik
ke seluruh pelosok Indonesia dipastikan akan mengurangi
beban Pulau Jawa yang sudah terlalu berat.
Menggenapi gagasan tersebut, PPI sebagai anak perusahaan
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC yang bergerak di
bidang penyediaan dan pengembangan fasilitas pelabuhan
Development of Annual Inflation in 2014 - 2018
Source: Central Bureau of Statistics
PPI CONTRIBUTION IN THE NATIONAL PORT INDUSTRY
As the largest archipelago country in the world which consists
of 79% of the sea as a whole; 17,508 islands; and 99,000 km
of coastline, Indonesia needs adequate port infrastructure.
The Government’s idea regarding the urgency of a strong
port infrastructure so as to encourage national economic
growth is outlined in the idea of “Indonesia World Maritime
Axis” with the implementation of strategic initiatives such as
the establishment of Maritime Coordinating Ministry and its
range of controls, issuance of Presidential Regulation No. 16 of
2017 on Indonesian Maritime Policy until the implementation
of development sea highway.
In order to realize Indonesia as the World Maritime Axis, sea
highway infrastructure such as port infrastructure, transport
vessels or passengers, navigation equipment also needs to
be built. The development of a transportation system that
relies on land routes, besides having the potential to degrade
environmental quality in the concentration of the living
habitat of the Indonesian population, also does not answer
the issue of effective transportation of goods. The smooth
distribution of logistics to all corners of Indonesia will certainly
reduce the burden of Java which is already too heavy.
In response to this idea, PPI as a subsidiary of PT Pelabuhan
Indonesia II (Persero) / IPC which is engaged in the provision and
development of port facilities by providing “Port Development
101Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
dengan memberikan pelayanan “Port Development Total
Solution” berupa jasa “End to End Project Development”,
turut berkontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas
pelabuhan melalui pengembangan-pengembangan proyek
strategis.
Proyek pertama yang dikelola oleh PPI dan hingga saat ini
masih berlangsung adalah pembangunan Terminal New
Priok/Terminal Kalibaru Tahap 1, yang terdiri dari infrastruktur
deck on pile Container Terminal 1 (“CT1”) dan infrastruktur
reklamasi. Terminal Petikemas 1 Kalibaru telah mulai
beroperasi sejak tanggal 18 Agustus 2016. Untuk tahap
selanjutnya, PPI berperan sebagai project management untuk
kelanjutan pembangunan Terminal New Priok yang meliputi
4 (empat) terminal (Terminal Petikemas 2, Terminal Petikemas
3 dan dua Terminal Produk) serta reserved area.
Selain itu PPI juga memiliki peran penting dengan bertindak
selaku inisiator dalam pengembangan sistem transportasi
berbasis sungai melalui proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL)
Inland Waterway. Pembangungn CBL Inland Waterway pada
dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan potensi jalur
kanal sungai sebagai alternatif transportasi logistik yang mana
nantinya optimalisasi ini akan menghubungkan area off-the-
road Pelabuhan Tanjung Priok dengan Kawasan Industri di
daerah Cikarang dan sekitarnya.
TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
Pada awalnya Bidang Usaha PPI merupakan pengembang
infrastruktur pelabuhan. Namun seiring dengan meningkatnya
kapabilitas yang dimiliki, PPI mulai mengembangkan bidang
usahanya tidak hanya dalam bidang pengembangan
infrastruktur pelabuhan melainkan juga dalam bidang
pengembangan infrastruktur pendukung lainnya. Berikut
bidang usaha PPI:
• Manajemen Proyek
- New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1)
- Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak
- Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterway
• Pengembangan Pelabuhan
- New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1)
• Pengembangan Jalan Tol
- Cibitung Cilincing Tollway
- New Priok Eastern Access
• Pengembangan Properti
- Maritime Tower
- New Property Development
Total Solution” services in the form of “End to End Project
Development” services, contribute actively in improving port
quality through strategic project developments.
The first project managed by PPI and is still ongoing is the
construction of Phase 1 of the New Priok/Kalibaru Terminal,
which consists of deck on pile Container Terminal 1 (“CT1”)
infrastructure and reclamation infrastructure. Kalibaru
Container Terminal 1 has been operating since August 18,
2016. For the next stage, PPI acts as a project management
for the continuation of the construction of the New Priok
Terminal which includes 4 (four) terminals (Container
Terminal 2, Container Terminal 3 and Product Terminals) and
the reserved area .
Besides that PPI also has an important role by acting as the
initiator in the development of a river-based transportation
system through the Inland Waterway Cikarang Bekasi
Laut (CBL) project. Basically, the Cland Inland Waterway
development aims to optimize the potential of river canals
as an alternative transportation logistics, which in turn will
optimize the off-loading area of Tanjung Priok Port with
Industrial Estates in the Cikarang and surrounding areas.
OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT
Initially the Business Sector of PPI was a port infrastructure
developer. However, along with the increase in capabilities
possessed, PPI began to develop its business field not only in
the field of port infrastructure development but also in the
development of other supporting infrastructure. Following
are the business fields of PPI:
• Project Management
- New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1)
- Kijing Terminal Pontianak Port
- Cikarang Bekasi Laut (CBL) Inland Waterway
• Port Management
- New Priok Container Terminal 1 (NPCT 1)
• Tollways Development
- Cibitung Cilincing Tollway
- New Priok Eastern Access
• Property Development
- Maritime Tower
- New Property Development
102
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Manajemen Proyek
Deskripsi Usaha
Bidang usaha penyediaan jasa Manajemen Proyek di
antaranya meliputi:
a. Perencanaan Awal
b. Pra Konstruksi
c. Pemilihan Mitra
d. Manajemen Konstruksi
e. Pasca Manajemen Proyek
Perencanaan Awal /
Initial Planning
Pra Konstruksi / Pre-ConstructionPemilihan Mitra /
Partnership Selection
Manajemen Kon-
struksi / Construction
Management
Perencanaan Pasca
Proyek / Post Project
ManagementIzin Pengabaran /
Permit Arrangement
Akuisisi Tanah /
Land Aquisition
Perencanaan Teknis /
Technical Planning
• Studi Kelayakan
• Model Bisnis
• Studi lain yang
terkait
• Pembiayaan
Proyek /
• Feasibility Study
• Business Model
• Other Related
Studies
• Project Financing
• Izin & Persetujuan
• Rencana Utama
• EIS/AMDAL
• Dokumen Konsesi /
• Permit & Approval
• Master Plan
• EIS/AMDAL
• Concession
Document
• Land Acquisition • Survei & Investigasi
• Desain Teknik
• /
• Survey &
Investigation
• Engineering Design
• Seleksi Mitra
Strategis
• Kontrak
Pengembangan &
Pengelolaan /
• Strategic Partner
Selection
• Contract
Development &
Management
• Project Reporting
• Risk Management
• Manajemen Proyek
• Pemantauan Kinerja
• Pelaporan Proyek
• Manajemen Risiko /
• Project
Management
• Performance
Tracking
• Project Reporting
• Risk Management
• Manajemen Aset
• Dukungan
Operasional &
Pemeliharaan
• Siklus Biaya
Optimisasi /
• Asset Management
• Operation Support
& Maintenance
• Life Cycle Costing
Optimisation
a. Perencanaan Awal
Perencanaan Awal meliputi kegiatan penyusunan:
2. Pra Studi Kelayakan
3. Sudi Kelayakan
4. Model bisnis dan studi awal terkait
b. Pra Konstruksi
Tahap Pra Konstruksi meliputi kegiatan:
Project Management
Business Description
The business fields of providing Project Management services
include:
a. Initial Planning
b. Pre Construction
c. Selection of Partners
d. Construction Management
e. Post Project Management
a. Initial Planning
Initial Planning includes the activities of drafting of:
2. Pre Feasibility Study
3. Feasibility Study
4. Business models and related initial studies
b. Pre Construction
Pre-Construction Phase includes activities:
porT managemenTNew Priok Container
Terminal 1 (NPCT 1)
- New Priok
Terminal
- Kijing Terminal
- CBL Waterway
projeCT managemenT
- Maritime Tower
- New Property
Development
- Rest Area & Logistic
Park
properTy managemenT
- Cibitung Cilincing
Tollway
- New Priok Eastern
Access
ToLLways deveLopmenT
103Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
1. Pengurusan Perizinan yang diperlukan dari stakeholder
terkait yang di antaranya Rekomendasi Kesesuaian
Lahan, Izin Pembangunan, Izin Keruk/Reklamasi dan
Izin Mendirikan Bangunan.
2. Pengurusan rencana dasar Pelabuhan, baik revisi atau
penyusunan baru, yang disahkan oleh Kementerian
Perhubungan.
3. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup), baik revisi atau penyusunan baru, yang
disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.
4. Penyusunan Dokumen Konsesi dan dokumen terkait
lainnya.
5. Pengurusan pembebasan dan penyediaan lahan.
6. Survei Investigasi (SI) di lokasi rencana proyek baik
untuk sisi darat maupun laut serta Detail Engineering
Design (DED) untuk konstruksi infrastruktur dan
fasilitas pendukungnya.
c. Pemilihan Mitra
Tahap Pemilihan Mitra meliputi kegiatan:
1. Pemilihan Partner Strategis
2. Pendanaan Proyek
3. Kontrak Manajemen
4. Manajemen Konstruksi
d. Manajemen Konstruksi
Tahap Manajemen Konstruksi meliputi:
1. Manajemen Proyek
2. Project Monitoring/Tracking
3. Pelaporan Proyek
4. Pasca Manajemen Proyek
e. Pasca Manajemen Proyek
Tahap Pasca Manajemen Proyek meliputi:
1. Manajemen aset
2. Dukungan operasional dan perawatan
3. Siklus biaya optimisasi
Produktivitas Segmen Manajemen Proyek
PPI berperan sebagai manajemen proyek dengan
melaksanakan kelanjutan pembangunan New Priok Terminal
yang meliputi: 4 (empat) terminal (Terminal Petikemas 2 &
3 dan Terminal Produk 1 & 2) serta reserved area. Selain
itu, proyek-proyek strategis lainnya adalah Pengembangan
Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak, Kalimantan Barat.
Sampai dengan Desember 2018, progres konstruksi Proyek
Pembangunan New Priok Terminal telah mencapai 70,63%.
Kegiatan pemancangan Container Yard 57 meter (CY 57m)
terhenti sejak bulan Oktober 2018 disebabkan belum adanya
keputusan lebih lanjut dari IPC sebagai induk perusahaan,
terkait desain rencana panjang tiang pancang. Selain itu, di
akhir tahun 2018 PPI juga melakukan proses pembahasan
1. Arrangement of Licensing required from relevant
stakeholders including Recommendations for Land
Conformity, Development Permit, Dredge Permit/
Reclamation and Building Construction Permit.
2. Arrangement of the Port basic plan, either new
revision or drafting, which is authorized by the
Ministry of Transportation.
3. AMDAL (Analysis of Environmental Impacts), both
new revisions or drafting, which were approved by
the Ministry of Environment and Forestry.
4. Preparation of Concession Documents and other
related documents.
5. Management of land acquisition and provision.
6. Survey of Investigation (SI) at the location of project
plans for both land and sea sides and Detail Engineering
Design (DED) for construction of infrastructure and
supporting facilities.
c. Selection of Partners
The Partner Selection Phase includes activities:
1. Selection of Strategic Partners
2. Project Funding
3. Management Contract
4. Construction Management
d. Construction Management
The Construction Management phase includes:
1. Project Management
2. Project Monitoring/Tracking
3. Project Reporting
4. Post Project Management
e. Post Project Management
The Post Project Management Phase includes:
1. Asset management
2. Operational and maintenance support
3. Optimization cost cycle
Productivity of the Project Management Segment
PPI has the role of project management by implementing
the continuation of the construction of New Priok Terminal
which includes: 4 (four) terminals (Container Terminals 2 & 3
and Product Terminals 1 & 2) and reserved areas. In addition,
another strategic project is Kijing Terminal, Pontianak Port
Development in West Kalimantan.
As of December 2018, the construction of the New Priok
Terminal Development Project has reached 70.63%. The
installation of a 57 meter Container Yard (CY 57m) was
stopped since October 2018 due to the lack of a further
decision from IPC as the parent company, related to the
design of the pile length plan. In addition, at the end of
2018 the PPI also conducted a discussion process related to
104
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
terkait perpanjangan waktu kontrak konstruksi bersama
PT PP (Persero) serta secara resmi telah melaksanakan
perpanjangan waktu kontrak supervisi Haskoning
Indonesia yang tercantum dalam Berita Acara
Nomor: PD.05.01/26/11/1/KTS/SIP/PI.II-18 tanggal
26 November 2018 tentang Penambahan Biaya dan
Perpanjangan Waktu Pekerjaan Jasa Konsultan Supervisi
Pembangunan Terminal Kalibaru Utara Tahap I Pelabuhan
Tanjung Priok dalam proses penetapan lebih lanjut.
Untuk progres pembangunan lapangan buffer trucking eks
Eastern Polymer Kalibaru yang dimulai pada September
2017, sampai dengan akhir tahun 2018 telah mencapai
82,74%. Belum selesainya progres sesuai target awal pada
tahun 2018 diakibatkan belum selesainya proses administrasi
perpanjangan waktu dan biaya kontraktor pelaksana yang
memerlukan penetapan lebih lanjut dari induk perusahaan.
Profitabilitas Segmen Manajemen Proyek
(dalam juta USD)
Segmen Usaha / Business Segment 2017 2018 Pertumbuhan (%) / Growth
(%)
Manajemen Proyek / Project Management 297.718 1.424.286 378,40
Pada tahun 2018, pendapatan yang diperoleh dari
Manajemen Proyek tercatat sebesar USD1.424.286 yaitu
terdiri dari pendapatan manajemen proyek pembangunan
Pelabuhan Kijing selama 10 (sepuluh) bulan.
Manajemen Pelabuhan
Deskripsi Usaha
Bidang usaha penyediaan jasa Manajemen Pelabuhan di
antaranya meliputi:
a. Penyediaan fasilitas kepelabuhanan dan layanan
pendukungnya.
b. Penyediaan layanan jasa kepelabuhanan dan
pendukungnya
Profitabilitas Segmen Manajemen Pelabuhan
PPI telah berperan sebagai manajemen pelabuhan di Terminal
Peti Kemas 1 sejak tahun 2017, dengan menyewakan lahan
tersebut untuk dioperasikan oleh NewPriok Container
Terminal 1 (NPCTI). Dalam hal ini, PPI memperoleh pendapatan
sewa kuartalan dari NPCT 1 sesuai dengan Construction
and Operation Agreement (COA) antara PPI dan NPCT 1, di
mana 850m dermaga CT 1 telah beroperasi secara penuh
per 16 Maret 2017. Sampai dengan tahun 2018 PPI dan IPC
telah menyepakati bahwa skema kerjasama yang dilakukan
adalah sewa berdasarkan hasial Kajian Danareksa. Terkait hal
tersebut, PPI sampai dengan akhir tahun 2018 masih dalam
tahap proses penentuan kesepakatan skema kerjasama atas
pengelolaan CT1.
the extension of the time of the construction contract with
PT PP (Persero) and officially carried out an extension of
the Indonesian Haskoning supervision contract listed in the
Official Report Number: PD.05.01/26/11/1/KTS/SIP/PI.II-18
dated 26 November 2018 concerning Addition of Costs and
Extension of Work Time Consultant Services Supervision of
Construction of North Kalibaru Terminal Phase I of Tanjung
Priok Port in the process of further determination.
For the progress of the construction of the former Eastern
Polymer Kalibaru trucking buffer field which began in
September 2017, until the end of 2018 it has reached
82.74%. The lack of progress according to the initial target in
2018 was due to the completion of the administrative process
of extending the time and cost of implementing contractors
that needed further determination from the parent company.
Profitability of the Project Management Segment
(in million USD)
In 2018, revenues earned from Project Management were
recorded at USD1,424,286, which consisted of revenue from
the management of the Kijing Terminal development project
for 10 (ten) months.
Port Management
Business Description
The business fields for providing Port Management services
include:
a. Provision of port facilities and supporting services.
b. Provision of port services and supporters
Profitability of the Port Management Segment
PPI has acted as port management at Container Terminal 1
since 2017, by renting the land to be operated by NewPriok
Container Terminal 1 (NPCTI). In this case, PPI obtains
quarterly rental income from NPCT 1 in accordance with the
Construction and Operation Agreement (COA) between PPI
and NPCT 1, where 850m pier CT 1 has been fully operational
as of March 16, 2017. Until 2018 PPI and IPC have agreed
that the scheme of cooperation carried out was a lease based
on the nature of the Danareksa Study. Regarding this matter,
PPI until the end of 2018 is still in the process of determining
the agreement on cooperation schemes for the management
of CT1.
105Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Dalam rangka menjaga kualitas dan kepuasan NPCT1 terhadap
pelayanan Manajemen Pelabuhan PPI, pada tahun 2018 PPI
masih secara berkelanjutan melakukan kerjasama dengan
PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPO) dalam pelaksanaan
pemeliharaan fasilitas mekanikal dan elektrikal di Terminal
Peti Kemas 1. Hal ini diperlukan untuk menjaga operasional
NPCT1 agar dapat beroperasi optimal 24 jam non-stop.
Profitabilitas Segmen Manajemen Pelabuhan
(dalam juta USD)
Segmen Usaha / Business Segment 2017 2018 Pertumbuhan (%) /
Growth (%)
Manajemen Pelabuhan / Port Management 52.475.306 58.800.000 12,05
Pada tahun 2018, segmen Manajemen Pelabuhan
mencatatkan pendapatan operasi sebesar USD58.800.000,
meningkat 12,05% dari pendapatan tahun 2017 sebesar
USD52.475.306. Pendapatan operasi tersebut berasal dari
pendapatan sewa 850m dermaga Container Terminal 1 (CT1)
yang beroperasi secara penuh.
Pengembangan Jalan Tol
Deskripsi Usaha
Bidang usaha Pengembangan Jalan Tol adalah pengembangan
infrastruktur jalan tol selaku pendukung pelabuhan yang
dilakukan oleh anak perusahaan PPI yaitu PT Akses Pelabuhan
Indonesia, di antaranya meliputi:
a. Pembangunan Jalan Tol Cibitung – Cilincing;
b. Pengembangan NewPriok Eastern Access;
c. Pengembangan Jalan Tol Pelabuhan Panjang.
Produktivitas Segmen Pengembangan Jalan Tol
Peran PPI sebagai Pengembang Jalan Tol adalah dengan
mengembangkan infrastruktur jalan tol selaku pendukung
pelabuhan melalui anak perusahaan PPI yakni PT Akses
Pelabuhan Indonesia. Adapun proyek pembangunan yang
dijalankan oleh PPI sampai dengan 2018 ialah Jalan Tol
Cibitung Cilincing, pengembangan NewPriok Eastern Access,
dan pengembangan Jalan Tol Pelabuhan Panjang.
In order to maintain the quality and satisfaction of NPCT1
towards PPI Port Management services, in 2018 PPI is still
continuously cooperating with PT Energi Pelabuhan Indonesia
(EPO) in implementing maintenance of mechanical and
electrical facilities in Container Terminal 1. This is needed to
maintain NPCT1 operations in order to operate optimally 24
hours non-stop.
Profitability of the Port Management Segment
(in million USD)
In 2018, the Port Management segment recorded operating
revenues of USD58,800,000, an increase of 12.05% from
2017 revenues of USD52,475,306. The operating income
comes from the rental income of 850m of full operational
Container Terminal 1 (CT1).
Tollways Development
Business Description
The Tollways Development business sector is the development
of toll road infrastructure as a port support carried out by
a subsidiary of PPI, namely PT Akses Pelabuhan Indonesia,
including:
a. Construction of the Cibitung Toll Road - Cilincing;
b. NewPriok Eastern Access Development;
c. Development of the Port Panjang Toll Road.
Productivity of the Tollways Development Segment
The role of PPI as a Toll Road Developer is to develop toll
road infrastructure as a port support through a subsidiary of
PPI, namely PT Akses Pelabuhan Indonesia. The development
projects carried out by PPI until 2018 are the Cibitung Cilincing
Toll Road, the development of NewPriok Eastern Access, and
the development of the Port Panjang Toll Road.
106
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Sampai dengan 2018 progres pembangunan Jalan Tol
Cibitung dan Cilincing adalah sebagai berikut:
Ruas / Segment
Seksi / Segment
Panjang (km) / Length (km)
Progres Tanah
Bebas (%) / Free Land
Progress (%)
Progres Konstruksi (%) / Construction Progress (%) Target
Operasi / Operation
Target
Biaya / Costs
Rencana (%) / Plan
(%)
Realisasi (%) /
Realization (%)
Deviasi / Deviation
Investasi / Investment
Konstruksi / Construction
Tanah / Land
Cibitung-CilincingManagement
Seksi 1 / Section 1SS Cibitung – SS Telaga Asih /
12,77 86,55 70,67 61,67 -9Mei 2019 / May 2019
Rp4,22 triliun / Rp4.22 trillion
Rp2,50 triliun / Rp2.50 trillion
Rp4,31 triliun / Rp4.31 trillion
Seksi 2/ Section 1SS Telaga Asih – SS Tambung Utara
6,05 74,86 63,22 60,31 -2,91Juni 2019 / June 2019
Seksi 2/ Section 1SS Telaga Asih – SS Tambung Utara
10,64 61,86 36,87 37,54 0,67 Nov 2019
Seksi 4/ Section 1Taruma Jaya – Cilincing
4,56 0 0 0 0
TOTAL 34,01 65,15 49,3 45,61 -3,69
(sumber: Monitoring Progress Jalan Tol oleh Badan Pengatur
Jalan Tol)
Profitabilitas Segmen Pengembangan Jalan Tol
Sampai dengan akhir 2018, disebabkan belum selesainya
pembangunan jalan tol, PPI belum memperoleh pendapatan
dari bidang Pengembangan Jalan Tol.
Pengembangan Properti
Deskripsi Usaha
Bidang usaha Pengembangan Properti adalah perluasan
bidang usaha Perusahaan di bidang properti, di antaranya
meliputi:
a. Pengembangan Maritime Tower.
b. Optimalisasi pemanfaatan lahan dan aset yang kosong di
lingkungan IPC.
c. Pengembangan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi
Khusus sebagai area pendukung pelabuhan.
Produktivitas Segmen Pengembangan Properti
Peran PPI sebagai Pengembang Properti adalah dengan
mengembangkan properti yang terkait dengan aktivitas
kepelabuhanan, seperti pengembangan Maritime Tower,
pemanfaatan lahan milik IPC, serta pengembangan kawasan
industri di kawasan ekonomi khusus. Pada tahun 2018 PPI
telah resmi mendirikan anak perusahaan yang bergerak di
bidang properti dan akan membantu PPI dalam menjalankan
Until 2018 the progress of the construction of the Cibitung
and Cilincing Toll Roads is as follows:
(source: Monitoring the Progress of Toll Roads by the Toll
Road Regulatory Agency)
Profitability of the Tollways Development Segment
As of the end of 2018, due to unfinished toll road
construction, PPI has not yet received income from the toll
road development sector.
Property Development
Business Description
The Property Development business sector is the expansion
of the Company’s business fields in the property sector,
including:
a. Maritime Tower Development.
b. Optimizing the use of land and empty assets in the IPC
environment.
c. Development of Industrial Estates and Special Economic
Zones as supporting ports.
Productivity of the Property Development Segment
The role of PPI as a Property Developer is to develop
properties related to port activities, such as the development
of the Maritime Tower, IPC’s land use, and the development
of industrial estates in special economic zones. In 2018
PPI has officially established a subsidiary engaged in the
property sector and will assist the PPI in running the Property
Development segment, PT Menara Maritim Indonesia. The
107Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
segmen Pengembangan Properti, PT Menara Maritim
Indonesia. Pendirian anak perusahaan bersama PT PP Properti
Tbk ini selain dalam rangka pengembangan usaha di bidang
properti, juga ditujukan untuk mengembangkan kawasan-
kawasan lain yang dimiliki oleh IPC Group maupun lahan-
lahan potensial lainnya.
Profitabilitas Segmen Pengembangan Properti
Sampai dengan akhir 2018, disebabkan belum selesainya
pembangunan infrastruktur pelabuhan dan infrastruktur
pendukung lainnya sehingga PPI belum memperoleh
pendapatan dari bidang Pengembangan Properti.
TINJAUAN KEUANGANUraian mengenai kinerja keuangan ini disusun berdasarkan
Laporan Keuangan Perusahaan yang disajikan sesuai dengan
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku
umum di Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018. Laporan Keuangan tersebut telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja
(a member firm of Ernst & Young Global Limited) dengan
opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia tanggal 31 Desember
2018, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Bahasan kinerja keuangan Perusahaan, disampaikan dengan
memperhatikan penjelasan pada catatan Laporan Keuangan
dari pihak auditor eksternal sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.
Laporan Posisi Keuangan
Tabel Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2017 – 2018
(dalam juta USD)
Uraian / Description 2017 2018Pertumbuhan / Growth
Nominal / Nominal %
Total Aset / Total Assets 123.534.228 149.128.830 25.594.602 20,72
Total Liabilitas / Total Liabilities
126.358.859 130.059.638 3.700.779 2,93
Total Ekuitas / Total Equity (2.824.631) 19.069.192 21.893.823 775,10
Sampai dengan akhir 2018, Perusahaan mencatatkan
kenaikan aset sebesar USD25.594.602 atau 20,72% menjadi
USD149.128.830. Liabilitas per tanggal 31 Desember 2018
tercatat sebesar USD 130.059.638, naik USD3.700.779
atau 2,93% bila dibandingkan tahun 2017 sebesar USD
126.358.859. Peningkatan yang signifikan pada total aset
Perusahaan disebabkan adanya penambahan investasi saham
establishment of a subsidiary with PT PP Properti Tbk, in
addition to developing business in the property sector, is also
aimed at developing other areas owned by the IPC Group and
other potential lands.
Profitability of the Property Development Segment
Until the end of 2018, due to the incomplete construction
of port infrastructure and other supporting infrastructure,
the PPI has not yet obtained revenue from the Property
Development sector.
FINANCIAL REVIEWThis description of financial performance is prepared based on
the Company’s Financial Statements presented in accordance
with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK)
that are generally accepted in Indonesia for the year ended
on December 31, 2018. The financial statements have been
audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro
& Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) with
fair opinion in all material respects, the financial position of PT
Pengembang Pelabuhan Indonesia as of December 31, 2018,
and financial performance and cash flow on that date in
accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.
The discussion of the Company’s financial performance,
delivered by paying attention to the explanation on the notes
of the Financial Auditors from the external auditor as an
integral part of this Annual Report.
Financial Position Report
Table of Financial Position Reports December 31, 2017 - 2018
(in million USD)
As of the end of 2018, the Company recorded an increase
in assets of USD25,594,602 or 20.72% to USD149,128,830.
Liabilities as of December 31, 2018 were recorded at
USD130,059,638, increased by USD3,700,779 or 2.93%
compared to 2017 of USD126,358,859. A significant increase
in the total assets of the Company was due to an increase
in share investment of USD31,042,503 in 2018. While for
108
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
sebesar USD31.042.503 pada tahun 2018. Sementara untuk
total liabilitas, kenaikan disebabkan oleh adanya peningkatan
atas pemenuhan jumlah utang pihak ketiga dan pihak berelasi
pada tahun 2018.
Perubahan nilai aset dan liabilitas per tanggal 31 Desember
2018 tersebut menyebabkan nilai Ekuitas meningkat sebesar
USD21.893.823 atau 775,10% menjadi USD19.069.192 di
akhir tahun 2018 bila dibandingkan dengan USD(2.824.631)
di tahun 2017.
Aset
Aset Perusahaan tahun 2018 sebesar USD149.128.830
meningkat 20,72% bila dibandingkan tahun 2017 sebesar
USD123.534.228. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh
penerimaan pendapatan Quarterly Site Rent CT 1 dan adanya
tambahan modal kepada PT Menara Maritim Indonesia
(PT MMI) dari PT PP Properti dan setoran modal PT Akses
Pelabuhan Indonesia (PT API) kepada CTP Tollways.
Tabel Aset Perusahaan 31 Desember 2017 – 2018
(dalam juta USD)
Uraian / Description 2017 2018Pertumbuhan / Growth
Nominal / Nominal %
Kas dan setara kas / Cash and Cash Equivalents
73.675.792 82.783.889 9.108.097 12,36
Investasi jangka pendek / Short-Term Investment
- - - -
Piutang lain-lain / Other Receivables
Pihak ketiga / Third-Party 66.344 76.008 9.664 14,57
Pihak berelasi / Related Party
3.148.821 3.168.396 19.575 0,62
Pendapatan yang masih akan diterima / Income that will still be received
297.376 - (297.376) (100,00)
Uang muka dan beban dibayar di muka / Advances and expenses paid in advance
174.453 399.302 224.849 128,89
Pajak dibayar di muka / Prepaid taxes
1.712.255 8.819.881 7.107.626 415,10
Beban pajak dibayar di muka / Prepaid tax expense
- - - -
Uang jaminan / Security deposit
- - - -
Aset lain-lain lancar / Other Current Assets
16.057.352 - (16.057.352) (100,00)
Jumlah aset lancar / Total Current Assets
95.132.393 95.247.476 115.083 0,12
Uang jaminan / Security Deposit
25.298 35.109 9.811 38,78
Investasi saham / Stock investment
9.510.066 31.042.503 21.532.437 226,42
total liabilities, the increase was caused by an increase in
the fulfillment of the amount of third party debt and related
parties in 2018.
The change in the value of assets and liabilities as of
December 31, 2018 caused the value of Equity to increase by
USD21,893,823 or 775.10% to USD19,069,192 at the end
of 2018 compared to USD (2,824,631) in 2017.
Asset
Company assets in 2018 amounting to USD149,128,830
increased by 20.72% compared to 2017 amounting to
USD123,534,228. This increase was mainly influenced by
revenue from Quarterly Site Rent CT 1 and additional capital
to PT Menara Maritim Indonesia (PT MMI) from PT PP Properti
and the capital of PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API) to
CTP tollways.
Table of Company Assets December 31, 2017 - 2018
(in million USD)
109Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Uraian / Description 2017 2018Pertumbuhan / Growth
Nominal / Nominal %
Aset pajak tangguhan / Deferred tax assets
- - - -
Beban pajak dibayar di muka / Prepaid tax expense
6.516.214 6.266.343 (249.871) (3,83)
Aset tetap-neto / Current Assets - Net
- 4.170.292 4.170.292 -
Aset tak berwujud -neto / Intangible Assets - Net
1.555.375 1.479.550 (75.825) (4,88)
Aset lain-lain / Other Assets
393 393 - -
Jumlah aset tidak lancar / Total Non-Current Assets
- 92.742 92.742 -
Jumlah Aset / Total Assets
10.794.489 10.794.422 (67) (0,00)
28.401.835 53.881.354 25.479.519 89,71
123.534.228 149.128.830 25.594.602 20,72
Aset Lancar
Aset lancar tahun 2018 tercatat sebesar USD95.247.476
meningkat 0,12% dibandingkan tahun 2017 sebesar
USD95.247.476. Peningkatan ini disebabkan oleh penerimaan
pendapatan Quarterly Site Rent (QSR) CT 1.
Aset Tidak Lancar
Aset tidak lancar tahun 2018 tercatat sebesar USD53.881.354
meningkat 89,71% dibandingkan tahun 2017 yang
tercatat sebesar USD28.401.835. Peningkatan ini terutama
dipengaruhi oleh adanya tambahan modal kepada PT MMI
dari PT PP Pro dan setoran modal PT API kepada CTP Tollways.
Liabilitas
Liabilitas Perusahaan pada tahun 2018 sebesar
USD130.059.638 meningkat 2,93% dibandingkan tahun
2017 yang tercatat sebesar USD126.358.859. Peningkatan ini
terutama dipengaruhi oleh belum dibayarkan sisa tagihan site
lease tahun 2016 s.d 2018 kepada PT Pelabuhan Indonesia II
(Persero) / IPC .
Tabel Liabilitas Perusahaan 31 Desember 2017 – 2018
(dalam juta USD)
Uraian / Description 2017 2018Pertumbuhan / Growth
Nominal / Nominal %
Utang lain-lain / Other debts
Pihak ketiga / Third-Party 65.140 144.611 79.471 122,00
Pihak berelasi / Related Party 1.003.126 47.509.239 46.506.113 4.636.12
Uang titipan / Deposit money
46.712 15.078 (31.634) (67,72)
Utang pajak / Tax debt 1.875.623 1.742.783 (132.840) (7,08)
`
Current assets
Current assets in 2018 were recorded at USD95,247,476,
increased by 0.12% compared to 2017 amounting to
USD95,247,476. This increase was due to revenue from CT 1
Quarterly Site Rent (QSR).
Non-Current Assets
Non-current assets in 2018 were recorded at USD53,881,354,
an increase of 89.71% compared to 2017 which was recorded
at USD28,401,835. This increase was mainly influenced by
the additional capital to PT MMI from PT PP Pro and PT API’s
capital deposit to CTP tollways.
Liability
The Company’s liabilities in 2018 amounted to
USD130,059,638, an increase of 2.93% compared to 2017
which was recorded at USD126,358,859. This increase was
mainly influenced by the unpaid balance of 2016 lease site
bills in 2018 to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC.
Table of Company Liabilities December 31, 2017 - 2018
(in million USD)
110
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Uraian / Description 2017 2018Pertumbuhan / Growth
Nominal / Nominal %
Beban akrual / Accrual expenses
41.599.120 1.678.789 (39.920.331) (95,96)
Bagian lancar atas pendapatan diterima di muka / Current portion of income is received in advance
16.800.000 16.800.000 - -
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek / Amount of Short-Term Liabilities
61.389.721 67.890.500 6.500.779 10,59
Pendapatan diterima di muka / Prepaid income
64.969.138 62.169.138 (2.800.000) (4,31)
Utang pihak berelasi / Related party debt
- - - -
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang / Amount of Long-Term Liabilities
64.969.138 62.169.138 (2.800.000) (4.31)
Total Liabilitas / Total Liabilities
126.358.859 130.059.638 3.700.779 2,93
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas jangka pendek Perusahaan pada tahun 2018 tercatat
sebesar USD67.890.500 meningkat 10,59% dibandingkan
yang tercatat sebesar USD61.389.721 di tahun 2017.
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh belum dibayarkan
tagihan site lease tahun 2016 sampai dengan 2018 kepada
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC.
Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas jangka panjang Perusahaan pada tahun 2018
sebesar USD62.169.138 menurun 4,31% dibandingkan
tahun 2017 yang tercatat sebesar USD64.969.138.
Penurunan ini terutama disebabkan adanya proses amortisasi
liabilitas jangka panjang atas penerimaan Advance Site Rent
(ASR) pada tahun 2014 sebesar USD70.000.000 selama
25 tahun kepada pendapatan dengan nominal sebesar
USD2.800.000 per tahun.
Tabel Ekuitas Perusahaan 31 Desember 2017 – 2018
(dalam juta USD)
Uraian / Description 2017 2018Pertumbuhan / Growth
Nominal / Nominal %
Modal ditempatkan dan disetor / Issued and paid up capital
2.596.593 16.115.587 13.518.994 520,64
Akumulasi defisit / Accumulated deficit
(5.430.960) 2.788.205 8.219.165 151,34
Penghasilan komprehensif / Comprehensive income
(253.362) (1.834.405) (1.581.043) (624,03)
Short-term liabilities
The Company’s short-term liabilities in 2018 were recorded
at USD67,890,500, an increase of 10.59% compared to
that recorded at USD61,389,721 in 2017. This increase was
mainly due to unpaid site lease bills for 2016 to 2018 to
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC.
Long-term Liabilities
The Company’s long-term liabilities in 2018 amounting
to USD62,169,138 decreased 4.31% compared to 2017
which was recorded at USD64,969,138. This decrease was
mainly due to the amortization of long-term liabilities on
receipt of Advance Site Rent (ASR) in 2014 amounting to
USD70,000,000 over 25 years to revenues with a nominal
value of USD2,800,000 per year.
Table of Company Equity December 31, 2017 - 2018
(in million USD)
111Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Uraian / Description 2017 2018Pertumbuhan / Growth
Nominal / Nominal %
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Equity that can be attributed to the owner of the parent entity
(3.087.729) 17.069.387 20.157.116 652,81
Kepentingan non-pengendali / Non-controlling interests
263.098 1.999.805 1.736.707 660,10
Jumlah Ekuitas-Neto / Total Equity - Net
(2.824.631) 19.069.192 21.893.823 775,10
Ekuitas
Total ekuitas Perusahaan pada tahun 2018 sebesar
USD19.069.192 meningkat 775,10% dibandingkan yang
tercatat tahun 2017 sebesar USD(2.824.631). Jumlah
ini disebabkan sejalan dengan PT PPI telah memperoleh
tambahan modal dari pemegang saham mayoritas.
Laporan Laba (Rugi) Komprehensif
Pada tahun 2018 Perusahaan membukukan laba komprehensif
sebesar USD6.550.265 meningkat 30,97% dibandingkan
dengan yang tercatat tahun 2017 sebesar USD5.001.455.
Kenaikan ini terutama disebabkan pendapatan sewa 850m
dermaga CT1 tahun 2018 telah beroperasi sejak tanggal
16 Maret 2017 dan pendapatan manajemen proyek
pembangunan Pelabuhan Kijing.
Tabel Laporan Laba (Rugi) Perusahaan 31 Desember 2017 –
2018
(dalam juta USD)
Uraian / Description 2017 2018Pertumbuhan / Growth
Nominal / Nominal %
Pendapatan Operasi / Operating Income
52.773.024 60.224.286 7.451.262 14,12
Beban umum dan administrasi / General and administrative expenses
(44.494.563) (52.685.402) 8.190.839 18,41
Bagian atas laba (rugi) entitas asiosiasi / The share of the profit (loss) of the associate entity
152.155 197.756 45.601 29,97
Pendapatan keuangan / Financial income
1.973.755 4.488.773 2.515.018 127,42
Beban keuangan / Financial Expenses
(2.517) (2.695) 178 7,07
Lain-lain - neto / Others - Net
206.893 1.866.618 1.659.725 802,21
Laba (Rugi) sebelum pajak final dan pajak penghasilan badan / Profit (Loss) before final tax and corporate income tax
10.608.747 14.089.336 3.480.589 32,81
Equity
The total equity of the Company in 2018 of USD19,069,192
increased by 775.10% compared to that recorded in 2017 of
USD (2,824,631). This amount is due in line with PT PPI has
obtained additional capital from majority shareholders.
Comprehensive Profit (Loss) Report
In 2018 the Company posted a comprehensive profit of
USD6,550,265, an increase of 30.97% compared to that
recorded in 2017 amounting to USD5,001.455. The increase
was mainly due to the 850m CT1 dock rental income in
2018 which has been operating since March 16, 2017
and the revenue from the Kijing Port development project
management.
Table of the Company’s Profit (Loss) Report December 31,
2017 - 2018
(in million USD)
112
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Uraian / Description 2017 2018Pertumbuhan / Growth
Nominal / Nominal %
Beban pajak final / Final tax expense
(5.220.228) (5.852.469) 632.241 12,11
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan badan / Profit (loss) before corporate income tax
5.388.519 8.236.867 2.848.348 52,86
Beban pajak penghasilan badan / Corporate income tax expense
(350.274) (77.598) (272.676) (77,85)
Laba (rugi) tahun berjalan / Income for the year
5.038.245 8.159.269 3.121.024 61,95
Penghasilan komprehensi lain-selisih penjabaran / Other comprehensive income - translation differences
(36.790) (1.609.004) 1.572.214 4.273,48
Total laba (rugi) komperehensif tahun berjalan / Total comprehensive profit (loss) for the year
5.001.455 6,550,265 1,548,810 30.97
Pendapatan Operasi
Pendapatan Operasi pada tahun 2018 tercatat sebesar
USD60.224.286 meningkat 14,12% dibandingkan tahun
2017 sebesar USD52.773.024. Peningkatan ini terutama
disebabkan pendapatan sewa 850m dermaga CT1 tahun
2018 telah beroperasi sejak tanggal 16 Maret 2017 dan
pendapatan manajemen proyek pembangunan Pelabuhan
Kijing.
Beban Umum dan Administrasi
Beban Umum dan Administrasi Perusahaan pada tahun
2018 tercatat sebesar USD52.685.402 meningkat 18,41%
jika dibandingkan dengan yang tercatat tahun 2017 sebesar
USD44.494.563. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh
dikarenakan pada tahun 2017 posisi direktur belum terisi
penuh pada awal tahun sedangkan pada realisasi tahun 2018
posisi direktur sudah terisi penuh dan sudah ada penambahan
pegawai seiring dengan bertambahnya pengembangan
proyek dan dipengaruhi oleh kenaikan beban site lease
CT 1 dibandingkan dengan RKAP tahun 2018 yang menjadi
kewajiban Perusahaan ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
(PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC ) berdasarkan kajian
dari konsultan eksternal.
Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan Badan
Pada tahun 2018 laba sebelum pajak final dan pajak
penghasilan badan sebesar USD14.089.336 naik 32,81%
dibandingkan tahun 2017 sebesar USD10.608.747.
Operating Income
Operating income in 2018 was recorded at USD60,224,286,
an increase of 14.12% compared to 2017 amounting to
USD52,773,024. This increase is mainly due to the 850m
dock CT1 rental income in 2018 which has been operating
since March 16, 2017 and the revenue of the Kijing Port
development project management.
General and Administrative Expenses
General and Administrative Expenses of the Company in 2018
were recorded at USD52,685,402, an increase of 18.41%
compared to that recorded in 2017 of USD44,494,563. This
increase was mainly influenced by the fact that in 2017 the
director’s position had not been fully filled at the beginning of
the year whereas in 2018 the director’s position was fully filled
and there were additional employees along with the increase
in project development and influenced by the increase in CT 1
site lease load compared to the yearly RKAP 2018 which is the
Company’s obligation to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC based on studies
from external consultants.
Final Income Before Tax and Corporate Income Tax
In 2018 the final profit before tax and corporate income
tax amounted to USD14,089,336, increased by 32.81%
compared to 2017 amounting to USD10,608,747. This
113Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh pendapatan
sewa 850m dermaga CT1 tahun 2018 telah beroperasi sejak
tanggal 16 Maret 2017 dan pendapatan manajemen proyek
pembangunan Pelabuhan Kijing serta dipengaruhi oleh
meningkatnya penghasilan bunga deposito.
Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Pada tahun 2018 laba komprehensif tahun berjalan
sebesar USD6.550.265 meningkat 30,97% dibandingkan
yang tercatat pada tahun 2017 sebesar USD5.001.455.
Peningkatan terutama dan pendapatan sewa 850m dermaga
CT1 tahun 2018 telah beroperasi sejak tanggal 16 Maret
2017 dan pendapatan manajemen proyek pembangunan
Pelabuhan Kijing.
Laporan Arus Kas Konsolidasian
Kas dan setara kas Perusahaan pada tahun 2018 mengalami
peningkatan sebesar 12,35% menjadi USD82.883.889
dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar
USD73.775.792. Hal ini terutama disebabkan oleh
penerimaan operasi QSR atas sewa dermaga CT1, serta
penerimaan pendapatan segmen Manajemen Proyek Kijing
dan adanya penerimaan tambahan modal dari Pemegang
Saham mayoritas.
Tabel Laporan Arus Kas Perusahaan 31 Desember 2017 –
2018
Uraian / Description 2017 2018Pertumbuhan / Growth
Nominal / Nominal %
Kas Neto Diperoleh (digunakan untuk) Aktivitas Operasi / Net Cash Obtained (used for) Operating Activities
48.380.438 3.304.902 (45.075.536) (93,17)
Kas Neto Diperoleh (digunakan untuk) Aktivitas Investasi / Net Cash Obtained (used for) Investment Activities
(16.057.352) (9.540.363) 6.516.989 40,59
Kas Neto Diperoleh (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan / Net Cash Obtained (used for) Funding Activities
218.482 15.343.558 15.125.076 6.922,80
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas / Increase (Decrease) in Net Cash and Cash Equivalents
32.541.568 9.108.097 (23.433.471) (72,01)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun / Cash and Cash Equivalents in the Beginning of the Year
41.234.224 73.775.792 32.541.568 78,92
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun / Cash and Year-End Cash Equivalents
73.775.792 82.883.889 9.108.097 12,35
increase was mainly influenced by the 850m dock CT1 rental
income in 2018 which has been operating since March 16,
2017 and Kijing Port’s development project management
revenues and was influenced by increased deposit interest
income.
Comprehensive Profit for the Year
In 2018 the comprehensive income for the year amounted
to USD6,550,265, an increase of 30.97% compared to that
recorded in 2017 of USD5,001.455. The main increase and
850m CT1 dock rental income in 2018 has been operating
since March 16, 2017 and the revenue from the Kijing Port
development project management.
Consolidated Cash Flow Statement
The Company’s cash and cash equivalents in 2018 increased
by 12.35% to USD82,883,889 compared to 2017 which
was recorded at USD73,775,792. This is mainly due to the
acceptance of QSR operations on CT1 pier rental, as well
as receipt of revenue from the Kijing Project Management
project and the existence of additional capital receipts from
the majority Shareholders.
Table of Company Cash Flow Reports December 31, 2017 -
2018
114
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi
Kas Neto yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun
2018 tercatat sebesar USD3.304.902 menurun 93,17%
dibandingkan tahun 2017 sebesar USD48.280.438.
Penurunan ini terutama dipengaruhi adanya pembayaran site
lease kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC sebesar
Rp500miliar.
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi
Kas Neto yang digunakan untuk aktivitas investasi tahun
2018 ialah sebesar USD(9.540.363) meningkat 40,59%
dibandingkan tahun 2017 sebesar USD(16.057.352).
Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh penambahan
penyertaan modal ke PT CTP Tollways oleh anak perusahaan
PT PPI yaitu PT API dan sudah tercatatnya saldo investasi Aset
Tetap Dalam Konstruksi atas pembangunan Maritim Tower
oleh anak perusahaan PT PPI yaitu PT MMI.
Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan
Kas Neto tahun 2018 yang digunakan untuk aktivitas
pendanaan tercatat sebesar USD15.343.558 meningkat
6.922,80% dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar
USD218.482. Jumlah ini seiring dengan adanya penerimaan
tambahan modal dari Pemegang Saham mayoritas sebesar Rp
200 miliar.
ANALISIS KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN
TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG SERTA RASIO
KEUANGAN LAINNYA
Penilaian atas kemampuan Perusahaan dalam membayar
utangnya ditunjukan dengan indikator rasio likuiditas dan
solvabiilitas sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
Rasio Likuiditas
Dalam mengukur kemampuan Perusahaan untuk membayar
utang usahanya, Perusahaan menggunakan Rasio Likuiditas
yang terdiri dari Rasio Lancar, Rasio Cepat dan Rasio Kas.
Besaran Rasio Likuiditas dapat digunakan untuk mengukur
kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau
membayar utang jangka pendeknya.
Tabel Rasio Likuditas PPI Tahun 2017 – 2018
Uraian / Description 2017 2018 Pertumbuhan (%) / Growth (%)
Rasio KasKas dan Setara Kas / Total Liabilitas Jangka Pendek x 100% / Cash RatioCash and Cash Equivalents/Total Short-Term Liabilities x 100%
120,01% 121,94% 1,92%
Net Cash Obtained from Operating Activities
Net cash obtained from operating activities in 2018 was
recorded at USD3,304,902, decreased by 93.17% compared
to 2017 amounting to USD48,280,438. This decrease
was mainly influenced by the payment of site leases to PT
Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC of Rp500 billion.
Net Cash Used for Investment Activities
Net cash used for investment activities in 2018 is USD
(9,540,363), an increase of 40.59% compared to 2017
amounting to USD (16,057,352). This decrease was mainly
influenced by the addition of capital participation to PT CTP
Tollways by a subsidiary of PT PPI, PT API and the balance
of investment in Fixed Assets in Construction has been
recorded for the construction of the Maritime Tower by PT
PPI’s subsidiary, PT MMI.
Net Cash from Funding Activities
Net cash in 2018 used for financing activities was recorded
at USD15,343,558, an increase of 6,922.80% compared to
2017 which was recorded at USD218,482. This amount is
in line with the receipt of additional share capital from the
majority shareholders of Rp200 billion.
ANALYSIS ON SOLVENCY AND COLLECTABILITY OF
ACCOUNTS RECEIVABLE AND OTHER FINANCIAL RATIO
An assessment of the Company’s ability to pay its debt is
indicated by the liquidity and solvency ratio indicators as
explained below:
Liquidity Ratio
In measuring the Company’s ability to pay its business debt,
the Company uses a Liquidity Ratio consisting of Current
Ratio, Quick Ratio and Cash Ratio. The magnitude of the
Liquidity Ratio can be used to measure the Company’s ability
to fulfill obligations or pay its short-term debt.
Table of PPI Liquidity Ratios in 2017 - 2018
115Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Uraian / Description 2017 2018 Pertumbuhan (%) / Growth (%)
Rasio Cepat(Total Aset Lancar – Persediaan) / Total Liabilitas Jangka Pendek x 100% / Fast ratio(Total Current Assets - Inventory) / Total Short-term Liabilities x100%
154,96% 140,30% -14,67%
Rasio Lancar Total Aset Lancar/ Total Liabilitas Jangka Pendek x 100% / Current RatioTotal Current Assets / Total Short-Term Liabilities x 100%
154,96% 140,30% -14,67%
Rasio Kas
Nilai rasio kas Perusahaan pada tahun 2018 sebesar 121,94%
lebih tinggi 1,92% jika dibandingkan dengan tahun 2017
yang tercatat sebesar 120,01%. Hal ini terutama disebabkan
naiknya liabilitas jangka pendek tahun 2018 terutama karena
belum dilunasi site lease tahun 2016 sampai dengan 2018
kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC dan naiknya
saldo kas dan setara kas tahun 2018.
Rasio Cepat
Nilai rasio cepat Perusahaan pada tahun 2018 sebesar
140,30% lebih rendah 14,67% dibandingkan tahun 2017
sebesar 154,96%. Hal ini terutama disebabkan naiknya
liabilitas jangka pendek tahun 2018 terutama karena belum
dilunasi site lease tahun 2016 sampai dengan 2018 kepada
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC.
Rasio Lancar
Nilai rasio lancar Perusahaan tahun 2018 tercatat sebesar
140,30% lebih rendah 14,67% dibandingkan tahun 2017
sebesar 154,96%. Hal ini terutama disebabkan naiknya
liabilitas jangka pendek tahun 2018 terutama karena belum
dilunasi site lease tahun 2016 sampai dengan 2018 kepada
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC.
Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas digunakan untuk melihat kemampuan
Perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang
maupun seluruh utangnya. Rasio ini terdiri dari Rasio Utang
terhadap Aset dan Rasio Utang terhadap Ekuitas. Rasio
solvabilitas Perusahaan pada tahun 2018 ditunjukkan dalam
tabel berikut:
Cash Ratio
The Company’s cash ratio in 2018 was 121.94%, higher by
1.92% compared to 2017 which was recorded at 120.01%.
This is mainly due to the increase in short-term liabilities in
2018 mainly due to the non-repayment of lease sites from
2016 to 2018 to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC
and the increase in cash and cash equivalents in 2018.
Fast ratio
The Company’s fast ratio value in 2018 was 140.30%, lower
by 14.67% compared to 2017 at 154.96%. This is mainly
due to the increase in short-term liabilities in 2018 mainly due
to the unpaid lease site from 2016 to 2018 to PT Pelabuhan
Indonesia II (Persero) / IPC.
Current Ratio
The Company’s current ratio value in 2018 was recorded at
140.30%, lower by 14.67% compared to 2017 at 154.96%.
This is mainly due to the increase in short-term liabilities in
2018 mainly due to the unpaid lease site from 2016 to 2018
to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / IPC.
Solvency ratio
The solvency ratio is used to see the Company’s ability to pay
its long-term and all debt obligations. This ratio consists of
Debt to Asset Ratios and Debt to Equity Ratios. The Company’s
solvency ratio in 2018 is shown in the following table:
116
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Tabel Rasio Solvabilitas PPI Tahun 2017 – 2018
Uraian / Description 2017 2018 Pertumbuhan (%) / Growth (%)
Rasio Utang terhadap Aset (DAR) / Debt to Asset Ratio (DAR)
N/A N/A N/A
Rasio Utang terhadap Ekuitas (DER) / Debt to Equity Ratio (DER)
N/A N/A N/A
Rasio Utang terhadap Aset
Nilai rasio utang terhadap aset Perusahaan tahun 2018 ialah
N/A atau nihil. Hal ini dikarenakan pada tahun 2017 dan 2018
PT PPI tidak memiliki utang pendanaan kepada pihak ketiga.
Rasio Utang terhadap Ekuitas
Nilai rasio utang terhadap Ekuitas Perusahaan pada tahun
2018 ialah sebesar 0,00%. Hal ini dikarenakan pada tahun
2017 dan 2018 PT PPI tidak memiliki utang pendanaan
kepada pihak ketiga.
Tingkat Kolektibilitas Piutang
Nilai kolektibilitas Piutang Perusahaan pada tahun 2018
ialah sebesar 10 hari kerja sejak ditagihkan sampai dengan
diterimanya pelunasan.
Tabel Rasio Solvabilitas PPI Tahun 2017 – 2018
Uraian / Description 2017 2018
Rasio Kolektibilitas / Collectability Ratio 5 hari kerja / 5 working days 10 hari kerja / 10 working days
Rasio Profitabilitas
Kemampuan Perusahaan dalam menghasilkan laba diukur
menggunakan rasio-rasio profitabilitas atau disebut juga rasio
rentabilitas diantaranya, Return on Asset (ROA), dan Marjin
Laba Bersih. Rasio profitabilitas Perusahaan ditunjukkan
dalam tabel berikut:
Tabel Rasio Profitabilitas PPI 2017 – 2018
Uraian / Description 2017 2018
Return on Asset (ROA) 4.08% 5.47%
Marjin Laba Bersih 9.55% 13.55%
Return on Asset (ROA)
Nilai tingkat pengembalian Aset Perusahaan pada tahun
2018 ialah sebesar 5,47% meningkat jika dibandingkan
tahun 2017 sebesar 4,08%. Peningkatan ini terutama
dipengaruhi oleh meningkatnya aset lancar dikarenakan
adanya pendapatan Quarterly Site Rent 850m Dermaga CT
1 dan atas pendapatan Project Management pembangunan
Pelabuhan Kijing dan belum dibayarkannya sisa site lease CT1
kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
Table of PPI Solvency Ratios in 2017 - 2018
Debt Ratio to Assets
The value of the debt ratio to Company assets in 2018 is
N/A or zero. This is because in 2017 and 2018 PT PPI has no
funding debt to third parties.
Debt Ratio to Equity
The value of the debt to equity ratio in 2018 is 0.00%. This
is because in 2017 and 2018 PT PPI has no funding debt to
third parties.
Collectability of Accounts Receivable
The collectability of the Company’s Receivables in 2018 is 10
working days from the date of receipt of payment.
Table of PPI Solvency Ratios in 2017 - 2018
Profitability Ratio
The Company’s ability to generate profits is measured using
profitability ratios, also called profitability ratios including
Return on Assets (ROA), and Profit Margin Ratio. The
Company’s profitability ratio is shown in the following table:
Table of PPI Profitability Ratios in 2017 - 2018
Return on Asset (ROA)
The value of the return on Company Assets in 2018 is 5.47%,
increasing compared to 2017 at 4.08%. This increase was
mainly influenced by the increase in current assets due to the
income of the Quarterly Site Rent 850m Wharf CT 1 and on
the Project Management revenues from the construction of
Kijing Port and the remaining payment of the CT1 lease site
to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).
117Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Marjin Laba Bersih
Nilai Marjin Laba Bersih Perusahaan pada tahun 2018 tercatat
sebesar 13,55% meningkat jika dibandingkan tahun 2017
sebesar 9,55%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan sewa
850m dermaga CT1 tahun 2018 telah beroperasi sejak
tanggal 16 Maret 2017 dan pendapatan Project Management
pembangunan Pelabuhan Kijing.
Struktur modal Perusahaan terdiri atas Liabilitas dan Ekuitas.
Pada tahun 2018, struktur modal Perusahaan dibiayai oleh
Liabilitas sebesar 87,21% atau sebesar USD130.059.638,
nilai tersebut lebih besar dibandingkan tahun 2017 di mana
liabilitas sebesar 102,29% atau sebesar USD126.358.859.
Adapun yang dibiayai oleh Ekuitas sebesar 12,79% atau
USD149.128.830, yang mana nilai tahun 2018 lebih tinggi
dibandingkan tahun 2017 yang sebesar (2,29)% atau
USD(2.824.631).
Tabel Struktur Modal PPI Tahun 2017 – 2018
Uraian / Description2017 2018
USD % USD %
Liabilitas / Liabilities 126.358.859 102,29 130.059.638 87,21
Liabilitas Jangka Pendek / Short-Term Liabilities
61.389.721 49,69 67.890.500 45,52
Liabilitas Jangka Panjang / Long-Term Liabilities
64.969.138 52,59 62.169.138 41,69
Ekuitas / Equity (2.824.631) (2,29) 19.069.192 12,79
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity
123.534.228 100,00 149.128.830 100,00
Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal
Kondisi struktur modal yang optimal dicapai dengan modal
rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost of Capital/
WACC) yang minimal. Penggunaan utang yang bertambah
akan meminimalkan WACC sebab biaya utang lebih murah
dari biaya modal sendiri. Di samping itu, penggunaan utang
juga akan mengurangi biaya kena pajak sehingga akan terjadi
penghematan pajak. Meskipun demikian, peningkatan utang
yang dilakukan Perusahaan akan meningkatkan biaya beban
bunga yang selanjutnya akan mengurangi nilai Perusahaan
secara keseluruhan. Untuk itu, Perusahaan mengelola
penggunaan utang dan modal sehingga diperoleh kondisi
yang optimum. Selain itu, Perusahaan juga senantiasa
melakukan monitoring terhadap rasio likuiditas karena
semakin tinggi rasio likuiditas maka struktur modal akan
optimal. Rasio ini mengindikasikan kemampuan Perusahaan
dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.
Profit Margin Ratio
The Company’s profit margin ratio in 2018 was recorded at
13.55%, an increase compared to 2017 of 9.55%. This is due
to the 8501 dock CT1 rental income in 2018 which has been
operating since March 16, 2017 and Project Management
revenue for the construction of Kijing Port.
The Company’s capital structure consists of Liabilities and
Equity. In 2018, the Company’s capital structure was financed
by Liabilities of 87.21% or USD130,059,638, a value greater
than in 2017 where liabilities amounted to 102.29% or
USD126,358,859. As for those financed by Equity amounting
to 12.79% or USD149,128,830, the value of 2018 is higher
than in 2017 which amounted to (2.29)% or USD (2,824,631).
Table of PPI Capital Structure in 2017 - 2018
Management Policy on Capital Structure
The optimal condition of the capital structure is achieved with
a minimum weighted average cost of capital (WACC). The
use of increased debt will minimize WACC because the cost
of debt is cheaper than the cost of equity. In addition, the
use of debt will also reduce taxable costs so that tax savings
will occur. Nevertheless, the increase in debt made by the
Company will increase the cost of interest, which in turn will
reduce the overall value of the Company. For this reason,
the Company manages the use of debt and capital to obtain
optimum conditions. In addition, the Company also constantly
monitors liquidity ratios because the higher the liquidity ratio,
the capital structure will be optimal. This ratio indicates the
Company’s ability to pay off its short-term obligations.
118
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
INVESTASI BARANG MODAL
Nilai aset tetap Perusahaan pada tahun 2018 tercatat sebesar
USD1.479.550 dengan rincian investasi barang modal yang
ditunjukkan dalam tabel berikut:
Tabel Nilai Investasi Barang Modal Tahun 2018
Uraian / Description Saldo Awal / Initial
BalancePenambahan /
AdditionalPengurangan /
ReductionReklasifikasi / Reclassification
Saldo Akhir / Ending Balance
Biaya Perolehan / Cost of acquisition
-Peralatan Teknologi Informasi / Information Technology Equipment
106.049 - - 37.956 144.005
-Peralatan Kantor / Office Equipment
332.334 - - (37.956) 294.378
-Aset dalam Penyelesaian / Assets in Settlement
1.344.761 - - (310) 1.344.451
Jumlah / Total 1.783.144 - - (310) 1.782.834
Akumulasi Penyusutan / Accumulated Depreciation
-Peralatan Teknologi Informasi / Information Technology Equipment
103.724 18.802,00 - - 122.526
-Peralatan Kantor / Office Equipment
124.045 56.713,00 - - 180.758
Jumlah / Total 227.769 75.515 - - 303.284
Nilai Buku Bersih / Net Book Value
1.555.375 (75.515) - (310) 1.479.550
IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL
Di tahun 2018, Perusahan tidak memiliki ikatan material
untuk memenuhi investasi barang modal.
KONTRIBUSI KEPADA NEGARA
Sebagai warga korporasi yang baik, Perusahaan berkomitmen
untuk senantiasa memenuhi kewajiban Perusahaan sebagai
Wajib Pajak dan sebagai Pemotong Pajak dengan melakukan
pembayaran secara tepat waktu. Pada tahun 2018
Perusahan telah melakukan setoran pajak negara sebesar
Rp203.199.906.666. Berikut rincian setoran pajak oleh
Perusahaan selama empat tahun terakhir:
INVESTMENT OF CAPITAL GOODS
The value of the Company’s fixed assets in 2018 was recorded
at USD1,479,550 with details of capital goods investment
shown in the following table:
Table of Capital Goods Investment Value in 2018
MATERIAL BONDS FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT
In 2018, the Company has no material ties to fulfill capital
goods investments.
CONTRIBUTION TO THE STATE
As a good corporate citizen, the Company is committed
to always fulfilling the obligations of the Company as a
Taxpayer and as a Tax Cutter by making payments in a timely
manner. In 2018 the Company made a state tax deposit
of Rp203,199,906,666. The following are details of tax
payments by the Company over the past four years:
119Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
2016 20172015
6.070.121.593
7.157.941.327
4.062.158.953
7.931.748.869
2018
PPh 21 / Income Tax 21Tabel Setoran Pajak PPI Tahun 2015 – 2018 / Table of PPI Tax Deposit in 2015 - 2018
Dalam AS Dolar / In US Dollar
2016 20172015
343.664.852
1.389.024.321
139.345.078
287.176.727
2018
PPh 23 / Income Tax 23Dalam AS Dolar / In US Dollar
2016 20172015
447.782.342
533.793.598
232.182.615
117.702.260.084
2018
PPh Pasal 4 Ayat 2 / Income Tax Article 4 Paragraph 2Dalam AS Dolar / In US Dollar
120
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
2016 20172015
901.520.553
57.404.522.783 56.677.148.414
77.229.008.864
2018
PPN / Value-Added Tax (VAT)Dalam AS Dolar / In US Dollar
2016 20172015
-
429.146.097
75.808.605
49.712.122
2018
PPN Impor / Import VATDalam AS Dolar / In US Dollar
2016 20172015
7.763.089.340
66.914.428.126 61.186.643.665
203.199.906.666
2018
Jumlah / TotalDalam AS Dolar / In US Dollar
121Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Sebagai Pemotong Pajak, Perusahaan secara aktif berperan
serta dalam melakukan pemotongan terhadap setiap objek
kena pajak yang meliputi PPh Pasal 21 atas penghasilan yang
diterima wajib pajak orang pribadi dan PPh Pasal 23 atas
penghasilan yang diterima wajib pajak badan.
PROSPEK USAHA
Prospek Perekonomian Global
Berdasarkan prospek perekonomian global dan nasional serta
kondisi umum dari industri pelabuhan nasional, Manajemen
meyakini bahwa prospek usaha Perusahaan di tahun 2019
masih sangat menjanjikan. Laju pertumbuhan ekonomi
global diproyeksikan akan berjalan relatif stabil di tahun
2019. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi
global di tahun 2019 di level 2,9%. Beberapa hal menjadi
pertimbangan Bank Dunia terkait proyeksi tersebut, antara
lain: melemahnya aktivitas perdagangan dan manufaktur
dunia, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, dan
tekanan pasar keuangan pada negara-negara berkembang.
Walaupun proyeksi tersebut terbilang lebih rendah
dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi global tahun
2018 sebesar 3,0%, namun pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Perindustrian optimis bahwa perang dagang
akan menguntungkan pertumbuhan ekonomi Indonesia
di masa yang akan datang. Indonesia diharapkan akan
dapat meraih peluang investasi dalam bentuk pemindahan
basis produksi atau relokasi perusahaan asal Tiongkok ke
Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah
yang berupaya menciptakan iklim investasi kondusif dan
memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha.
Prospek Perkonomian Nasional Dan Industri Pelabuhan
Dari sisi pertumbuhan ekonomi nasional, diungkapkan bahwa
2019 merupakan tahun perbaikan bagi perekonomian dalam
negeri. Melalui data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tahun 2019, diketahui bahwa Pemerintah menargetkan
pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, pendapatan negara
sebesar Rp2.165,1 triliun, dan belanja negara sebesar
Rp2.461,1 triliun. Salah satu dari beberapa kebijakan strategis
dan terobosan dalam APBN 2019 untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas belanja negara, optimalisasi
pendapatan negara dan kemandirian APBN yang terkait
dengan kegiatan usaha PPI ialah percepatan pembangunan
infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU) yang mana menekankan keterlibatan
peran swasta dan BUMN dalam mendukung pembangunan
infrastruktur melalui KPBU. Berikut adalah indikator asumsi
makroekonomi yang menjadi landasan rencana kinerja
Perusahaan tahun di 2019:
As a Tax Cutter, the Company actively participates in
deducting any taxable object which includes Article 21 Income
Tax on income received by individual taxpayers and Article 23
Income Tax on income received by the corporate taxpayer.
BUSINESS OUTLOOK
Global Economic Prospects
Based on the prospects of the global and national economy
and the general conditions of the national port industry,
Management believes that the business outlook of the
Company in 2019 are still very promising. The pace of global
economic growth is projected to run relatively stable in
2019. The World Bank projects global economic growth in
2019 at the level of 2.9%. Several things considered by the
World Bank related to these projections, among others: the
weakening of world trade and manufacturing activities, trade
wars between the United States and China, and financial
market pressures in developing countries.
Although the projection is somewhat lower than the
realization of global economic growth in 2018 of 3.0%, the
Indonesian government through the Ministry of Industry is
optimistic that trade war will benefit Indonesia’s economic
growth in the future. Indonesia is expected to be able to gain
investment opportunities in the form of moving production
bases or relocating companies from China to Indonesia. This is
in line with the government’s commitment to strive to create
a conducive investment climate and provide convenience in
the business licensing process.
National Economic and Port Industry Prospects
In terms of national economic growth, 2019 is considered as
a year of improvement for the domestic economy. Through
data from the 2019 State Revenue and Expenditure Budget, it
is known that the Government is targeting economic growth
of 5.3%, state revenues of Rp2,165.1 trillion, and state
expenditure of Rp2,461.1 trillion. One of several strategic
policies and breakthroughs in the 2019 State Budget to
improve the efficiency and effectiveness of state expenditure,
optimization of state revenues and the independence of the
State Budget related to PPI business activities is the acceleration
of infrastructure development through the PPP scheme which
emphasizes role involvement private sector and BUMN in
supporting infrastructure development through PPP. The
following are indicators of macroeconomic assumptions that
form the basis of the Company’s performance plan for 2019:
122
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Indikator / Indicators APBN 2018 / 2018 APBN Asumsi Makroekonomi 2019 / 2019 Macroeconomic Assumption
Pertumbuhan Ekonomi / Economic Growth 5,4% 5,9% - 6,5%
Tingkat Inflasi / Inflation Rate 3,5% 2,0% - 4,5%
SPN 3 Bulan / 3 Months SPN 5,2% 4,6% - 5,4%
Kurs IDR per USD / IDR Exchange Rate per USD
Rp13.400 Rp15.0000
Selain itu konsentrasi Pemerintah untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi dan sektor industri dalam negeri juga
salah satunya diwujudkan dengan rencana pengembangan
7 (tujuh) pelabuhan untuk hubungan internasional. Tujuh
pelabuhan tersebut di antaranya Tanjung Priok, Kuala
Tanjung/Belawan, Kijing, Bitung, Tanjung Perak, Makassar,
serta Pelabuhan Sorong, nantinya akan diintegrasikan
dengan kawasan industri dalam negeri. Meski hingga saat
ini hal tersebut masih dalam tahap kajian mendalam, namun
Perusahaan memandang hal tersebut sebagai peluang yang
cerah serta menjadi pecutan bagi PPI untuk senantiasa
selangkah lebih maju dalam mengembangkan fasilitas
pelabuhan.
Bersandar pada prospek makroekonomi yang positif dan
potensi yang dimiliki PPI sebagai pengembang pelabuhan
kelas dunia, Perusahaan yakin bahwa prospek usaha PPI di
tahun 2019 masih cerah dan sangat menjanjikan.
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI
TAHUN 2018
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi tahun 2018
(dalam juta Rupiah)
Uraian / Description Target 2018 / 2018 TargetsRealisasi 2018 / 2018
RealizationCapaian (%) / Achievement
(%)
Laba Rugi / Profit and Loss
Pendapatan Usaha / Operating Revenues
866.569 857.045 98,90
Beban Usaha / Operating Expenses
758.036 738.976 97,49
Laba Usaha / Operating Profit 108.533 118.068 108,79
Pendapatan (Beban) Diluar Usaha / Outside Income (Expenses)
(31.043) (2.484) 192,00
Laba (Rugi) Sebelum Pajak / Pre-Tax Profit (Loss)
77.490 115.584 149,16
Beban Pajak / Tax Expenses 2.300 1.124 48,85
Laba (Rugi) Setelah Pajak / After-Tax Profit (Loss)
75.190 114.460 152,23
Hak Minoritas / Minority Rights (2.448) (911) 162,76
Laba (Rugi) Setelah Hak Minoritas / Profit (Loss) After Minority Rights
77.637 115.372 148,60
In addition, the Government’s concentration to support
economic growth and the domestic industrial sector is
also realized by the plan to develop 7 (seven) ports for
international relations. The seven ports including Tanjung
Priok, Kuala Tanjung/Belawan, Kijing, Bitung, Tanjung Perak,
Makassar, and Sorong Port, will later be integrated with
domestic industrial estates. Although up to now this is still
in the depth stage of the study, the Company views this as a
bright opportunity and becomes a deterrent for PPI to always
be one step ahead in developing port facilities.
Relying on positive macroeconomic prospects and the
potential of PPI as a world-class port developer, the Company
believes that the business prospects of the PPI in 2019 are still
bright and very promising.
COMPARISON BETWEEN TARGETS AND REALIzATION IN
2018
Comparison Table of Targets and Realization in 2018
(in billion Rupiah)
123Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Uraian / Description Target 2018 / 2018 TargetsRealisasi 2018 / 2018
RealizationCapaian (%) / Achievement
(%)
Pendapatan (Beban) Komprehensif / Comprehensive Income (Expenses)
- (26.346) n/a
Laba (Rugi) Komprehensif / Comprehensive Profit (Loss)
77.637 89.026 114,67
Arus Kas / Cash Flow
Saldo Kas Awal Tahun / Early Year Cash Balance
998.160 998.160 100,00
Arus Kas dari Aktivitas Operasi / Cash Flow from Operating Activities
(486.267) 138.569 228,50
Arus Kas dari Aktivitas Investasi / Cash Flow from Investment Activities
(503.455) (164.185) 167,39
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Cash Flow from Funding Activities
427.999 226.250 52,86
Kenaikan (Penurunan) Kas / Increase (decrease) in Cash
(561.723) 200.634 235,72
Saldo Kas Akhir Tahun / End of Year Cash Balance
436.436 1.198.793 274,68
Posisi Keuangan / Financial Position
Aset Lancar / Current Assets 537.563 1.439.669 267,81
Aset Tidak Lancar / Non-Current Assets
928.598 719.714 77,51
Total Aset / Total Assets 1.466.161 2.159.383 147,28
Liabilitas Lancar / Current Liabilities
322.824 983.122 304,54
Liabilitas Tidak Lancar / Non-Current Liabilities
868.200 900.271 103,69
Ekuitas / Equity 275.136 275.989 100,31
Total Liabilitas dan Ekuitas / Total Liabilities and Equity
1.466.161 2.159.383 147,28
ASPEK PEMASARAN
STRATEGI PEMASARAN
Selaras dengan visi Perusahaan, PPI menerapkan strategi
pemasaran/model bisnis yang tidak terbatas dalam bidang
pengembangan infrastruktur pelabuhan, namun juga dalam
bidang pengembangan infrastruktur pendukung pelabuhan
lainnya, yaitu:
SEGMEN USAHA / BUSINESS SEGMENT STRATEGI PEMASARAN / MARKETING STRATEGY
PELABUHAN / PORT
Manajemen Proyek / Project Management
PPI berperan sebagai partner PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dalam pelaksanaan Proyek strategis, jasa profesional yang diberikan meliputi manajemen proyek, pra konstruksi, manajemen
proyek konstruksi dan manajemen proyek pasca konstruksi. Jasa tersebut merupakan peran PPI sebagai Project / PPI acts as partner of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) in implementing
strategic projects, professional services provided include project management, pre-construction, construction project management and post-construction project management. This service is the
role of PPI as a Project
MARKETING ASPECT
Marketing Strategies
In line with the Company’s vision, PPI applies a marketing
strategy/business model that is not limited to the field of port
infrastructure development, but also in the development of
other port supporting infrastructure, namely:
124
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
SEGMEN USAHA / BUSINESS SEGMENT STRATEGI PEMASARAN / MARKETING STRATEGY
Manajemen Pelabuhan / Port Management
Developer yang meliputi end to end service pengembangan pelabuhan. Hal ini merupakan bentuk sinergi anak perusahaan untuk berkontribusi dalam pencapaian tujuan Group. Di samping itu
tidak menutup kemungkinan PPI memberikan jasa profesional sebagai Project Developer di luar lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Group. / Developers that include end to end port development services. This is a form of synergy of subsidiaries to contribute to the achievement of the Group’s goals. In addition, it does not rule out the possibility of PPI providing professional
services as a Project Developer outside the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Group.
PROPERTI
Pengembangan Properti / Property Development
Sebagai Badan Usaha Pelabuhan, PPI juga bergerak sebagai pemilik proyek dalam pengembangan infrastruktur pendukung pelabuhan seperti properti. Pada tahun 2018, anak perusahaan PPI yang bergerak di bidang properti, PT Menara Maritim Indonesia, telah resmi berdiri. / As a Port Business
Entity, PPI also operates as a project owner in developing port supporting infrastructure such as property. In 2018, a PPI subsidiary engaged in property, PT Menara Maritim Indonesia, has been
officially established.
JALAN TOL
Pengemabangan Jalan Tol / Tollways Development
PPI juga berperan sebagai pemilik proyek dalam pengembangan infrastruktur pendukung pelabuhan seperti akses jalan tol menuju pelabuhan. / PPI also acts as the project owner in
developing port supporting infrastructure such as toll road access to the port.
PANGSA PASAR
Pangsa pasar PPI pada dasarnya meliputi seluruh pemangku
kepentingan di bidang operator pelabuhan, otoritas
pelabuhan dan perusahaan terkait dalam pengembangan
pendukung infrastruktur pelabuhan lainnya. Adapun
beberapa pasar dari PPI yang meliputi pelabuhan, properti
dan jalan tol ialah PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV.
• StrukturPasarPelabuhan
Seperti yang telah dipaparkan melalui ilustrasi sebaran
pangsa pasar di atas, struktur pasar concentrated PPI
pada dasarnya didominasi 4 (empat) Pelindo dengan
supporting business yang didukung oleh oleh masing-
masing anak perusahaan.
• PengembanganPasarProperti
PPI memprioritaskan pengembangan yang selektif ke
sub-segmen yang berhubungan dengan bisnis inti di
pelabuhan untuk mendorong sinergi grup. Adapun
beberapa segmen yang akan dikembangkan oleh Property
Development adalah sebagai berikut:
- Kantor, meliputi:
1. Kawasan Industri: kawasan tempat pemusatan
kegiatan industri yang dilengkapi dengan
prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Kompleks Pergudangan: daerah yang dikhususkan
untuk penyimpanan barang bagi kepentingan
rantai nilai logistik.
- Ritel, meliputi:
1. Perhotelan dan Pariwasata
2. Kota Pelabuhan (Pengembangan Wilayah
Terpadu): daerah atau kita yang dibangun
berdekatan dengan pelabuhan untuk mendukung
industri kepelabuhan ataupun daerah yang
berkembang akibat adanya pelabuhan.
MARKET SHARE
PPI’s market share basically includes all stakeholders in the
field of port operators, port authorities and related companies
in developing other port infrastructure supports. The several
markets of the PPI which include ports, property and toll
roads are PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV.
• Port Market Structure
As presented by the illustration of the distribution of
the market share above, the PPI concentrated market
structure is basically dominated by 4 (four) Pelindo with
supporting businesses supported by each subsidiary.
• Property Market Development
PPI prioritizes selective development into sub-segments
related to the core business at the port to encourage group
synergy. The several segments that will be developed by
Property Development are as follows:
- Office, including:
1. Industrial Estate: area where concentration of
industrial activities is equipped with infrastructure,
facilities and other supporting facilities.
2. Warehousing Complex: an area designated to
storing goods for the sake of the logistics value
chain.
- Retail, including:
1. Hospitality and Tourism
2. Port City (Integrated Regional Development): areas
or cities that are built close to ports to support
port industries or areas that develop due to the
existence of ports.
125Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
- Apartemen.
- Aula/Convention Hall.
Kantor / Office
Kawasan Industri / Industrial Estate
Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas penunjang lainnya. /
Industrial concentrated areas that are equipped with infrastructure, facilities, and other supporting facilities.
Kota Pelabuhan (Pengembangan Wilayah Terpadu) / Port City (Integrated Area Development)
Daerah atau kota yang dibangun berdekatan dengan pelabuhan untuk mendukung industri kepelabuhan ataupun daerah yang berkembang akibat adanya pelabuhan /
Area or city that is developed is adjacent to the port to support the port industry or developing region due to the port existence.
Kawasan Pergudangan/Warehouse Complex
Daerah yang dikhususkan untuk penyimpanan barang bagi kepentingan rantai nilai logistik /
Area specifically designated for goods storage to support logistic chain value
Ritel/Retail
Sumber: 5kha Consulting
Perhotelan dan Pariwisata / Hotel and Tourism
Apartemen / Apartment
Aula / Convention Hall
PORT
Tingkat Korelasi dengan Bisni Pelabuhan / Level of Correlation with Port Business
Rendah / LowMenengah / MediumTinggi / High
• PenetrasiPasarProperti
Sampai dengan tahun 2018, properti komersial masih
terkonsentasi di Jawa dan masih menunjukkan prospek
pipeline properti dari pasar internal PPI yang juga sangat
besar.
• Penetrasi Pasar Jalan Tol
Di tengah akselerasi proyek infrastruktur dalam negeri, PPI
yakin bahwa potensi pasar di sektor jalan tol masih sangat
luas dan memiliki peluang besar, terutama mengingat
potensi segmen akses pelabuhan yang cukup besar.
Sampai dengan 2018, PPI memiliki 3 (tiga) proyek jalan tol
akses pelabuhan yakni Jalan Tol Cibitung-Cilincing; New
Priok Eastern Access; dan Jalan Tol Pelabuhan Panjang-Tol
Trans Sumatera.
- Apartment.
- Hall / Convention Hall.
• Penetration of Property Market
Until 2018, commercial property is still concentrated in
Java and still shows the prospect of property pipelines
from the huge PPI internal market.
• Penetration of the Toll Road Market
In the midst of accelerating domestic infrastructure
projects, PPI believes that the market potential in the toll
road sector is still very broad and has great opportunities,
especially considering the potential for a fairly large port
access segment. As of 2018, PPI has 3 (three) port access
toll road projects, namely the Cibitung-Cilincing Toll
Road; New Priok Eastern Access; and Panjang Port Toll
Road - Trans Sumatra Toll Road.
126
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Rp4,2 T
Rp3,4 T
N/A
Nilai ProyekProject Value
Nilai ProyekProject Value
Nilai ProyekProject Value
PanjangLength
PanjangLength
PanjangLength
Durasi ProyekProject Duration
Durasi ProyekProject Duration
Durasi ProyekProject Duration
34.8 Km
5 Km
10 Km
2017 - 2019
2018 - 2020
2020 -
Jalan Tol Cibitung - CilincingCibitung - Cilincing Toll Road
New Priok Eastern AccessNew Priok Eastern Access
Jalan Tol Pelabuhan Panjang - Tol Trans SumateraPort Panjang Toll Road - Trans Sumatera Toll Road
127Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Faktor Penentu Keberhasilan Kinerja PPI 2018
Aspek / Aspects Pasar utama / Main Market Pelanggan Utama / Primary Customers
Penyediaan dan Pengembangan Fasilitas Pelabuhan / Port Facility Provision and Development
- Keandalan jasa layanan- Lokasi - Kelengkapan layanan jasa- Pelaksanaan SLA & SLG- Jaringan logistik yang luas- Kebutuhan akan pelabuhan modern- Penerapan standar ISO
- Reliability of services - Location - Completeness of services - Implementation of SLA & SLG - Extensive logistics network - The need for a modern port - Implementation of ISO standards
- Perbaikan produktivitas dan ketersediaan fasilitas untuk menurunkan biaya logistik
- Fair pricing berimbang dengan level of services
- Improved productivity and availability of facilities to reduce logistics costs
- Fair pricing balanced with level of services
Jasa Dukungan Pelanggan / Customer Support Services
- Pelayanan pelanggan secara persuasif- Komplain melalui Corporate Secretary- Kelengkapan dukungan pelanggan,
termasuk website corporate bagi semua pelanggan
- Persuasive customer service - Complaint through the Corporate Secretary - Complete customer support, including a
corporate website for all customers
- Single point contact mengurangi birokrasi- Respons dan pemecahan masalah secara
cepat- Keistimewaan/reward secara teratur
- Single point contact reduces bureaucracy - Quick response and problem solving - Privileges/rewards regularly
Pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki Perusahaan / Utilization of Resources owned by the Company
- Development resource berdasarkan proyek- Operational excellence- Perbaikan responsiveness - Penyediaan fasilitas dan alat operasi yang
memadai - Perbaikan kondisi untuk keselamatan
personil- Peningkatan sispro- Peningkatan kompetensi dan profesionalisme
SDM
- Development resources based on the project - Operational excellence - Improved responsiveness - Provision of adequate facilities and operating
equipment - Improvement of conditions for personnel
safety - Improvement of sispro - Increased competence and professionalism
of HR
KEBIJAKAN DIVIDEN
Penentuan kebijakan dividen Perusahaan merupakan bentuk
kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku,
terutama Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Perusahaan wajib menyisihkan jumlah
tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan
tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal
yang ditempatkan dan disetor.
Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, jumlah dividen
yang dibagikan berasal dari laba bersih yang besarnya
ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Performance Drivers PPI 2018
DIVIDEND POLICY
Determination of the Company’s dividend policy is a form
of compliance with applicable legislation, especially Law
Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
Companies are required to set aside a certain amount of net
income for each financial year for these reserves to reach at
least 20% of the total issued and paid-up capital.
Based on the Articles of Association of the Company, the
amount of dividends distributed comes from net income,
the amount of which is set at the Annual General Meeting
of Shareholders (GMS) according to the applicable rules and
regulations.
128
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Pembagian Dividen
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas (“UUPT”) telah mengatur lebih tegas
mengenai penggunaan laba Perusahaan. Pasal 71 ayat
(3) UUPT mengatur bahwa dividen hanya dapat dibagi jika
memenuhi kriteria sebagai berikut:
Perusahaan memiliki saldo laba positif dan cadangan
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal
yang ditempatkan dan disetor. Memperhatikan ekuitas
Perusahaan yang saat ini masih negatif, maka sampai dengan
tahun 2017 Perusahaan tidak membagikan dividen kepada
pemegang saham.
Tabel Pembayaran Dividen PPI Tahun 2015 – 2018
Uraian / Description 2015 2016 2017 2018
Laba (Rugi) (USD) / Profit (Loss) (USD)
(5.216.378,00) 2.429.918,00 5.001.455,00 6.550.265
Dividen yang dibagikan / Dividends Distributed
- - - -
Jumlah Lembar Saham / Number of Shares
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 22.500.000,00
Dividen Kas per Saham / Cash Dividend per Share
- - - -
Laba per Lembar Saham / Earnings per Share
n/a n/a n/a n/a
Payout Ratio / Payout Ratio
n/a n/a n/a n/a
INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI,
DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA,
AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL
Bentuk investasi Perusahaan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu
investasi pada Anak Perusahaan dan Investasi Saham.
Investasi Saham
Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas.
Investasi pada Anak Perusahaan
Sampai dengan 31 Desember 2018 PPI memiliki saham pada
2 (dua) anak perusahaan yakni PT Akses Pelabuhan Indonesia
sebesar 99% dan PT Menara Maritim Indonesia sebesar 70%.
Ekspansi
Pada tahun 2018 PPI mendirikan PT Menara Maritim Indonesia
didasarkan pada Perjanjian Usaha Patungan No. PJK – 400 –
005610 No. 05/PER/PP-PROP/DIR/2018 antara PT PPI dan PT
PP Properti Tbk, yang juga telah disahkan oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Dividend Distribution
In accordance with Law Number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies (“Company Law”) it has been
more explicitly regulated regarding the use of Company
profits. Article 71 paragraph (3) of the Company Law
stipulates that dividends can only be divided if they meet the
following criteria:
The company has a positive profit balance and reserves
reach at least 20% (twenty percent) of the issued and paid-
up capital. Noting the Company’s equity which is currently
still negative, until 2017 the Company does not distribute
dividends to shareholders.
Table of PPI Dividend Payments in 2015 - 2018
MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENT,
ExPANSION, DIVESTMENT, BUSINESS MERGER/
CONSOLIDATION, DEBT AND CAPITAL RESTRUCTURING
The form of the Company’s investment is divided into 2 (two),
namely investments in Subsidiaries and Stock Investments.
Stock Investment
In accordance with Law Number 40 of 2007 concerning
Limited Liability Companies.
Investment in Subsidiaries
As of December 31, 2018 PPI has shares in 2 (two) subsidiaries
namely 99% at PT Akses Pelabuhan Indonesia and 70% at PT
Menara Maritim Indonesia.
Expansion
In 2018 the PPI established PT Menara Maritim Indonesia
based on the Joint Venture Agreement No. PJK - 400 -
005610 No. 05/PER/PP-PROP/DIR/2018 between PT PPI and PT
PP Properti Tbk, which has also been approved by the Ministry
of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
through the Decree of the Minister of Law and Human Rights
129Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Indoneisa Nomor AHU-0033122.AH.01.01 Tahun 2018
tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan
Terbatas PT Menara Maritim Indonesia tanggal 16 Juli 2018.
Pendirian PT Menara Maritim Indonesia, selain dalam rangka
pengembangan usaha di bidang properti, juga dimaksudkan
untuk mengembangkan kawasan-kawasan lain yang dimiliki
oleh IPC Group maupun lahan-lahan potensial lainnya.
Divestasi
Pada tahun 2018 PPI tidak melakukan kegiatan divestasi
sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan, nilai
transaksi dan sumber dana kegiatan divestasi.
Akuisisi
Pada tahun 2018 PPI tidak melakukan kegiatan akuisisi
sehingga tidak terdapat informasi terkait tujuan, nilai
transaksi dan sumber dana kegiatan akuisisi.
Restrukturisasi Modal
Pada tahun 2018 PPI melakukan pengalihan saham Perusahaan
dari PT Multi Terminal Indonesia kepada PT Pelabuhan
Indonesia Investama berdasarkan Keputusan Pemegang
Saham yang diambil secara sirkuler dengan Akta Notaris
No.37 tanggal 28 Desember 2018 dan telah mendapatkan
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI NomorAHU-AH.01.03-0050687 Tahun
2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. Dengan
adanya pengalihan saham tersebut, maka komposisi
kepemilikan saham turut berubah di mana kepemilikan PT
Pelabuhan Indonesia II (Persero) menjadi 99,89% dan PT
Pelabuhan Indonesia Investama menjadi 0,11%.
INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG
MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
Pihak-pihak Berelasi
Sepanjang tahun 2018 PPI telah melakukan transaksi dengan
pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK
7 (Revisi 10), bahwa pihak-pihak yang tergolong dalam Pihak
Berelasi adalah:
1. Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait
dengan entitas pelapor (Perusahaan dan entitas anak).
a. Orang atau anggota keluarga dekat mempunyai relasi
dengan entitas pelapor jika orang tersebut memiliki
pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas
pelapor;
b. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas
pelapor;
Republic of Indonesia Number AHU 0033122.AH.01.01 Year
2018 concerning Ratification of the Establishment of Limited
Liability Company Legal Entity of PT Menara Maritim Indonesia
on July 16, 2018. The establishment of PT Menara Maritim
Indonesia, in addition to developing business in the property
sector, is also intended to develop other areas owned by IPC
Group and land other potential.
Divestment
In 2018 PPI did not carry out divestment activities so that
there was no information regarding the purpose, transaction
value and sources of funds for divestment activities.
Acquisition
In 2018 the PPI did not carry out acquisition activities so that
there was no information regarding the purpose, transaction
value and source of funds for the acquisition activities.
Capital Restructuring
In 2018 PPI transferred the Company’s shares from PT Multi
Terminal Indonesia to PT Pelabuhan Indonesia Investama based
on Shareholder Decisions taken circularly with Notarial Deed
No.37 dated December 28, 2018 and was approved by the
Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia
through Decree of the Minister of Law and Human Rights of
the Republic of Indonesia NumberAHU-AH.01.03-0050687 of
2018 concerning Receipt of Notification of Changes in Data
of Company of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. With
the transfer of shares, the composition of share ownership
also changes where the ownership of PT Pelabuhan Indonesia
II (Persero) becomes 99.89% and PT Pelabuhan Indonesia
Investama becomes 0.11%.
INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS
CONTAINING CONFLICTS OF INTEREST AND/OR
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
Related Parties
Throughout 2018 PPI has conducted transactions with related
parties as defined in PSAK 7 (Revised 10), that the parties
belonging to the Related Party are:
1. Related parties are people or entities that are related to
the reporting entity (the Company and subsidiaries).
a. A person or close family member has a relationship
with the reporting entity if the person has joint control
or control over the reporting entity;
b. Has a significant influence on the reporter or reporting
entity;
130
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
c. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor
atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika
memenuhi salah satu hal berikut.
a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari
kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk,
entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling
berelasi dengan entitas lain);
b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura
bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau
ventura bersama yang merupakan anggota suatu
kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah
anggotanya);
c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari
pihak ketiga yang sama;
d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas
ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi
dari entitas ketiga;
e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca
kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas
pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas
pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang
menyelenggarakan program tersebut, maka entitas
sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama
oleh orang yang diidentifikasi sebagai entitas yang
terkait dengan entitas pelapor;
g. Entitas yang terkait dengan entitas pelapor memiliki
pengaruh signifikan atas entitas atau personel
manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari
entitas).
3. Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama,
atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah.
Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Keuangan
Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham
utama dari Perusahaan.
Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi,
baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan
dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak
ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.
Nama, Sifat dan Jenis Transaksi Pihak Berelasi
Transaksi denga pihak berelasi dilakukan pada tingkat harga
dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi
dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai
berikut:
c. Is a key management personnel of the reporting entity
or a parent entity of the reporting entity.
2. An entity is related to the reporting entity if it meets one
of the following.
a. The entity and the reporting entity are members of
the same business group (meaning that the parent,
subsidiary and subsequent subsidiaries are related to
other entities);
b. One entity is an associate or joint venture of another
entity (or an associate or joint venture which is a
member of a business group, where the other entity
is a member);
c. Both entities are joint ventures of the same third party;
d. One entity is a joint venture of a third entity and the
other entity is an associate of the third entity;
e. The entity is a post-employment benefit plan for
employee benefits from one of the reporting
entities or entities related to the reporting entity. If
the reporting entity is the entity that organizes the
program, the sponsoring entity is also related to the
reporting entity;
f. Entities that are controlled or jointly controlled by the
person identified as an entity related to the reporting
entity;
g. Entities related to the reporting entity have significant
influence on the entity or key management personnel
of the entity (or the parent entity of the entity).
3. Entities that are controlled, jointly controlled or
significantly influenced by the Government. The
Government in this case is the Minister of Finance of the
Republic of Indonesia who is the main shareholder of the
Company.
All transactions conducted with related parties, whether or
not carried out with the same terms and conditions as those
carried out with third parties, are disclosed in the financial
statements.
Name, Nature and Types of Transactions with Related
Parties
Transactions with related parties are carried out at the price
level and requirements agreed by both parties. The nature of
relations and types of transactions with related parties are as
follows:
131Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Tabel Sifat Relasi dan Jenis Transaksi Pihak Berelasi Tahun
2018
Sifat Relasi / Nature of RelationsNama Pihak Berelasi / Name of Related
PartiesJenis Transaksi / Type of Transactions
Entitas induk / Parent Entity PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Aktivitas terkait pembangunan dan pengoperasian Terminal Kalibaru, pinjaman,
dan penjamin fasilitas pinjaman dan penugasan karyawan serta Pemilik proyek
Kijing yang ditugaskan untuk dikelola oleh Perusahaan. / Activities related to the construction and operation of the Kalibaru Terminal, loans, and loan facility guarantor and assignment of employees and Kijing
Project Owners were assigned to be managed by the Company.
Entitas sepengendalian PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) / Entities under the control of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Rumah Sakit PelabuhanPembelian layanan kesehatan / Health
service purchases
PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia
Jasa pendidikan dan hotel / Educational services and hotels
PT Energi Pelabuhan Indonesia
Pemanfaaatan jasa pemeliharaan infrastruk mekanikal elektrikal / Utilization
of mechanical electrical infrastructure maintenance services
Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia / Entities under the control of the Government of the Republic of Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Transaksi keuangan / Financial transaction
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Transaksi keuangan / Financial transaction
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Transaksi keuangan / Financial transaction
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Transaksi keuangan / Financial transaction
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) TbkPembelian layanan telekomunikasi /
Purchase of telecommunications services
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)Pembelian jasa asuransi / Purchase of
insurance services
PT Danareksa SekuritasPembelian jasa konsultasi / Purchase of
consultation services
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)Pembelian jasa instalasi kelistrikan /
Purchase electrical installation services
Entitas sepengendalian Pemerintah Republik Indonesia / Entities under the control of the Government of the Republic of Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Transaksi keuangan / Financial transaction
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Transaksi keuangan / Financial transaction
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Transaksi keuangan / Financial transaction
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Transaksi keuangan / Financial transaction
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) TbkPembelian layanan telekomunikasi /
Purchase of telecommunications services
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)Pembelian jasa asuransi / Purchase of
insurance services
PT Danareksa SekuritasPembelian jasa konsultasi / Purchase of
consultation services
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)Pembelian jasa instalasi kelistrikan /
Purchase electrical installation services
Nilai Transaksi dengan Pihak Berelasi
Transaksi dengan Pihak Berelasi yang dilakukan Perusahaan
dengan berbagai pihak dalam dua tahun terakhir ditunjukkan
dalam tabel di bawah ini.
Table of Nature of Relations and Types of Related Party
Transactions in 2018
Value of Transactions with Related Parties
Transactions with Related Parties conducted by the Company
with various parties in the last two years are shown in the
table below.
132
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Tabel Transaksi dengan Pihak Berelasi Tahun 2017 – 2018
Transaksi / Transaction 2017 2018
Kas dan Setara Kas / Cash and Cash Equivalents
43.867.159 50.236.268
Piutang Lain-lain / Other receivables 3.148.821 3.168.396
Utang Lain-lain / Other Debt 1.003.126 47.509.239
Uang Titipan / Deposit money 37.222 6.345
Aset lancar lain-lain / Other Current Assets 16.057.352 -
Beban Akrual / Accrual Expenses 40.045.916 -
Pendapatan diterima di muka / Prepaid income
81.769.138 64.969.138
Jumlah / Total 185.928.734 165.889.386
Kewajaran Transaksi
PPI memastikan bahwa seluruh transaksi dengan pihak
berelasi telah sesuai dengan kebijakan dan syarat yang
telah disepakati kedua belah pihak, sehingga Perusahaan
menganggap bahwa semua transaksi masih dalam batas
wajar sesuai dengan PSAK No.7 (Revisi 2010) tentang
Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Hal Ini mengindikasikan
bahwa Perusahaan telah melakukan transaksi dengan pihak
yang berelasi secara wajar.
Kebijakan Perusahan tentang Mekanisme Tinjauan atas
Transaksi dengan Pemenuhan Peraturan Terkait
Mekanisme tinjauan atas transaksi dengan pihak berelasi
melalui proses audit baik yang dilakukan oleh auditor internal
maupun auditor eksternal. Sebagai upaya untuk memastikan
tingkat kewajaran transaksi dan kesesuaian dengan standar
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, laporan transaksi
afiliasi di atas telah diaudit oleh Auditor.
REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN
UMUM
Sampai dengan 31 Desember 2018, Perusahaan bukan
merupakan perusahaan publik. Saham Perusahaan dimiliki
oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) sebesar 99% dan
PT Multi Terminal Indonesia sebesar 1%. Sehingga Perusahaan
tidak memiliki program kepemilikan saham oleh pekerja
(Employee Stock Option Program/ESOP) dan/atau manajemen
(Management Stock Option Program/MSOP). Oleh karena
itu, tidak terdapat informasi mengenai jumlah saham ESOP/
MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan
dan/atau manajemen yang berhak, serta harga exercise.
INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI
SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN
Perusahaan tidak memiliki informasi dan fakta material yang
terjadi setelah tanggal laporan akuntan sampai dengan 31
Desember 2018.
Table of Transactions with Parties Related in 2017 - 2018
Fairness of Transactions
PPI ensures that all transactions with related parties are in
accordance with the policies and terms agreed upon by both
parties, so that the Company considers that all transactions
are within reasonable limits in accordance with PSAK No.7
(Revised 2010) concerning Related Party Disclosures. This
indicates that the Company has carried out transactions with
parties that are reasonably related.
Company Policy concerning Review Mechanisms for
Transactions with Compliance with Related Regulations
The review mechanism for transactions with related parties
through the audit process, both conducted by internal auditors
and external auditors. In an effort to ensure the fairness
of transactions and compliance with generally accepted
accounting standards in Indonesia, the aforementioned
affiliate transaction reports have been audited by the Auditor.
REALIzATION OF USE OF PUBLIC OFFERING FUNDS
As of December 31, 2018, the Company is not a public
company. The Company’s shares are owned by PT Pelabuhan
Indonesia II (Persero) at 99% and PT Multi Terminal
Indonesia at 1%. So that the Company does not have an
Employee Stock Option Program (ESOP) and/or management
(Management Stock Option Program/MSOP). Therefore,
there is no information regarding the number of ESOP/MSOP
shares and their realization, time period, eligible employee
and/or management requirements, and exercise prices.
MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT OCCUR
AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT REPORT
The company does not have material information and facts
that occur after the date of the accountant’s report until
December 31, 2018.
133Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PERUBAHAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN
Selama tahun 2018, terdapat sejumlah peraturan baru dan
perubahan peraturan yang berpengaruh signifikan terhadap
kinerja PPI. Peraturan baru dan perubahan peraturan disajikan
dalam tabel berikut:
No. Nama Peraturan / Name of Regulation Tentang / Regarding Dampak terhadap Perusahaan / Impact on the Company
1Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 / Government Regulation No.24 of 2018
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. / Business
Licensing Services to be Integrated Electronically.
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia selaku Perseroan harus menyesuaikan proses pengajuan dan perpanjangan perizinan yang dibutuhkan perusahaan. / PT Pengembang Pelabuhan Indonesia as the Company must adjust the licensing process and extension needed by the company
2.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 / Minister of Manpower Regulation Number 5 of
2018
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. / Occupational Safety
and Health Work Environment
Permen No. 5 Th 2018 ini menambahkan pengaturan tentang tambahan kewajiban bagi perusahan di bidang K3L yakni :a. Faktor Ergonomi (Fasilitas kerja) b. Faktor Psikologis (Hubungan antar
pekerja)c. Standar Iklim kerja dingind. Penerapan hygiene dan sanitasie. Pemeriksaan dan Pengujian K3 f. Metode Uji standar SNI /
Ministerial Regulation No. 5 of 2018 adds a regulation regarding additional obligations for companies in the HSE sector, namely:a. Ergonomics factor (work facilities)b. Psychological Factors (Relations
between workers)c. Cold working climate standardsd. Application of hygiene and sanitatione. K3 Inspection and Testingf. SNI standard Test Method
3.
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 / Minister of Manpower Regulation Number 15 of
2018
Upah Minimum. / Minimum Wage.
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia perlu memastikan kembali bahwa standar upah di perusahaan telah sesuai dengan peraturan terbaru tersebut. / PT Pengembang Pelabuhan Indonesia needs to reassure that the wage standard in the company is in accordance with the latest regulations.
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
Amandemen PSAK berikut efektif untuk periode yang
dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 dan telah
diterapkan dalam laporan keuangan konsolidasi Perusahaan:
- Amandemen PSAK No.2, “Laporan Arus Kas tentang
Prakarsa Pengungkapan”.
- Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan tentang
Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum
Direalisasi”.
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): “Investasi pada Entitas
Asosiasi dan Ventura Bersama”.
- PSAK No. 76 (Penyesuaian 2017): “Pengungkapan
Kepentingan dalam Entitas Lain”.
CHANGES TO THE REGULATIONS THAT HAVE A
SIGNIFICANT EFFECT
During 2018, there were a number of new regulations
and regulatory changes that significantly affected the
performance of PPIs. New regulations and regulatory changes
are presented in the following table:
CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES
The following amendments to the PSAK are effective for
periods beginning on or after January 1, 2018 and have been
applied in the Company’s consolidated financial statements:
- Amendments to PSAK No.2, “Cash Flow Report on
Disclosure Initiatives”.
- Amendments to PSAK No. 46, “Income Tax on
Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized
Losses”.
- PSAK 15 (2017 Adjustment): “Investment in Associates
and Joint Ventures”.
- PSAK No. 76 (2017 Adjustment): “Disclosure of Interest
in Other Entities”.
134
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Perusahaan memastikan bahwa penerapan amandemen
di atas tidak memberikan dampak yang besar terhadap
pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan
keuangan konsolidasian.
PENCAPAIAN KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
Salah satu indikator untuk menilai tingkat pencapaian
kinerja Perusahaaan adalah dengan melihat pencapaian
Key Performance Indicator (KPI) Perusahaan. KPI merupakan
suatu ukuran kinerja yang bersifat kuantitatif yang disetujui
sebelumnya oleh Manajemen dan merupakan cerminan
faktor-faktor penentu keberhasilan Perusahaan.
KPI PPI untuk tahun buku 2018 ditetapkan melalui persetujuan
Dewan Komisaris dan Direksi PT Pengembang Pelabuhan
Indonesia Nomor: PPI-500-005065 5 Januari 2018.
No. Perspektif / Perspective Target Satuan / Unit Realiasi / Realization
A KEUANGAN DAN PASAR / FINANCE AND MARKET
EBITDA Margin
EBITDA Rp 109.741.420.605 120.188.654.244
Pendapatan Usaha Bersih / Net Business Income Rp 866.569.000.000 857.044.645.830
Target 2018 / 2018 Target % 12,66% 14,02%
Average Collection Period
Hasil rata-rata (Tanggal Penerimaan Piutang Usaha – Tanggal Penerbitan Invoice) / Average results (Ac-counts Receivable Date - Issue Date Invoice)
Target 2018 / 2018 Target Days 10 10
Pertumbuhan Pendapatan / Revenue Growth
Pendapatan Tahun Berjalan / Current Year Income Rp 866.569.000.000 857.044.645.830
Pendapatan Tahun Sebelumnya / Previous Year Income
Rp 706.040.486.520 706.040.486.520
Target 2018 / 2018 Target % 22,74% 21,39%
B KEUANGAN DAN PASAR / FINANCE AND MARKET
Indeks Kepuasan Pelanggan / Customer Satisfaction Index
Hasil Survei Kepuasan Pelanggan / Results of the Customer Satisfaction Survey
Target 2018 / 2018 TargetSkala Likert / Likert Scale
3,5 3,5
Tindak Lanjut Keluhan Pelanggan / Follow-up of Customer Complaints
Jumlah tindak lanjut terhadap keluhan pelanggan / Number of follow-ups on customer complaints
2 1
Jumlah Keluhan Pelanggan / Number of Customer Complaints
2 1
Target 2018 / 2018 Target % 100 100
The Company ensures that the implementation of the above
amendments does not have a significant impact on financial
reporting and disclosures in the consolidated financial
statements.
ACHIEVEMENT OF KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
One indicator to assess the level of achievement of the
Company’s performance is to see the achievement of
the Company’s Key Performance Indicator (KPI). KPI is a
quantitative performance measure that was previously
approved by Management and is a reflection of the
determinants of the success of the Company.
KPI of PPI in 2018 was determined through approval of the
Board of Commissioners and Board of Directors of
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Number: PPI-500-
005065 dated January 5, 2018.
135Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
No. Perspektif / Perspective Target Satuan / Unit Realiasi / Realization
C FOKUS TENAGA KERJA / LABOR FOCUS
Peningkatan Kompetensi SDM / HR Competency Enhancement
Realisasi Jumlah Pegawai Mengikuti Diklat Tahun Berjalan / Realization of Number of Employees Participating in Training for the Year
55 60
Jumlah Total Pegawai Tahun Berjalan / Total Number of Employees for the Current Year
65 65
Koefisien / Coefficient 1.00 1.00
Target 2018 / 2018 Target % 85% 92,31%
Indeks Kepuasan Pegawai / Employee Satisfaction Index
Hasil Survei Kepuasan Pegawai / Results of the Employee Satisfaction Survey
Target 2018 / 2018 TargetSkala Likert / Likert Scale
3,8 3,8
Produktivitas Pegawai / Employee Productivities
Laba Usaha Tahun Berjalan / Current Year Profit Rp 108.532.924.605 119.110.079.992
Total Pegawai Tahun Berjalan / Total Employees of the Current Year
Orang / People 116 106
Target 2018 / 2018 TargetRp(M)/Orang / Rp(M)/Person
0,94 1,12
136
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
No. Perspektif / Perspective Target Satuan / Unit Realiasi / Realization
D EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES / EFFECTIVENESS OF PRODUCTS AND PROCESSES
Kinerja Vendor / Vendor Performance
Hasil Evaluasi Vendor Tahun Berjalan / Current Year Vendor Evaluation Results
24 172,274,005
Jumlah Vendor Tahun Berjalan / Number of Vendors for the Year
10 2,33
Target 2018*skala 1 s.d 3 / 2018 Target* Scale of 1-3
Skala 2,35
Kinerja Pembayaran kepada Supplier / Payment Performance to Supplier
Jangka Waktu Pembayaran Invoice ke Vendor / Payment Period for Invoice to Vendor
Target 2018 / 2018 Target Hari 20 20
Persentase Jumlah Proyek yang Dilaksanakan / LEADERSHIP, GOVERNANCE AND COMMUNITY RESPONSIBILITY
Realisasi Jumlah Proyek yang Dilaksanakan / Realization of the Number of Projects Implemented
3,1/9 4
Rencana Jumlah Proyek yang Dilaksanakan / Plan for the Number of Projects Implemented
4 4
Target 2018 / 2018 Target % 78 100.00%
KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA dan TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN / KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA dan TANGGUNG JAWAB KEMA-SYARAKATAN
Good Corporate Governance
Hasil assessment / Assessment Results 83 90.303
Target 2018 / Target 2018 % 83
Tindaklanjut Eksternal Audit (KAP) / External Audit Follow-Up (KAP)
Jumlah Temuan Ditindaklanjuti / Number of Findings Followed-Up
Item 4 1
Jumlah Temuan Audit / Number of Audit Findings Item 4 1
Target 2018 / 2018 Target % 100% 100%
Penyerapan Investasi / Investment Absorption
Realisasi Investasi Tahun Berjalan / Realization of Current Year Investment
2,7 2
Rencana Investasi Tahun Berjalan / Current Year Investment Plan
3 2
Target 2018 / 2018 Target % 89% 100%
INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
Sampai dengan tahun 2018, Perusahaan tidak mengalami
hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan
usahanya. Hal tersebut terbukti dari Laporan Auditor
Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian
Perusahaan Tahun Buku 2018 dengan opini “Laporan
keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material”.
INFORMATION ON BUSINESS CONTINUITY
As of 2018, the Company has not experienced any
significant effects on its business continuity. This is evident
from the Independent Auditor’s Report on the Company’s
Consolidated Financial Statements for the 2018 Fiscal Year
with the opinion “The accompanying consolidated financial
statements present fairly, in all material respects”.
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
137Laporan TahunanAnnual Report
138
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Tata Kelola perusahaangood Corporate governance
Sejak awal berdiri, kami telah memahami Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai salah satu “tiang penyangga” yang vital dalam kegiatan usaha berkelanjutan.
Since its inception, we has understood Good Corporate Governance as one of the vital “pillars” in sustainable business activities.
139Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
06
140
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Tata Kelola PerusahaanGood Corporate Governance
skor gCg Tahun 2018 mencapai 90,30%
gCg score for 2018 reaches 90.30%
KOMITMEN PPI DALAM PENERAPAN GCGSejak awal berdiri, PPI telah memahami
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance/”GCG”) sebagai
salah satu “tiang penyangga” yang vital
dalam kegiatan usaha berkelanjutan.
Keberadaan GCG diperlukan untuk
menciptakan proses bisnis yang transparan,
efisien, dan konsisten dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Oleh
karenanya penerapan GCG perlu didukung
oleh 3 (tiga) pilar yang saling berhubungan
yaitu negara dan perangkatnya sebagai
regulator, dunia usaha sebagai pelaku
pasar, dan masyarakat sebagai pengguna
produk atau jasa dunia usaha.
Perusahaan senantiasa melandaskan
kegiatannya pada prinsip-prinsip GCG
yang mana bentuk ketaatan tersebut
diaplikasikan pada seluruh aktivitas
Perusahaan, selaras dengan visi ‘menjadi
end-to-end port developer company’ yang
dapat memberikan nilai tambah maksimal
bagi seluruh pemangku kepentingan secara
berkesinambungan dalam mendukung
perekonomian nasional; menyelenggarakan
tatakelola Perusahaan yang transparan,
akuntabel, bertanggung jawab,
berintegritas, dan adil, menyenangkan
untuk bekerja dan memberikan kesempatan
yang sama untuk berkembang serta
menyelenggarakan tata kelola Perusahaan
yang transparan, akuntabel, bertanggung
jawab, berintegritas dan adil.
PPI COMMITMENT IN IMPLEMENTING GCGSince its inception, PPI has understood
Good Corporate Governance (GCG) as one
of the vital “pillars” in sustainable business
activities. The existence of GCG is needed
to create business processes that are
transparent, efficient, and consistent with
applicable laws and regulations. Therefore,
the implementation of GCG needs to be
supported by 3 (three) interconnected pillars,
namely the state and its instruments as
regulators, business as market participants,
and the community as users of business
products or services.
The company always bases its activities
on the principles of GCG where the form
of compliance is applied to all of the
Company’s activities, in line with the vision
‘to become end-to-end port developer
company’ that can provide maximum value
added for all stakeholders on an ongoing
basis in supporting the national economy;
organizing corporate governance that is
transparent, accountable, responsible,
integrity and fair, pleasant to work and
provides equal opportunities to develop
and organize corporate governance that
is transparent, accountable, responsible,
integrity and fair.
141Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Kami senantiasa melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip GCG yang mana bentuk ketaatan tersebut diaplikasikan pada seluruh aktivitas Perusahaan, selaras dengan visi ‘Menjadi end-to-end port developer company’.
We always base our activities on the principles of GCG where the form of compliance is applied to all of the Company’s activities, in line with
the vision ‘To become end-to-end port developer company.’.
DASAR PENERAPAN GCGDalam penerapan prinsip dasar tata kelola perusahaan, PPI
mengacu pada kebijakan terkait dalam mewujudkan tata
kelola perusahaan yang baik sebagai wujud kepatuhan
Perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Kebijakan
tersebut diantaranya sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/ MBU/2011
tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance)
pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/
MBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 tentang Pedoman
Pengangkatan Direksi & Dekom Anak Perusahaan Badan
Usaha Milik Negara beserta peraturan perubahannya.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012
tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Negara BUMN No. PER-01/ MBU/2011 tanggal 01
Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan
Usaha Milik Negara.
5. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha
Milik Negara Nomor. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni
2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi
Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good
Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.
6. Anggaran Dasar Perusahaan.
7. Keputusan President Director Nomor: SKD-620-005830
Tanggal 13 Agustus 2018 tentang Pembagian Tugas
dan Wewenang Direksi PT Pengembang Pelabuhan
Indonesia yang diantaranya mengatur penetapan Direksi
penanggung jawab dan membidangi penerapan dan
pengelolaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang
Baik (Good Corporate Governance) di Lingkungan PPI.
GCG IMPLEMENTATION BASISIn applying basic principles of corporate governance, PPI refers
to related policies in realizing good corporate governance
as a manifestation of the Company’s compliance with
applicable regulations. These policies include the following:
1. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. SOE State Minister Regulation No. PER-01/MBU/2011
dated August 1, 2011 concerning the Implementation of
Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
3. SOE State Minister Regulation No. PER-03/MBU/2012
dated March 29, 2012 concerning Guidelines for
Appointment of Directors & Board of Commissioners of
State-Owned Enterprises’ Subsidiaries along with their
amendments.
4. SOE State Minister Regulation No. PER-09/MBU/2012
dated July 6, 2012 concerning Amendment to Regulation
of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-
01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning
Implementation of Good Corporate Governance in State-
Owned Enterprises.
5. Decree of Ministry of State Owned Enterprises Secretary
Number. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012
concerning Indicators/Parameters for Evaluating and
Evaluating the Implementation of Good Corporate
Governance in State-Owned Enterprises.
6. Company’s Articles of Association.
7. President Director’s Decree Number: SKD-620-005830
dated August 13, 2018 concerning the Distribution of
Tasks and Authorities of Directors of PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia, which among others regulates
the Board of Directors in charge and in charge of the
implementation and management of Good Corporate
Governance principles in PPI environment.
142
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Perusahaan juga memiliki kebijakan yang diatur secara khusus.
Kebijakan Tata Kelola PPI (soft structure GCG) merupakan
pedoman bagi setiap organ dalam tata kelola perusahaan PPI.
Kebijakan ini didasarkan pada Anggaran Dasar Perusahaan,
Peraturan Perundangan dan best practices penerapan Good
Corporate Governance. Soft structure GCG yang telah dimiliki
oleh Perusahaan antara lain:
• Kebijakan Tata Kelola Perusahaan;
• Pedoman Dewan Komisaris;
• Pedoman Dewan Direksi;
• Pedoman Perilaku Perusahaan;
• Komite Audit Charter;
• Piagam Internal Audit;
• Kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
• Kebijakan Pengendalian Penerimaan dan Pemberian
Hadiah/Hiburan;
• Kebijakan Penerapan Whistleblowing System;
• Kebijakan Manajemen Risiko;
• Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM);
• Kebijakan Standar Pelayanan Informasi/Data dan
Dokumentasi Kepada Pengguna Informasi;
• Pola Pembinaan Anak Perusahaan.
PENERAPAN PRINSIP DASAR GCGTransaparansi
Prinsip Transparansi diwujudkan dengan menyediakan
informasi yang cepat, tepat dan akurat melalui media
komunikasi secara intensif dan dikelola secara profesional.
Hal ini bertujuan agar para Pemegang Saham, kreditur,
masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dapat
mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perusahaan
secara jelas, dengan tetap memperhatikan aturan dari
pengelolaan informasi yang berlaku. Kerahasiaan informasi
diatur untuk membatasi akses informasi oleh pihak yang
berkepentingan.
Akuntabilitas
Prinsip Akuntabilitas diterapkan pada pelaksanaan fungsi dan
peran setiap jajaran karyawan PPI yang memadai dan dapat
dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perusahaan
dapat berjalan dengan efektif. Perusahaan juga menerapkan
Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan
pengawasan internal secara bertingkat.
Bertanggungjawab
Prinsip Bertanggungjawab diwujudkan dengan memastikan
Perusahaan telah mematuhi ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta menjaga proses
bisnis PPI agar tetap memiliki hubungan yang baik dengan
pihak terkait.
The company also has a specifically regulated policy. The
PPI Governance Policy (soft structure GCG) is a guideline for
every organ in PPI corporate governance. This policy is based
on the Company’s Articles of Association, Regulations and
best practices for the implementation of Good Corporate
Governance. GCG soft structures that have been owned by
the Company include:
• Good Corporate Governance Policy;
• Board of Commissioners Manual;
• Board of Directors Manual;
• Company’s Code of Conduct;
• Audit Committee Charter;
• Internal Audit Charter;
• Internal Control System Policy;
• Gratification and Gift/Hospitality Control Policy;
• Whistleblowing System Implementation Policy;
• Risk Management Policy;
• Human Resources Policy;
• Policy on Information/Data Services Standard and
Documentation to Users;
• Subsidiaries’ Development Pattern.
BASIC GCG PRINCIPLES IMPLEMENTATIONTransparency
Transparency Principle is realized by providing information
that is fast, precise and accurate through communication
media intensively and managed professionally. This is
intended so that Shareholders, creditors, the public, and all
stakeholders can clearly understand the performance and
management activities of the Company, while still taking into
account the rules of management of applicable information.
The confidentiality of information is set to limit access to
information by interested parties.
Accountability
The Accountability Principle is applied to the implementation
of the functions and roles of each level of PPI employees that
are adequate and accountable, so that the management of the
Company can run effectively. The company also implements
the Internal Control System, through the implementation of
multilevel internal controls.
Responsibility
The Responsible Principle is realized by ensuring the Company
complies with the prevailing laws and regulations and
maintains the PPI business process in order to maintain good
relations with the parties concerned.
143Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Kemandirian
Prinsip Kemandirian diterapkan dalam setiap proses
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak
Manajemen. Setiap keputusan yang diambil dipastikan
terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) serta
pengaruh/tekanan dari pihak lain.
Kewajaran
Prinsip Kewajaran diimplementasikan dengan memperlakukan
seluruh pihak terkait secara berimbang antara hak dan
kewajiban.
STRUKTUR TATA KELOLAStruktur tata kelola (Governance Structure) PPI mengacu
pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Bab I Mengenai
Ketentuan Umum Pasal 1. Organ Perseroan terdiri dari
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris
dan Direksi. Selain itu, Organ tersebut khususnya Dewan
Komisaris dan Direksi masing-masing dilengkapi dengan
organ pendukung sebagaimana digambarkan dalam Struktur
Tata Kelola Perusahaan PPI.
Independence
The Principle of Independence is applied in every decision
making process carried out by the Management. Every
decision taken is ensured to be free from conflict of interest
and influence/pressure from other parties.
Fairness
The Fairness Principle is implemented by treating all parties in
a balanced manner between rights and obligations.
GOVERNANCE STRUCTUREGovernance Structure of PPI refers to Law No. 40 of 2007
Chapter I on the General Provisions, Article 1. The Company’s
Main Organ consists of General Meeting of Shareholders
(GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. In
addition, the Organs, particularly the Board of Commissioners
and Directors, are equipped with supporting organs as
depicted in the PPI Corporate Governance Structure.
RUPSGMS
DIREKSI
BOARD OF DIRECTORS
DEWAN KOMISARIS
BOARD OF
COMMISSIONERS
CORPORATE
SECRETARY &
STAKEHOLDER
RELATION
INTERNAL
AUDIT
UNIT LAINNYA
OTHER UNITS
RISK
MANAGEMENT
QUALITY
ASSURANCE
& HSE
SEKRETARIS
DEWAN
KOMISARIS
BOARD OF
COMMISSIONERS’
SECRETARY
KOMITE AUDIT
AUDIT
COMMITTEE
ORGAN UTAMA
MAIN ORGAN
ORGAN PENDUKUNG
SUPPORTING ORGAN
144
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
KOMITMEN IMPLEMENTASI GCG SECARA BERKELANJUTAN Upaya PPI untuk menjadikan GCG sebagai budaya dalam
Perusahaan diwujudkan melalui berbagai program khusus
yang ditujukan untuk meningkatkan kepekaan dan
pemahaman seluruh Insan PPI terkait pentingnya GCG.
Secara berkelanjutan, PPI melaksanakan program Sosialisasi
GCG dan Survei Pemahaman GCG yang diikuti oleh seluruh
jajaran mulai dari level manajemen hingga karyawan.
Sosialisasi GCG
Pelaksanaan sosialisasi GCG kepada setiap unsur yang
ada di lingkungan Perusahaan, baik melalui forum
tatap muka maupun media informasi lain seperti portal
internal Perusahaan, email, serta situs Perusahaan dengan
melampirkan kebijakan GCG Perusahaan.
Survei Pemahaman GCG
PPI melaksanakan survei tingkat pemahaman terhadap
infrastruktur GCG agar dapat mengetahui sejauh mana
kebijakan dan implementasi GCG dapat diterapkan oleh
seluruh organ dan masing-masing individu Perusahaan.
Survei dilakukan terkait pemahaman Dewan Komisaris,
Organ Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan PPI. Rata-rata
tingkat pemahaman untuk Dewan Komisaris 71,4%, Direksi
adalah 95,8% , dan Karyawan 80,88% dari skala 100.
GCG OUTCOMEEfektivitas penerapan GCG di Perusahaan telah menunjukkan
peningkatan, yang mana hal tersebut dapat dilihat melalui
perolehan nilai Survei Pemahaman GCG dengan rata-rata
tingkat pemahaman Dewan Komisaris adalah sebesar 71,4%,
Direksi sebesar 95,8%, dan Karyawan sebesar 80,88% dari
skala 100. Selain itu, hasil assessment skor GCG Perusahaan
untuk tahun buku 2017 yang dilaksanakan pada 2018 juga
menunjukkan peningkatan, dengan skor sebesar 90,30%
dengan Predikat “Sangat Baik” jika dibandingkan dengan
skor GCG tahun 2016 yang dilaksanakan pada tahun 2017
sebesar 76,03%.
GCG ASSESMENT DASAR PELAKSANAAN
Penilaian GCG di lingkungan PPI dilakukan berdasarkan
kriteria sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Sekretaris
Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S. MBU/2012 tanggal
6 Juni 2012, tentang Indikator/ Parameter penilaian dan
evaluasi atas penerapan tata kelola Perusahaan yang baik
(Good Corporate Governance) pada BUMN.
COMMITMENT TO IMPLEMENTING SUSTAINABLE GCG PPI’s efforts to make GCG as a corporate culture are realized
through various special programs aimed at increasing the
sensitivity and understanding of all PPI Personnel regarding
the importance of GCG. On an ongoing basis, the PPI
carries out the GCG Dissemination program and the GCG
Understanding Survey which is followed by all levels ranging
from management to employees.
GCG Information Dissemination
GCG socialization is conducted in every element within the
Company environment through face-to-face forums and
other information media, such as corporate internal portal,
corporate e-mail, and corporate website by attaching the
GCG policy.
GCG Understanding Survey
The Company conducts a survey on the level of GCG
infrastructure understanding in order to understand the extent
to which GCG policies can be implemented by all organs
and individuals of the Company. The survey was conducted
related to the understanding of the Board of Commissioners,
the Board of Commissioners’ Organs, the Board of Directors,
and PPI Employees. The average level of understanding is
71.4% for the Board of Commissioners, 95.8% for Board of
Directors, and 80.88% for Employees, on the scale of 100.
GCG OUTCOMEThe effectiveness of GCG implementation in the Company
has shown an increase, which can be seen through the
acquisition of GCG Understanding Survey scores with the
average level of understanding is 71.4%, for the Board of
Commissioners, 95.8%, and 80,88% for Employees, on the
scale of 100. In addition, the results of the Company’s GCG
score assessment for the 2017 fiscal year carried out in 2018
also showed an increase, with a score of 90.30% with “Very
Good” Predicate compared to the 2016 GCG score carried
out in 2017 at 76.03%.
GCG ASSESSMENT BASIS IMPLEMENTATION
GCG Assessment in PPI environment is based on the criteria
as described in the Secretary Decree of the Ministry of SOEs
No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, on Assessment
indicator/parameter and evaluation of good corporate
governance implementation on SOE.
145Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
TUJUAN ASSESSMENT GCG
Tujuan pelaksanaan assessment GCG di lingkungan PPI
adalah:
1. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian/
evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi
nyata yang diterapkan di PPI, melalui pemberian skor/nilai
atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapan
GCG nya;
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan
GCG di PPI, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan
untuk mengurangi celah (gap) antara kriteria GCG
dengan penerapan GCG di PPI yang bersangkutan;
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PPI dan
memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan
pengembangan kebijakan Corporate Governance di
lingkungan PPI;
4. Melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap kelengkapan
dokumen, infrastructure dan softstructure terkait
GCG serta memberikan penilaian scoring berdasarkan
parameter alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN
Nomor: SK-16/S.MBU/2012 terhadap praktik GCG di PPI
dan memberikan hasil evaluasi dan analisis;
5. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap
kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG
di PPI sejalan dengan best practices.
HASIL DAN EVALUASI PENERAPAN GCG
PIHAK YANG MELAKUKAN ASSESSMENT
Pelaksanaan penilaian GCG tahun 2018 untuk tahun buku
2017 dilakukan oleh pihak Independen yaitu PT Multi Utama
Indojasa (MUC Consulting Group) yang ditunjuk sebagai
assessor eksternal oleh Perusahaan.
KRITERIA YANG DIGUNAKAN
Aspek dan indikator penilaian dalam GCG Assessment
Perusahaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan
yang Baik secara Berkelanjutan;
2. Pemegang Saham dan RUPS;
3. Dewan Komisaris;
4. Direksi;
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi;
6. Aspek Lainnya.
HASIL ASSESSMENT GCG
Berikut adalah rincian skor yang diperoleh Perusahaan pada
tahun 2018 untuk tahun buku 2017.
GCG ASSESSMENT OBJECTIVES
The objectives of the GCG assessment in the PPI are:
1. Measuring the quality of GCG implementation through
assessment/evaluating the level of fulfillment of GCG
criteria with the real conditions applied in PPI, through
scoring/value on the implementation of GCG and the
quality categories of GCG implementation;
2. Identify the strengths and weaknesses of the application of
GCG in PPI, and propose improvement recommendations
to reduce the gap between the GCG criteria and the
implementation of GCG in the PPI concerned;
3. Monitor the consistency of the implementation of GCG
in the PPI and obtain input for the improvement and
development of Corporate Governance policies within
the PPI;
4. Mapping and evaluating the completeness of documents,
infrastructure and structure related to GCG as well as
providing scoring assessments based on the parameters
of the SOE Minister Secretary Decision Number: SK-16/S.
MBU/2012 on GCG practices in PPI and providing results
of evaluation and analysis;
5. Providing recommendations for improving the gaps found
in the implementation of GCG in PPI is in line with best
practices.
GCG IMPLEMENTATION RESULTS AND EVALUATIONPARTIES WHO CONDUCT ASSESSMENT
The implementation of GCG assessment in 2018 for the
2017 fiscal year was carried out by an independent party, PT
Multi Utama Indojasa (MUC Consulting Group), which was
appointed as an external assessor by the Company..
CRITERIA USED
Aspects and indicators of assessment in the Company’s GCG
Assessment in 2018 are as follows:
1. Commitment to Sustainable Implementation of Good
Corporate Governance;
2. Shareholders and GMS;
3. Board of Commissioners;
4. Directors;
5. Disclosure of Information and Transparency;
6. Other aspects.
GCG ASSESSMENT RESULTS
The following is a breakdown of the scores obtained by the
Company in 2018 for the 2017 fiscal year.
146
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Tabel Hasil Assessment GCG 2017 & 2018
Aspek Pengujian / Evaluation Aspect Bobot / Weight
2018
Capaian /Achieve-
ment
%
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan / Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance 7 6,924 98,913
Pemegang Saham dan RUPS / Shareholders and GMS 9 8,437 93,748
Dewan Komisaris / Board of Commissioners 35 33,048 94,424
Direksi / Board of Directors 35 32,977 94,220
Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Disclosure of Information and Transparency 9 7,667 85,184
Aspek Lainnya / Other Aspects 5 1,250 25,000
Jumlah Skor / Total Score 100 90,228 90,303
Perolehan total skor sebesar 90,303 dari total skor maksimal
yaitu sebesar 100,000 yang setara dengan 90,303%
dengan kualifikasi kualitas penerapan GCG “Sangat Baik”
menunjukkan komitmen PPI untuk terus meningkatkan
kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG di Perusahaan. Pada
tahun 2018 total area of improvement yang diperoleh dari
pelaksanaan assessment adalah sebanyak 66 rekomendasi.
TEMUAN DAN REKOMENDASI
Penilaian atas penerapan GCG telah dilaksanakan tersebut
telah menghasilkan temuan-temuan yang menjadi
rekomendasi untuk penyempurnaan praktik GCG di
Perusahaan di masa yang akan datang. Berikut adalah
rekomendasi dari penilaian GCG di tahun 2017 dan 2018.
Tabel Rekomendasi Penilaian GCG 2017 & 2018
Aspek Pengujian / Evaluation AspectTahun / Year
2017 2018
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan / Commitment to the Implementation of Sustainable Good Corporate Governance 6 2
Pemegang Saham dan RUPS / Shareholders and GMS 12 8
Dewan Komisaris / Board of Commissioners 52 21
Direksi / Board of Directors 53 31
Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Disclosure of Information and Transparency 4 3
Aspek Lainnya / Other Aspects 0 1
Jumlah Skor / Total Score 127 66
Rekomendasi tahun 2017 yang belum selesai ditindaklanjuti
dan menjadi rekomendasi atas penilaian GCG di tahun 2018
akan ditindaklanjuti pada periode selanjutnya. Menurunnya
angka rekomendasi pada setiap aspek pengujian menunjukkan
keberhasilan PPI dalam mewujudkan komitmennya akan
penerapan GCG di Perusahaan.
2017 & 2018 GCG Assessment Results Table
Obtaining a total score of 90,303 from the maximum total
score of 100,000 which is equivalent to 90,303% with the
qualifications of the quality of implementing GCG “Very
Good” shows the commitment of PPI to continuously improve
the quality of the implementation of GCG principles in the
Company. In 2018 the total area of improvement obtained
from the assessment was 66 recommendations.
FINDINGS AND RECOMMENDATIONS
The assessment of GCG application that has been
implemented resulted in findings that are recommendations
for improving GCG practices in the Company in the future.
The following are recommendations from GCG assessments
in 2017 and 2018.
2017 & 2018 GCG Assessments Recommendations Table
The 2017 recommendations that have not yet been followed
up and become recommendations for evaluating GCG in
2018 will be followed up in the next period. The reduced
number of recommendations in each evaluation aspect
shows the success of PPI in realizing its commitment to the
implementation of GCG in the Company.
147Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
No. Aspek / Aspects Rekomendasi / Recommendation
1 Kelola Perusahaan Komitmen Penerapan Tata yang Baik secara Berkelanjutan / Sustainable Commitment to Implement Good Corporate Governance
Mendokumentasikan bahwa seluruh Pejabat Wajib Lapor menyampaikan LHKPN secara tepat waktu./ Documenting that all Officials must report on submitting LHKPN in a timely manner.
Mendorong karyawan untuk memahami kebijakan pengendalian gratifikasi. / Encourage employees to understand gratification control policies.
2 Pemegang Saham dan RUPS / Shareholders and GMS
Menetapkan Anggota Direksi yang definitif selambat-lambatnya 30 hari sejak masa jabatan tersebut berakhir. / Establish definitive Board of Directors no later than 30 days from the end of the term of office.
Pendokumentasian pelaksanaan fit and proper test calon Anggota Dewan Komisaris. / Documentation of the implementation of the fit and proper test for prospective members of the Board of Commissioners
Pemegang Saham menetapkan secara formal dalam RUPS anggota Komisaris Independen sebanyak 20% dari anggota Dewan Komisaris eksplisit dengan memiliki kompetensi di bidang hukum dan administrasi. / The Shareholders formally stipulate in the GMS that the Independent Commissioners are as much as 20% of the members of the Board of Commissioners explicitly having competencies in the legal and administrative fields..
Jumlah anggota Dewan Komisaris maksimal sama dengan jumlah Anggota Direksi. / The maximum number of members of the Board of Commissioners is equal to the number of Directors.
Pemegang Saham menetapkan keputusan yang mengatur dan menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dipegang oleh seorang anggota Dewan Komisaris. / The Shareholder determines the governing decision and the maximum number of Board of Commissioners positions that may be held by a member of the Board of Commissioners.
Terdapat sistem/penilaian kinerja Direksi secara individu yang memuat indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. / There is a system/performance evaluation of individual Directors that contains key performance indicators and success criteria.
Terdapat Kontrak Manajemen atau Key Performance Indicators/KPI Direksi yang memuat target kinerja individu yang disahkan/disetujui oleh Pemegang Saham. / There are Management Contracts or Key Performance Indicators/Directors’ KPIs that contain individual performance targets that are authorized/approved by the Shareholders.
Pemegang Saham memberikan penilaian Kinerja anggota Direksi secara individu berdasarkan laporan kinerja Direksi dan tanggapan Dewan Komisaris dan Kinerja Direksi / Shareholders provide performance individual appraisals for the Board of Directors members based on the Directors’ performance reports and Board of Commissioners’ responses and Directors’ Performance
3 Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Dewan Komisaris mengesahkan draft Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris terkait (1) standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan persetujuan terhadap usulan Direksi; (2) ketentuan tentang tingkat kesegeraan untuk mengkomunikasikan keputusan Dewan Komisaris kepada Direksi, maksimal 7 hari sejak disahkan/ ditandatangani. / The Board of Commissioners approved the draft of the Board of Commissioners Supervision and Counseling Policy regarding (1) standard time for the level of immediacy of decision making for approval of the Board of Directors’ proposals; (2) provisions regarding the level of immediacy to communicate the decision of the Board of Commissioners to the Board of Directors, a maximum of 7 days from the date of approval/signing.
Memuat indikator kinerja utama dan target-targetnya yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam Rencana Kerja Dewan Komisaris serta memaksimalkan keterlibatan perangkat Dewan Komisaris secara optimal dalam proses penyusunan RKA Dewan Komisaris. / Contains key performance indicators and targets that reflect the measure of the success of the implementation of the supervisory and advisory duties to the Board of Directors in the Board of Commissioners ‘Work Plan and maximizes the involvement of the Board of Commissioners optimally in the process of preparing the Board of Commissioners’ RK.
Melampirkan Program Kerja Dewan Komisaris dalam RKAP Perusahaan dan disampaikan kepada Pemegang Saham secara tertulis untuk mendapatkan pengesahan. / Attach the Board of Commissioners’ Work Program in the Company’s RKAP and submit it to Shareholders in writing for approval.
Program Kerja Dewan Komisaris disampaikan kepada Pemegang Saham secara tertulis untuk mendapatkan pengesahan. / The Work Program of the Board of Commissioners is submitted to the Shareholders in writing for approval.
148
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
No. Aspek / Aspects Rekomendasi / Recommendation
Mengesahkan Draft Kebijakan Pengawasan dan Pemberian Nasihat Dewan Komisaris terkait akses informasi perusahaan sesuai kewenangannya diantaranya memuat:a. Informasi yang harus disediakan oleh Direksi dan kebijakan tersebut disampaikan
kepada Direksi.b. Substansi kebijakan/pedoman diantaranya memuat: bentuk informasi yang
disampaikan baik yang berkala maupun insidentil, standar waktu penyampaiannya dan mekanisme penyampaian informasi tersebut oleh Direksi.
c. Jika Direksi tidak memenuhi kewajiban penyediaan informasi kepada Dewan Komisaris, terdapat upaya komunikasi dengan Direksi untuk meminta informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugasnya. /
Approving the Draft Policy for Supervision and Counseling from the Board of Commissioners regarding access to company information in accordance with their authority including:a. Information that must be provided by the Board of Directors and the policy is
submitted to the Board of Directors.b. The substance of the policy/guideline includes the form of information that is delivered
both periodically and incidentally, the standard of delivery time and the mechanism for delivering the information by the Board of Directors.
c. If the Board of Directors does not fulfill the obligation to provide information to the Board of Commissioners, there is a communication effort with the Board of Directors to request information needed for the implementation of their duties.
Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan rancangan RJPP dalam jangka waktu sesuai ketentuan/kebijakan yaitu penyampaian RJPP dilakukan paling lambat kepada Pemegang Saham Pemilik Modal pada tanggal 31 Oktober sebelum periode RJPP tahun berjalan. / The Board of Commissioners submits the RJPP draft response within the period in accordance with the provisions/policies, namely the delivery of RJPP at the latest to the Capital Owner’s Shareholders on October 31 before the RJPP period for the current year.
Dewan Komisaris mendokumentasikan tanggapan tertulis Dewan Komisaris terhadap Usulan RKAP yang diajukan Direksi dan disampaikan kepada Pemegang Saham. Dimana dalam tanggapan tersebut dapat memuat adanya simpulan bahwa RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP 2016 - 2020. / The Board of Commissioners records the Board of Commissioners’ written responses to the Proposed RKAP submitted by the Board of Directors and submitted to the Shareholders. Where in the response can contain conclusions that the RKAP is in harmony and/or not in line with RJPP 2016 - 2020.
Dewan Komisaris mengesahkan draft Kebijakan pengawasan dan Pemberian nasihat Dewan Komisaris terkait mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder dan menyampaikannya kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan. / The Board of Commissioners approves the draft oversight Policy and Giving advice from the Board of Commissioners regarding the mechanism for the Board of Commissioners to respond/follow up on suggestions, problems or complaints from stakeholders and submit them to the Board of Directors regarding the necessary settlement recommendations.
Dewan Komisaris melaporkan hasil evaluasi/pembahasan terkaitkepatuhan Direksi terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris semesteran dan tahunan. / The Board of Commissioners reports the results of evaluations/discussions related to the Board of Directors’ compliance with laws and regulations and agreements with third parties to the GMS in the semester and annual supervisory duties carried out by the Board of Commissioners.
Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing Direksi. / The Board of Commissioners evaluates the performance of the Board of Directors based on the review of the key criteria, targets and performance indicators covered by the Directors’ Management Contract individually with the realization of the achievement of each of the Directors.
Dewan Komisaris atau Komite Dewan Komisaris mengevaluasi pencapaian kinerja masing-masing Anggota Dewan Komisaris dan dituangkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris. / The Board of Commissioners or the Board of Commissioners ‘Committee evaluates the performance achievements of each Member of the Board of Commissioners and is stated in the minutes of the Board of Commissioners’ Meeting.
Dewan Komisaris melengkapi Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dengan aspek penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individu. / The Board of Commissioners complements the Board of Commissioners’ Supervisory Task Implementation Report with aspects of individual Board of Commissioners performance appraisal.
Dewan Komisaris melengkapi Pedoman/tata tertib pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dengan Etika Rapat. / The Board of Commissioners complements the Code of Conduct for the Board of Commissioners’ Meeting with Meeting Ethics.
149Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
No. Aspek / Aspects Rekomendasi / Recommendation
Dewan Komisaris mendokumentasikan risalah rapat dan daftar hadir rapat internal Dewan Komisaris secara lengkap agar dapat dianalisis terkait jumlah rapat dan agenda yang dibahas dan seluruh Anggota Dewan Komisaris menghadiri setiap rapat Dewan Komisaris./ The Board of Commissioners documents the minutes of meetings and the attendance list of the Board of Commissioners’ internal meetings in full so that they can be analyzed related to the number of meetings and agendas discussed and all Members of the Board of Commissioners attending each Board of Commissioners meeting.
Mendokumentasikan evaluasi Dewan Komisaris atas tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dengan matrikulasi tabel tindak lanjut/ keputusan dan target/monitoring rapat Dewan Komisaris agar lebih terstruktur. / Documenting the Board of Commissioners ‘evaluation of the follow-up results of the previous meeting with the follow-up/decision and target table matriculation/monitoring of the Board of Commissioners’ meetings to be more structured.
Pendokumentasian risalah rapat Dewan Komisaris oleh Sekretaris Dewan Komisaris, dilengkapi dengan aspek berikut:- Dalam risalah rapat Dewan Komisaris mencantumkan:(a) hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya,(b) pendapat yang berbeda (dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam rapat, walaupun dalam implementasinya belum pernah terjadi pendapat yang berbeda agar diungkapkan. /Documentation of minutes of Board of Commissioners meetings by the Secretary of the Board of Commissioners, complemented by the following aspects:- In the minutes of the Board of Commissioners meeting include:(a) the results of the evaluation of the implementation of the previous meeting’s decision,(b) different opinions (dissenting comments) with what was decided at the meeting, even though in the implementation there has never been a different opinion to be disclosed.
Sekretaris Dewan Komisaris mendokumentasikan hal-hal yang menjadi monitoring tindak lanjut hasil keputusan, rekomendasi dan arahan Dewan Komisaris dalam bentuk ‘Matrikulasi Monitoring Progress Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya” sehingga pemantauannya dapat berjalan lebih efektif. / The Secretary of the Board of Commissioners documents matters that are monitoring the follow-up of the results of decisions, recommendations and directives of the Board of Commissioners in the form of ‘Matriculation of Monitoring the Progress of Follow-Up Follow-Up Actions’ so that monitoring can run more effectively.
Membentuk komite lain untuk membantu tugas Dewan Komisaris untuk mendukung Dewan Komisaris melaksanakan tugasnya./ Form other committees to assist the duties of the Board of Commissioners to support the Board of Commissioners in carrying out their duties.
Mendokumentasikan pertemuan berkala / rapat Komite Audit agar dapat dianalisis lebih lanjut terkait kesesuaian antara program kerja Komite Audit dan realisasinya. / Documenting periodic meetings/Audit Committee meetings so that they can be analyzed further related to the suitability of the Audit Committee work program and its realization.
Komite Audit menyusun risalah rapat Komite Dewan Komisaris untuk setiap rapat, yang memuat hasil-hasil analisis, telaahan, dan evaluasi atas acara yang diagendakan, serta risalah asli dari setiap Rapat Komite diserahkan kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk disimpan Perusahaan / The Audit Committee prepares minutes of meetings of the Board of Commissioners for each meeting, which contains the results of analysis, review and evaluation of scheduled events, as well as the original minutes of each Committee Meeting submitted to the Secretary of the Board of Commissioners to be kept by the Company.
4 Direksi / Direksi Seluruh anggota Direksi yang baru diangkat wajib mengikuti program pengenalan sebagaimana diatur dalam Board Manual dan mendokumentasikan kehadiran Direksi dalam program pengenalan. / All newly appointed members of the Board of Directors must attend the introduction program as stipulated in the Board Manual and document the presence of the Board of Directors in the introduction program.
Menyampaikan rancangan RJPP kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 September sebelum tahun berjalan dan dan Pemegang Saham maksimal 31 Oktober sebelum tahun berjalan / Deliver the RJPP draft to the Board of Commissioners no later than September 30 before the current year and and the Shareholders up to October 31 before the current year.
Melaksanakan sosialisasi RKAP kepada seluruh karyawan Perusahaan. / Disseminate RKAP to all Company employees.
Menyusun target kinerja serta kontrak kinerja untuk setiap jabatan dalam struktur organisasi sesuai dengan kapasitas peran dan tugas masing-masing. / Prepare performance targets and performance contracts for each position in the organizational structure according to the capacity of their respective roles and tasks.
150
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
No. Aspek / Aspects Rekomendasi / Recommendation
Memenuhi KPI yang belum tercapai yaitu terkait indeks kepuasan pegawai. / Fulfill the KPI that has not been achieved, which is related to the employee satisfaction index.
Menyusun pencapaian kinerja masing-masing Direktorat (KPI Direktorat) berdasarkan target dalam Kontrak Manajemen sebagai kinerja masing-masing Direksi. / Arrange the performance achievement of each Directorate (Directorate of KPI) based on the targets in the Management Contract as the performance of each of the Directors.
Menyampaikan kepada Dewan Komisaris tingkat pencapaian target kinerja individu Direksi dalam Laporan Realisasi Target Key Performance Indicators (KPI) Direktorat. / Convey to the Board of Commissioners the level of achievement of the individual performance targets of the Directors in the Directorate of Target Key Performance Indicators (KPI) Realization.
Menyampaikan dokumentasi usulan insentif kinerja Direksi kepada RUPS yang sudah disetujui Dewan Komisaris tentang mengacu pada ketentuan yang berlaku. / Submitting documentation on the proposed performance incentives of the Board of Directors to the GMS that has been approved by the Board of Commissioners regarding the applicable provisions.
Menyusun dan menetapkan Kebijakan atau panduan IT yang dimiliki Perusahaan (IT Governance) kebijakan dan prosedur pengelolaan data, kebijakan pengembangan perangkat lunak, monitoring dan evaluasi sistem TI, dan pelaporan TI dalam suatu kumpulan Standar Tata Kelola Teknologi Informasi. / Compile and establish IT policies or guidelines owned by the Company (IT Governance) policies and procedures for data management, software development policies, monitoring and evaluation of IT systems, and IT reporting in a collection of Information Technology Governance Standards.
Melakukan audit TI terkait dengan efektivitas implementasi TI Perusahaan saat ini. / Conduct an IT audit related to the effectiveness of the Company’s current IT implementation.
Menyusun indikator SPM terkait jasa pengembangan pelabuhan Perusahaan dan menyampaikannya dalam website Perusahaan. / Prepare SPM indicators related to the Company’s port development services and submit them on the Company’s website.
Menyampaikan dokumentasi ketentuan mengenai pemberian kompensasi dalam hal SPM dan mutu tidak terpenuhi seperti yang tercantum dalam Project Management Agreement yaitu dalam bentuk denda dan penangguhan pembayaran. / Submitting documentation of provisions regarding compensation in terms of SPM and quality not fulfilled as stated in the Project Management Agreement, namely in the form of fines and suspension of payments.
Menyampaikan dokumentasi mengenai rencana pengadaan barang dan jasa secara khusus. / Deliver documentation regarding plans for procurement of goods and services specifically.
Menyelesaikan temuan audit dalam proses pengadaan barang dan jasa walaupun tidak terkait dengan adanya sanggahan dari pemasok. / Complete audit findings in the process of procurement of goods and services even though they are not related to the objection from suppliers.
Meningkatkan transparansi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan antara lain dengan penyampaian informasi pelelangan melalui website Perusahaan maupun penerapan e-proc. / Increasing the transparency of the procurement of goods and services carried out, among others, by submitting auction information through the Company’s website and implementing e-proc.
Menyusun dan mengesahkan Kebijakan keterbukaan informasi kepada pekerja atau melengkapi SK Pelayanan Informasi dengan ketentuan mengenai klasifikasi pengguna informasi/ data perusahaan dari pihak karyawan. / Arrange and ratify the information disclosure policy to workers or complete the Information Service SK with provisions regarding the classification of information users/company data from the employee’s side.
Melengkapi dan mengesahkan Draft Pedoman Tata Kelola Anak Perusahaan dan Kerjasama Operasi mengatur ketentuan: pengangkatan serta insentif Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan. / Completing and ratifying the Draft Guidelines for Corporate Subsidiaries and Joint Operations regulating provisions: the appointment and incentives of the Board of Commissioners and Directors of Subsidiaries.
Mendokumentasikan terkait dengan proses pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan dengan melalui proses penjaringan, penilaian, dan penetapan dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi atau persetujuan Dewan Komisaris sebelum ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan. / Documenting related to the process of appointment of subsidiaries of Directors and Board of Commissioners through the selection, assessment and determination process by first obtaining recommendations or approval from the Board of Commissioners before being determined in the GMS of the Subsidiary.
151Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
No. Aspek / Aspects Rekomendasi / Recommendation
Mendokumentasikan penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan berdasarkan formula yang ditetapkan dan dibahas dalam rapat bersama Dewan Komisaris. / Documenting the determination of the remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Subsidiaries based on the formula determined and discussed at a meeting with the Board of Commissioners.
Menyusun kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Keuangan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau meratifikasi kebijakan tersebut dan disahkan oleh Perusahaan. / Prepare accounting policies and preparation of financial statements in accordance with the PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Financial Accounting Policy or ratify these policies and are approved by the Company.
Menyampaikan dokumentasi sosialisasi manajemen risiko melalui portal Perusahaan, http://ppiportal.portdevco.com/PMIS, risk management workshop dan internal meeting yang dihadiri oleh seluruh karyawan. / Delivering risk management socialization documentation through the Company’s portal, http://ppiportal.portdevco.com/PMIS, risk management workshop and internal meeting attended by all employees.
Menyusun rancangan atau kebijakan sistem pengendalian intern yang mengatur kerangka (framework) pengendalian intern mencakup aspek: pendekatan unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian. / Develop an internal control system design or policy that regulates the internal control framework covering aspects: the control environment approach, risk assessment, control activities, information and communication systems and monitoring, implementation and reporting.
Menyampaikan dokumentasi laporan hasil audit SPI maupun audit eksternal termasuk monitoring hasil auditnya kepada Dewan Komisaris, paling sedikit 3 (tiga) bulanan. / Deliver documentation of SPI audit results and external audits including monitoring the results of the audit to the Board of Commissioners, at least 3 (three) months.
Melengkapi uraian jabatan Divisi Legal dengan ketentuan untuk mengikuti perkembangan ketentuan yang akan berlaku. / Completing the description of the position of the Legal Division with provisions to keep abreast of the provisions that will apply.
Mengesahkan draft Kebijakan Hak-Hak Konsumen PT Pengembang Pelabuhan Indonesia / Ratifying the draft Policy on Consumer Rights of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Pedoman/tata tertib Rapat Direksi memuat etika rapat. / The Board of Directors Meeting guidelines/rules contain the ethics of meetings.
Mendokumentasikan pengangkatan Kepala Internal Audit oleh Direktur Utama dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris / Documenting the appointment of the Head of Internal Audit by the President Director and obtaining the approval of the Board of Commissioners
Memenuhi kebutuhan jumlah tenaga auditor sesuai kebutuhan Perusahaan berdasarkan analisa Man-days Audit Internal. / Meet the needs of the number of auditors according to the needs of the Company based on analysis of Man-days Internal Audit.
Kualitas auditor SPI yang ditugaskan sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugasnya.a. Pimpinan fungsi Audit Internal memiliki keahlian yang diakui dalam profesi auditor
internal dengan mendapatkan sertifikasi profesi (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor).
b. Staf auditor internal memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan dan sebagian auditor telah mendapatkan sertifikasi profesi yang tepat dengan jenjang jabatan dalam Fungsi Internal Audit. /
The quality of the SPI auditor assigned is in accordance with the requirements for carrying out their duties.a. The head of the Internal Audit function has expertise recognized in the profession
of internal auditors by obtaining professional certification (Certified Internal Auditor/Qualified Internal Auditor).
b. nternal auditor staff have the necessary knowledge and expertise and some auditors have received the right professional certification with levels of position in the Internal Audit Function.
Mendokumentasikan Surat pengangkatan (pengukuhan) oleh Ditektur Utama dan persetujuan Dewan Komisaris atas penunjukan Sekretaris Perusahaan. / Documenting the letter of appointment (inauguration) by the President Director and the Board of Commissioners’ approval of the appointment of the Corporate Secretary.
Surat undangan RUPS mencantumkan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan. / The invitation letter from the GMS includes a notification that the material to be discussed in the GMS is available at the office of the Company from the date the GMS is called until the date the GMS is held.
152
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
No. Aspek / Aspects Rekomendasi / Recommendation
Mendokumentasikan terkait panggilan untuk RUPS mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS termasuk usul yang direncanakan Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukan panggilan untuk RUPS, maka informasi dan/atau usul itu harus disediakan di kantor Perseroan sebelum RUPS diselenggarakan. / Documenting related to the summoning for the GMS includes information about each agenda item in the GMS agenda including proposals planned by the Board of Directors to be submitted at the GMS, provided that such information is not available when the GMS summons, then the information and/or proposal must be made available at the Company’s office before the GMS is held.
5 Pengungkapan Informasi dan Transparansi / Information Disclosure and Transparency
Melengkapi Laporan Tahunan bagian informasi praktik Tata Kelola Perusahaan pada:a. Uraian mengenai aktivitas dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung
jawab sosial Perusahaan terutama aktivitas lingkungan, memuat informasi tentang:1. Biaya yang telah dikeluarkan.
b. Uraian mengenai aktivitas berkaitan dengan tanggung jawab sosial Perusahaan terutama mengenai Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan yang telah dilakukan antara lain informasi tentang:
c. Mitra Usaha Binaan1. Program pengembangan Pendidikan2. Program perbaikan Kesehatan3. Program Pengembangan Seni Budaya. /
Completing the Annual Report information section on Corporate Governance practices at:a. A description of the activities and costs incurred relating to corporate social
responsibility, especially environmental activities, contains information about:1. Costs incurred.
b. A description of activities related to corporate social responsibility, especially regarding Social and Community Development, which has been carried out, including information about:
c. Fostered Business Partner1. Educational development program2. Health improvement program3. Cultural Arts Development Program.
Aspek Lainnya / Other Aspects Peningkatan kinerja di setiap bidang sehingga layak untuk menjadi Perusahaan terbaik dan menjadi benchmark bagi Perusahaan lain. / Improved performance in each field so that it is feasible to become the best company and become a benchmark for other companies.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMDalam struktur tata kelola perusahan PPI, Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi
Perusahaan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan
kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang
ditentukan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 serta Anggaran
Dasar Perusahaan. Sementara secara praktikal, RUPS
merupakan wadah bagi para Pemegang Saham untuk ikut
serta dalam membangun Perusahaan. Para Pemegang
Saham memiliki kesempatan untuk memberikan arahan dan
keputusan-keputusan dalam RUPS. Pengambilan keputusan
merupakan hal yang penting dalam RUPS karena berkaitan
dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, menyetujui
laporan keuangan, pengangkatan dan pemberhentian
anggota Dewan Komisaris dan Direksi, melakukan evaluasi
kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta menetapkan
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan
Undang-undang Perseroan Terbatas.
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERSIn the PPI governance structure, the General Meeting of
Shareholders (GMS) is the highest organ of the Company
that has authority not given to the Board of Directors and the
Board of Commissioners within the limits specified in Law No.
40 of 2007 and the Articles of Association of the Company.
While practically, the GMS is a forum for Shareholders to
participate in developing the Company. Shareholders have
the opportunity to provide direction and decisions at the
GMS. Decision making is important in the GMS because it
relates to changes in the Company’s Articles of Association,
approves financial statements, appoints and dismisses
members of the Board of Commissioners and Directors,
evaluates the performance of the Board of Commissioners
and Directors, and establishes remuneration for members
of the Board of Commissioners and Directors with regard to
Budget provisions Basic and Limited Liability Company Laws.
153Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
TAHAPAN PELAKSANAAN RUPS
Pengumuman RUPS
GMS Announcement
Pemanggilan RUPS
GMS Summoning
Pelaksanaan RUPS
GMS Execution
Penyerahan Bahan Pra RUPS dan RUPS
Pre-GMS and GMS Agenda Submission
Penyerahan Risalah RUPS
Submission of the Minutes of GMS
Rapat Pra-RUPS
Pre-GMS Meeting
PELAKSANAAN RUPS TAHUN 2018
Sepanjang tahun 2018, PPI telah melaksanakan 2 (dua) kali
RUPS Tahunan yang dilaksanakan dalam waktu berurutan,
yakni RUPS Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun Buku 2017 dan RUPS Laporan
Pertanggungjawaban Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2017.
Keterangan pelaksanaan RUPS selama tahun 2018 dapat
dijelaskan dalam uraian di bawah ini.
Waktu dan Tempat Pelaksanaan RUPS Laporan
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2017 dan RUPS
Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Perusahaan
Tahun Buku 2017
Hari, Tanggal : Kamis, 26 April 2018
Waktu : Pukul 19.30 – 21.00 WIB
Tempat : Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta
Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi dalam RUPS Laporan Keuangan
Konsolidasian Tahun Buku 2017 dan RUPS Laporan
Pertanggungjawaban Kinerja Perusahaan Tahun Buku
2017
Pemegang Saham / Shareholders Dewan Komisaris PPI / PPI Board of Commissioners
Direksi PPI / Board of Directors
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku Pemegang Saham 99% / PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as 99% Shareholders
• Saptono R. Irianto : Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha / Director of Commercial and Business Development
(Direktur Utama berhalangan hadir dan memberikan kuasa kepada Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha untuk menjalankan fungsi sebagai Direktur Utama melalui Surat Kuasa Khusus Nomor: SK.03/24/4/1/PBI/UT/PI.II-18) / (The President Director was unable to attend and authorized the Director of Commercial and Business Development to carry out the function as President Director through Special Power of Attorney Number: SK.03/24/4/1/PBI/UT/PI.II-18)
• Riry Syeried Jetta : Komisaris Utama / President Commissioner
• Bay M. Hasani : Komisaris / Commissioner
• Dachamer Munthe : Komisaris / Commissioner
• Arif Suhartono : Direktur Utama / President Director
• Kiki Moh. Hikmat : Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis / Commercial and Business Development Director
• Wahyu Hardiyanto : Plt. Direktur Teknik / Ad Interim Engineering Director
PT Multi Terminal Indonesia selaku Pemegang Saham 1% / PT Multi Terminal Indonesia as 1% Shareholder• Miftahul Huda : Direktur Keuangan dan SDM / Direktur
Keuangan dan SDM / Director of Finance and HR
GMS IMPLEMENTATION STAGES
2018 GMS IMPLEMENTATION
Throughout 2018, PPI has conducted 2 (two) Annual GMS
held in a sequential time, namely the GMS Approval and
Ratification of the 2017 Fiscal Year Consolidated Financial
Statements and the GMS of the Company’s Performance
Accountability Report for the 2017 Fiscal Year. Information
on the implementation of the GMS during 2018 can be
explained in the description below.
Time and Location for the Implementation of the GMS
Consolidated Financial Statements for the 2017 Fiscal
Year and the GMS of the Company’s Performance
Accountability Report for the 2017 Fiscal Year
Day, Date : Thursday, April 26, 2018
Time : 7.30 PM – 9.00 PM
Venue : Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta
Attendance of Shareholders, Board of Commissioners
and Board of Directors in the 2017 GMS Consolidated
Financial Statements and GMS Corporate Performance
Accountability Report for 2017 Fiscal Year
154
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Agenda dan Keputusan RUPS Laporan Keuangan
Konsolidasian Perusahan Tahun Buku 2017
No. Agenda Keputusan / Decision
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian sekaligus memberikan pelunasan dan membebaskan Direksi atas Pengelolaan Perseroan Tahun 2017 dan Dewan Komisaris atas Pengawasan Pengelolaan Tahun 2017 / Approval of Annual Report and Report of Supervising Implementation Duties and Implementation of Supervisory Duties of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2017, and Approval of Consolidated Financial Statements while providing repayment and freeing the Directors of Management of the Company in 2017 and Board of Commissioners for Management Supervision in 2017
Menyetujui Laporan Tahunan dan Mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro &Surja (Ernst & Young) dengan pendapat “Wajar Dalam Semua Hal yang Material” sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: RPC-6416/PSS/2018 tanggal 16 April 2018. / Approve the Annual Report and Approve the annual calculation of the Company for the 2017 Fiscal Year which has been audited by the Public Accounting Firm (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) with the opinion “Fair in All Material Matters” as referred to in Report Number: RPC- 6416/PSS/2018 dated April 16, 2018
Memberikan pembebasan sepenuhnya (volleidig acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan perusahaan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang masing-masing pada tahun buku 2017. Namun pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komsiaris Perseroan apabila laporan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata di kemudian hari terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perusahaan. / Provide full release (volleidig acquit et decharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of the company in accordance with the responsibilities and actions in their respective fields in the 2017 fiscal year. However, the approval and exemption of responsibility does not release the legal responsibility of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the Company if the report is proven to violate applicable legal provisions and procedures and/or it turns out later that there are deviant actions and/or detrimental to the Company.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. / Determination of the Use of the Company’s Net Profit for the fiscal year ending on December 31, 2017
Menetapkan penggunaan laba bersih tahun buku 2017 Perseroan sebagai berikut: / Determining the use of net income for the 2017 Company’s fiscal year as follows:
No. Uraian / Description Jumlah / Total (Rp) Keterangan / Information
Laba Bersih Tahun Berjalan / Current Year Net Profit 63.829.937.544
Penggunaan Laba Bersih Tahun Berjalan: / Use of Current Year Net Profit:
a. Cadangan Umum / General Reserve 63.829.937.544 100%
b. Dividen 2017 / 2017 Dividents 0 0%
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan melakukan audit laporan keuangan konsoldasian Perseroan untuk tahun buku 2018, termasuk audit kinerja dan audit kepatuhan. / Appointment of the Public Accountant Office to audit the Company’s financial statements for the 2018 fiscal year, including performance audits and compliance audits.
Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Ernst & Young) sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2018, termasuk audit kinerja dan audit kepatuhan. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan KAP pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Ernst & Young) tidak dapat menyelesaikan audit dimaksud. Biaya yang timbul atas pelaksanaan audit oleh KAP dimaksud menjadi tanggung jawab Perseron. / Determined Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro, and Surja (Ernst & Young) as external auditors to audit 2018 Consolidated Financial Statements, including performance audits and compliance audits. Giving authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the replacement of KAP in the case of Purwantono, Sungkoro, and Surja KAPs (Ernst & Young) unable to complete the intended audit. Costs arising from the conduct of an audit by the KAP are the responsibility of the Company.
4. Penetapan Insentif Kinerja tahun buku 2017 serta penetapan Gaji, Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan diputuskan kemudian oleh Pemegang Saham. / The 2017 fiscal year Performance Incentive Determination and Salary, Honorarium, Allowances and Other Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners will be decided later by the Shareholders.
Insentif Kinerja atas kinerja Perseroan Tahun Buku 2017 serta Gaji, Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan diputuskan kemudian oleh Pemegang Saham. / Performance Incentives for Company’s performance for the 2017 Fiscal Year and Salaries, Honorarium, Allowances and Other Facilities for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners will be decided later by the Shareholders.
Tindak Lanjut / Follow-Ups
-
Agenda and Decision of the GMS of the Company’s
Consolidated Financial Statements for the 2017 Fiscal
Year
155Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Agenda dan Keputusan RUPS Laporan
Pertanggungjawaban Kinerja Perusahan Tahun Buku
2017
No. Agenda Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Persetujuan RUPS / Matters that Need to Get GMS Approval
1 Pembahasan Pertanggungjawaban Kinerja Tahun Buku 2017 / Discussion on 2017 Performance Accountability
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2017, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, dan Surja (member of Ernst and Young Global), sekaligus memberikan pelunasan dan membebaskan Direksi atas pengelolaan perusahaan tahun 2017 dan Dewan Komisaris atas pengawasan pengelolaan Perusahaan tahun 2017 sesuai pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Perseroan Terbatas / Approval of Annual Report and Implementation Report of Supervisory Task of the Board of Commissioners for the 2017 Fiscal Year, and Approval of the 2017 fiscal year Consolidated Financial Statements by the Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro, and Surja (member of Ernst and Young Global), while providing repayment and freeing the Directors of the management of the company in 2017 and the Board of Commissioners for the supervision of the management of the Company in 2017 in accordance with Article 69 of the Republic of Indonesia Law Number 40 of 2012 concerning Limited Liability Companies.
2. Penetapan laba komprehensif Perseroan tahun buku 2017 sebesar Rp66.998.053.745 dan laba bersih setelah pajak sebesar Rp63.829.937.544 yang diperuntukkan sebagai berikut: / Determination of the Company’s comprehensive income for the 2017 fiscal year of Rp66.998.053.745 and net income after tax of Rp63.829.937.544 which are intended as follows:• Dividen sebesar Rp- / Divident of Rp.• Cadangan umum sebesar Rp63.829.937.544 (100%) / General Reserves of Rp63.829.937.544 (100)
3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst and Yong Global) sesuai dengan auditor yang ditunjuk oleh induk perusahan, dengan tetap mengacu kepada Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan, termasuk audit kinerja, audit KPI dan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern untuk Tahun Buku 2018. / Appointment of Purwantono, Sungkoro & Surja (member of Ernst and Yong Global) Public Accountant Office in accordance with the auditor appointed by the parent company, while still referring to Good Corporate Governance to audit the Company’s financial statements, including performance audits, KPI audits and audits compliance with laws and regulations and internal control for 2018 Fiscal Year
4. Persetujuan besaran tantiem Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2017 sebesar Rp3.250.084.056 / Approval of tantiem amount for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2017 fiscal year amounting to Rp3.250.084.056
5. Persetujuan penyesuaian remunerasi Direksi PT PPI untuk tahun buku 2018 sebagaimana tabel di bawah ini sesuai dengan Surat Direktur Utama PT PPI kepada Pemegang Saham nomor PPI-610-003728 tanggal 20 Juni 2017 perihal Usulan Perubahan Remunerasi Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. / Approval of remuneration adjustment of PT PPI Directors for 2018 fiscal year as the table below is in accordance with the Letter of Director of PT PPI to Shareholders No. PPI-610-003728 dated June 20, 2017 regarding Proposed Changes in Remuneration of Directors of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.
2 6. Rencana Corporate Actons berupa penambahan modal PT PPI & Anak Perusahaan PT PPI yang telah termaktub di dalam RKAP 2018 dan sesuai surat PPI kepada Pemegang Saham Nomor: PPI-400-005146 tanggal 19 Maret 2018 perihal Permohonan Persetujuan terkait Rencana Pendirian, Penyetoran Modal dan Pengajuan usulan Pengurus Perusahaan Patungan: / The Corporate Actions plan in the form of additional capital of PT PPI & PT PPI Subsidiaries as set out in the 2018 RKAP and in accordance with the PPI letter to Shareholders Number: PPI-400-005146 dated March 19, 2018 concerning Application for Approval related to Establishment Plan, Capital Deposit and Proposal Submission Management of Joint Venture Company :• Perubahan modal dasar PT PPI menjadi Rp900 miliar dan penambahan modal disetor PT PPI sebesar Rp200 miliar
sehingga total menjadi Rp225 miliar / The change in PT PPI’s authorized capital to Rp900 billion and the addition of PT PPI’s paid-in capital of Rp200 billion, bringing the total to Rp225 billion
• Penambahan modal disetor PT API dengan total sebesar Rp424 miliar sehingga total menjadi RP810 miliar dimana penyetoran modal disesuaikan dengan proporsi kepemilikan saham: / Addition of paid-in capital of PT API with a total of Rp424 billion, bringing the total to Rp810 billion, of which capital deposits are adjusted to the proportion of share ownership:- PT PPI sebesar 99% (419,76 miliar) / PT PPI amounted to 99% (419.76 billion)- PT PTP sebesar 1% (4,24 miliar) / PT PTP amounted to 1% (4.24 billion)
• Penambahan modal disetor ke PT yang melakukan pengembangan Maritime Tower dengan total sebesar Rp61,25 miliar. / The additional capital paid to PT which carried out the development of the Maritime Tower in a total of Rp61.25 billion.
Tindak Lanjut / Follow-Ups
1. Keputusan RUPS Nomor: SK.03/26/4/2/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/26/4/2/MTI-2018 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Ernst & Young) sebagai auditor eksternal untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2018, termasuk audit kinerja dan audit kepatuhan. / GMS Decree Number: SK.03/26/4/2/PBI/UT/PI.II-18 and Number: HK.476/26/4/2/MTI-2018 concerning Determination of Public Accounting Firm (KAP) Purwantono, Sungkoro and Surja (Ernst & Young) as external auditors to audit 2018 Consolidated Financial Statements, including performance audits and compliance audits.
2. Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/6.6.2/PBI/UT/PI.II-19 dan Nomor: HK.476/6/6/3/MTI-2018 tentang Penetapan Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia atas Kinerja Tahun Buku 2017. / Circular GMS Decision Number: SK.03/6.6.2/PBI/UT/PI.II-19 and Number: HK.476/6/6/3/MTI-2018 concerning Determination of Performance Incentives for Directors and Board of Commissioners of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia for the 2017 Fiscal Year Performance.
3. Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/20/12/3/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/20/12/4/MTI-2018 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. / Circular GMS Decision Number: SK.03/20/12/3/PBI/UT/PI.II-18 and Number: HK.476/20/12/4/MTI-2018 concerning Determination of Income of Directors and Board of Commissioners of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.
4. Keputusan RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/14.8/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/14/8/1/MTI-2018 tentang Persetujuan Peningkatan Modal Dasar dan Penambahan Setoran Modal PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. / PT PPI Circular GMS Decision Number: SK.03/14.8/1/PBP/UT/PI.II-18 and Number: HK.476/14/8/1/MTI-2018 concerning Approval to Increase Authorized Capital and Additional Paid-up Capital of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.
GMS Agenda and Decisions of the 2017 Fiscal Year
Company’s Performance Accountability Report
156
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
ExTRAORDINARY GMS (EGMS)
Throughout 2018 the PPI held an Extraordinary GMS which
was held 8 times in a circular manner, with details as follows:
No. Agenda Hal-hal yang Perlu Mendapatkan Persetujuan RUPS / Matters that Need to Get GMS Approval
5. RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/21/12/5/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor HK.476/21/12/6/MTI-2018 tentang Persetujuan Pengalihan Saham PT Pengembang Pelabuhan Indonesia dari PT Multi Terminal Indonesia kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama / PT PPI Circular GMS Number: SK.03/21/12/5/PBI/UT/PI.II-18 and Number HK.476/21/12/6/MTI-2018 concerning Agreement on Transfer of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Shares from PT Multi Terminal Indonesia to PT Pelabuhan Indonesia Investama
RUPS LUAR BIASA (RUPS-LB)
Sepanjang tahun 2018 PPI mengadakan RUPS Luar Biasa
yang dilaksanakan secara sirkuler sebanyak 8 (delapan) kali,
dengan rincian sebagai berikut:
No. Pelaksanaan RUPS Sirkuler / Circular GMC Implementation
Tanggal Pelaksanaan / Implementation Date
Hasil Keputusan / Decision
1 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/26/2/1/PBP/UT/P.II-18 dan Nomor: HK.476/26/2/1/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo. SK.03/26/2/1/PBP/UT/P.II-18 andNo: HK.476/26/2/1/MTI-2018
12 Maret 2018 / March 12, 2018
Pengangkatan secara definitif Bapak Kiki Mohammad Hikmat sebagai Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis Perseroan./ Definitive appointment of Mr. Kiki Mohammad Hikmat as the Commercial and Business Development Director.
2 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/23/3/2/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/23/3/2/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo: SK.03/23/3/2/PBP/UT/PI.II-18 and No: HK.476/23/3/2/MTI-2018
23 Maret 2018 / March 23, 2018
Pemberhentian dengan hormat Bapak Rizki Widhiono dari Jabatan Direktur Teknik Perseroan. / Honorably dismissed Mr. Rizki Widhiono from the position of the Engineering Director.
3 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/26/3/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/36/3/1/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo: SK.03/26/3/1/PBP/UT/PI.II-18 andNo: HK.476/36/3/1/MTI-2018
26 Maret 2018 / March 26, 2018
Pengangkatan Bapak Wahyu Hardiyanto sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknik Perseroan. / Appointment of Mr. Wahyu Hadiyanto as Company’s Acting Engineering Director.
4 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/6/6/2/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/6/6/3/MTO-2018/ Circular GMS of PT PPINo: SK.03/6/6/2/PBI/UT/PI.II-18 andNo: HK.476/6/6/3/MTO-2018
6 Juni 2018 / June 6, 2018
Penetapan Insentif Kinerja untuk Direksi dan Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia untuk Kinerja Tahun Buku 2017 / Determination of Work Incentives for the Board of Directors and the Board of Commissioners of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia for the 2017 Fiscal Year Performance.
5 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/28/6/1/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 and No: HK.476/28/6/1/MTI-2018
28 Juni 2018 / June 28, 2018
1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Bay Mokhamad Hasani dari Jabatan Komisaris Perseroan;
2. Menunjukan dan mengangkat Bapak Apep Fajar Kurniawan sebagai Anggota Komisaris Perseroan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. /
1. Honorably dismissed Mr. Bay Mokhamad Hasani as the Company’s Commissioner;
2. Appointed Mr. Apep Fajar Kurniawan as a member of Company’s Commissioner with tenure of 5 years.
6 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/3/8/1/PBP/UT/ PI.II.18 dan Nomor: HK.476/3/8/1/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo: SK.03/3/8/1/PBP/UT/ PI.II.18 and No: HK.476/3/8/1/MTI-2018
6 Agustus 2018 / August 6, 2018
Pemberhentian dengan hormat Bapak Mega Satria dari Jabatan Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perseroan. / Honorably Dismissed Mr. Mega Satrian as the Finance and Human Capital Director.
7 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/28/8/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/28/8/1/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo: SK.03/28/8/1/PBP/UT/PI.II-18 and No: HK.476/28/8/1/MTI-2018
28 Agustus 2018 / August 28, 2018
Pengangkatan Bapak Henri Panggabean sebagai Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia Perseroan. / Appointment of Mr. Henri Panggabean as Company’s the Finance and Human Capital Director.
8 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/14.8/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/14/8/1/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo: SK.03/14.8/1/PBP/UT/PI.II-18 andNo: HK.476/14/8/1/MTI-2018
13 September 2018 / September 13, 2018
1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah);
2. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp25.000.000.000,00 (25 miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp225.000.000.000,00 (duar ratus dua puluh lima juta Rupiah). /
1. Approved the increase in the Company’s authorized capital by Rp100.000.000.000 to Rp900,000,000,000;
2. Approved the addition of the Company’s issued and paid-up capital which was originally Rp25,000,000,000 to Rp225,000,000,000.
157Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
No. Pelaksanaan RUPS Sirkuler / Circular GMC Implementation
Tanggal Pelaksanaan / Implementation Date
Hasil Keputusan / Decision
9 RUPS Sirkuler PT PPINomor: SK.03/21/12/5/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor HK.476/21/12/6/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo: SK.03/21/12/5/PBI/UT/PI.II-18 and No: HK.476/21/12/6/MTI-2018
21 Desember 2018 / December 21, 2018
1. Menyetujui pengalihan 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham atau sebesar RP250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) milik PT Multi Terminal Indonesia yang mewakili 0,11% dari total ditempatkan dan disetor Perseroan (“Saham yang Dijual”) kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor pusat di Gedung Cabang Tanjung Priok Lantai 7, Jln. Raya Pelabuhan No.9, Jakarta Utara (“PII”). /
2. Sehubungan dengan pemindahan hak atas Saham yang Dijual di atas, maka struktur pemegang saham Perseroan setelah penyelesaian transaksi tersebut, menjadi sebagai berikut:
Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Total Nilai Nominal
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 22.475.000 224.750.000.000
PT Pelabuhan Indonesia Investama 25.000 250.000.000
TOTAL 22.500.000 225.000.000.000
3. Sehubungan dengan Keputusan Para Pemegang Saham ini, Para Pemegang Saham setuju untuk menunjuk dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun secara individual, dengan hak substitusi, untuk bertemu dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dari Perseroan dan/atau notaris untuk menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham ini, untuk menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk meminta dan/atau mengajukan laporan/pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.
4. Dalam hal di kemudia hari terdapat kekeliruan atas hal-hal yang diatur dalam keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya. /
1. Approved the transfer of 25.000 shares or amounting to Rp250,000,000 belonging to PT Multi Terminal Indonesia representing 0.11% of the Company’s total placed and paid-up (“Shares Sold”) to PT Pelabuhan Indonesia Investama, a limited liability company established under the law of the Republic of Indonesia, headquartered in Tanjung Priok Branch Building 7th Floor, Jln. Raya Pelabuhan No.9, North Jakarta (“PII”).
2. In connection with the transfer of rights to the shares sold above, the structure of the Company’s shareholders after the settlement of the transaction becomes as follows:
Shareholders’ Name Total Shares Total Nominal Value
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) 22.475.000 224.750.000.000
PT Pelabuhan Indonesia Investama 25.000 250.000.000
TOTAL 22.500.000 225.000.000.000
3. In connection with Shareholders’ Decisions, the Shareholders agreed to appoint and authorized the Company’s Directors both jointly and individually, with the right of substitution, to meet and/or attend before competent authorities of the Company and/or notary to declare the Shareholders’ Decisions, to sign all necessary documents, and subsequently to request and/or submit a report/notification to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to take all necessary actions, without anyone excluded.
4. In the event that there is an error in the matters stipulated in this decision, then corrections will be made accordingly.
10 RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/20/12/3/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/20/12/4/MTI-2018 / Circular GMS of PT PPINo: SK.03/20/12/3/PBI/UT/PI.II-18 andNo: HK.476/20/12/4/MTI-2018
20 Desember 2018 / December 20, 2018
Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia meliputi Gaji, Tunjangan, Tunjangan Perumahan, Fasilitas, Fasilitas Bantuan Hukum. / Determination of Income of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia’s Board of Directors and Board of Commissioners includes Salaries, Benefits, Housing Allowances, Facilities, and Legal Aid Facilities
DEWAN KOMISARISDewan Komisaris secara kolektif memiliki tugas dan tanggung
jawab melakukan pengawasan dan memberikan nasihat
terhadap pengelolaan perusahaan dengan mengacu kepada
ketentuan Perundangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.
Dewan Komisaris bertanggung jawab langsung kepada RUPS
yang merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas
pengelolaan Perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-
prinsip GCG.
BOARD OF COMMISSIONERSCollectively, the Board of Commissioners has the duty
and responsibility to supervise and advise the Company’s
management, with reference to the provisions of the
prevailing legislation and Company’s Articles of Association.
The Board of Commissioners is directly responsible to the
GMS, which is the realization of the supervisory accountability
of the Company’s management in the framework of GCG
principles.
158
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
REFERENSI PERATURAN
Keberadaan Dewan Komisaris Perusahaan mengacu pada
Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan
Terbatas yang mengharuskan seluruh perusahaan yang
bernaung di bawah hukum Indonesia untuk memiliki Dewan
Komisaris yang bertugas mengawasi kebijakan manajemen,
proses manajemen di dalam perusahaan, sekaligus mengawasi
dan memberikan saran/nasihat kepada Direksi.
PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris Perusahaan mengacu pada Pedoman
Dewan Komisaris PPI Nomor: PPI – 630 – 002878. Pedoman
ini digunakan untuk menjaga hubungan Direksi dan pihak
terkait lainnya mengenai fungsi pengawasan. Pedoman ini
sebelumnya sudah mengalami pembaharuan setelah ditinjau
dan dimutakhirkan pada tahun 2016 sesuai dengan peraturan
dan best practices terkini.
TUGAS DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan yang tercantum
dalam Pedoman Dewan Komisaris PPI, tugas dan tanggung
jawab Dewan Komisaris adalah mengawasi dan memberikan
nasihat kepada Direksi sebagai pengurus Perusahaan mengenai
pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang
dilaporkan kepada RUPS. Lingkup pekerjaan Dewan Komisaris
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan Anggaran Dasar Perusahaan dijabarkan secara terperinci
dalam Pedoman Dewan Komisaris PPI.
KRITERIA DEWAN KOMISARIS
Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan
Pasal 14 Ayat (4), yang dapat diangkat sebagai anggota
Dewan Komisaris adalah orang yang cakap melakukan
perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun
sebelum pengangkatannya pernah:
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau
anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan
pailit; atau
c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan
dengan sektor keuangan.
Selain persyaratan di atas, calon Dewan Komisaris juga harus
memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi
teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
REGULATION REFERENCE
The existence of the Company’s Board of Commissioners
refers to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies which require all companies under Indonesian
law to have a Board of Commissioners whose task is to
oversee management policies, management processes within
the company, as well as supervise and provide advice/advice
to the Directors.
BOARD OF COMMISSIONERS’ MANUAL
The Company’s Board of Commissioners referred to PPI
Board of Commissioners’ Manual No: PPI – 630 – 002878.
This manual is used to maintain the relationship between the
Directors and other related parties regarding the supervisory
function. This guideline has previously been updated after
being reviewed and updated in 2016 in accordance with
current regulations and best practices.
DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS
In accordance with the Company’s Articles of Association as
stipulated in the Board of Commissioners’ Manual, the duties
and responsibilities of the Board of Commissioners are to
supervise and advise the Directors as the Company’s managers
regarding the implementation of duties, responsibilities and
authorities reported to the GMS. Board of Commissioners’
scope of work based on the prevailing laws and regulations
and the Company’s Articles of Association are described in
detail in the PPI Board Manual.
BOARD OF COMMISSIONERS CRITERIA
Based on the provisions in the Articles of Association of Article
14 Paragraph (4), those who can be appointed as members
of the Board of Commissioners are those who are capable of
carrying out legal actions, except within 5 (five) years before
their appointment:
a. declared bankrupt;
b. become a member of the Board of Directors or Board of
Commissioners or a member of the Supervisory Board
that is found guilty of causing a Company or Perum to be
declared bankrupt; or
c. convicted of committing a criminal offense that is
detrimental to the country’s finances and/or related to the
financial sector.
In addition to the above requirements, candidates for the
Board of Commissioners must also meet other requirements
stipulated by technical agencies based on legislation.
159Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS
Masa jabatan Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris yang menjabat telah dinyatakan lulus fit and
proper test. Adapun komposisi anggota Dewan Komisaris PPI
sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
Nama / Name Jabatan / Position Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment
Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner
Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/20/4/4/PI.II-17 dan Nomor HK.476/20/4/2/MTI-2017 tanggal 20 April 2017. / Circular GMS Decision No: HK.568/20/4/4/PI.II-17 and No: HK.476/20/4/2/MTI-2017 dated April 20, 2017
Irsal Yunus Komisaris / Commissioner Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/20/4/4/PI.II-17 dan Nomor HK.476/20/4/2/MTI-2017 tanggal 20 April 2017. / Circular GMS Decision No: HK.568/20/4/4/PI.II-17 and No: HK.476/20/4/2/MTI-2017 dated April 20, 2017
Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/7/7/1/PBI/UT/PI.II-17 dan Nomor HK.476/7/7/2/MTI-2017 tanggal 7 Juli 2017. / Circular GMS Decision No: SK.03/7/7/1/PBI/UT/PI.II-17 and No: HK.476/7/7/2/MTI-2017 dated Juli 7, 2017.
Lukita Dinarsyah Tuwo Komisaris / Commissioner Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/22/9/1/PI.II-15 dan Nomor: HK.476/22/9/1/MTI-2015 tanggal 22 September 2015. / Circular GMS Decision No: HK.568/22/9/1/PI.II-15 and No: HK.476/22/9/1/MTI-2015 dated September 22, 2015
Apep Fajar Kurniawan Komisaris Independen / Independent Commissioner
Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/28/6/1/MTI-2018 / Circular GMS Decision No: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 and No: HK.476/28/6/1/MTI-2018
PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris telah melakukan pembagian tugas sebagai
berikut:
Nama / Name Uraian Tugas / Job Description
Riry Syeried Jetta Koordinator pembinaan dan pengawasan PPI khususnya operasional dan keuangan. / Coordinator of PPI coaching and supervision, especially in operations and finance
Dachamer Munthe Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang hukum dan GCG / Conducting guidance and supervision of legal and GCG
Irsal Yunus Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang pengembangan usaha dan komersial / Conducting business and commercial development guidance and supervision;
Apep Fajar Kurniawan Melakukan pembinaan dan pengawasan bidang manajemen kepelabuhanan dan regulasi kemaritiman / Conducting guidance and supervision in the management of seaport and marine regulation
Lukita Dinarsyah TuwoMelakukan pembinaan dan pengawasan bidang hubungan kelembagaan yang mendukung usaha-usaha di lingkungan IPC. / Conducting guidance and supervision in the institutional relationships that support businesses within the IPC.
PROGRAM ORIENTASI BAGI KOMISARIS BARU
Kebijakan program pengenalan bagi Dewan Komisaris telah
diatur dalam Board Manual PT PPI yang dalam ketentuannya
merujuk pada Pasal 43 Permen PER-01/MBU/2011 tanggal
1 Agustus 2011, yang mana bertujuan agar para Anggota
Dewan Komisaris dapat saling mengenal dan menjalin
kerjasama sebaga satu tim yang solid, komprehensif dan
efektif. Adapun ketentuan mengenai program pengenalan
meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat,
wajib diberikan Program Pengenalan mengenai kondisi
Perusahaan secara umum.
BOARD OF COMMISSIONERS’ TENURE
The Board of Commissioners tenure is set at 5 years and can
be reappointed for 1 term of office.
BOARD OF COMMISSIONERS’ COMPOSITION
The current members Board of Commissioners have passed
the fit and proper test. The composition of PPI’s Members of
the Board of Commissioners as of December 31, 2018 are as
follows :
DISTRIBUTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
‘TASKS
The Board of Commissioners has divided the tasks as follows
ORIENTATION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS
The introduction program policy for the Board of
Commissioners has been regulated in the PT PPI Board Manual
which in its provisions refers to Article 43 of Regulation PER-
01/MBU/2011 dated August 1, 2011, which aims to enable
the Board of Commissioners to know each other and establish
cooperation as a solid, comprehensive and effective team.
The provisions regarding the introduction program include
the following:
a. For newly appointed members of the Board of
Commissioners, an Introduction Program must be given
regarding the condition of the Company in general.
160
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
b. Penanggung jawab program pengenalah adalah
Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan
fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
c. Program pengenalan meliputi:
1. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance di Perusahaan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab
Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak
diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan
tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan
dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek
dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko,
pengendalian internal dan masalah-masalah strategis
lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang
didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan
kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.
e. Program pengenalan dapat berupa presentasi,
pertemuan, kunjungan ke kantor cabang/uni bisnis, ke
fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen Perusahaan
atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan
kebutuhan.
Pada tahun 2018, PPI telah melaksanakan program
pengenalan Dewan Komisaris yang berbarengan dengan
Direksi dengan rincian waktu pelaksanaan dan agenda
sebagai berikut:
Hari/tanggal : Rabu – Kamis, 7 – 8 November 2018
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Harris Sentul
Agenda :
- Sosialisasi pemahaman GCG dan Parameter Penilaian GCG
- Pengenalan Komisaris dan Direksi baru PT PPI
KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN
KOMISARIS DAN DASAR PENERAPANNYA
Kebijakan Perusahaan yang secara jelas mengatur
keberagaman komposisi Dewan Komisaris dalam pendidikan
(bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin
sampai dengan saat ini belum dibuat secara tertulis
karena ukuran struktur organisasi masih dalam tahap
pengembangan dan penyesuaian. Namun tidak menutup
kemungkinan kebijakan tertulis mengenai keberagaman
komposisi Dewan Komisaris tersebut dibuat untuk ke
depannya. Saat ini, keberagaman komposisi ditentukan
sesuai kebutuhan Perusahaan berdasarkan pembagian tugas
bidang pengawasan bagi Dewan Komisaris. Keberagaman
b. The person in charge of the introduction program is
the Corporate Secretary or anyone who functions as a
Corporate Secretary.
c. The introduction program includes:
1. The Implementation of Company’s Good Corporate
Governance Principles.
2. Information on the duties and responsibilities of the
Board of Commissioners and Directors and other
matters that are not permitted.
3. The description of the Company relates to the
purpose, nature and scope of activities, financial
and operating performance, strategies, short-term
and long-term business plans, competitive positions,
risks, internal controls and other strategic issues.
4. Information relating to delegated authority, internal
and external audits, systems and internal control
policies and the Audit Committee.
e. The introduction program can be in the form of
presentations, meetings, visits to branch offices/business
unions, Company facilities, review of Company documents
or other programs that are deemed appropriate.
In 2018, the PPI has carried out an introduction program
of the Board of Commissioners together with the Board of
Directors with the details of the implementation time and
agenda as follows:
Date : Wednesday – Thursday, November 7 – 8, 2018
Time : 9 AM until finished
Location : Hotel Harris Sentul
Agenda :
- Dissemination of GCG understanding and GCG Assessment
Parameters
- Introduction of new PT PPI Board of Commissioners and
Board of Directors
DIVERSITY POLICY COMPOSITION OF THE BOARD OF
COMMISSIONERS AND THE BASIS OF IMPLEMENTATION
Company policy that clearly regulates the diversity of the
composition of the Board of Commissioners in education
(field of study), work experience, age, and gender up to
now has not been made in writing because the size of the
organizational structure is still in the stage of development
and adjustment. But it does not rule out the possibility of a
written policy regarding the diversity of the composition of
the Board of Commissioners for the future. At present, the
diversity of compositions is determined according to the needs
of the Company based on the division of tasks in the field of
supervision for the Board of Commissioners. The diversity of
161Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
komposisi Dewan Komisaris mengacu pada pembagian tugas
pengawasan berdasarkan berita acara kesepakatan Dewan
Komisaris tanggal Nomor: UM.339/2/4/KOM-PPI/2016
tanggal 17 Februari 2016 tentang Pembagian Tugas Dewan
Komisaris PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.
HUBUNGAN AFILIASI DEWAN KOMISARIS
Perseroan dengan tegas melarang adanya hubungan keluarga
sedarah di antara para anggota Dewan Komisaris dengan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan derajat
ke-3, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping,
sesuai dengan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
Hubungan keluarga dan keuangan anggota Dewan Komisaris
dengan sesama Dewan Komisaris, Direksi, serta Pemegang
Saham periode tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:
Nama / Name
Hubungan Keluarga Dengan / Kinship With Hubungan Keuangan Dengan / Financial Relations With
Dewan Komis-aris / Board Of Commissioners
Direksi / Directors
Pemegang Saham /
Shareholders
Dewan Komisaris / Board Of
Commissioners
Direksi / Directors
Pemegang Saham /
Shareholders
Riry Syeried Jetta Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No
Irsal Yunus Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No
Dachamer Munthe Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No
Lukita Dinarsyah Tuwo Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No
Apep Fajar Kurniawan Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No
KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS
Berdasarkan Anggaran Dasar PPI Pasal 14 Ayat 32, anggota
Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap
sebagaimana tersebut di bawah ini:
a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau
calon/anggota legislatif dan/atau calon Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah. dan/atau ;
c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan.
Keterangan rinci mengenai informasi rangkap jabatan Dewan
Komisaris telah dipaparkan dalam bab “Profil Perusahaan”
dalam Laporan Tahunan ini.
PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DEWAN
KOMISARIS
Dalam rangka menjaga independensi Dewan Komisaris untuk
tidak terlibat dalam benturan kepentingan antara kepentingan
ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi
the composition of the Board of Commissioners refers to the
division of supervisory duties based on the minutes of the
Board of Commissioners’ agreement Number: UM.339/2/4/
KOM-PPI/2016 dated February 17, 2016 concerning Division
of Assignments of the Board of Commissioners of PT
Pengembang Pelabuhan Indonesia.
BOARD OF COMMISSIONERS AFFILIATION
The Company strictly forbids the existence of kinship between
members of the Board of Commissioners and members of
the Board of Commissioners and Directors up to the third
degree, either in a straight line or side line, as stipulated in the
Company’s Articles of Association. The family and financial
relations of the members of the Board of Commissioners and
fellow Board of Commissioners, Directors and Shareholders
for 2018 can be seen in the following table:
BOARD OF COMMISSIONERS CONCURRENT POSITION
POLICY
Based on the Articles of Association of PPI Article 14 Paragraph
32, members of the Board of Commissioners are prohibited
from holding multiple positions as stated below:
a. Members of the Board of Directors in State-Owned
Enterprises, Regionally-Owned Enterprises, Private-
Owned Enterprises;
b. Other positions are in accordance with the provisions
of legislation, administrators of political parties and/or
candidates/members of legislative and/or candidates for
Regional Heads/Deputy Regional Heads. and/or ;
c. Other positions that can cause conflicts of interest.
Detailed information regarding multiple positions of the
Board of Commissioners has been presented in the chapter
“Company Profile” in this Annual Report.
BOARD OF COMMISSIONERS CONFLICT OF INTEREST
MANAGEMENT
In order to maintain the independence of the Board of
Commissioners not to be involved in a conflict of interest
between the economic interests of the Company and the
162
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
anggota Dewan Komisaris, PPI telah mengatur kebijakan
mengenai benturan kepentingan Dewan Komisaris dalam
Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 13.
KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS
Sampai dengan 31 Desember 2018, tidak terdapat anggota
Dewan Komisaris PPI yang memiliki saham PPI baik yang
kurang dari 5% atau mencapai 5% atau lebih, dari modal
disetor PPI, maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan
di dalam maupun luar negeri.
Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
Nama / Name Jabatan / Position
Kepemilikan Saham / Share Ownership
PPI Perusahaan Lain / Other Companies
Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner Nihil / Zero Nihil / Zero
Irsal Yunus Komisaris / Commissioner Nihil / Zero Nihil / Zero
Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner Nihil / Zero Nihil / Zero
Lukita Dinarsyah Tuwo Komisaris / Commissioner Nihil / Zero Nihil / Zero
Apep Fajar Kurniawan Komisaris Independen / Independent Commissioner Nihil / Zero Nihil / Zero
KOMISARIS INDEPENDEN
Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran
Dasar Perseroan dapat mengatur adanya 1 (satu) orang atau
lebih Komisaris Independen. Dalam hal pengangkatannya,
Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS
dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham
utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
lainnya.
Sampai dengan 31 Desember 2018, posisi Komisaris
Independen Perusahaan dijabat oleh Bapak Apep Fajar
Kurniawan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS
Sirkuler Nomor: SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 dan Nomor:
HK/476/28/6/1/MTI-2018.
KRITERIA PERNYATAAN INDEPENDENSI KOMISARIS
INDEPENDEN
Sesuai dengan ketentuan hukum Perusahaan yang berlaku
di Indonesia, Dewan Komisaris bersifat independen dan tidak
saling mencampuri urusan satu sama lain. Sepanjang tahun
2018, tidak terdapat situasi yang memiliki potensi terjadinya
benturan kepentingan antara anggota Dewan Komisaris
dalam mengambil keputusan.
personal economic interests of members of the Board of
Commissioners, the PPI has arranged a policy regarding
conflicts of interest of the Board of Commissioners in Article
13 of the Company’s Articles of Association.
SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMMISSIONERS
As of December 31, 2018, there were no members of the PPI
Board of Commissioners who owned PPI shares of either less
or more than 5%, from the paid-up capital of the PPI, as well
as other companies domiciled domestically and abroad.
Share Ownership of The Board of Commissioners Table
INDEPENDENT COMMISSIONER
Referring to the Republic of Indonesia Law Number 40 of
2007 concerning Limited Liability Companies, the Articles of
Association of the Company can regulate the existence of 1
(one) or more Independent Commissioners. In the case of his
appointment, the Independent Commissioner is appointed
based on the resolution of the GMS from parties that are
not affiliated with the major shareholders, members of the
Board of Directors and/or other members of the Board of
Commissioners.
As of December 31, 2018, the position of the Company’s
Independent Commissioner was held by Apep Fajar Kurniawan
who was appointed based on Circular GMS Decree Number:
SK.03/28/6/1/PBP/PAC/PI.II-18 and Number: HK/476/28/6/1/
MTI-2018.
CRITERIA FOR THE INDEPENDENT STATEMENT OF
INDEPENDENT COMMISSIONERS
In accordance with the provisions of the Company law
applicable in Indonesia, the Board of Commissioners is
independent and does not interfere with each other’s
business. Throughout 2018, there was no situation that had
the potential for a conflict of interest between members of
the Board of Commissioners in making decisions.
163Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Kriteria / Criteria
Komisaris Independen / Independent Commissioner
Apep Fajar Kurniawan
Bukan Anggota Manajemen Perusahaan / Not a Member of Company Management ü
Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. / Free from business relationships and other relationships that can influence decision making ü
Bukan pemegang saham mayoritas Perusahaan atau pegawai yang berhubungan langsung dengan pemegang saham mayoritas Perusahaan. / Not a majority shareholder of the Company or an employee directly related to the Company’s majority shareholder.
ü
Bukan Pegawai atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perusahaan atau anggota perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. / Not an employee or has worked as an executive at the Company or an affiliate company member, at least 3 (three) years before becoming a member of the Board of Commissioners
ü
Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perusahaan atau perusahaan afiliasi, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris. / Not a material professional advisor or primary consultant for the Company or affiliated company, or an employee who has direct contact with a service provider, at least 3 (three) years before becoming a member of the Board of Commissioners
ü
Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama / Not a material professional advisor or primary consultant for the Company or affiliated company, or an employee who has direct contact with a service provider, at least 3 (three) years before becoming a member of the Board of Commissioners
ü
Tidak memiliki hubungan perjanjian dengan perusahaan atau perusahaan afiliasi lainnya sebagai Direksi. / Has no agreement relationship with other affiliated companies or companies as Directors ü
Komisaris Independen Perusahaan Sebagaimana Disebutkan di atas Telah Memenuhi Kriteria Independensi / The Independent Commissioner of the Company As Mentioned above Has Fulfilled the Independence Criteria
RAPAT DEWAN KOMISARIS
Rapat Internal Dewan Komisaris
Rapat Internal Dewan Komisaris selama tahun 2018
dilaksanakan sebanyak 6 kali. Rapat gabungan bersama
Direksi selama tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 12 kali.
Agenda, Tanggal, dan Peserta Rapat Internal Dewan
Komisaris
No. Tanggal / Date
Agenda Peserta / Participants
1 21/2/2018• Pelaksanaan RKAP 2018 / Implementation of 2018 RKAP• Update Progress Program Rencana Kerja / Update Work Plan Progress• Penerapan GCG / GCG Implementation
Riry Syeried JettaLukita Dinarsyah TuwoBay M HasaniDachamer MuntheIrsal Yunus
2 27/3/2018
• Evaluasi Kinerja Manajemen Februari 2018 / Management Performance Evaluation in February 2018
• Progress Proyek Maritim & Kijing / Progress of the Maritime & Kijing Project• Addendum PIA & COA / Addendum of PIA & COA
Riry Syeried JettaLukita Dinarsyah TuwoBay M HasaniDachamer MuntheIrsal Yunus
3 16/4/2018• Evaluasi Kinerja/Progress TW I / TW I Performance Evaluation/Progress• Laporan Auditor Independen / Independent Auditor Report• Persiapan RUPS 2018 / 2018 GMS Preparation
Riry Syeried JettaBay M HasaniDachamer MuntheIrsal Yunus
4 28/5/2018• Evaluasi Kinerja/Progress TW I / TW I Performance Evaluation/Progress• Laporan Auditor Independen / Independent Auditor Report• Persiapan RUPS 2018 / 2018 GMS Preparation
Lukita Dinarsyah TuwoBay M HasaniDachamer MuntheIrsal Yunus
BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS
Board of Commissioners Internal Meetings
Throughout 2018, internal meetings of the Board of
Commissioners has held 6 times. During 2018, Joint meetings
with the Board of Directors was held 12 times.
Agenda, Date, and Board of Commissioners Internal
Meetings Participants
164
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
No. Tanggal / Date
Agenda Peserta / Participants
5 30/7/2018
• Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan Juni 2018 / Evaluation of Financial Performance in June 2018
• Progress RKM / RKM Progress• Laporan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke CBL & Tanjung Pandan /
Report of the Board of Commissioners’ Working Visit to CBL & Tanjung Pandan
• Agenda lain-lain / Other Agendas
Riry Syeried JettaDachamer MuntheIrsal Yunus
6 26/10/2018• Evaluasi Kinerja Bulan September 2018 / Performance Evaluation in
September 2018• Agenda lain-lain / Other Agendas
Riry Syeried JettaDachamer MuntheIrsal YunusApep Fajar Kurniawan
Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran
Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan
Komisaris
Nama / Name
Rapat Internal Dewan Komisaris / Internal Meetings Of The Board Of Commissioners
Jumlah / Total Kehadiran / Attendance 100 %
Riry Syeried Jetta 6 5 83%
Dachamer Munthe 6 6 100%
Lukita Dinarsyah Tuwo 6 3 50%
Irsal Yunus 6 6 100%
Apep Fajar Kurniawan 1 1 100%
Bay M Hasani 4 4 100%
Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi
Sepanjang tahun 2018, agenda, tanggal dan peserta Rapat
Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi adalah sebagai
berikut.
Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Dewan Komisaris
Bersama Direksi
No. Tanggal / Date
Agenda Peserta / Participants
1 17/1/2018
• Review Kinerja Tahun 2017 / 2017 Performance Review• GCG (Good Corporate Governance)• Proyek Yang Sedang dan Akan Berjalan / Ongoing and Upcoming Projects• Pending Matters 2017 / 2017 Pending Matters
Riry Syeried JettaLukita Dinarsyah TuwoDachamer MuntheIrsal Yunus
2 21/2/2018• Pelaksanaan RKAP 2018 / Implementation of 2018 RKAP• Update Progress Program Rencana Kerja / Update Work Plan Progress• Penerapan GCG / GCG Implementation
Riry Syeried JettaLukita Dinarsyah TuwoBay M HasaniDachamer MuntheIrsal Yunus
3 27/3/2018• Evaluasi Kinerja Februari 2018 / February 2018 Performance Evaluation• Progress Proyek Maritim & Kijing / Progress of the Maritim & Kijing Project• Progress Proyek PT API / Progress of PT API Project
Riry Syeried JettaLukita Dinarsyah TuwoBay M HasaniDachamer MuntheIrsal Yunus
4 16/4/2018• Evaluasi Kinerja/Progress TW I / 1st Quarter Performance/Progress Evaluation• Laporan Auditor Independen / Independent Auditor Report• Persiapan RUPS 2018 / 2018 GMS Preparation
Riry Syeried JettaBay M HasaniDachamer MuntheIrsal Yunus
Table of Meetings Frequency and Attendance Level of
the Board of Commissioners in the Internal Meeting of
the Board of Commissioners
Joint Meetings of the Board of Commissioners with the
Board of Directors
Throughout 2018, agenda, date, and participants of Joint
Meetings of the Board of Commissioners with the Board of
Directors are as follows.
Agenda, Date, and Meeting Participants of the Board of
Commissioners with the Board of Directors
165Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
No. Tanggal / Date
Agenda Peserta / Participants
5 28/5/2018
• Pembahasan hasil Kunjungan Dewan Komisaris & Direksi PT PPI ke Pulau Moa & Kijing / Discussion of the results of PT PPI’s Board of Commissioners & Directors Visit to Moa Island & Kijing
• Pembahasan Kinerja Anak Perusahaan s.d Bulan April 2018 / Discussion on the Performance of Subsidiaries in April 2018
• Pembahasan kemajuan RKM s.d April 2018 / Discussion on RKM progress until April 2018
Lukita Dinarsyah TuwoBay M HasaniDachamer Munthe
6 28/6/2018
• Evaluasi Kinerja Manajemen s.d Bulan Mei / Management Performance Evaluation up to May
• Progress MOA kalibaru / Kalibaru MOA Progress• Pengembangan Usaha Di Bidang Project & Project Management / Business
Development in the Field of Projects & Project Management• Progress Pengembangan Terminal Kijing / Kijing Terminal Development
Progress• Progress Project PT API / PT API Project Progress
Riry Syeried JettaBay M HasaniDachamer MuntheIrsal YunusLukita Dinarsyah Tuwo
7 30/7/2018
• Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2018 / June 2018 Performance Evaluation• Progress RKM / RKM Progress• Laporan Kunjungan Kerja Dewan Komisaris ke CBL & Tanjung Pandan /
Report of the Board of Commissioners’ Working Visit to CBL & Tanjung Pandan
• Agenda lain-lain / Other agendas
Riry Syeried JettaDachamer MuntheIrsal Yunus
8 27/8/2018
• Evaluasi Kinerja Bulan Juni 2018 / June 2018 Performance Evaluation• Progress MOA kalibaru / Kalibaru MOA Progress• Progress Update Isu Strategis PT PPI / Progress Update on PT PPI’s Strategic
Issues• Progress RKM / RKM Progress• Agenda lain-lain / Other agendas
Riry Syeried JettaApep Fajar KurniawanDachamer MuntheIrsal YunusLukita Dinarsyah Tuwo
9 26/9/2018
• Evaluasi Kinerja Bulan Juli 2018 / July 2018 Performance Evaluation• Taksasi 2018 & RKAP 2019 / 2018 Taxation & 2019 RKAP• Progress MOA kalibaru / Kalibaru MOA Progress• Progress Update Isu Strategis PT PPI / Progress Update on PT PPI’s Strategic
Issues• Agenda lain-lain / Other agendas
Apep Fajar KurniawanDachamer MuntheIrsal YunusLukita Dinarsyah Tuwo
10 26/10/2018
• Evaluasi Kinerja Bulan September 2018 / September 2018 Performance Evaluation
• Progress MOA kalibaru / Kalibaru MOA Progress• Progress Update Isu Strategis PT PPI / Progress Update on PT PPI’s Strategic
Issues• Progress pengembangan terminal Kijing / Kijing Terminal Development
Progress• Progress jalan Tol Cibitung-Cilincing / Cibitung-Cilincing Toll Road Progress• Agenda lain-lain / Other agendas
Riry Syeried JettaApep Fajar KurniawanDachamer MuntheIrsal Yunus
11 26/11/2018
• Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2018 / October 2018 Performance Evaluation
• Progress Pengembangan Properti / Property Development Progress• Progress Update Isu strategis PT PPI / Progress Update on PT PPI’s strategic
issues• Progress pengembangan terminal Kijing / Kijing Terminal Development
Progress• Progress jalan Tol Cibitung-Cilincing / Cibitung-Cilincing Toll Road Progress• Agenda lain-lain / Other agendas
Riry Syeried JettaApep Fajar KurniawanDachamer MuntheIrsal YunusLukita Dinarsyah Tuwo
12 14/12/2018
• Evaluasi Kinerja Bulan November 2018 / November 2018 Performance Evaluation
• Update Anak Perusahaan PT PPI ( PT API & PT MMI) / Update of PT PPI’s Subsidiary (PT API & PT MMI)
• 2017• Progress Update Isu strategis PT PPI / Progress Update on PT PPI’s Strategic
Issues• Implementasi Assesment GCG / Implementation of GCG Assessment• RKM 2018 & RKM 2019 / 2018 RKM & 2019 RKM• Agenda lain-lain / Other agendas
Riry Syeried JettaApep Fajar KurniawanDachamer MuntheIrsal Yunus
166
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran
Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan
Nama / Name Jabatan / Position
Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi / Joint Meetings Of The Board Of
Commissioners And The Board Of Directors
Jumlah / Total Kehadiran / Attendance %
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner 12 10 83%
Irsal Yunus Komisaris / Commissioner 12 12 100%
Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner 12 12 100%
Lukita Dinarsyah Tuwo Komisaris / Commissioner 12 8 67%
Apep Fajar Kurniawan Komisaris Independen / Independent Commissioner 6 5 83%
Bay M Hasani Komisaris / Commissioner 6 5 83%
Direksi / Board of Directors
Arif Suhartono President Director 12 12 100%
Henri Panggabean Finance & Human Capital Director 4 4 100%
Kiki Mohammad Hikmat Commercial & Business Development Director 9 9 100%
Wahyu Hardiyanto Ad Interim Engineering Director 8 8 100%
Program Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris
Selama tahun 2018, anggota Dewan Komisaris Perusahaan
telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi
berupa pelatihan, workshop, konferensi, maupun seminar.
Rincian mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi
Dewan Komisaris pada tahun 2018 terdapat dalam bab ‘Profil
Perusahaan’ Laporan Tahunan ini.
Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris
Kebijakan remunerasi Dewan Komisaris mengacu pada
Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 dan
Keputusan Pemegang Saham. Penetapan penghasilan yang
berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang
bersifat tetap, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor
skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan
kemampuan keuangan Perusahaan, dan faktor-faktor lain
yang relevan, serta tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. Sementara untuk penetapan
penghasilan yang berupa Tantiem/Insentif Kinerja yang bersifat
variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan
faktor kinerja dan kemampuan keuangan Perusahaan, serta
faktor-faktor lain yang relevan.
Table of Meetings Frequency and Attendance Level of
the Board of Commissioners and the Board of Directors
in Joint Meetings
Competence Development Program of the Board of
Commissioners
During 2018, members of the Company’s Board of
Commissioners have participated in various competency
development programs in the form of training, workshops,
conferences and seminars. Details on the implementation of
the Board of Commissioners’ competency development in
2018 are contained in the ‘Company Profile’ chapter of this
Annual Report.
Board of Commissioners Remuneration Policy
The remuneration policy of the Board of Commissioners
refers to the Minister of BUMN Regulation Number: PER-
04/MBU/2014 and Shareholders’ Decrees. Determination
of income in the form of Salary or Honorarium, Permanent
Allowances and Facilities, carried out by considering business
scale factors, business complexity, inflation rate, condition
and financial capacity of the Company, and other factors that
are relevant, and not contradictory to laws and regulations.
Meanwhile, the determination of income in the form Tantiem/
Performance Incentive variable(merit rating) is carried out
by considering the Company’s financial performance and
capability, as well as other relevant factors.
167Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Prosedur Penetapan Remunerasi
PPI menetapkan penghasilan Dewan Komisaris dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
• Komisaris Utama : 45% dari gaji Direktur Utama
• Komisaris : 90% dari gaji Komisaris Utama
Berikut adalah tahapan penetapan penghasilan Dewan
Komisaris dan Direksi PPI:
Direksi / Board of Directors
Komite Audit / Audit Committee
Dewan Komisaris / Board of
Commissioners
Pemegang Saham /
Shareholders
• Menyusun usulan remunerasi dengan metode yang telah ditetapkan
• Mengajukan usulan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit /
• Preparing the proposed remuneration with the established method
• Submitting a proposal to the Board of Commissioners through the Audit Committee
• Melakukan telaah atas usulan Direksi
• Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris /
• Reviewing the proposal from the Board of Directors
• Providing rrecommendation to the Board of Commissioners
• Melakukan telaah atas usulan Direksi dan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit
• Mengajukan hasil telaah kepada Pemegang Saham /
• Reviewing the recommendation of the Board of Directors and considering the recommendations of the Audit Committee
• Submitting the review results to the shareholder
• Menetapkan remunerasi melalui RUPS /
• Establishing the remuneration through GMS
Direksi / Board of Directors Komite Audit / Audit Committee
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
Pemegang Saham / Shareholders
Menyusun usulan remunerasi dengan metode yang telah ditetapkan / Prepare a remuneration proposal with the method that has been set
Melakukan telaah atas usulan Direksi / Reviewing the Board of Directors’ proposals
Melakukan telaah atas usulan Direksi dan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit / Review the Board of Directors’ proposals and consider the Audit Committee recommendations
Menetapkan Remunerasi melalui RUPS / Determine Remuneration through GMS
Mengajukan Usulan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit / Submit proposals to the Board of Commissioners through the Audit Committee
Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris / Provide Recommendations to the Board of Commissioners
Mengajukan Hasil telaah kepada Pemegang Saham / Submitting review results to Shareholders
Struktur Remunerasi Anggota Dewan Komisaris
Struktur Remunerasi anggota Dewan Komisaris PPI dapat
terdiri dari:
1. Honorarium;
a. Honorarium Komisaris Utama Perseroan
ditetapkan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama;
Procedure for Determining Remuneration
PPI determines the income of the Board of Commissioners by
taking into account the following provisions:
• President Commissioner : 45%of President Director’s Salary
• Commissioner : 90% of President Commissioner’s
Salary
The following are the stages of determining the income of
the PPI’s Board of Commissioners and Directors:
Remuneration Structure of the Board of Commissioners
Members
The Remuneration Structure of PPI Board of Commissioners
members can consist of:
1. Honorarium;
a. The Honorarium of the Company’s President
Commissioner is set at 45% of the Salary of the
President Director;
168
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
b. Honorarium Anggota Komisaris Perseroan ditetapkan
sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama.
2. Tunjangan, yang terdiri atas:
a. Tunjangan hari raya;
a) Tunjangan Hari Raya Komisaris Utama ditetapkan
sebesar 1 (satu) kali Honorarium;
b) Tunjangan Hari Raya Anggota Dewan Komisaris
Perseroan ditetapkan sebesar 1 (satu) kali
Honorarium;
c) Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar 1 (satu)
kali Gaji, yang dibayarkan setelah pemabyaran
Tunjangan Hari Raya Pekerja Perseroan atau
selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari
Raya.
b. Tunjangan transportasi;
a) Tunjangan Transportasi Komisaris Utama
Perseroan ditetapkan sebesar 20% dari
Honorarium Komisaris Utama
b) Tunjangan Transportasi Anggota Dewan
Komisaris Perseroan ditetapkan sebesar 20%
dari Honorarium Anggota Dewan Komisaris.
c. Asuransi purna jabatan.
3. Fasilitas, yang terdiri atas:
a. Fasilitas kesehatan;
b. Perkumpulan profesi;
c. Fasilitas bantuan hukum; dan
4. Tantiem/Insentif Kinerja, di mana di dalam tantiem
tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan
Jangka Panjang (Long Term Incentive/LTI).
Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris
Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2018 ditetapkan
berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Sirkuler Nomor: SK03/20/12/3/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor
HK.476/20/12/4MTI-2018. Adapun jumlah nominal
remunerasi Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Dewan Komisaris
(dalam Rupiah penuh)
Jabatan / Position Honorarium
Komisaris Utama / President Commissioner 373.971.600
Komisaris / Commissioner 336.574.440
Komisaris / Commissioner 336.574.440
Komisaris / Commissioner 336.574.440
Komisaris / Commissioner 336.574.440
b. The Honorarium of the Company’s Commissioners
is set at 90% of the President Commissioner’s
Honorarium.
2. Allowance, consist of:
a. Religious Holiday Allowance;
a) The President Commissioner Religious Holiday
Allowance is set at 1 (one) time Honorarium;
b) The Company’s member of the Board of
Commissioners Religious Holiday Allowance is set
at 1 (one) time Honorarium;
c) The Religious Holiday Allowance is given at 1
(one) time salary, which is paid after the payment
of the Company’s employee holiday allowance or
no later than 1 (one) week before the feast day.
b. Transport Allowance;
a) The President Commissioner Transportation
Allowance is set at 20% of the President
Commissioner Honorarium
b) Transportation Allowance of the members of
the Board of Commissioners of the Company is
set at 20% of the Honorarium of the Board of
Commissioners.
c. Retirement Insurance.
3. Facilities, which consist of:
a. Health Insurance;
b. Professional Association;
c. Legal assistance facilities; and
4. Performance Tantiem/Incentives, in which the bonus can
be given in the form of a Long Term Incentive).
Board of Commissioners Remuneration Nominal
Amount
The remuneration of the Board of Commissioners for 2018
is determined based on the Decision of the General Meeting
of Circular Shareholders Number: SK03/20/12/3/PBI/UT/
PI.II-18 and Number: HK.476/20/12/4MTI-2018. The nominal
amount of remuneration for the Board of Commissioners in
2018 is as follows:
Table of Board of Commissioners Remuneration Nominal
Amount
(in full Rupiah)
169Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran
tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:
Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun / Total Remuneration per person in a year Jumlah Komisaris / Number of Commissioners
Di atas Rp500 juta - Rp1 Milyar / Above Rp500 million - Rp1 Billion -
Rp500 juta kebawah / Under Rp500 million 5
PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS 2018
Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah melaksanakan
tugas pengawasan meliputi pemberian rekomendasi, nasihat,
maupun pengeluaran berbagai keputusan, dengan rincian
sebagai berikut:
1. Pengawasan atas pelaksanaan RKAP 2018;
2. Pengawasan atas pelaksanaan implementasi GCG
Perusahaan;
3. Pengawasan atas pelaksanaan audit internal dan eksternal
Perusahaan;
4. Memberikan rekomendasi atas isu-isu strategis Perusahaan
dalam rapat gabungan bersama Direksi;
5. Memberikan pendapat terhadap RKAP 2018;
6. Mengawasi persiapan RUPS 2018;
7. Melaksanakan Kunjungan Kerja ke Pulau Moa dan Kijing;
dan
8. Melaksanakan Kunjungan Kerja ke proyek CBL dan Tanjung
Pandan.
PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS
Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham.
ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DEWAN KOMISARIS
Pada tahun 2018, PPI telah melakukan assessment
implementasi GCG untuk Dewan Komisaris yang dilaksanakan
sesuai kerangka acuan pelaksanaan assessment GCG yang
dikembangkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan
hasil Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-
16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012.Berdasarkan hasil
assessment tersebut, Dewan Komisaris memperoleh nilai
33,05 atau 94,42% dari bobot yang ditentukan sebesar
35,00% dan masuk dalam kategori “Sangat Baik”.
Remuneration in one year is grouped in the range of income
levels as follows:
Table of Board of Commissioners Remuneration Amount
Group
BOARD OF COMMISSIONERS TASKS IMPLEMENTATION
IN 2018
During 2018, the Board of Commissioners has carried out
supervisory duties covering the provision of recommendations,
advice, and the issuance of various decisions, with details as
follows:
1. Supervision of the implementation of the 2018 RKAP;
2. Supervision of the implementation of the Company’s
GCG;
3. Supervision of the implementation of the Company’s
internal and external audits;
4. Provide recommendations on the Company’s strategic
issues in joint meetings with the Board of Directors;
5. Provide opinions on the 2018 RKAP;
6. Oversee the preparation of the 2018 GMS;
7. Carrying out Working Visits to Moa and Kijing Islands; and
8. Carrying out Working Visits to the CBL and Tanjung
Pandan projects.
BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE
ASSESSMENT
The Board of Commissioners performance evaluation is
carried out by the General Meeting of Shareholders.
ASSESSMENT ON BOARD OF COMMISSIONERS GOOD
CORPORATE GOVERNANCE
In 2018, PPI conducted an assessment of GCG implementation
for the Board of Commissioners carried out in accordance
with the terms of reference for the implementation of GCG
assessments developed by the Ministry of BUMN based on
the results of the Ministry of BUMN Secretary Decree Number
SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012. Based on assessment
results Such, the Board of Commissioners obtains a value of
33.05 or 94.42% of the determined weight of 35.00% and
falls into the category of “Very Good”.
170
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN
KOMISARIS
Komite Dewan Komisaris mendapatkan penilaian untuk
meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas
pendukung Dewan Komisaris. Penilaian terhadap Komite
Dewan Komisaris dilakukan bedasarkan kinerja pelaksanaan
tugas komite yang mencakup realisasi laporan pelaksanaan
tugas komite yang sesuai dengan tanggung jawab masing-
masing. Selain itu, aspek penilaian juga mencakup frekuensi
kehadiran rapat dan rekomendasi yang diberikan untuk
membantu pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihatan
Dewan Komisaris.
DIREKSISecara kolegial, Direksi memiliki tugas mengelola dan
mengurus Perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas Perusahaan, serta menguasai dan mengelola
aset Perusahaan. PPI melakukan pembagian tugas di antara
Anggota Direksi dengan tidak menghilangkan tanggung
jawab Direksi dalam pengurusan Perusahaan.
REFERENSI PERATURAN
Keberadaan Direksi mengacu pada Undang-undang No. 40
tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Direksi berwenang
dan bertanggung jawab penuh atas Perusahaan serta mewakili
Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan ketentuan anggaran dasar.
PEDOMAN KERJA DIREKSI
Perusahaan dilengkapi dengan Pedoman Dewan Direksi
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: PPI – 630 –
002877 sebagai acuan dalam menjalankan hubungan bisnis
dengan Dewan Komisaris dan pihak terkait lain mengenai
fungsi pengelolaan Perusahaan. Pedoman Dewan Komisaris
telah ditinjau dan dimutakhirkan pada tanggal 1 November
2016 sesuai dengan peraturan dan best practices terkini.
TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI
Tugas dan kewajiban Direksi tercantum dalam Pedoman
Dewan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia yang
secara langsung bertanggung jawab atas pengelolaan
Perusahaan. Direksi dengan itikad baik dan untuk
kepentingan Perusahaan akan mengelola bisnis dan urusan
Perusahaan dengan tetap memperhatikan keseimbangan
kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan
aktivitas Perusahaan. Lingkup pekerjaan Direksi berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran
COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS
PERFORMANCE ASSESSMENT
The Board of Commissioners’ Committee receives an
assessment to improve quality in carrying out the duties of
supporting the Board of Commissioners. An assessment
of the Committee of the Board of Commissioners is
carried out based on the performance of the duties of the
committee which includes the realization of reports on the
implementation of committee duties in accordance with
their respective responsibilities. In addition, the assessment
aspect also includes the frequency of attendance of meetings
and recommendations given to assist in the implementation
of the supervisory and advisory functions of the Board of
Commissioners.
BOARD OF DIRECTORSCollegially, the Board of Directors has the task of managing
the Company to improve the efficiency and effectiveness of
the Company, and to control and manage the Company’s
assets. PPI distributes tasks among members of the Board
of Directors by not eliminating the responsibilities of the
Directors in managing the Company.
REGULATION REFERENCE
The existence of the Board of Directors refers to Law No. 40
of 2007 concerning Limited Liability Companies, Directors
are authorized and fully responsible for the Company and
represent the Company, both inside and outside the court in
accordance with the provisions of the Articles of Association.
BOARD OF DIRECTORS’ MANUAL
The company is equipped with the Board of Directors’ Manual
of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Number: PPI – 630
– 002877 as a reference in carrying out business relations
with the Board of Commissioners and other related parties
regarding the management functions of the Company. The
Board of Commissioners’ Manual have been reviewed and
updated on November 1, 2016 in accordance with the current
regulations and best practices
DUTIES AND OBLIGATIONS OF THE BOARD OF
DIRECTORS
The duties and obligations of the Board of Directors are
listed in the Board of Directors’ Manual of PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia which are directly responsible for the
management of the Company. The Board of Directors in
good faith and for the benefit of the Company will manage
the business and affairs of the Company while taking into
account the balance of interests of all parties interested in
the Company’s activities. The scope of work of the Board of
Directors is based on applicable laws and regulations and
171Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Dasar Perusahaan dijabarkan secara terperinci dalam Pedoman
Dewan Direksi. Secara kolegial, tugas dan wewenang Direksi
adalah sebagai berikut:
a. Menetapkan Visi, Misi, dan strategi Perusahaan.
b. Menetapkan kebijakan Perusahaan yang berlaku secara
korporat termasuk Anak Perusahaan.
c. Mengajukan usulan pengelolaan Perusahaan yang
memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau
memerlukan tanggapan tertulis Dewan Komisaris dan
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta
melaksanakannya sesuai ketentuan yang diatur dalam
Anggaran Dasar, persetujuan Dewan Komisaris serta
keputusan RUPS.
d. Mengupayakan tercapainya sasaran indikator aspek
keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi yang
digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan
Perusahaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan
dalam RUPS Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP).
e. Menetapkan usulan dan perubahan rencana jangka
panjang Perusahaan dan rencana kerja dan anggaran
Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
f. Menetapkan sasaran kinerja serta evaluasi kinerja
Perusahaan dan Anak Perusahaan termasuk kebijakan
dividen Anak Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
g. Mengupayakan tercapainya sasaran kinerja yang
digunakan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan
Perusahaan sesuai dengan kesepakatan kinerja yang telah
ditetapkan dalam RUPS Persetujuan RKAP.
h. Menetapkan persetujuan proyek investasi non rutin yang
melebihi kewenangan Anggota Direksi/Direktur dan
memantau pelaksanaannya.
i. Menetapkan persetujuan proyek investasi sesuai
kewenangan Direksi setelah mendapat persetujuan
dalam RKAP, memantau dan melakukan koreksi terhadap
pelaksanaannya.
j. Menetapkan kegiatan kerjasama atau kontrak dengan
nilai kontrak atau penggunaan / perolehan aset yang
melebihi kewenangan anggota Direksi seperti yang diatur
dalam kebijakan otorisasi keuangan.
k. Menetapkan struktur organisasi dan penetapan pejabat
Perusahaan sampai jenjang tertentu yang diatur melalui
ketetapan Direksi.
l. Melakukan segala tindakan dan perbuatan mengenai
pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan,
mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak
lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan di
the Articles of Association of the Company are detailed in
the Board of Directors’ Manual. Collectively, the duties and
authorities of the Directors are as follows:
a. Determine the Vision, Mission, and Strategy of the
Company.
b. Establish Company policies that apply in a corporate
manner including Subsidiaries.
c. Submit proposals for management of the Company that
require Board of Commissioners approval and/or require
a written response from the Board of Commissioners and
approval of the General Meeting of Shareholders (GMS)
and implement them according to the provisions stipulated
in the Articles of Association, Board of Commissioners’
approval and GMS decisions.
d. Strive to achieve the financial, operational and
administrative aspects of the target indicators that are
used as the basis for evaluating the level of health of the
Company in accordance with the performance set out
in the GMS Approval of the Company’s Work Plan and
Budget (RKAP).
e. Establish proposals and changes to the Company’s long-
term plans and work plans and Company budgets in
accordance with applicable regulations.
f. Establish performance targets and evaluate the
performance of the Company and Subsidiaries including
the Subsidiary’s dividend policy in accordance with
applicable regulations.
g. Strive to achieve performance targets that are used as
the basis for evaluating the Company’s health level in
accordance with the performance agreements set out in
the GMS of the RKAP Agreement.
h. Establish approval of non-routine investment projects
that exceed the authority of members of the Board of
Directors/Directors and monitor their implementation.
i. Establish approval of investment projects in accordance
with the authority of the Board of Directors after obtaining
approval in the RKAP, monitoring and making corrections
to their implementation.
j. Establish cooperation activities or contracts with contract
value or use/acquisition of assets that exceed the authority
of members of the Board of Directors as stipulated in the
financial authorization policy.
k. Determine the organizational structure and Company
officials to a certain level regulated through the provisions
of the Board of Directors.
l. Carry out all actions regarding the management
and ownership of Company property, bind the
Company with other parties and/or other parties with
the Company, and represent companies inside and
172
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal
dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.
m. Menunjuk President Director mewakili Direksi untuk
menandatangani Surat Kuasa Khusus untuk mewakili
Perusahaan di dalam maupun di luar Pengadilan.
n. Sepanjang tidak ditetapkan oleh RUPS, Direksi dapat
menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara
Direksi dalam suatu keputusan Direksi, tanpa membatasi
tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai
Anggota Direksi sesuai ketentuan yang tercantum
dalam Anggaran Dasar, guna menjalankan tugas pokok
sebagai anggota Direksi secara efektif dan efisien13.
o. Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh
secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau
lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan
usaha Perusahaan, kecuali apabila Anggota Direksi yang
bersangkutan dapat membuktikan bahwa:
1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau
kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan
kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perusahaan.
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik
langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah
berlanjutnya kerugian tersebut.
KRITERIA DIREKSI
Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar PPI Pasal 10
Ayat 2, orang yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi
adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum,
kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya
pernah:
a. dinyatakan pailit;
b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris
atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu Perseroan atau Perum dinyatakan
pailit; atau
c. dihukum karena melakukan tindakan pidana yang
merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan
dengan sektor keuangan
Selain persyaratan di atas, anggota Direksi juga harus
memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh instansi
teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan.
outside the Court regarding all matters and events,
with restrictions as stipulated in statutory regulations
legislation, Articles of Association and/or GMS decisions.
m. Appoint the President Director to represent the Board of
Directors to sign a Special Power of Attorney to represent
the Company inside and outside the Court.
n. As long as it is not stipulated by the GMS, the Board
of Directors can determine the division of duties and
authorities among Directors in a Board of Directors
decision, without limiting duties, authority, and
responsibilities as Members of the Board of Directors in
accordance with the Articles of Association, to effectively
and efficiently carry out the main duties as members of
the Board of Directors.
o. Each member of the Board of Directors is fully responsible
personally if the person concerned is guilty or negligent in
carrying out his duties for the interests and business of the
Company, except if the member of the Board of Directors
concerned can prove that:
1. The loss is not due his/her error or negligence.
2. Has carried out management in good faith and
prudence for the interests and in accordance with the
purposes and objectives of the Company.
3. Does not have a conflict of interest, either directly or
indirectly, over management actions that result in losses.
4. Has taken action to prevent the continuing loss.
BOARD OF DIRECTORS CRITERIA
Based on the provisions in the PPI’s Articles of Association
Article 10 Paragraph 2, people who can be appointed as
members of the Board of Directors are those who are capable
of carrying out legal actions, except within 5 (five) years
before their appointment they have been:
a. declared bankrupt;
b. become a member of the Board of Directors or a
member of the Board of Commissioners or a member of
the Supervisory Board that is found guilty of causing a
Company or Perum went bankrupt; or
c. convicted of committing a criminal act that is detrimental
to the country’s finances and/or related to the financial
sector
In addition to the above requirements, members of the Board
of Directors must also meet other requirements stipulated by
technical agencies based on legislation.
173Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
MASA JABATAN DIREKSI
Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Dalam hal masa jabatan anggota Direksi berakhir dan
Rapat Umum Pemegang Saham belum dapat menetapkan
penggantinya, maka tugas-tugas anggota Direksi yang
lowong tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
pengisian jabatan anggota Direksi yang lowong.
KOMPOSISI DIREKSI
Komposisi Direksi Direksi PPI periode tahun 2018 telah
melalui proses suksesi sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dengan rangkaian proses suksesi
yang ketat, diharapkan akan menghasilkan anggota Direksi
yang tepat untuk Perusahaan. Adapun tabel dibawah ini
akan menggambarkan komposisi Direksi PPI periode sampai
dengan 31 Desember 2018, yaitu :
Nama / Name Jabatan / Position Dasar Pengangkatan / Basis of Appointment Periode Menjabat / Tenure Period
Arif Suhartono President Director Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: HK.568/10/3/2/PI. II-17 dan HK.476/10/3/1/MTI-2017 tanggal 10 Maret 2017. / Circular Decree of GMS No: HK.568/10/3/2/Pl. II-17 and HK. 476/10/3/1/MTI-2017 dated March 10, 2017.
5 (lima) tahun sejak diangkat pertama kali / 5 years since the first appointment
Henri Panggabean Finance & Human Capital Director
Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/28/8/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/28/8/1/MTI-2018 / Circular Decree of GMS No: SK.03/28/8/1/PBP/UT/Pl.II-18 and No: HK. 476/28/8/1/MTI-2018.
5 (lima) tahun sejak diangkat pertama kali / 5 years since the first appointment
Kiki Mohammad Hikmat
Commercial & Business Development Director
Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/26/2/1/PBP/UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/26/2/1/MTI-2018 / Circular Decree of GMS No: SK.03/26/2/1/PBP/UT/PI.II-18 and No: HK. 476/26/2/1/MTI-2018
5 (lima) tahun sejak diangkat pertama kali / 5 years since the first appointment
Wahyu Hardiyanto Ad Interim Engineering Director
Keputusan RUPS Sirkuler Nomor: SK.03/26/3/1/PBP/IT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/26/3/1/MTI-2018 / Circular Decree of GMS No: SK.03/26/2/1/PBP/UT/PI.II-18 and No: HK. 476/26/3/1/MTI-2018
5 (lima) tahun sejak diangkat pertama kali / 5 years since the first appointment
PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI
Dalam melaksanakan tugas, Direksi melakukan pembagian
ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing
anggota Direksi sebagaimana diuraikan dalam SKD-620-
005830 tanggal 13 Agustus 2018, sebagai berikut:
Nama / Name Jabatan / Position Tugas / Duties
Arif Suhartono President Director 1. Pembuat kebijakan umum Perseroan dan pengambil keputusan strategis Perseroan serta koordinator Direksi.
2. Bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan pembinaan:a. kegiatan Komersial dan Pengembangan Bisnis;b. Kegiatan Teknik; danc. Kegiatan Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
3. Menetapkan peraturan tentang pembinaan Komersial dan Pengembangan Bisnis, Teknik, Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
4. Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan strategis Perseroan dalam kegiatan Audit.5. Bertanggung jawab selaku pimpinan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
1. General corporate policy makers and strategic decision makers of the Company and the Directors coordinator.
2. Responsible for the management of the Company relating to the development of:a. Commercial and Business Development activities;b. Engineering Activities; andc. Financial and Human Resource Activities.
3. Establish regulations regarding Commercial and Business Development, Engineering, Finance and Human Resources Development.
4. Policy makers and strategic decision makers of the Company in Audit activities.5. Responsible as the head of the Company and representing the Company inside and outside the court.
BOARD OF DIRECTORS’ TENURE
Board of Directors tenure is set at 5 (five) years and can be
reappointed for 1 (one) term of office. In the event that the
tenure of a member of the Board of Directors ends and the
General Meeting of Shareholders has not yet been able to
determine a replacement, the vacant duties of the members
of the Board of Directors are carried out in accordance with
the provisions for vacant members of the Board of Directors.
BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION
The composition of PPI Board of Directors for the period of
2018 has gone through a succession process in accordance
with the applicable laws and regulations. With a series of
strict succession processes, it is expected to produce the right
members of the Board of Directors for the Company. The
table below will illustrate the composition of the Directors of
the PPI until December 31, 2018, namely :
BOARD OF DIRECTORS DIVISION OF DUTIES
In carrying out its duties, the Board of Directors distributes
the scope of work and responsibilities of each member of
the Board of Directors as described in SKD-620-005830 dated
August 13, 2018, as follows:
174
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Nama / Name Jabatan / Position Tugas / Duties
Henri Panggabean Finance & Human Capital Director
1. Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan strategis Perseroan bidang keuangan, Corporate Finance, Administrasi Umum, Pengembangan Organisasi & Pengelolaan Perubahan, Pengembangan Talenta & Karir, Hubungan Industrial, Administrasi SDM dan Corporate Secretary.
2. Bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan pembinaan:a. kegiatan Keuangan;b. kegiatan Corporate Finance;c. kegiatan Administrasi Umum;d. kegiatan Pengembangan Organisasi & Pengelolaan Perubahan;e. kegiatan Pengembangan Talenta & Karir;f. kegiatan Hubungan Industrial;g. kegiatan Administrasi SDM;h. kegiatan Corporate Secretary;i. kegiatan Stakeholder Relation.
3. Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang rencana pembinaan keuangan baik yang menyangkut kegiatan pengendalian Keuangan, Corporate Finance, Administrasi Umum, Pengembangan Organisasi & Pengelolaan Perubahan, Pengembangan Talenta & Karir, Hubungan Industria, Administasi SDM, Corporate Secretary, dan Stakeholder Relation yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
4. Menandatangani perjanjian berdasarkan kewenangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Divisi Procurement.
5. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan maupun kepentingan perusahaan lainnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh President Director melalui Surat Kuasa sesuai dalam Anggaran Dasar Perseroan.
1. Policy makers and strategic decision makers of the Company in the fields of finance, Corporate Finance, General Administration, Organizational Development & Change Management, Talent & Career Development, Industrial Relations, HR Administration and Corporate Secretary..
2. Responsible for the management of the Company relating to coaching:a. Financial Activities;b. Corporate Finance Activities;c. General Administration Activities;d. Organization Development & Change Management Activities;e. Talent & Career Development Activities;f. Industrial Relations Activities;g. HR Administration Activities;;h. Corporate Secretary Activities;i. Stakeholder Relation Activities.
3. Formulate provisions regarding financial development plans both concerning Financial control activities, Corporate Finance, General Administration, Organizational Development & Change Management, Talent & Career Development, Industrial Relations, HR Administration, Corporate Secretary, and Stakeholder Relations which are subsequently stipulated by Decree of Directors.
4. Sign an agreement based on authority as stipulated in the Procurement of Goods and Services policy by the Procurement Division.
5. Representing the Company in and outside the court and other company interests based on the authority granted by the President Director through an appropriate Power of Attorney in the Articles of Association of the Company.
Wahyu Hardiyanto Ad Interim Engineering Director
1. Pembuat kebijakan dan pengambil keputusan strategis Perseroan yang meliputi kegiatan Sistem Informasi, Teknik Sipil, Teknik Mesin & Listrik, Project Management, dan Safety, Security & Environment.
2. Bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan yang berkaitan dengan pembinaan:a. Kegiatan Sistem Informasi;b. Kegiatan Teknik Sipil;c. Kegiatan Teknik Mesin & Listrik;d. Kegiatan Project Management;e. Kegiatan Safety, Security & Environment
3. Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang Sistem Informasi, Teknik Sipil, Teknik Meson & Listrik, Project Management, dan Safety, Security & Environment yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
4. Menandatangani perjanjian berdasaran kewenangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Divisi Procurement.
5. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan maupun kepentingan perusahaan lainnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh President Director melalui Surat Kuasa sesuai dalam Anggaran Dasar Perseroan.
1. Policy makers and strategic decision makers of the Company which include activities in Information Systems, Civil Engineering, Mechanical & Electrical Engineering, Project Management, and Safety, Security & Environment.
2. Responsible for the management of the Company relating to the development of:a. Information System Activities;;b. Civil Engineering Activities;c. Mechanical & Engineering Activities;d. Project Management Activities;e. Safety, Security & Environment Activities
3. Formulate provisions concerning Information Systems, Civil Engineering, Meson & Electrical Engineering, Project Management, and Safety, Security & Environment which are then stipulated by a Decree of the Board of Directors.
4. Sign an agreement based on authority as stipulated in the Procurement of Goods and Services policy by the Procurement Division.
5. Representing the Company in and outside the court and other company interests based on the authority granted by the President Director through an appropriate Power of Attorney in the Articles of Association of the Company.
175Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Nama / Name Jabatan / Position Tugas / Duties
Kiki Mohammad Hikmat
Commercial & Business Development Director
1. Pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan strategis bidang Komersial & Pengembangan Bisnis meliputi Property, Procurement, Komersial & Pengembangan Bisnis, Marketing & Partnership, Quality & Risk Management, dan Hukum sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Bertanggung jawab atas kepengurusan Perseroan yang berkaitan dengan pembinaan:a. Kegiatan Property;b. Kegiatan Procurement;c. Kegiatan Komersial & Pengembangan Bisnis;d. Kegiatan Marketing & Partnership;e. Kegiatan Quality & Risk Management;f. Kegiatan Hukum
3. Merumuskan ketentuan-ketentuan tentang rencana pembinaan Property, Procurement, Komersial & Pengembangan Bisnis, Marketing & Partnership, Quality & Risk Management, dan Hukum yang selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
4. Menandatangani perjanjian berdasarkan kewenangan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Divisi Procurement.
5. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan maupun kepentingan perusahaan lainnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh President Director melalui Surat Kuasa sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
1. Policy makers and strategic decision-making in the Commercial & Business Development fields include Property, Procurement, Commercial & Business Development, Marketing & Partnership, Quality & Risk Management, and Law according to established policies.
2. Responsible for the management of the Company relating to the development of:a. Property Activities;b. Procurement Activities;c. Commercial & Business Development Activities;;d. Marketing & Partnership Activities;e. Quality & Risk Management Activities;f. Legal Activities
3. Formulate provisions regarding plans for the development of Property, Procurement, Commercial & Business Development, Marketing & Partnership, Quality & Risk Management, and Legal, which are further stipulated by a Decree of the Board of Directors.
4. Sign an agreement based on authority as stipulated in the Procurement of Goods and Services policy by the Procurement Division.
5. Representing the Company in and out of court as well as the interests of other companies based on the authority granted by the President Director through Power of Attorney in accordance with the provisions in the Articles of Association of the Company
PROGRAM ORIENTASI BAGI DIREKSI BARU
Kebijakan program pengenalan bagi Direksi telah diatur dalam
Board Manual PT PPI yang dalam ketentuannya merujuk pada
Pasal 43 Permen PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011,
meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Bagi Anggota Direksi yang baru diangkat, wajib diberikan
Program Pengenalan mengenai kondisi Perusahaan secara
umum.
b. Penanggung jawab program pengenalah adalah
Sekretaris Perusahaan atau siapapun yang menjalankan
fungsi sebagai Sekretaris Perusahaan.
c. Program pengenalan meliputi:
1. Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance di Perusahaan.
2. Gambaran mengenai Perusahaan berkaitan dengan
tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan
dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek
dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko,
pengendalian internal dan masalah-masalah strategis
lainnya.
3. Keterangan mengenai kewajiban, tugas, tanggung
jawab dan hak-hak Direksi dan Dewan Komisaris.
d. Program pengenalan dapat berupa presentasi,
pertemuan, kunjungan ke kantor cabang/uni bisnis, ke
fasilitas Perusahaan, pengkajian dokumen Perusahaan
atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan
kebutuhan.
\
ORIENTATION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS
The introduction program policy for the Board of Directors
has been regulated in the PT PPI Board Manual which in its
provisions refers to Article 43 of Regulation PER-01/MBU/2011
dated August 1, 2011, covering the following matters:
a. For newly appointed members of the Board of Directors,
an Introduction Program must be given regarding the
condition of the Company in general.
b. The person in charge of the introduction program is
the Corporate Secretary or anyone who functions as a
Corporate Secretary.
c. The introduction program includes:
1. The Implementation of Company’s Good Corporate
Governance Principles.
2. The description of the Company relates to the
purpose, nature and scope of activities, financial
and operating performance, strategies, short-term
and long-term business plans, competitive positions,
risks, internal controls and other strategic issues.
3. Information on the duties and responsibilities of the
Board of Diretors and Board of Commissioners.
d. The introduction program can be in the form of
presentations, meetings, visits to branch offices/business
unions, Company facilities, review of Company documents
or other programs that are deemed appropriate.
176
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Pada tahun 2018, PPI telah melaksanakan program
pengenalan Direksi bersama dengan Dewan Komisaris
dengan rincian waktu pelaksanaan dan agenda sebagai
berikut:
Hari/tanggal : Rabu – Kamis, 7 – 8 November 2018
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Harris Sentul
Agenda :
- Sosialisasi pemahaman GCG dan Parameter Penilaian
GCG
- Pengenalan Komisaris dan Direksi baru PT PPI
KEBIJAKAN KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI DAN
DASAR PENERAPANNYA
Kebijakan Perusahaan yang secara jelas mengatur mengenai
keberagaman komposisi Direksi dalam pendidikan (bidang
studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin sampai
dengan saat ini belum dibuat secara tertulis karena ukuran
struktur organisasi masih dalam tahap pengembangan
dan penyesuaian. Namun tidak menutup kemungkinan
kebijakan tertulis mengenai keberagaman komposisi Dewan
Komisaris dan Direksi tersebut dibuat untuk ke depannya.
Saat ini, keberagaman komposisi ditentukan sesuai
kebutuhan Perusahaan berdasarkan pembagian tugas bidang
pengelolaan bagi Direksi. Keberagaman komposisi Direksi
mengacu pada Job Description 2018 sebagai penjabaran
dari SK Direksi Nomor: SKD-620-005830 tanggal 13 Agustus
2018.
HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI
Perseroan dengan tegas melarang adanya hubungan
keluarga sedarah di antara para anggota Direksi dengan
anggota Dewan Komisaris, sampai dengan derajat ke-3, baik
menurut garis lurus maupun garis ke samping, sesuai dengan
yang diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Hubungan
keluarga dan keuangan anggota Direksi dengan sesama
anggota Direksi, Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham
periode tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:
Nama / Name
Hubungan Keluarga Dengan / Kinship With Hubungan Keuangan Dengan / Financial Relations With
Dewan Komis-aris / Board Of Commissioners
Direksi / Board Of Directors
Pemegang Saham /
Shareholders
Dewan Komis-aris / Board Of Commissioners
Direksi / Board Of Directors
Pemegang Saham /
Shareholders
Arif Suhartono Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No
Henri Panggabean Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No
Kiki Mohammad Hikmat Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No
Wahyu Hardiyanto Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No Tidak / No
In 2018, the PPI has carried out an introduction program of the
Board of Directors together with the Board of Commissioners
with the details of the implementation time and agenda as
follow:
Date : Wednesday – Thursday, November 7 – 8, 2018
Time : 09.00 AM until finished
Location : Hotel Harris Sentul
Agenda :
- Dissemination of GCG understanding and GCG
Assessment Parameters
- Introduction of new PT PPI Board of Commissioners and
Board of Directors
DIVERSITY COMPOSITION POLICY OF THE BOARD OF
DIRECTORS AND THE BASIS OF APPLICATION
Company policies that clearly regulate the diversity of the
composition of the Board of Directors in education (field of
study), work experience, age, and gender up to now have not
been made in writing because the size of the organizational
structure is still in the stage of development and adjustment.
However, it does not rule out the possibility of a written
policy regarding the diversity of the composition of the Board
of Commissioners and Board of Directors for the future.
At present, the diversity of compositions is determined
according to the needs of the Company based on the division
of tasks of management for the Directors. The diversity
of the composition of the Board of Directors refers to Job
Description of 2018 as a description of the Directors Decree
Number: SKD-620-005830 dated August 13, 2018.
BOARD OF DIRECTORS’ AFFILIATION
The Company strictly prohibits kinship between members
of the Board of Directors and members of the Board of
Commissioners, up to the third degree, either in a straight
line or sideways line, according to what is stipulated in the
Company’s Articles of Association. The family and financial
relationship of members of the Board of Directors with fellow
members of the Board of Directors, Board of Commissioners,
and Shareholders for the period of 2018 can be seen in the
following table::
177Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
KEBIJAKAN RANGKAP JABATAN DIREKSI
Berdasarkan Anggaran Dasar PPI Pasal 12 Ayat 34, anggota
Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagaimana
tersebut di bawah ini:
a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta;
b. Anggotan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas pada
Badan Usaha Milik Negara;
c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/
lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan, pengurus dan/atau calon/anggota
legislatif; dan/atau
e. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan
kepentingan.
Keterangan rinci mengenai informasi rangkap jabatan Direksi
telah dipaparkan dalam bab “Profil Perusahaan” dalam
Laporan Tahunan ini.
PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN DIREKSI
Dalam rangka menjaga independensi Direksi untuk tidak
terlibat dalam benturan kepentingan antara kepentingan
ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi
anggota Direksi, PPI telah mengatur kebijakan mengenai
benturan kepentingan Direksi dalam Anggaran Dasar
Perusahaan Pasal 13.
KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI
Sampai dengan 31 Desember 2018, tidak terdapat anggota
Direksi PPI yang memiliki saham PPI baik yang kurang dari
5% atau mencapai 5% atau lebih, dari modal disetor PPI,
maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam
maupun luar negeri.
Tabel Kepemilikan Saham Direksi
Nama / Name Jabatan / Position
Kepemilikan Saham / Share Ownership
PPI Perusahaan Lain / Other Companies
Arif Suhartono President Director Nihil / Zero Nihil / Zero
Henri Panggabean Finance & Human Capital Director Nihil / Zero Nihil / Zero
Kiki Mohammad Hikmat Commercial & Business Development Director Nihil / Zero Nihil / Zero
Wahyu Hardiyanto Ad Interim Engineering Director Nihil / Zero Nihil / Zero
BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITIONS POLICY
Based on the PPI’s Articles of Association Article 12 Paragraph
34, members of the Board of Directors are prohibited from
holding multiple positions as stated below:
a. Members of the Board of Directors in State-Owned
Enterprises, Regionally-Owned Enterprises, Private-
Owned Enterprises;
b. Members of the Board of Commissioners or Supervisory
Board in State-Owned Enterprises;
c. Other structural and functional positions in central and/or
regional government agencies/institutions;
d. Other positions which is in accordance with the provisions
of legislation, management and/or candidates/legislative
members; and/or
e. Other positions that can cause conflicts of interest.
Detailed information regarding the concurrent positions of
the Board of Directors has been described in the chapter
“Company Profile” in this Annual Report.
BOARD OF DIRECTORS’ CONFLICT OF INTERESTS
MANAGEMENT
In order to maintain the independence of the Board of
Directors not to be involved in a conflict of interest between
the economic interests of the Company and the personal
economic interests of members of the Board of Directors,
PPI has arranged policies regarding the conflict of interests
of the Directors in Article 13 of the Company’s Articles of
Association.
SHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS
As of December 31, 2018, there were no PPI Directors who
owned PPI shares of either less than 5% or reaching 5% or
more, from the paid-up capital of the PPI, as well as other
companies domiciled domestically and abroad.
Share Ownership of the Board of Directors Table
178
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
INDEPENDENSI DIREKSI
PPI memastikan bahwa seluruh anggota Direksi tidak memiliki
hubungan keuangan dan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham
Pengendali atau kepemilikan saham dan/atau hubungan,
kepengurusan dengan Perusahaan maupun Perusahaan lain.
Hal ini dilakukan untuk menghindari benturan kepentingan
yang dapat mempengaruhi kemampuan Direksi untuk
bertindak independen serta melaksanakan fungsi dan tugas
secara individual maupun kolegial.
RAPAT DIREKSI
Rapat Internal Direksi
Rapat Internal Direksi selama tahun 2018 dilaksanakan
sebanyak 12 kali, dengan rincian agenda, tanggal dan
kehadiran peserta rapat sebagai berikut:
Agenda, Tanggal, dan Peserta Rapat Internal Direksi
No. Tanggal / Date Agenda Peserta / Participants
1 24 Januari 2018 / January 24, 2018
• Laporan Keuangan 2018• Update GCG 2017• Hal lain-lain /• 2018 Financial Statements• 2017 GCG Update• Others
• Arif Suhartono• Rizki Widhiono*• Mega Satrio**• Kiki M. Hikmat***
2 22 Februari 2018 / February 22, 2018
• Pembasahan RKAP 2018 atas hasil diskusi dengan IPC• Draft Laporan Audit EY• Kinerja Januari 2018• Tindak lanjut langkah PPI dalam pekerjaan pembangunan TPK Kalibaru• Hal lain-lain /• Discussion on 2018 RKAP on the results of discussions with IPC• Audit EY Report Draft• January 2018 Performance• Follow up of the PPI process in the Kalibaru TPK construction work• Others
• Arif Suhartono• Rizki Widhiono• Mega Satria• Kiki M.Hikmat
3 27 Maret 2018 / March 27, 2018
• Laporan Kinerja Februari 2018• Maritime Tower• Update API – JTCC • Hal lain-lain / • February 2018 Performance• Maritime Tower• Update API – JTCC • Others
• Arif Suhartono• Mega Satria• Kiki M. Hikmat • Wahyu Hardiyanto****
4 16 April 2018 / April 16, 2018
• Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya• Pembahasan Pra RUPS PT PPI• Hal lain-lain /• Follow up on the results of previous meeting• Discussion of PT PPI’s Pre RUPS• Others
• Arif Suhartono• Kiki M.Hikmat• Wahyu Hardiyanto
5 28 Mei 2018 / May 28, 2018
• Tindak lanjut rapat sebelumnya • Laporan kinerja keuangan April 2018• Update proyek Kijing dan pengembangan Pulau MoA• Presentasi Manager terkait kinerja masing-masing bidang s/d April 2018• Hal lain-lain /• Follow up on previous meeting • April 2018 financial performance report• Manager presentation regarding • Manager presentations related to the performance of each field up to April
2018• Others
• Arif Suhartono• Kiki M.Hikmat• Wahyu Hardiyanto
BOARD OF DIRECTORS INDEPENDENCE
PPI ensures that all members of the Board of Directors do not
have financial and family relations with members of the Board
of Commissioners, members of the Board of Directors and/or
Controlling Shareholders or share ownership and/or relations,
management with the Company or other Companies. This
step is taken to avoid conflicts of interest that can affect the
ability of the Board of Directors to act independently and
carry out individual and collegial functions and tasks.
BOARD OF DIRECTORS MEETING
Board of Directors Internal Meeting
Board of Directors held 12 Internal Meetings during 2018,
with details of the agenda, date and attendance of the
meeting participants as follows:
Agenda, Date, and Board of Directors Internal Meeting
Participants
179Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
No. Tanggal / Date Agenda Peserta / Participants
6 28 Juni 2018 / June 28, 2018
• Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya• Laporan kinerja keuangan Mei 2018• Progres Pulau MoA Kalibaru• Progres proyek Kijing dan pengembangan proyek lainnya • Progres proyek PT API• Hal lain-lain /• Follow up on the results of previous meeting• May 2018 financial performance report• Progress of Kalibaru MoA Island• Progress of the Kijing project and the development of other projects • Progress of PT API project• Others
• Arif Suhartono• Kiki M.Hikmat• Wahyu Hardiyanto
7 24 Juli 2018 / July 24, 2018
• Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya• Update progres isu strategis PPI• Hal lain-lain /• Follow up on the results of previous meeting• PPI strategic issues progress update• Others
• Arif Suhartono• Kiki M.Hikmat• Wahyu Hardiyanto
8 21 Agustus 2018 / August 21, 2018
• Laporan kinerja Juli 2018• Progres update Pulau MoA• Progres update Tanjung Lesung • Progres update Sunda Kelapa• Progres update lahan• Hal lain-lain /• July 2018 performance report• July 2018 performance report• Tanjung Lesung progress update • Sunda Kelapa progress update• Land progress update• Others
• Arif Suhartono• Kiki M.Hikmat• Wahyu Hardiyanto
9 24 September 2018 / September 24, 2018
• Tindak lanjut hasil rapat sebelumnya• Pembahasan kinerja keuangan PPI bulan Mei 2017 dan Cost Recovery • Pembahasan RJPP• Pembahasan CT1 /• Follow up on the results of previous meeting• Discussion on PPI financial performance in May 2017 and Cost Recovery • RJPP discussion• CT1 discussion
• Arif Suhartono• Kiki M.Hikmat• Wahyu Hardiyanto
10 24 Oktober 2018 / October 24, 2018
• Tindak lanjut sebelumnya• Laporan kinerja keuangan September 2018• Pembahasan Pra RUPS PPI• Update progres isu strategis PPI• Hal lain-lain /• Follow up• September 2018 financial performance report• Discussion of PT PPI’s Pre RUPS• PPI strategic issues progress update• Others
• Arif Suhartono• Kiki M.Hikmat• Wahyu Hardiyanto• Henri Panggabean*****
11 21 November 2018 / November 21, 2018
• Tindak lanjut rapat sebelumnya• Pembahasan materi Rakernas IPC• Pembahasan materi Rakomdir Ppi /• Follow up on previous meeting• Discussion of the IPC National Working Meeting material• Discussion of the PPI Board of Comissioners and Board of Directors material
• Arif Suhartono• Kiki M.Hikmat• Wahyu Hardiyanto• Henri Panggabean
12 12 Desember 2018 / December 12, 2018
• Tindak lanjut rapat sebelumnya• Pembahasan materi Rakomdir PPI / • Follow up on previous meeting• Discussion of the PPI Board of Comissioners and Board of Directors material
• Arif Suhartono• Kiki M.Hikmat• Wahyu Hardiyanto• Henri Panggabean
Keterangan:
*) Bapak Rizki Widhiono berhenti menjabat sebagai
Engineering Director PPI pada 23 Maret 2018 berdasarkan
RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/23/3/2/PBP/UT/PI.II-18 dan
Nomor: HK.476/23/3/2/MTI-2018
**) Bapak Mega Satria berhenti menjabat sebagai Finance &
Human Capital Director PPI pada 6 Agustus 2018 berdasarkan
RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/3/8/1/PBP/UT/ PI.II.18 dan
Nomor: HK.476/3/8/1/MTI-2018
Notes:
*) Mr. Rizki Widhiono stopped serving as Engineering Director
of PPI on March 23, 2018 based on Circular GMS of PT PPI
No: SK.03/23/3/2/PBP/UT/PI.II-18 and No: HK.476/23/3/2/
MTI-2018
**) Mr. Mega Satria stopped serving as Finance & Human
Capital Director of PPI on August 6, 2018 based on Circular
GMS of PT PPI No: SK.03/3/8/1/PBP/UT/PI.II 18 and No:
HK.476/23/3/2/MTI-2018
180
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
***) Bapak Kiki M. Hikmat mulai menjabat sebagai
Commercial & Business Development Director pada 12 Maret
2018 berdasarkan RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/26/2/1/
PBP/UT/P.II-18 dan Nomor: HK.476/26/2/1/MTI-2018
****) Bapak Wahyu Hardiyanto mulai menjabat sebagai
Ad Interim Engineering Director PPI pada 26 Maret 2018
berdasarkan RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/26/3/1/PBP/
UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/36/3/1/MTI-2018
*****) Bapak Henri Panggabean mulai menjabat sebagai
Finance & Human Capital Director PPI pada 28 Agustus 2018
berdasarkan RUPS Sirkuler PT PPI Nomor: SK.03/28/8/1/PBP/
UT/PI.II-18 dan Nomor: HK.476/28/8/1/MTI-2018.
Tabel Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran
Direksi
Jabatan / Position
Rapat Internal Direksi / Board Of Directors Internal Meetings
Jumlah / TotalKehadiran / Attendance
%
President Director 12 12 100
Finance & Human Capital Director 12 12 100
Commercial & Business Development Director 12 12 100
Ad Interim Engineering Director 12 12 100
Program Pengembangan Kompetensi Direksi
Selama tahun 2018, anggota Direksi Perusahaan telah
mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa
pelatihan, workshop, konferensi, maupun seminar. Rincian
mengenai pelaksanaan pengembangan kompetensi Direksi
pada tahun 2018 terdapat dalam bab ‘Profil Perusahaan’
Laporan Tahunan ini.
Mohon data pelatihan dan/atau pengembangan Direksi
tahun 2018. Rincian informasi yang dibutuhkan dapat dilihat
dalam draft Profil Perusahaan.
Kebijakan Remunerasi Direksi
Kebijakan remunerasi Direksi mengacu pada Peraturan
Menteri BUMN Nomo: PER-04/MBU/2014 dan Keputusan
Pemegang Saham. Penetapan penghasilan yang berupa Gaji
atau Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas yang bersifat tetap,
dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha,
kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan
keuangan Perusahaan, dan faktor-faktor lain yang relevan,
serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. Sementara untuk penetapan penghasilan yang
berupa Tantiem/Insentif Kinerja yang bersifat variabel (merit
rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja
dan kemampuan keuangan Perusahaan, serta faktor-faktor
lain yang relevan.
***) Mr. Kiki M. Hikmat started serving as Commercial &
Business Development Director on March 12, 2018 bsed on
Circular GMS of PT PPI No. SK.03/26/2/1/PBP/UT/P.II-18 and
No. HK.476/26/2/1/MT-2018
****) Mr. Wahyu Hardiyanto started serving as Engineering
Director of PPI on March 26, 2018 based on Circular GMS of PT
PPI No. SK.03/26/3/1/PBP/UT/P.II-18 and No. HK.476/36/2/1/
MT-2018
*****) Mr. Henri Panggabean started serving as Finance &
Human Capital Director of PPI on August 28, 2018 based on
Circular GMS of PT PPI No. No. SK.03/28/8/1/PBP/UT/P.II-18
and No. HK.476/28/8/1/MT-2018.
Table of Frequency of Meetings and Level of Attendance
Board of Directors Competency Development Program
During 2018, members of the Company’s Directors have
participated in various competency development programs in
the form of training, workshops, conferences and seminars.
Details on the implementation of the Board of Directors’
competency development in 2018 are contained in the
‘Company Profile’ chapter of this Annual Report.
Mohon data pelatihan dan/atau pengembangan Direksi
tahun 2018. Rincian informasi yang dibutuhkan dapat dilihat
dalam draft Profil Perusahaan.
Board of Directors Remuneration Policy
The remuneration policy of the Board of Directors refers to
the Minister of BUMN Regulation Number: PER-04/MBU/2014
and Shareholders’ Decrees. Determination of income in the
form of Salary or Honorarium, Permanent Allowances and
Facilities, carried out by considering business scale factors,
business complexity, inflation rate, condition and financial
capacity of the Company, and other factors that are relevant,
and not contradictory to laws and regulations. Meanwhile,
the determination of income in the form Tantiem/Performance
Incentive variable(merit rating) is carried out by considering
the Company’s financial performance and capability, as well
as other relevant factors.
181Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Prosedur Penetapan Remunerasi
PPI menetapkan penghasilan Direksi melalui RUPS dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
• Direktur Utama : 100%
• Direktur : 90% dari gaji President Director
Adapun tahapan atau proses penetapan penghasilan
Direksi, telah dipaparkan dalam sub-bab bahasan “Prosedur
Penetapan Remunerasi” di bagian Dewan Komisaris karena
keduanya merupakan satu kesatuan dan saling terhubung
dalam menetapkan gaji Direksi maupun Dewan Komisaris.
Struktur Remunerasi Anggota Direksi
Struktur Remunerasi anggota Direksi dapat terdiri dari:
1. Gaji;
2. Tunjangan yang terdiri atas:
a. Tunjangan hari raya;
b. Tunjangan komunikasi;
c. Tunjangan pakaian;
d. Tunjangan cuti tahunan;
e. Tunjangan cuti besar;
f. Tunjangan perumahan;
g. Tunjangan proyek;
h. Santunan purna jabatan.
3. Fasilitas yang terdiri atas:
a. Fasilitas kendaraan dinas;
b. Fasilitas kesehatan;
c. Fasilitas bantuan hukum;
d. Club membership;
e. Biaya representasi; dan
4. Tantiem/Insentif Kinerja, di mana di dalam Tantiem
tersebut dapat diberikan tambahan berupa Penghargaan
Jangka Panjang (Long Term Incentive/LTI).
Indikator Penetapan Remunerasi Direksi
Direksi mempertimbangkan indikator yang telah ditetapkan
oleh Pemegang Saham. Dalam hal ini indikator yang
dimaksud adalah Key Performance Indicator (KPI) atau
kontrak manajemen Direksi yang menjadi salah satu ukuran
untuk menilai kinerja Direksi.
Jumlah Nominal Remunerasi Direksi
Remunerasi Direksi untuk tahun 2018 ditetapkan
berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Sirkuler Nomor: SK03/20/12/3/PBI/UT/PI.II-18 dan Nomor
Procedure for Determining Remuneration
PPI determines the Directors’ income through the GMS by
taking into account the following provisions:
• President Director : 100%
• Directors : 90% of President Director’s
Salary
The stages or the process of determining the Directors’
income have been described in the sub-chapter on the
discussion on “Remuneration Determination Procedure” in
the Board of Commissioners because both are one entity and
are interconnected in determining the salaries of the Directors
and Board of Commissioners.
Remuneration Structure of the Board of Directors
Members
Remuneration Structure of the Board of Commissioners
Members can consist of:
1. Salary;
2. Allowances, which consist of:
a. Religious Holiday Allowance;
b. Communication Allowance;
c. Clothing Allowance;
d. Annual Leave Allowance;
e. Grand Leave Allowance;
f. Housing Allowance;
g. Project Allowance;
h. Post-Service Compensation.
3. Facilities, which consist of:
a. Official Vehicle Facility;
b. Health Facility;
c. Legal Assistance Facility;
d. Club membership;
e. e. Representation Costs; and
4. Performance Tantiem/Incentives, in which the bonus can
be given in the form of a Long Term Incentive.
Board of Directors Remuneration Determination
Indicators
The Board of Directors considers the indicators that has been
determined by the Shareholders. In this case, the indicator
is Key Performance Indicator (KPI) or Board of Directors
management contract which is one measure to assess the
performance of the Board of Directors.
Board of Commissioners Remuneration Nominal
Amount
The remuneration of the Board of DIrectors for 2018 is
determined based on the Decision of the General Meeting
of Circular Shareholders Number: SK03/20/12/3/PBI/UT/
182
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
HK.476/20/12/4MTI-2018. Adapun jumlah nominal
remunerasi Direksi pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel Jumlah Nominal Remunerasi Direksi
(dalam Rupiah penuh)
Jabatan / Position Honorarium
President Director / President Director 831.048.000
Direktur / Director 747.943.200
Direktur / Director 747.943.200
Direktur / Director 747.943.200
Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran
tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:
Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Direksi
Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun / Total Remuneration per person in a Year Jumlah Direksi / Number of Directors
Di atas Rp2 Milyar / Above Rp. 2 Billion -
Di atas Rp1 Milyar - Rp2 Milyar / Above Rp. 1 Billion – Rp. 2 Billion -
Di atas Rp500 juta - Rp1 Milyar / Above Rp. 500 million – Rp. 1 Billion 4
Rp500 juta kebawah / Below Rp. 500 million -
REALISASI PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI
Pada tahun 2018, Direksi PPI telah melaksanakan berbagai
kegiatan program kerja sebagai bentuk pelaksanaan tugas
dan tanggung jawab dengan Perusahaan. Salah satu bentuk
kegiatan tersebut dapat dilihat melalui rapat Direksi dan rapat
bersama Dewan Komisaris.
PENILAIAN KINERJA DIREKSI
Kinerja Direksi sepanjang tahun buku dinilai berdasarkan
pencapaian Key Performance Indicator yang telah disetujui
dalam Rencana Kinerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan
lingkup aspek sebagai berikut:
1. Keuangan dan Pasar
2. Fokus Pelanggan
3. Fokus Tenaga Kerja
4. Efektivitas Produk dan Proses
5. Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab
Kemasyarakatan.
Hasil Penilaian Kinerja Direksi
Berikut adalah rincian realisasi KPI PPI untuk tahun 2018 yang
menjadi dasar penilaian kinerja Direksi:
PI.II-18 and Number: HK.476/20/12/4MTI-2018. The nominal
amount of remuneration for the Board of Directors in 2018
is as follows:
Table of Board of Commissioners Remuneration Nominal
Amount
(in full Rupiah)
Remuneration in one year is grouped in the range of income
levels as follows:
Table of Board of Directors Remuneration Amount
Group
REALIzATION OF BOARD OF DIRECTORS’ DUTIES
In 2018, the PPI Directors have carried out various work
program activities as a form of implementing their duties
and responsibilities with the Company. One of the activities
can be seen through the Board of Directors’ meetings and
meetings with the Board of Commissioners.
BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT
Kinerja Direksi sepanjang tahun buku dinilai berdasarkan
pencapaian Key Performance Indicator yang telah disetujui
dalam Rencana Kinerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dengan
lingkup aspek sebagai berikut:
1. Finance and Markets
2. Customer Focus
3. Workforce Focus
4. Product and Process Effectiveness
5. Leadership, Governance, and Community Responsibility.
Board of Directors Performance Assessment Results
The following is the breakdown of the PPI KPI for 2018
which forms the basis of the Board of Directors’ performance
evaluation:
183Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
No. Perspektif / Perspective Satuan / Unit Bobot / Weight Target Realiasi /
Realization Skor / Score
A KEUANGAN DAN PASAR / FINANCE AND MARKET
EBITDA Margin / EBITDA Margin
% 8
24
12,66% 14,02% 8,86
Average Collection Period / Average Collection Period
Hari** / Days** 8 10 10 8
Pertumbuhan Pendapatan / Revenue growth
% 8 22,74% 21,39% 7,52
B KEUANGAN DAN PASAR / FINANCE AND MARKET
Indeks Kepuasan Pelanggan / Customer Satisfaction Index
Skala Likert / Likert Scale
11
22
3,5 3,5 11
Tindak Lanjut Keluhan Pelanggan / Follow-up of Customer Complaints
% 11 100 100 11
C FOKUS TENAGA KERJA / LABOR FOCUS
Peningkatan Kompetensi SDM / HR Competency Enhancement
% 7
20
85% 92,3% 7,35
Indeks Kepuasan Pegawai / Employee Satisfaction Index
Skala Likert / Likert Scale
7 3,8 3,8 7
Produktivitas Pegawai / Employee Productivity
Rp(M)/Orang / Rp(M)/People
6 0,94 1,12 6,3
D EFEKTIVITAS PRODUK DAN PROSES / EFFECTIVENESS OF PRODUCTS AND PROCESSES
Kinerja Vendor / Supplier Performance
Skala* / Scale* 6
17
2,35 2,33 5,94
Kinerja Pembayaran kepada Supplier / Payment Performance to Supplier
Hari** / Days** 7 20 20 7
Persentase Jumlah Proyek yang Dilaksanakan / Percentage of Number of Projects Implemented
% 4 78% 100% 4,2
KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA dan TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN / LEADERSHIP, GOVERNANCE AND COMMUNITY RESPONSIBILITY
Good Corporate Governance
Skor / Score 6
17
83 90,303 6,3
Tindaklanjut Eksternal Audit (KAP) / External Audit Follow-Up (KAP)
% 5 100% 100% 5
Penyerapan Investasi / Investment Absorption
% 6 89% 100% 6,3
Jumlah Investasi / Amount of Investment
100 101.78
184
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DIREKSI
Pada tahun 2018, PPI telah melakukan assessment
implementasi GCG untuk Direksi yang dilaksanakan sesuai
kerangka acuan pelaksanaan assessment GCG yang
dikembangkan oleh Kementerian BUMN berdasarkan
hasil Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-
16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012. Berdasarkan hasil
assessment tersebut, Direksi memperoleh nilai 32,98 atau
94,22% dari bobot yang ditentukan sebesar 35,00% dan
masuk dalam kategori “Sangat Baik”.
PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DIREKSI
Sampai dengan Desember 2018, PPI belum membentuk
komite di bawah Direksi sehingga tidak terdapat informasi
mengenai penilaian atas kinerja komite-komite yang berada
di bawah Direksi beserta dasar penilaiannya.
KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI
Anggota Direksi ditetapkan melalui rangkaian mekanisme
suksesi yang sesuai dengan ketentuan dari Pemegang Saham
dan mengacu pada Peraturan dan Undang-Undang yang
berlaku. Selain itu, Kebijakan Suksesi Direksi juga mengacu
pada Anggaran Dasar dan Pedoman Dewan Direksi.
KOMITE AUDITDasar Pembentukan Komite Audit
Komite Audit dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Komisaris Nomor: HK.56/9/31/KOMPPI-17, tanggal 30
September 2017, tentang Pengangkatan Komite Audit PT
Pengembang Pelabuhan Indonesia. Komite Audit bekerja
secara kolektif dalam melaksanakan tugas membantu
Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat mandiri baik
dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, dan
bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
Pedoman Komite Audit
Komite Audit PPI telah memiliki pedoman untuk melaksanakan
tugas yang disebut dengan Pedoman & Tata Tertib Komite
Audit (Audit Committee Charter), ditetapkan tanggal 1
Desember 2016. Pedoman tersebut disusun berdasarkan
fungsi dan ketentuan di dalam Perusahaan serta mengacu
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman
& Tata Tertib Komite Audit memuat antara lain:
• Pendahuluan;
• Tujuan Pembentukan Komite Audit;
• Kedudukan, Keanggotaan, Hak dan Kewenangan;
ASSESSMENT ON BOARD OF DIRECTORS GOOD
CORPORATE GOVERNANCE
In 2018, PPI has carried out an assessment of GCG
implementation for Directors conducted in accordance with
the terms of reference for the implementation of GCG
assessment developed by the Ministry of BUMN based on
the results of the Secretary Decree of the Ministry of BUMN
No. SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012. Based on the
results of the assessment , The Board of Directors obtains a
value of 32.98 or 94.22% of the specified weight of 35.00%
and falls into the category of “Very Good”.
COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS
PERFORMANCE ASSESSMENT
As of December 2018, PPI has not formed a committee under
the Board of Directors, thus, there is no information regarding
the evaluation of the performance of the committees under
the Board of Directors along with the basis of their evaluations.
BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY
Members of the Board of Directors are determined through
a series of succession mechanisms in accordance with the
provisions stipulated by the Shareholders and with the
applicable Laws and Regulations. In addition, the Directors’
Succession Policy also refers to the Articles of Association and
Board of Directors’ Manual.
AUDIT COMMITTEEAudit Committee Establishment Basis
Audit Committee was established based on Board of
Commissioners’ Decree No: HK.56/9/31/KOMPPI-17, dated
September 30, 2017, regarding the Appointment of Audit
Committee of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. The
Audit Committee works collectively in carrying out the task of
assisting the Board of Commissioners. The Audit Committee
is independent both in the implementation of duties and
in reporting, and is directly responsible to the Board of
Commissioners.
Audit Committee Manual
The PPI Audit Committee has a manual for carrying out
the tasks referred to as the Audit Committee Charter,
determined on December 1, 2016. The Manual is compiled
based on the functions and provisions in the Company
and refer to the applicable laws and regulations. The Audit
Committee’s Manual & Procedures contain among others:
• Introduction;
• Objectives of the Establishment of Audit Committee;
• Position, Membership, Rights and Authorities;;
185Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
• Tugas dan Tanggung Jawab;
• Hubungan dengan Pihak yang Terkait, Rapat, Laporan
dan lain- lain.
Pedoman Komite Audit ini akan ditinjau secara berkala sesuai
dengan perkembangan kegiatan usaha, organisasi, dan tingkat
risiko dalam Perusahaan yang mungkin terjadi. Selain itu,
pemutakhiran Pedoman Komite Audit mempertimbangkan
kebutuhan Komite yang ada pada Perusahaan serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
Pelaksanaan tugas Komite Audit mengacu pada Pedoman
Komite Audit. Tugas Komite Audit diatur dalam Pedoman
Komite Audit sebagai berikut:
1. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat
kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal
yang disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-
hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan
tugas Dewan Komisaris.
2. Komite Audit membuat rencana kerja tahunan yang berisi
rencana jadwal kerja dan penggunaan sumber daya yang
diperlukan.
3. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data,
dan informasi mengenai Perusahaan yang diperoleh
selama menjalankan tugasnya.
4. Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab dalam
rangka terselenggaranya Good Corporate Governance
(GCG).
Komposisi dan Profil Komite Audit
Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor:
HK.56/9/31/KOMPPI-17 tanggal 30 September 2017 tentang
Pengangkatan Komite Audit PT Pengembang Pelabuhan
Indonesia, susunan keanggotaan Komite Audit PPI adalah
sebagai berikut:
Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit
Nama / Name Jabatan / Position Keterangan / Information Keahlian / Expertise
Dachamer Munthe Ketua Komite Audit / Chairman of Audit Committee
Komisaris / Commissioner Keuangan / Finance
Eddy Kuswaedi H. Anggota Komite Audit / Audit Committee Member
Pihak Independen / Independent Party
Keuangan / Finance
• Duties and Responsibilities;
• Relationships with Related Parties, Meetings, Reports, etc
Audit Committee Manual will be reviewed periodically
in accordance with the Company’s business activities,
organization, level of risks that may arise. In addition, an
update of the Audit Committee Manual considers the needs
of the Company’s existing Committees and in accordance
with applicable laws and regulations.
Audit Committee’s Duties and Responsibilities
Duties implementation of Audit Committee referes to the
Audit Committee Manual. The duties of the Audit Committee
as regulated in the Audit Committee Manual are as follows:
1. The Audit Committee is responsible for providing opinions
to the Board of Commissioners on reports or issues
submitted by the Board of Directors, identifying matters
that require the attention of the Board of Commissioners,
and performing other duties related to the duties of the
Board of Commissioners.
2. Audit Committee creates an annual work plan containing
work plan schedule and the use of required resources.
3. The Audit Committee shall keep the confidentiality of
documents, data, and information about the Company
acquired while carrying out its duties.
4. The Audit Committee has duties and responsibilities in the
implementation of Good Corporate Governance.
Audit Committee Composition and Profile
Based on the Board of Commissioners’ Decree No. HK.56/9/31/
KOMPPI-17, dated September 30, 2017, on the Appointment
of Audit Committee of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia,
composition of Audit Committee is as follows:
Audit Committee’s Structure, Membership, and
Expertise Table
186
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Profil Komite Audit
Berikut adalah profil Komite Audit PPI sampai dengan 31
Desember 2018:
Dachamer MuntheKetua Komite Audit /Chairman of Audit Committee
Profil dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris dalam bab “Profil Perusahaan” / Profile can be seen on the Board of Commissioners section in the “Company Profile” chapter
Eddy Kuswaedi H. Anggota Komite Audit
Warga Negara Indonesia, Lahir di Bandung, 21 September 1958, saat ini berusia 60 tahun. /Indonesian citizen. Born in Bandung, September 21, 1958, 60 years old
Dasar pengangkatan / Appointment Basis :Nomor: HK.56/9/31/KOMPPI-17 tanggal 30 September 2017 / No: HK.56/9/31/KOMPPI-17 dated September 30, 2017
Pendidikan / Employment History• Sarjana Ekonomi, Universitas Padjajaran tahun 1986 / Bachelor of Economics, Padjajaran
University in 1986• Magister Manajemen Agribisnis UGM Tahun 2011 / Master of Agribusiness Management
from UGM in 2011
Riwayat Pekerjaan• Anggota Komite Audit PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2016 – sekarang) / Member
of Audit Committee at PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (2016 – present)• Penanggungjawab Unit Manajemen Risiko Korporasi PT Rajawali Nasional Indonesia
(2010 – 2012) / Person in Charge for the Corporate Risk Management Unit of PT Rajawali Nasional Indonesia (2010 – 2012)
• Kepala Satuan Pengawasan Intern PT RNI (2007 – 2012) / Head of Internal Control Unit at PT RNI (2007 – 2012)
• Deputi Direktur Manajemen Aset PT RNI (2004 – 2007) / Deputy Director of Assets Management at PT RNI (2004 – 2007)
Kompetensi dan Sertifikasi / Competence and Certification • Risk Management, ISO 31000, Jakarta (2010)• Changes Acceleration Program, Jakarta (2004)dan Good Corporate Governance, Bali
(2006)• Directoryships Program, Jakarta (2004)• Global Leadership Development Programs, Cisarua - Jawa Barat (2003)• Senior Executive Development Program, Jakarta (2002)• Property Analysis Course, Jakarta (2002)• Seminar “The Changing Role of Internal Audit”, Bandung (2001)• Control Self Assessment, Jakarta (2002) /
Independensi Komite Audit
Sebagai upaya menjaga independensi serta menghindari
adanya konflik kepentingan, syarat pengangkatan anggota
Komite Audit PPI harus merupakan anggota yang independen
dan tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi dengan
PPI. Adapun kriteria independensi anggota Komite Audit
sebagai berikut, yaitu:
Audit Committee Profile
Following is the profile of the PPI Audit Committee as of
December 31, 2018::
Audit Committees’ Independence
Audit Committees’ Independence
In an effort to maintain independence and avoid conflicts
of interest, the appointment requirements of the PPI Audit
Committee members must be independent members and do
not have personal interests/relations with the PPI. The criteria
for the independence of Audit Committee’ members are as
follows:
187Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Kriteria Independensi / Independence Criteria Dachamer Munthe Eddy Kuswaedi H.
Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit atau jasa konsultasi lain kepada PPI dalam waktu 6 bulan terakhir; / Not an employee in a public accountant firm, legal consulting office, or any other party providing audit, non-audit, or other consulting services to PPI within the last 6 months;
ü ü
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung di PPI; / Does not own shares directly or indirectly in PPI; ü ü
Bukan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan/atau mengendalikan Perusahaan dalam waktu enam bulan terakhir; / Is not a person who has the authority and responsibility to plan, lead, and/or control the Company within the last six months;
ü ü
Tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, maupun Pemegang Saham utama PPI; / Does not have a family relationship because of marriage and second-degree relationship, either horizontally or vertically, with the Commissioner, the Board of Directors, or the main Shareholders of PPI;
ü ü
Tidak mempunyai hubungan usaha langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan; dan / Has no direct and indirect business relationship related to the Company’s business activities; and
ü ü
Tidak sedang berada dalam institusi yang kegiatan usahanya memberikan jasa kepada Perusahaan. / Is not a member of an institution whose business is to provide services to the Company
ü ü
Pengembangan Kompetensi Komite Audit
Rincian terkait pengembangan kompetensi yang diikuti oleh
Komite Audit pada tahun 2018 dapat dilihat pada bab “Profil
Perusahaan” sub bab “Pelatihan dan/atau Pendidikan Komite
Audit 2018” dalam Laporan Tahunan ini.
Pelaksanaan Tugas Komite Audit
Pelaksanaan tugas Komite Audit direalisasikan dalam bentuk
rapat. Sepanjang 2018 Komite Audit telah melaksanakan
tugas sebagai bagian pendukung Dewan Komisaris yang
memberikan rekomendasi serta memastikan efektivitas
sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan
tugas eksternal auditor dan internal auditor dengan rincian
sebagai sebagai berikut:
1. Mengikuti Rapat Bersama Dewan Komisaris sebanyak 6
kali.
2. Mengikuti Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi
sebanyak 12 kali
Agenda dan Kehadiran Komite Audit dalam Rapat
Pada tahun 2018, Komite Audit telah melaksanakan 18 kali
rapat, baik rapat internal Komite Audit, rapat gabungan
bersama Dewan Komisaris dan Direksi, maupun rapat bersama
Dewan Komisaris. Berikut rincian agenda rapat Komite Audit
beserta tanggal pelaksanaannya sepanjang tahun 2018:
:
Audit Committee Competence Development
Details on the competency development participated by the
Audit Committee in 2018 can be seen on “Company Profile”
Chapter sub-chapter “Audit Committee Training and/or
Education in 2018” in this Annual Report.
Audit Committee’s Duties Implementation
The implementation Audit Committee’s duties are realized
in the form of meetings. Throughout 2018, the Audit
Committee has performed its duties as supporting organ of
the Board of Commissioners, by providing recommendations
and ensuring the effectiveness of internal control system and
the effectiveness of duties implementation of external and
internal auditor, with details as follows:
1. Attended 6 Meetings with Board of Commissioners.
2. Attended 12 Meeting with Board of Commissioners and
Board of Directors
Audit Committee Agenda and Attendance in Meetings
In 2018, Audit Committee has held 18 kali rapat meetings,
including internal Audit Committee meetings, joint meetings
with the Board of Commissioners and the Board of Directors,
and meetings with the board of Commissioners.The following
are the details of the Audit Committee meeting agenda along
with its implementation dates throughout 2018:
188
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Bulan / Month Agenda Nama / Name Jabatan / Position
Januari / January 2018 • Kerjasama Antar IPC & PPI atas CTI• Maritime Tower• Hal Lain-Lain
• Cooperation between IPC & PPI on CTI
• Maritime Tower• Others
Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner
Lukita Dinarsyah tuwo Komisaris / Commissioner
Bay Mokhamad Hasani Komisaris / Commissioner
Irsan Yunus Komisaris / Commissioner
Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner
Arif Surhatono Direktur Utama / President Director
Rizki Widhiono Direktur Teknik / Director of Engineering
Mega Satria Direktur Keuangan dan SDM / Director of Finance and HR
Kiki Mohammad Hikmat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha / Director of Commercial & Business Development
Februari / February• Evaluasi Kinerja Manajemen Bulan
Januari 2018 • Progres atas Proyek Maritime
Tower dan Kijing • Agenda Lain-Lain
• Management Performance Evaluation in January 2018
• Progress on the Maritime Tower and Kijing Projects
• Other Agenda
Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner
Lukita Dinarsyah tuwo Komisaris / Commissioner
Bay Mokhamad Hasani Komisaris / Commissioner
Irsan Yunus Komisaris / Commissioner
Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner
Arif Surhatono Direktur Utama / President Director
Rizki Widhiono Direktur Teknik / Director of Engineering
Mega Satria Direktur Keuangan dan SDM / Director of Finance and HR
Kiki Mohammad Hikmat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha / Director of Commercial & Business Development
Maret / March 2018 • Evaluasi Kinerja Manajemen Bulan Februari 2018
• Progres atas Proyek Maritime Tower dan Kijing
• Progres atas Proyek PT Akses Pelabuhan Indonesia
• Management Performance Evaluation in February 2018
• Progress on the Maritime Tower and Kijing Projects
• Progress on the PT Akses Pelabuhan Indonesia Project
Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner
Lukita Dinarsyah tuwo Komisaris / Commissioner
Bay Mokhamad Hasani Komisaris / Commissioner
Irsan Yunus Komisaris / Commissioner
Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner
Arif Surhatono Direktur Utama / President Director
Mega Satria Direktur Keuangan dan SDM / Director of Finance and HR
Kiki Mohammad Hikmat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha / Director of Commercial & Business Development
Rizki Widhiono Direktur Teknik / Director of Engineering
Wahyu Hardiyanto Direktur Teknik / Director of Engineering
April • Evaluasi Kinerja Manajemen Bulan Maret 2018
• Progres RKM • Agenda Lain-Lain
• Management Performance Evaluation in March 2018
• RKM Progress• Other Agenda
Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner
Lukita Dinarsyah tuwo Komisaris / Commissioner
Bay Mokhamad Hasani Komisaris / Commissioner
Irsan Yunus Komisaris / Commissioner
Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner
Arif Surhatono Direktur Utama / President Director
Kiki Mohammad Hikmat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha / Director of Commercial & Business Development
Kiki Mohammad Hikmat Plt Direktur Keuangan dan SDM / Acting Director of Finance and HR
Wahyu Hardiyanto Direktur Teknik / Director of Engineering
189Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Bulan / Month Agenda Nama / Name Jabatan / Position
Mei / May • Evaluasi Kinerja Manajemen Bulan April 2018
• Progres RKM • Agenda Lain-Lain
• Management Performance Evaluation in April 2018
• RKM Progress• Other Agenda
Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner
Lukita Dinarsyah tuwo Komisaris / Commissioner
Bay Mokhamad Hasani Komisaris / Commissioner
Irsan Yunus Komisaris / Commissioner
Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner
Arif Surhatono Direktur Utama / President Director
Kiki Mohammad Hikmat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha / Director of Commercial & Business Development
Kiki Mohammad Hikmat Plt Direktur Keuangan dan SDM / Acting Director of Finance and HR
Wahyu Hardiyanto Direktur Teknik / Director of Engineering
Juni / June • Evaluasi Kinerja Manajemen Bulan Mei 2018
• Progres RKM • Progres Update • Agenda Lain-Lain
• Management Performance Evaluation in May 2018
• RKM Progress• Progress Update• Other Agenda
Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner
Lukita Dinarsyah tuwo Komisaris / Commissioner
Bay Mokhamad Hasani Komisaris / Commissioner
Irsan Yunus Komisaris / Commissioner
Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner
Arif Surhatono Direktur Utama / President Director
Kiki Mohammad Hikmat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha / Director of Commercial & Business Development
Kiki Mohammad Hikmat Plt Direktur Keuangan dan SDM / Acting Director of Finance and HR
Wahyu Hardiyanto Direktur Teknik / Director of Engineering
Juli / July • Evaluasi Kinerja Manajemen Bulan Juni 2018
• Progres RKM • Progres Update • Agenda Lain-Lain
• Management Performance Evaluation in June 2018
• RKM Progress• Progress Update• Other Agenda
Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner
Lukita Dinarsyah tuwo Komisaris / Commissioner
Bay Mokhamad Hasani Komisaris / Commissioner
Irsan Yunus Komisaris / Commissioner
Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner
Arif Surhatono Direktur Utama / President Director
Kiki Mohammad Hikmat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha / Director of Commercial & Business Development
Kiki Mohammad Hikmat Plt Direktur Keuangan dan SDM / Acting Director of Finance and HR
Wahyu Hardiyanto Direktur Teknik / Director of Engineering
Agustus / August • Evaluasi Kinerja Bulan Juli• Prorgres RKM • Hal Lain-Lain
• Performance Evaluation in July• RKM Progress• Others
Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner
Lukita Dinarsyah tuwo Komisaris / Commissioner
Apep Fajar Kurniawan Komisaris / Commissioner
Irsan Yunus Komisaris / Commissioner
Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner
Arif Surhatono Direktur Utama / President Director
Kiki Mohammad Hikmat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha / Director of Commercial & Business Development
Kiki Mohammad Hikmat Plt Direktur Keuangan dan SDM / Acting Director of Finance and HR
Wahyu Hardiyanto Direktur Teknik / Director of Engineering
190
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Bulan / Month Agenda Nama / Name Jabatan / Position
September • Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan Agustus 2018
• Progres RKM• Agenda Lain-Lain
• Financial Performance Evaluation in August 2018
• RKM Progress• Other Agenda
Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner
Lukita Dinarsyah tuwo Komisaris / Commissioner
Apep Fajar Kurniawan Komisaris / Commissioner
Irsan Yunus Komisaris / Commissioner
Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner
Arif Surhatono Direktur Utama / President Director
Kiki Mohammad Hikmat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha / Director of Commercial & Business Development
Kiki Mohammad Hikmat Plt Direktur Keuangan dan SDM / Acting Director of Finance and HR
Wahyu Hardiyanto Direktur Teknik / Director of Engineering
Oktober / October • Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan September 2018
• Progres MOA Kalibaru• Progres Update Isu Strategis PPI• Progres Pengembangan Terminal
Kijing• Progres Jalan Tol Cibitung-
Cilincing
• Financial Performance Evaluation in September 2018
• Kalibaru MOA Progress• Progress Update of PPI Strategic
Issues • Kijing Terminal Development
Progress• Progress of Cibitung-Cilincing Toll
Road
Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner
Lukita Dinarsyah tuwo Komisaris / Commissioner
Apep Fajar Kurniawan Komisaris / Commissioner
Irsan Yunus Komisaris / Commissioner
Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner
Arif Surhatono Direktur Utama / President Director
Kiki Mohammad Hikmat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha / Director of Commercial & Business Development
Kiki Mohammad Hikmat Plt Direktur Keuangan dan SDM / Acting Director of Finance and HR
Wahyu Hardiyanto Direktur Teknik / Director of Engineering
November • Evaluasi Kinerja Bulan Oktober 2018
• Progres RKM • Agenda Lain-Lain
• Performance Evaluation in October 2018
• RKM Progress• Other Agenda
Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner
Lukita Dinarsyah tuwo Komisaris / Commissioner
Apep Fajar Kurniawan Komisaris / Commissioner
Irsan Yunus Komisaris / Commissioner
Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner
Arif Surhatono Direktur Utama / President Director
Kiki Mohammad Hikmat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha / Director of Commercial & Business Development
Henri Panggabean Plt Direktur Keuangan dan SDM / Acting Director of Finance and HR
Wahyu Hardiyanto Direktur Teknik / Director of Engineering
Desember / December • Evaluasi Kinerja Keuangan Bulan November 2018
• Update Anak Perusahaan PT PPI (PT API & PT MMI)
• Upadate Isu Strategis • Implementasi Assesment GCG
2018• RKM 2018&RKM 2019• Agenda Lain-Lain
• Financial Performance Evaluation in November 2018
• Update of PT PPI’s Subsidiary (PT API & PT MMI)
• Strategic Issues Update• Implementation of 2018 GCG
Assessment• 2018 & 2019 RKM• Other Agenda
Riry Syeried Jetta Komisaris Utama / President Commissioner
Lukita Dinarsyah tuwo Komisaris / Commissioner
Apep Fajar Kurniawan Komisaris / Commissioner
Irsan Yunus Komisaris / Commissioner
Dachamer Munthe Komisaris / Commissioner
Arif Surhatono Direktur Utama / President Director
Kiki Mohammad Hikmat Direktur Komersial & Pengembangan Usaha / Director of Commercial & Business Development
Henri Panggabean Plt Direktur Keuangan dan SDM / Acting Director of Finance and HR
Wahyu Hardiyanto Direktur Teknik / Director of Engineering
191Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Audit Committee’s Members Meeting Frequency
The Audit Committee has attended 6 internal meetings of the
Board of Commissioners, 12 joint meetings of the Board of
Commissioners with the Board of Directors. Thus, the Audit
Committee has attended 18 meetings throughout 2018.
Each Committee member who was present at the Audit
Committee internal meeting is as follows:
ACTING NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEEAs of December 31, 2018, PPI has not specifically established
the Nomination and Remuneration Committee. However,
in its implementation, the function is carried out by the
Shareholders and assisted by the Audit Committee, as the
Acting Nomination and Remuneration Committee. The
Nomination and Remuneration Committee is responsible for
ensuring that the Company’s remuneration and nomination
system has been implemented fairly and transparently, and in
compliance with applicable regulations.
The Nomination and Remuneration Functions are carried
out by the Shareholders, assisted by the Audit Committee
to propose the remuneration of the Board of Directors in
accordance with applicable provisions, and the performance
evaluation of the Board of Directors, as described in the Audit
Committee Manual. Therefore, description related to the
name, position, and brief biography of the members of the
nomination and/or remuneration committee, independence,
job descriptions, and responsibilities, activities of the fiscal
year, the frequency of meetings and the attendance of
the meetings, and the statement of the guidelines of the
nomination and/or remuneration, can be referred to in the
Audit Committee description.
ACTING RISK MANAGEMENT COMMITTEE
As of December 31, 2018, the PPI has not specifically
established the Risk Management Committee. However, in
its implementation, the function is carried out by the Audit
Committee, which is tasked with ensuring that the Company’s
risk management system has been carried out based on
the Company’s standards and complies with applicable
regulations.
Frekuensi Pertemuan Anggota Komite Audit
Frekuensi pertemuan Komite Audit dalam rapat internal
Dewan Komisaris sebanyak 6 kali dan rapat gabungan Dewan
Komisaris bersama Direksi sebanyak 12 kali, sehingga Komite
Audit telah mengikuti rapat sebanyak 18 kali sepanjang tahun
2018. Masing-masing anggota Komite hadir dalam rapat
internal Komite Audit dengan tingkat kehadiran sebagai
berikut:
Nama / Name Jumlah / Total Kehadiran / Attendance Persentase Kehadiran / Attendance Percentage
Dachamer Munthe 18 18 100%
Eddy Kuswaedi H. 18 18 100%
PELAKSANA FUNGSI KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Sampai dengan 31 Desember 2018, PPI belum secara khusus
membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Namun
dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh
Pemegang Saham dan dibantu oleh Komite Audit, dengan
sebutan Pelaksana Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi.
Pelaksana Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas
memastikan bahwa sistem remunerasi dan nominasi
Perusahaan telah dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan
dan transparansi serta patuh terhadap regulasi yang berlaku.
Pemegang saham dibantu oleh Komite Audit juga bertugas
memberikan usulan terhadap remunerasi Direksi sesuai
ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi
sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Komite Audit. Oleh
karena itu, uraian terkait nama, jabatan, dan riwayat hidup
singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi,
independensi, uraian tugas dan tanggung jawab, uraian
pelaksanaan kegiatan pada tahun buku, frekuensi pertemuan
dan tingkat kehadiran dalam pertemuan, pernyataan adanya
pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi dapat dilihat
pada uraian Komite Audit.
PELAKSANA FUNGSI KOMITE MANAJEMEN RISIKOSampai dengan 31 Desember 2018, PPI belum secara khusus
membentuk Komite Manajemen Risiko. Namun dalam
pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh Komite Audit
yang mana bertugas memastikan bahwa sistem manajemen
risiko Perusahaan telah dilaksanakan berdasarkan standar
yang dimiliki Perusahaan serta patuh terhadap regulasi yang
berlaku.
192
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Dalam hal ini, Komite Audit sebagai Pelaksana Fungsi Komite
Manajemen Risiko melakukan analisis atas pengawasan dan
pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan
manajemen risiko Perusahaan. Oleh karena itu, uraian
terkait nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota
Komite Manajemen Risiko, independensi, uraian tugas dan
tanggung jawab, uraian pelaksanaan kegiatan pada tahun
buku, frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran dalam
pertemuan, pernyataan adanya pedoman Komite Manajemen
Risiko dapat dilihat pada uraian Komite Audit.
SEKRETARIS PERUSAHAANSekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam
menjaga terjalinnya komunikasi yang baik antara Perusahaan
dengan Shareholder maupun Stakholder, serta memastikan
bahwa Perusahaan selalu menjalankan kegiatan usahanya
dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di lingkungan PPI, fungsi Sekretaris Perusahaan dijalankan
oleh Divisi Corporate Secretary & Stakeholder Relation yang
bertugas menyempurnakan dan memastikan implementasi
GCG Perusahaan memenuhi standar ketentuan berdasarkan
peraturan perundang-undangan dan best practices. Selain
itu, Sekretaris Perusahaan sebagai pemilik fungsi liaison
officer menjaga hubungan baik PPI dengan para stakeholder,
membangun image positif dan menopang keberlanjutan
Perusahaan melalui berbagai program yang salah satunya
adalah Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan.
Struktur Sekretaris Perusahaan
Berdasarkan SK Direksi Nomor: SKD-610-003841
tanggal 28 Juli 2017, Struktur Corporate Secretary &
Stakeholder Relation saat ini adalah sebagai berikut:
PRESIDENT DIRECTORS
CORPORATE SECRETARY &
STAKEHOLDER RELATION
CORPORATE SECRETARY
ASSISTANT MANAGER
STAKEHOLDER RELATION
ASSISTANT MANAGER
In this case, the Audit Committee as the Acting Risk Management
Committee conducts an analysis of the supervision and
provision of advice on policies and implementation of the
Company’s risk management. Therefore, description related
to the name, position, and brief biography of the members
of the Risk Management Committee, independence, job
descriptions, and responsibilities, activities of the fiscal
year, the frequency of meetings and the attendance of the
meetings, and the statement of the guidelines of the Risk
Management Committee, can be referred to in the Audit
Committee description.
CORPORATE SECRETARYThe Corporate Secretary has an important role in maintaining
good communication between the Company and
Shareholders and Stakeholders, as well as ensuring that the
Company always carries out its business activities within the
corridors of applicable laws and regulations.
In the PPI environment, the function of Corporate Secretary
is carried out by Corporate Secretary & Stakeholder
Relations Division whose task is to improve and ensure the
implementation of the Company’s GCG meets the standards
of regulations based on legislation and best practices.
In addition, the Corporate Secretary, as the owner of
liaison officer function, maintains good relationships with
stakeholders, builds image, and maintains the Company’s
sustainability through various programs, such as the
Company’s Corporate Social Responsibility (CSR).
Corporate Secretary Structure
Based on Board of Directors Decree No: SKD-610-003841
dated July 28, 2017, the current Corporate Secretary &
Stakeholder Relation Structure are as follows:
193Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Profil Sekretaris Perusahaan
Dini EndiyaniHead of Corporate Secretary and Stakeholder Relation
Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta, 01 September 1978, saat ini berusia 40 Tahun. /Indonesian citizen, born in Jakarta, September 1, 1978, 40 years old.
Dasar pengangkatan:Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor: KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18 / Board of Directors Decree of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) No: KP.10.02/30/5/1/PDM/SUM/PI.II-18
Pendidikan• S1 Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan Bandung (2001) / Bachelor of
International Relations, Parahyangan Catholic University, Bandung (2001)• S2 Hubungan International, Universitas Indonesia (2004) / Master of International Relations,
University of Indonesia (2004)
Riwayat Pekerjaan / Employment HistoryPT Pengembang Pelabuhan Indonesia• Corporate Secretary & Stakeholder Relation (Juni 2018-sekarang)PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC• Project Manager PMO (2017-2018)• Project Controlling Junior PMO (2015-2016) • Corporate Communications Manager (2014-2015)
Universitas Parahyangan • Dosen Tamu (November 2016) / Guest Lecturer (November 2016)Standard Chartered Bank• Business Communications Manager(2012-2013)• Internal Communications Manager (2011-2012)Universitas Al Azhar Indonesia• Dosen Tamu (Juni 2011) / Guest Lecturer (June 2011)• Dosen Tamu (April 2009) / Guest Lecturer (April 2009)Ogilvy Public Relations Worldwide, Jakarta• Associate Account Director (2010-2011)• Senior Account Manager (2009-2010)
Pelatihan• Interpretasi KPKU (2018)• Strategi Media Engagement di Era Ekosistem PR yang Baru (2018) / Media Engagement Strategy in
the New Age of PR Ecosystems• Pelatihan Audit GCG Berbasis Teknologi Informasi (2018) / Information Technology-Based GCG
Audit Training (2018)• Valueable PMO (Managing Multiple Projects) (2017)• Pelatihan Comprehensive Project Management Batch 1 (2016) / Comprehensive Project
Management Batch 1 Training (2016)• Workshop Membangun Reputasi Melalui Kisah Sukses Mengelola Krisis (2014) / Workshop on
Building Reputation Through Managing Crises Success Stories• Forum Humas BUMN (2014) / SOEs PR Forum• Change Agent Development Program Batch 4 (2014)
Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
Struktur Corporate Secretary & Stakeholder Relation
mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:
1. Merencanakan dan mengendalikan penyusunan
dan pelaksanaan program kerja bidang pemenuhan
penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang
Baik/Good Corporate Governance (GCG) atau selaku
Compliance Officer dan pengukuran penerapan GCG di
Perusahaan;
2. Merencanakan dan mengendalikan penyusunan dan
pelaksanaan program kerja bidang tata usaha dan
sekretaris direksi;
3. Menatausahakan serta menyimpan dokumen (termasuk
kebijakan) Perusahaan meliputi Daftar Pemegang Saham,
Daftar Khusus, Pedoman Direksi, Pedoman GCG dan
Risalah Rapat Direksi, dan RUPS;
Corporate Secretary Profile
Corporate Secretary Duties and Responsibilities
The Corporate Secretary & Stakeholder Relation has the
following functions:
1. To plan and control the preparation and implementation
of the work program in fulfilling Good Corporate
Governance (GCG) principles, or to act as the Compliance
Officer and assess the GCG implementation in the
Company;
2. To plan and control the preparation and execution of the
work program in the administration and the secretary of
the board of directors;
3. To administer and archive the Company’s documents
(including policies) which cover Shareholder List, Special
Register, Directors Guideline, GCG Guidelines, and
Minutes of Board of Directors’ Meeting and GMS;
194
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
4. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan rapat
Direksi;
5. Merencanakan dan mengendalikan penyusunan
dan pelaksanaan program kerja bidang Corporate
Communication atau selaku liaison officer antara
Perusahaan dengan Organ Perusahaan dan stakeholder;
6. Merencanakan dan mengendalikan penyusunan dan
pelaksanaan program kerja bidang pengelolaan branding
dan informasi yang perlu dikomunikasikan baik secara
internal maupun eksternal kepada seluruh stakeholder
Perusahaan;
7. Merencanakan dan mengendalikan penyusunan dan
pelaksanaan program kerja bidang Corporate Social
Responsibility (CSR);
8. Membuat rekomendasi atas rencana/program kegiatan
pengelolaan tata kelola perusahaan yang baik dan
pengelolaan hubungan dengan stakeholder secara
efektif dan efisien kepada President Director dan Direktur
Pembina dan membuat laporan atas kegiatan pengelolaan
tata kelola perusahaan yang baik dan pengelolaan
hubungan dengan stakeholder kepada Direktur Utamar
dan Direktur Pembina;
9. Mengimplementasikan program SDM, melakukan
coaching dan counseling, merencanakan, mengevaluasi
dan melaksanakan program pengembangan SDM, seperti
penilaian kerja, pengajuan pelatihan dan penegakan
kedisiplinan dan memastikan tersedianya SDM di bagian
Corporate Secretary & Stakeholder Relation yang memiliki
kompetensi teknis dan non teknis serta memastikan
setiap bawahan memiliki performansi yang baik;
10. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan
penyusunan RKM dan RKAP di divisinya;
11. Bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan
maupun sistem manajemen mutu, sistem manajemen
lingkungan, sistem manajemen K3 dan sistem manajemen
risiko di divisinya dengan memperhatikan prinsip-prinsip
GCG Perusahaan;
12. Memelihara dan mengawasi aset-aset/inventaris
Perusahaan yang menjadi tanggung jawab di divisinya.
Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan
Untuk menunjang fungsi sekretaris perusahaan, PPI
mengikutsertakan tim Corporate Secretary & Stakeholder
Relation dalam program pengembangan kompetensi baik
dalam kegiatan training, seminar ataupun workshop. Berikut
program pengembangan kompetensi yang diikuti tim
Corporate Secretary & Stakeholder Relation sepanjang tahun
2018:
4. To facilitate and coordinate the Board of Directors’
meeting;
5. To plan and control the formulation and execution of
program in Corporate Communication or act as the
liaison officer between the Company and the Company’s
Organs and stakeholders;
6. To plan and control the formulation and execution of
work program in branding, and disseminate information
internally and externally to all Company’s stakeholder;
7. To plan and control the formulation and execution of
work program of Corporate Social Responsibility (CSR);
8. To provide recommendations on good corporate
governance management plan/program and manage
relationships with stakeholders effectively and
efficiently to the President Director and Managing
Director, and to report good corporate governance and
relationship management between the stakeholders
and President Director and Managing Director;
9. To implement HR programs, conduct coaching and
counseling, to plan and evaluate HR development
programs, such as job appraisals, training submissions,
and enforcement of disciplines, and to ensure the human
resource availability in Corporate Secretary & Stakeholder
Relation with technical and non-technical competence,
in order to ensure that every subordinate has good
performance;
10. To plan, coordinate, and control the RKM and RKAP
compilation in the respective division;
11. To be responsible for the implementation of policy and
quality management system, environmental management
system, OHS management system, and risk management
system in the respective division by taking into account
the Company’s GCG principles;
12. To maintain and supervise the Company’s assets/inventory
as its responsibility.
Corporate Secretary Competence Development
PPI includes Corporate Secretary & Stakeholder Relation team
in the competence development program to support PPI’s
corporate secretary function, by facilitating various training
activities, seminars or workshop. The following competence
development program is attended by Corporate Secretary &
Stakeholder Relation team throughout 2018:
195Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Tabel Pengembangan Kompetensi Sekretaris
Perusahaan
Nama / Name Tema Pengembangan Kompetensi / Competence Development Theme
Tempat Dan Waktu / Place And Date Penyelenggara / Organizer
Dini Endiyani
Strategi Media Engagement di Era Ekosistem PR yang Baru / Media Engagement Strategy in the Era of the New PR Ecosystem
Makassar, 18-20 Juli 2018 / Makassar, July, 18-20, 2018 PR Indonesia
Pelatihan Audit GCG Berbasis Teknologi Informasi / Information Technology Based GCG Audit Training
Bandung, 3-9 September 2018 / Bandung, September 3-9, 2018
PPAK
Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary & Stakeholder Relation senantiasa
mendukung upaya mencapai kinerja optimal PPI dengan
pelaksanaan tugas yang dituangkan melalui berbagai
kegiatan mulai dari penatausahaan Perusahaan, kegiatan
Corporate Social Responsibility/”CSR”, hingga kegiatan
branding Perusahaan. Adapun kegiatan Corporate Secretary
& Stakeholder Relation sepanjang tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
1. Melakukan pengembangan dan pembaruan media
komunikasi perusahaan (website www.portdevco.com)
secara berkala;
2. Membuat Company Profile PPI sebagai media dan
kebutuhan promosi Perusahaan;
3. Menyelenggarakan Internal PR Workshop;
4. Mengkoordinir acara Buka Puasa Bersama
5. Mengkoordinir acara Halal bi Halal Perusahaan;
6. Mengkoordinir acara Sharing Session dan Project
Presentation;
7. Mengkoordinir berbagai penandatanganan MOU/
Groundbreaking/Kesepakatan/SHA;
8. Melaksanakan program training Dewan Komisaris dan
Direksi;
9. Mendampingi Site Visit Komisaris dan Direksi;
10. Melaksanakan Assessment Good Corporate Governance
pada April – Mei 2018 bersama Konsultan Independen
MUC Consulting Group dengan perolehan nilai 90,303
(kategori “Sangat Baik”)
11. Melaksanakan 8 (delapan) program CSR di antaranya:
• Program “Cinta Bersih Hidup Sehat” selama periode
Februari 2018 s.d Januari 2019 dengan target
penerima manfaat warga di wilayah RW 08,09, dan
10 Kelurahan Kalibiru, Jakarta Utara.
• Program “Beasiswa Sang Juara” yang akan
dilaksanakan selama 4 tahun (2018 – 2022) dengan
jumlah 2 orang penerima beasiswa merupakan alumni
siswa SMA Taruna Nusantara Magelang.
• Program “Siaga Sehat” yang dilaksanakan pada
14 November 2018 berupa program pelayanan
kesehatan dan pengobatan gratis untuk warga 001-
014 Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara.
Corporate Secretary Competence Development Table
Implementation of Corporate Secretary Duties
Corporate Secretary & Stakeholder Relation always
supports the efforts in achieving optimal performance
of PPI with the implementation of tasks throughout
various activities ranging from Corporate adminsitration,
Corporate Social Responsibility/”CSR”, the the Company’s
branding activities. Corporate Secretary & Stakeholder
Relations activities throughout 2018 are as follows:
1. Developing and updating corporate communication
media (website www.portdevco.com and social media)
regularly;
2. Creating a PPI Profile Company as a media and Company
promotion needs;
3. Organizing Internal PR Workshop;
4. Coordinating the Fast Breaking
5. Coordinating Company’s Gathering event;
6. Coordinating Sharing Session and Project Presentation
event;
7. Coordinating various signings of MOU/Groundbreaking/
Agreement/SHA;
8. Carrying training programs for the new Board of
Commissioners and Directors;
9. Accompanying the Site Visit of Commissioners and
Directors;
10. Carrying Good Corporate Governance Assessment in
April – May 2018 with Independent Consultants, MUC
Consulting Group with the score acquisition of 90.303
(category “Very Good”)
11. Carrying out 6 (six) CSR programs including:
• The “Cinta Bersih Hidup Sehat” program during the
period of February 2018 as of January 2019 targeting
the beneficiaries in RW 08.09 and 10 Kalibiru Sub-
District, North Jakarta.
• The “Beasiswa Sang Juara” program which will be
held for 4 years (2018 - 2022) with 2 scholarship
recipients as alumni of Taruna Nusantara Magelang
High School students.
• The “Siaga Sehat” Program which was held on
November 14, 2018 was a health service and free
medical program for the community of Kalibaru Sub-
District, North Jakarta.
196
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
• Kampanye Kesadaran Bahaya Narkoba dan HIV
AIDS ‘Gue Ngehitz, Gue Pilih Sehat’ di 5 (lima)
sekolah SMP dan SMA di Kalibaru Jakarta Utara.
• Penyaluran Hewan Qurban dalam Hari Raya Idul Adha
1439 H di Kelurahan Kalibaru.
• Bantuan Donasi Bencana Gempa Lombok
• Bantuan Donasi Bencana Gempa Palu-Donggala
• Bantuan Donasi Bencana Tsunami Banten dan
Lampung.
12. Menyelenggarakan Rapat Direksi yang telah dilaksanakan
sebanyak 12 kali dan risalah rapat dapat diakses oleh
Direksi di PMIS;
13. Menyelenggarakan Rapat Bersama Dewan Komisaris dan
Direksi sebanyak 12 kali;
14. Melaksanakan tata usaha Direksi (register dokumen dan
surat, pengelolaan biaya operasional Direksi);
15. Mengkoordinir pelaksanaan beberapa event baik yang
bersifat internal maupun mengundang stakeholder
Perusahaan di antaranya acara HUT PPI, PPI CEO Talk, Kick
Off Meeting;
16. Menyusun dan memperbarui media komunikasi internal
Perusahaan (pembuatan artikel terkait pelaksanaan CSR
untuk dipublikasikan di Intranet IPC dan Majalah IPC
News);
17. Melakukan penyusunan Annual Report dan Laporan
Berkelanjutan (Sustainability Report) untuk tahun buku
2018;
18. Menyelenggarakan Media Visit sekaligus Media Gathering
untuk kunjungan ke lokasi Proyek Jalan Tol Cibitung-
Cilincing (JTCC);
19. Mengelola dan menyusun konten publikasi di sosial media
PPI (Twitter dan Instagram);
20. Mengelola kegiatan promosi perusahaan berupa
sponsorship event, buku dan majalah;
21. Berpartisipasi dalam kegiatan award atau penghargaan
korporat dibidang GCG, CSR dan program kehumasan.
INTERNAL AUDIT Dibentuk pada 2017, Internal Audit PPI merupakan satuan
fungsi di dalam struktur organisasi PPI yang memiliki tugas
pokok menjalankan fungsi-fungsi pengawasan internal
berupa pemeriksaan dan pengawasan, serta melakukan
evaluasi atas segenap aktivitas yang menyeluruh, tidak hanya
terbatas pada proses dan kinerja keuangan, tetapi juga non-
keuangan sebagai penugasan yang diberikan oleh Direktur
Utama.
• Campaigning on the Awareness of the Danger of
Drugs and HIV AIDS “Gue Ngehitz, Gue Pilih Sehat’
at 5 Junior and Senior High Schools in Kalibaru, North
Jakarta.
• Distribution of Sacrificial (Qurban) Animals on Eid al-
Adha 1439 H in Kalibaru Sub-District.
• Bantuan Donasi Bencana Gempa Lombok
• Donation Assistance to the victims of Earthquake
Casualties in Lombok and Palu-Donggala
• Bantuan Donasi Bencana Tsunami Banten dan
Lampung
12. Organizing Board of Directors Meetings which has been
held 12 times and minutes of meetings can be accessed
by the Board of Directors at PMIS;
13. Organizing 12 Joint Meeting of the Board of
Commissioners and the Board of Directors;
14. Carrying out the Board of Directors Administration
(documents & letters registration;
15. Coordinating the implementation of several events,
both internal or inviting Company’s stakeholders
such as PPI’s Anniversary, PPI Kick Off Meeting;
16. Preparing and updating Company’s internal
communication media (article and e-newsletter to be
published on Intranet IPC, PPI Website and IPC News;
17. Preparing Annual Report for 2018 Fiscal Year along with
the appointed consultant;
18. Organizing Media Visit as well as Media Gathering to visit
to the Cibitung – Cilincing Toll Road Project location.
19. Manage and compile publication content on PPI social
media (Twitter and Instagram);
20. Manage corporate promotional activities in the form of
event sponsorships, books and magazines;
21. Participate in corporate awards or awards in the field of
GCG, CSR and public relations programs.
INTERNAL AUDIT Established in 2017, PPI Internal Audit is a function within
the organization structure with the main tasks of performing
internal supervisory functions in the form of inspection and
supervision, and evaluating all comprehensive activities, not
limited to the financial process and performance, but also
non-financial as as an assignment given by the President
Director.
197Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Aktivitas Internal Audit dilakukan dalam rangka memastikan
bahwa seluruh prosedur, kebijakan, pengendalian, dan
keputusan manajemen telah diselenggarakan secara efektif
dan efisien serta telah sesuai dengan kaidah pengelolaan
perusahaan yang lazim dan berlaku umum, berstandar, dan
beretika.
Piagam Internal Audit
Dalam pelaksanaan kinerjanya, Internal Audit berpedoman
pada Piagam Internal Audit atau disebut juga Internal Audit
Charter yang telah ditetapkan oleh President Director dan
Komisaris Utama. Internal Audit Charter menjelaskan standar
Profesi dan kode etik, fungsi Internal Audit dalam organisasi,
kewenangan fungsi Audit Internal untuk mendapatkan akses
terhadap semua catatan, personel dan aset Perusahaan yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas, dan ruang
lingkup.
Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit
Dalam pelaksanaan tugasnya, Internal Audit mengacu pada
job desc yang telah ditetapkan oleh President Director.
Berdasarkan job desc Internal Audit, tugas dan tanggung
jawab Internal Audit adalah sebagai berikut:
1. Membuat kebijakan strategis pada bidang Audit dan
mengadaptasi standar-standar audit yang digunakan di
kantor pusat untuk dilaksanakan di PPI.
2. Memastikan kepatuhan internal dan melaksanakan
inspeksi terhadap setiap divisi dalam organisasi.
3. Mengevaluasi efektivitas kontrol operasi, merencanakan
dan melaksanakan pencegahan dan deteksi terhadap
kecurangan (fraud).
4. Membuat rekomendasi atas rencana/program kegiatan
bidang Audit secara efektif dan efisien kepada Direksi dan
membuat laporan secara periodik atas kegiatan bidang
Audit kepada Direksi sebagai masukan untuk melakukan
umpan balik terhadap proses bidang Audit di masa akan
datang.
Struktur Organisasi Internal Audit PPI
DIREKTUR UTAMA
KEPALA INTERNAL AUDIT
Internal Audit Activities are carried out in order to ensure
that all procedures, policies, controls, and management
decisions have been effectively and efficiently implemented
in accordance with common regulation, standard, and ethical
rules of corporate governance.
Internal Audit Charter
In its implementation, Internal Audit refers to and based on
Internal Audit Charter, which has been set forth by President
Director and President Commissioner. The Internal Audit
Charter describes the Profession standard and the code of
ethics, the Internal Audit function within the organization,
the authority of the Internal Audit function to gain access to
all Company records, personnel, and assets required for the
execution of the task, and scope.
Internal Audit Duties and Responsibilities
In performing its duties, Internal Audit refers to job description
as set forth by the President Director. Based on Internal Audit
job Description, the Internal Audit’s duties and responsibilities
are as follow:
1. Establishing a strategic policy on Audit and adapting the
audit standards at the Head Office to be implemented at
PPI.
2. Ensuring internal compliance and carrying out inspection
of every division within the organization.
3. Evaluating the effectiveness of operating controls,
planning and implementing prevention and detection of
fraud.
4. Providing recommendations on the plan/program of
activities of Audit effectively and efficiently to the Board
of Directors, and compiling regular reports on the Audit
activities to the Board of Directors as input for feedback
on the process of Audit in the future.
PPI Internal Audit Organization Structure
PRESIDENT DIRECTORS
HEAD OF INTERNAL AUDIT
198
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Kedudukan Divisi Internal Audit dalam Struktur
Organisasi
Mengacu pada struktur organisasi Perusahaan yang telah
ditetapkan President Director melalui SK Direksi Nomor:
SKD-610-003841 tanggal 28 Juli 2017, Kepala Internal Audit
berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung
kepada President Director.
Kedudukan Internal Audit sebagai organ yang membantu
President Director harus ditempatkan dalam struktur
organisasi yang setara dengan peran dan tanggung jawabnya,
serta wajib menjaga indepedensi dan terbebas dari pengaruh
pihak manapun ketika mengungkapkan pandangan dan
pemikirannya terkait pelaksanaan tugas pengawasan.
Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala
Internal Audit
Kepala Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh
President Director dengan persetujuan Dewan Komisaris.
Profil Head of Internal Audit
Abu JaiHead of Internal Audit
Warga Negara Indonesia, Lahir di Jakarta pada tanggal 7 Februari 1963, saat ini berusia 55 tahun. / Indonesian Citizen, born in Jakarta on February 7, 1963, 55 years old.
Dasar pengangkatan / Appointment BasisSurat Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Nomor: SKD-610-003844, tanggal 31 Juli 2017 tentang Penetapan Jabatan Bagi Pekerja yang Ditugaskan di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia. / Board of Directors Decree of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia No: SKD-610-003844, dated July 31, 2017 on the Determination of Position for Workers Assigned in the Environment of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.
Pendidikan / Education• Sarjana Ekonomi Manajemen, Universitas Krisnadwipayana (1988) / Bachelor of Economic
Management, Universitas Krisnadwipayana (1988)• Magister Manajemen, Universitas STIE Budi Luhur Jakarta (2002) / Master of Management,
Universitas STIE Budi Luhur Jakarta (2002)• Master dari Kunhen Logistic University, Hamburg Germany (2013) / Master Degree from Kunhen
Logistic University, Hamburg Germany (2013)
Riwayat Pekerjaan / Employment HistoryPT Pengembang Pelabuhan Indonesia• Head of Internal Audit (Juli 2017-sekarang)• Staf Junior Direktur Utama PPI (September 2016). / Staf Junior Direktur Utama PPI (September
2016).PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)/IPC• Project Manager PMO (2017-2018)• Project Controlling Junior PMO (2015-2016) • Corporate Communications Manager (2014-2015)
Internal Audit Division Position in the Organization
Structure
Referring to the Company’s organizational structure that
has been set by the President Director through the Directors
Decree No: SKD-610-003841 dated July 28, 2017, the Head
of Internal Audit is under and responsible directly to the
President Director.
The position of Internal Audit as an organ that assists the
President Director must be placed in an organizational
structure that is equal to its roles and responsibilities, and must
maintain independence and be free from the influence of any
party when expressing its views and thoughts regarding the
implementation of supervisory duties
.
Parties Who Appoint and Dismiss the Head of Internal
Audit
The Head of Internal Audit is appointed and dismissed by
the President Director with the approval of the Board of
Commissioners.
Head of Internal Audit Profile
199Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Pelatihan dan Sertifikasi / Training and Certification• Management Control System for SBU Holding and Project;• Audit Internal Tingkat Lanjutan II; I / Internal Audit Advanced Level II;I• IPP (Improvement Port Performance); • Traine the Traine Program, ISO 9000-2000 Made Simple;• Workshop Audit Mutu Internal, Quality Assurance for Leader; / Workshop on Internal Audit
Quality, Quality Assurance for Leader• Holding Company Management, The Jakarta Consulting Group;• Corporate Leadership Tingkat Advance;• Corporate Executive Strategic Session;• Trainning Change Theraphy for Agent of Change;• APEC Trainning Break Bulk Cargo;• Internation Trainning on Break Bulk Management, Organized in Antwerp;• Managing Execution and Engagement;• Task and Responsibilties of Forwarders, Agencies and Shipping Lines; • Leadership Modul Customer Leadership Session;• Leadership Modul Leadership Exellences for High Performance;• Leadership Modul Managing Execution and Engagement;• APEC Trainning Port Management in Antwerp;• Qualified Internal Audit (QIA) tingkat Dasar I dan II;• Workshop Awareness Peningkatan Kapabilitas SPI Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan IPC. /
Workshop on Capability Improvement on SPI of Parent Companies and IPC Subsidiaries
Komposisi Personil Divisi Internal Audit
Pembentukan Internal Audit PPI dimulai sejak November
2016 dengan penunjukan seorang Pelaksana Tugas untuk
mempersiapkan aspek Hardware dan Software Internal Audit
PPI yang berkesinambungan. Berikut profil SDM Internal
Audit yang dimiliki PPI:
2017 2018
Kepala Internal Audit / Head Of Internal Audit 1 1
Staf Internal Audit / Internal Audit Staff 1 1
Sertifikasi Profesi Divisi Internal Audit
Internal Audit PPI berkomitmen untuk senantiasa
meningkatkan kompetensi dan pengetahun personilnya,
melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan antara
lain melalui program sertifikasi nasional dan internasional
di bidang internal audit/kepatuhan, keikutsertaan dalam
seminar nasiona/internasional, maupun pelatihan internal
secara rutin. Sampai dengan 31 Desember 2018, personil
Internal Audit Perusahaan masih berada pada tahap proses
pencapaian sertifikasi.
Pengembangan Kompetensi Divisi Internal Audit PPI
PPI berupaya mengembangkan kompetensi Divisi Internal
Audit melalui berbagai kegiatan pengembangan Divisi
yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal.
Hal ini dilakukan untuk mendukung kualitas pelaksanaan
tugas Internal Audit. Dalam rangka memenuhi kualifikasi,
Divisi Internal Audit PPI telah mengikuti jenjang pendidikan
sertifikasi profesi yang menjadi standar dan kompetensi
auditor. Berikut adalah daftar peserta pelatihan Internal
Audit:
Composition of Internal Audit Division Personnel
The formation of PPI’s Internal Audit began in November
2016, with the appointment of an Acting officer to prepare
aspects of Internal Audit Hardware and Software of PPI
sustainably. Profile of HR of PPI’s Internal Audit::
Internal Audit Division Professional Certification
Internal Audit PPI is committed to continuously improving
the competence and knowledge of its personnel, through
continuing education and training, among others, through
national and international certification programs in the
field of internal audit/compliance, participation in national/
international seminars, as well as regular internal training.
As of December 31, 2018, the Company’s Internal Audit
personnel are still in the process of achieving certification..
Competence Development of PPI’s Internal Audit
Division
PPI strives to develop Internal Audit Division competencies
through various Division development activities, both
internal and external to support the quality of Internal Audit
task implementation. In order to meet the qualifications,
Internal Audit Division has attended the level of professional
certification education that became the standard and
competence of auditors. The following is a list of Internal
Audit trainees:
200
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
No. Nama / Name Jabatan / PositionTema atau Materi Pelatihan / Theme
or Training Mate
Waktu dan Lokasi Pelatihan / Time and Location of
Training
Penyelenggara / Organizer
1 Abu Jai Head of Internal Audit
Dasar I dan Dasar II / Basic I and Basic II
Bandung, 9-13 Juli 2018 /
Bandung, July 9-13, 2018
Lembaga Pengembangan
Auditor Internal / Internal Auditor Development
Institute
2Zakiah Indriani Risk Managementm Quality
Assurance & HSE Manager
Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Divisi lnternal Audit
2018
Uraian tugas Internal Audit pada tahun 2018 telah ditetapkan
dalam program kerja pengawasan tahunan (PKPT) Tahun
2018, antara lain:
Program Kerja Audit
1. Assessment penerapan probity audit dalam pelaksanaan
aktivitas internal audit di lingkungan PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia;
2. Melaksanakan monitoring dan pemantauan atas tindak
lanjut rekomendasi hasil audit internal dan ekternal;
3. Pelaksanaan audit di lingkungan entitas anak perusahaan
(PT API dll) atas persetujuan pemegang saham (Direktur
Utama PT PPI);
4. Pelaporan hasil monitoring tindak lanjut hasil audit kepada
Manajemen dan Dewan Komisaris Cq. Komite Audit.
Program Kerja Non-Audit
Pelaksanaan program kerja Non-Audit Divisi Internal Audit
pada tahun 2018 antara lain meliputi:
1. Pendampingan Auditor Eksternal dan Komunikasi dengan
Komite Audit.
1) Divisi Internal Audit melakukan pendampingan dalam
pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal
seperti BPK, BPKP, KAP, SPI PT Pelabuhan Indonesia II
(Persero) dan pihak auditor eksternal lainnya, antara
lain dalam hal:
a. Membantu pengumpulan dan kelengkapan data
audit;
b. Membantu kelancaran kegiatan pembahasan dan
pelaksanaan audit;
c. Membantu dalam penyusunan TOR pekerjaan
Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan (jika
diperlukan).
2) Komunikasi dengan Komite Audit dalam hal:
a. Evaluasi kinerja SPI;
b. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT);
c. Penyusunan atau reviu piagam audit internal.
Brief Description of the 2018 Internal Audit Division
Duties
The description of Internal Audit assignments in 2018 has
been determined in the 2018 annual supervisory work
program (PKPT), including:
Audit Work Program
1. Assessment of the application of probity audits in the
implementation of internal audit activities within PT
Pengembang Pelabuhan Indonesia;
2. Carry out monitoring and monitoring of recommendations
follow-up on the results of internal and external audits;
3. Performing audits within the subsidiary company (PT API
etc.) with the approval of the shareholders (President
Director of PT PPI);
4. Reporting the results of follow-up monitoring of audit
results to Management and the Board of Commissioners
Cq. Audit Committee.
Non-Audit Work Program
Implementation of the Internal Audit Division’s Non-Audit
work program in 2018 includes:
1. Assistance to External Auditors and Communication with
the Audit Committee.
1) The Internal Audit Division provides assistance in
the implementation of audits carried out by external
parties such as the BPK, BPKP, KAP, SPI PT Pelabuhan
Indonesia II (Persero) and other external auditors,
including:
a. Assist in collecting and completing of audit data;
b. Helping in the continuity of discussion and
implementation of audits activities;
c. Assist in the preparation of the TOR of the Annual
Financial Statement Audit Services (if needed).
2) Communication with Audit Committee in terms of:
a. SPI performance evaluation;
b. Preparation of the Annual Supervision Work
Program);
c. Preparation or review of internal audit charter.
201Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
2. Layanan Konsultasi
Pemberian layanan konsultasi kepada manajemen dan
personil pada semua tingkatan. Konsultasi dilakukan
terhadap proses perancangan dan/atau penyempurnaan
kegiatan perusahaan, dalam hal:
1) Membangun kesamaan persepsi dengan unit yang
meminta layanan konsultasi mengenai tujuan,
cakupan, tanggung jawab dan harapan dari
pelaksanaan konsultasi;
2) Pelaksanaan konsultansi disesuaikan dengan
kebutuhan masing-masing unit;
3) Pelaksanaan konsultansi tidak dimaksudkan adanya
alih tanggung jawab oleh internal audit.
3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Personil Internal
Audit.
Realisasi Pelaksanaan Program Kerja Internal Audit
2018
1. Dalam rangka pembenahan dan memperkuat infrastruktur
Internal Audit bersama-sama dengan konsultan telah
dilaksanakan penerapan probity audit yang ditargetkan
selesai Oktober 2019;
2. Telah dilaksanakan monitoring tindaklanjut atas
rekomendasi Auditor Eksternal (KAP) tahun 2017,
yaitu Permasalahan Kepatuhan terhadap Perundang-
Undangan, yang terkait dengan pelaksanaan PIA (Project
Implementation Agreement), dari hasil monitoring
dilaporkan bahwa PIA telah ditindaklanjuti bersama-sama
dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) selaku owner
asset;
3. Pelaksanaan pendampingan atas audit eksternal oleh
Satuan Pengawasan Internal (SPI) PT Pelabuhan Indonesia
II (Persero) selaku pemegang saham PT PPI. Divisi Internal
Audit memfasilitasi terlaksananya audit eksternal
dengan memberikan layanan administrasi kebutuhan
dokumen yang dibutuhkan dan memberikan klarifikasi
yang dibutuhkan auditor eksternal sepanjang tidak
membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari auditee;
4. Telah ditindaklanjuti rekomendasi Auditor SPI PT
Pelabuhan Indonesia II (Persero) dinyatakan dengan status
selesai, antara lain:
a. Efektifitas fungsi bagian Internal Audit;
b. Keberlanjutan Perijinan Badan Usaha Pelabuhan
(BUP) terkait pemberian Konsesi masih belum jelas;
c. Revisi akta pendirian dan Ijin Usaha Perusahaan
sehubungan dengan adanya pengembangan bidang
usaha;
d. Penanganan Pembiayaan yang terkait dengan proyek
Canal Bekasi Laut (CBL);
2. Consultation Service
Providing consultation services to management and
personnel at all levels. Consultation is carried out on the
design process and/or improvement of company activities,
in terms of:
1) Building common perceptions with units requesting
consulting services regarding the objectives, scope,
responsibilities and expectations of consultation
implementation;
2) The implementation of consultancy is tailored to the
needs of each unit;
3) Pelaksanaan konsultansi tidak dimaksudkan adanya
alih tanggung jawab oleh internal audit.
3. Preparation or review of internal audit charter.
Implementation of 2018 Internal Audit Work Program
Realization
1. In order to improve and strengthen the Internal Audit
infrastructure together with consultants, a probity audit
has been implemented which is targeted for completion
in October 2019;
2. Follow-up monitoring has been carried out on the
recommendation of the 2017 External Auditor (KAP),
which is the Problem of Compliance with Legislation,
which is related to the implementation of the Project
Implementation Agreement, from the results of
monitoring that PIA has been followed up together with
PT Pelabuhan Indonesia II ( Persero) as the owner of the
asset;
3. The assistance of external audit by the Internal Audit
Unit (SPI) of PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as the
shareholder of PT PPI. The Internal Audit Division facilitates
the implementation of external audits by providing
administrative services for document requirements and
providing clarification needed by the external auditor as
long as it does not require further explanation from the
auditee;
4. The recommendations of the SPI Auditor PT Pelabuhan
Indonesia II (Persero) have been followed up with the
status of completion, including:
a. Effectiveness of the functions of the Internal Audit
section;
b. The sustainability of the Port Business Entity Licensing
(BUP) regarding the granting of the Concession is still
unclear;
c. Revision of the deed of establishment and business
license of the Company in connection with the
development of business fields;
d. Finance Handling related to the Bekasi Sea Canal
project (CBL);
202
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
e. Tatakelola Pekerjaan Perbaikan di area Common Gate
Kalibaru;
f. Potensi kerugian akibat tidak terpenuhinya kewajiban
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia pada Project PT
NPCT1;
g. Penyelesaian Addendum perjanjian Project
Implementation Agreement (PIA);
h. Implementasi SOP Belum Efektif;
i. Optimalisasi Project Management Office sebagai
salah satu bentuk pengembangan bisnis baru PT
Pengembang Pelabuhan Indonesia;
5. Pelaksanaan fungsi konsultansi pada aktivitas di
Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia selama
tahun 2018;
6. Pelaksanaan training GCG dan Workshop “Awareness
Peningkatan Kapabilitas SPI Perusahaan Induk dan Anak
Perusahaan IPC”.
Penilaian atas Efektivitas Pelaksanaan Fungsi lnternal
Audit
Divisi Audit selaku mitra kerja bagi manajemen, melakukan
evaluasi dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa
semua kegiatan pengelolaan Perusahaan telah dilakukan
sesuai dengan kriteria, peraturan, kebijakan dan aspek internal
kontrol yang telah ditetapkan dengan mengedepankan prinsip
efisien, efektif dan kehati-hatian. Penilaian atas efektivitas
pelaksanaan fungsi internal audit idealnya dilakukan minimal
1 (satu) kali dalam lima tahun berjalan dan di assessment
oleh auditor eksternal. Internal audit PPI yang saat ini dalam
tahap pembangunan sistem, telah melakukan fungsinya
yaitu dalam hal pengawasan, monitoring, dan konsultansi
pada proses bisnis PPI. Selain itu, perumusan fungsi internal
audit dalam perusahaan tidak hanya sebagai institusi yang
melakukan assurance dan konsultansi namun juga ketaatan
dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku, pengungkapan penyimpangan,
efisiensi dan efektivitas, manajemen risiko, dan proses tata
kelola perusahaan yang baik.
AUDITOR EKSTERNALAuditor Eksternal merupakan badan eksternal (Independen)
yang telah memenuhi persyaratan independen untuk
melakukan audit dalam rangka memberikan keyakinan
atas keakuratan dan kelengkapan pencatatan akuntansi
Perusahaan. Audit eksternal dilakukan untuk memastikan
bahwa pencatatan akuntansi Perusahaan yang disusun
sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan
Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan
posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar.
e. Management of Repair Work in the Common Gate
area of Kalibaru;
f. Potential losses due to non-fulfillment of PT
Pengembang Pelabuhan Indonesia obligations on PT
NPCT1 Project;
g. Completion of Addendum to Project Implementation
Agreement (PIA) agreements;
h. Implementation of SOP is not yet effective;
i. Optimization of Project Management Office as one
form of developing new business for PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia;
5. Implementation of the consultation function on activities
in the PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Environment
during 2018;
6. GCG training and Workshop on “Capability Awareness
Enhancement of SPI of Parent Companies and IPC
Subsidiaries”.
Assessment on Effectiveness of Internal Audit Function
The Audit Division, as the partner of management, evaluates
and provides reasonable assurance that all the Company’s
management activities have been carried out in accordance
with the criteria, regulations, policies, and internal control
aspects that have been set by prioritizing the principles
of efficient, effective, and prudent. Assessment of the
effectiveness of internal audit function ideally is carried out
at minimum once in 5 years, and shall be performed by
external auditors. Internal audit of PPI, which is currently in
the stage of system development, has performed its function
in terms of supervision, monitoring, and consultancy, on PPI’s
business process. In addition, the formulation of internal audit
functions within the Company as an institution is not only
to perform assurance and consultancy, but also to ensure
compliance with prevailing laws and regulations, disclosure
of deviations, efficiency and effectiveness, risk management,
and good corporate governance processes.
ExTERNAL AUDITORThe External Auditor is an external body (Independent) that
has fulfilled the independent requirements to conduct an
audit in order to provide confidence in the accuracy and
completeness of the Company’s accounting records. External
audits are carried out to ensure that the Company’s accounting
records are prepared in accordance with the provisions of
the Accounting and Financial Standards Statement (PSAK)
and the prepared report presents fair financial position and
business results.
203Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Penunjukan Auditor Eksternal
PPI menyadari bahwa akuntabilitas informasi yang dihasilkan
dari pelaksanaan Audit sangat penting bagi keberlanjutan
usaha. Untuk memberikan keyakinan yang memadai
terhadap laporan keuangan dan operasional Perusahaan, PPI
secara rutin menunjuk pihak eksternal (independen) untuk
melakukan audit terkait laporan tersebut. Upaya tersebut
dilakukan PPI dalam rangka menunjang sistem pengendalian
internal Perusahaan dan untuk memperoleh informasi yang
memadai sebagai pertimbangan dalam menyususn strategi
pengembangan Perusahaan ke depan.
PPI secara rutin melakukan penunjukan auditor eksternal
untuk melakukan audit pada Perusahaan. Auditor eksternal
PPI periode 2013 sampai dengan 2018 antara lain sebagai
berikut :
Tahun Buku / Fiscal Year
Akuntan / Accountant
Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm
Lingkup Audit / Scope Of Audit
Opini Audit / Opinion Of Audit
Biaya Audit / Cost Of Audit
2018 Muhammad KurniawanIzin No.AP.0240
Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/ KM.1/2015
• Audit Laporan Keuangan
• Audit Kepatuhan• Audit Kinerja / • Financial Statement
Audit• Compliance Audit• Performance Audit
Wajar Tanpa Pengecualian / Unqualified Opinion
Rp580.000.000,-
2017 Muhammad Kurniawan Izin No. AP.0240
Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/ KM.1/2015
• Audit Laporan Keuangan
• Audit Kepatuhan• Audit Kinerja /• Financial Statement
Audit• Compliance Audit• Performance Audit
Wajar Tanpa Pengecualian / Unqualified Opinion
Rp545.000.000
2016 Moch. Dadang Syachruna Izin No. AP.0697
Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/ KM.1/2015
• Audit Laporan Keuangan
• Audit Kepatuhan• Audit Kinerja /
Financial Statement Audit
• Compliance Audit• Performance Audit
Wajar Tanpa Pengecualian / Unqualified Opinion
Rp612.500.000
2015 Moch. Dadang Syachruna Izin No. AP.0697
Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/ KM.1/201
• Audit Laporan Keuangan
• Audit Kepatuhan• Audit Kinerja /
Financial Statement Audit
• Compliance Audit• Performance Audit
Wajar Tanpa Pengecualian / Unqualified Opinion
Rp475.000.000
2014 Moch. Dadang Syachruna Izin No. AP.0697
Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/ KM.1/201
• Audit Laporan Keuangan
• Audit Kepatuhan• Audit Kinerja / • Financial Statement
Audit• Compliance Audit• Performance Audit
Wajar Tanpa Pengecualian / Unqualified Opinion
Rp450.000.000
2013 Moch. Dadang Syachruna Izin No. AP.0697
Purwatono, Sungkoro & Surja Izin No. 603/ KM.1/201
• Audit Laporan Keuangan
• Audit Kepatuhan• Audit Kinerja / • Financial Statement
Audit• Compliance Audit• Performance Audit
Wajar Tanpa Pengecualian / Unqualified Opinion
U$D53,500
External Auditor Appointment
PPI realizes that information accountability resulted from the
Audits are essential for the business continuity. PPI routinely
appoints an external party to audit financial statements and
operational report of the Company to provide reasonable
assurance of the Company’s reports. PPI conducts these
efforts to support the Company’s internal control system
and to obtain adequate information as a consideration in
developing the Company’s future development strategy.
PPI routinely appoints external auditors to audit the Company.
PPI’s external auditors for the period of 2013 to 2018 are as
follows :
204
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Jasa Lain yang Diberikan Kantor Akuntan Publik
Sesuai Keputusan RUPS Laporan Keuangan Konsolidasian
Tahun Buku 2017 pada 26 April 2018, selain jasa audit
keuangan, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja (member of Ernst & Young) juga melakukan jasa audit
kepatuhan dan audit kinerja.
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL Pembentukan Sistem Pengendalian Internal di PPI mengacu
pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor: PER-01/MBU/2011. Dalam pelaksanaannya, Sistem
Pengendalian Internal PPI merupakan serangkaian proses
pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap
tingkat dan unit dalam struktur organisasi PPI, antara lain
mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi,
penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan
terhadap aset Perusahaan.
Sistem Pengendalian Intern yang dibangun pada
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia merupakan proses
yang terintegrasi dan melekat pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif
dan efisien, menjamin terwujudnya keamanan atas asset
perusahaan, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.
Sistem Pengendalian Intern disusun dan dirancang sesuai
dengan kebutuhan perusahaan, dan dapat memberikan
keyakinan yang memadai bagi pihak-pihak yang
berkepentingan bahwa visi, misi, strategi, kebijakan, dan
tujuan perusahaan telah dipahami oleh semua unsur dalam
perusahaan yang dimulai dari manajemen puncak selaku
penentu kebijakan, manajer hingga individu-individu
yang melakukan kegiatan operasional sehari-hari sebagai
pertahanan lapis pertama (first line of defence). Atasan
langsung sebagai pertahanan lapis kedua (second line
of defence) bertanggung jawab melakukan monitoring
untuk memastikan bahwa yang dilakukan dalam kegiatan
operasional sehari-hari telah memenuhi standar kualitas dan
mencapai target yang telah ditentukan.
Dengan demikian apabila aktivitas pengendalian yang
dilakukan baik pada lapis pertama dan lapis kedua berjalan
sesuai dengan standard, peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku maka diharapkan tidak akan terjadi berbagai
permasalahan, karena pada umumnya permasalahan timbul
diakibatkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian
Other Services Provided by the Public Accounting Firm
In accordance with the GMS Decree of the 2017 Fiscal Year
Consolidated Financial Statements on April 26, 2018, in
addition to financial audit services, Purwantono, Sungkoro &
Surja (member of Ernst & Young) Public Accounting Firm also
conducts compliance audit and performance audits.
INTERNAL CONTROL SYSTEM The establishment of the Internal Control System at the
PPI refers to the Regulation of the State Minister for State-
Owned Enterprises Number: PER-01/MBU/2011. In its
implementation, the PPI Internal Control System is a series
of control processes for the Company’s activities at each
level and unit in the organizational structure of the PPI,
including authority, authorization, verification, reconciliation,
evaluation of work performance, division of tasks, and
security of Company assets.
The Internal Control System built at PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia is a process that is integrated and
attached to actions and activities carried out continuously
by the leadership and all employees to provide adequate
confidence in achieving organizational goals through
effective and efficient activities, ensuring the realization of
security of assets company, reliability of financial statements,
and compliance with laws and regulations.
The Internal Control System is prepared and designed in
accordance with the needs of the company, and can provide
adequate confidence for interested parties that the company’s
vision, mission, strategy, policies and objectives have been
understood by all elements in the company starting from
top management as policy makers , managers to individuals
who carry out daily operations as a first line of defense.
Direct supervisor as a second line of defense is responsible for
monitoring to ensure that what is done in daily operational
activities meets quality standards and achieves predetermined
targets.
This, if the control activities carried out both in the first layer
and second layer are executed in accordance with applicable
standards, regulations and legislation, it is expected that
there will not be a variety of problems, because in general
the problems arise due to weaknesses in the internal control
system. A good understanding and implementation of the
205Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
intern. Pemahaman dan implementasi yang baik terhadap
sistem pengendalian diharapkan tidak ditemukannya
temuan-temuan yang bersifat signifikan baik yang dilakukan
oleh eksternal auditor maupun internal auditor.
Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern dengan
Kerangka Kerja yang Diakui Secara Internasional (COSO
– Internal Control Framework)
Konsep Sistem Pengendalian Internal PPI diarahkan sejalan
dengan kerangka Sistem Pengendalian Internal dari COSO di
mana di dalamnya terdiri dari 5 (lima) unsur yang masing-
masing memiliki komponen yang berbeda, antara lain:
No. Unsur Pengendalian / Controlled Elements Komponen / Component
1. Pengendalian Lingkungan / Environment Control
a. Penegakan lntegritas dan Nilai Etika / Integrity and Ethical Values Enactmentb. lndependensi Dewan Komisaris / Board of Commissioner’s Independencec. Komitmen terhadap Kompetensi / Commitment to Competenced. Struktur Organisasi yang kondusif / Conducive Organizational Structuree. Akuntabilitas / Accountability
2. Penilaian Risiko / Risks Assessment a. Penetapan Tujuan Perusahaan / Company’s Objective Determinationb. ldentifikasi dan Analisis Risiko / Risk Identification and Analysisc. Penilaian Risiko Fraud / Fraud Risk Assessmentd. ldentifikasi dan Analisis Perubahan / Change of Identification and Analysis
3. Kegiatan Pengendalian / Controlling Activities
a. Membangun Kegiatan Pengendalian / Building Control Activitiesb. Pengendalian Umum Teknologi lnformasi /
General Control of Information Technologyc. Pengendalian melalui Kebijakan dan Prosedur /
Control through Policies and Procedures
4. Informasi dan Komunikasi / Information and Communication
a. Penggunaan lnformasi yang Relevan / Control through Policies and Proceduresb. Komunikasi Internal / Internal Communicationc. Komunikasi Eksternal / External Communication
5. Pemantauan Sistem Pengendalian / Monitoring of Control Systems
a. Evaluasi Berkelanjutan / Continous Evaluationb. Evaluasi dan Komunikasi Kelemahan Pengendalian Intern / Internal Control
Weakness Evaluation and Communication
Pengendalian Keuangan dan Operasional
Dalam menjaga keberlangsungan usaha, PPI menempatkan
aspek keuangan dan operasional sebagai fokus utama dalam
sistem pengendalian internal. Pelaksanaan pengendalian
terhadap kedua aspek ini dilakukan secara menyeluruh dan
berjenjang, mulai dari Unit Bisnis sampai dengan level Direksi
dan Dewan Komisaris. Selain itu proses pengendalian internal
PPI juga melibatkan pihak eksternal sebagai auditor yang
bersifat independen.
Seluruh unit bisnis dalam hal ini mengelola dan menyusun
laporan keuangan dan kinerja operasionalnya sesuai dengan
prosedur dan standar pelaporan yang telah ditetapkan
Perusahaan, untuk kemudian dianalisis oleh fungsi
manajemen risiko yang akan menyusun profil risiko serta
mitigasinya yang menjadi acuan unit bisnis sebagai pemilik
risiko, untuk mengelola risiko di masing-masing unit bisnisnya
yang berkaitan dengan aspek keuangan dan operasional.
control system is expected to not find significant findings
whether carried out by external auditors or internal auditors.
Conformity of the Internal Control System with an
Internationally Recognized Framework (COSO – Internal
Control Framework)
The concept of PPI Internal Control System is directed in line
with the framework of the Internal Control System of COSO
in which it consists of 5 (five) elements, each of which has
different components, including:
Financial and Operating Control
In maintaining business continuity, the PPI places financial
and operational aspects as the main focus in the internal
control system. The control of these two aspects is carried
out thoroughly and tiered, starting from the Business Unit to
the Board of Directors and Board of Commissioners levels. In
addition, the internal control process of the PPI also involves
external parties as independent auditors.
All business units in this case manage and compile financial
reports and operational performance in accordance with the
procedures and reporting standards set by the Company, then
analyzed by the risk management function that will prepare
risk and mitigation profiles that are the reference of business
units as risk owners, to manage risks in each business unit
relating to financial and operational aspects.
206
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Dalam proses pengendalian internal, fungsi Internal Audit
dibantu oleh Auditor Eksternal melakukan audit atas laporan
kinerja keuangan, operasional dan kepatuhan. Direksi
memantau dan mengevaluasi laporan keuangan dan kinerja
dari unit bisnis dan Perusahaan secara umum serta laporan
hasil audit dari Internal Audit dan Auditor Eksternal untuk
dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris
bersama Komite-komite melakukan telaah atas laporan
keuangan dan operasional dan memberikan rekomendasi
dari hasil telaah.
Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
Evaluasi atas Sistem Pengendalian Internal
Evaluasi sistem pengendalian internal menjadi bagian dalam
unsur Pemantauan Sistem Pengendalian Internal. Pada
dasarnya pemantauan pengendalian Internal bertujuan
untuk memastikan bahwa sistem pengendalian Internal
pada PPI berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan
perbaikanperbaikan yang diperlukan sesuai dengan
perkembangan telah dilaksanakan. Fungsi pemantauan akan
dapat terlaksana secara efektif, apabila dilakukan tiga jenis
evaluasi berikut:
1. Evaluasi Berkelanjutan
Evaluasi berkelanjutan adalah penilaian atas mutu kinerja
sistem pengendalian Internal secara terus menerus dan
menyatu dalam kegiatan operasional Perusahaan. Evaluasi
berkelanjutan mencakup proses penilaian atas:
a. Capaian kualitas pengendalian Internal dalam suatu
jangka waktu tertentu.
b. Memastikan apakah pengendalian Internal telah
berfungsi seperti yang diharapkan.
c. Memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan telah
sesuai dengan kebutuhan.
2. Evaluasi terpisah
Evaluasi terpisah adalah kegiatan membandingkan
pelaksanaan sistem pengendalian Internal dengan standar
yang telah ditentukan dalam daftar uji atau instrumen lain,
yang telah ditetapkan pimpinan atau pelaksana evaluasi
terpisah. Evaluasi terpisah mencakup penilaian yang
dilakukan secara terpisah melalui penilaian sendiri, review
dan pengujian efektivitas sistem pengendalian Internal
dan dirancang untuk dilaksanakan secara periodik, tidak
terintegrasi dengan kegiatan normal Perusahaan.
3. Evaluasi dan Komunikasi Kelemahan
Kelemahan dalam pengendalian Internal, baik yang
diidentifikasi oleh unit kerja operasional (risk taking unit,
SPI, maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan
kepada dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang
In the internal control process, the Internal Audit function
assisted by External Auditors conducts audits of financial,
operational and compliance performance reports. The
Board of Directors monitors and evaluates the financial
statements and performance of the business units and the
Company in general and reports on the audit results from
Internal Audit and External Auditors to report to the Board
of Commissioners. The Board of Commissioners and the
Committees review the financial and operational reports and
provide recommendations from the results of the review.
Review of the Internal Control System Effectiveness
Internal Control System Evaluation
The evaluation of the internal control system becomes the
element in Internal Control System Monitoring. Basically,
internal control monitoring aims to ensure that the internal
control system in PPI is conducted in accordance with the
expectation and it shall be improved as necessary, in line
with the progress. The monitoring function will be effectively
implemented, with the following three types of evaluations:
1. Ongoing Evaluations
Ongoing evaluation is an assessment of the quality of
internal control system performance continuously and it
is inseparable from the Company’s operations. Ongoing
evaluation includes the assessment process on:
a. Achievement of internal control quality within a
certain period.
b. Ensuring whether internal controls are working as
expected.
c. Ensuring that the improvements made are appropriate
to the needs.
2. Separate Evaluation
A separate evaluation is an activity to compare the
internal control system with the predetermined standard
in a test list or other instrument, which is set forth by
the manager or evaluator. Separate evaluations include
assessments made separately through self-assessment,
review, and testing of the effectiveness of internal control
systems, and are designed to be carried out periodically,
not integrated with the Company’s normal activities.
3. Weakness Evaluation and Communication
Weaknesses in internal control, whether identified by
the risk-taking units, SPI, or any other party, should
be immediately reported to and be the attention of an
authorized official or Board of Directors. The weakness
207Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
berwenang. Kelemahan pengendalian yang material
harus juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris. Evaluasi
dan komunikasi berkelanjutan dengan tiga cara yaitu:
a. Direksi melakukan telaah dan mengevaluasi temuan
audit, hasil penilaian, dan review lainnya.
b. Direksi memantau temuan audit/review serta
rekomendasinya untuk meyakinkan bahwa tindakan
yang diperlukan telah dilaksanakan.
c. Direksi secara berkala mendapat laporan status
penyelesaian audit/review.
MANAJEMEN RISIKOUntuk mampu mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang
Perusahaan, PPI menempatkan implementasi manajemen
risiko yang efektif sebagai dasar penting dalam kegiatan
pengelolaan perusahaan. Dalam rangka mewujudkan visi
menjadi penyedia solusi terbaik dan paling komprehenif
dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan di Indonesia,
PPI secara berkelanjutan melakukan berbagai mitigasi atas
risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan, baik dalam lingkup
korporasi, proyek, dan anak perusahaan. Hal tersebut
dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan bisnis yang
diambil oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan dan
peraturan perundangan yang berlaku. Fungsi Manajemen
Risiko di PPI dijalankan oleh Risk Management Quality
Assurance & HSE yang bertanggung jawab secara langsung
kepada Commercial & Business Development Director.
Proses Manajemen Risiko Perusahaan
Proses manajemen risiko merupakan serangkaian proses
yang digunakan untuk mengelola kemungkinan kejadian
yang dapat menimbulkan kerugian. PPI merujuk pada ISO
31000: 2009 di mana proses manajemen risiko meliputi:
Penetapan Konteks, Identifikasi Risiko, Analisa Risiko, Evaluasi
Risiko, Perlakuan Risiko yang senantiasa disertai dengan
Monitoring dan Review serta Komunikasi dan Konsultasi yang
berkesinambungan. Gambaran proses manajemen risiko PPI
dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:
of material control should also be reported to the
Board of Commissioners. Continuous evaluation and
communication are conducted in three ways:
a. The Board of Directors reviews and evaluates audit
findings, assessment results, and other reviews.
b. The Board of Directors monitors the audit/review
findings and their recommendations to ensure that
the necessary action has been taken.
c. The Board of Directors periodically receives a report on
audit completion/review status.
RISK MANAGEMENTTo be able to achieve the Company’s long-term goals and
objectives, the PPI places the implementation of effective
risk management as an important basis in the company’s
management activities. In order to realize the vision of
becoming the best and most comprehensive solution provider
in port infrastructure development in Indonesia, the PPI
continuously carries out various mitigations on the risks faced
by the Company, both within the scope of corporations,
projects and subsidiaries. This is done to ensure that business
decisions taken by the Company are in accordance with
the applicable rules and regulations. The Risk Management
function in PPI is run by Risk Management Quality Assurance
& HSE which is directly responsible to the Commercial &
Business Development Director.
Company’s Risk Management Process
The risk management is a series of processes to manage
the possibility of events that may cause losses. PPI refers to
ISO 31000: 2009, in which the risk management process
includes: Context Determination, Risk Identification, Risk
Analysis, Risk Evaluation, Risk Treatment, equipped by
Monitoring and Review as well as continuous Communication
and Consultation. The description of PPI’s risk management
process is as follows:
208
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Penetapan Konteks
Establish Context
Ko
mu
nik
asi d
an K
on
sult
asi
Com
mun
icat
ion
and
Con
sulta
tion
Pem
anta
uan
dan
Pen
inja
uan
Ula
ng
Mon
itorin
g Re
view
Perlakuan Risiko
Risk Treatment
Identifikasi Risiko
Risk Identification
Analisis Risiko
Risk Analysis
Evaluasi Risiko
Risk Evaluation
Asesmen Risiko
Risk Assesment
Struktur Manajemen Risiko
Struktur manajemen risiko PPI berdasarkan SK Direksi Nomor:
SKD-610-003841 tanggal 28 Juli 2017 adalah sebagai berikut:
RISK MANAGEMENT
QUALITY ASSURANCE & HSE
COMMERCIAL & BUSINESS
DEVELOPMENT DIRECTOR
RISK MANAGEMENT
ASSISTANT MANAGER
QUALITY ASSURANCE
& HSE ASSISTANT MANAGER
Profil Risiko Perusahaan 2018
Dalam menjalankan bisnis pengembangan pelabuhan
dengan berbagai dinamika bisnis dan perubahan regulasi,
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PT PPI) sebagai anak
perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara PT Pelabuhan
Indonesia II (Persero) perlu memiliki kemampuan untuk
memahami, mengkomunikasikan, dan mengelola risiko
secara baik, sehingga diharapkan akan tercipta pertumbuhan
perusahaan yang berkelanjutan dan menyeimbangkan nilai/
kepentingan pemegang saham.
Risk Management Structure
PPI’s risk manager structure based on the Directors’ Decree
No. SKD-610-003841 dated July 28, 2017, is as follows:
Company’s Risk Profile in 2018
In conducting the port development business with a variety of
business dynamics and regulatory changes, PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia (PT PPI) as a subsidiary of PT Pelabuhan
Indonesia II (Persero) State-Owned Enterprises needs to have
the ability to understand, communicate, and manage risk
well, so that it is expected to create a sustainable company
growth and balance the value/interests of shareholders.
209Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
No. Risiko / Risks
Tingkat Risiko Residual / Residual Risk Level
Awal Tahun 2018 / Beginning of 2018
Akhir Tahun 2018 / End of 2018
1
Risiko terkait kegagalan dalam penyertaan modal Anak Perusahaan, sehingga penyelesaian program kera yang membutuhkan dana tersebut akan tertunda. / The risk is related to failure in the equity participation of the Subsidiary, so that the completion of the work program that requires the funds will be delayed.
Sangat Tinggi / Very High Menengah / Intermediate
2
Risiko terkait mundurnya penyelesaian Proyek sehingga mengakibatkan beban operasional perusahaan yang semakin besar dan realisasi pendapatan tidak sesuai target. / Risks related to the resignation of the completion of the Project resulting in a greater operational burden on the company and the realization of revenue not as targeted.
Sangat Tinggi / Very High Sangat Tinggi / Very High
3Risiko keterlambatan pengiriman laporan ke IPC sehingga mengakibatkan potensi terkena denda. / The risk of late submission of reports to the IPC resulting in potential fines.
Sangat Tinggi / Very High Menengah / Intermediate
4
Risiko terkait tidak tercapainya target mutu Proyek sehingga target operasional proyek tidak sesuai dengan rencana. / Risks related to not achieving the Project quality target so that the operational target of the project is not in accordance with the plan.
Sangat Tinggi / Very High Sangat Tinggi / Very High
5
Risiko terkait kegagalan PPI dalam memenuhi kewajiban yang tertuang di dalam COA-LOA-MOA, sehingga berpotensi terkena denda. / Risks related to the failure of the PPI in fulfilling the obligations contained in the COA-LOA-MOA, so that it is potentially subject to fines.
Sangat Tinggi / Very High Menengah / Intermediate
6
Risiko terkait gagalnya memperoleh pasar/market tenant Gedung Maritime Tower, sehingga target pendapatan bagi anak perusahaan tidak terealisasi dan dividen bagi perusahaan menjadi berkurang. / The risk associated with failure to obtain the market/market tenant of the Maritime Tower Building, so that revenue targets for subsidiaries are not realized and dividends for companies are reduced.
Sangat Tinggi / Very High Tinggi / High
7Risiko tidak diperolehnya izin yang dipersyaratkan dalam proses pembangunan proyek. / risk of not obtaining permits required in the project development process.
Sangat Tinggi / Very High Menengah / Intermediate
8Risiko penolakan warga atas proyek yang direncanakan terutama terkait pembebasan lahan warga. / The risk of citizen rejection of the planned project is mainly related to the land acquisition of residents.
Sangat Tinggi / Very High Tinggi / High
9
Risiko hukum (pengenaan sanksi administrasi dan pencabutan izin usaha) dan reputasi karena PPI menjalankan bisnis di luar ruang lingkup Izin Usaha PPI (BUP). / Legal risk (imposition of administrative sanctions and revocation of business licenses) and reputation because PPI runs a business outside the scope of the PPI Business License (BUP).
Sangat Tinggi / Very High Tinggi / High
10 Risiko kecelakaan kerja pada proyek. / Risk of workplace accidents on the project. Sangat Tinggi / Very High Tinggi / High
Risiko Perusahaan dan Upaya Mitigasi
Pengelolaan risiko oleh PPI dilaksanakan dengan memitigasi
risiko yang sebelumnya telah dianalisis terlebih dahulu
oleh Perusahaan. Hal ini bertujuan agar Perusahaan dapat
mengelola risiko yang sesuai dengan kemampuan Perusahaan
untuk menyerap dan melaksanakannya. Sepanjang tahun
2018, PPI telah melakukan identifikasi risiko sebanyak 242
risiko untuk Project dan 66 risiko untuk korporat dan telah
dipilih 10 TOP RISK yang mana memiliki pengaruh signifikan
bagi keberlangsungan Perusahaan.
Company’s Risks and Mitigation Efforts
Risk management by the PPI is carried out by mitigating risks
that have been previously analyzed by the Company. This is
so that the Company can choose risks that are in accordance
with the Company’s ability to absorb and implement it.
Throughout 2018, PPI has identified top 10 risks, which have
a significant influence on the sustainability of the Company.
210
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
No. Risiko / Risks Mitigasi / Mitigation
1 Risiko terkait kegagalan dalam penyertaan modal Anak Perusahaan, sehingga penyelesaian program kera yang membutuhkan dana tersebut akan tertunda. / The risk is related to failure in the equity participation of the Subsidiary, so that the completion of the work program that requires the funds will be delayed.
• Telah dilaksanakan setoran Modal ke PT MMI sebesar Rp61.250 miliar Rupiah pada tanggal 19 Juli 2018
• Akan dilaksanakan setoran modal ke PT API sebesar Rp406 miliar pada akhir Desember 2018 /• The capital deposit to PT MMI has been carried out in the amount of Rp61,250 billion Rupiah
on July 19, 2018• A capital deposit of Rp406 billion will be made to PT API by the end of December 2018
2 Risiko terkait mundurnya penyelesaian Proyek sehingga mengakibatkan beban operasional perusahaan yang semakin besar dan realisasi pendapatan tidak sesuai target. / A capital deposit of Rp406 billion will be made to PT API by the end of December 2018.
• Telah dibentuk Project Management Office melalui SK Nomor: SKD-610-005025 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Project Management Office di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
• Telah dilaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait secara intensif karena sebagain besar tahapan proyek melibatkan pihak eksternal (khususnya terkait pembebasan lahan untuk proyek Kijing)
• Progres fisik Kijing sesuai dengan kurva S sebesar 0,303% dengan rencana 10,821% /• Project Management Office has been established through SK Number: SKD-610-005025 dated
28 February 2018 concerning the Establishment of a Project Management Office Team in PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
• Coordination with related parties has been carried out intensively because most of the project stages involve external parties (especially related to land acquisition for the Kijing project)
• The physical progress of Kijing is in accordance with the S curve of 0.303% with a plan of 10.821%
3 Risiko keterlambatan pengiriman laporan ke IPC sehingga mengakibatkan potensi terkena denda / The risk of late submission of reports to the IPC resulting in potential fines
• Telah diakukan koordinasi dengan korsat terkait finalisasi laporan sebelum batas waktu pengiriman laporan, sehingga laporan dapat dikirim tepat waktu
• Telah dilakukan koordinasi internal PPI dalam proses konsolidasi laporan /• Coordination with unit coordination has been carried out regarding the finalization of the
report before the deadline for sending reports, so that reports can be sent on time • Internal PPI coordination has been carried out in the report consolidation process
4 Risiko terkait tidak tercapainya target mutu Proyek sehingga target operasional proyek tidak sesuai dengan rencana / Risks related to not achieving the Project quality target so that the operational target of the project is not in accordance with the plan
• Telah dibentuk Project Management Office melalui SK Direksi Nomor: SKD-610-005025 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembentukan Tim Project Management Office di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
• Telah ditunjuk konsultan independen untuk melakukan review desain dengan Surat Perjanjian Nomor; PJK-300-005502 24 Mei 2018
• Telah ditunjuk konsultan pengawas dengan Berita Acara Mulai Kerja Nomo: PD.05.01/13/8/1/KTS/TEK/PI.II-18
• Koordinasi telah dilaksanakan dengan konsultan desain dan konsultan pengawas melalui rapat pembahasan yang dilaksanakan setiap minggu
• Project Management Office has been established through the Directors Decree Number: SKD-610-005025 dated 28 February 2018 concerning the Establishment of a Project Management Office Team at PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
• An independent consultant has been appointed to review the design with the Letter of Agreement Number; PJK-300-005502 May 24, 2018
• Supervisory Consultant has been appointed with Official Report Starting Work Number: PD.05.01/13/8/1/KTS/TE /PI.II-18
• Coordination has been carried out with design consultants and supervisory consultants through discussion meetings held every week
5 Risiko terkait kegagalan PPI dalam memenuhi kewajiban yang tertuang di dalam COA-LOA-MOA, sehingga berpotensi terkena denda / Risks related to the failure of the PPI in fulfilling the obligations contained in the COA-LOA-MOA, so that it is potentially subject to fines
• Surat PPI ke IPC Nomor: PPI-NPP-04-01-003782 tanggal 6 Agustus 2018 terkait Penyelesaian Administrasi Pekerjaan Pembangunan Lapangan Buffer Trucking eks Eastern Polimer Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok
• Surat PPI ke PP Nomo: Ppi-NPP-07-35-003787 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Instruksi untuk Mulai Kembali Pekerjaan CY57m
• Surat PPI ke IPC TPK Nomor: PPI-NPP-04-01-19092018-001 terkait Rencana Penggunaan Lahan di Common Gate Area Terminal Kalibaru
• Surat PPI ke IPC Nomor: PPI-NPP-04-01-25102018-002 tanggal 25 Oktober 2019 perihal Notifikasi Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Lapangan Buffer Trucking Eks Eastern Polimer Kalibaru di Pelabuhan Tanjung Priok
• Dilaksanakan rapat koordinasi penyelesaian administrasi pekerjaan pembangunan, lapangan buffer truck eks eastern polimer, Kalibaru /
211Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
No. Risiko / Risks Mitigasi / Mitigation
• PPI Letter to IPC Number: PPI-NPP-04-01-003782 dated August 6, 2018 related to Administration Completion of Construction Work on Buffer Trucking Fields ex Eastern Kalibaru Polymer Tanjung Priok Port
• PPI letter to PP Number: Ppi-NPP-07-35-003787 dated August 24, 2018 concerning Instructions for Starting CY57m Work
• PPI Letter to IPC TPK Number: PPI-NPP-04-01-19092018-001 related to Land Use Plans in the Common Gate Area Kalibaru Terminal
• PPI Letter to IPC Number: PPI-NPP-04-01-25102018-002 dated October 25, 2019 concerning Notification of Execution of Ex-Eastern Kalibaru Polymer Trucking Buffer Field Work at Tanjung Priok Port
• A coordination meeting was held to finalize the administration of the construction work, the former eastern polymer truck buffer field, Kalibaru
6 Risiko terkait gagalnya memperoleh pasar/market tenant Gedung Maritime Tower, sehingga target pendapatan bagi anak perusahaan tidak terealisasi dan dividen bagi perusahaan menjadi berkurang / The risk associated with failure to obtain the market/market tenant of the Maritime Tower Building, so that revenue targets for subsidiaries are not realized and dividends for companies are reduced
• Telah dikirimkan surat kepada IPC Nomo PPI-400-004514 perihal Rencana Pembangunan Maritime Tower untuk permintaan jaminan okupansi kepada IPC dan telah mendapatkan persetujuan dari IPC untuk menjadi tenant utama dengan harga sewa yang disesuaikan dengan grade bangunan
• Telah dikirimkan surat dari Direksi PT Menara Maritim Indonesia (PT MMI) kepada seluruh Direksi Anak Perusahaan IPC Group nomor: PP.01/16/10/1/A1MMI-18 ¬¬¬pada tanggal 16 Oktober 2018 perihal Penawaran Ruang Kantor, sebagai bentuk marketing kepada calon tenant. /
• A letter has been sent to IPC Numer PPI-400-004514 regarding the Maritime Tower Development Plan for requesting guarantee of occupancy to IPC and has obtained approval from IPC to become the main tenant with rental prices adjusted to the grade of the building
• A letter from the Board of Directors of PT Menara Maritim Indonesia (PT MMI) has been sent to all Directors of Subsidiaries of IPC Group number: PP.01/16/10/1/A1MMI-18 on October 16, 2018 concerning Offering Office Space, as a form marketing to prospective tenants.
7 Risiko tidak diperolehnya izin yang dipersyaratkan dalam proses pembangunan proyek / The risk of not obtaining permits required in the project development process
Telah didapatkan Izin Lingkungan, Penetapan lokasi terminal, Perjanjian Konsesi dan Izin Pembangunan pada Proyek Kijing / Environmental permits have been obtained, determination of terminal locations, concession agreements and development permits at the Kijing Project
8 Risiko penolakan warga atas proyek yang direncanakan terutama terkait pembebasan lahan warga / The risk of citizen rejection of the planned project is mainly related to the land acquisition of residents
• Telah dilakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang menolak• Telah dilakukan pendampingan oleh TP4D• Pihak TNI dan POLDA kabupaten ikut memonitoring kondusifitas pelaksanaan pembebasan
lahan /• Coordination with parties who refused• Accompanied by TP4D• The TNI and district POLDAs participated in monitoring the conduct of land acquisition
9 Risiko hukum (pengenaan sanksi administrasi dan pencabutan izin usaha) dan reputasi karena PPI menjalankan bisnis di luar ruang lingkup Izin Usaha PPI (BUP) / Legal risk (imposition of administrative sanctions and revocation of business licenses) and reputation because PPI runs a business outside the scope of the PPI Business License (BUP)
• Telah dibentuk anak perusahaan baru PT Menara Maritim Indonesia pada 5 Juli 2018• Telah mendapatkan kajian hukum terkait izin usaha /• A new subsidiary of PT Menara Maritim Indonesia has been formed on July 5, 2018• Has received a legal study related to business licenses
10 Risiko kecelakaan kerja pada proyek / Risk of workplace accidents on the project
• Telah disusun kebijakan dan SOP terkait penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja• Telah dilaksanakan HSE Patrol pada Proyek Kalibaru dan Proyek Kijing sebagai langkah
monitoring bahwa SOP terkait K3 selalu dijalankan dengan baik oleh pekerja Proyek. /• Policies and SOPs have been developed related to the implementation of Occupational Health
and Safety• HSE Patrol has been carried out on the Kalibaru Project and the Kijing Project as a monitoring
step that the K3-related SOP is always well implemented by Project workers.
Implementasi Sistem Manajemen Risiko 2018
Sejalan dengan perkembangan bisnis perusahaan, PPI
terus berupaya membangun manajemen risiko yang dapat
menjangkau seluruh tingkatan manajemen secara tepat,
efektif serta menjadikannya sebagai budaya dalam kegiatan
sehari-hari Perusahaan, melalui beberapa inovasi penerapan
manajemen risiko sebagai berikut:
Implementation of 2018 Risk Management System
In line with the development of the company’s business, PPI
continues to build risk management that can reach all levels
of management appropriately, effectively and make it a
culture in the daily activities of the Company, through several
innovations in implementing risk management as follows:
212
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
1. Kampanye “Semua Orang Adalah Manajer Risiko”
Kampanye ini dilakukan dengan tujuan mengubah sudut
pandang karyawan yang sebelumnya merasa bahwa
tugas dan tanggung jawab manajemen Risiko hanya ada
di Divisi Manajemen Risiko, untuk memahami bahwa
tugas dan tanggung jawab manajemen risiko ada di
setiap individu.
Dalam kampanye ini, PPI memberikan karyawan program
kesadaran tentang pentingnya manajemen risiko dan
mengapa mereka mengambil bagian dalam mengelola
risiko sebagai pemilik risiko. Setelah karyawan memiliki
pola pikir yang sama, karyawan kemudian diminta untuk
menandatangani Dewan Komitmen Manajemen Risiko
dan setelah itu, Direksi PT PPI secara simbolis memberi
mereka pin / lencana “Semua Orang adalah Manajer
Risiko” sebagai tanda bahwa tanggung jawab Mengelola
Risiko kini ada di tangan mereka.
Program ini memiliki dampak yang sangat positif bagi
semua karyawan PPI. Secara psikologis masing-masing
individu meningkatkan kepercayaan diri mereka karena
judul “manajer” manajemen Risiko yang mereka
dapatkan, dan itu tercermin dengan mempertimbangkan
untuk menerapkan manajemen risiko setiap proses
pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Gambar
di bawah ini menunjukkan Dewan Komitmen Manajemen
Risiko dan pin / lencana “Semua orang adalah Manajer
Risiko”, yang merupakan bagian dari program kampanye
di PPI.
1. Campaign “Everyone Is a Risk Manager”
This campaign is carried out with the aim of changing
the point of view of employees who previously felt that
the duties and responsibilities of Risk management exist
only in the Risk Management Division, to understand that
the duties and responsibilities of risk management exist in
each individual.
In this campaign, PPI gives program employees awareness
about the importance of risk management and why they
take part in managing risk as risk owners. After employees
have the same mindset, employees are then asked to sign
the Risk Management Commitment Board and after that,
PT PPI Directors symbolically give them “Everyone Is a Risk
Manager” pin / badge as a sign that the Risk Management
responsibility is now in their hands .
This program has a very positive impact on all PPI
employees. Psychologically, each individual increases
their self-confidence because of the title of “manager”
of Risk management that they get, and that is reflected
by considering implementing risk management in every
decision-making process they make. The image below
shows the Risk Management Commitment Board and the
“Everyone is a Risk Manager” pin, which is part of the
campaign program at PPI.
213Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
2. Pengembangan Sistem Manajemen Risiko Perusahaan
Selain meningkatkan kesadaran manajemen Risiko pada
setiap karyawan. PPI juga melakukan Inovasi dalam
Teknologi dengan melakukan pengembangan sistem
manajemen Risiko TI. Sistem ini dibangun berdasarkan
situs web, sehingga dapat diakses oleh karyawan PT PPI
secara online dan realtime melalui alamat: http://erm.
portdevco.com. Dengan sistem berbasis IT ini, penerapan
manajemen risiko yang sebelumnya dilakukan secara
manual menggunakan Ms. Excel, yang memiliki proses
pelaporan yang relatif lama, dan keamanan data yang
relatif rendah, berubah menjadi sistem online terintegrasi
yang dapat diakses secara online dan cepat, dapat
menampilkan dasbor Risiko, dengan data profil Risiko,
data KRI, data manajemen insiden lengkap, dan tingkat
kerahasiaan dan keamanan data yang lebih aman.
Secara berkelanjutan, PPI pada tahun 2018 menerapkan
manajemen risiko yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap yakni
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
1. Dalam fase perencanaan, PPI memulai dengan melakukan
penilaian kematangan risiko, untuk mengetahui seberapa
ideal praktik manajemen risiko yang dimiliki saat ini
dengan stardard ISO 31000 yang mana dalam proses ini
juga meninjau kebijakan dan kerangka kerja manajemen
risiko saat ini di PPI. Setelah melakukan beberapa
tinjauan dan analisis, sebagai hasilnya kami tahu
bahwa PPI memiliki beberapa kesenjangan yang harus
dipenuhi untuk memenuhi standar praktik terbaik, kami
melanjutkan dengan merancang roadmap implementasi
risiko.
2. Dalam fase pelaksanaan, sebagai tindak lanjut dari
yang telah direncanakan, kami melanjutkan proses
dengan mengembangkan beberapa dokumen untuk
memandu kami dalam menerapkan manajemen risiko
seperti: prosedur dan instruksi kerja, dan selanjutnya
mengembangkan metodologi dan lembar kerja di
Enterprise berbasis IT Manajemen Risiko (ERM) (Proses
2. Development of the Company’s Risk Management System
In addition to increasing risk management awareness
for each employee. PPI also conducts Innovations in
Technology by developing IT Risk management systems.
This system is built based on the website, so that it can
be accessed by PT PPI employees online and realtime
through the address: http://erm.portdevco.com. With
this IT-based system, the application of risk management
was previously done manually using Ms. Excel, which
has a relatively long reporting process, and relatively low
data security, turns into an integrated online system that
can be accessed online and quickly, can display the Risk
dashboard, with Risk profile data, KRI data, complete
incident management data, and levels secrecy and safer
data security.
On an ongoing basis, PPI in 2018 implements risk management
which is divided into 3 (three) stages, namely planning,
implementation and reporting.
1. In the planning phase, the PPI begins by assessing
risk maturity, to find out how ideal the current risk
management practices are with standard ISO 31000,
which in this process also reviews the current risk
management policies and frameworks in the PPI. After
conducting a number of reviews and analysis, as a result
we know that PPI has several gaps that must be met to
meet best practice standards, we continue to design a
risk implementation roadmap.
2. In the implementation phase, as a follow-up to what has
been planned, we continue the process by developing
several documents to guide us in implementing risk
management such as: procedures and work instructions,
and then develop methodologies and worksheets in IT-
based Enterprise Risk Management (ERM ) (This process
includes: system design, system development, system
214
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
adjustments, and user acceptance testing). After the
documents and systems are completed, we conduct an
awareness program for all employees with the “Everyone
is a Risk Manager” campaign, and also a training program
for several employees selected as Risk Champions, to
ensure that they have a good understanding of risk
management and have competency It is good to operate
a system that has been built to ensure that the campaign
runs effectively, we meet regularly every month as an
evaluation of the improvement in the application of risk
management within the PPI.
3. Finally, in the reporting phase, we provide reports
submitted periodically to the Directors, Board of
Commissioners and PT Indonesia Port Corporation
(Persero) as the Parent Company.
Evaluation of the Effectiveness of Risk Management
System
PPI has implemented risk management since 2014, where
they were only focused on risks that were significant to the
corporate effect. Along with the development of corporate
governance practices in Indonesia, especially SOEs, risk
management is now one of the pillars in the Good Corporate
Governance (GCG) implementation. With the development
of risk management becoming one of the pillars of GCG, the
PPI Management considers the need to assess the level of
maturity of the application of risk management that has been
carried out by the PPI since 2014.
In addition, to improve the implementation of risk
management in PPI, there is a need for sustainable
development in order to achieve the maturity level of
the application of risk management in accordance with
applicable practical standards. Related to this, the PPI in
2018 independently conducted a Maturity Level Assessment
which aims to determine the position of the maturity level
of the Subsidiary’s risk management in 2018 and identify
gaps towards the desired level (level 4/systematic) in the year
2020..
Risk Management Maturity Model
The PPI risk management maturity model refers to Deloitte’s
defined maturity model, with the following details:
ini meliputi: desain sistem, pengembangan sistem,
penyesuaian sistem, dan uji penerimaan pengguna).
Setelah dokumen dan sistem diselesaikan, kami
melakukan program penyadaran untuk semua karyawan
dengan kampanye “Semua orang adalah Manajer Risiko”,
dan juga program pelatihan untuk beberapa karyawan
yang terpilih sebagai Risk Champion, untuk memastikan
bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang
manajemen risiko serta memiliki kompetensi yang baik
untuk mengoperasikan sistem yang sudah dibangun
Untuk memastikan bahwa kampanye berjalan efektif,
kami melakukan pertemuan secara rutin setiap bulan
sebagai bahan evaluasi peningkatan dalam penerapan
manajemen risiko di lingkungan PPI.
3. Terakhir, dalam fase pelaporan, kami memberikan laporan
yang diserahkan secara berkala kepada Direksi, Dewan
Komisaris dan PT Indonesia Port Corporation (Persero)
sebagai Induk Perusahaan.
Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko
Penerapan manajemen risiko di PPI telah dimulai sejak tahun
2014, di mana penilaian risiko saat itu hanya difokuskan pada
risiko yang dipandang siginifikan pengaruhnya terhadap
korporat. Seiring dengan perkembangan praktik pengelolaan
perusahaan di Indonesia, khususnya BUMN, manajemen
risiko kini menjadi salah satu pilar dalam penerapan tata
kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/
GCG). Dengan berkembangnya manajemen risiko menjadi
salah satu pilar GCG, maka Manajemen PPI memandang
perlu dilakukannya penilaian terhadap tingkat kematangan
penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh PPI
sejak tahun 2014.
Selain itu, untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan
manajemen risiko di PPI, dibutuhkan adanya pengembangan
secara berkelanjutan guna mencapai tingkat kematangan
terhadap penerapan manajemen risiko sesuai dengan standar
praktis yang berlaku. Terkait hal tersebut, PPI pada tahun 2018
telah melaksanakan Penilaian Tingkat Kematangan (Maturity
Level Assessment) secara mandiri yang bertujuan untuk
mengetahui posisi tingkat kematangan manajemen risiko
Anal Perusahaan pada tahun 2018 serta mengidentifikasi
kesenjangan menuju tingkat kematangan yang diinginkan
(tingkat 4/systematic) pada tahun 2020.
Model Kematangan (Maturity) Manajemen Risiko
Model maturity manajemen risiko PPI mengacu pada model
maturity yang didefinisikan Deloitte, dengan rincian sebagai
berikut:
215Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
1 2 3 4 5
Tribal/Heroic Specialist/Silos Top-Down Systematic Risk Intelligent
• Ad Hoc/chaotic• Bergantung terutama
pada individual yang berpengaruh /
• Ad Hoc/chaotic• Depends mainly on
influential individuals
• Aktivitas manajemen risiko independen
• Fokus terbatas pada hubungan antar risiko
• Keterbatasan penyelarasan antara risiko dan strategi bisnis
• Membedakan fungsi pengawasan dan pelaporan /
• Independet risk manageent activities
• The focus is limited to the relationship between risks
• Limitation of alignment between risk and business strategy
• Differentiating the functions of supervision and reporting
• Kerangka Umum, pernyataan program kebijakan
• Penilaian risiko rutin• Mengkomunikasikan
risiko strategi penting kepada Direksi
• Komite Eksekutif• Berbagi pengetahuan di
seluruh fungsi risiko• Aktivitas Kesadaran• Konsultasi Risiko resmi• Dedicated Team /• General Framework,
policy program statement• Routine risk assessment• Communicate important
strategy risks to the Board of Directors
• Executive Committee• Knowledge sharing across
risk functions• Awareness Activity• Official Risk Consultation• Dedicated Team
• Kegiatan manajemen risiko yang terkoordinasi di seluruh lingkup perusahaan
• Risk appetite/selera risiko terdefinisi dengan baik
• Pengawasan, pengukuran dan pelaporan risiko perusahaan secara menyeluruh
• Implementasi Teknologi• Rencana Contingency dan
prosedur eskalasi• Pelatihan manajemen
risiko berkesinambungan /• Coordinated risk
management activities throughout the company
• Risk appetite is well defined
• Overall supervision, measurement and risk reporting of the company
• Technology Implementation
• Contingency plan and escalation procedures
• Continuous risk management training
• Risiko didiskusikan dalam rencana stratejik, rencana alokasi modal, pengembangan produk
• Peringatan risiko awal indikator yang digunakan
• Menghubungkan pengukuran kinerja dan insentif
• Model/skenario risiko• Pembandingan industri
digunakan secara teratur /• Risks are discussed in
strategic plans, capital allocation plans, product development
• Early risk warning indicators used
• Link performance measurement and incentives
• Risk model/scenario• Industrial benchmarking is
used regularly
1
2
3
4
5
• Ad hoc/chaotic
• Mainly, depends oninfluentalindividual.
• Indepedencee management activity risk
• Limited focus on the relationship between risk
• Limited consistency between risk and business strategy
• Distinguish controlling and reporting function
• General framework, program statement, policy
• Continuous risk assessment
• Communicate important strategic risk to director
• Executive committee
• Knowledge sharing in all risk function
• Awareness activity
• Formal risk consultancy
• Dedicated team
• Coordinated risk management activity in the entire scope of the company
• Well-definedriskappetite
• Corporate-wide risk control, assessment, and reporting
• Technology implementation
• Contingency plan and escalation procedure
• Sustainable risk management training
• Risks are discussed in the form of strategic planning, capital allocation planning and product development
• Initial used risk indicator reminder
• Connecting performance evaluation and incentive
• Risk model/scenario
• Well-ordered Industry comparison
Tribal/Heroic Fragmented/Silo Top-DownTop-Down Systematic Risk Intelligent
Un-Rewarded RiskRewarded Risk
2018
2020
216
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Hasil Evaluasi Penilaian Risk Intelligence Diagnostic
Berdasarkan evaluasi self maturity level assessment yang
telah dilaksanakan, PPI mendapatkan nilai 2,63 (fragmented)
dengan beberapa aspek yang menjadi prioritas tindak lanjut
atau perbaikan adalah sebagai berikut:
1. Common Definition Risk;
2. Common Risk Framework;
3. Common Risk Infrastructure, Roles & Responsibilities;
4. Governing Bodies Responsibility;
5. Executive Management Responsibility;
6. Business Function Responsibility; dan
7. Supporting of Pervasive Functions.
Bagan di bawah ini menunjukkan perbandingan tingkat
kematangan manajemen risiko PPI saat ini dengan target
tingkat kematangan yang dituju berdasarkan 3 (tiga) aspek
dan 9 (sembilan) prinsip Risk Intelligence.
INFORMATION
Initial / Ad - Hoc
Fragmented
Top - Down
Systematic
Risk Intelligent
- Maturity Level Value in 2018
- Maturity Level Value Target
1
2
3
4
5
Pencapaian kematangan risiko PPI dapat dicapai dengan:
1. Penyeragaman proses, penetapan prosedur identifikasi
dari seluruh aktivitas di Kantor Pusat PPI.
2. Penetapan KRI (Key Risk Indicator) dan
mendokumentasikannya dari setiap unit bisnis PPI.
3. Penetapan dan penyeragaman sistem pelaporan (waktu
dan kertas kerja) secara komprehensif di PPI.
4. Melaksanakan Risk Based Audit untuk mengukur
subjektivitas masing-masing pemilik risiko. Serta
melakukan audit finansial, operasional, ketaatan dan
sistem informasi secara komprehensif.
5. Membangun infrastruktur, khususnya optimalisasi
penggunaan hardware dan software manajemen risiko,
misalnya: sistem pelaporan actual accident.
Results of Risk Intelligence Diagnostic Evaluation
Based on the evaluation of the self-maturity level assessment
that has been carried out, the PPI gets a value of 2.63
(fragmented) with several aspects that are the priority of
follow-up or improvement as follows:
1. Common Definition Risk;
2. Common Risk Framework;
3. Common Risk Infrastructure, Roles & Responsibilities;
4. Governing Bodies Responsibility;
5. Executive Management Responsibility;
6. Business Function Responsibility; and
7. Supporting of Pervasive Functions.
The chart below shows a comparison of the level of maturity
of current PPI risk management with the target maturity
level targeted based on 3 (three) aspects and 9 (nine) Risk
Intelligence principles.
Risk maturity of PPI can be achieved by:
1. Uniformity of processes, determination of identification
procedures of all activities at Head Office of PPI.
2. KRI (key risk indicator) determination and its
documentation in every business unit of PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia.
3. Determination and consistency of reporting system (time
and paper work) comprehensively in PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia.
4. Implementation of Risk-Based Audit to measure the
subjectivity of each risk owner. Comprehensive financial,
operational, compliance, and information system audit.
5. Development of infrastructure, especially optimization of
the use of risk management hardware and software, e.g.
actual accident reporting system.
217Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
6. Utilization of review and study results from regular risk
management reporting (quarterly) as working reference
and KPI (key performance indicator) determination.
7. Usage of official software to support business
activities and risk management implementation.
8. Development of risk management software as a tool for
risk management analysis, measurement, and reporting.
9. Development and completion of qualitymanagement
system (ISO 14001 and OHSAS 18001). Implementation
of a comprehensive and integrated quality management
system, known as the Green Company concept
(implementing ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS
18001). Green Company concept has 4 main inseparable
components, i.e. green strategy, green process, green
product, and green employee.
CODE OF CONDUCTCommitment to Implementing the Code of Conduct
As one of the companies engaged in national Port business,
PPI always maintains and fosters good relations with
stakeholders in accordance with business ethics standards by
not deviating from the applicable laws and regulations. PPI
has established ethical standards as outlined in the Code of
Conduct of PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Indonesia
Number: PPI – 630 – 002879 dated November 1, 2016 to
support the implementation of GCG and create an ethical
Company. In 2018, all PPI personnel from both management
and operational levels have signed a Commitment to
Maintain the Code of Conduct as a tangible manifestation
of commitment to compliance with internal regulations and
applicable laws..
Corporate Culture
The Corporate Culture is values of PPI in implementing the
ethical standards. The Company’s values are as follows:
a. Integrity in the work ethics is reflected when the employees
carry out their work, action, and decisionmaking, which
is guided by the procedures, policies, and prevailing laws.
b. Innovation encourages all ̀ PPI personnel to always think to
improve and act to provide best services for our customer.
6. Menggunakan hasil review dan kajian dari pelaporan
manajemen risiko rutin (per triwulan) sebagai acuan kerja
dan penetapan KPI (Key Performance Indicator).
7. Menggunakan perangkat software berlisensi resmi dalam
menunjang aktivitas bisnis dan pelaksanaan manajemen
risiko.
8. Mengembangkan software manajemen risiko sebagai alat
bantu analisa, pengukuran dan pelaporan manajemen
risiko.
9. Mengembangkan dan melengkapi sistem manajemen
mutu (ISO 14001 dan OHSAS 18001). Menerapkan
sistem manajemen mutu secara komprehensif dan
terintegrasi yang dikenal dengan konsep Green Company
(melaksanakan ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001).
Konsep Green Company memiliki 4 komponen utama
yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya yaitu
green strategy, green process, green product dan green
employee.
KODE ETIKKomitmen Penerapan Kode Etik
Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang
pengusahaan Pelabuhan nasional, PPI senantiasa menjaga
dan membina hubungan baik dengan stakeholder sesuai
standar etika bisnis dengan tidak menyimpang dari peraturan
perundang-undangan yang berlaku. PPI telah menetapkan
standar etika yang dituangkan dalam Pedoman Perilaku
Perusahaan (Code of Conduct) PT Pengembang Pelabuhan
Indonesia Nomor: PPI – 630 – 002879 tanggal 1 November
2016 untuk menunjang pelaksanaan GCG dan mewujudkan
Perusahaan yang beretika. Pada tahun 2018, seluruh Insan
PPI baik dari level manajemen maupun operasional, telah
menandatangani Komitmen untuk Mematui Pedoman
Perilaku Perusahaan (Code of Conduct) sebagai wujud nyata
komitmen kepatuhan terhadap peraturan internal maupun
perundang-undangan yang berlaku.
Budaya Perusahaan
Budaya Perusahaan merupakan tata nilai bagi PPI dalam
menerapkan standar etika. Tata Nilai yang dimiliki Perusahaan
adalah sebagai berikut:
a. Integritas (integrity), dalam etika kerja ditunjukkan
untuk semua karyawan dalam melaksanakan pekerjaan,
tindakan dan mengambil keputusan harus berdasarkan
prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
b. Inovasi (innovation), mendorong setiap insan PPI untuk
senantiasa berpikir untuk melakukan perbaikan dan
bertindak untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi
pelanggan kami.
218
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
c. Keberlanjutan (sustainability), kami memastikan
pertumbuhan pendapatan dan proyek Perusahaan di
masa depan.
d. Membuat hal yang benar menjadi nyata (making the
right things happen), ketika integritas dan inovasi sudah
dilakukan, di mana terjadi keberlanjutan yang akhirnya
membentuk pola pikir yang baru sehingga menggerakkan
untuk senantiasa mewujudkan hal yang benar menjadi
nyata dalam setiap aspek pekerjaan dan bisnis yang
dikerjakan.
Isi Code of Conduct
PPI merumuskan Pedoman Perilaku (code of conduct) yang
mengatur nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit
sebagai suatu standar perilaku yang harus dipedomani
oleh seluruh insan PPI. Muatan Pedoman Perilaku (code of
conduct) PPI menjelaskan di antaranya:
• Bab 1 memuat Dasar Pemikiran, Visi, Misi, Nilai-nilai
Perusahaan, Motto Perusahaan, Komitmen Perusahaan
dalam Pelaksanaan Pedoman Perilaku Perusahaan dan
lain-lain;
• Bab 2 memuat Etika Usaha (Komitmen Perusahaan
Terhadap Pemangku Kepentingan/Stakeholders);
• Bab 3 Etika Kerja (Komitmen Dan Perilaku Insan PPI);
• Bab 4 Penegakan Pedoman Perilaku; dan dilengkapi
lembar Pernyataan Komitmen yang harus diisi oleh insan
PPI.
Sosialisasi Code Of Conduct
PPI secara berkala melakukan sosialisasi untuk
memperkenalkan, menyebarluaskan informasi mengenai
Pedoman Perilaku Perusahaan kepada seluruh Insan PPI
dengan tujuan agar setiap individu memahami dan dapat
mengimplementasikan Pedoman Perilaku Perusahaan dalam
setiap aktivitas bisnis yang dijalani. Sebelum dilaksanakan
implementasi Pedoman Perilaku Perusahaan, akan dilakukan
sosialiasi terlebih dahulu kepada seluruh Insan PPI melalui
internal portal maupun website PPI dengan alamat: http://
www.portdevco.com.
Pemberlakuan dan Penegakan Code of Conduct di
Lingkungan PPI
Pedoman Perilaku (Code of Conduct) yang telah ditetapkan,
berlaku bagi seluruh level organisasi Perusahaan. Seluruh
Insan PPI wajib membaca, memahami dan menandatangani
pernyataan komitmen pribadi setelah membaca Pedoman
Perilaku Perusahaan. Pedoman Perilaku ini menjadi pedoman
bersikap dan bertindak dalam melaksanakan tugas-tugas
perusahaan. Setiap pelanggaran terhadap Pedoman
Perilaku dan ketentuan-ketentuan pelanggaran disiplin
c. Sustainability, we ensure the revenue and
project growth in the Company in the future.
d. Making the right things happen. This value is conducted
when integrity and innovation are implemented. There
will be sustainability that will form new pattern of
thinking, which shall encourage the Company to realize
real matters in every aspect of the work and business
performed.
Code of Conduct Contents
The PPI formulates Code of Conduct that regulates ethical
values, expressed explicitly as a standard of conduct as
the guidance for all PPI personnel. PPI’s Code of Conduct
described, among others:
• Chapter 1 contains the Foundation, Vision, Mission,
Corporate Values, Company Motto, Corporate
Commitment in the Implementation of Company Code
of Conduct, etc;
• Chapter 2 contains Business Ethics (Corporate
Commitment to Stakeholders);
• Chapter 3 contains Work Ethics (Commitment and
Personal Behavior of PPI Personnel);
• Chapter 4 contains Enforcement of the Code of
Conduct; and all employees must fill out a Statement of
Commitment.
Code of Conduct Dissemination
PPI periodically conducts socialization to introduce, disseminate
information about the Company’s Code of Conduct to all PPI
Employees with the aim that each individual understands
and can implement the Company’s Code of Conduct in every
business activity undertaken. Prior to the implementation of
the Code of Conduct, there will be socialization to all PPI
employees through internal portal and PPI website at: http://
www.portdevco.com.
Enforcement and Enactment of Code of Conduct in PPI
Environment
The Code of Conduct set forth is applicable to all levels of
the organization. All PPI personnel are required to read,
understand, and sign a Statement of Commitment after
reading the Company’s Code of Conduct. Code of Conduct
serves as a behavior and action guidelines in carrying out
corporate tasks. Any violation of the Code of Conduct and
the provisions of a breach of applicable corporate discipline,
which may directly or indirectly result in financial or non-
219Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
perusahaan yang berlaku, yang dapat secara langsung
maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial
maupun non finansial bagi Perusahaan, merupakan tindakan
indisipliner sehingga patut dikenakan sanksi sesuai tingkat
pelanggarannya.
Sanksi atas Pelanggaran
PPI telah menetapkan konsekuensi-konsekuensi yang akan
diterima oleh karyawan jika melakukan pelanggaran atas
Pedoman Perilaku Perusahan yang telah ditetapkan, antara
lain sebagai berikut:
1. Setiap insan PPI yang terbukti melakukan pelanggaran
terhadap Pedoman Perilaku ini akan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan dan keputusan Perusahaan.
2. Setiap insan PPI yang terbukti melakukan pelanggan atas
Pedoman Perilaku Perusahaan dapat dikenakan tindakan-
tindakan disipliner berupa teguran lisan maupun tulisan,
peringatan keras dan skorsing sampai pemutusan
hubungan kerja.
3. Jika kondisi yang ada melibatkan pelanggaran hukum,
permasalahan dapat diteruskan kepada pihak yang
berwajib.
4. Jika terbukti telah terjadi pelanggaran atas Pedoman
Prilaku Perusahaan maka sifat dari tindakan disipliner
yang diberikan akan diusulkan oleh Tim Penunjang
Dewan Direksi setelah mendapat persetujuan dari seluruh
Dewan Direksi Perusahaan.
5. Sifat dari tindakan disipliner yang diambil, akan
tergantung dari keseriusan pelanggaran yang dilakukan
serta situasi terkait.
6. Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran
ditetapkan oleh Dewan Direksi setelah mendapat
masukan dari Tim Penunjang Dewan Direksi.
7. Sanksi bagi Direksi dan Komisaris yang melakukan
pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham melalui
RUPS.
Pelanggaran Kode Etik 2018
Sepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak mendapati adanya
pelanggaran Code of Conduct oleh karyawan Perusahaan.
KEBIJAKAN GRATIFIKASI Sebagai Perusahaan yang profesional, independen,
berintegritas dan berkelanjuta, isu anti korupsi, kolusi dan
nepotisme (KKN) yang mencakup praktik pungutan liar,
suap, pemerasan, dan sebagainya adalah prioritas utama
bagi PPI. Oleh karenanya untuk mengimplementasikan
prioritas tersebut, Perusahaan terus melakukan upaya-upaya
untuk membersihkan diri dari praktik KKN dan praktik-praktik
sejenis lainnya, salah satunya dengan kebijakan pengendalian
gratifikasi.
financial losses to the Company, is considered as disciplinary
action to the extent that it is appropriate to impose sanctions
based on the degree of violation.
Sanctions for Violations
PPI has determined the consequences that will be received
by employees if they violate the Company Code of Conduct
that has been determined, including the following:
1. Any PPI Personnel who is proven to have violated this Code
of Conduct shall be liable to sanctions, in accordance with
the Company’s rules and decisions.
2. Any PPI Personnel who is proven to conduct violation on the
Code of Conduct may be subjected to disciplinary action
in the form of oral and written warning, harsh warning,
and suspension, even termination of employment.
3. If the existing condition involves legal violations by
Partner, the problem may be forwarded to authorities.
4. Should there be a violation of the Code of Conduct,
the nature of the disciplinary action given will be
proposed by the Organ of the Board of Directors upon
the approval of the Company’s Board of Directors.
5. The nature of the disciplinary action taken will depend on
the violations committed and the situation related to the
circumstances of violations.
6. Sanctions imposed to the employee after conducting
violation shall be set forth by the Board of Directors after
suggestion from the Organ of the Board of Directors.
7. Sanctions imposed on Board of Directors and
Commissioners who conducted violations shall be set
forth by the Shareholders through GMS.
Code of Conduct Violations in 2018
Throughout 2018, the Company found no violation of the
Code of Conduct by Company employees.
GRATIFICATION POLICY As a company with integrity and sustainability, the anti-
corruption issue of collusion and nepotism (KKN), which
includes the practice of illegal payments, bribery, extortion,
and so on, is a top priority for PPIs. Therefore to implement
these priorities, the Company continues to make efforts to
rid itself of KKN practices and other similar practices, one of
which is the gratuity control policy.
220
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Landasan Kebijakan Gratifikasi
Keberadaan kebijakan gratifikasi berlandaskan pada Undang-
Undang dan Peraturan sebagai berikut:
a. Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republlik lndoneisa Tahun 1999
Nomor 3874), Sebagaimana telah diubah dengan UU
No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang
No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);
b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756);
c. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);
d. Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
Tanggal 21 Oktober 2016;
f. Peraturan Menteri BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik
Negara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012;
g. Keputusan Sekretaris Kementrian BUMN Nomor: SK-
16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang lndikator/
Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) pada BUMN;
h. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor
2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan
Penetapan Status Gratifikasi Tanggal 9 Desember 2014;
i. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No.B.143/01-
13/01/201 Tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan
Terkait Gratifikasi, Yang ditunjukkan diantaranya kepada
Direksi BUMN;
j. Surat Keputusan Direksi PT Pengembang Pelabuhan
Indonesia Nomor : SKD-630-002882 tanggal 8 Desember
2016 tentang Kebijakan Penerapan Whistleblowing
Foundation Of Gratification Policy
The existence of gratification policies is based on the Laws
and Regulations as follows:
a. Law No. 30 of 1999 concerning the eradication of
Corruption Crime (State Institution of the Republic of
Indonesia of 1999 Number 140 Supplement to the State
Gazette of 1999 Republic of Indonesia Number 3874), As
amended by Act No.20 of 2001 concerning Amendment
to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of
Corruption Crime (State Gazette of the Republic of
Indonesia of 2001 Number 134, Supplement to the State
Gazette of the Republic of Indonesia Number 4150);
b. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia of
2007 Number 106, Supplement to the State Gazette of
the Republic of Indonesia Number 4756);
c. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned
Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of
2003 Number 70, Supplement to the State Gazette of the
Republic of Indonesia Number 4297);
d. Law No.30 of 2002 concerning the Corruption Eradication
Commission (State Gazette of the Republic of Indonesia
of 2002 Number 137, Supplement to the State Gazette of
the Republic of Indonesia Number 4250);
e. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia
Number 87 of 2016 Concerning the Clean Sweep Task
Force on Illegal Levies on October 21, 2016;
f. Minister of SOE Regulation Number: Per-01/MBU/2011
concerning Implementation of Good Corporate
Governance in State-Owned Enterprises, As amended
by SOE Minister Regulation Number: Per-09/MBU/2012;
g. Decree of the Secretary of the BUMN Ministry Number:
SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning
Indicators/Parameters for Evaluating and Evaluating the
Implementation of Good Corporate Governance in SOEs;
h. Corruption Eradication Commission Regulation Number
2 of 2014 concerning Reporting Guidelines and
Determination of Gratification Status on December 9,
2014;
i. Letter of the Corruption Eradication Commission No.
B.143/01-13/01/201 dated January 21, 2013 concerning
Appeal Regarding Gratuities, which indicated among
them to the SOEs Directors;
j. Decree of the Board of Directors of PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia Number: SKD-630-002882 dated
December 8, 2016 on Whistleblowing Policy in PT
221Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
System (WBS) di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan
Indonesia tentang Penerimaan dan Pemberian Hadiah/
Hiburan di Lingkungan PT Pengembang Pelabuhan
Indonesia;
k. Anggaran Dasar PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 9 tanggal 5
November 2012 dibuat di hadapan N.M. Dipo Nusantara
Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah
mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia melalui keputusan No. AHU-57925.
AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 13 Nopember 2012
perihal Pengesahan Akta Badan Hukum PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia Nomor 9 tanggal 5 Nopember 2012,
sebagaimana terakhir diubah dengan dengan Akta Nomor
11 tanggal 13 September 2018 yang dibuat dihadapan
Silfia, S.H Notaris pengganti N.M. Dipo Nusantara Pua
Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Jenis Gratifikasi
Beberapa bentuk gratifikasi yang masuk ke dalam kebijakan
gratifikasi milik PPI adalah sebagai berikut:
• Hiburan
• Komisi
• Pinjaman Tanpa Bunga
• Pemberian Uang
• Rabat/Voucher
• Fasilitas Penginapan
• Perjalanan Wisata
• Fasilitas Pengobatan
• Tiket Perjalanan
• dan lain-lain.
Pengelola Pelaporan Gratifikasi
Perusahaan telah membentuk Tim/ Unit Pengendali Gratifikasi
(UPG) yang bertanggungjawab kepada Direksi untuk
melaksanakan sistem pencegahan dan penanggulangan
gratifikasi di lingkungan Perusahaan yakni sebagai berikut:
No. Unit Kerja / Work Unit Jabatan dalam Tim / Position in the Team
1 Corporate Secretary & Stakeholder Relation Ketua / Chairman
2 Manager Hukum / Legal Manager Wakil Ketua / Vice Chairman
3 Kepala Audit / Head of Audit Anggota / Member
4 Manager SDM / HR Manager Anggota / Member
Pengembang Pelabuhan Indonesia on Gift/Entertainment
Receipt in PT Pengembang Pelabuhan Indonesia;
k. The Articles of Association of the PT Pengembang
Pelabuhan Indonesia as stated in Deed Number 9
dated November 5, 2012 were made before N.M. Dipo
Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, which
was approved by the Minister of Law and Human Rights
through Decree No. AHU-57925.AH.01.01. In 2012,
November 13, 2012 regarding the Ratification of the
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia Legal Entity Deed
Number 9 dated November 5, 2012, as last amended by
Deed Number 11 dated September 13, 2018 made before
Silfia, S.H replacement Notary N.M. Dipo Nusantara Pua
Upa, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta.
Types of Gratification
Some forms of gratification that enter the PPI’s gratification
policy are as follows:
• Entertainment
• Commission
• Interest-Free Loan
• Money Bribery
• Voucher
• Lodge Facilities
• Holiday Tour
• Treatment Facilities
• Travel Ticket
• Others.
Gratification Reporting Management
The Company has formed a Gratification Control Team/
Unit (UPG) which is responsible to the Board of Directors for
implementing the prevention and control of gratuities in the
Company’s environment as follows
:
222
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Mekanisme Pelaporan Gratifikasi
START
Pelapor Membuat Laporan /
The Reporter Makes a Report
Tim UPG / UPG Team
Lapor KPK / Report to KPK
Verifikasi Laporan / Report Verification
Dokumentasi / Documentation
APPROVE Dikembalikan / Returned
Dikembalikan / Returned
APPROVE
Jika Insan PPI mendapat penerimaan hadiah/cinderamata dan/
atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur Perusahaan,
maka Insan PPI wajib melaporkan hal tersebut melalui:
a. Tim/Unit pengendalian gratifikasi Perusahaan dengan
sepengetahuan atasan langsung masing-masing
pelaporan oleh insan Perusahaan penerima hadiah/
cinderamata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal penerimaan dengan menyampaikan form
penerimaan hadiah/ cinderamata dengan contoh format
sebagaimana diatur dalam lampiran pedoman ini;
b. Whistleblowing System Perusahaan ‘IPC Bersih’;
c. Pelaporan terpusat melalui Whistleblowing System yang
dikelola IPC dilakukan apabila pelapor adalah insan
Perusahaan atau pihak-pihak lainnya (pelanggan, mitra
kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan
secara langsung, namun mengetahui gratifikasi di
Perusahaan yang memiliki potensi untuk terjadinya
penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelaporan melalui
Whistleblowing System IPC Bersih dilaksanakan sesuai
dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai
system Whistleblowing. Sistem IPC bersih yang dapat
diakses melalui saluran media
• Telepon +62-21 1500969
• Faksimile +62-21 1500971
• SMS +62-21 1500973
Gratification Reporting Mechanism
If PPI personnel receive gifts/souvenirs and/or entertainment
outside the limits set by the Company, PPI Personnel must
report the matter through:
a. Company gratification control team/unit with the
knowledge of the direct supervisor of each reporting
by the gift recipient company/souvenir no later than
7 (seven) working days from the date of receipt by
submitting the gift/souvenir receipt form with the sample
format as set out in the appendix to this guideline;
b. Company Whistleblowing System ‘IPC Bersih’;
c. Centralized reporting through the Whistleblowing System
managed by the IPC is carried out if the reporter is a
Company’s Employee or other parties (customers, work
partners and the community) who do not have direct
involvement, but have the knowledge of the gratification
in the Company that has the potential for abuse of
authority/position. Reporting through the Whistleblowing
System IPC Bersih is carried out in accordance with its
own mechanism governing the Whistleblowing. System
IPC Bersih that can be accessed through media channels
• Telephone +62-21 1500969
• Faximile +62-21 1500971
• SMS +62-21 1500973
223Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
• Situs http://www.tipoffs.asia/ipcbersih
• Alamat surat PC Bersih PO BOX 3325 JKP 10033
Pelaporan Gratifikasi 2018
Pada tahun 2018 tidak ditemukan adanya penerimaan dan
pemberian hadiah/hiburan di lingkungan Perusahaan.
KETENTUAN MENGENAI TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGANBenturan kepentingan merupakan situasi di mana seseorang
karena kedudukan atau wewenang yang dimiliki di Perusahaan
mempunyai kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan tugas yang diamanatkan Perusahaan secara
obyektif. PPI menyadari bahwa setiap Insan PPI memiliki hak
untuk ikut serta dalam kegiatan keuangan, usaha, sosial
budaya, politik dan kegiatan lain yang sah di luar pekerjaan
Insan PPI dengan tetap memperhatikan kewajiban Insan PPI
kepada Perusahaan. Kegiatan tersebut harus sah dan bebas
dari konflik kepentingan dengan tanggung jawab mereka
sebagai insan PPI. Insan PPI tidak boleh menyalahgunakan
sumber daya atau pengaruh Perusahaan sehingga dapat
mendiskreditkan nama baik dan reputasi PPI. Aturan lebih
lanjut terkait benturan kepentingan terdapat dalam Pedoman
Perilaku Perusahaan Tahun 2017 Nomor: PPI-630-005019.
KEBIJAKAN TERKAIT AKTIVITAS POLITIK Perusahaan menjamin seluruh Insan PPI untuk dapat
melaksanakan hak atas kesempatan untuk menyalurkan
aspirasi politiknya, namun demikian perusahaan tidak
memberikan kontribusi politik dan tidak berafiliasi ke partai
politik manapun. Kebijakan terkait aktivitas politik telah
diatur dalam Pedoman Perilaku Perusahaan, dengan aturan
seluruh Insan PPI:
a. Tidak memanfaatkan nama, aset, dan kesempatan untuk
tujuan politik tertentu.
b. Tidak mengatasnamakan Perusahaan atau memberikan
kontribusi atas nama Perusahaan kepada partai politik
manapun.
c. Tidak membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan
baik secara langsung maupun tidak langsung yang
menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan
dengan partai politik manapun.
d. Setiap aktivitas untuk menyalurkan aspirasi politik harus
dilakukan di luar jam kerja dan tidak menggunakan
atribut Perusahaan;
e. Apabila seseorang menduduki jabatan di partai politik
atau kegiatan politik yang akan mengganggu tugas di
Perusahaan, maka wajib mengajukan pengunduran diri
dari Perusahaan.
• Website http://www.tipoffs.asia/ipcbersih
• Mailing Address PC Bersih PO BOX 3325 JKP 10033
Gratification Reporting In 2018
In 2018 there were no receipts and gifts/entertainment in the
Company.
PROVISIONS REGARDING CONFLICT OF INTERESTConflict of interest is a situation where a person has a
personal interest that can affect the implementation of duties
mandated by the Company objectively due to his/her position
or authority in the Company. PPI realizes that every PPI
employee has the right to participate in financial, business,
socio-cultural, political and other legitimate activities outside
the work of PPI Persons while taking into account the
obligations of PPI Personnel to the Company. These activities
must be legitimate and free from conflicts of interest with
their responsibilities as PPI personnel. PPI personnel may not
abuse the Company’s resources or influence so that it can
discredit the reputation and reputation of the PPI. Further rules
regarding conflicts of interest are contained in the Company’s
Code of Conduct of 2017 Number: PPI-630-005019.
POLICIES REGARDING POLITICAL ACTIVITIES The company guarantees all PPI personnel to be able to
exercise their rights to the opportunity to channel their
political aspirations, however the company does not make
political contributions and is not affiliated with any political
party. Policies related to political activities are regulated in
the Company’s Code of Conduct, with the rules of all PPI
Personnel:
a. Not taking advantage of names, assets, and opportunities
for certain political goals.
b. Do not act on behalf of the Company or contribute
on behalf of the Company to any political party.
c. Not making an understanding, engagement, statement
either directly or indirectly which shows that the
Company has an attachment to any political party.
d. Every activity to channel political aspirations must be
carried out outside working hours and not using Company
attributes;
e. If a person occupies a position in a political party or
political activity that will interfere with the work at the
Company, then he must submit his resignation from the
Company.
224
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
PENGADAAN BARANG DAN JASA Prinsip Dasar
Perusahaan senantiasa menjaga terciptanya persaingan
usaha yang sehat dengan menjunjung prinsip-prinsip efisien,
efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, dan akuntabel
dengan rincian sebagai berikut:
a. Efisien, berarti pengadaan harus diusahakan dengan
hasil yang optimal dengan waktu yang sependek
mungkin, dengan menggunakan dana dan sumber daya
seminimum mungkin, secara wajar dan bukan hanya
didasarkan pada harga terendah.
b. Efektif, berarti pengadaan harus sesuai dengan
kebutuhan yang telah ditatapkan dan memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran
yang ditetapkan.
c. Kompetitif, berarti pengadaan harus terbuka bagi
Pemasok yang memenuhi persyaratan dan dilakukan
melalui persaingan yang sehat di antara Pemasok yang
setara dan memenuhi syarat atau kriteria berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
d. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi
mengenai pengadaan sifatnya terbuka bagi peserta
Pemasok yang berminat.
e. Adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang
sama bagi semua calon Pemasok yag memenuhi syarat.
f. Akuntabel, berarti pengadaan harus mencapai sasaran
dan pegawai dapat mempertanggungjawabkan
pencapaian terget dan juga potensi penyalahgunaan dan
penyimpangan.
Tujuan Pengadaan Barang Dan Jasa
Secara umum, tujuan pengadaan adalah untuk mendapatkan
barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Perusahaan dengan
mempertimbangkan kualitas, biaya optimum dan waktu
pengiriman dari Pemasok. Pengadaan dilakukan melalui
strategi, perencanaan, proses, dan kontrol yang efektif dan
efisien serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan
yang baik.
Etika Pengadaan Barang Dan Jasa
PPI telah mengatur etika pengadaan barang dan jasa dalam
kebijakan dan prosedur pengadaan yang disahkan melalui
Surat Keputusan Direksi Nomor SKD-340-003103, 7 Februari
2017. Berikut adalah etika bisnis yang harus dipatuhi oleh
seluruh Insan PPI dalam pelaksanaan proses pengadaan
barang dan jasa:
a. Bekerja secara tertib dengan mematuhi peraturan
pengadaan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung
jawab.
b. Menghindari persaingan yang tidak sehat antara Pemasok
dengan cara tidak saling mempengaruhi mereka baik
langsung maupun tidak langsung.
PROCUREMENT OF GOODS AND SERVICES Basic Principles
The Company always maintains the creation of fair business
competition by upholding the principles of efficient, effective,
competitive, transparent, fair and fair, and accountable with
the following details:
a. Efficient, means that procurement must be carried
out with optimal results at the shortest possible
time, using funds and resources to a minimum,
naturally and not just based on the lowest prices.
b. Effective, means that procurement must be in
accordance with predetermined needs and provide
maximum benefits in accordance with the targets set.
c. Competitive, means that procurement must be open
to Suppliers who fulfill the requirements and carried out
through fair competition among Suppliers who are equal
and meet the requirements or criteria based on clear and
transparent provisions and procedures.
d. Transparency, means all provisions and information
regarding procurement are open to participants of
interested Suppliers.
e. Fair and reasonable, means giving equal treatment to
all qualified Supplier candidates.
f. Accountable, means procurement must reach the target
and employees can account for the achievement of
targets and also the potential for abuse and irregularities.
Procurement Of Goods And Services Objectives
In general, the purpose of procurement is to obtain goods
and/or services needed by the Company by considering the
quality, optimum cost and delivery time from the Supplier.
Procurement is carried out through effective and efficient
strategy, planning, processes and controls and fulfills the
principles of good corporate governance.
Ethics of Procurement of Goods and Services
The PPI has regulated the ethics of the procurement of goods
and services in procurement policies and procedures that
are approved through Directors’ Decree Number SKD-340-
003103, February 7, 2017. The following are business ethics
that all PPI Persons must adhere to in the process of procuring
goods and services:
a. Work in an orderly manner by complying with applicable
procurement regulations with full responsibility.
b. Avoiding unhealthy competition between Suppliers
by not influencing them directly or indirectly.
225Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
c. Menghindari terjadinya benturan kepentingan di antara
para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan baik
langsung maupun tidak langsung.
d. Tidak melebihi kewenangan yang ditetapkan dalam
semua tindakan dan pengambilan keputusan dalam
proses pengadaan.
e. Dilarang meminta/menerima imbalan/hadiah dalam
bentuk apapun.
Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa
Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa, PPI telah memiliki pedoman Kebijakan Barang dan Jasa
yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor
SKD-340-003103, 7 Februari 2017. Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa telah mengatur mengenai prinsip-prinsip
efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil, wajar, dan
akuntabel dalam prosesnya. Selain itu dalam kebijakan
tersebut juga dijelaskan mengenai ketentuan, prosedur,
proses pengadaan dan lainnya.
Metode Pengadaan Barang Dan Jasa
Perusahaan menetapkan 4 (empat) metode pengadaan
barang dan jasa dengan mempertimbangkan dan
memperhatikan jenis, sifat dan nilai barang dan jasa
serta metode atau sistem pengadaan yang paling
sesuai dengan barang dan jasa yang bersangkutan.
Berikut adalah metode yang dilaksanakan dalam proses
pengadaan barang dan jasa:
• Pengadaanlangsung
• Penunjukanlangsung
• Pemilihanlangsung
• Pelelanganterbuka
SISTEM PELAPORAN PELANGGARANDalam rangka menciptakan situasi kerja yang bersih,
bertanggung jawab serta terhindar dari praktik fraud, PPI
telah menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip
GCG yakni Whistleblowing System. Kebijakan Whistlebowing
System (WBS) PPI telah ditandatangani oleh President Director
PPI pada tanggal 8 Desember 2016, sebagai perangkat
penunjang penerapan Good Corporate Governance. Kebijakan
tersebut diinternalisasikan pada setiap level jabatan yang ada
di PPI melalui sosialisasi intensif dan menyeluruh. Kebijakan
tersebut diharapkan mampu menekan kemungkinan risiko
yang muncul akibat pelanggaran di internal Perusahaan.
Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran
Pengelolaan Whistleblowing System di PPI dipusatkan pada
Perusahaan lnduk yaitu PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
yaitu dengan dibentuknya Komite IPC BERSIH, sedangkan
Tata Cara Pelaporan, Alur Proses dan Flow Up Tindak Lanjut
Laporan pada PT Pengembang Pelabuhan Indonesia.
c. Avoiding conflicts of interest between parties involved
in the procurement process, directly or indirectly.
d. Does not exceed the authority specified in all actions
and decision making in the procurement process.
e. Do not ask/receive rewards/gifts of any kind
Procurement Of Goods And Services Policy
As a reference in the implementation of the procurement of
goods and services, the PPI has a guideline for Goods and
Services Policy determined based on Directors’ Decree Number
SKD-340-003103, February 7, 2017. The Procurement
Policy for Goods and Services has regulated the principles
of efficient, effective, competitive, transparent, fair, fair
and accountable in the process. In addition, the policy also
explains the provisions, procedures, procurement processes
and others.
Method Of Procurement Of Goods And Services
The company establishes 4 (four) methods for the procurement
of goods and services by considering and paying attention
to the type, nature and value of goods and services and the
method or system of procurement that is most suitable for
the goods and services in question. The following are the
methods implemented in the process of procuring goods and
services:
• Direct procurement
• Direct appointment
• Direct selection
• Open auction
WHISTLEBLOWING SYSTEMIn order to create a clean, responsible work situation and
avoid fraud, PPI has provided a system for the enforcement
of GCG principles, namely the Whistleblowing System. PPI’s
Whistleblowing System (WBS) is signed by the President
Director of PPI on December 8, 2016, as a supporting tool of
Good Corporate Governance implementation. The policy is
internalized on every level of the Company through intensive
and comprehensive socialization. The policy is expected to be
able to reduce risk that may arise due to violations in the
internal Company.
Whistleblowing System Management
The Whistleblowing System management at PPI is centered
on the Holding Company, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero),
with the establishment of IPC BERSIH Committee. The
Procedures of Reporting, Process Flow and the Follow-up
Flow Report are handled by PPI.
226
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Perlindungan Terhadap Pelapor
Kebijakan perlindungan Pelapor dimaksudkan untuk
mendorong setiap Insan Perusahaan dan Pelapor lainnya untuk
berani melaporkan pelanggaran dan menjamin keamanan
Pelapor maupun keluarganya. PPI berkomitmen untuk
melindungi Pelapor yang beritikad baik dan Perusahaan akan
patuh terhadap segala peraturan perundangan yang terkait
serta best practices yang berlaku dalam penyelenggaraan
sistem pelaporan pelanggaran.
Mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran
PPI menyusun mekanisme pengelolaan pelaporan pelanggaran
berdasarkan kebijakan WBS yang telah ditetapkan sebagai
berikut:
Penanganan Pelaporan Pelanggaran
Penanganan Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan
berdasarkan mekanisme sebagaimana dijabarkan pada
bagan berikut:
Jumlah Pelaporan dan Tindak Lanjutnya
PPI terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan
pelaporan dengan secara aktif merespon dan menindaklanjuti
setiap pelaporan yang masuk. Hal tersebut diharapkan mampu
menekan tingkat pelanggaran yang ada di lingkungan PPI.
Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pelaporan yang
masuk sehingga tidak terdapat sanksi/tindak lanjut terhadap
sejumlah pelaporan yang masuk oleh Perusahaan.
KOMITMEN TERHADAP PENEGAKAN ANTI KORUPSIPerseroan berkomitmen untuk senantiasa patuh terhadap
ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta
mendukung upaya Pemerintah dalam rangka pemberantasan
korupsi. Komitmen tersebut dituangkan dalam nilai-nilai
integritas yang ada dalam budaya Perusahaan serta Pedoman
Perilaku Perusahaan. Komitmen terhadap penegakan anti
korupsi dilakukan dengan melibatkan seluruh karyawan dan
stakeholder. Adapun tujuan dari penegakan anti korupsi
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mencegah kerugian baik materil maupun immateriil
yang dapat mengganggu keberlanjutan usaha PPI.
2. Untuk meningkatkan ketaatan dan kedisiplinan Perseroan
terhadap hukum, peraturan dan etika serta mendukung
program pemerintah dalam rangka mencegah tindakan
korupsi di Indonesia.
3. Untuk meningkatkan kesadaran akan budaya beretika
tinggi dalam melaksanakan kegiatan kerja yang
berhubungan dengan pihak eksternal.
Whistleblower’s Protection
The Whistleblower’s protection policy is intended
to encourage any Company’s personnel and other
Whistleblower to report the offenses and ensure security
of the Whistleblower and their family. PPI commits to
protecting Whistle Blower in good faith and the Company
shall comply with all relevant laws and best practices
prevailing in the Whistleblowing system implementation.
Whistleblowing System Mechanism
PPI establishes a mechanism for reporting violations under
WBS policy as set forth below:
Whistleblowing Handling
Handling of Reporting Violations are carried out under the
mechanism as outlined in the following chart:
Number of Reports and Follow-Up
PPI strives to improve the quality of whistleblowing system by
actively responding and following up every report received.
This is expected to reduce the violation rate in the PPI’s
environment.
Throughout 2017, there was no incoming reports. Thus,
there was no sanction/follow-up to the reports submitted to
the Company.
COMMITMENT TO ANTI CORRUPTION ENFORCEMENTThe Company is committed to always comply with
the prevailing laws and regulations and support the
Government’s efforts to eradicate corruption. This
commitment is expressed in the values of integrity that
are in the Company’s culture and the Company’s Code of
Conduct. Commitment to anti-corruption enforcement is
carried out by involving all employees and stakeholders. The
objectives of anti-corruption enforcement are as follows:
1. To prevent losses, both material and immaterial, which
can disrupt the sustainability of the PPI business.
2. To increase the compliance and discipline of the Company
with regard to law, regulations and ethics and support
government programs in order to prevent acts of
corruption in Indonesia.
3. To increase awareness of high ethical culture in carrying
out work activities related to external parties.
227Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
PERKARA PENTING YANG DIHADAPI SEPANJANG TAHUN 2018Perkara penting merupakan permasalahan hukum yang
penyelesaiannya dilakukan melalui Lembaga Peradilan umum
dan khusus, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi,
Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan
Industrial, Pengadilan Pajak, maupun Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi. Sementara Nilai Gugatan adalah nilai tuntutan
ganti rugi yang diajukan kepada Perseroan sebagai pihak
tergugat atau nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada
Perseroan sebagai pihak penggugat, baik kerugian materiil
maupun immateriil. Terkait hal tersebut, PPI selalu berupaya
untuk menekan segala bentuk pelanggaran terutama yang
berkaitan dengan perkara hukum. Sepanjang tahun 2018, PPI
menghadapi 1 (satu) perkara penting yang masuk ke dalam
kategori hubungan industrial, dengan rincian sebagai berikut:
No Permasalahan Hukum / Legal Cases
Jumlah / Total
Perdata / Civil
Pidana / Criminal
Hubungan Industrial / Industrial Relations
1 Perkara yang masih dalam proses penyelesaian / Cases that are still in the process of completion - - -
2 Perkara telah diselesaikan per 31 Desember 2018 / Case closed as of December 31, 2018 - - 1
Penjelasan secara rinci terkait perkara hubungan industrial
yang dihadapi oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:
No.Pokok Perkara /
Subject MatterStatus Penyelesaian / Settlement Status
Pengaruhnya Terhadap Kondisi
Keuangan Perusahaan / Impact
on the Company’s Financial Condition
Sanksi yang Dikenakan / Sanctions imposed
1 Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Saudara David Adams terhadap PPI di Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat. / Mr. David Adams’ termination of employment (PHK) against the PPI at the Central Jakarta Industrial Relations Court
Berdasarkan Surat Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 7 Juni 2018, Nomor: 335/Pdt.SUS-PHI.G/217/PN.Jkt.PSt, Pengadilan dalam Pokok Perkara / Based on the Decision of the Industrial Relations Court at the Central Jakarta District Court dated June 7, 2018, Number: 335/Pdt.SUS-PHI.G/217/PN.Jkt.PSt, Courts in the Subject Matter:1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya / Refuse
the Plaintiff’s claim in its entirety;2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara
sebesar Rp497.000,- (empat ratus sembilan puluh tuju ribu rupiah) / Sentencing the Plaintiff to pay court fees of Rp.497,000 (four hundred and ninety seven thousand rupiahs)
- -
Perkara Penting yang Dihadapi oleh Dewan Komisaris,
Direksi dan Entitas Anak
Sampai dengan 31 Desember 2018, Perusahaan tidak
mendapati adanya permasalahan hukum, baik pidana,
perdata, maupun hubungan industrial yang melibatkan
Dewan Komisaris dan Direksi PPI yang sedang menjabat,
ataupun Anak Perusahaan.
IMPORTANT CASES OCCURRED THROUGHOUT 2018Important matters are legal issues whose resolution is carried
out through public and special judicial institutions, both
the District Court, High Court, State Administrative Court,
Industrial Relations Court, Tax Court, and the Corruption
Court. While the Claim Value is the value of the claim for
compensation submitted to the Company as the defendant or
the value of compensation claims submitted to the Company
as the plaintiff, both material and immaterial losses. Related
to this, the PPI always seeks to suppress all forms of violations,
especially those relating to legal cases. Throughout 2018, the
PPI faces 1 (one) important case that falls into the category of
industrial relations, with details as follows:
Detailed explanations regarding industrial relations cases
faced by the Company are as follows:
Important Cases Faced by the Board of Commissioners,
Board of Directors, and Subsidiaries
As of December 31, 2018, the Company has found no
legal, civil, or industrial relations problems involving the
Board of Commissioners and Directors of the current PPI, or
Subsidiaries.
228
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Perkara Hukum / Legal Cases Dewan Komisaris / Board of Commissioners Direksi / Board of Directors Anak Perusahaan /
Subsidiaries
Pidana / Criminal Nihil / Zero Nihil / Zero Nihil / Zero
Perdata / Civil Nihil / Zero Nihil / Zero Nihil / Zero
Hubungan Industrial / Industrial Relation Nihil / Zero Nihil / Zero Nihil / Zero
SANKSI ADMINISTRATIFKepatuhan PPI dalam menjalankan aktivitas usahanya sesuai
koridor perundang-undangan yang berlaku, dibuktikan
dengan nihilnya sanksi administratif yang diberikan terhadap
Perusahaan maupun Direksi dan Dewan Komisarisa
Perusahaan, baik dari regulator, pemerintah daerah, maupun
otoritas lainnya.
AKSES INFORMASI DATA PERUSAHAANPerwujudan aspek-aspek GCG terutama dalam aspek
transparansi diwujudkan oleh PPI melalui kemudahan akses
informasi dan data perusahaan kepada stakeholder. Selain itu,
PPI juga berupaya mengungkapkan informasi penting dalam
Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif.
Untuk mengendalikan agar informasi yang disampaikan
kepada Pemangku Kepentingan baik di internal maupun
eksternal Perusahaan dapat tepat sasaran dan tepat guna,
PPI mengeluarkan pedoman resmi melalui SK Direksi Nomor:
PPI-622-000364 tentang Standard Pelayanan Informasi/Data
dan Dokumentasi kepada Pengguna Informasi di lingkungan
PPI. PPI menyediakan akses informasi untuk kepentingan
stakeholder di internal PPI yang mayoritas adalah karyawan
Perusahaan dengan memanfaatkan media online seperti
portal dan e-mail untuk menyebarluaskan informasi.
Media Informasi Perusahaan
PPI juga menyediakan media informasi untuk pihak eksternal
di antaranya dalam bentuk leaflet dan company profile. PPI
menyediakan informasi secara online untuk mempermudah
akses informasi Perusahaan. Website PPI diakses melalui
http://www.portdevco.com/ . Sedangkan akun twitter PPI
dapat diakses pada alamat https://twitter.com/portdevco.
Selain itu, informasi terkait PPI juga dapat diakses melalui
Youtube pada alamat https://www.youtube.com/channel/
UCFslEfoBY_ dpZzWZK24uYtg. Selain media informasi
tersebut, selama tahun 2018 PPI juga menyampaikan
transparansi penyampaian laporan melalui website
Perusahaan, antara lain sebagai berikut:
ADMINISTRATIVE SANCTIONCompliance with PPI in carrying out its business activities in
accordance with the prevailing statutory corridor, as evidenced
by the zero administrative sanctions given to the Company
and the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company, both from regulators, regional governments,
and other authorities.
COMPANY DATA INFORMATION ACCESSThe realization of GCG aspects, especially in the aspect of
transparency, is realized by PPI through the ease of access to
company information and data to stakeholders. In addition,
the PPI also seeks to disclose important information in
the Financial Statement in accordance with the laws and
regulations in a timely, accurate, clear and objective manner.
To control the information conveyed to stakeholders
both internally and externally of the Company can be on
target and effective, PPI issues official guidelines through
the Directors Decree Number: PPI-622-000364 regarding
Standard Information/Data Services and Documentation to
Information Users within PPI. PPI provides information access
for the interests of stakeholders within PPI, the majority of
which are Company employees by utilizing online media such
as portals and e-mail to disseminate information.
Company Information Media
PPI also provides information media for external parties
including leaflets and company profiles. PPI provides
information online to facilitate access to Company information.
The PPI website is accessed via http://www.portdevco.com/.
While the PPI twitter account can be accessed at https://
twitter.com/portdevco.
In addition, information regarding PPI can also be accessed via
Youtube at https://www.youtube.com/channel/UCFslEfoBY_
dpZzWZK24uYtg. In addition to the information media,
during 2018 PPI also conveyed the transparency of report
submission through the Company’s website, including the
following:
229Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Media Komunikasi Internal
Perusahaan memiliki media komunikasi internal yang
diperuntukkan bagi Insan PPI berupa Portal Intranet IPC dan
Majalah IPC News. Sepanjang 2018, Perusahaan melalui
Divisi Corporate Secretary and Stakholder Relations telah
melaksanakan update secara berkala terkait informasi dalam
dua medium tersebut, dengan rincian sebagai berikut.
Newsletter Development for Intranet
Judul / Title Waktu Rilis / Release Date
Dewan Komisaris PPI Kunjungi Proyek Jalan Tol Cibitung – Cilincing / The PPI Board of Commissioners Visit the Cibitung - Cilincing Toll Road Project
September 2018PPI Umumkan Pemenang Lomba Kebersihan “Cinta Bersih Hidup Sehat” di wilayah Kalibaru / PPI Announces Winners of the “Cinta Bersih Hidup Sehat” competition in the Kalibaru region
PPI Bersinergi dengan OP Tanjung Priok Berikan Donasi pada Korban Lombok / PPI Synergizes with Tanjung Priok OP to Give Donations to Lombok Victims
CEO Talk PPI / PPI CEO Talk
PPI Bersinergi dengan IPC dan OP Tanjung Priok Berikan Donasi pada Korban Palu dan Donggala / PPI Synergizes with Tanjung Priok IPC and OP to Donate to the Victims of Palu and Donggala Casualties
Oktober 2018 / October 2018PPI Raih Penghargaan untuk Program Corporate Responsibility Tahun 2018 / PPI Wins Award for Corporate Responsibility Program in 2018
PPI Berikan “Beasiswa Sang Juara” untuk Alumni SMA Taruna Nusantara / PPI Gives “Beasiswa Sang Juara” to Taruna Nusantara High School Alumni
PPI Berikan Layanan Kesehatan Pengobatan Gratis Baho 1.499 Warga Kalibaru Jakarta Utara / PPI Provides Free Medical Health Services For 1,499 Kalibaru Residents in North Jakarta
November 2018PPI Umumkan Pemenang Lomba Kebersihan “Cinta Bersih Hidup Sehat” Tahap III di Wilayah Kalibaru /PPI Announces Winners of Phase III “Cinta Bersih Hidup Sehat” Cleaning Competition in Kalibaru Region
PPI Luncurkan Kampanye Kesadaran Bahaya Narkoba & HIV AIDS kepada 5 SMP & SMA di Jakarta /PPI Launches Drugs & HIV AIDS Awareness Campaign for 5 Middle Schools & High Schools in Jakarta
PPI Adakan Media Visit dan Media Gathering ke Proyek Jalan Tol Cibitung – Cilincing (JTCC) / PPI Holds Media Visit and Media Gathering on Cibitung - Cilincing Toll Road Project (JTCC)
Desember 2018 / December 2018
Article Development for IPC News
Judul / Title Waktu Rilis / Release Date
Dewan Komisaris PPI Kunjungi Proyek Jalan Tol Cibitung – Cilincing / The PPI Board of Commissioners Visit the Cibitung - Cilincing Toll Road Project
14 Agustus 2018 / August 14, 2018
PPI Bersinergi dengan IPC TPK dan NPCT1 Salurkan Hewan Qurban untuk Warga Kalibaru / PPI Synergizes with IPC TPK and NPCT1 Distributes Sacrificial Animals for Kalibaru Residents
21 Agustus 2018 / August 21, 2018
CEO Talk PPI / PPI CEO Talk 12 September 2018 / September 12, 2018
PPI Bersinergi dengan IPC dan OP Tanjung Priok Berikan Donasi pada Korban Bencana Palu dan Donggala / PPI Synergizes with Tanjung Priok IPC and OP to Give Donations to Palu and Donggala Disaster Victims
08 Oktober 2018 / October 8, 2018
PPI Cetak Generasi Emas Tahun 2045 / PPI created Gold Generation of 2045 22 Oktober 2018 /October 22, 2018
PPI Raih Penghargaan untuk Program Corporate Social Responsibility Tahun 2018 / PPI Wins Award for Corporate Social Responsibility Program in 2018
19 Oktober 2018 /October 19, 2018
PPI Umumkan Pemenang Lomba Kebersihan “Cinta Bersih Hidup Sehat” Tahap III di wilayah Kalibaru / PPI Announces Winners of Phase III “Cinta Bersih Hidup Sehat” Cleaning Competition in the Kalibaru region
06 November 2018 / October 19, 2018
Internal Communication Media
The company has internal communication media intended
for PPI personnel in the form of IPC Intranet Portal and IPC
News Magazine. Throughout 2018, the Company through
the Corporate Secretary Division and Stakeholder Relations
has carried out periodic updates regarding information in the
two mediums, with details as follows.
Newsletter Development for Intranet
Article Development for IPC News
230
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Media Komunikasi Eksternal Perusahaan
Selain media informasi tersebut, selama tahun 2018 PPI juga
menyampaikan transparansi penyampaian laporan kepada
pihak ekstrernal melalui website Perusahaan, antara lain
sebagai berikut:
Siaran Pers
Tanggal / Date Judul / Title
30 Mei 2018 / May 30, 2018 IPC Group Mudik Gratis 2017 antarkan 20.000 Pemudik PP dari dan ke 14 Kota Tujuan / The 2017 Free Homecoming Group IPC delivers 20,000 Round-Trip travelers to and from 14 Destination Cities
24 Oktober 2018 / October 24, 2018 CEO Talk PT Pengembang Pelabuhan Indonesia / PT Pengembang Pelabuhan Indonesia CEO Talk
24 Oktober 2018 / October 24, 2018 Site Visit Komisaris ke JTCC / Commissioners Site Visit to JTCC
24 Oktober 2018 / October 24, 2018 Peduli pada Korban Bencana Gempa Lombok / Care for Lombok Earthquake Disaster Victims
24 Oktober 2018 / October 24, 2018 Cinta Bersih dan Hidup Sehat
Company’s External Communication Media
In addition to the information media, during 2018 PPI also
conveyed the transparency of reporting to external parties
through the Company’s website, including the following::
Press Release
231Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
232
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Tanggung jawab sosial perusahaanCorporate social responsibility
Bersandar pada prinsip triple bottom line (people, profit, planet), PPI meyakini bahwa urgensi pelaksanaan program CSR bukan sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan juga bentuk komitmen untuk menciptakan harmoni dengan masyarakat dan lingkungan.
Based on the principle of triple bottom line (people, profit, planet), PPI believes that the urgency of CSR program implementation is not only a form of obligation fulfillment, but also commitment to creating harmony with society and the environment.
233Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
07
234
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
anggaran pelaksanaan Csr tahun 2018 mencapai
rp800.000.000,- /The Csr implementation budget in 2018 reached
rp800,000,000
Profesionalisme PPI sebagai pelopor dalam
penyediaan fasilitas infrastruktur pelabuhan
tidak terlepas dari konsistensi Perusahaan
dalam mengarahkan seluruh kegiatan dan
proses bisnis pada koridor pengembangan
berkelanjutan (sustainable development).
Komitmen tersebut tercermin dalam
pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan / Corporate Social Responsibility
(CSR) sebagai wujud kepedulian Perusahaan
dalam menumbuhkan keseimbangan
antara perusahaan dan seluruh pemangku
kepentingan.
Perusahaan menyadari bahwa tolak ukur
keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur
dari kemampuan dalam menghasilkan
keuntungan finansial (profit), tetapi
juga kemampuan perusahaan dalam
berkontribusi menciptakan kesejahteraan
masyarakat (people) dan melestarikan
lingkungan sekitar (planet). Ketiga prinsip
triple bottom lines menjadi basis yang
mendasari pelaksanaan CSR Perusahaan
secara komprehensif dan mampu memberi
manfaat optimal bagi seluruh pemangku
kepentingan Perusahaan.
Tanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social Responsibility
Professionalism of PPI as a pioneer in the
provision of port infrastructure facilities is
inseparable from the consistency of the
Company in directing all business activities
and processes in the corridor of sustainable
development. This commitment is reflected
in the implementation of Corporate Social
Responsibility as a manifestation of the
Company’s concern in fostering a balance
between the company and all stakeholders.
The company realizes that the benchmark of
the company’s success is not only measured
by its ability to generate financial profits,
but also the company’s ability to contribute
to creating people’s welfare (people) and
preserving the environment (planet). The
three principles of triple bottom lines are the
basis for the comprehensive implementation
of the Company’s CSR and are able to
provide optimal benefits for all of the
Company’s stakeholders.
235Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Komitmen tinggi PPI untuk mewujudkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya direalisasikan melalui perilaku etis dan transparan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, memperhatikan harapan pemangku kepentingan serta senantiasa sejalan dengan peraturan perundang-undangan
PPI’s high commitment to manifest responsibility for the community and its environment is realized through ethical and transparent behavior oriented to
sustainable development and community welfare, paying attention to stakeholder expectations and always in line with the prevailing laws and regulations.
RUANG LINGKUP PELAKSANAAN CSRPelaksanaan program CSR diarahkan pada pemberian
manfaat dan peningkatan kesejahteraan bagi 4 (empat)
aspek utama, sebagaimana tercantum dalam bagan sebagai
berikut.
DASAR PELAKSANAAN PROGRAM CSRPelaksanaan program CSR telah bersandar pada ketentuan
dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik
yang diatur secara eksternal maupun internal. Secara umum,
program CSR telah diarahkan pada pemenuhan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku secara umum, antara
lain:
SCOPE OF CSR IMPLEMENTATIONThe implementation of the CSR program is directed at
providing benefits and improving welfare for the 4 (four)
main aspects, as listed in the chart as follows.
BASIC CSR PROGRAM IMPLEMENTATIONThe implementation of the CSR program has relied on the
prevailing laws and regulations, both externally and internally.
In general, CSR programs have been directed at fulfilling
generally applicable laws and regulations, including:
Corporate Social
Responsibility
Linkungan Hidup
Living environment
Pegawai
Employee
Pelanggan
Customer
Sosial
Kemasyarakatan
Community Social
Affairs
236
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
1. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah
3. Peraturan Menteri Lingkungan No.13 Tahun 2012
tentang Reduce, Reuse, Resycle
4. Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara
5. Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran
Air
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.68 tahun 2016
tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
7. Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2014 tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
8. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin
Lingkungan
9. Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2009 tentang
Konservasi Energi
10. ISO 14001 ; 2015 Sistem Manajemen Lingkungan
11. ISO 9001 : 2015 Sistem Manajemen Mutu
12. ISO 45001 : 2018 tentang K3 dan OH&S
13. Undang-Undang No.01 tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja
14. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
Dalam mengukuhkan komitmen CSR Perusahaan, PPI telah
memiliki pedoman pelaksanaan kegiatan CSR di bidang
Lingkungan Hidup dan Sosial Kemasyarakatan yang diatur
dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SKD-630-002522
tentang Kebijakan Strategis Pengelolaan Dana CSR Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Adapun pedoman
pelaksanaan kegiatan CSR Perusahaan di bidang Kesehatan
dan Keselamatan Kerja (K3) dan Ketenagakerjaan diatur
dalam Surat Keputusan Direksi Nomor PPI-NPP-06-1-000555
tentang Pendidikan dan Pelatihan Pekerja dan Surat
Keputusan Direksi Nomor SKD-610-002186 tentang Besaran
Insentif Performansi Pekerja.
VISI, MISI, DAN TUJUAN CSR VisiMenjadi Perusahaan yang memiliki kepedulian sosial
tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan dalam upaya
memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan
sumber daya dalam meningkatkan citra dan nilai Perusahaan
secara berkelanjutan.
1. Law No. 32 of 2009 concerning Protection and
Management of the Environment
2. Law No.18 of 2008 concerning Waste Management
3. Minister of Environment Regulation No.13 of 2012
concerning Reduce, Reuse, Recycle
4. Government Regulation No.41 of 1999 concerning Air
Pollution Control
5. Government Regulation No.82 of 2001 concerning
Management of Water Quality and Water Pollution
Control
6. Regulation of the Minister of Environment No.68 of 2016
concerning Domestic Waste Water Quality Standards
7. Government Regulation No.101 of 2014 concerning
Management of Hazardous and Toxic Materials
8. Government Regulation No. 27 of 2012 concerning
Environmental Permits
9. Government Regulation No. 70 of 2009 concerning
Energy Conservation
10. ISO 14001; 2015 Environmental Management System
11. ISO 9001: 2015 Quality Management System
12. ISO 45001: 2018 regarding K3 and OH & S
13. Law No. 01 of 1970 concerning Occupational Safety
14. Law No.13 of 2003 concerning Manpower
In strengthening the Company’s CSR commitment, the PPI has
guidelines for the implementation of CSR activities in the field
of Environment and Social Affairs as stipulated in the Directors
Decree Number SKD-630-002522 concerning Strategic
Policies for CSR and Social Responsibility (TJSL) Management.
The guidelines for implementing the Company’s CSR activities
in the field of Occupational Health and Safety (K3) and
Employment are regulated in Directors’ Decree Number PPI-
NPP-06-1-000555 concerning Worker Education and Training
and Directors Decree Number SKD-610-002186 concerning
Amount of Employee Performance Incentives
VISION, MISSION, AND OBJECTIVES OF CSRVisionBecoming a company that has high social care for the
community and the environment in an effort to empower
the community by optimizing resources in improving the
Company’s image and value in a sustainable manner.
237Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Misi• Melaksanakan komitmen Perusahaan atas CSR yang
akan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku
kepentingan untuk mendukung pertumbuhan usaha
Perusahaan secara berkesinambungan.
• Melaksanakan tanggung jawab Perusahaan dan
kepedulian sosial serta lingkungan untuk berperan
aktif dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat
Indonesia di sekitar lingkungan Perusahaan yang
berkelanjutan melalui peningkatan hubungan industrial
dan pengembangan sumber daya manusia.
• Meminimalisasi dampak operasional Perusahaan,
meningkatkan penggunaan sumber daya yang
berkelanjutan Perusahaan serta menjaga kelestarian
linkungan.
Tujuan1. Membangun hubungan yang harmonis dan menciptakan
kondisi yang kondusif dengan masyarakat sekitar
Perusahaan dan untuk mendukung pertumbuhan
Perusahaan.
2. Memberikan konstribusi dalam memecahkan
permasalahan sosial.
3. Meningkatkan nilai dan budaya Perusahaan yang
terintegrasi dengan bisnis Perusahaan.
4. Bagian dari membangun dan memperkuat citra dan
reputasi perusahaan.
STRUKTUR PENGELOLA DANA ANGGARAN CSRStruktur Pengelola CSR
Perusahaan menyadari bahwa keberhasilan program CSR
ditentukan oleh kontribusi seluruh organ Perusahaan.
Menyadari hal tersebut, Perusahaan menunjuk instrumen
khusus yang bertanggung jawab mengelola kegiatan CSR
dengan menyesuaikan pada bidangnya masing-masing.
Divisi Corporate Secretary & Stakeholder Relation dalam hal
ini diamanatkan sebagai pihak yang bertanggung jawab
mengelola kegiatan CSR di bidang lingkungan dan sosial
kemasyarakatan. Adapun pihak yang bertanggung jawab
dalam mengelola kegiatan CSR di bidang kepegawaian
adalah Divisi Human Capital dan tanggung jawab perusahaan
terhadap pelanggan dikelola oleh Divisi Commercial and
Business Development.
Sumber Dana dan Anggaran CSR
Kebijakan sumber dana pelaksanaan program CSR
Perusahaan berasal dari anggaran yang sudah disetujui oleh
Pemegang Saham dan Dewan Komisaris dmelalui mekanisme
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Besaran dana
anggaran CSR Perusahaan pada tahun 2018 adalah sebesar
Rp800.000.000.
Mission• Implementing the Company’s commitment to CSR that
will provide added value to all stakeholders to support the
Company’s sustainable business growth.
• Carry out corporate responsibility and social and
environmental concerns to play an active role in enhancing
the empowerment of Indonesian communities around
a sustainable company environment through increasing
industrial relations and developing human resources.
• Minimizing the impact of the Company’s operations,
increasing the Company’s sustainable use of resources
and maintaining environmental sustainability.
Objectives1. Building harmonious relationships and creating conducive
conditions with the community around the Company and
to support the Company’s growth.
2. Contributing in solving social problems.
3. Increasing the value and corporate culture that is
integrated with the Company’s business.
4. Part of building and strengthening the image and
reputation of the company.
MANAGEMENT STRUCTURE OF CSR BUDGET FUNDCSR Management Structure
The company realizes that the success of the CSR program
is determined by the contribution of all Company organs.
Realizing this, the Company appoints special instruments that
are responsible for managing CSR activities by adjusting to
their respective fields. The Corporate Secretary & Stakeholder
Relations Division in this case is mandated as the party
responsible for managing CSR activities in the environmental
and social sectors. The parties responsible for managing CSR
activities in the field of staffing are the Human Capital Division
and the company’s responsibilities to customers are managed
by the Commercial and Business Development Division.
Source of Funds and CSR Budget
The policy of funding the implementation of the Company’s
CSR program comes from the budget that has been approved
by the Shareholders and the Board of Commissioners
through the mechanism of the Annual General Meeting of
Shareholders. The amount of funds for the Company’s CSR
budget in 2018 is Rp800,000,000.
238
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Rencana dan Anggaran CSR
Bersamaan dengan disusunnya anggaran dana pelaksanaan
program CSR, Perusahaan telah menyusun rencana program
CSR untuk satu tahun ke depan, baik program CSR di bidang
lingkungan, sosial kemasyarakatan, kepegawaian, maupun
pelanggan.
Tabel Rencana Program CSR Tahun 2018
Lokasi / Location Bidang / Sector Kegiatan / Activities Target/Output
Rencana Anggaran
Biaya / Budget Plan
Kalibaru Kesehatan dan Pengembangan Masyarakat / Health and Community Development
Program Cinta Bersih Hidup Sehat / Cinta Bersih Hidup Sehat Program
Lingkungan RW 8, 9, 19 Kelurahan Kalibaru yang terdiri dari program:- Senam Sehat- Pemeriksaan dan Pengobatan Gratis- Penyuluhan- Kerja bakti- Lomba Kebersihan
The neighborhood of RW 8, 9, 19 Kalibaru Sub-District consists of programs:- Healthy Gymnastics- Free examination and treatment- Extension- Community service- Cleaning Competition
142.108.000
Perlindungan Lingkungan / Environmental Protection
Seni, Budaya & Keagamaan / Arts, Culture & Religion
Bantuan Hewan Qurban / Sacrificial Animals Assistance
Penyediaan dan Penyaluran Hewan Qurban (3 ekor sapi) / Provision and Distribution of Sacrificial Animals (3 cows)
81.000.000
Pendidikan / Education
Kampanye Anti Narkoba dan Pendampingan Cara Bercocok Tanam dengan Teknik Hidroponik / Anti Narcotics Campaign and Assistance in How to Plant Crops with Hydroponic Techniques 5 sekolah (2 sekolah SMP dan 3
sekolah SMA) di Cilincing, Kalibaru, Tanjung Priok Jakarta Utara / 5 schools (2 junior high schools and 3 high schools) in Cilincing, Kalibaru, Tanjung Priok North Jakarta
250.000.000Seni, Budaya & Keagamaan / Arts, Culture & Religion
Pengembangan dan Pelatihan untuk Sanggar Sekolah dan Lomba Seni/Budaya/Agama / Development and Training for School Studios and Art/Culture/Religion Contests
Perlindungan Lingkungan / Environmental Protection
Perbaikan Fasilitas Sekolah dan Penghijauan / Improvement of School Facilities and Greening
Kesehatan / Health Program Siaga Sehat / Siaga Sehat Program
5 titik posko pengobatan gratis dengan total 1.400 penerima manfaat di 14 RW Kalibaru Jakarta Utara. Program ini terdiri dari pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, dan cek darah metabolik / 5 free medical posts with a total of 1,400 beneficiaries at 14 RW Kalibaru North Jakarta. The program consists of health checks, free medical treatment, and metabolic blood checks
150.000.000
Pendidikan / Education
Beasiswa Sang Juara (Alumni SMA Taruna Nusantara) / Sang Juara Scholarhsip (Taruna Nusantara High School Alumni)
2 orang alumni SMA Taruna Nusantara penerima beasiswa IPC tahun 2015 / 2 alumni of the Taruna Nusantara High School received the 2015 IPC scholarship
82.025.000
TOTAL ANGGARAN / TOTAL BUDGET 705.133.000
Anggaran CSR / CSR Budget 800.000.000
CSR Plan and Budget
Along with the preparation of the budget for the
implementation of CSR programs, the Company has compiled
a CSR program plan for the next year, both CSR programs in
the fields of environment, social, staffing and customers.
Table of Plan for CSR Programs in 2018
239Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Sampai dengan 31 Desember 2018, PPI telah merealisasikan
5 (lima) dari total rencana sebanyak 7 (tujuh) program.
Program CSR yang telah terealisasi adalah: 1) program
Cinta Bersih Hidup Sehat di lingkungan RW 08, 09, dan
10 Kelurahan Kalibaru dengan kegiatan kerja bakti, lomba
kebersihan, pemeriksaan kesehatan umum dan senam;
2) program Beasiswa Sang Juara dengan memberikan
beasiswa penuh selama 4 (empat) tahun kepada alumni
SMA Taruna Nusantara; 3) Penyaluran Hewan Qurban untuk
warga Kelurahan Kalibaru sebanyak 3 ekor sapi; 4) Program
Siaga Sehat dengan pemberian pelayanan kesehatan dan
pengobatan gratis untuk warga di RW 001-014 Kelurahan
Kalibaru; dan 5) Kampanye Kesadaran Bahaya Narkoba dan
HIV AIDS di 5 sekolah di wilayah Tanjung Priok, Cilincing dan
Kalibaru dengan tema ‘Gue Ngehitz, Gue Pilih Sehat’.
Pada tahun 2018, Perusahaan juga memberikan donasi kepada
korban bencana alam gempa Lombok dan Palu-Donggala
serta korban bencana tsunami di Banten yang mana kegiatan
tersebut bersifat insidental. Kegiatan Donasi Peduli Lombok
yang bekerjasama dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok
dan IPC sebagai holding berhasil mengumpulkan donasi yang
dibelanjakan dalam bentuk barang kebutuhan sandang dan
pangan.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUPKebijakan Pengelolaan CSR kepada Lingkungan
Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan
hidup merupakan wujud pemenuhan dan kepatuhan
terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pelaksanaan program CSR di bidang lingkungan diarahkan
pada peningkatan efisiensi proses bisnis sehingga Perusahaan
dapat meminimalisasi dampak kegiatan usaha terhadap
lingkungan. Perusahaan menunjuk Divisi Risk Management,
Quality Assurance dan HSE sebagai pihak yang bertanggung
jawab untuk menilai dan mengevaluasi dampak proses bisnis
Perusahaan terhadap lingkungan.
Program Kegiatan CSR Terhadap Lingkungan Hidup
Tanggung jawab Perusahaan terhadap lingkungan
diwujudkan melalui realisasi program yang berorientasi pada
pelestarian lingkungan pada tahun 2018. Adapun program-
program yang direalisasikan antara lain sebagai berikut.
• Kantor Berkonsep Hijau (Green Office)
Program green office merupakan konsep kantor di mana
seluruh kegiatan operasionalnya dijalankan dengan
senantiasa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan
As of December 31, 2018, PPI has realized 5 (five) of the total
plans of 7 (seven) programs. The CSR programs that have
been realized are: 1) Cinta Bersih Hidup Sehat program in RW
08, 09, and 10 Kalibaru Sub-District with community service
activities, cleaning competitions, general health checks
and gymnastics; 2) the Sang Juara Scholarship program by
providing full 4 (four) years scholarship to Taruna Nusantara
High School alumni; 3) Distribution of Sacrificial Animals for
residents of Kalibaru Sub-District is 3 cows; 4) Siaga Sehat
Program by providing health services and free treatment
for residents in RW 001-014 Kalibaru Sub-District; and 5)
Drug and HIV AIDS awareness campaigns in 5 schools in the
Tanjung Priok, Cilincing, and Kalibaru region with the theme
‘Gue Ngehitz, Gue Pilih Sehat’.
In 2018, the Company also made donations to victims of the
Lombok and Palu-Donggala earthquake and natural disaster
and victims of the tsunami disaster in Banten, where the
activities were incidental. The Lombok Care Donation Activity
in collaboration with the Tanjung Priok Port Authority and IPC
as a holding managed to collect spent donations in the form
of clothing and food items.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR THE ENVIRONMENTCSR Management Policy for the Environment
Corporate Social Responsibility towards the environment
is a manifestation of fulfillment and compliance with Law
Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection
and Management. The implementation of CSR programs in
the environmental field is directed at increasing the efficiency
of business processes so that the Company can minimize
the impact of business activities on the environment. The
company appointed the Risk Management, Quality Assurance
and HSE Division as the party responsible for assessing and
evaluating the impact of the Company’s business processes
on the environment.
CSR Activities Program for the Environment
The Company’s responsibility for the environment is realized
through the realization of programs that are oriented towards
environmental sustainability in 2018. The programs realized
include the following.
• Green Office Concept
The green office program is an office concept in which
all operational activities are carried out by always paying
240
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
sebagai upaya meminimalisasi dampak yang ditimbulkan,
diantaranya melalui efisiensi penggunaan energi,
penggunaan kertas, dan pengelolaan limbah.
a) Penggunaan Kertas
Dalam mengupayakan efisiensi penggunaan sumber
daya, Perusahaan menerapkan kegiatan operasional
yang berorientasi pada penggunaan kertas yang
minimum (paperless) hingga penggunaan kembali (re-
use) kertas untuk keperluan administratif dengan tetap
memperhatikan kepentingan dan tujuan penggunaan
kertas. Sepanjang tahun 2018, Perusahaan tercatat
menggunakan kertas sebanyak ± 521 rim.
b) Penggunaan Energi (Air, Listrik, dan BBM)
Perusahaan juga senantiasa menerapkan efisiensi
konsumsi energi, baik air, listrik, dan BBM melalui
pembatasan penggunaan sesuai dengan kebutuhan
operasional. Sepanjang tahun 2018, penggunaan
air Perusahaan tercatat sebanyak ± 12 m³ dan
penggunaan listrik sebesar ± 55.896 kWh. Perusahaan
berkomitmen untuk mengupayakan efisiensi
konsumsi air dan listrik melalui kebijakan penggiatan
penghematan konsumsi sumber daya sehingga
mampu menciptakan dampak positif yang signifikan
bagi kelestarian lingkungan.
Komitmen Perusahaan dalam efisiensi penggunaan
energi dituangkan dalam Objective Target and
Program (OTP) yang senantiasa dievaluasi dan
diperbarui secara berkala, sesuai dengan kondisi
terkini baik dari internal maupun eksternal Perusahaan.
Sepanjang 2018, Perusahaan mengimplementasikan
program mematikan lampu saat jam istirahat kerja
dan melakukan pengecekan perangkat elektronik
pegawai (terutama adaptor) telah dilepas setelah
bekerja.
• Pengelolaan Limbah
Dalam melengkapi penerapan konsep operasional yang
bertumpu pada aspek lingkungan, Perusahaan juga
menerapkan mekanisme pengelolaan limbah, baik limbah
yang berjenis Non Bahan Beracun dan Berbahaya (B3)
maupun limbah B3 dengan mekanisme dan prosedur
yang berlaku. Dalam praktiknya, pengelolaan limbah
di lingkungan PPI dilakukan dengan menunjuk pihak
ketiga yang profesional dan telah tersertifikasi dalam hal
pengelolaan limbah industri. Mekanisme pengelolaan
limbah non B3 diwujudkan melalui pemisahan sampah
organik dan non-organik untuk limbah padat dan
penggunaan septic tank dalam pengelolaan limbah
cair. Adapun pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan
attention to aspects of environmental sustainability
in an effort to minimize the impact caused, including
through efficient use of energy, paper use, and waste
management.
a) Use of Paper
In seeking efficient use of resources, the Company
implements operational activities oriented to the use
of paper that is minimum (paperless) to reuse (reuse)
paper for administrative purposes while taking into
account the interests and purposes of paper use.
Throughout 2018, the Company recorded ± 521
reams of paper.
b) Use of Energy (Water, Electricity and Fuel Oil)
The company also constantly implements energy
consumption efficiency, both water, electricity and
fuel through restrictions on usage in accordance
with operational needs. Throughout 2018, the
Company’s water use was recorded at ± 12 m³ and
electricity usage was ± 55,896 kWh. The company
is committed to striving to improve the efficiency of
water and electricity consumption through a policy
to promote savings in resource consumption so as to
create a significant positive impact on environmental
sustainability.
The Company’s commitment to efficient use of energy
is outlined in the Objective Target and Program
(OTP), which is regularly evaluated and updated, in
accordance with the current conditions both from
internal and external companies. Throughout 2018,
the Company implemented a program to turn off
lights during work breaks and check electronic devices
for employees (especially adapters) that have been
released after work.
• Waste Management
In completing the application of the operational concept
that relies on environmental aspects, the Company also
implements a waste management mechanism, both
waste that is of the type of Non-Toxic and Hazardous
(B3) and B3 waste with the applicable mechanisms
and procedures. In practice, waste management within
the PPI is carried out by appointing a professional third
party that has been certified in terms of industrial waste
management. The mechanism for managing non-B3
waste is realized through the separation of organic
and non-organic waste for solid waste and the use of
septic tanks in the management of liquid waste. The
management of B3 waste is carried out by implementing
241Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
menerapkan prosedur yang berlaku dan dilaksanakan oleh
pihak pengelola yang lebih mengerti prosedur pengelolaan
limbah B3 dengan tepat. Prosedur pengelolaan limbah
Perusahaan senantiasa dievaluasi secara berkala setiap 6
(enam) bulan sekali guna memberikan kesempatan bagi
Perusahaan untuk memonitor dampak negatif limbah
terhadap lingkungan dan mengupayakan pengelolaan
limbah yang lebih efektif dan efisien.
• Pengukuran Pencahayaan, Kelembapan, dan
Kebisingan
Perusahaan meyakini kondisi lingkungan memegang
pengaruh signifikan terhadap tingkat produktivitas
dan progresivitas pegawai. Berangkat dari pemahaman
tersebut, Perusahaan senantiasa mengukur dan menilai
tingkat pencahayaan, kelembapan, dan kebisingan yang
diyakini memiliki pengaruh terhadap kinerja pegawai
secara keseluruhan.
Perusahaan memastikan bahwa pencahayaan lingkungan
kerja sudah tercukupi sehingga pegawai dapat
melaksanakan pekerjaan dengan baik serta meminimalisir
kecelakaan kerja akibat minimnya kecukupan
pencahayaan. Hal yang serupa juga diterapkan dalam
menilai tingkat kelembapan dan kebisingan dengan
memperhitungkan ketenangan kerja dan tingkat beban
kerja yang ditimbulkan akibat kelembapan yang tidak
terkendali. Penilaian aspek lingkungan kerja menjadi
tanggung jawab yang dikelola oleh Divisi RHQSE.
Sepanjang tahun 2018, Divisi RHQSE senantiasa
mengupayakan terciptanya kondisi dan lingkungan kerja
yang kondusif demi mewujudkan kinerja terbaik bagi
seluruh pegawai.
Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan Hidup
Perusahaan telah menyediakan sarana pengaduan untuk
memudahkan dalam penyampaian laporan terkait masalah
lingkungan. Pelaporan dapat disampaikan pada nomor
telepon 021 - 647178081 atau melalui email corp.sec@
portdevco.com.
Sepanjang tahun 2018, Perusahaan tidak mendapat laporan
pengaduan yang berkaitan dengan masalah lingkungan
ataupun pelanggaran atas peraturan perundang-undangan
yang berdampak signifikan terhadap kelestarian lingkungan.
Perusahaan juga tidak mendapat teguran dan/atau sanksi
dari pihak otoritas berwenang terkait masalah pengelolaan
lingkungan.
procedures that are in force and implemented by the
management who better understand the procedures for
managing B3 waste. The Company’s waste management
procedures are regularly evaluated every 6 (six) months to
provide an opportunity for the Company to monitor the
negative impacts of waste on the environment and seek
more effective and efficient waste management.
• Lighting, Humidity and Noise Measurement
The company believes that environmental conditions
have a significant influence on the level of productivity
and progressivity of employees. Departing from this
understanding, the Company always measures and
assesses the level of lighting, humidity, and noise that
is believed to have an influence on overall employee
performance.
The company ensures that the lighting of the work
environment is sufficient so that employees can carry out
their work well and minimize work accidents due to the
lack of adequate lighting. The same thing is applied in
assessing the level of humidity and noise by taking into
account the calmness at work and the level of workload
caused by uncontrolled humidity. Assessment of aspects
of the work environment is the responsibility managed by
the RHQSE Division. Throughout 2018, the RHQSE Division
always strives to create a conducive working environment
and conditions to create the best performance for all
employees.
Complaints Mechanism for Environmental Problems
The company has provided complaints facilities to facilitate
the submission of reports regarding environmental issues.
Reporting can be submitted on telephone number 021-
647178081 or by email [email protected].
Throughout 2018, the Company did not receive complaint
reports relating to environmental problems or violations
of laws and regulations that had a significant impact on
environmental sustainability. The company also does not get
reprimand and/or sanctions from the authorities concerned
regarding environmental management issues.
242
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Sertifikasi di Bidang Lingkungan
Sebagai entitas usaha yang menyadari arti penting penjagaan
kualitas tanggung jawab perusahaan sesuai standar yang
berlaku, Perusahaan telah memiliki sertifikasi di bidang Sistem
Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, dan
Sistem Manajemen K3 melalui perolehan 3 (tiga) sertifikasi
ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001 dari Royal Charter
British Standar Internasional. Perolehan sertifikasi merupakan
wujud komitmen Perusahaan dalam menerapkan standarisasi
bertaraf internasional dalam melaksanakan tanggung jawab
terhadap lingkungan yang berimplikasi terhadap penjagaan
kualitas yang lebih baik dan perolehan manfaat yang lebih
optimal bagi pemangku kepentingan Perusahaan.
Anggaran CSR terhadap Lingkungan
Dalam melaksanakan program tanggung jawab terhadap
lingkungan pada tahun 2018, Perusahaan telah
mengalokasikan dana sebesar Rp206.100.000,- sebagaimana
dianggarkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan
Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham.
Alokasi dana tersebut disalurkan melalui eksekusi tanggung
jawab perusahaan terhadap lingkungan.
Dampak Kualitatif Pelaksanaan CSR Lingkungan Hidup
Konsistensi Perusahaan dalam menumbuhkan manfaat yang
menyeluruh bagi lingkungan melalui pemenuhan tanggung
jawab terhadap lingkungan diarahkan kepada penumbuhan
pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Berlandaskan pada pemahaman tersebut, implementasi
CSR Perusahaan ditempatkan sebagai sarana perolehan
keuntungan (profit center), bukan sebagai sarana biaya
(cost center). Perusahaan menyadari bahwa penerapan CSR
terhadap lingkungan yang dilakukan secara konsisten dan
komprehensif berperan terhadap penjagaan reputasi dan
citra korporasi yang sehat.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP SOSIAL DAN KEMASYARAKATANKebijakan Pengelolaan CSR terhadap Sosial
Kemasyarakatan
Pemenuhan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial
dan kemasyarakatan diintegrasikan pada peningkatan
kapasitas dan kapabilitas masyarakat serta pengembangan
taraf hidup dan nilai tambah bagi kehidupan ekonomi
masyarakat. Kegiatan ini didasari pada pemahaman bahwa
peran masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap
keberlanjutan bisnis Perusahaan. Perusahaan secara khusus
mengatur pelaksanaan tanggung jawab terhadap sosial
kemasyarakatan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SKD-
Environmental Certification
As a business entity that is aware of the importance of
safeguarding the quality of corporate responsibility in
accordance with applicable standards, the Company has
certification in the field of Quality Management Systems,
Environmental Management Systems and OHS Management
Systems through the acquisition of 3 (three) ISO 9001,
ISO 14001 and OHSAS certifications 18001 from British
Royal Standard International Charter. The acquisition of
certification is a manifestation of the Company’s commitment
in implementing international standardization in carrying
out environmental responsibility which has implications for
safeguarding better quality and obtaining more optimal
benefits for the Company’s stakeholders.
CSR Budget for the Environment
In implementing the environmental responsibility program
in 2018, the Company has allocated funds amounting to
Rp206,100,000, - as budgeted and approved by the Board
of Commissioners and Shareholders at the General Meeting
of Shareholders. The allocation of funds is channeled through
responsible execution company answer to the environment.
Qualitative Impact on the Implementation of
Environmental CSR
The consistency of the Company in fostering comprehensive
benefits for the environment through the fulfillment of
environmental responsibility is directed to the growth of
sustainable development. Based on this understanding,
the Company’s CSR implementation is placed as a profit
center, not as a cost facility. The company realizes that the
implementation of CSR towards the environment that is
carried out consistently and comprehensively plays a role in
maintaining a healthy corporate reputation and image.
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY FOR SOCIAL AND
COMMUNITY AFFAIRS
CSR Management Policy for Community Social Affairs
Fulfillment of corporate responsibility towards social and
community is integrated in improving the capacity and
capability of the community and the development of living
standards and added value to the economic life of the
community. This activity is based on the understanding
that the role of the community has a significant impact
on the sustainability of the Company’s business. The
company specifically regulates the implementation of social
responsibility in the Directors Decree Number SKD-630-
243Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
630-002522 tentang Kebijakan Strategis Pengelolaan Dana
Corporate Social Responsibility (CSR) Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (TJSL).
Program Kegiatan CSR terhadap Sosial Kemasyarakatan
Bersandar pada pendekatan triple bottom lines, pemenuhan
tanggung jawab terhadap sosial kemasyarakatan difungsikan
pada pembangunan masyarakat dan peningkatan taraf
hidup masyarakat melalui program-program CSR yang telah
direncanakan bersamaan dengan pengajuan anggaran CSR
dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Program-program CSR terhadap sosial kemasyarakatan yang
dilaksanakan selama tahun 2018 meliputi bidang kesehatan
dan pengembangan masyarakat, pendidikan, seni budaya
dan keagamaan, serta kepedulian lingkungan. Adapun rincian
pelaksanaan program CSR yang dilaksanakan sepanjang
tahun 2018 antara lain sebagai berikut.
Program Cinta Bersih Hidup Sehat
Cinta Bersih Hidup Sehat atau “CBHS” merupakan sebuah
program yang digelar guna meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran masyarakat agar bersedia melakukan pola hidup
bersih dan sehat, menumbuhkan kesadaran serta motivasi
masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan. Target
penerima manfaat program CBHS Perusahaan adalah
masyarakat di wilayah RW 08, 09, dan 10 Kelurahan Kalibaru,
Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
Tujuan utama dari program CBHS pada dasarnya yaitu
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.
Sejumlah kegiatan yang menjadi agenda dalam program
CBHS diantaranya ialah pemberian edukasi kesehatan,
kerja bakti, lomba kebersihan, senam, serta pemeriksaan
kesehatan umum yang dilakukan secara berkala. Program
yang dilaksanakan bekerjasama dengan Yayasan Filantra
ini berlangsung selama 12 bulan dan telah melayani 1.529
penerima manfaat.
Berikut adalah rincian kegiatan program CBHS beserta
jumlah penerima manfaatnya pada masing-masing kegiatan:
Tabel Jumlah Penerima Manfaat Program CBHS PPI
No. Kegiatan / Activities
Jumlah Penerima Manfaat (Orang) /
Number of Beneficiaries (People)
1 Senam Sehat / Healthy Gymnastics 537
2 Edukasi PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) / PHBS Education (Clean and Healthy Life Behavior) 445
3 Pemeriksaan Kesehatan Gratis / Free Health Screening 346
4 Kerja Bakti / Community Service 82
5 Lomba Kebersihan / Cleaning Competition 119
TOTAL 1.529
002522 concerning the Strategic Policy for the Management
of Corporate Social Responsibility (CSR) Funds for Social and
Environmental Responsibility (CSR).
CSR Activities Program for Community Social Affairs
Relying on the triple bottom lines approach, fulfilling social
responsibility is functioned on community development and
improving people’s living standards through CSR programs
that have been planned together with CSR budget proposals
at the General Meeting of Shareholders (GMS).
CSR programs for social activities carried out during 2018
include the fields of health and community development,
education, cultural and religious arts, and environmental
care. The details of the implementation of CSR programs
carried out throughout 2018 are as follows.
Cinta Bersih Hidup Sehat Program
Cinta Bersih Hidup Sehat or “CBHS” is a program that is held
to increase public knowledge and awareness to be willing to
carry out a clean and healthy lifestyle, fostering awareness
and motivation of the community on the importance of
environmental hygiene. The target beneficiaries of the
Company’s CBHS program are people in the RW 08, 09 and
10 areas of Kalibaru Sub-District, Cilincing District, North
Jakarta.
The main objective of the CBHS program is basically to improve
the health status of the Indonesian people. A number of
activities that are on the agenda of the CBHS program include
the provision of health education, voluntary work, hygiene
competitions, gymnastics, and periodic general health checks.
The program which was carried out in collaboration with the
Filantra Foundation lasted 12 months and has served 1,529
beneficiaries.
The following are the details of CBHS program activities along
with the number of beneficiaries in each activity:
Table of The Number of CBHS PPI Program Beneficiaries
244
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Kegiatan Senam Sehat dilaksanakan setiap satu kali dalam
satu bulan dan mendapat respon positif dengan banyaknya
masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Selain dari
sisi praktik lewat olahraga senam, Perusahaan juga memberikan
pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya perilaku
hidup sehat guna meningkatkan kesadaran masyarakat.
Kegiatan Edukasi PHBS berhasil dilaksanakan 14 kali selama
periode program, dengan penyampaian materi yang variatf
dan berguna bagi masyarakat di antaranya seperti mengenai
pengolahan sampah rumah tangga, strategi sanitasi total
berbasis masyarakat, pentingnya kebersihan lingkungan,
hingga pemberantasan sarang nyamuk di lingkungan rumah.
Untuk kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Perusahaan
telah menyelenggarakan sebanyak 3 (tiga) kali yang disambut
dengan antusias cukup tinggi oleh masyarakat dengan
keikutsertaan hingga 346 orang. Upaya preventif lain dalam
menjaga kebersihan lingkungan juga dilakukan melalui
pelaksanaan kegiatan Kerja Bakti yang telah dilaksanakan
sebanyak 3 (tiga) kali selama periode program, yang juga
mendapat respon yang baik oleh masyarakat di sekitar
lokasi penerima manfaat. Untuk menggenapi seluruh
program tersebut, Perusahaan juga menyelenggarakan
Lomba Kebersihan yang bertujuan memberikan motivasi
kepada warga Kelurahan Kalibaru untuk senantiasa menjaga
kebersihan. Lomba ini diikuti oleh ketiga RW penerima
manfaat, dengan kriteria penilaian tertentu.
Healthy Gymnastic activities are held once a month and
receive a positive response with the many people who
participate in these activities. Aside from the practice side
through gymnastics, the Company also provides knowledge
to the public about the importance of healthy living behaviors
to increase public awareness. PHBS Education Activities
were successfully carried out 14 times during the program
period, with the delivery of varied and useful material for the
community including such as processing household waste,
community-based total sanitation strategies, the importance
of environmental hygiene, to eradicating mosquito nests in
the home environment.
For Free Health Screening activities, the Company has held
3 (three) times which were greeted with enthusiasm by
the community with the participation of up to 346 people.
Other preventive efforts in maintaining environmental
cleanliness were also carried out through the implementation
of Community Service Activities which had been carried
out 3 (three) times during the program period, which also
received good responses from the communities around
the beneficiary locations. To fulfill the entire program, the
Company also organized a Hygiene Contest which aims to
provide motivation to the residents of Kalibaru Sub-District to
always maintain cleanliness. This competition was attended
by three RW beneficiaries, with certain assessment criteria.
245Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Program Beasiswa Sang Juara
Beasiswa Sang Juara merupakan salah satu bentuk CSR dalam
pilar pendidikan PPI yang memberikan program beasiswa
penuh selama 4 (empat) tahun dan diberikan untuk alumni
SMA Taruna Nusantara yang berhasil lolos terdaftar sebagai
mahasiswa di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Adapun
2 (dua) alumni yang mendapatkan beasiswa tersebut pada
tahun 2018 adalah Afdina Melya Ganes (Universitas Gadjah
Mada, Jurusan Kedokteran Umum) dan M. Firman Nuruddin
(ITB, Jurusan Oceanografi).
Penyaluran Hewan Qurban
Dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha 1439H, PPI
beserta PT IPC TPK dan NPTCI1 menyalurkan hewan qurban
sebanyak 9 (sembilan) ekor sapi untuk RW 08, 09, dan 10
Kelurahan Kalibaru. Kegiatan CSR yang dilaksanakan pada
21 Agustus 2018 ini merupakan bentuk kegiatan CSR yang
masuk ke dalam pilar seni, budaya dan keagamaan.
Program Siaga Sehat
Program Siaga Sehat merupakan program pelayanan
kesehatan dan pengobatan gratis yang bekerja sama dengan
Yayasan Filantra (afiliasi Rumah Zakat) untuk warga di RW
001 – 014 Kelurahan Kalibaru, Jakarta Utara. Program ini
diselenggarakan serentak di 5 titik Posko Pengobatan Gratis
di 14 RW Kelurahan Kalibaru pada 14 November 2018
dengan total penerima manfaat sebanyak 1.499. Program ini
terdiri dari pemeriksaan kesehatan, pengobatan gratis, dan
cek darah metabolik (kolesterol, asam urat, gula darah) serta
melibatkan hingga 25 dokter yang bertugas masing-masing
sebanyak 5 (lima) orang di tiap titik. Berikut adalah rincian
lokasi serta jumlah penerima manfaat di 5 titik posko:
The Sang Juara Scholarship Program
The Sang Juara Scholarship is one form of CSR in the PPI
education pillar that provides a full scholarship program for
4 (four) years and is given to high school Taruna Nusantara
alumni who have successfully qualified as students in state
universities in Indonesia. The 2 (two) alumni who received the
scholarship in 2018 are Afdina Melya Ganes (Gadjah Mada
University, General Medicine Department) and M. Firman
Nuruddin (ITB, Oceanography Department).
Distribution of Sacrificial Animals
In order to celebrate Eid al-Adha 1439H, PPI along with PT IPC
TPK and NPTCI1 distributed 9 (nine) qurban animals for RW
08, 09 and 10 Kalibaru Sub-District. The CSR activities held on
August 21, 2018 are a form of CSR activities that fall into the
pillars of art, culture and religion.
Siaga Sehat Program
The Siaga Sehat Program is a free health and medical care
program that works with Filantra (Zakat House affiliation)
for residents in RW 001 - 014 Kalibaru Sub-District, North
Jakarta. This program is held simultaneously at 5 points of
the Free Treatment Post at 14 RW Kalibaru Sub-District on
November 14, 2018 with a total of 1,499 beneficiaries. The
program consists of health checks, free medication, and
metabolic blood checks (cholesterol, gout, blood sugar) and
involves up to 25 doctors who are assigned 5 (five) people at
each post. The following are the details of the location and
the number of beneficiaries at 5 posts:
246
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Titik Posko / Posts Alamat / Address
Jumlah Penerima Manfaat (Orang)
/ Number of Beneficiaries (People)
Titik 1: Sekretariat RW 02 Kalibaru / Post 1: Secretariat of RW 02 Kalibaru Jl. Kalibaru Timur VII, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara 319
Titik 2: Sekretariat RW 01 Kalibaru / Post 2: Secretariat of RW 01 Kalibaru
Jl. Kalibaru Timur IV RT 01 RW 01, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara 250
Titik 3: Sekretariat RW 04 Kalibaru / Post 2: Secretariat of RW 01 Kalibaru
Jl. Kalibaru Barat 7 RT 06 RW 07, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara 320
Titik 4: Masjid Al-Mubasyirin RW 07 Kalibaru / Post 4: Al-Mubasyirin Mosque RW 07 Kalibaru
Jl. Kalibaru Barat IV RT 012 RW 07, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara 300
Titik 5: Sekretariat RW 08 Kalibaru / Post 5: Secretariat of RW 08 Kalibaru
Jl. Kalibaru Barat I RT 004 RW 08, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara 310
TOTAL PENERIMA MANFAAT / TOTAL OF BENEFICIARIES 1.499
247Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Drug and HIV AIDS Awareness Campaign ‘Gue Ngehitz,
Gue Pilih Sehat’
PPI CSR program that falls into the pillars of art, education,
religion and environmental protection is held with the aim
of providing useful information to students regarding the
dangers of drugs & HIV AIDS and preventing the increase
in drug abuse and the number of HIV positive and AIDS
patients among adolescents. The campaign is held regularly
from November 13, 2018 -January 31, 2019 with the aim
of 5 (five) junior and senior high schools in North Jakarta
Kalibaru namely Barunawati Vocational High School, SMAN
114, SMP 53, SMPN 231, and Nurul Falah High School with
a total target of approximately 1,500 students. The activities
that took place were the drug hazard awareness campaign
and HIV AIDS, planting hydroponic plants, as well as a poster
& video contest related to the dangers of drugs.
Disaster Donation Assistance
In 2018 Indonesia experienced various natural disasters, such
as the Lombok earthquake and the Palu-Donggala earthquake
and the Banten tsunami disaster. The company also provides
social service assistance to ease the burden of victims through
assistance as follows:
- Donations to Palu and Donggala Disaster Victims
In order to increase solidarity and concern for the
earthquake and tsunami disaster in Palu - Donggala,
Central Sulawesi, PPI synergized with IPC and the Tanjung
Priok Port Authority (Tanjung Priok OP) to participate
in humanitarian action donations to care about the
Palu - Donggala earthquake and tsunami. PPI provides
donations in the form of clothing and food needed such
as blankets, towels, bedding, baby clothes, and others.
Donations were channeled by the Corporate Secretary
Team on 4 and 5 October 2018.
Kampanye Kesadaran Bahaya Narkoba dan HIV AIDS
‘Gue Ngehitz, Gue Pilih Sehat
Program CSR PPI yang masuk ke dalam pilar seni, pendidikan,
keagamaan dan perlindungan lingkungan ini diselenggarakan
dengan tujuan memberikan informasi yang bermanfaat
kepada siswa/i terkait bahaya narkoba & HIV AIDS serta
mencegah bertambahnya penyalahgunaan narkoba dan
jumlah pasien HIV positif dan AIDS di kalangan remaja.
Kampanye dilaksanakan secara berkala mulai 13 November
2018 – 31 Januari 2019 dengan sasaran 5 (lima) sekolah SMP
dan SMA di Kalibaru Jakarta Utara yakni SMK Barunawati,
SMAN 114, SMPN 53, SMPN 231, dan SMA Nurul Falah
dengan target keseluruhan menjangkau kurang lebih 1.500
siswa/i. Adapun kegiatan yang berLangsung yaitu kampanye
kesadaran bahaya narkoba dan HIV AIDS, menanam tanaman
hidroponik, serta lomba membuat poster & video terkait
bahaya narkoba.
Bantuan Donasi Bencana
Pada tahun 2018 Indonesia mengalami berbagai musibah
bencana alam, seperti gempa Lombok dan gempa Palu –
Donggala dan bencana tsunami Banten. Perusahaan turut
memberikan bantuan bakti sosial untuk meringankan beban
para korban melaLui bantuan sebagai berikut:
- Donasi pada Korban Bencana Palu dan Donggala
Dalam rangka meningkatkan solidaritas dan rasa
kepedulian terhadap musibah gempa dan tsunami di Palu
– Donggala, Sulawesi Tengah, PPI bersinergi dengan IPC
dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok (OP Tanjung Priok)
untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan donasi aksi
kemanusiaan peduli gmpa dan tsunami Palu – Donggala.
PPI memberikan donasi berupa kebutuhan sandang dan
pangan yang dibutuhkan seperti selimut, handuk, alas
tidur, pakaian bayi, dan lainnya. Donasi disalurkan oleh
Tim Corporate Secretary pada 4 dan 5 Oktober 2018.
248
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
- Donasi pada Korban Gempa Lombok
Dalam rangka meringankan beban korban bencana, pada
10 September 2018 PPI bersinergi dengan OP Tanjung
Priok menyalurkan donasi sebesar Rp17.860.000 yang
dibelanjakan dalam bentuk kebutuhan sandang dan
pangan seperti selimut, pakaian bayi, pakaian dewasa,
kebutuhan wanita, makanan kaleng, susu, air mineral dan
lainnya. Donasi tersebut disalurkan melalui Posko Peduli
Lombok yang berlokasi di Terminal Penumpang Tanjung
Priok. Selain bertujuan meringankan beban korban
bencana, sinergi ini juga diharapkan dapat menjalin
harmonisasi antar instansi dan pemangku kepentingan di
lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok.
Apresiasi Eksternal Terhadap Program Sosial
Kemasyarakatan Perusahaan 2018
Komitmen PPI untuk senantiasa melaksanakan program CSR
yang tak sekadar filantropi tetapi juga senantiasa tumbuh
bersama meningkat kualitas hidup masyarakat, mendapat
berbagai apresiasi dari pihak eksternal, yakni sebagai berikut:
• Best of 2018 Indonesia Development Award untuk
Kategori The Committed Company for Contributing in
Community Development of The Year 2018
• Certificate of Appreciation oleh Indonesia Business
Development Award untuk Kategori The Most Trusted and
Reputable Company in Corporate Social Responsibility of
The Year 2018
• Piagam Penghargaan Kelurahan Kalibaru atas Peranserta
dan Pengabdian dan Dedikasinya di Wilayah Kelurahan
Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara
• Piagam Penghargaan “Jakarta Utara Rumah Kita” atas
Partisipasi dalam Upaya Membangun Kebersamaan
sebagai Perekat Kerukunan Warga dan Elemen
Masyarakat Jakarta Utara
• Piagam Penghargaan dari Filantra atas Kerjasama dan
Sinergi dalam Program CSR ‘Cinta Bersih Hidup Sehat’
dan ‘Siaga Sehat’ tahun di Kelurahan Kalibaru, Jakarta
Utara.
Anggaran CSR terhadap Sosial Kemasyarakatan
Sepanjang tahun 2018, Perusahaan telah menganggarkan
dana sebesar Rp800.000.000,- untuk pelaksanaan program-
program CSR di bidang sosial kemasyarakatan. Jumlah
tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2017 sebesar
Rp599.495.000.
Dampak Kualitatif Pelaksanaan CSR di bidang Sosial
Kemasyarakatan
Perusahaan menempatkan pemenuhan tanggung jawab
terhadap sosial kemasyarakatan sebagai sebuah manifestasi
yang berkontribusi terhadap keberhasilan terciptanya
- Donations to the Victims of the Lombok Earthquake
In order to ease the burden of disaster victims, on
September 10, 2018 the PPI in synergy with the Tanjung
Priok OP channeled donations amounting to Rp.
17,860,000 spent in the form of clothing and food needs
such as blankets, baby clothes, adult clothing, women’s
needs, canned food, milk, mineral water and others. The
donation was channeled through the Lombok Care Post
located in Tanjung Priok Passenger Terminal. In addition
to aiming to ease the burden of victims of the disaster,
this synergy is also expected to establish harmonization
between agencies and stakeholders within the Tanjung
Priok Port.
External Appreciation of the 2018 Corporate Social
Community Program
PPI’s commitment to always implementing CSR programs
that are not just philanthropy but also truly grow together
increases the quality of life of the community, receives various
appreciation from external parties, namely as follows:
• The Best of 2018 Indonesia Development Award for the
Category Committed Company for Contributing in 2018
Community Development of the Year
• Certificate of Appreciation by Indonesia Business
Development Award for the Most Trusted and Reputable
Company in Corporate Social Responsibility Category of
the Year 2018
• Charter of Kalibaru Sub-District Award for Participation
and Dedication and Dedication in Kalibaru Sub-District,
Cilincing District, North Jakarta
• “Jakarta Utara Rumah Kita” Award Charter for
Participation in the Effort to Build Togetherness as an
Adhesive for North Jakarta Community and Community
Harmony
• Charter of Award from Filantra for Cooperation and
Synergy in the ‘Cinta Bersih Hidup Sehat’ CSR Program
and ‘Siaga Sehat’ year at Kalibaru Sub-District, North
Jakarta.
CSR Budget for Community Social Affairs
Throughout 2018, the Company has budgeted IDR
800,000,000 for the implementation of CSR programs
in the social sector. This number has increased from 2017
amounting to Rp599,495,000.
Qualitative Impact on the Implementation of CSR in the
Social Sector
Community
The company places fulfillment of social responsibility as a
manifestation that contributes to the success of sustainable
249Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) tidak
hanya bagi Perusahaan semata, tetapi juga bagi masyarakat
sekitar. Menyadari hal tersebut, Perusahaan menyadari bahwa
pemenuhan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial
kemasyarakatan bukanlah sebuah cost center, tetapi sebuah
profit center yang memberikan mutual benefit bagi eksistensi
dan reputasi Perusahaan serta kesejahteraan masyarakat.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP KEPEGAWAIAN DAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)Kebijakan CSR terhadap K3 dan Kepegawaian
Perusahaan mengembangan kebijakan sumber daya manusia
dengan bersandar pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan
dengan menempatkan pengelolaan kepegawaian secara
profesional sehingga dapat mempertahankan kinerja bisnis
yang positif dalam jangka panjang dan berkesinambungan.
Komitmen ini merupakan bukti pemahaman Perusahaan
atas peran dan kontribusi pegawai dalam menentukan
kualitas layanan serta menggerakkan keberhasilan proses
bisnis Perusahaan. Dalam memenuhi tanggung jawab
perusahaan terhadap pegawai, Perusahaan mengedepankan
prinsip kesetaraan gender dan kesempatan kerja, pemberian
sarana dan keselamatan kerja, pemberian kesempatan
pengembangan kompetensi dan karier, dan penyediaan
kebijakan kesejahteraan pegawai yang sesuai.
Kebijakan pemenuhan tanggung jawab perusahaan terhadap
kepegawaian telah diatur secara internal sebagaimana
tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor PPI-
NPP-06-1-000555 tentang Penddikan dan Pelatihan Pekerja
dan Surat Keputusan Direksi Nomor SKD-610-002186
tentang Besaran Insentif Performansi Pekerja.
Program Kegiatan CSR terhadap Kepegawaian
Dalam mendorong produktivitas yang optimal dari setiap
pegawai, Perusahaan menerapkan kebijakan yang berorientasi
pada penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, aman, dan
nyaman. Adapun kebijakan-kebijakan yang direalisasikan
antara lain sebagai berikut.
1. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja
Telah menjadi sebuah komitmen bagi Perusahaan untuk
memberikan kesempatan kerja yang dan kesetaraan
gender bagi seluruh pegawai dengan mengacu
pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan
Perusahaan yang berlaku.
Dalam proses rekrutmen dan penerimaan tenaga kerja,
perencanaan dan pengembangan karir baik promosi
ataupun mutasi dilakukan melalui proses seleksi yang
development not only for the Company, but also for the
surrounding community. Realizing this, the Company realizes
that fulfilling the company’s responsibility for social society
is not a cost center, but a profit center that provides mutual
benefits for the existence and reputation of the Company and
the welfare of society.
CORPORATE RESPONSIBILITY FOR STAFFING AND OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (K3)CSR Policy towards Occupational Health and Safety and
Staffing
The company develops human resource policies by relying
on the values of equality and justice by placing professional
staff management so that it can maintain positive business
performance in the long term and sustainably. This
commitment is a testament to the Company’s understanding
of the role and contribution of employees in determining
service quality and driving the success of the Company’s
business processes. In fulfilling corporate responsibility
towards employees, the Company prioritizes the principles
of gender equality and employment opportunities, providing
facilities and safety, providing opportunities for competency
and career development, and providing appropriate employee
welfare policies.
The policy of fulfilling corporate responsibility towards staffing
has been regulated internally as stated in the Decree of the
Board of Directors Number PPINPP-06-1-000555 concerning
Employee Education and Training and Decree of the Board of
Directors Number SKD-610-002186 concerning Amount of
Worker Performance Incentives.
CSR Activities Program for Staffing
In encouraging optimal productivity of every employee, the
Company applies policies that are oriented towards creating
a conducive, safe and comfortable work environment. The
policies realized include the following.
1. Gender Equality and Job Opportunities
It has become a commitment for the Company to provide
employment opportunities and gender equality for all
employees by referring to applicable laws and company
policies.
In the process of recruitment and recruitment, career
planning and development both promotion and transfer is
carried out through a transparent and objective selection
250
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
transparan dan obyektif. Hal yang serupa juga diterapkan
dalam pemberian remunerasi, pengembangan kapasitas
serta pemanfaatan fasilitas dan manfaat lainnya dimana
Perusahaan menghindari timbulnya diskriminasi dengan
tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama,
ras, dan gender.
2. Sarana dan Keselamatan Kerja
PPI sebagai entitas usaha yang bergerak dalam bidang
penyediaan infrastruktur pelabuhan menyadari bahwa
pemenuhan tanggung jawab terhadap Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) merupakan hal yang mutlak
diterapkan mengingat tingginya faktor risiko yang
dihadapi dalam proses bisnis yang dijalankan. Kebijakan
ini telah diatur dalam Kebijakan Manajemen Nomor
pMP Pl-3 tentang Mutu, Kesehatan, Keselamatan, dan
Lingkungan. Tanggung jawab sosial Perusahaan terkait
kegiatan K3 direalisasikan melalui identifikasi potensi
bahaya, menilai tingkat risiko, dan menetapkan upaya
pengendalian yang cermat dengan uraian sebagai berikut.
1. Identifikasi potensi bahaya
Perusahaan memiliki mekanisme pengukuran dan
identifikasi potensi bahaya bernama Hazard Aspect
Identification, Risk Assessment and Determining
Control (HAIRADC). Mekanisme yang dilibatkan
tidak sebatas proses identifikasi bahaya, tetapi juga
penyusunan dan perumusan upaya pengendalian
yang tepat. Hingga akhir tahun 2018, hasil HAIRADC
menunjukkan terdapat 97 risiko bahaya, dengan
kategori risiko yang dapat diabaikan sebanyak 36,
risiko sedang sebanyak 17, risiko rendah sebanyak 43
dan risiko tinggi sebanyak 1.
2. Evaluasi Kepatuhan terhadap Peraturan Keselamatan,
Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)
Perusahaan secara berkala mengevaluasi tingkat
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
yang mengatur perihal Kesehatan dan Keselamatan
Kerja dan Lingkungan (K3L) dengan berprinsip pada
standar ISO 9001, ISO 14001 dan OHSAS 18001. Pada
tahun 2018, evaluasi kepatuhan K3L dilaksanakan
pada bulan November – Desember 2018.
3. Objective, Target and Program (OTP)
Program OTP dikhususkan untuk mencegah
terjadinya kecelakaan kerja dan pencemaran
lingkungan serta mengupayakan strategi perbaikan
yang berkesinambungan. OTP yang ditetapkan dan
direalisasikan pada tahun 2018 antara lain:
• Melakukan monitoring dan merevisi HAIRADC
untuk kegiatan/aktivitas di Kantor Pusat dan
Proyek;
process. Similar things are also applied in the provision of
remuneration, capacity building and utilization of other
facilities and benefits where the Company avoids the
emergence of discrimination by not discriminating against
ethnic, religious, racial and gender backgrounds.
2. Work Facilities and Safety
PPI as a business entity engaged in port infrastructure
provision realizes that fulfilling responsibility for
Occupational Health and Safety (K3) is an absolute thing
to implement given the high risk factors faced in the
business process being carried out. This policy has been
regulated in the Management Policy Number pMP Pl-3
concerning Quality, Health, Safety and Environment.
Corporate social responsibility related to OHS activities
is realized through identification of potential hazards,
assessing the level of risk, and establishing careful control
efforts with the following description.
1. Identify potential hazards
The company has a mechanism for measuring and
identifying potential hazards called Hazard Aspect
Identification, Risk Assessment and Determining
Control (HAIRADC). The mechanism involved is not
limited to the process of identifying hazards, but
also the preparation and formulation of appropriate
control efforts. Until the end of 2018, the HAIRADC
results showed there were 97 risks of danger, with 36
categories of negligible risk, 17 as moderate risks, 43
as low risks and 1 as high risk.
2. Evaluation of Compliance with Safety, Occupational
Health and Environment (K3L) Regulations
The company periodically evaluates the level of
compliance with laws and regulations governing
Health and Safety and Environment (K3L) matters
principally on ISO 9001, ISO 14001, and OHSAS
18001 standards. In 2018, K3L compliance evaluation
is carried out in November - December 2018.
3. Objective, Target and Program (OTP)
The OTP program is specifically designed to prevent
work accidents and environmental pollution and
strive for continuous improvement strategies. OTPs
determined and realized in 2018 include:
• Monitor and revise HAIRADC for activities/activities
at Head Office and Projects;
251Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
• Safety Induction bagi karyawan dan tamu;
• Memastikan setia aktivitas kerja berbahaya telah
dilengkapi izin kerja aman
• Kampanye HSE melalui media email, presentasi
dan lain-lain;
• Melakukan safety patrol corporate selam 1 (satu)
kali dalam satu bulan terkait HSE;
• Identifikasi dan monitoring daftar peraturan dan
perundangan K3L lainnya yang sesuai dengan
pelaksanaan kegiatan Perusahaan;
• Menyediakan dan monitoring sarana ERP
(Emergency Response & Preparedness) seperi
sirine/alarm, klinik, dan lain-lain;
• mengadakan pelatihan dan simulasi Tanggap
Gawat Darurat (TGD);
• Penyediaan APD (Alat Pelindung Diri) untuk
pegawai;
• Pengecekan rutin kendaraan operasional;
• Memasang Spanduk Safety Signs, Rambu-rambu
dan peringatan sesuai kebutuhan, Kotak P3K,
APAR, Muster Point, dan jalur evakuasi keadaan
darurat;
• Pengadaan kacamata hitam untuk proyek;
• Pembuatan SOP Berkendara.
Upaya Pencegahan Sakit akibat Kerja
• Sosialisasi ergonomi duduk dalam bekerja yang
baik dan benar;
• Pengukuran lingkungan kerja terkait
pencahayaan suhu dan kelembapan;
4. Pemantauan dan Pengukuran Komponen K3L
Pemantauan dan pengukuran ditujukan guna
memenuhi dan menilai kecukupan komponen K3L
sehingga kebijakan K3L dapat berjalan efektif dan
efisien. Pengukuran yang dilakukan sepanjang tahun
2018, tidak terdapat kecelakaan di lokasi proyek.
Untuk lingkup corporate juga terdapat 2 (dua)
kecelakaan kerja dengan kategori minor.
5. Komunikasi, Konsultasi dan Partisipasi K3L
Dalam menjamin penerapan K3L sesuai dengan
SOP yang berlaku, maka Perusahaan melakukan
sosialisasi dan diseminasi prinsip-prinsip K3L dengan
memanfaatkan berbagai media komunikasi. Adapun
topik-topik yang menjadi dikomunikasikan sepanjang
tahun 2018 antara lain:
• Health Talk yang dilaksanakan pada 7 Februari
2018 dengan mengundang 2 (dua) pembicara
ahli dan mengusung topik materi “Menjaga
Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Lokasi Kerja
Konstruksi”.
• Safety Induction for employees and guests;
• Ensure faithful hazardous work activities are
equipped with safe work permits
• HSE campaigns through e-mail media,
presentations and others;
• Conduct a corporate safety patrol for 3 (three)
times in one month related to HSE;
• Identification and monitoring of the list of other
HSE rules and regulations that are in accordance
with the implementation of the Company’s
activities;
• Providing and monitoring ERP (Emergency
Response & Preparedness) facilities such as sirens/
alarms, clinics, etc .;
• Conduct Emergency Response training and
simulation (TGD);
• Provision of PPE (Personal Protective Equipment)
for employees;
• Routine checking of operational vehicles;
• Installing Safety Signs Banners, Signs and warnings
as needed, First aid kits, APAR, Muster Point, and
emergency evacuation routes;
• Procurement of sunglasses for projects;
• Making Driving SOPs.
Efforts to Prevent Illness due to Work
• Socialization on Ergonomics sitting position at
work;
• Measurement of work environment related to
temperature and humidity lighting;
4. Monitoring and Measurement of HSE Components
Monitoring and measurement are intended to meet
and assess the adequacy of the HSE component so
that the HSE policy can run effectively and efficiently.
Measurements made throughout 2018, there were no
accidents at the project site. For the corporate scope
there are also 2 (two) work accidents with a minor
category.
5. K3L Communication, Consultation and Participation
In guaranteeing the implementation of HSE in
accordance with the applicable SOPs, the Company
disseminates and disseminates HSE principles by
utilizing various communication media. The topics
that are communicated throughout 2018 include:
• Health Talk which was held on February 7, 2018
by inviting 2 (two) expert speakers and carrying
the topic of material “Maintaining Occupational
Health and Safety at Construction Sites”.
252
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
• Safety Talk yang dilaksanakan pada 12 Februari
2018 dengan mengundang pembicara ahli K3 dari
PT Holcim Indonesia. Safety Talk khusus Bulan K3
ini membahas tentang “Panduan Keselamatan
Ketika Terjadi Gempa Bumi”.
• HSE Patrol di Lingkungan Office dan Proyek
HSE Patrol merupakan kegiatan rutin bulanan
yang dilaksanakan di lingkungan PPI, yang
mana di lingkungan office pengecekan meliputi
pengecekan APAR, pengecekan alarm, rambu
keselamatan, area evakuasi dan kebersihan serta
kesehatan lingkungan kerja. Sedangkan HSE Patrol
di lingkungan Proyek difokuskan pada inspeksi
Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) oleh Pekerja
PPI dan Pekerja Proyek, memastikan adanya rambu
keselamatan, memastikan adanya klinik/tenaga
kesehatan di lokasi proyek, kebersihan termasuk
segregasi dan limbah B3 proyek.
• Pelaksanaan Program PPI Sehat meliputi
kegiatan senam pagi, fun bowling, futsal, dan
tenis meja.
• Pembuatan Video Safety Induction sebagai
upaya peningkatan efektivitas penyampaian
informasi kesehatan dan keselamatan kerja
kepada para pegawai dan tamu yang hadir di
lingkungan PT PPI.
• Lomba Desain K3 yang bertujuan meningkatkan
partisipasi dan media penyaluran kreativitas
pegawai.
Perusahaan menjalankan program-program Kesehatan
dan Keselamatan Kerja (K3) sebagai upaya preventif
dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja antara lain
melalui penyediaan panduan pemberitahuan keadaan
bahaya yang ditempel di setiap lokasi kerja, penyediaan
alat keselamatan kerja, penyediaan alat pemadam api
ringan di setiap ruangan, penyediaan jalur evakuasi dan
titik kumpul (assembly point) jika terjadi kejadian bencana,
serta pemberian Asuransi Kesehatan bagi pegawai.
3. Tingkat Perpindahan (Turnover) Pegawai
Selama tahun 2018, terdapat terdapat 3 orang pegawai
yang dimutasi ke PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
sebagai Pemegang Saham Perusahaan, 3 orang pegawai
yang mengundurkan diri, dan 1 orang pegawai yang
telah habis masa kerjanya serta 8 orang pegawai yang
dimutasikan ke PPI dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
dan 15 orang pegawai non organik yang bergabung ke
PPI.
• Safety Talk which was held on 12 February 2018
by inviting K3 expert speakers from PT Holcim
Indonesia. This K3 Month Safety Talk specifically
discusses “Safety Guidelines when Earthquakes
Occur”.
• HSE Patrol in Office and Project Environments
HSE Patrol is a monthly routine activity carried
out within the PPI, which in the office checking
environment includes checking APAR, checking
alarms, safety signs, evacuation areas and
cleanliness and health of the work environment.
Whereas HSE Patrol in the Project environment is
focused on the inspection of the Use of Personal
Protective Equipment (PPE) by PPI Workers
and Project Workers, ensuring the existence of
safety signs, ensuring the existence of clinics/
health personnel at the project location, hygiene
including segregation and B3 waste projects.
• The implementation of the Healthy PPI
Program includes morning exercise, fun bowling,
futsal, and table tennis.
• Making Safety Induction Video Development
as an effort to increase the effectiveness of
delivering health and safety information to
employees and guests present in the PT PPI
environment.
• OHS Design Competition aimed at increasing
participation and media distribution of employee
creativity.
The company carries out Occupational Health and Safety
(K3) programs as a preventive measure in preventing work
accidents, among others by providing guidance on notifying
the danger that is posted at each work location, providing
work safety equipment, providing light fire extinguishers in
every room, providing evacuation routes and assembly points
if a disaster occurs, as well as providing Health Insurance for
employees.
3. Employee Turnover
During 2018, there were 3 employees who were
transferred to PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) as the
Company’s Shareholders, 3 employees who resigned, and
1 employee who had expired and 8 employees who were
transferred to PPI from PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
and 15 non-organic employees who joined the PPI.
253Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
4. Pengembangan Kompetensi Pegawai
Komitmen Perusahaan dalam pengembangan dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan
untuk memberikan akses yang lebih luas bagi pegawai
untuk mengembangkan kompetensi melalui program
pelatihan dan pendidikan dengan menyesuaikan pada
kebutuhan jabatan dan bidang kerja masing-masing.
Pemberian pelatihan dan pendidikan dilakukan baik secara
internal oleh Perusahaan maupun yang diselenggarakan
oleh lembaga eksternal.
Sepanjang tahun 2018, terdapat 31 program pelatihan
dan pendidikan yang diikuti oleh 162 pegawai Perusahaan.
Rincian atas program pengembangan kompetensi
pegawai telah dipaparkan dan dapat dilihat dalam Sub-
Bab “Sumber Daya Manusia”, pada Bab “Tinjauan Unit
Pendukung Bisnis” dalam Laporan Tahunan ini.
5. Kebijakan Kesejahteraan Pegawai
Dalam mendorong produktivitas terbaik dari setiap
pegawai, Perusahaan memiliki kebijakan kesejahteraan
pegawai melalui mekanisme pemberian remunerasi
yang kompetitif sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Sistem remunerasi Perusahaan juga telah
mematuhi ketentuan Upah Tenaga Kerja yang berlaku di
Indonesia. Kebijakan remunerasi yang diberikan meliputi
antara lain gaji, tunjangan perumahan, tunjangan
jabatan, insentif kinerja, bantuan fasilitas handphone dan
pemakaian pulsa, jaminan sosial tenaga kerja, dan biaya
transportasi dengan besaran ditentukan berdasarkan level
jabatan.
6. Penilaian Kepuasan Pegawai
Dalam mendorong terciptanya hubungan yang harmonis
antara Perusahaan dan pegawai, Perusahaan menerapkan
kebijakan penilaian kepuasan pegawai sebagai sebuah
mekanisme yang menjamin hubungan timbal balik yang
sehat serta menumbuhkan rasa kepemilikan (sense of
belonging) pegawai terhadap Perusahaan. Hasil penilaian
kepuasan menjadi salah satu aspek yang mendasari
perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan SDM yang
lebih baik di masa mendatang.
Penilaian kepuasan pegawai dinilai dengan metode
pendekatan kuesioner dan diskusi kelompok terarah.
Adapun aspek yang dinilai meliputi 2 (dua) aspek utama,
yaitu Komitmen dan Kepuasan.
4. Employee Competency Development
The Company’s commitment in developing and improving
the quality of human resources is carried out to provide
broader access for employees to develop competencies
through training and education programs by adjusting to
their respective job requirements and fields of work. The
provision of training and education is carried out both
internally by the Company and organized by external
institutions.
Throughout 2018, there were 31 training and education
programs attended by 162 Company employees. The
details of the employee competency development
program have been described and can be seen in the Sub-
Chapter “Human Resources”, in the Chapter “Business
Support Unit Review” in this Annual Report.
5. Employee Welfare Policy
In encouraging the best productivity of each employee,
the Company has an employee welfare policy through
a mechanism for providing competitive remuneration
in accordance with applicable laws and regulations.
The Company’s remuneration system also complies
with the Labor Wage provisions in force in Indonesia.
The remuneration policies provided include, among
others, salaries, housing allowances, office allowances,
performance incentives, mobile phone facilities and credit
usage, labor social security, and transportation costs with
the amount determined based on position level.
6. Employee Satisfaction Assessment
In encouraging the creation of a harmonious relationship
between the Company and employees, the Company
applies a policy of employee satisfaction assessment
as a mechanism that guarantees healthy reciprocal
relationships and fosters a sense of belonging to the
Company. The results of satisfaction assessment are one
of the aspects that underlie better improvement and
improvement of HR management in the future.
Assessment of employee satisfaction was assessed by the
questionnaire approach and focus group discussions. The
aspects assessed include 2 (two) main aspects, namely
Commitment and Satisfaction.
254
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Aspek Penilaian Kepuasan Pegawai
Komitmen / Commitment Kepuasan / Satisfaction
Organisasi / OrganizationUnit Kerja / Work unitPekerjaan / Work
Penghargaan dan Fasilitas / Awards and FacilitiesKenyamanan Lingkungan Kerja / Comfort of the Work EnvironmentKerjasama dan Kepercayaan / Cooperation and TrustPengembangan dan Pertumbuhan / Development and GrowthAktualisasi Diri / Self-actualization
Hasil penilaian kepuasan pegawai pada tahun 2018
menunjukkan skor 3,80 atau meningkat dari tahun 2017
sebesar 3,67.
7. Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan
Perusahaan menyediakan berbagai sarana yang
memungkinkan pegawai untuk melaporkan masalah
ketenagakerjaan di lingkungan Perusahaan, antara lain
melalui penyediaan kotak saran untuk menampung
aspirasi pegawai. Perusahaan telah menunjuk Divisi
Human Capital sebagai pihak yang bertanggung jawab
untuk mengelola permasalahan ketenagakerjaan.
Realisasi Anggaran Tanggung Jawab terhadap Pegawai
Sepanjang tahun 2018, Perusahaan telah menganggarkan
dana sebesar Rp206.100.000,- untuk pelaksanaan program
Tanggung Jawab terhadap Pelanggan, antara lain berupa
customer gathering dan berbagai program lainnya.
Dampak Kualitatif Kegiatan CSR di bidang Kesehatan
dan Keselamatan Kerja (K3) dan Ketenagakerjaan
Pelaksanaan kegiatan tanggung jawab perusahaan terhadap
kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan ketenagakerjaan
diposisikan sebagai wujud investasi Perusahaan sekaligus
pemenuhan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan
demikian, implementasi CSR tidak ditempatkan sebagai
sarana biaya (cost center) melainkan sebagai sarana meraih
keuntungan (profit center) yang berpengaruh signifikan
terhadap pembangunan berkelanjutan (sustainable
development).
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PELANGGANKebijakan CSR terhadap Pelanggan
Perusahaan berkomitmen untuk memberikan dampak dan
pengaruh positif bagi seluruh pemangku kepentingan,
termasuk pelanggan. Dalam menggenapkan komitmen
tersebut, Perusahaan senantiasa mewujudkan hubungan
yang harmonis dengan pelanggan melalui penyediaan
layanan dengan kualitas prima, bermutu serta mampu
menjawab kebutuhan pelanggan. Kebijakan hubungan
Aspects of Employee Satisfaction Assessment
The results of the employee satisfaction assessment in 2018
showed a score of 3.80 or increased from 2017 at 3.67.
7. Mechanism of Employment Problem Complaints
The company provides a variety of facilities that enable
employees to report labor issues within the Company,
among others through the provision of suggestion boxes
to accommodate employee aspirations. The company
has appointed the Human Capital Division as the party
responsible for managing labor issues.
Realization of Responsibility Budget to Employees
Throughout 2018, the Company has budgeted funds
amounting to Rp206,100,000, - for the implementation of
the Responsibility for Customers program, including customer
gathering, and various other programs.
Qualitative Impact on CSR Activities in Occupational
Health and Safety (K3) and Employment
The implementation of corporate responsibility activities
for occupational health and safety (K3) and employment is
positioned as a manifestation of the Company’s investment
and at the same time fulfilling the Company’s compliance with
applicable laws and regulations. Thus, the implementation of
CSR is not placed as a means of cost (cost center) but as a
means of gaining profit (profit center) which has a significant
effect on sustainable development.
CORPORATE RESPONSIBILITIES TO CUSTOMERS
CSR Policy towards Customers
The company is committed to providing positive impact
and influence for all stakeholders, including customers. In
fulfilling this commitment, the Company continues to realize
a harmonious relationship with customers through providing
quality services, quality and being able to answer customer
needs. The relationship policy with customers has been
regulated in the Code of Conduct, which includes providing
255Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
dengan pelanggan telah diatur dalam Kode Etik (Code of
Conduct) yang didalamnya memuat penyediaan layanan
terbaik dengan komprehensif, responsif, dan terbuka
terhadap saran dan keluhan pelanggan.
Konsistensi Perusahaan dalam menjaga kualitas pelayanan
berhasil membawa Perusahaan memperoleh ISO 14001:2004
tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 9001:2008
tentang Sistem Manajemen Mutu, dan OHSAS 18001 tentang
Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
Program Kegiatan Tanggung Jawab terhadap Pelanggan
Realisasi komitmen Perusahaan dalam menjaga kualitas
layanan dan memelihara kepercayaan pelanggan diwujudkan
melalui program-program sebagai berikut.
1. Survei Kepuasan Pelanggan
Perusahaan melakukan survei kepuasan pelanggan dalam
upaya untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan
yang hasilnya digunakan Perusahaan dalam menentukan
dan merumuskan arah strategi peningkatan mutu dan
layanan pelanggan. Penilaian kepuasan pelanggan
melibatkan pengukuran aspek-aspek tangibility, empathy,
responsiveness, reliability, dan assurance.
Pada tahun 2018, survei kepuasan pelanggan
dilaksanakan oleh MUC Consulting dengan perolehan
skor 3,81. Perolehan skor menunjukkan Perusahaan
mampu menjaga kualitas layanan yang berimplikasi
terhadap penjagaan kepuasan pelanggan.
2. Pengaduan Pelanggan
Perusahaan menyediakan mekanisme pengaduan
pelanggan dan melakukan pengelolaan pengaduan
dengan mendengarkan dan berinteraksi dengan
pelanggan guna menentukan tindak lanjut informasi
yang diperoleh dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
Perusahaan menunjuk Stakeholder Relation Manager
sebagai pihak yang mengelola keluhan dan pengaduan
pelanggan dengan proses sebagai berikut.
the best services in a comprehensive, responsive, and open
manner to customer suggestions and complaints.
The Company’s consistency in maintaining service quality
has successfully brought the Company to obtain ISO 14001:
2004 concerning Environmental Management Systems, ISO
9001: 2008 concerning Quality Management Systems, and
OHSAS 18001 concerning Occupational Health and Safety
Management Systems.
Customer Responsibility Activity Program
The realization of the Company’s commitment to maintaining
service quality and maintaining customer trust are realized
through the following programs.
1. Customer Satisfaction Survey
The company conducts customer satisfaction surveys in
an effort to determine the level of customer satisfaction
the results are used by the Company in determining and
formulating the direction of quality improvement and
customer service strategies. Assessment of customer
satisfaction involves measuring tangibility, empathy,
responsiveness, reliability, and assurance.
In 2018, the customer satisfaction survey was carried out
by MUC Consulting with a score of 3.81. Scoring shows
that the Company is able to maintain service quality which
has implications for safeguarding customer satisfaction.
2. Customer Complaints
The company provides a customer complaint mechanism
and manages complaints by listening to and interacting
with customers to determine the follow-up of information
obtained on time and on target. The company appoints
Stakeholder Relations Manager as the party that manages
complaints and customer complaints with the following
process.
256
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
3. Akses Informasi bagi Pelanggan
Perusahaan menyediakan fasilitas dan sarana akses
informasi bagi pelanggan sebagai wujud dalam membina
hubungan yang baik dengan pelanggan sekaligus
memenuhi tanggung jawab perusahaan terhadap
penjagaan kualitas layanan yang diberikan. Penyediaan
akses informasi ditujukan guna mengungkapkan informasi
yang relevan terkait operasional dan produk yang
ditawarkan Perusahaan dengan menjaga keakurasian,
kelengkapan dan kecukupan informasi yang tersedia.
Penyediaan informasi yang disediakan Perusahaan antara
lain melalui Buletin, Company Profile, Leaflet, Poster, Video,
Website, dan Internet. Perusahaan juga menyediakan
kanal-kanal informasi yang digunakan bersamaan dengan
pengaduan pelanggan sebagai berikut.
Telepon : 021 6471 8081
Fax : 021 6471 8083
E-mail : [email protected]
Anggaran Tanggung Jawab terhadap Pelanggan
Sepanjang tahun 2018, Perusahaan telah menganggarkan
dana sebesar Rp70.000.000,- untuk pelaksanaan program
Tanggung Jawab terhadap Pelanggan, antara lain berupa
customer gathering dan survei kepuasan pelanggan.
3. Access Information for Customers
The company provides facilities and facilities for accessing
information for customers as a form of fostering good
relationships with customers while fulfilling the company’s
responsibility for maintaining the quality of services
provided. Provision of access to information is intended
to reveal relevant information related to the operations
and products offered by the Company by maintaining
the accuracy, completeness and adequacy of available
information.
Provision of information provided by the Company,
among others, through Bulletins, Company Profiles,
Leaflets, Posters, Videos, Websites and the Internet. The
company also provides information channels that are
used in conjunction with customer complaints as follows.
Phone: 021 6471 8081
Fax: 021 6471 8083
E-mail: [email protected]
Responsibility Budget to Customers
Throughout 2018, the Company has budgeted Rp70,000,000
for the implementation of the Customer Responsibility
program, including customer gathering and customer
satisfaction surveys.
This customer complaint program can be accessed by customers through severak channels:
Phone 021 6471 8081
Fax 021 6471 8083
E-mail [email protected]
Through the complaints program provided, the Company has responded to the complaints promptly and resolved them properly
Direksi menganalisis
keluhan
Board of Directors analyzes
the complaints
Pelanggan menyampaikan
keluhan melalui e-mail,
telepon, atau website
Perusahaan
Customer delivers their
complaints via e-mail, phone,
or Company’s website
Direksi menentukan
langkah mitigasi jika
dibutuhkan
Board of Directors determine
the mitigation
Stakeholder Relation
Manager menganalisis
keluhan
Stakeholder Relation Manager
analyzes the complaint
Stakeholder Relation
Manager menentukan
langkah mitigasi
Stakeholder Relation Manager
determines the mitigation
Ya
Yes
Dapat diselesaikan?
Can be resolved?
Tidak
No
Stakeholder Relation
Manager mengatasi
keluhan
Stakeholders Relations
Manager resolves
the complaints
257Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Dampak Kualitatif Kegiatan Tanggung Jawab di Bidang
Pelanggan
Perusahaan berkomitmen untuk terus memenuhi tanggung
jawab perusahaan terhadap pelanggan dan produk sehingga
manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh tidak
hanya bagi Perusahaan, tetapi juga bagi seluruh pemangku
kepentingan (mutual benefit). Dengan berprinsip pada
penciptaan dampak positif secara komprehensif, Perusahaan
memposisikan implementasi program tanggung jawab
terhadap pelanggan tidak sebagai sarana biaya (cost center)
melainkan sarana mendapatkan keuntungan (profit center)
yang berimplikasi terhadap keberhasilan pembangunan
berkelanjutan (sustainable development).
Qualitative Impact on the Responsibility Activities in
the Customer Field
The company is committed to continuing to fulfill the
company’s responsibilities to customers and products so that
the benefits can be felt thoroughly not only for the Company,
but also for all stakeholders (mutual benefits). With the
principle of creating a positive impact comprehensively, the
Company positions the implementation of a program of
responsibility towards customers not as a means of cost (cost
center) but rather as a means of profit (profit center) which
has implications for the success of sustainable development.
Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank
259Laporan TahunanAnnual Report
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
suraT pernyaTaan anggoTa dewan Komisaris dan direKsi TenTang Tanggung jawab aTas Laporan Tahunan 2018 pT pengembang peLabuhan indonesiastatement Letter of the members of board of Commissioners and board of directors regarding the responsibility for the 2018 annual report of pT pengembang pelabuhan indonesiaKami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan
bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan 2018
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia telah dimuat secara
lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi
Laporan Tahunan.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
We, the undersigned, hereby declare that all information
in the 2018 Annual Report of PT Pengembang Pelabuhan
Indonesia has been presented in its entirety and we are fully
responsible for the accuracy of the contents in this Annual
Report.
This statement is hereby made in all truthfulness.
direKsiboard of direCTors
RIRI SYERIED JETTAKomisaris Utama
President Commissioner
LUKITA DINARSYAH TUWOKomisaris
Commissioner
ARIF SUHARTONOPresident Director
IRSAL YUNUSKomisaris
Commissioner
WAHYU HARDIYANTOAd Interim Engineering
Director
KIKI M HIKMAT Commercial & Business Development Director
DACHAMER MUNTHEKomisaris
Commissioner
APEP FAJAR KURNIAWANKomisaris
Commissioner
HENRI PANGGABEANFinance & Human Capital
Director
dewan Komisarisboard of Commissioners
260
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Laporan TahunanAnnual Report
Laporan KeuanganfinanCiaL reporTs
08
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2018
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF DECEMBER 31, 2018
AND FOR THE YEAR THEN ENDED WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
Daftar Isi Table of Contents Halaman/ Page Laporan Auditor Independen Independent Auditors’ Report Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian..…………….. 1-2 ……….. Consolidated Statement of Financial Position Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Consolidated Statement of Profit or Loss Komprehensif Lain Konsolidasian…........................... 3 ..........................and Other Comprehensive Income Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian..………….. 4 ………. Consolidated Statement of Changes in Equity Laporan Arus Kas Konsolidasian..……………………… 5 ……………….Consolidated Statement of Cash Flows Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian........... 6-64 ……. Notes to the Consolidated Financial Statements Informasi Tambahan: Informasi Keuangan Additional Information: Parent Entity Entitas Induk….…...................................................... 65-71 ............................................... Financial Information
************************
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
secara keseluruhan.
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements
taken as a whole.
1
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2018 (Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
31 Desember/ 31 Desember/ December 31, Catatan/ December 31, 2018 Notes 2017
ASET ASSETS ASET LANCAR CURRENT ASSETS Kas dan setara kas 82.783.889 4,23a,25 73.675.792 Cash and cash equivalents Piutang lain-lain 5,25 Other receivables Pihak ketiga 76.008 66.344 Third parties Pihak berelasi 3.168.396 23b 3.148.821 Related parties Pendapatan yang masih akan diterima - 6 297.376 Accrued Income Uang muka dan beban dibayar Advances and prepaid di muka 399.302 7a 174.453 expenses Pajak dibayar di muka 8.819.881 16a,24c 1.712.255 Prepaid tax Aset lancar lainnya - 9a,23e 16.057.352 Other current assets
Total Aset Lancar 95.247.476 95.132.393 Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS Uang jaminan 35.109 8,25 25.298 Guarantee deposit Investasi saham 31.042.503 10 9.510.066 Investments in shares Beban pajak dibayar di muka 6.266.343 16d,24c 6.516.214 Prepaid tax expense Uang muka pembangunan Advance for construction properti investasi 4.170.292 7b - of investment property Aset tetap - neto 1.479.550 11 1.555.375 Fixed assets - net Properti investasi 92.742 12 - Investment property Aset takberwujud - neto 393 13 393 Intangible asset - net Aset tidak lancar lainnya 10.794.422 9b,24a 10.794.489 Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar 53.881.354 28.401.835 Total Non-current Assets
TOTAL ASET 149.128.830 123.534.228 TOTAL ASSETS
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
secara keseluruhan.
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements
taken as a whole.
2
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
December 31, 2018 (Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
31 Desember/ 31 Desember/ December 31, Catatan/ December 31, 2018 Notes 2017
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY LIABILITAS LIABILITIES LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES Utang lain-lain 14,25 Other payables Pihak ketiga 144.611 65.140 Third parties Pihak berelasi 47.509.239 23c 1.003.126 Related parties Uang titipan 15,25 Deposits received Pihak ketiga 8.733 9.490 Third parties Pihak berelasi 6.345 23d 37.222 Related parties Utang pajak 1.742.783 16b 1.875.623 Taxes payable Beban akrual 1.678.789 17,23,25 41.599.120 Accrued expenses Bagian lancar atas pendapatan Current recognition of
diterima di muka 16.800.000 18,23f,24c 16.800.000 unearned revenue
Total Liabilitas Jangka Pendek 67.890.500 61.389.721 Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITY Pendapatan diterima di muka 62.169.138 18,23f,24c 64.969.138 Unearned revenue
TOTAL LIABILITAS 130.059.638 126.358.859 TOTAL LIABILITIES
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY) Ekuitas (defisiensi modal) Equity (capital deficiency) yang dapat diatribusikan attributable to owners kepada pemilik entitas induk of the parent entity Modal saham - nilai nominal Capital stock - Rp10,000 Rp10.000 per saham par value per share Modal dasar - 90.000.000 saham Authorized capital - 90,000,000 shares dan 10.000.000 saham and 10,000,000 shares masing-masing pada tanggal as of December 31, 2018 31 Desember 2018 dan 2017 and 2017, respectively Modal ditempatkan dan disetor Issued and fully paid - penuh - 22.500.000 saham 22,500,000 shares and dan 2.500.000 saham 2,500,000 shares masing-masing pada tanggal as of December 31, 2018 31 Desember 2018 dan 2017 16.115.587 19 2.596.593 and 2017, respectively Saldo laba (defisit) 2.788.205 (5.430.960) Retained earnings (deficits) Penghasilan komprehensif lain (1.834.405) (253.362) Other comprehensive income
Ekuitas (defisiensi modal) Equity (capital deficiency) yang dapat diatribusikan attributable to owners kepada pemilik entitas induk - neto 17.069.387 (3.087.729) of the parent entity - net
Kepentingan nonpengendali 1.999.805 263.098 Non-controlling interest
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY) - NETO 19.069.192 (2.824.631) - NET
TOTAL LIABILITAS DAN TOTAL LIABILITIES AND EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) 149.128.830 123.534.228 EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
secara keseluruhan.
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements
taken as a whole.
3
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2018
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated) Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,
Catatan/ 2018 Notes 2017
Pendapatan operasi 60.224.286 20 52.773.024 Operating revenue Beban umum dan administrasi (52.685.402) 21 (44.494.563) General and administration expenses
LABA USAHA 7.538.884 8.278.461 INCOME FROM OPERATIONS Bagian laba entitas asosiasi 197.756 10 152.155 Equity in income of an associate Pendapatan keuangan 4.488.773 22a 1.973.755 Finance income Beban keuangan (2.695) 22b (2.517) Finance costs Pendapatan (beban) operasi lainnya 1.866.618 206.893 Others operating income (expense)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL INCOME BEFORE FINAL TAX DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN 14.089.336 10.608.747 AND CORPORATE INCOME TAX Beban pajak final (5.852.469) (5.220.228) Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK INCOME BEFORE CORPORATE PENGHASILAN BADAN 8.236.867 5.388.519 INCOME TAX BEBAN PAJAK PENGHASILAN 16c CORPORATE INCOME TAX BADAN EXPENSE Kini (77.598) 16d (350.274) Current Tangguhan - - Deferred
LABA TAHUN BERJALAN 8.159.269 5.038.245 INCOME FOR THE YEAR PENGHASILAN KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE LAIN INCOME Pos yang dapat direklasifikasi Item that may be reclassified ke laba rugi to profit or loss Selisih kurs atas penjabaran Exchange difference due to laporan keuangan (1.609.004) (36.790) financial statements translation
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE TAHUN BERJALAN 6.550.265 5.001.455 INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN INCOME FOR THE YEAR KEPADA: ATTRIBUTABLE TO: Pemilik entitas induk 8.219.165 5.049.019 Owners of the parent entity Kepentingan nonpengendali (59.896) (10.774) Non-controlling interest
Total 8.159.269 5.038.245 Total
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE TAHUN BERJALAN YANG DAPAT INCOME FOR THE YEAR DIATRIBUSIKAN KEPADA: ATTRIBUTABLE TO: Pemilik entitas induk 6.638.122 5.012.597 Owners of the parent entity Kepentingan nonpengendali (87.857) (11.142) Non-controlling interest
Total 6.550.265 5.001.455 Total
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.
4
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
For the Year Ended December 31, 2018 (Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
Ekuitas (defisiensi modal) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ Equity (capital deficiency) attributable to owners of the parent entity
Ekuitas (defisiensi modal) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk - Modal saham neto/ ditempatkan Penghasilan Equity (capital dan disetor komprehensif deficiency) penuh/ Saldo laba lain/ attributable Kepentingan Ekuitas (defisiensi Issued and (defisit)/ Other to owners of nonpengendali modal) - neto/ Catatan/ fully paid Retained earnings comprehensive the parent Non-controlling Equity (capital Notes capital stock (deficits) income equity - net interest deficiency) - net
Saldo pada tanggal 1 Januari 2017 2.596.593 (10.479.979) (216.940) (8.100.326) 55.709 (8.044.617) Balance as of January 1, 2017 Total laba komprehensif tahun berjalan - 5.049.019 (36.422) 5.012.597 (11.142) 5.001.455 Total comprehensive income for the year Setoran modal pada entitas anak - - - - 218.531 218.531 Capital injection in subsidiary
Saldo pada tanggal 31 Desember 2017 2.596.593 (5.430.960) (253.362) (3.087.729) 263.098 (2.824.631) Balance as of December 31, 2017 Total laba komprehensif tahun berjalan - 8.219.165 (1.581.043) 6.638.122 (87.857) 6.550.265 Total comprehensive income for the year Setoran modal dari entitas induk 13.518.994 - - 13.518.994 - 13.518.994 Capital injection from parent Setoran modal pada entitas anak - - - - 1.824.564 1.824.564 Capital injection in subsidiary
Saldo pada tanggal 31 Desember 2018 16.115.587 2.788.205 (1.834.405) 17.069.387 1.999.805 19.069.192 Balance as of December 31, 2018
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian
secara keseluruhan.
The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements
taken as a whole.
5
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS For the Year Ended December 31, 2018
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated) Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,
Catatan/ 2018 Notes 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM OPERATING OPERASI ACTIVITIES Penerimaan dari pelanggan 57.721.662 57.258.035 Cash receipt from customer Pembayaran kepada pemasok (49.253.055) (3.921.120) Payment to suppliers Pembayaran kepada karyawan (3.888.913) (2.017.818) Payment to employees Pembayaran pajak penghasilan (5.999.644) (4.629.540) Payment for income taxes Penerimaan lainnya 4.766.116 1.973.755 Other income received Pengeluaran lainnya (41.264) (382.923) Other payments
Arus kas neto yang diperoleh Net cash flows provided by dari aktivitas operasi 3.304.902 48.280.389 operating activitites
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM INVESTING INVESTASI ACTIVITIES Pencairan deposito yang dibatasi penggunaannya 16.057.352 - Withdraw of restricted term deposits Perolehan properti investasi (92.742) 12 - Acquisitions of investment property Uang muka pembangunan Advance for construction properti investasi (4.170.292) 7b - of investment property Penambahan investasi pada entitas asosiasi (21.334.681) - Additional investment on associates Penempatan deposito yang dibatasi penggunaannya - (16.057.352) Placement of restricted term deposits
Arus kas neto yang digunakan Net cash flows used in untuk aktivitas investasi (9.540.363) (16.057.352) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM FINANCING PENDANAAN ACTIVITIES Penerimaan setoran modal Proceed of capital injection dari entitas induk 13.518.994 - from parent entity Penerimaan setoran modal dari Proceed of capital injection from kepentingan nonpengendali 1.824.564 218.531 non-controlling interest
Arus kas neto yang diperoleh Net cash flows provided by dari aktivitas pendanaan 15.343.558 218.531 financing activities
KENAIKAN NETO KAS NET INCREASE IN CASH AND DAN SETARA KAS 9.108.097 32.441.568 CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS AWAL TAHUN 73.675.792 4 41.234.224 AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS AKHIR TAHUN 82.783.889 4 73.675.792 AT END OF YEAR
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
6
1. UMUM 1. GENERAL
a. Pendirian dan informasi umum a. Establishment and general information
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 5 November 2012 yang dibuat di hadapan Yulianti Irawati, S.H., pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-57925.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 13 November 2012 dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 45 tanggal 4 Juni 2013.
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (the “Company”) was established based on Deed No. 9 dated November 5, 2012 drawn before Yulianti Irawati, S.H., in lieu of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta. The deed of establishment was authorized by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-57925.AH.01.01.Tahun 2012 dated November 13, 2012 and published in the Supplement of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 45 dated June 4, 2013.
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah di bidang kegiatan pengusahaan di pelabuhan yang meliputi:
Based on Article 3 of its Articles of Association, the scope of the Company’s activities is in the port business which includes:
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
- To provide and/or serve dock services for tethering;
- Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
- To provide and/or serve refueling and clean water service;
- Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
- To provide and/or serve passengers and/or vehicles handling facilities;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
- To provide and/or serve dock services for loading and unloading of products and containers;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
- To provide and/or serve warehousing services and products hoarding location, loading and unloading tools and port equipment;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan ro-ro;
- To provide and/or serve container terminal, liquid bulk, dry bulk and ro-ro services;
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
- To provide and/or serve products loading and unloading services;
- Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan
- To provide and/or serve products distribution and consolidation center; and
- Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- To provide and/or serve ship towage services.
Kantor Perusahaan berlokasi di Gedung Kobexindo Lantai 4, Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5 D, Ancol Timur, Jakarta Utara 14410, Indonesia.
The Company’s office is located at Gedung Kobexindo Lantai 4, Jl. Pasir Putih Raya Blok E-5 D, Ancol Timur, Jakarta Utara 14410, Indonesia.
Entitas induk Perusahaan adalah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (“IPC”) dan entitas induk terakhirnya adalah Pemerintah Republik Indonesia.
The Company’s parent is PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) (“IPC”) and its ultimate parent is the Government of the Republic of Indonesia.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
7
1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)
a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan) a. Establishment and general information (continued)
Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anaknya bersama-sama disebut sebagai “Grup”.
In these consolidated financial statements, the Company and its subsidiaries are collectively referred to as the “Group”.
b. Manajemen kunci dan karyawan b. Key management and employees
Susunan manajemen kunci Perusahaan, yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, adalah sebagai berikut:
The composition of the Company’s key management, which consists of Board of Commissioners and Board of Directors, are as follows:
31 Desember 2018 December 31, 2018
Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Utama Riry Syeried Jetta President Commissioner Komisaris Irsal Yunus Commissioner Komisaris Dachamer Munthe Commissioner Komisaris Lukita Dinasyah Tuwo Commissioner Komisaris Apep Fajar Kurniawan Commissioner Direksi Board of Directors Direktur Utama Arif Suhartono President Director Pelaksana Tugas Direktur Teknik Wahyu Hardiyanto Acting Engineering Director Direktur Komersial dan Acting Commercial and Business
Pengembangan Bisnis Kiki M. Hikmat Development Director Direktur Keuangan dan SDM Henri Panggabean Finance and HR Director
31 Desember 2017 December 31, 2017
Dewan Komisaris Board of Commissioners Komisaris Utama Riry Syeried Jetta President Commissioner Komisaris Irsal Yunus Commissioner Komisaris Bay Mokhamad Hasani Commissioner Komisaris Lukita Dinasyah Tuwo Commissioner Komisaris Albertus Sumardi Commissioner Direksi Board of Directors Direktur Utama Arif Suhartono President Director Direktur Teknik Rizki Widhiono Engineering Director Direktur Keuangan dan SDM Mega Satria Finance and HR Director Pelaksana Tugas Direktur Acting Commercial and Business
Komersial dan Pengembangan Bisnis Kiki M. Hikmat Development Director
Total gaji dan imbalan jangka pendek lainnya yang diakru atau dibayar kepada manajemen kunci Grup adalah sebesar $AS1.416.033 dan $AS1.015.605 (tidak diaudit) masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.
Total salaries and other short-term benefits paid to or accrued for the Group’s key management amounted to US$1,416,033 and US$1,015,605 (unaudited) for the years ended December 31, 2018 and 2017, respectively.
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Grup masing-masing memiliki 121 dan 82 orang karyawan yang terdiri dari karyawan IPC yang ditugaskan di Grup (Catatan 2n), tenaga profesional, karyawan organik dan kerja nonorganik.
As of December 31, 2018, and 2017, the Group has 121 and 82 employees (unaudited), respectively, who are the employees of IPC which are assigned to the Group (Note 2n), professionals, permanent and non-permanent employee.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
8
1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)
c. Entitas anak c. Subsidiaries
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perusahaan memiliki entitas anak dengan persentase kepemilikan efektif sebagai berikut:
As of December 31, 2018 and 2017, the Company has subsidiaries with effective percentage of ownership as follows:
Nama
Perusahaan/ Company name
Tempat
kedudukan/ Domicile
Kegiatan usaha/
Nature of business activities
Tahun pendirian/
Year of establishment
Persentase kepemilikan/ Percentage
of Ownership
Total Aset sebelum eliminasi/ Total Assets before elimination
2018
2017
Kepemilikan Langsung/Direct Ownership
PT Akses Pelabuhan Indonesia (“API)
Jakarta Penyelenggaraan Akses Pelabuhan/
Port Access Organization
2014 99,52% 53.641.592 42.856.603
PT Menara Maritim Indonesia (“MMI”)
Jakarta Pengelolaan Properti/ Property
Management
2018 70,00% 6.112.328 -
Kepemilikan Tidak Langsung/InDirect Ownership Dimiliki melalui/Owned through API
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (“CTP”) (Catatan 10/Note 10)
Jakarta Operasi Jalan Tol/Toll Road
Operation
2006 45,00% 291.233.713 130.761.716
d. Penjabaran dalam mata uang penyajian d. Translation into presentation currency
Mata uang penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup adalah Dolar AS ($AS), yang juga merupakan mata uang fungsional.
The presentation currency of the Group’s consolidated financial statements is in US Dollar (US$), which is also the functional currency.
Sehubungan dengan penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup, laporan keuangan API dan MMI dijabarkan dalam mata uang Dolar AS ($AS) dengan cara sebagai berikut:
In preparing the consolidated financial statements of the Group, financial statements of API and MMI, whose financial currency was IDR, translated to US Dollar (US$) currency based on the following:
- Aset dan liabilitias dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan;
- Assets and liabilities were translated using the prevailing rates at reporting date;
- Penghasilan dan beban dijabarkan menggunakan kurs pencatatan pada saat terjadinya transaksi; dan
- Income and expenses were translated using the exchange rates at the dates of the transactions; and
- Seluruh hasil dari selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya.
- All resulting exchange differences were recognized in other comprehensive income.
- Investasi saham kepada anak perusahaan dijabarkan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal akta perusahaan perubahan modal
- Shares of investment in subsidiaries were translated using Bank Indonesia’s middle rates at the dates on the deed of company’s change of capital.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
9
1. UMUM (lanjutan) 1. GENERAL (continued)
d. Penjabaran dalam mata uang penyajian (lanjutan)
d. Translation into presentation currency (continued)
Mutasi akun selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sebagai berikut:
Movement for exchange differences due to financial statements translation account are as follows:
31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
Saldo awal (253.362) (216.940) Beginning balance Selisih kurs atas penjabaran Exchange differences on translation
diatribusikan kepada: attributable to: Pemilik entitas induk (1.609.004) (36.790) Owners of the parent entity Kepentingan nonpengendali 27.961 368 Non-controlling interest
Saldo akhir (1.834.405) (253.362) Ending balance
e. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian
e. Completion of the consolidated financial statements
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit pada tanggal 18 April 2019. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut.
The management is responsible for the preparation of these consolidated financial statements which were completed and authorized for issuance on April 18, 2019. The Company’s Directors who signed the Directors’ statement are responsible for the fair preparation and presentation of such consolidated financial statements.
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES
a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian
a. Basis of preparation of the consolidated financial statements
Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.
The consolidated financial statements are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (“SAK”) which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (“PSAK”) and the Interpretations of Financial Accounting Standards (“ISAK”) issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.
Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual dengan dasar biaya historis, kecuali dinyatakan lain dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.
The consolidated financial statements are prepared on the accrual basis using the historical cost concept except as otherwise disclosed in the notes to the consolidated financial statements.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
10
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
a. Dasar penyusunan laporan keuangan
konsolidasian (lanjutan) a. Basis of preparation of the consolidated
financial statements (continued)
Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi disusun dengan metode langsung.
The consolidated statement of cash flows present receipts and expenditures of cash and cash equivalents, which are classified into operating, investing and financing activities. The cash flows from operating activities are prepared using the direct method.
Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Dolar AS, yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan (Catatan 3). Unsur-unsur laporan keuangan entitas anak yang mata uang fungsionalnya Rupiah dijabarkan ke dalam Dolar AS (Catatan 2d).
The reporting currency used in the consolidated financial statements is US Dollar, which is also the Company’s functional currency (Note 3). Items of the financial statements of subsidiaries of which the functional curreny is Rupiah are translated to US Dollar (Note 2d).
b. Prinsip konsolidasian b. Principles of consolidation
Seluruh transaksi dan saldo akun antar perusahaan yang material (termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi, jika ada) dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi Grup sebagai satu kesatuan usaha.
All material intercompany transactions and account balances (including unrealized gains or losses, if any) are eliminated to reflect the financial position and the results of operations of the Group as a single business entity.
Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal hilangnya pengendalian tersebut. Pengendalian dianggap ada ketika Perusahaan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak, lebih dari setengah kekuasaan suara suatu entitas.
The subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, being the date on which the Company obtained control, and continue to be consolidated until the date such control ceases. Control is presumed to exist if the Company owns directly or indirectly through subsidiaries more than half of the voting power of an entity.
Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada kepentingan nonpengendali (KNP), bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.
Loss of the subsidiaries that is not fully owned by the Company is attributed to the non-controlling interests (NCI), even if this results in a deficit balance for the NCI.
Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup:
If it loses control over the subsidiaries, the Group:
- menghentikan pengakuan aset (termasuk goodwill) dan liabilitas entitas anak;
- derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiaries;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- derecognizes the carrying amount of any NCI;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- derecognizes the cumulative translation differences recorded in equity, if any;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- recognizes the fair value of the consideration received;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- recognizes the fair value of any investment retained;
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
11
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
b. Prinsip konsolidasian (lanjutan) b. Principles of consolidation (continued)
Jika kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup (lanjutan):
If it loses control over the subsidiaries, the Group (continued):
- mengakui setiap surplus dan defisit sebagai laba rugi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan
- recognizes any surplus or deficit in profit or loss in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income; and
- mereklasifikasi bagian Perusahaan atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laba rugi atau saldo laba, mana yang sesuai.
- reclassifies the Company’s share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate.
KNP mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset neto entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pemilik entitas induk, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.
NCI reflects the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries not attributable directly or indirectly to owners of the parent entity, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owners of the parent entity.
c. Investasi pada entitas asosiasi c. Investments in associates
Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki pengaruh signifikan namun bukan pengendalian, biasanya melalui kepemilikan hak suara, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara 20% dan 50%. Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan metode ekuitas dan pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan. Investasi pada entitas asosiasi termasuk goodwill yang dapat diidentifikasi ketika akuisisi, dikurangi rugi penurunan nilai.
An associate is an entity over which the Group has significant influence but not control, generally accompanying a direct or indirect shareholding of between 20% and 50% of the voting rights. Investments in associates are accounted for using the equity method and are initially recognized at cost. Investments in associates include goodwill identified on acquisition, net of impairment loss
Pada saat perolehan investasi, setiap selisih lebih bagian Grup atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari entitas asosiasi terhadap biaya perolehan investasi dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi pada periode investasi diperoleh.
On acquisition of the investment, any excess of the Group’s share of the net fair value of the associate’s identifiable assets and liabilities over the cost of the investment is included as income in the determination of the Group’s share of the associate’s profit or loss in the period in which the investment is acquired.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
12
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
c. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan) c. Investments in associates (continued)
Bagian Grup atas laba atau rugi entitas asosiasi pasca-akuisisi diakui dalam laba rugi. Bagian atas mutasi penghasilan komprehensif lain pasca-akuisisi diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Mutasi total laba komprehensif pasca-akuisisi disesuaikan terhadap nilai tercatat investasinya. Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepemilikannya pada entitas asosiasi, Grup menghentikan pengakuan bagian ruginya, kecuali Grup memiliki kewajiban atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi tersebut. Keuntungan dan kerugian dilusi yang timbul dari investasi pada entitas asosiasi diakui dalam laba rugi.
The Group’s share of its associates post-acquisition profits or losses is recognized in profit or loss. Its share of post-acquisition movement in other comprehensive income is recognized as other comprehensive income. The total post-acquisition comprehensive income is adjusted against the carrying amount of the investment. When the Group’s share of losses in an associate exceeds its interest in the associate, the Group does not recognize for the losses unless it has incurred an obligation or made payments on behalf of the associate. Dilution gains and losses arising from investments in associates are recognized in profit or loss.
Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antara Grup dengan entitas asosiasinya dieliminasi sebesar kepentingan Grup pada entitas asosiasi. Kerugian yang belum direalisasi, jika ada, juga dieliminasi kecuali terjadi penurunan nilai atas aset yang dialihkan.
Unrealized gains on transactions between the Group and its associates are eliminated to the extent of the Group’s interest in the associates. Unrealized losses, if any, are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred.
Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal Grup tidak lagi memiliki pengaruh signifikan atas entitas asosiasi dan selanjutnya mencatat investasinya sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, apabila hilangnya pengaruh signifikan tersebut tidak mengakibatkan entitas asosiasi menjadi entitas anak atau pengaturan bersama sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 66, “Pengaturan Bersama”. Terhadap hilangnya pengaruh signifikan tersebut, Grup mengukur investasi yang tersisa pada nilai wajar. Grup mengakui dalam laba rugi selisih antara nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan sebagian kepemilikan pada entitas asosiasi, dengan jumlah tercatat investasi pada tanggal hilangnya pengaruh signifikan.
The Group discontinues the use of equity method from the date when the Group ceases to have significant influence over an associate and accounts for the investment in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”, from that date, provided the associate does not become a subsidiary or a joint arrangement as defined in PSAK No. 66, "Joint Arrangements”. On the loss of significant influence, the Group measures at fair value any investment it retains in the former associate. The Group recognizes in profit or loss any difference between the fair value of any retained investment and any proceeds from disposing of the partial interest in the associate, and the carrying amount of the investment at the date when significant influence is lost.
Ketika investasi dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dan dicatat sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), maka nilai wajar investasi ketika dihentikan sebagai investasi pada entitas asosiasi dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014).
When an investment ceases to be an investment in an associate and is accounted for in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), the fair value of the investment at the date when it ceases to be an investment in an associate is regarded as its fair value on initial recognition as a financial asset in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014).
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
13
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
d. Transaksi dan saldo dalam mata uang selain
Dolar AS d. Non-US Dollar transactions and balances
Transaksi dalam mata uang selain Dolar AS dicatat dalam Dolar AS berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS dijabarkan ke dalam Dolar AS dengan menggunakan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan. Keuntungan atau kerugian selisih kurs neto yang timbul diakui pada laba rugi tahun berjalan.
Transactions involving currencies other than US Dollar are recorded in US Dollar at the exchange rates prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in currencies other than US Dollar are translated to US Dollar using average exchange rates of sell and buy published by Bank Indonesia at the last banking transaction day in the year. The resulting net gains or losses are recognized in the current year profit or loss.
Untuk API dan MMI, entitas anak yang mata uang fungsionalnya Rupiah, aset dan liabilitas dijabarkan ke dalam Dolar AS dengan menggunakan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan. Ekuitas dijabarkan dengan menggunakan kurs historis. Unsur-unsur laba rugi dijabarkan dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Semua selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.
For API and MMI, subsidiaries of which the functional currency is Rupiah, assets and liabilities are translated to US Dollars using average exchange rates of sell and buy published by Bank Indonesia at the last banking transaction day in the year. Equity is translated using historical exchange rates. Profit or loss items are translated using exchange rates at the dates of the transactions. All resulting exchange differences are recognized in other comprehensive income.
Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut: The exchange rates used are as follows:
31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
Rupiah/$AS1 14.481 13.548 Rupiah/US$1 Euro/$AS1 1,14 0,84 Euro/US$1
Grup memiliki transaksi dengan pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi antara pihak-pihak yang tidak berelasi.
The Group engages in transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2010), “Related Party Disclosures”. Such transactions are made based on terms agreed by the parties, whereas such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties.
Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 23 dan catatan lainnya yang relevan.
All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 23 and the other relevant notes.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
14
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
e. Kas dan setara kas e. Cash and cash equivalents
Kas dan setara kas meliputi kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dibatasi atau dijadikan jaminan atas pinjaman dan pinjaman lainnya.
Cash and cash equivalents include cash on hand, cash in banks and time deposits with maturities of 3 (three) months or less from the date of placement and not restricted or pledged as collateral to loans or other borrowings.
Deposito yang dijadikan jaminan pinjaman dan dana yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.
Time deposit pledged as collateral to loan and restricted fund are presented as restricted cash and cash equivalent.
f. Instrumen keuangan f. Financial instruments
i) Aset keuangan i) Financial assets
Pengakuan awal Initial recognition
Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK
No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika dibolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali setiap akhir tahun keuangan.
Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and available-for-sale financial assets, as appropriate. The Group determines the classification of the financial assets upon initial recognition and, if allowed and appropriate, will re-evaluate this designation at the end of each financial year.
Semua aset keuangan diakui pertama kali
pada nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali apabila aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laba rugi.
Financial assets are recognized initially at fair value plus direct attributable transaction costs, except if the financial assets are recorded at fair value through profit or loss.
Aset keuangan utama Grup yang meliputi kas dan setara kas, piutang lain-lain, pendapatan yang masih akan diterima dan uang jaminan diklasifikasikan sebagai “Pinjaman yang diberikan dan Piutang”. Grup juga investasi saham yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.
The main financial assets of the Group, which include cash and cash equivalents, other receivables, accrued income guarantee deposit are classified as “Loans and Receivables”. The Group also has investment in shares which are classified as available-for-sale financial assets.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
15
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)
i) Aset keuangan (lanjutan) i) Financial assets (continued)
Pengukuran setelah pengakuan awal Subsequent measurement
(a) Pinjaman yang diberikan dan piutang (a) Loan and receivables
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan dan kerugian terkait diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga melalui proses amortisasi.
Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial measurement, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method, and gains and losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.
Grup memiliki kas dan setara kas, piutang lain-lain, pendapatan masih akan diterima dan uang jaminan dalam kategori ini.
The Group has cash and cash equivalents, other receivables, accrued revenue and guarantee deposit are classified under this category.
(b) Aset keuangan tersedia untuk dijual (b) Available-For-Sale (“AFS”) Financial
Assets
Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidakdiklasifikasikan dalam tiga kategori sebelumnya. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif akan direklasifikasi sebagai laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.
AFS financial assets are nonderivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the three preceding categories. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in the shareholders’ equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity will be reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.
Grup memiliki investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan saham - tersedia untuk dijual.
The Company has long-term investment in share of stock - available-for-sale.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
16
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)
i) Aset keuangan (lanjutan) i) Financial assets (continued)
Penghentian pengakuan Derecognition
Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan, untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila:
A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:
(i) hak kontraktual atas arus kas yang
berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
(i) the rights to receive cash flows from the asset have expired; or
(ii) Grup memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Grup secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Grup secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.
(ii) the Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.
ii) Liabilitas keuangan ii) Financial liabilities
Pengakuan awal Initial recognition
Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, utang dan pinjaman, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Grup menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.
Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Group determines the classification of financial liabilities upon initial recognition.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
17
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)
ii) Liabilitas keuangan (lanjutan) ii) Financial liabilities (continued)
Pengakuan awal (lanjutan) Initial recognition (continued)
Liabilitas keuangan utama Grup yang meliputi utang lain-lain, uang titipan, dan beban akrual diklasifikasikan sebagai utang dan pinjaman. Liabilitas keuangan tersebut diakui pertama kali pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.
The main financial liabilities of the Group, which include other payables, deposit received, and accrued expenses are classified as loans and borrowings. These financial liabilities are recognized initially at fair value plus directly attributable transaction costs.
Pengukuran setelah pengakuan awal Subsequent measurement
Utang dan pinjaman dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya
Loans and borrowings are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.
Penghentian pengakuan Derecognition
Penghentian pengakuan atas suatu liabilitas keuangan terjadi pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kadaluwarsa.
A financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged, cancelled or expired.
Ketika suatu liabilitas keuangan yang saat ini ada digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi.
When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized as profit or loss.
iii) Saling hapus instrumen keuangan iii) Offsetting of financial instruments
Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.
Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
18
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
f. Instrumen keuangan (lanjutan) f. Financial instruments (continued)
iv) Nilai wajar instrumen keuangan iv) Fair value of financial instruments
Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (arm’s-length market transactions), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lainnya.
The fair value of financial instruments that are not actively traded in active markets is determined using valuation techniques. Such techniques include recent arm’s-length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flows analysis, or other valuation models.
v) Penurunan nilai aset keuangan v) Impairment of financial assets
Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.
At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired.
Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Grup terlebih dahulu menentukan bahwa terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.
For loans and receivables carried at amortized cost, the Group initially assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.
Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.
If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
19
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
v) Penurunan nilai aset keuangan
(lanjutan) v) Impairment of financial assets
(continued)
Jika terdapat bukti objektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku.
If there is objective evidence that an impairment loss has occurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not yet been incurred). The present value of the estimated future cash flows is discounted at the financial asset’s original effective interest rate. If a loan has a variable interest rate, the discount rate for measuring impairment loss is the current effective interest rate.
Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi
melalui penggunaan pos cadangan penurunan nilai dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba atau rugi. Pendapatan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas masa depan untuk pengukuran rugi penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan dan piutang beserta dengan cadangan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan telah terealisasi atau dialihkan kepada Grup. Jika, pada tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya bertambah atau berkurang dengan menyesuaikan pos cadangan penurunan nilai. Pemulihan tidak akan menghasilkan nilai tercatat dari aset keuangan melebihi biaya perolehan yang diamortisasi, jika penurunan nilai tidak diakui pada saat penurunan nilai tersebut dipulihkan. Jika di masa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.
The carrying amount of the financial asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is recognized as profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the rate of interest used to discount future cash flows for the purpose of measuring impairment loss. Loans and receivables, together with the associated allowances, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group. If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial assets that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized as profit or loss.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
20
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
vi) Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan vi) Derecognition of financial assets and
liabilities
Aset keuangan Financial assets
Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan (atau, apabila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) terjadi bila: (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (2) Kelompok Usaha memindahkan hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan salah satu diantara (a) Grup secara substansial memindahkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) Grup secara substansial tidak memindahkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah memindahkan pengendalian atas aset tersebut.
A financial asset (or where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when: (1) the rights to receive cash flows from the asset have expired, or (2) the Group have transferred their rights to receive cash flows from the asset or have assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.
Apabila Grup mentransfer hak untuk
menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, atau tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.
Where the Group has transferred their rights to receive cash flows from a financial asset or have entered into a pass-through arrangement, or has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Group’s continuing involvement in the asset.
Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk
pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Kelompok Usaha.
Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration received that the Group could be required to repay.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
21
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
vi) Penghentian pengakuan aset dan
liabilitas keuangan (lanjutan) vi) Derecognition of financial assets and
liabilities (continued)
Liabilitas keuangan Financial liabilities
Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan.
In this case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.
Pada saat penghentian pengakuan atas
aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung, dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui sebagai laba atau rugi.
On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed, and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity, is recognized as profit or loss.
Liabilitas keuangan dihentikan
pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.
A financial liability is derecognized when the contractual obligation under the liability is discharged or cancelled or expired.
Ketika liabilitas keuangan awal digantikan
dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan ketentuan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba atau rugi.
When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized as profit or loss.
g. Beban dibayar di muka g. Prepaid expenses
Biaya dibayar di muka dibebankan selama masa manfaat atau kontrak masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.
Prepaid expenses are recognized as expenses over their beneficial or contract periods using the straight-line method.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
22
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
h. Aset tetap h. Fixed assets
Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan.
Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises their purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for them to be capable of operating in the manner intended by management. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are met.
Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai
Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.
Biaya perbaikan yang signifikan diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.
The cost of major inspections is recognized in the carrying amount of the fixed asset as a replacement if the recognition criteria are met. All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.
Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari 1 (satu) tahun.
Major spare parts and stand-by equipment are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations for more than 1 (one) year.
Penyusutan dimulai pada saat aset telah siap digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama taksiran masa manfaat aset sebagai berikut:
Depreciation starts when the asset is already available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful life of the asset as follows:
Tahun/Years
Peralatan teknologi informasi 4 Information technology equipment Peralatan kantor 4 Office equipment
Aset dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun aset tetap yang sesuai pada saat konstruksi telah selesai dan tersedia untuk digunakan. Aset dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.
Construction in progress is stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the construction in progress. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when the construction is completed and available for use. Construction in progress is not depreciated as it is not yet available for use.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
23
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
h. Aset tetap (lanjutan) h. Fixed assets (continued)
Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.
The carrying amount of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year in which the asset is derecognized.
Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dievaluasi dan jika diperlukan, disesuaikan secara prospektif. Grup melakukan uji penurunan nilai aset tetap bila terdapat indikasi bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.
At each end of reporting period, the residual values, useful lives and depreciation methods are reviewed, and adjusted prospectively, if appropriate. The Group conducts impairment test for the fixed assets when there is any indication that the carrying values may not be fully recoverable.
i. Properti investasi i. Investment property
Properti investasi terdiri dari tanah, bangunan prasarana dan instalasi, yang dikuasai Perusahaan untuk disewakan atau untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan nilai atau kedua-duanya dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha normal. Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan properti investasi.
Investment property consists of land, buildings, facilities and installations, which are held by the Company to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business. Investment property is stated at cost, including expenditure that is directly attributable to acquisition of the investment property.
Selanjutnya, properti investasi diukur berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan (kecuali tanah yang tidak disusutkan) dan penyisihan penurunan nilai. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya penggantian properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi. Nilai wajar properti investasi ditentukan berdasarkan acuan harga pasar untuk properti sejenis.
Investment property is subsequently measured at cost less accumulated depreciation (except for land which is not depreciated) and allowance for impairment. The carrying amount includes the cost of replacing part of an existing investment property at the time that cost is incurred if the recognition criteria are met and excludes the costs of day to day servicing of an investment property. Fair value of the investment property is determined with reference to market value for the same type of property.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
24
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
i. Properti investasi (lanjutan) i. Investment property (continued)
Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
Investment property is derecognized either when it has been disposed of or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future benefit is expected from its disposal. Any gains or losses on the derecognition or disposal of an investment property are recognized in profit or loss on the date of derecognition or disposal.
Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan yang bertujuan untuk dijual.
Transfers to investment property are made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of owner occupation, commencement of an operating lease to another party or completion of construction or development. Transfers from investment property are made when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner occupation or commencement of development with a view to sale.
Untuk transfer dari properti investasi ke aset yang digunakan dalam operasi, Perusahaan menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika aset yang digunakan Perusahaan menjadi properti investasi, Perusahaan mencatat aset tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan tanggal terakhir perubahan penggunaannya.
For a transfer from investment property to an asset used in operations, the Company uses the cost method at the date of change in use. If the asset used by the Company becomes an investment property, the Company accounts for the asset in accordance with the policy stated under fixed assets up to the date of change in use.
j. Perangkat lunak j. Software
Perangkat lunak diamortisasi selama taksiran masa manfaat dan disajikan sebagai aset takberwujud dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.
Software is amortized over its estimated useful life and presented as intangible asset in the consolidated statement of financial position.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
25
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
k. Penurunan nilai aset nonkeuangan k. Impairment of non-financial assets
Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, atau apabila pengujian tahunan atas penurunan nilai aset tertentu disyaratkan, maka Grup membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.
At each end of reporting period, the Group assesses whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for certain asset is required, the Group makes an estimate of the asset’s recoverable amount.
Jumlah terpulihkan suatu aset adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual, dengan nilai pakainya, dan ditentukan secara individual, kecuali apabila aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya.
An asset’s recoverable amount is the higher of an asset’s or cash generating unit’s fair value less costs to sell, and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.
Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh pengali penilaian atau indikator nilai wajar yang tersedia.
In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, the Group uses an appropriate valuation model to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
26
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
k. Penurunan nilai aset nonkeuangan
(lanjutan) k. Impairment of non-financial assets
(continued)
Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi tersebut ditemukan, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa masa manfaatnya.
At each end of reporting period, the Group assesses whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the Group estimates the asset’s recoverable amount. A previously recognized impairment loss for an asset is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset’s recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods. Reversal of an impairment loss is recognized in profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on such asset is adjusted in future periods to allocate the asset’s revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.
l. Provisi l. Provisions
Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.
Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the liabilities and a reliable estimate can be made of the amount of the liabilities.
Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak lagi terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dibatalkan.
Provisions are reviewed at each end of reporting period and adjusted to reflect the current best estimates. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the liabilities, the provision is reversed.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
27
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
m. Perpajakan m. Taxation
Pajak final Final tax
Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.
Tax regulation in Indonesia determined that certain income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.
Grup menyajikan beban pajak final atas pendapatan usaha dari sewa sebagai pos tersendiri, sementara beban pajak final atas pendapatan keuangan disajikan sebagai bagian dari beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
The Group presents final tax expense on operating revenue arising from rent as a separate line item, while final tax expense on finance income is presented as part of general and administrative expenses in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.
Beban pajak final diakui secara proporsional dengan pendapatan yang diakui dalam laba rugi. Selisih antara jumlah pajak final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada laba rugi diakui sebagai beban pajak dibayar di muka atau utang pajak.
Final tax expense is recognized proportionately based on revenues recognized in profit or loss. The difference between final tax paid with expense recognized in profit or loss is recognized as prepaid tax expense or tax payable.
Pajak kini Current tax
Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.
Current tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. Current tax expense is determined based on the estimated taxable income for the year computed using the prevailing tax rates.
Kekurangan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Grup menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari beban operasi lainnya.
Underpayment of income tax are presented as part of current tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Group presented interest/penalty, if any, as part of other operating expenses.
Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.
Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
28
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
m. Perpajakan (lanjutan) m. Taxation (continued)
Pajak tangguhan Deferred tax
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif telah diberlakukan pada tanggal pelaporan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai manfaat/beban pajak tangguhan dan termasuk dalam laba rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as deferred tax benefit/expense and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.
Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila penghasilan kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Grup menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Grup mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.
The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Group reassesses unrecognized deferred tax assets. The Group recognizes a previously unrecognized deferred tax asset to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.
Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada laba rugi periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.
Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period profit or loss, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.
Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statement of financial position, except if they are for different legal entities, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
29
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
n. Imbalan kerja karyawan n. Employee benefits
Seluruh karyawan tetap Grup yang memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan karyawan IPC, pihak berelasi, yang ditugaskan di Grup. Perhitungan dan kewajiban pembayaran dilakukan oleh IPC, sementara Grup memiliki kewajiban membayarkannya kepada IPC sehingga disajikan sebagai utang lain-lain - pihak berelasi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 14).
All the Group’s permanent employees who are qualified for employee benefits accordance with Law No. 13 Year 2003 concerning Labor are the employees of IPC, a related party, which are assigned to the Group. The calculation and obligation to pay are conducted by IPC, while the Group has an obligation to pay them to IPC hence it is presented as other payables - related parties in the consolidated statement of financial position (Note 14).
o. Pengakuan pendapatan dan beban o. Revenue and expense recognition
Pendapatan diakui pada saat jasa dilaksanakan sesuai prestasi. Pembayaran yang diterima di muka dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual) atau sesuai dengan masa manfaatnya.
Revenue is recognized when services are rendered. Payments received in advance are recorded as unearned revenue. Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis) or based on their beneficial period.
p. Peristiwa setelah periode pelaporan p. Events after the reporting period
Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal pelaporan (“peristiwa penyesuai”), jika ada, dicerminkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang bukan peristiwa penyesuai diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian jika material.
Post period-end events that provide additional information about the Group’s financial position at the reporting date (“adjusting events”), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post period-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.
q. Penerapan standar akuntansi baru q. Adoption of new accounting standards
Efektif tanggal 1 Januari 2018, Grup menerapkan beberapa standar akuntansi baru yang relevan terhadap Perusahaan berikut ini:
Effective on January 1, 2018, the Group adopted several new accounting standards which are relevant to the Company as follows:
- Amandemen PSAK No. 2, “Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan”.
- Amendments to PSAK No. 2, “Statement of Cash Flows on Disclosure Initiative”.
- Amandemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi”.
- Amandments to PSAK No. 46, “Income Taxes on the Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealized Losses”.
- PSAK 15 (Penyesuaian 2017): “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”.
- PSAK 15 (2017 Improvement): “Investment in Associates and Joint Ventures”.
- PSAK No. 67 (Penyesuaian 2017), “Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain”.
- PSAK No. 67 (Improvement 2017), “Disclosure of Interest in Other Entities”.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
30
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
q. Penerapan standar akuntansi baru (lanjutan) q. Adoption of new accounting standards
(continued)
Penerapan ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.
The adaption has no significant impact on the financial reporting and disclosure in the consolidated financial statements.
r. Standar akuntansi yang telah disahkan
namun belum berlaku efektif r. Accounting standards issued but not yet
effective
Berikut ini adalah beberapa standar akuntansi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan Grup.
The following are several accounting standards issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants that are considered relevant to the Group’s financial reporting.
· PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”,
yang diadopsi dari IFRS 9, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.
· PSAK No. 71: “Financial Instrumen”, adopted from IFRS9, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.
PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.
This PSAK provides for classification and measurement of financial instruments based on the characteristics of contractual cash flows and business model of the entity; expected credit loss impairment model that resulting information more timely, relevant and understandable to users of financial statements; accounting for hedging that reflect the entity's risk management better by introduce more general requirements based on management's judgment.
· PSAK No. 72, “Pendapatan dari Kontrak
Dengan Pelanggan”, yang diadopsi dari IFRS 15, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.
· PSAK No. 72: “Revenue from Contracts with Customer”, adopted from IFRS 15, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.
PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project yang sukses antara International Accounting Standard Board (IASB) dan Financial Accounting Standards Board (FASB), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.
This PSAK is a single standard from a joint project between the International Accounting Standard Board (IASB) and the Financial Accounting Standard Boards (FASB), provides revenue recognition from contracts with customers, where the entity is expected to analyze before recognizing the revenue.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
31
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
r. Standar akuntansi yang telah disahkan
namun belum berlaku efektif (lanjutan) r. Accounting standards issued but not yet
effective (continued)
· PSAK No. 73, “Sewa”, yang diadopsi dari IFRS 16, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang juga telah menerapkan PSAK 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”.
· PSAK No. 73: “Rent”, adopted from IFRS 16, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted, but not for before an entity applies PSAK 72 “Revenue from Contracts with Customers”.
PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui aset hak guna (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa yang pendasarnya (underlying assets) bernilai-rendah.
This PSAK establishes the principles of recognition, measurement, presentation and disclosure of the lease by introducing a single accounting model, with the requirement to recognize the right-of-use assets and liability of the lease: there are 2 optional exclusions in the recognition of the lease assets and liabilities: (i) short-term lease and (ii) lease with low-value underlying assets.
· ISAK 33 - Transaksi Valuta Asing dan
Imbalan di Muka, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.
· ISAK 33 - Foreign Currency Transaction and Advance Consideration, effective January 1, 2019 with earlier application is permitted.
Amandemen ini mengklarifikasikan penggunaan tanggal transaksi untuk menentukan kurs yang digunakan pada pengakuan awal aset, beban atau penghasilan terkait pada saat entitas telah menerima atau membayar imbalan di muka dalam valuta asing.
These amendments clarify the use of the transaction date to determine the exchange rate used in the initial recognition of the related asset, expense or income at the time the entity has received or paid advance consideration in the foreign currency.
· ISAK 34 - Ketidakpastian dalam Perlakuan
Pajak Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan untuk entitas yang telah menerapkan PSAK 72, “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”.
· ISAK 34 - Uncertainty over Income Tax Treatments, effective January 1, 2019 with earlier application permitted, but not before an entity applies PSAK No. 72, “Revenue from Contracts with Customers”.
Interpretasi ini merupakan interpretasi atas PSAK 46: Pajak Penghasilan yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan memberikan panduan dalam merefleksikan ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan dalam laporan keuangan.
This Interpretation which is the interpretation of PSAK 46: Income Taxes, clarifies and provides guidance to reflex the uncertainty of income tax treatments in the financial statements.
· Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak
Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.
· 2018 Improvement to PSAK 46 - Income Taxes, effective January 1, 2019 with early application permitted.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
32
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
r. Standar akuntansi yang telah disahkan
namun belum berlaku efektif (lanjutan) r. Accounting standards issued but not yet
effective (continued)
Penyesuaian ini menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.
This improvement affirming the consequences of income tax on dividends (as defined in PSAK 71: Financial Instruments) arises when an entity recognizes liabilities to pay dividends. The consequences of the income tax are more directly related to past transactions or events that generate profits that can be distributed rather than distribution to the owner. Therefore, the entity recognizes the consequences of the income tax in profit or loss, other comprehensive income or equity in accordance with the entity's initial recognition of the past transaction or event.
· Amandemen PSAK 71 - Instrumen
Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.
· Amendments to PSAK 71 - Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.
Amendemen ini mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.
These amendments provide that a financial asset with prepayment features that may result in negative compensation qualifies as a contractual cash flow derived solely from the principal and interest of the principal amount owed.
· Amandemen PSAK 15 - Investasi pada
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020 dengan penerapan dini diperkenankan.
· Amendments to PSAK 15 - Investments in Joint Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures, effective January 1, 2020 with earlier application is permitted.
Amendemen ini mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
These amendments provide that the entity also applies PSAK 71 on the financial instruments to associates or joint ventures where the equity method is not applied. This includes long-term interests that substantively form the entity's net investment in an associates or joint ventures.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
33
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)
r. Standar akuntansi yang telah disahkan
namun belum berlaku efektif (lanjutan) r. Accounting standards issued but not yet
effective (continued)
· Penyesuaian 2018 PSAK 46 - Pajak Penghasilan, berlaku efektif 1 Januari 2019 dengan penerapan dini diperkenankan.
· 2018 Improvement to PSAK 46 - Income Taxes, effective January 1, 2019 with early application is permitted.
Penyesuaian ini menegaskan mengenai konsekuensi pajak penghasilan atas dividen (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan) timbul ketika entitas mengakui liabilitas untuk membayar dividen. Konsekuensi pajak penghasilan tersebut lebih terkait secara langsung dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat didistribusikan daripada dengan distribusi kepada pemilik. Oleh karena itu, entitas mengakui konsekuensi pajak penghasilan tersebut dalam laba rugi, penghasilan komprehensif lain atau ekuitas sesuai dengan pengakuan awal entitas atas transaksi atau peristiwa masa lalu tersebut.
This improvement affirming the consequences of income tax on dividends (as defined in PSAK 71: Financial Instruments) arises when an entity recognizes liabilities to pay dividends. The consequences of the income tax are more directly related to past transactions or events that generate profits that can be distributed rather than distribution to the owner. Therefore, the entity recognizes the consequences of the income tax in profit or loss, other comprehensive income or equity in accordance with the entity's initial recognition of the past transaction or event.
Grup sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.
The Group is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its consolidated financial statements.
3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI SIGNIFIKAN 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang diakui dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi dan asumsi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat. Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekpektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.
The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the management to make judgments, estimates and assumptions that affect the recognized amount and disclosures in the consolidated financial statements. Due to uncertainly about these estimates and assumptions, actual results reported in future periods could be different with the estimates made. Estimates and judgments are continually evaluated and are based on historical experiences and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable circumstances.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
34
3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)
Pertimbangan Judgments
Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.
The following judgments are made by the management in the process of applying the Group’s accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.
Penentuan mata uang fungsional Determination of functional currency
Berdasarkan substansi ekonomi dari keadaan mendasar yang relevan terhadap Perusahaan, mata uang fungsional yang ditetapkan adalah Dolar AS. Mata uang tersebut adalah mata uang yang terutama mempengaruhi sebagian besar pendapatan dan biaya pokok pendapatan Perusahaan di masa yang akan datang serta pendanaan dan beban usahanya.
Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Company, the functional currency has been determined to be US Dollars. It is the currency that mainly influences the majority of the Company’s future revenue and cost of revenue as well as its financing and operating expenses.
Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan Classification of financial assets and liabilities
Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2f.
The Group determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group’s accounting policies disclosed in Note 2f.
Estimasi dan asumsi Estimates and assumptions
Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.
The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amount of assets and liabilities within the next reporting period are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstantes and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
35
3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)
Estimasi dan asumsi (lanjutan) Estimates and assumptions (continued)
Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan Fair value of financial assets and liabilities
Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, saat dan jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Grup menggunakan metode penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba rugi Grup.
The Group records certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement are determined based on verifiable objective evidence, timing and amount of changes in the fair values might differ if the Group uses a different valuation method. Any changes in the fair values of these financial assets and liabilities would directly affect the Group’s profit or loss.
Estimasi nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam Catatan 25.
The estimated fair values of financial assets and liabilities are disclosed in Note 25.
Masa manfaat aset tetap Useful lives of fixed assets
Masa manfaat setiap aset tetap Grup diestimasi berdasarkan jangka waktu aset tersebut diharapkan tersedia untuk digunakan. Estimasi tersebut didasarkan pada penilaian kolektif berdasarkan bidang usaha yang sama, evaluasi teknis internal dan pengalaman dengan aset sejenis. Estimasi masa manfaat setiap aset ditelaah secara berkala dan diperbarui jika estimasi berbeda dari perkiraan sebelumnya yang disebabkan karena pemakaian, usang, serta keterbatasan hak atau pembatasan lainnya terhadap penggunaan aset. Dengan demikian, laba rugi di masa mendatang mungkin dapat terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam jumlah dan waktu terjadinya biaya karena perubahan yang disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat ekonomis setiap aset tetap akan menyebabkan kenaikan beban penyusutan dan penurunan nilai tercatat aset tetap.
The useful life of each of the item of the Group’s fixed assets is estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on a collective assessment of similar business, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due usage, obsolescence, and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above. A reduction in the estimated useful life of any item of fixed assets would increase the recorded depreciation and decrease the carrying values of these assets.
Estimasi masa manfaat aset tetap diungkapkan pada Catatan 2h. Tidak terdapat perubahan estimasi masa manfaat aset tetap selama periode pelaporan.
The estimated useful lives of fixed assets are disclosed in Note 2h. There is no change in the estimated useful lives of fixed assets during the reporting period.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
36
3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)
Estimasi dan asumsi (lanjutan) Estimates and assumptions (continued)
Penurunan nilai aset nonkeuangan Impairment of non-financial assets
Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu. Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada laba rugi Grup.
Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on the Group’s profit or loss.
Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 11. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.
The carrying values of fixed assets are disclosed in Note 11. The management believes that there is no indication of fixed assets impairment as of the reporting date.
Pajak kini Current tax
Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan beban pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu dalam kegiatan usaha normal yang penentuan pajak akhirnya belum dapat dipastikan. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak.
Significant judgment is involved in determining the corporate income tax expense. There are certain transactions and computations during the ordinary course of business for which the ultimate tax determination is uncertain. The Group recognizes liabilities for corporate income tax based on estimated taxable income.
Perhitungan pajak kini diungkapkan dalam Catatan 16e.
The calculation of current tax is disclosed in Note 16e.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
37
4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
Kas Cash on hand Rupiah 13.122 8.488 Rupiah
Bank Cash in banks Pihak ketiga Third party Rupiah Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk 82.142 - PT Bank CIMB Niaga Tbk Pihak berelasi (Catatan 23) Related parties (Note 23) Rupiah Rupiah PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk 21.393.585 - (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 503.076 872.745 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk 59.026 223.216 (Persero) Tbk Dolar AS US Dollar
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 130.667 2.648 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Persero) Tbk 41.003 14.692 (Persero) Tbk
Subtotal bank 22.209.499 1.113.301 Sub-total cash in banks
Deposito berjangka Time deposits Pihak ketiga Third parties Dolar AS US Dollar PT Bank CIMB Niaga Tbk 6.325.000 - PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional 4.000.000 - Nasional PT Bank UOB Indonesia - 13.813.800 PT Bank UOB Indonesia PT Bank Bukopin Tbk - 8.211.839 PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk - 6.661.205 Jawa Barat & Banten Tbk
Subtotal pihak ketiga 10.325.000 28.686.844 Sub-total third parties
Pihak berelasi (Catatan 23) Related parties (Note 23) Rupiah Rupiah PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 9.357.089 - (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2.204.179 43.867.159 (Persero) Tbk Dolar AS US Dollar PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 28.000.000 - (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 10.675.000 - (Persero) Tbk
Subtotal pihak berelasi 50.236.268 43.867.159 Sub-total related parties
Total 82.783.889 73.675.792 Total
Suku bunga tahunan atas deposito berjangka
adalah sebagai berikut: Annual interest rates on time deposits are as
follows: 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
Rupiah 6,00% - 8,75% 7,00% - 7,50% Rupiah Dolar AS 1,70% - 3,30% 1,50% - 1,75% US Dollar
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
38
5. PIUTANG LAIN-LAIN 5. OTHER RECEIVABLES 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
Pihak ketiga 76.008 66.344 Third parties
Pihak berelasi Related party IPC (Catatan 23b) 3.168.396 3.148.821 IPC (Note 23b)
Total 3.244.404 3.215.165 Total
6. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA 6. ACCRUED INCOME
Pada tanggal 31 Desember 2017, akun ini merupakan piutang kepada IPC yang berasal dari pengelolaan proyek Kijing namun belum ditagihkan.
On December 31, 2017, this account represents receivables from IPC related to Kijing project’s management which have not been billed.
7. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA 7. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES
a. Uang muka dan beban dibayar di muka - lancar
a. Advances and prepaid expenses - current
31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
Uang muka 16.801 5.600 Advances
Beban dibayar di muka Prepaid expenses Gaji 134.998 133.040 Salaries Sewa 33.640 29.134 Rent Asuransi 26.678 6.657 Insurance Bahan 21 22 Material Lain-lain 187.164 - Others
Subtotal beban dibayar di muka 382.501 168.853 Sub-total prepaid expenses
Total 399.302 174.453 Total
b. Uang muka pembangunan properti investasi b. Advances for construction of investment
property
Akun ini merupakan uang muka kepada PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sehubungan pembangunan Menara Maritim (Catatan 24g).
This account reflects advance to PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk related to construction of Menara Maritim construction (Note 24g).
8. UANG JAMINAN 8. GUARANTEE DEPOSIT
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, akun ini merupakan uang jaminan kepada PT Kobexindo Tractors atas sewa ruang kantor.
As of December 31, 2018, and 2017, this account reflects guarantee deposit to PT Kobexindo Tractors for office rent.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
39
9. ASET LAINNYA 9. OTHER ASSETS
a. Aset lancar lainnya a. Other current assets
Pada tanggal 10 November 2016, API menempatkan deposito sebesar Rp106.772.724.900 (setara dengan $AS7.881.069) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang digunakan sebagai jaminan kas (cash collateral) untuk 45% saham di CTP sebagai dana talangan pengadaan tanah jalan tol Cibitung-Cilincing.
On November 10, 2016, API transferred their cash on hand into a deposit account amounting to Rp106,772,724,900 (equivalent to US$7,881,069) on PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as a cash collateral for 45% share on CTP for bridging facilities for Cibitung-Cilincing highway development.
Pada tanggal 17 April 2017, API kembali menempatkan deposito sebesar Rp110.772.275.100 (setara dengan $AS8.176.283) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang digunakan sebagai jaminan kas (cash collateral) untuk 45% saham di CTP sebagai dana talangan pengadaan tanah jalan tol Cibitung-Cilincing.
On April 7, 2017, API transferred their cash on hand into a deposit account amounted to Rp110,772,275,100 (equivalent to US$8,176,283) on PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as a cash collateral for 45% share on CTP for bridging facilities for Cibitung-Cilincing highway development.
Pada tanggal 10 Januari 2018 dan 23 Januari 2018, API telah mencairkan deposito tersebut.
On January 10, 2018 and January 23, 2018, API has withdrawn the deposit.
b. Aset tidak lancar lainnya b. Other non-current assets
Akun ini merupakan hak konsesi atas pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru (Catatan 24a).
This account represents concession right on the construction work of Kalibaru Terminal (Note 24a).
10. INVESTASI SAHAM 10. INVESTMENTS IN SHARES 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
Metode ekuitas Equity method PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways Harga perolehan 8.590.084 8.590.084 Cost Bagian atas laba 1.069.829 872.073 Share in profit Tambahan investasi 21.334.681 - Additional investment
Nilai tercatat 30.994.594 9.462.157 Carrying value
Metode biaya Cost method PT Pengerukan Indonesia 47.909 47.909 PT Pengerukan Indonesia
Total 31.042.503 9.510.066 Total
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
40
10. INVESTASI SAHAM (lanjutan) 10. INVESTMENTS IN SHARES (continued)
Berdasarkan Perjanjian Pengambil Bagian Saham Bersyarat dan Perjanjian Pemegang Saham PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (“CTP”) tanggal 14 April 2015, yang diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 28 Agustus 2015, API, MTD Capital Bhd dan PT Nusacipta Etika Pratama sepakat bahwa API akan melakukan investasi di CTP dengan cara mengambil bagian atas 130.220 saham baru dengan total nilai nominal Rp118.500.200.000 (setara dengan $AS8.590.084) (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan CTP. Pada tanggal 18 September 2015, transaksi telah diselesaikan dan API menjadi pemilik 45% saham CTP.
Based on Conditional Share Subscription Agreement and Shareholders Agreement of PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (“CTP”) dated April 14, 2015, which was amended and reconfirmed on August 28, 2015, API, MTD Capital Bhd and PT Nusacipta Etika Pratama agreed that API will invest in CTP by subscribing to 130,220 new shares with a total nominal amount of Rp118,500,200,000 (equivalent to US$8,590,084) (representing 45% share ownership) issued by CTP. On September 18, 2015, the transaction was completed and API became the owner of 45% shares in CTP.
Berdasarkan laporan penilaian tanggal 4 September 2015 dari KJPP Rao, Yuhal & Rekan, nilai wajar kepemilikan 45% saham di CTP adalah Rp124.868.451.351. Selisih lebih nilai wajar atas biaya perolehan investasi sebesar Rp6.368.251.351 (setara dengan $AS440.313) dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian API atas laba CTP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Based on an appraisal report dated September 4, 2015 of KJPP Rao, Yuhal & Rekan, fair value of 45% share ownership in CTP amounted to Rp124,868,451,351. Excess of the fair value over the cost of the investment amounting to Rp6,368,251,351 (equivalent to US$440,313) is included as income in the determination of API’s share in CTP’s profit for the year ended December 31, 2015.
Selama tahun 2018, API mengambil bagian atas 349.182 saham baru dengan total nilai nominal Rp317.755.620.000 (mewakili 45% kepemilikan saham) yang diterbitkan CTP.
During 2018, API subscribed to 349,182 new shares with a total nominal amount of Rp317,755,620,000 (representing 45% share ownership) issued by CTP.
API mengakui bagian atas laba CTP untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp2.883.797.153 dan Rp2.053.125.086 (setara dengan $AS197.756 dan $AS152.155). Ringkasan informasi keuangan CTP tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 dan untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal tersebut adalah sebagai berikut: (disajikan dalam ribuan Rupiah)
API recognized its share in CTP’s profit for the year ended December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp2,883,797,153 and Rp2,053,125,086 (equivalent to US$197,756 and US$152,155), respectively. The summary of CTP’s financial information as of December 31, 2018 and 2017 and for the years then ended are as follows: (expressed in thousand Rupiah)
31 Desember/ 31 Desember/ December 31, December 31, 2018 2017 ______________________________ ____________________________
Aset lancar Rp 962.939.551 Rp 1.007.816.780 Current assets Aset tidak lancar Rp 3.254.415.853 Rp 763.742.955 Non-current assets
Liabilitas jangka pendek Rp 2.900.090.083 Rp 1.206.487.531 Current liabilities Liabilitas jangka panjang Rp 389.758.830 Rp 350.097.750 Non-current liabilities Pendapatan Rp 2.490.448.726 Rp 336.661.505 Revenues Laba/total laba komprehensif Rp 6.408.438 Rp 4.562.500 Profit/total comprehensive income
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
41
10. INVESTASI SAHAM (lanjutan) 10. INVESTMENTS IN SHARES (continued)
Rincian bagian atas laba CTP adalah sebagai berikut:
The details of share in profit to CTP are as follows:
31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
Bagian atas laba awal 872.073 798.140 Beginning share in profit Bagian atas laba tahun berjalan 199.144 152.155 Share in profit in current year Selisih kurs atas penjabaran (1.388) (78.222) Exchange differences on translation
Bagian atas laba akhir 1.069.829 872.073 Ending share in profit
Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 19 Maret 2014 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Perusahaan mengambil bagian atas 542 saham yang baru diterbitkan oleh PT Pengerukan Indonesia dengan total nilai nominal Rp542.000.000 (setara dengan $AS47.909) atau mewakili 0,1% kepemilikan saham.
Based on Deed No. 5 dated March 19, 2014 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, the Company subscribed to 542 newly issued shares of PT Pengerukan Indonesia with a total nominal amount of Rp542,000,000 (equivalent to US$47,909) or representing 0.1% share ownership.
11. ASET TETAP 11. FIXED ASSETS
31 Desember/ 31 Desember/ December 31, Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ December 31, 2017 Additions Deductions Reclassifications 2018
Biaya perolehan Acquisition costs Information technology Peralatan teknologi informasi 106.049 - - 37.956 144.005 equipment Peralatan kantor 332.334 - - (37.956) 294.378 Office equipment Aset dalam penyelesaian 1.344.761 - - (310) 1.344.451 Construction in progress
Total 1.783.144 - - (310) 1.782.834 Total
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Information technology Peralatan teknologi informasi 103.724 18.802 - - 122.526 equipment Peralatan kantor 124.045 56.713 - - 180.758 Office equipment
Total 227.769 75.515 - - 303.284 Total
Nilai buku neto 1.555.375 1.479.550 Net book value
31 Desember/ 31 Desember/ December 31, Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ December 31, 2016 Additions Deductions Reclassifications 2017
Biaya perolehan Acquisition costs Information technology Peralatan teknologi informasi 106.049 - - - 106.049 equipment Peralatan kantor 332.334 - - - 332.334 Office equipment Aset dalam penyelesaian 1.346.867 - - (2.106) 1.344.761 Construction in progress
Total 1.785.250 - - (2.106) 1.783.144 Total
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Information technology Peralatan teknologi informasi 77.629 26.095 - - 103.724 equipment Peralatan kantor 44.979 79.066 - - 124.045 Office equipment
Total 122.608 105.161 - - 227.769 Total
Nilai buku neto 1.662.642 1.555.375 Net book value
Aset dalam Penyelesaian Construction in Progress
Aset dalam penyelesaian terutama terkait dengan pembangunan pelabuhan di Kijing, Tanjung Carat dan Tanjung Lesung, serta inland waterway di Sumatera Selatan dan Bekasi.
Construction in progress is mainly related to the development of ports in Kijing, Tanjung Carat and Tanjung Lesung, and inland waterways in South Sumatera and Bekasi.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
42
12. PROPERTI INVESTASI 12. INVESTMENT PROPERTY
1 Januari/ 31 Desember/ January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Reklasifikasi/ December 31, 2018 Additions Deductions Reclassifications 2018
Harga perolehan Acquisition costs Aset dalam penyelesaian Construction in progress Bangunan - 92.742 - - 92.742 Building
Akumulasi penyusutan - - - - - Accumulated depreciation
Nilai buku neto - 92.742 Net book value
Pada tanggal 31 Desember 2018, aset dalam
penyelesaian terutama terkait dengan pembangunan Menara Maritim (Catatan 24g).
As of December 31, 2018, construction in progress is mainly related to contruction of Menara Maritim (Note 24g).
13. ASET TAKBERWUJUD 13. INTANGIBLE ASSET
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017/ Year ended December 31, 2018 and 2017
Saldo awal/ Saldo akhir/ Beginning Penambahan/ Pengurangan/ Ending balance Addition Deduction balance
Biaya perolehan Acquisition costs Perangkat lunak 19.634 - - 19.634 Software
Akumulasi penyusutan Accumulated depreciation Perangkat lunak 19.241 - - 19.241 Software
Nilai buku neto 393 393 Net book value
14. UTANG LAIN-LAIN 14. OTHER PAYABLES
31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
Pihak ketiga Third parties PT Danareksa (Persero) 34.528 - PT Danareksa (Persero) Kopegmar Tanjung Priok 18.392 - Kopegmar Tanjung Priok PT Samuel Reno 5.783 30.456 PT Samuel Reno Lain-lain (masing-masing dibawah $AS10.000) 85.908 34.684 Others (each below US$10,000)
Subtotal pihak ketiga 144.611 65.140 Sub-total third parties
Pihak berelasi (Catatan 23) Related parties (Note 23) IPC 47.499.407 980.358 IPC PT Rumah Sakit Pelabuhan 7.195 3.789 PT Rumah Sakit Pelabuhan PT Pendidikan Maritim dan PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia 2.637 4.920 Logistik Indonesia PT Energi Pelabuhan Indonesia - 14.059 PT Energi Pelabuhan Indonesia Subtotal pihak berelasi 47.509.239 1.003.126 Sub-total related parties
Total 47.653.850 1.068.266 Total
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
43
14. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan) 14. OTHER PAYABLES (continued)
Rincian utang pihak berelasi kepada IPC, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:
The details of payables of related party to IPC are as follows:
31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
Beban site lease 46.956.869 - Site lease expense Imbalan kerja karyawan (Catatan 2n) 542.538 382.467 Employee benefits (Note 2n) Lain-lain - 597.891 Others
Total 47.499.407 980.358 Total
Utang beban site lease kepada IPC merupakan biaya sewa sehubungan dengan terminal Kalibaru berdasarkan hasil kajian PT Danareksa (Persero) (Catatan 24d).
Other payables - site lease expense represents site lease expense in relation to Kalibaru terminal based on the assessment of PT Danareksa (Persero) (Note 24d).
15. UANG TITIPAN 15. DEPOSITS RECEIVED
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, akun ini seluruhnya merupakan uang titipan karyawan dan dana Corporate Social Responsibilty dari IPC, pihak berelasi.
As of December 31, 2018 and 2017, this account represents employee’s deposit received and Corporate Social Responsibilty fund from IPC, a related party.
16. PERPAJAKAN 16. TAXATION
a. Pajak dibayar di muka a. Prepaid tax
31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
Pajak Pertambahan Nilai - masukan 7.200.274 47.717 Value Added Tax - in Pajak penghasilan final 1.617.530 1.664.538 Final income taxes Lain-lain 2.077 - Other
Total 8.819.881 1.712.255 Total
b. Utang pajak b. Taxes payable 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
Pajak penghasilan Income taxes Pasal 4 (2) 126.089 6.464 Article 4 (2) Pasal 21 157.938 157.527 Article 21 Pasal 23 3.265 228.287 Article 23 Pasal 29 14.491 84.069 Article 29 Pajak Pertambahan Nilai - keluaran 1.441.000 1.399.276 Value Added Tax - out
Total 1.742.783 1.875.623 Total
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
44
16. PERPAJAKAN (lanjutan) 16. TAXATION (continued)
c. Beban pajak penghasilan c. Income tax expense
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan yang dikalikan tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
The reconciliation between income before corporate income tax multiplied by the applicable tax rate and income tax expense is as follows:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,
2018 2017
Laba sebelum pajak badan Income before corporate income tax penghasilan Grup 8.236.867 5.388.519 of the Group Ditambah: Rugi sebelum pajak Add: Loss before income tax penghasilan entitas anak 465.824 1.077.407 of the subsidiaries
Laba sebelum pajak penghasilan Income before corporate income tax badan Perusahaan 8.702.691 6.465.926 of the Company
Beban pajak penghasilan pada Income tax expense tarif pajak 25% 2.175.673 1.616.482 at the tax rate of 25% Pengaruh perbedaan permanen pada Effect of permanent differences tarif pajak 25% (2.098.075) (1.266.208) at the tax rate of 25%
Beban pajak penghasilan 77.598 350.274 Income tax expense
d. Pajak kini d. Current tax
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dengan taksiran laba fiskal adalah sebagai berikut:
The reconciliation between income before income tax and estimated tax income is as follows:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,
2018 2017
Laba sebelum pajak badan Income before corporate income tax penghasilan Grup 8.236.867 5.388.519 of the Group Ditambah: Rugi sebelum pajak Add: Loss before income tax penghasilan entitas anak 465.824 1.077.407 of the subsidiaries
Laba sebelum pajak penghasilan Income before income tax Perusahaan 8.702.691 6.465.926 of the Company Perbedaan permanen Permanent differences Penghasilan sewa yang dikenakan pajak final (52.947.531) (52.475.306) Rent income subject to final tax Beban terkait penghasilan sewa Expenses related to rent income yang dikenakan pajak final 47.452.274 48.161.144 subject to final tax Penghasilan bunga yang dikenakan Interest income subject to pajak final (3.605.176) (1.093.192) final tax Beban pajak final atas penghasilan bunga 706.309 219.446 Final tax expense on interest income Lain-lain 1.825 123.077 Others
Taksiran laba fiskal tahun berjalan 310.392 1.401.095 Estimated tax income for the year
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
45
16. PERPAJAKAN (lanjutan) 16. TAXATION (continued)
d. Pajak kini (lanjutan) d. Current tax (continued)
Perhitungan taksiran tagihan restitusi dan utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
The computations of estimated claims for income tax refund and income tax payable are as follows:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,
2018 2017
Beban pajak kini 77.598 350.274 Current tax expense Dikurangi : Pajak penghasilan dibayar di muka 63.107 266.205 Less: Prepaid income taxes
Utang pajak penghasilan badan 14.491 84.069 Corporate income tax payable
Perhitungan taksiran rugi pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 di atas akan menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2018.
The above calculation of estimated fiscal loss for the year ended December 31, 2018 will be used as a basis in filling the 2018 annual corporate income tax return.
Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, entitas-entitas di dalam Kelompok Usaha menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.
Under the taxation laws of Indonesia, entities within the Group calculates and pays tax on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend tax liabilities within 5 (five) years of the time the tax becomes due.
17. BEBAN AKRUAL 17. ACCRUED EXPENSES 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
Gaji dan tunjangan 1.129.797 734.615 Salaries and benefits Umum 296.830 195.880 General AP account 131.378 424.343 AP account Sewa 29.998 102.959 Rent Administrasi kantor 24.308 25.497 Office administration Bahan 3.211 738 Material Beban site lease - 40.045.916 Site lease expense Pemeliharaan kantor - 177 Office maintenance Lain-lain 63.267 68.995 Others
Total 1.678.789 41.599.120 Total
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
46
18. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA 18. UNEARNED REVENUE 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
Quaterly site rent Quaterly site rent Bagian lancar 14.000.000 14.000.000 Current portion Bagian tidak lancar - - Non-current portion
Subtotal 14.000.000 14.000.000 Total
Advance site rent Advance site rent Bagian lancar 2.800.000 2.800.000 Current portion Bagian tidak lancar 62.169.138 64.969.138 Non-current portion
Total 64.969.138 67.769.138 Total
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 pendapatan diterima di muka merupakan penerimaan atas biaya sewa dibayar di muka dari NPCT1 yaitu berupa Quarterly Site Rent dan Advance Site Rent (Catatan 24c).
As of December 31, 2018, and 2017 unearned revenue represents receipt of site advance rental fee payment from NPCT1 consisting of Quarterly Site Rent and Advance Site Rent (Note 24c).
19. MODAL SAHAM 19. CAPITAL STOCK
Susunan kepemilikan saham pada Perusahaan adalah sebagai berikut:
The composition of shares ownership in the Company is as follows:
31 Desember/December 31, 2018
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Persentase Total nilai Number of shares kepemilikan/ nominal/ issued and Percentage of Total nominal Pemegang saham fully paid ownership amount Shareholders
IPC 22.475.000 99,89% 16.089.621 IPC PT Pelabuhan Indonesia Investama 25.000 0,11% 25.966 PT Pelabuhan Indonesia Investama
Total 22.500.000 100,00% 16.115.587 Total
31 Desember/December 31, 2017
Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/ Persentase Total nilai Number of shares kepemilikan/ nominal/ issued and Percentage of Total nominal Pemegang saham fully paid ownership amount Shareholders
IPC 2.475.000 99% 2.570.627 IPC PT Multi Terminal Indonesia 25.000 1% 25.966 PT Multi Terminal Indonesia
Total 2.500.000 100% 2.596.593 Total
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
47
19. MODAL SAHAM (lanjutan) 19. CAPITAL STOCK (continued)
Modal dasar Perusahaan berjumlah Rp100.000.000.000 yang terbagi atas 10.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 per saham. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 2.500.000 saham dengan nilai nominal Rp25.000.000.000 (setara dengan $AS2.596.593) terdiri dari 2.475.000 saham dengan nilai nominal Rp24.750.000.000 (setara dengan $AS2.570.627) yang dimiliki oleh IPC dan 25.000 saham dengan nilai nominal Rp250.000.000 (setara dengan $AS25.966) yang dimiliki oleh PT Multi Terminal Indonesia.
Authorized shares of the Company amounted to Rp100,000,000,000 divided into 10,000,000 shares with a nominal amount of Rp10,000 per share. Of the authorized shares, 2,500,000 shares with nominal amount of Rp25,000,000,000 (equivalent to US$2,596,593) was issued and fully paid which consist of 2,475,000 shares with a nominal amount of Rp24,750,000,000 (equivalent to US$2,570,627) owned by IPC and 25,000 shares with a nominal amount of Rp250,000,000 (equivalent to US$25,966) owned by PT Multi Terminal Indonesia.
Berdasarkan Akta No. 11 tanggal 13 September 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, PPI melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp900.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp225.000.000.000 (setara dengan $AS16.115.587) yang diambil bagian oleh IPC dan PT Multi Terminal Indonesia masing-masing sebesar Rp224.750.000.000 dan Rp250.000.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No.AHU-AH.01.03-0230843 tanggal 9 Agustus 2018.
Based on Deed No. 11 dated September 13, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, PPI increased the authorized capital to Rp900,000,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp225,000,000,000 (equivalent to US$16,115,587) which was subscribed by IPC and PT Multi Terminal Indonesia amounted to Rp224,750,000,000 and Rp250,000,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision No. AHU-AH.01.03-0230843 dated August 9, 2018.
Berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 38 tanggal 28 Desember 2018 dari Silfia, S.H., notaris pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia menjual seluruh saham miliknya sebanyak 25.000 saham kepada PT Pelabuhan Indonesia Investama dengan harga pembelian sebesar Rp342.000.000 (setara dengan $AS23.720).
Based on Shares Sales Purchase Agreement No. 38 dated December 28, 2018 of Silfia, S.H., a substitute of Notary Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., PT Multi Terminal Indonesia sold all of its shares of 25,000 shares to PT Pelabuhan Indonesia Investama with a purchase price of Rp342,000,000 (equivalent tp US$23,720).
20. PENDAPATAN OPERASI 20. OPERATING REVENUE
Akun ini terutama merupakan pendapatan sewa kuartalan atas sewa dermaga 450 meter dan 850 meter dari NPCT1.
This account mainly represents quarterly rent revenue of 450 meter and 850 meter quay from NPCT1.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
48
21. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 21. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,
2018 2017
Sewa 45.771.465 39.438.630 Rent Gaji dan tunjangan 4.033.842 3.251.100 Salaries and benefits Pajak 1.106.865 650.507 Taxation Jasa profesional 478.910 335.899 Professional fees Imbalan kerja karyawan 279.576 173.001 Employee benefits Pemeliharaan kantor 153.907 117.073 Office maintenance Administrasi kantor 121.991 78.323 Office administration Perjalanan dinas 114.662 69.406 Travel Pelatihan dan pengembangan 114.123 63.548 Training and development Penyusutan dan amortisasi Depreciation and amortization
(Catatan 11 dan 13) 75.515 105.161 (Notes 11 and 13) Sumbangan dan kontribusi 72.533 49.412 Donations and contributions Asuransi 61.491 56.707 Insurance Promosi 54.513 51.795 Promotion Listrik, air dan komunikasi 23.699 29.637 Electricity, water and communication Lain-lain 222.310 24.364 Others
Total 52.685.402 44.494.563 Total
22. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN 22. FINANCE INCOME AND COSTS
a. Pendapatan keuangan a. Finance income
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,
2018 2017
Bunga deposito berjangka 4.246.609 1.959.760 Interest on time deposits Jasa giro 242.164 13.995 Interest on current accounts
Neto 4.488.773 1.973.755 Net
b. Beban keuangan b. Finance costs
Akun ini seluruhnya merupakan beban administrasi bank.
This account represents the bank administration expenses.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
49
23. TRANSAKSI PIHAK BERELASI 23. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi, yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Sifat relasi dan jenis transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:
In the ordinary course of business, the Group engages in transactions with related parties, which are conducted based on prices and terms agreed between the parties. The nature of relationships and transactions with related parties are as follows:
Sifat relasi/ Nama pihak berelasi/ Jenis transaksi/ Nature of relationship Name of related parties Nature of transaction
Entitas induk/Parent PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Aktivitas terkait pembangunan dan pengoperasian Terminal Kalibaru (Catatan 23b, 23c dan 23d), pinjaman (Catatan 14) dan penjamin fasilitas pinjaman dan penugasan karyawan/Activities related to the development and operation of Kalibaru Terminal (Notes 23b,23c and 23d), loan (Note 14) and guarantor of loan facility and assigning of employees.
Entitas sepengendalian PT Rumah Sakit Pelabuhan Pembelian layanan kesehatan/ PT Pelabuhan Indonesia II Purchase of health services (Persero)/Entities under PT Integrasi Logistik Cipta Solusi Pembelian layanan teknologi common control of informasi/Purchase of information PT Pelabuhan Indonesia II technology services (Persero) PT Pelabuhan Tanjung Priok Pembayaran gaji dan bonus/ Salary and bonus payments PT Indonesia Kendaraan Terminal Pembayaran gaji dan bonus/ Salary and bonus payments PT Pendidikan Maritim dan Logistik Jasa pendidikan, hotel dan sewa Indonesia ruang rapat/Training services, hotel and meeting room rent PT Energi Pelabuhan Indonesia Pemanfaatan jasa pemeliharaan infrastruktur ME Container Terminal I Kalibaru/Utilization of infrastructure maintenance services of ME Container Terminal I Kalibaru
Entitas sepengendalian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Transaksi keuangan/Financial Pemerintah Republik transaction Indonesia/Entities under PT Bank Negara Indonesia Transaksi keuangan/Financial common control of the (Persero) Tbk transaction Government of the Republic PT Bank Syariah Mandiri Transaksi keuangan/Financial of Indonesia transaction PT Bank Rakyat Indonesia Transaksi keuangan/Financial (Persero) Tbk transaction PT Telekomunikasi Indonesia Pembelian layanan telekomunikasi/ (Persero) Tbk Purchase of telecommunication services PT Asuransi Jasa Indonesia Pembelian jasa asuransi (Persero) / Purchase of insurance services PT Danareksa Sekuritas Pembelian jasa konsultasi/ Purchase of consultancy services PT Perusahaan Listrik Negara Pembelian jasa instalasi kelistrikan/ (Persero) Purchase of electricity installation services
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
50
23. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan) 23. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)
Sifat relasi/ Nama pihak berelasi/ Jenis transaksi/ Nature of relationship Name of related party Nature of transaction
Pihak berelasi lainnya/ PT New Priok Container Terminal Perjanjian Pembangunan dan Other related party One Pengoperasian Terminal Petikemas 1 (Catatan 23f)/Construction and Operation Agreement - Container Terminal 1 (Note 23f)
Rincian akun signifikan dengan pihak-pihak berelasi (pemerintah, entitas pemerintah atau dinyatakan lain) adalah sebagai berikut:
Details of significant accounts with related parties (government - owned entities unless otherwise indicated) are as follows:
a. Kas dan setara kas (Catatan 4) a. Cash and cash equivalent (Note 4)
31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
Bank Banks Rupiah Rupiah
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 21.393.585 - (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 503.076 872.745 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk 59.026 223.216 (Persero) Tbk Dolar AS US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 130.667 2.648 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk 41.003 14.692 (Persero) Tbk
Total 22.127.357 1.113.301 Total
Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah
PT Bank Tabungan Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 9.357.089 - (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2.204.179 43.867.159 (Persero) Tbk
Dolar AS US Dollar
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 28.000.000 - (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 10.675.000 - (Persero) Tbk
Total 50.236.268 43.867.159 Total
b. Piutang lain-lain (Catatan 5) b. Other receivables (Note 5) 31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
IPC 3.168.396 3.148.821 IPC
Piutang lain-lain kepada IPC terutama merupakan penagihan jasa konsultan yang berkontrak dengan IPC yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan..
Other receivables from IPC mainly represents billing consultant services that contract with IPC that has been paid in advance by the Company.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
51
23. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan) 23. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)
c. Utang lain-lain (Catatan 14) c. Other payables (Note 14)
31 Desember 2018/ 31 Desember 2017/
December 31, 2018 December 31, 2017
IPC 47.499.407 980.358 IPC PT Rumah Sakit Pelabuhan 7.195 3.789 PT Rumah Sakit Pelabuhan PT Pendidikan Maritim dan PT Pendidikan Maritim dan
Logistik Indonesia 2.637 4.920 Logistik Indonesia PT Energi Pelabuhan Indonesia - 14.059 PT Energi Pelabuhan Indonesia
Total 47.509.239 1.003.126 Total
Utang lain-lain kepada IPC terutama merupakan utang sewa terminal Kalibaru (Catatan 24d).
Other payables to IPC mainly represents lease payables of Kalibaru terminal (Note 24d).
d. Uang titipan d. Deposit received
Akun ini merupakan uang titipan kepada IPC.
This account represents deposit received from IPC.
e. Aset lancar lain-lain (Catatan 9) e. Other current assets (Note 9)
Akun ini merupakan penempatan deposito yang dibatasi penggunaannya pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
This account represent placement of restricted term deposit on PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
f. Pendapatan diterima di muka (Catatan 18) f. Unearned revenue (Note 18)
Akun ini merupakan penerimaan sewa di muka dari PT New Priok Container Terminal One berupa Quarterly Site Rent dan Advance Site Rent (Catatan 24c).
This account represent receipt of advance site rental from PT New Priok Container Terminal One consisting of Quaterly Site Rent and Advance Site Rent (Note 24c).
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
52
24. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING 24. SIGNIFICANT AGREEMENTS
a. Perjanjian Pelaksanaan Proyek a. Project Implementation Agreement
IPC mendirikan Perusahaan pada tanggal 5 November 2012 (Catatan 1a). Berdasarkan Surat IPC No. TS.12/1/11/PI.II-13 tanggal 22 Februari 2013, IPC menginstruksikan Perusahaan untuk mempersiapkan dokumen perjanjian pengalihan (novasi) pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) selaku kontraktor dari IPC kepada Perusahaan. Perusahaan juga diminta untuk menunjuk konsultan yang diperlukan dan pelaksanaan advisory yang saat ini dilaksanakan oleh IPC akan dialihkan kepada Perusahaan dimana pembebanan seluruh biaya konsultan diambil dari proceed yang akan diterima dari mitra Terminal Kalibaru. IPC kemudian juga mengirimkan Surat No. KU.26/26/13/PI.II-13 tanggal 16 April 2013 yang menginstruksikan Perusahaan agar segera memproses pekerjaan Technical, Legal, Financial, Tax dan Insurance Advisor.
IPC established the Company on November 5, 2012 (Note 1a). Based on Letter of IPC No. TS.12/1/11/PI.II-13 dated February 22, 2013, IPC instructed the Company to prepare the documents for the assignment (novation) agreement on the construction work of Kalibaru Terminal with PT Pembangunan Perumahan (Persero) as IPC’s contractor to the Company. The Company was also asked to appoint consultants as required and the implementation of advisory services which is currently under contracts with IPC shall be assigned to the Company in which the consultants’ fees shall be taken from proceeds that will be received from the partner of Kalibaru Terminal. IPC then sent Letter No. KU.26/26/13/PI.II-13 dated April 16, 2013 in which it instructed the Company to process the Technical, Legal, Financial, Tax and Insurance Advisor works.
Pada tanggal 30 Mei 2013, IPC dan
Perusahaan menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Proyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 dan No. HK.566/5/20/PPI-13 (“PIA”), dimana IPC memberikan kepada Perusahaan hak untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok.
On May 30, 2013, IPC and the Company entered into Project Implementation Agreement for Kalibaru Terminal, Tanjung Priok Port, Jakarta, No. HK.566/8/14/PI.II-13 and No. HK.566/5/20/PPI-13 (“PIA”), in which IPC granted the Company the rights to develop and operate Kalibaru Terminal at Tanjung Priok Port.
PIA berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Konsesi tertanggal 31 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh IPC dengan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, yaitu selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak tanggal dipenuhinya persyaratan dokumen teknis, dokumen finansial serta jaminan pelaksanaan oleh IPC dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok. Inilah yang menjadi dasar hukum PPI menandatangani COA.
The PIA is valid until the expiration of the term of the Concession Agreement dated August 31, 2012 between IPC and the Port Authority of Tanjung Priok Port, which is 70 (seventy) years from the date of fulfillment of the requirement on technical documents, financial documents and implementation guarantee by IPC and the Port Authority of Tanjung Priok Port. This is the legal basis on which PPI entered into the COA.
Sesuai dengan PIA, IPC dan Perusahaan selanjutnya harus mengidentifikasi perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh IPC dan pihak ketiga sehubungan dengan proyek untuk dinovasikan kepada Perusahaan. Seluruh hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian yang ada akan dinovasikan kepada Perusahaan. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, proses novasi perjanjian tersebut masih belum terjadi.
In accordance with the PIA, IPC and the Company shall then identify the existing agreements signed by IPC and the third parties concerning the project implementation for assignment (novation) to the Company. All rights and obligations under the existing agreements will be novated to the Company. As of the date of completion of the consolidated financial statements, the process of novating these agreements has not yet occurred.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
53
24. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) 24. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)
b. Perjanjian Pengelolaan Proyek b. Project Management Agreement
Pada tanggal 24 Februari 2014, IPC dan Perusahaan menandatangani Perjanjian Manajemen Proyek untuk Pekerjaan Pembangunan Terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 dan No. PPI-06-1-000495 (“PMA”), dimana IPC menunjuk Perusahan untuk menangani manajemen proyek yang akan melaksanakan kontrak-kontrak pekerjaan pembangunan Terminal Kalibaru, diantaranya manajemen proyek atas kontrak-kontrak pekerjaan konstruksi serta verifikasi dan evaluasi atas pembayaran pekerjaan konstruksi dan pengawasan. PMA berlaku sampai dengan selesainya proyek. Tidak ada pendapatan untuk Perusahaan atas penyediaan jasa ini.
On February 24, 2014, IPC and the Company entered into Project Management Agreement on the Construction Work for the Kalibaru Utara Container Terminal Phase 1 at the Port of Tanjung Priok No. HK.566/24/2/2/PI.II-14 and No. PPI-06-1-000495 (“PMA”), in which IPC appointed the Company as a project management company to carry out the contractual works of Kalibaru Terminal development, among others, the project management of construction works contracts and verification and evaluation on payment of construction and supervision works. The PMA is valid until the end of the project. There is no revenue for the Company for providing this service.
Pada tanggal 24 Oktober 2017, IPC dan Perusahaan menandatangani Perjanjian tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat No. KS.02/24/10/1/SPS/TEK.PI.II-17 dan No. PPI-621-004355.
On October 24, 2017, IPC and the Company entered into Construction and Development Cooperation Agreement of Kijing Terminal Pontianak Port in West Kalimantan No. KS.02/24/10/1/SPS/TEK.PI.II-17 and No. PPI-621-004355.
Adapun maksud dari perjanjian adalah untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perusahaan dan IPC dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan dan pengembangan terminal Kijing pelabuhan Pontianak di Kalimantan Barat.
The purpose of the agreement is to provide a legal basis and certainty for the Company and IPC in performing construction and development cooperation of Kijing terminal Pontianak port in West Kalimantan.
c. Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian c. Construction and Operation Agreement
Berdasarkan PIA (Catatan 24a), pada tanggal 9 Juni 2014, Perusahaan dan NPCT1, menandatangani Perjanjian Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Petikemas 1, Pelabuhan Priok Baru (COA) dimana Perusahaan telah bekerjasama dengan NPCT1 untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Petikemas 1 selama jangka waktu sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun setelah beroperasinya dermaga 850 meter dan NPCT1 harus melakukan pembayaran sewa di muka dan biaya sewa kuartalan kepada Perusahaan.
Based on PIA (Note 24a), on June 9, 2014, the Company and NPCT1, entered into Construction and Operation Agreement - Container Terminal 1, New Priok Port (COA) through which the Company has worked with NPCT1 to develop and operate Container Terminal 1 for the period of 25 (twenty five) years after the commencement of operation of 850 meter quay and NPCT1 would pay advance site rent and quarterly site rent to the Company.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
54
24. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) 24. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)
c. Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian (lanjutan)
c. Construction and Operation Agreement (continued)
Pembayaran sewa di muka sebesar USD100.000.000 harus dibayarkan dalam beberapa tahap, yaitu USD30.000.000 setelah tanggal mulai COA, USD40.000.000 setelah penyerahan dermaga 450 meter dan USD30.000.000 setelah penyerahan dermaga 850 meter. Berdasarkan Perjanjian Perubahan Kedua terhadap COA tanggal 24 Desember 2014 (“SAA”), USD30.000.000 akan dibayarkan setelah penyelesaian area lapangan tambahan VY 570 meter.
The advance rental fee of USD100,000,000 would be paid in several stages, which consist of USD30,000,000 after the commencement date, USD40,000,000 after the handover of 450 meter quay and USD30,000,000 after the handover of 850 meter quay. Based on the Second Amendment Agreement to the COA dated December 24, 2014 (“SAA”), the final USD30,000,000 would be paid after the completion of additional yard area VY 570 meter.
Biaya sewa kuartalan harus dibayarkan pada awal setiap kuartal, yaitu sejumlah USD7.000.000 per kuartal untuk periode beroperasinya dermaga 450 meter sampai dengan beroperasinya dermaga 850 meter dan USD14.000.000 per kuartal untuk periode setelahnya.
The quarterly site rent shall be paid at the beginning of each quarter amounting to USD7,000,000 each quarter for the period after the commencement of operation of 450 metre quay up to the commencement of operation of 850 metre quay and USD14,000,000 each quarter for the period thereafter.
Pada tanggal 17 September 2014, Perusahaan menerima pembayaran pertama atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD30.000.000 dari NPCT1.
On September 17, 2014, the Company received the first payment of advance rental fee amounting to USD30,000,000 from NPCT1.
Penyerahan dermaga 450 meter tidak terjadi pada tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana tercantum dalam SAA. Pada tanggal 1 Agustus 2015, Perusahaan menerima Liquidated Damages Notice dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan ini. Melalui surat tanggal 26 Agustus 2015, Perusahaan menyampaikan bahwa keterlambatan penyerahan tidak mengakibatkan NPCT1 mengalami keterlambatan dalam melakukan konstruksinya sehingga hal tersebut bukan merupakan Liquidated Damage Event.
The handover of 450 metre quay did not occur on July 31, 2015 as stated in the SAA. On August 1, 2015, the Company received a Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to the delay. Through a letter dated August 26, 2015, the Company responded by stating that the delay in handover did not cause a delay to NPCT1’s construction hence it is not a Liquidated Damage Event.
Selain itu, penyerahan dermaga 850 meter yang seharusnya dilakukan pada tanggal 31 Desember 2015 dan pekerjaan pengerukan tertentu yang seharusnya diselesaikan Perusahaan pada tanggal 31 Januari 2016, juga tidak terjadi. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan tidak menerima Liquidated Damages Notice dari NPCT1 sehubungan dengan keterlambatan tersebut.
In addition, the handover of 850 metre quay which should have occurred on December 31, 2015 and certain dredging works which should have been completed by the Company on January 31, 2016, did not occur as well. As of the date of completion of the consolidated financial statements, the Company had not received any Liquidated Damages Notice from NPCT1 in relation to these delays.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
55
24. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) 24. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)
c. Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian (lanjutan)
c. Construction and Operation Agreement (continued)
Dermaga 450 meter dan 850 meter telah diserahkan oleh Perusahaan kepada NPCT1 masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016 dan 16 Oktober 2016.
The 450 metre and 850 metre quay have been handed over by the Company to NPCT1 on June 23, 2016 and October 16, 2016, respectively.
Pada tanggal 24 Juni 2016, Perusahaan menerima pembayaran kedua atas biaya sewa dibayar di muka sebesar USD40.000.000 dari NPCT1. Pada tanggal 31 Desember 2016, dermaga 850 meter belum mulai beroperasi sehingga pembayaran pertama dan kedua atas sewa diterima di muka masing-masing sebesar USD30.000.000 dan USD40.000.000 tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka dalam laporan posisi keuangan konsolidasian serta dilakukan proses amortisasi selama 25 tahun ke pendapatan sejak serah terima lapangan 850 meter dari Perusahaan ke NPCT1.
On June 24, 2016, the Company received the second payment of advance rental fee amounting to USD40,000,000 from NPCT1. As of December 31, 2016, commencement of operation of 850 metre quay has not yet occurred hence first and second payment of advance site rent amounting to USD30,000,000 and USD40,000,000, respectively, are recorded as unearned revenue in the consolidated statement of financial position as well as the amortization process is carried out for 25 years to revenue since the handover field 850 meters from the Company to NPCT1.
Pada tanggal 18 Agustus 2016, dermaga 450 meter telah mulai beroperasi secara komersial.
On August 18, 2016, 450 metre quay has started its commercial operation.
Pada tanggal 13 Desember 2016, Perusahaan dan NPCT1 menandatangani Surat Persetujuan (LOA) dimana diantaranya mengatur hal-hal sebagai berikut:
On December 13, 2016, the Company and NPCT1 signed a Letter of Acceptance (LOA) which regulates items as follows:
- Penyediaan akses oleh Perusahaan kepada NPCT1 atas area tertentu pada dermaga 850 meter;
- Provision of access to certain areas within 850 metre quay from the Company to NPCT1;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasi komersial dermaga 450 meter, yaitu tanggal 18 Agustus 2016;
- Agreement on the date of commencement of operations of 450 metre quay, which was August 18, 2016;
- Pemberitahuan Konfirmasi Pekerjaan Lokasi untuk Dermaga 850 Meter diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2016 dengan beberapa pekerjaan yang belum diselesaikan;
- Site Works Confirmation Notice for 850 metre quay was issued on 16 October 2016 with note on certain outstanding works;
- Perusahaan akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan (PPI Undertaking):
- The Company will complete the following works within the time specified for each item (PPI Undertaking):
- Perkuatan sisi utara tanggal
16 Maret 2017; - Strengthening of north side by March
16, 2017; - Penyediaan dan pemasangan
variable speed water drive dan pressure tank dan peralatan terkait tanggal 16 Maret 2017;
- Supplying and installing variable speed water drive and pressure tank and associated equipment by March 16, 2017;
- Pengerukan hingga kedalaman -16m LWS tanggal 31 Mei 2017;
- Dredging to a depth of -16m LWS by May 31, 2017;
- Penyelesaian fase kedua dari area common gate tanggal 16 Oktober 2017;
- Completion of the second phase of the common gate area by October 16, 2017;
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
56
24. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) 24. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)
c. Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian (lanjutan)
c. Construction and Operation Agreement (continued)
- Penyelesaian hal-hal penting yang belum diselesaikan yang diidentifikasi oleh ahli teknik independen tanggal 16 Maret 2017
- Completion of major outstanding items identified by the independent engineer by March 16, 2017.
- Kesepakatan bahwa tanggung jawab
pemeliharaan area infrastruktur konsesi akan menyesuaikan dengan laporan ahli teknik independen;
- Agreement that the maintenance responsibility of the concession area infrastructure will be in accordance with the independent engineer’s report;
- Kesepakatan mengenai tanggal mulai operasional dermaga 850 meter paling lambat tanggal 16 Maret 2017;
- Agreement that the date of commencement of operations of 850 metre quay will be no later than March 16, 2017;
- Jika PPI Undertaking belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, NPCT1 akan memperhitungkan pengurangan 25% dari pembayaran sewa kuartalan USD14.000.000 pada pembayaran sewa kuartalan berikutnya;
- If PPI Undertakings have not been completed on the predetermined dates, NPCT1 will be credited with 25% of quarterly site rent USD14,000,000 on the next payment of quarterly site rent;
- Jika terdapat salah satu PPI Undertaking belum diselesaikan pada tanggal 16 Oktober 2017, NPCT1 hanya akan melakukan pembayaran atas sewa kuartalan dermaga 450 meter, yaitu USD7.000.000 sampai dengan tanggal dimana seluruh PPI Undertaking telah diselesaikan.
- If any one of the PPI Undertakings has not been completed by October 16, 2017, NPCT1 will pay quarterly site rent only on the 450 metre quay, which is USD7,000,000 until the date that all PPI Undertakings have been completed.
Pada tanggal 16 Januari 2018, Perusahaan telah berhasil melakukan negosiasi kembali dengan NPCT1 yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan (MOA) sehingga Perusahaan tidak dikenakan denda sebesar USD7.000.000 terhadap sewa kuartalan sebagaimana disebutkan di atas. Adapun MOA mengatur hal-hal sebagai berikut:
On January 16, 2018, the Company has succeeded in renegotiating with NPCT1 which was set forth in Memorandum of Agreement (MOA) so that the Company will not be charged with penalty of USD7,000,000 on the quarterly site rent as mentioned above. The MOA regulates items as follows:
- Perusahaan akan menyelesaikan pekerjaan berikut dengan waktu yang telah ditentukan untuk tiap pekerjaan:
- The Company will complete the following works within the time specified for each item:
- Jalan akses keluar sisi timur área CGA tanggal 15 Desember 2017;
- East area access road of CGA by December 15, 2017;
- Pengoperasian Go-live atas sistem IT tanggal 31 Desember 2017;
- Go-live IT system operation by December 31, 2017;
- Pengoperasian Go-live OCR di CGA tanggal 31 Januari 2018;
- Go-live OCR operation at CGA by January 31, 2018;
- Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi selatan di CGA tanggal 31 Januari 2018;
- Reparation of behandle south side dockyard at CGA by January 31, 2018;
- Jalan akses masuk di sisi barat CGA tanggal 28 Februari 2018.
- Entry access road west side CGA by February 28, 2018.
- Tambahan area buffer untuk parkir truk di sisi barat CGA tanggal 30 April 2018;
- Additional buffer area for trucks park at west side of CGA by April 30, 2018.
- Penyediaan fasilitas untuk
petikemas reefer dan cooling room tanggal 30 April 2018;
- Facility provision for reefer container and cooling room by April 30, 2018.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
57
24. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) 24. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)
c. Perjanjian Konstruksi dan Pengoperasian (lanjutan)
c. Construction and Operation Agreement (continued)
- Pekerjaan perbaikan jalan akses
keluar (lapangan penumupukan behandle sisi utara di CGA) tanggal 30 April 2018;
- Reparation work of exit access road (behandle dockyard north side at CGA) by April 30, 2018.
- Perbaikan lapangan penumpukan behandle sisi utara di CGA tanggal 31 Mei 2018;
- Reparation of behandle dockyard north side at CGA by May 31, 2018.
- Penyediaan fasilitas inspeksi untuk mendukung kegiatan bea dan cukai di CGA tanggal 31 Maret 2019.
- Inspection facilities provision to support custom activities at CGA March 31, 2019.
- Jika pekerjaan tersebut di atas belum diselesaikan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan, Perusahaan akan dikenakan pembayaran terhadap setiap pekerjaan sebesar USD5.000/hari kerja.
- If the above works have not been completed on the predetermined dates, the Company will pay USD5,000/day for each work;
- Kesepakatan dalam Surat Keputusan
mengenai pengurangan pembayaran sewa dicabut.
- Agreement on the Letter of Acceptance regarding reduction of rental payment has been waived.
Perusahaan telah berhasil menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diminta dalam MOA sebelum batas waktu yang ditentukan, walaupun masih terdapat 2 (dua) item yang sampai dengan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian belum digunakan karena terdapat kendala administrasi yang perlu diselesaikan antara IPC dengan kontraktor pelaksana pekerjaan.
The company has succeeded in completing all requested work within the MOA before the specified time limit, although there are still 2 (two) items that have not been used until completion of the consolidated financial statements because there are administrative constraints that need to be resolved between IPC and the contractor implementing the work.
d. Perusahaan telah mengirimkan hasil kajian
konsultan PT Danareksa Sekuritas terkait nilai dan skema kerjasama PPI-IPC yang kemudian dituangkan dalam addendum PIA No.KS.02/6/8/1/KSU/UT/PI.II-18 tanggal 6 Agustus 2018, dimana IPC dan Perusahaan sepakat mengenai pembebanan sewa aset terminal Kalibaru yang harus dibayarkan Perusahaan kepada IPC sebesar $AS43.228.000 dan $AS37.500.000 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.
d. The Company has sent the consultant, PT Danareksa Sekuritas assessment result of regarding amount and cooperation scheme of PPI-IPC, which was later set forth in PIA ammendmen No. KS.02/6/8/1/KSU/UT/PI.II-18 dated August 6, 2018, on which IPC and the Company agreed on the imposition of the lease of Kalibaru Terminal which the Company must pay to IPC at the amount of US$43,228,000 and US$37,500,000 for the year ended December 31, 2018 and 2017, respectively.
e. Perusahaan telah mengadakan polis-polis
asuransi sebagai berikut atas seluruh pekerjaan yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok yang berlaku selama masa konstruksi sejak tanggal 30 September 2013 hingga 31 Mei 2019:
e. The Company has arranged the following insurance policies in respect of all works in connection with the construction and development of the infrastructures of the Kalibaru Terminal of the Tanjung Priok Port during the whole construction period from September 30, 2013 to May 31, 2019:
- Polis Construction All Risks dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (“Jasindo”), pihak berelasi, sebagai insurer utama dan batas pertanggungan sebesar $AS2.425.000.000.
- Construction All Risks policy with PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (“Jasindo”), a related party, as the main insurer and limit of indemnity of US$2,425,000,000.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
58
24. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING (lanjutan) 24. SIGNIFICANT AGREEMENTS (continued)
- Polis Third Party Liability dengan Jasindo sebagai insurer dan batas pertanggungan sebesar $AS10.000.000 per peristiwa.
- Third Party Liability policy with Jasindo as the insurer and limit of indemnity of US$10,000,000 per one event.
- Polis Excess Third Party Liability dengan PT Asuransi Astra Buana (“AAB”) sebagai insurer dan batas pertanggungan sebesar $AS40.000.000 per peristiwa atas kelebihan dari $AS10.000.000 per peristiwa.
- Excess Third Party Liability policy with PT Asuransi Astra Buana (“AAB”) as the insurer and limit of indemnity of US$40,000,000 per one event in excess of the US$10,000,000 per one event.
- Polis Excess Third Party Liability dengan ABB sebagai insurer dan batas pertanggungan sebesar $AS40.000.000 per peristiwa atas kelebihan dari $AS50.000.000 per peristiwa.
- Excess Third Party Liability policy with ABB as the insurer and limit of indemnity of US$40,000,000 per one event in excess of the US$50,000,000 per one event.
f. Perusahaan telah mengadakan polis asuransi
dengan PT Jasa Asuransi Indonesia (“Jasindo”) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atas Direksi Perusahaan masing-masing berlaku sejak November 2017 hingga November 2018 dan September 2018 hingga September 2023.
f. The Company has arranged insurance policies for company’s Directors with PT Jasa Asuransi Indonesia (“Jasindo”) and PT Asuransi Jiwasraya (Persero) during the period from November 2017 to November 2018 and September 2018 to September 2023, respectively.
g. Perjanjian Proyek Pembangunan Maritim
Tower dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
g. Construction of Maritim Tower Agreement with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Berdasarkan Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Barang dan Jasa Kontraktor Terintegrasi Rancang Bangun (Design and Build) Proyek Pembangunan Maritim Tower tanggal 6 Desember 2018 antara MMI dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (“PP”), Perusahaan mempekerjakan PP untuk melaksanakan proyek pembangunan Menara Maritim. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 730 hari. Nilai kontrak adalah sebesar Rp664,29 miliar (termasuk PPN) yang akan dibayarkan berdasarkan progres fisik pekerjaan setiap bulan.
Based on Procurement Agreement on Integrated Design and Build of Goods and Contractor Services for Maritim Tower Construction Project dated December 6, 2018, between MMI and PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (“PP”), the Company engaged PP to conduct the construction of Menara Maritim. The period of work is 730 (seven hundred and thirty) days. The contract price is Rp664.29 billion (including VAT) which shall be paid based on monthly physical progress.
h. Perjanjian Proyek Pembangunan Maritim
Tower dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
h. Construction of Maritim Tower Agreement with PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
Pada tanggal 20 Desember 2018, MMI telah melakukan pembayaran uang muka kepada PP sebesar Rp60,39 miliar (setara dengan $AS4.170.292) belum termasuk PPN dan disajikan sebagai uang muka pembangunan properti investasi dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.
On December 20, 2018, MMI paid advances to PP amounting to Rp60.39 billion (equivalent to US$4,170,292) excluding VAT and presented as advance for construction of investment property in the consolidated statement of financial position.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
59
25. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN 25. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS
Nilai wajar didefinisikan sebagai nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memiliki pengetahuan yang memadai dan berkeinginan untuk melakukan transaksi yang wajar, bukan merupakan penjualan yang dipaksakan atau likuidasi. Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya, disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.
Fair value is defined as the amount at which the financial instruments could be exchanged between knowledgeable and willing parties in an arm’s length transaction, other than in a forced sale or liquidation. Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at the fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.
Tabel berikut menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dengan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.
The following table presents a comparison between the carrying value and estimated fair value of the Group’s financial instruments as of December 31, 2018 and 2017.
31 Desember 2018/ December 31, 2018
Estimasi nilai wajar/ Nilai tercatat/ Estimated Carying value fair value
Aset keuangan Financial assets Lancar Current Kas dan setara kas 82.783.889 82.783.889 Cash and cash equivalents Piutang lain-lain Other receivables Pihak ketiga 76.008 76.008 Third parties Pihak berelasi 3.168.396 3.168.396 Related parties
Tidak Lancar Non-current Uang jaminan 35.109 35.109 Guarantee deposit Investasi saham 31.042.503 31.042.503 Investment in share
Total aset keuangan 117.105.905 117.105.905 Total financial assets
Liabilitas keuangan Financial liabilities Jangka pendek Current Utang lain-lain Other payables Pihak ketiga 144.611 144.611 Third parties Pihak berelasi 47.509.239 47.509.239 Related parties Uang titipan Deposits received Pihak ketiga 8.733 8.733 Third parties Pihak berelasi 6.345 6.345 Related parties Beban akrual 1.678.789 1.678.789 Accrued expenses
Total liabilitas keuangan 49.347.717 49.347.717 Total financial liabilities
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
60
25. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)
25. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)
31 Desember 2017/ December 31, 2017
Estimasi nilai wajar/ Nilai tercatat/ Estimated Carying value fair value
Aset keuangan Financial assets Lancar Current Kas dan setara kas 73.675.792 73.675.792 Cash and cash equivalents Piutang lain-lain Other receivables Pihak ketiga 66.344 66.344 Third parties Pihak berelasi 3.148.821 3.148.821 Related parties
Tidak lancar Non-current Uang jaminan 25.298 25.298 Guarantee deposit Investasi saham 9.510.066 9.510.066 Investment in share
Total aset keuangan 86.426.321 86.426.321 Total financial assets
Liabilitas keuangan Financial liabilities Jangka pendek Current Utang lain-lain Other payables Pihak ketiga 65.140 65.140 Third parties Pihak berelasi 1.003.126 1.003.126 Related parties Uang titipan Deposits received Pihak ketiga 9.490 9.490 Third parties Pihak berelasi 37.222 37.222 Related parties Beban akrual 41.599.120 41.599.120 Accrued expenses
Total liabilitas keuangan 42.714.098 42.714.098 Total financial liabilities
Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana
instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi.
Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale.
Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan
posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat, baik karena jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.
Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair value, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
61
25. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)
25. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)
Grup menentukan pengukuran nilai wajar untuk
tujuan pengungkapan setiap aset keuangan dan liabilitas keuangan berdasarkan metode dan asumsi sebagai berikut:
The Group determined the fair value measurement for disclosure purposes of each financial asset and financial liability based on the following methods and assumptions:
- Nilai wajar aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek yang mencakup, antara lain, kas dan setara kas, piutang lain-lain, investasi jangka panjang - entitas asosiasi, utang lain-lain, uang titipan dan beban akrual, dianggap mendekati jumlah tercatatnya sebagai hasil dari pendiskontoan yang tidak signifikan.
- The fair value of current financial assets and current financial liabilities which includes, among others, cash and cash equivalents, other receivables, long-term investments - associates, other payables, deposit received and accrued expenses, are considered to approximate their carrying amounts as a result of insignificant discount.
- Aset keuangan tersedia untuk dijual yang terdiri dari investasi pada saham dengan persentase kepemilikan di bawah 20% dicatat pada biaya perolehan karena investasi pada instrumen ekuitas tersebut tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.
- Available-for-sale financial asset that comprised investments in shares with percentage of ownership interest less than 20% are recognized at cost due to such investments in equity instruments have no quoted market price in an active market and their fair value cannot be reliably measureable.
- Nilai wajar aset keuangan tidak lancar lainnya dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari aset tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.
- The fair values of other non-current financial assets are carried at historical cost because their fair values cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair values of such assets because there are no fixed repayment terms although these are not expected to be settled within 12 months after the consolidated statement of financial position date.
Estimasi nilai wajar bersifat judgmental dan
melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk:
Fair value estimation is judgmental and involving various boundaries, including:
- Nilai wajar disajikan tidak mempertimbangkan dampak fluktuasi mata uang di masa depan.
- Fair value presented are not considering the impact of future currency fluctuation.
- Estimasi nilai wajar tidak selalu mengindikasikan nilai yang Perusahaan akan catat pada saat pelepasan/penghentian aset dan liabilitas keuangan.
- Fair value estimation are not always indicating value that the Company will record at the time of sales/termination of financial assets and liabilities.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
62
25. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)
25. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)
Estimasi nilai wajar bersifat judgmental dan
melibatkan batasan-batasan yang beragam, termasuk (lanjutan):
Fair value estimation is judgmental and involving various boundaries, including (continued):
- Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas sejenis.
- Level 1: Fair value measured based on quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities
- Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Level 2: Fair value measured based on valuation techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair values are observable, either directly or indirectly.
- Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, yaitu untuk seluruh input yang tidak dapat diketahui baik secara langsung ataupun tidak langsung memiliki dampak signifikan atas nilai wajar tercatat.
- Level 3: Fair value measured based on valuation techniques for which any inputs which have a significant effect on the recorded fair values that are not based on observable market data (unobservable inputs).
26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES
Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Grup adalah risiko nilai tukar, risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko suku bunga. Kegiatan operasional Grup dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Grup.
The main risks arising from the Group’s financial instruments are foreign exchange risk, liquidity risk, credit risk and interest rate risk. The operational activities of the Group are managed in a prudential manner by managing those risks to minimize potential losses.
Risiko nilai tukar Foreign exchange risk
Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan utang lain-lain dan beban akrual dalam Rupiah.
Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value of future contractual cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group’s exposure to the foreign exchange risk relates primarily to other payables and accrued expenses denominated in Rupiah.
Grup juga memiliki eksposur dalam mata uang asing yang timbul dari transaksi operasionalnya. Eksposur tersebut timbul karena transaksi yang bersangkutan dilakukan dalam mata uang selain mata uang fungsional Grup. Grup tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing.
The Group also has foreign currency exposures arising from its operational transaction. Such exposure arises when the transaction is denominated in currencies other than the functional currency of the Group. The Group does not have a formal hedging policy for transactions denominated in foreign currency.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
63
26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)
Risiko nilai tukar (lanjutan) Foreign exchange risk (continued)
Berikut ini adalah analisis sensitivitas efek 10% perubahan kurs mata uang asing terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain dianggap tetap:
Sensitivity analysis of a 10% fluctuation in the foreign exchange rates to profit after tax with other variance considered as constant is as follow:
(Kenaikan)
penurunan nilai tukar mata
uang/ (Increases)
decreases on foreign
exchange rates
Dampak/
Effect
Perubahan kurs mata uang asing 2018 (+)100bps
(659.223)
Fluctuation in the foreign exchange rates 2018
(-)100bps 659.223
Risiko likuiditas Liquidity risk
Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya pada saat jatuh tempo.
Liquidity risk is a risk arising when the cash flows position of the Group is not enough to cover the liabilities which become due.
Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo utang, dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.
In managing the liquidity risk, management monitors and maintains a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Management also regularly evaluates the projected and actual cash flows, including loan maturity profiles, and continuously assesses conditions in the financial markets for opportunities to obtain optimal funding sources.
Seluruh liabilitas keuangan Grup jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
All the Group’s financial liabilities mature within 1 (one) year.
Risiko kredit Credit risk
Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Grup melakukan pemantauan atas posisi piutang secara teratur. Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.
Credit risk is the risk that the Group will incur a loss arising from the customers or counterparties which fail to fulfill their contractual obligations. The Group monitors the outstanding balances of receivables on a regular basis. Management believes that there are no significant concentrations of credit risk.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
.
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
64
26. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)
26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)
Risiko suku bunga Interest rate risk
Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Grup terhadap risiko suku bunga terutama terkait dengan kas dan setara kas.
Interest rate risk is the risk that the fair value or contractual future cash flows of a financial instrument will be affected due to changes in market interest rates. The Group’s exposure to the interest rate risk relates primarily to cash and cash equivalents.
Dampak fluktuasi suku bunga 100 basis poin terhadap laba setelah pajak dengan semua variabel lain tetap:
Effect of interest rates fluctuation of 100 basis points to income after tax with all other variables constant:
Dampak/Effect
Kenaikan 100 basis poin 583.571 100 basis points increase Penurunan 100 basis poin (583.571) 100 basis points decrease
Manajemen permodalan Capital management
Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.
The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its businesses and to maximize the shareholders’ value.
Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman.
The Company manages its capital structures and makes adjustments to it, if necessary, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structures, the Company may adjust dividend payments to the shareholders, issue new shares or raise debt financing.
Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses manajemen permodalan selama periode pelaporan.
No changes were made in the capital management objectives, policies or processes during the reporting period.
27. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS 27. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION
Pada tahun yang berakhir di tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, tidak terdapat perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian Grup.
For the years ended December 31, 2018 and 2017, there are no movement of liabilities which arise from financing activities in the Group’s consolidated statement of cash flows.
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
. Informasi Tambahan Additional Information
Catatan atas informasi keuangan entitas induk terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari informasi keuangan entitas induk
secara keseluruhan.
The accompanying notes to the parent entity financial information form an integral part of this parent entity financial information
taken as a whole.
65
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PARENT ENTITY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION December 31, 2018
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated) 31 Desember/ 31 Desember/ December 31, Catatan/ December 31, 2018 Note 2017
ASET ASSETS ASET LANCAR CURRENT ASSETS Kas dan setara kas 58.771.480 56.446.728 Cash and cash equivalents Piutang lain-lain Other receivables Pihak ketiga 4.529 4.231 Third parties Pihak berelasi 3.168.396 19.244.164 Related parties Uang muka dan beban dibayar di muka 356.310 139.567 Advances and prepaid expenses Pendapatan yang masih akan diterima 70.370 297.376 Accrued income Pajak dibayar di muka 8.391.502 1.712.255 Prepaid tax
Total Aset Lancar 70.762.587 77.844.321 Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETS Uang jaminan 29.063 19.993 Guarantee deposit Investasi saham 61.658.645 2 28.535.941 Investments in shares Pajak dibayar di muka 6.266.343 6.516.214 Prepaid tax Aset tetap - neto 1.479.550 1.555.375 Fixed assets - net Aset takberwujud - neto 393 393 Intangible asset - net Aset lain-lain 10.794.422 10.794.489 Other assets
Total Aset Tidak Lancar 80.228.416 47.422.405 Total Non-current Assets
TOTAL ASET 150.991.003 125.266.726 TOTAL ASSETS LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY LIABILITAS LIABILITIES LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIES Utang lain-lain Other payables Pihak ketiga 24.940 63.437 Third parties Pihak berelasi 47.514.595 1.008.852 Related parties Uang titipan Deposits received Pihak ketiga 8.693 9.490 Third parties Pihak berelasi 6.345 37.222 Related parties Utang pajak 1.579.453 1.638.497 Taxes payable Beban akrual 1.390.156 41.386.494 Accrued expenses Bagian lancar atas pendapatan Current recognition of diterima di muka 16.800.000 16.800.000 unearned income
Total Liabilitas Jangka Pendek 67.324.182 60.943.992 Total Current Liabilities LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITY Pendapatan diterima di muka 62.169.138 64.969.138 Unearned revenue
TOTAL LIABILITAS 129.493.320 125.913.130 TOTAL LIABILITIES
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
. Informasi Tambahan Additional Information
Catatan atas informasi keuangan entitas induk terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari informasi keuangan entitas induk
secara keseluruhan.
The accompanying notes to the parent entity financial information form an integral part of this parent entity financial information
taken as a whole.
66
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (ENTITAS INDUK)
LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PARENT ENTITY)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION December 31, 2018
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated) 31 Desember/ 31 Desember/ December 31, Catatan/ December 31, 2018 Note 2017
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) EQUITY (CAPITAL DEFICIENTY) Modal saham - nilai nominal Capital stock - Rp10,000 Rp10.000 per saham par value per share Modal dasar - 90.000.000 saham Authorized capital - 90,000,000 shares dan 10.000 saham masing- and 10,000 shares masing pada tanggal as of December 31, 2018 31 Desember 2018 dan 2017 and 2017, respectively Modal ditempatkan dan disetor Issued and fully paid - penuh - 2.500.000 saham 2,500,000 shares and dan 22.500.000 saham 22,500,000 shares masing-masing pada tanggal as of December 31, 2018 31 Desember 2018 dan 2017 16.115.587 19 2.596.593 and 2017, respectively Saldo laba (defisit) 5.382.096 (3.242.997) Retained earnings (deficit)
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY) - NETO 21.497.683 (646.404) - NET
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 150.991.003 125.266.726 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
. Informasi Tambahan Additional Information
Catatan atas informasi keuangan entitas induk terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari informasi keuangan entitas induk
secara keseluruhan.
The accompanying notes to the parent entity financial information form an integral part of this parent entity financial information
taken as a whole.
67
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (ENTITAS INDUK)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018
(Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PARENT ENTITY)
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended December 31, 2018
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated) Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,
2018 2017
Pendapatan 60.224.286 52.773.024 Revenue General and administrative Beban umum dan administrasi (51.053.194) (43.497.200) expenses Rugi selisih kurs - neto 1.707.309 (188.964) Loss on foreign exchange - net Pendapatan keuangan 3.605.176 1.093.192 Finance income Beban keuangan (2.291) (2.360) Finance costs Lain-lain - neto 73.874 1.508.462 Others - net
LABA SEBELUM PAJAK FINAL INCOME BEFORE FINAL TAX DAN PAJAK PENGHASILAN BADAN 14.555.160 11.686.154 AND CORPORATE INCOME TAX Beban pajak final (5.852.469) (5.220.228) Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK INCOME BEFORE CORPORATE PENGHASILAN BADAN 8.702.691 6.465.926 INCOME TAX BEBAN PAJAK PENGHASILAN CORPORATE INCOME TAX BADAN EXPENSE Kini (77.598) (350.274) Current Tangguhan - - Deferred
LABA TAHUN BERJALAN 8.625.093 6.115.652 INCOME FOR THE YEAR PENGHASILAN KOMPREHENSIF OTHER COMPREHENSIVE LAIN - - INCOME
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN TOTAL COMPREHENSIVE BERJALAN 8.625.093 6.115.652 GAIN FOR THE YEAR
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
. Informasi Tambahan Additional Information
Catatan atas informasi keuangan entitas induk terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari informasi keuangan entitas induk
secara keseluruhan.
The accompanying notes to the parent entity financial information form an integral part of this parent entity financial information
taken as a whole.
68
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (ENTITAS INDUK)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PARENT ENTITY)
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY For the Year Ended December 31, 2018
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated) Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ Saldo laba Ekuitas (defisiensi Issued and (defisit)/ modal) - neto/ fully paid Retained earnings Equity (capital capital stock (deficits) deficiency) - net
Saldo pada tanggal Balance as of 31 Desember 2016 2.596.593 (9.358.649) (6.762.056) December 31, 2016 Total laba komprehensif Total comprehensive tahun berjalan - 6.115.652 6.115.652 income for the year
Saldo pada tanggal Balance as of 31 Desember 2017 2.596.593 (3.242.997) (646.404) December 31, 2017 Setoran modal dari entitas induk 13.518.994 - 13.518.994 Capital injection from parent Total laba komprehensif Total comprehensive tahun berjalan - 8.625.093 8.625.093 income for the year
Saldo pada tanggal Balance as of 31 Desember 2018 16.115.587 5.382.096 21.497.683 December 31, 2018
The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language
. Informasi Tambahan Additional Information
Catatan atas informasi keuangan entitas induk terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari informasi keuangan entitas induk
secara keseluruhan.
The accompanying notes to the parent entity financial information form an integral part of this parent entity financial information
taken as a whole.
69
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (ENTITAS INDUK)
LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2018 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PARENT ENTITY)
STATEMENT OF CASH FLOWS For the Year Ended December 31, 2018
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated) Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,
2018 2017
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM OPERATING OPERASI ACTIVITIES Penerimaan dari pelanggan 57.651.293 57.258.035 Cash receipt from customer Pembayaran kepada pemasok (48.194.546) (3.667.939) Payment to suppliers Pembayaran kepada karyawan (2.998.538) (1.566.490) Payment to employees Pembayaran pajak penghasilan (5.999.643) (4.045.174) Payment for income taxes Penerimaan lainnya 5.396.718 2.610.760 Other receipt Pembayaran lainnya (2.292) (2.056.712) Other payment
Arus kas neto diperoleh dari Net cash flows provided by aktivitas operasi 5.852.992 48.532.480 operating activitites
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM INVESTING INVESTASI ACTIVITIES Perolehan investasi saham (33.122.704) (21.616.996) Acquisitions of investment in shares
ARUS KAS DARI AKTIVITAS CASH FLOWS FROM FINANCING PENDANAAN ACTIVITIES Penerimaan setoran modal Proceed of capital injection dari entitas induk 13.518.994 - from parent entity Pelunasan pinjaman dari Repayment of loans from entitas anak 16.075.470 5.014.529 subsidary Pemberian pinjaman kepada entitas anak - (8.529.934) Payments of loan to a subsidiary
Arus kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas Net cash flow provided by pendanaan 29.594.464 (3.515.405) (used in) financing activities
KENAIKAN NETO KAS DAN NET INCREASE IN CASH AND SETARA KAS 2.324.752 23.400.079 CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS AWAL TAHUN 56.446.728 33.046.649 AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA CASH AND CASH EQUIVALENTS AKHIR TAHUN 58.771.480 56.446.728 AT END OF YEAR
The original parent entity financial information included herein is in the Indonesian language.
Informasi Tambahan Additional Information
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA
(ENTITAS INDUK) CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PARENT ENTITY)
NOTES TO THE FINANCIAL INFORMATION December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
70
1. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN 1. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Dasar penyusunan laporan keuangan tersendiri Basis of preparation of the separate financial
statements
Perusahaan menerapkan PSAK No. 4 (Revisi 2013), “Laporan Keuangan Tersendiri”. Penerapan ini tidak memberikan dampak yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan tersendiri.
The Company applied PSAK No. 4 (Revised 2013), “Separate Financial Statements”. The adoption has no significant impact on the financial reporting and disclosures in the separate financial statements.
PSAK No. 4 (Revisi 2013) mengatur dalam hal entitas induk memilih untuk menyajikan laporan keuangan tersendiri maka laporan tersebut hanya dapat disajikan sebagai informasi tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan tersendiri adalah laporan keuangan yang disajikan oleh entitas induk yang mencatat investasi pada entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama berdasarkan biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”.
PSAK No. 4 (Revised 2009) provides that when a parent entity chose to present the separate financial statements, such financial statements should only be presented as supplementary information to the consolidated financial statements. Separate financial statements are those presented by the parent entity, in which the investments in the subsidiary, associate and joint venture are accounted for at cost or in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), “Financial Instruments: Recognition and Measurement”.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan tersendiri entitas induk adalah sama dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk investasi saham.
The accounting policies adopted by the Company in the preparation of the separate financial statements of the parent entity are the same as the accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements as disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements, except for investments in shares.
Sesuai dengan PSAK No. 4 (Revisi 2013), investasi saham pada entitas anak dicatat berdasarkan biaya perolehan. Entitas induk mengakui dividen dari entitas anak sebagai laba rugi dalam laporan keuangan tersendiri ketika hak menerima dividen ditetapkan.
In accordance with PSAK No. 4 (Revised 2013), investments in shares of subsidiary are accounted for at cost. The parent entity recognizes dividends from subsidiary in profit or loss in its separate financial statement when its right to receive the dividend is established.
2. INVESTASI SAHAM 2. INVESTMENTS IN SHARES
31 Desember/ 31 Desember/ December 31, December 31, 2018 2017
PT Akses Pelabuhan Indonesia 57.353.420 28.488.032 PT Akses Pelabuhan Indonesia PT Menara Maritim Indonesia 4.257.316 - PT Menara Maritim Indonesia PT Pengerukan Indonesia 47.909 47.909 PT Pengerukan Indonesia
Total 61.658.645 28.535.941 Total
API menempatkan modal dasar sebesar Rp500.000.000 yang terbagi atas 50.000 saham dengan nilai nominal Rp10.000 per saham, serta modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp125.000.000 dimana Perusahaan dan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) masing-masing mengambil bagian sebesar Rp123.750.000 (setara dengan $AS10.732) dan Rp1.250.000 atau mewakili 99% dan 1% kepemilikan saham.
API issued authorized capital amounting to Rp500,000,000 which is divided into 50,000 shares with a nominal amount of Rp10,000 per share, and issued and fully-paid capital of Rp125,000,000 in which the Company and PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) subscribed the shares amounting to Rp123,750,000 (equivalent to US$10,732) and Rp1,250,000 or represent 99% and 1% share ownership, respectively.
The original parent entity financial information included herein is in the Indonesian language.
Informasi Tambahan Additional Information
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA
(ENTITAS INDUK) CATATAN ATAS INFORMASI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)
PT PENGEMBANG PELABUHAN INDONESIA (PARENT ENTITY)
NOTES TO THE FINANCIAL INFORMATION December 31, 2018 and for the Year Then Ended
(Expressed in US Dollars, unless otherwise stated)
71
2. INVESTASI SAHAM (lanjutan) 2. INVESTMENTS IN SHARES (continued)
Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 26 Maret 2015 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, API melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp350.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp90.000.000.000 yang diambil bagian oleh Perusahaan dan PTP masing-masing sebesar Rp89.100.000.000 (setara dengan $AS6.853.480) dan Rp900.000.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 27 April 2015.
Based on Deed No. 29 dated March 26, 2015 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, API increased the authorized capital to Rp350,000,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp90,000,000,000 which was subscribed by Company and PTP amounting to Rp89,100,000,000 (equivalent to US$6,853,480) and Rp900,000,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0934117.AH.01.02.TAHUN 2015 dated April 27, 2015.
Berdasarkan Akta No. 33 tanggal 21 Desember 2017 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, API melakukan peningkatan modal dasar menjadi Rp1.000.000.000.000 dan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp386.000.000.000 yang diambil bagian oleh Perusahaan dan PTP masing-masing sebesar Rp382.140.000.000 (setara dengan $AS28.488.031) dan Rp3.860.000.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 tanggal 27 Desember 2017.
Based on Deed No. 33 dated December 21, 2017 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, API increased the authorized capital to Rp1,000,000,000,000 and the issued and fully paid capital to Rp386,000,000,000 which was subscribed by the Company and PTP amounting to Rp382,140,000,000 (setara dengan US$28,488,031) and Rp3,860,000,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decision No. AHU-0027756.AH.01.02.TAHUN 2017 dated December 27, 2017.
Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 28 Desember 2018 dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, API melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi Rp805.760.000.000 yang diambil bagian oleh Perusahaan dan PTP masing-masing sebesar Rp801.900.000.000 (setara dengan $AS 28.865.356) dan Rp3.860.000.000. Akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan No. AHU-AH.01.03-0018880 tanggal 11 Januari 2019.
Based on Deed No. 26 dated December 28, 2018 of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., a notary in Jakarta, API increased the issued and fully paid capital to Rp805,760,000,000 which was subscribed by the Company and PTP amounting to Rp801,900,000,000 (equivalent to US$ 28,865,356) and Rp3,860,000,000, respectively. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision No. AHU-AH.01.03-0018880 dated January 11, 2019.
Berdasarkan akta pendirian MMI, modal dasar Perusahaan sebesar Rp350.000.000.000 yang terbagi atas 3.500.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham, serta modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp87.500.000.000 dimana Perusahaan dan PT PP Properti Tbk masing-masing mengambil bagian sebesar Rp61.250.000.000 (setara dengan $AS4.257.316) dan Rp26.250.000.000 atau mewakili 70% dan 30% kepemilikan saham.
Based on MMI’s deed of establishment, the Company’s authorized capital is Rp350,000,000,000 which is divided into 3,500,000,000 shares with a nominal amount of Rp100 (full amount) per share, and issued and fully-paid capital of Rp87,500,000,000 in which the Company and PT PP Properti Tbk subscribed the shares amounting to Rp61,250,000,000 (equivalent to US$4,257,316) and Rp26,250,000,000 or representing 70% and 30% share ownership, respectively.
PORT DEVELOPER
LAPO
RAN
TAH
UN
AN
AN
NU
AL REPO
RTP
OR
T D
EV
EL
OP
ER
PORT DEVELOPER
PT Pengembang Pelabuhan Indonesia
Kobexindo Tower, 4th FloorJl. Pasir Putih Raya Blok E-5-D, Ancol Timur,Jakarta 14430, IndonesiaPhone: +62 21 64718081www.portdevco.com
LAPoRAn TAhunAnAnnuAL REPoRT
Me
nin
gk
atk
an
Ka
pa
bilita
s un
tuk
Me
raih
Pe
lua
ng
ya
ng
Le
bih
Ba
ikE
xpan
din
g C
apab
ility to R
each M
ore O
pp
ortu
nities