Upload
arief-tersenyum
View
4.567
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
materi Powerpoint pelatihan PPH Badan disaat masih belajar brevet A dan B di Ikatan Akuntan Indonesia "IAI" ^_^
Citation preview
PPh BADAN
April 13, 2023
oleh :
PURNO MURTOPO
Issue
Subyek PPh BadanJenis PenghasilanDeductibilityKompensasi KerugianKredit PajakPenghitungan Angsuran PPhFormulir SPT PPh Badan (1771, 1771$, 1771
Y) dan kelengkapan dokumenCase ;-))
PAJAK PENGHASILAN (PPh)PAJAK PENGHASILAN (PPh)
A D A L A H
PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK
PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK
Pasal 1
Subjek Pajak
Objek PajakObjek Pajak
Wajib PajakWajib Pajak
+
=
Subyek Pajak = Wajib Pajak
PPh
SUBJEK OBJEK
BUKAN
SUBJEK
BUKAN
OBJEK
Subyek Pajak Ruang Lingkup PPh Badan
Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
Bentuk Usaha Tetap (BUT) / Permanent Establishment (PE)
Definisi BadanSekumpulan orang/modal yg merupakan kesatuan
Baik melakukan usaha atau tidakPT, CV, BUMN/D, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, organisasi sosial/politik, lembaga.
Bentuk Usaha Tetap
Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia
atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan
badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia
Untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia
Tipe BUTBUT Fasilitas Fisik:
Tempat kedudukan manajemen Cabang perusahaan Kantor perwakilan Gedung kantor Pabrik Bengkel Pertambangan dan penggalian sumber alam
serta wilayah kerja pengeborannya Perikanan, peternakan, pertanian,
perkebunan dan kehutanan
Tipe BUT – cont’
BUT AktifitasAktifitas pengerjaan proyek kostruksi, instalasi
atau perakitan yang terdapat di IndonesiaAktifitas Jasa: pemberian jasa dalam bentuk
apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
Aktifitas Keagenan: Dependent Agent (orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas)
Aktifitas Asuransi: agen atau pegawai perusahaan asuransi LN yang menerima premi atau menanggung resiko di Indonesia
BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING
PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG YG DIPERBANTUKAN KPD MEREKA YG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA MEREKA DGN SYARAT BUKAN WNI DAN DI INDONESIA TDK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATAN ATAU PEKERJAANNYA TSB SERTA NEGARA YBS MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK
ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENKEU DGN SYARAT INDONESIA MENJADI ANGGOTANYA DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA SELAIN PEMBERIAN PINJAMAN KPD PEMERINTAH YG DANANYA BERASAL DARI IURAN PARA ANGGOTA
PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YG DITETAPKAN OLEH MENKEU DGN SYARAT BUKAN WNI DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN/ PEKERJAAN LAIN UTK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA
TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK Pasal 3
Perbedaan OP dan Badan
Orang PribadiOrang Pribadi Badan/BUTBadan/BUTPembukuan atau NormaPembukuan atau Norma Wajib pembukuanWajib pembukuan
Ada PTKPAda PTKP Tidak ada PTKPTidak ada PTKP
Tarif 2001 S.D. 2008 :Tarif 2001 S.D. 2008 :
(5%, 10%, 15%, 25% & 35%)(5%, 10%, 15%, 25% & 35%)
Tarif 2009 :Tarif 2009 :
(5%, 15%, 25% & 30%)(5%, 15%, 25% & 30%)
Tarif 2001 S.D. 2008 :Tarif 2001 S.D. 2008 :
(10%, 15%, & 30%)(10%, 15%, & 30%)
Tarif 2009 & 2010 :Tarif 2009 & 2010 :
(28% & 25%)(28% & 25%)
Kredit PPh 21 dan PPh 23 atas Kredit PPh 21 dan PPh 23 atas imbalan sehubungan dengan imbalan sehubungan dengan pekerjaan /jasapekerjaan /jasa
Kredit PPh 23 atas Kredit PPh 23 atas jasa yang dilakukanjasa yang dilakukan
SPT 1770, 1770S, 1770 SSSPT 1770, 1770S, 1770 SS SPT 1771 dan 1771 $SPT 1771 dan 1771 $
WAJIB PAJAK BADAN
Pembukuan
Laporan R/L
Laba Komersial
Penghasilan Biaya
Objek Pajak Final
Bukan Objek Pajak
Objek Pajak Tidak Final
Deductible Non Deductible
KOREKSI FISKAL
LABA FISKAL POSITIF
Berakibat menambah Laba Fiskal
NEGATIF
Berakibat mengurangi Laba Fiskal
Dasar Perhitungan
Pajak Penghasilan
Di SPT Tahunan
Penghitungan PPh Badan 2001 s.d. 2008
LABA FISKAL
= PPh kurang (lebih) bayar >> PPh Pasal 29
Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya
Dikurangi :-Kompensasi Kerugian
= PPh Terutang
= Penghasilan Kena Pajak
Dikalikan Tarif PPh Pasal 17 : - 10% x 0 sd 50 juta
- 15% x >50 juta sd 100 juta
- 30% x diatas 100 juta
Dikurangi Kredit Pajak: - Dipotong Pihak Lain
- Dibayar Sendiri
Penghitungan PPh Badan 2009
LABA FISKAL
= PPh kurang (lebih) bayar >> PPh Pasal 29
Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya
Dikurangi :-Kompensasi Kerugian
= PPh Terutang
= Penghasilan Kena Pajak
Dikalikan Tarif PPh Pasal 17 : 28%
Dikurangi Kredit Pajak: - Dipotong Pihak Lain
- Dibayar Sendiri
Penghitungan PPh Badan 2010
LABA FISKAL
= PPh kurang (lebih) bayar >> PPh Pasal 29
Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tahun pajak berikutnya
Dikurangi :-Kompensasi Kerugian
= PPh Terutang
= Penghasilan Kena Pajak
Dikalikan Tarif PPh Pasal 17 : 25%
Dikurangi Kredit Pajak: - Dipotong Pihak Lain
- Dibayar Sendiri
Koreksi Positif - ilustrasi penghasilan
Uraian Komersial Koreksi Fiskal
Penghasilan 100 10 110Biaya 60 60
Laba 40 50
note : Laba Fiskal NAIK dibanding laba komersial
Koreksi Negatif - ilustrasi penghasilan
Uraian Komersial Koreksi Fiskal
Penghasilan 100 10 90Biaya 60 60
Laba 40 30
note : Laba Fiskal TURUN dibanding laba komersial
Koreksi Positif - ilustrasi biaya
Uraian Komersial Koreksi Fiskal
Penghasilan 100 100Biaya 60 15 45
Laba 40 55
note : Laba Fiskal NAIK dibanding laba komersial
Koreksi Negatif - ilustrasi biaya
Uraian Komersial Koreksi Fiskal
Penghasilan 100 100Biaya 60 15 75
Laba 40 25
note : Laba Fiskal TURUN dibanding laba komersial
22
PENYESUAIAN FISKAL
Beda Tetap (Permanent Difference)1. Menurut akuntasi komersial merupakan penghasilan,
sedangkan menurut ketentuan Pajak Penghasilan bukan penghasilan.Misal: dividen yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri dari penyertaan modal sebesar Rp 25% atau lebih pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.
2. Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangakan menurut ketentuan PPh telah dikenakan PPh yang bersifat final.Penghasilan ini dikenakan pajak tersendiri (final) sehingga dipisahkan (tidak perlu digabung) dengan penghasilan lainnya dalam menghitung PPh terutang.Misal: penghasilan atas bunga deposito atau tabungan lainnya yang telah diporong PPh Final oleh Bank sebesar 20%.
23PENYESUAIAN FISKAL
Beda Tetap (Permanent Difference)3. Menurut akuntansi komersial merupakan beban (biaya)
sedangkan menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto (Pasal 9 UU 17/2000).Misal: a. Biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan yang bukan obyek pajak atau pengenaan pajaknya bersifat final.b. Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan.c. Sanksi perpajakan berupa bunga, denda, dan kenaikan.d. Biaya-biaya yang menurut ketentuan PPh tidak dapat dibebankan karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu
(misalnya: daftar nominatif biaya entertainment, daftar nominatif atas penghapusan piutang).
24
PENYESUAIAN FISKAL
Beda Sementara (Temporary Difference)Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal, misal:a. Metode penyusutan,b. Metode penilaian persediaan,c. Penyisihan piutang tak tertagih,d. Rugi-laba selisih kurs.
Objek PPh Tidak Final
Objek PPh FinalObjek PPh Final
Bukan Objek PPhBukan Objek PPh
Objek PemotonganObjek Pemotongan
Bukan Objek Bukan Objek PemotonganPemotongan
OBJEK PAJAK terdiri dari
Utk perhitungan
PPh terutang
SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG :
- Diterima atau diperoleh Wajib Pajak, - Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, - Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak,
P E N G H A S I L A N
DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)
Penggantian atau imbalan berkenaan dgn pekerjaan atau jasa yg diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kec. ditentukan lain dlm UU ini
Hadiah sehubungan dgn pekerjaan/kegiatan dan penghargaan
Laba usaha
Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :1. keuntungan krn pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sbg penggantian saham/penyertaan modal;2. keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya krn
pengalihan harta kpd pemegang saham, sekutu atau anggota;3. keuntungan krn likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,
pemecahan, atau pengambilalihan usaha;4. keuntungan krn pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan,
kec. yang diberikan kpd keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan oleh Menkeu, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, peekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yg bersangkutan
OBJEK PAJAK TIDAK FINAL Pasal 4 ayat (1)
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
Deviden, dgn nama dan dlm bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kpd pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi
Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan krn jaminan pengembalian utang
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
Keuntungan krn pembebasan utang, kecuali sampai dgn jumlah tertentu yg ditetapkan dgn PP
Keuntungan krn selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yg diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yg terdiri dari WP yg menjalankan usaha / pekerjaan bebas,tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan pajak.
OBJEK PAJAK TIDAK FINAL Pasal 4 ayat (1)
Penghasilan sbg obyek pajak Final Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 15
Bunga Deposito/Tabungan dan Diskonto SBI = 20%Bunga/diskonto obligasi yang diperdagangkan /
dilaporkan perdagangannya di bursa efek = 20%Penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di
bursa efek = 0,1% , + 0,5% untuk saham pendiriPenghasilan penjualan saham milik perusahaan modal
ventura = 0,1%Penghasilan usaha:
Penyalur/dealer/agen produk BBM = 0,25% atau 0,30%
Penyalur/distributir rokok = 0,15% (mulai tahun 2009 menggunakan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b
Penghasilan sbg obyek pajak Final Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 15
Penghasilan pengalihan hak atas tanah/bangunan (untuk yayasan dan organisasi sejenis) = 5%
Penghasilan Persewaan atas tanah/bangunan = 10%Perwakilan Dagang Asing = 0,44%Pelayaran / Penerbangan Asing = 2,64%Pelayaran Dalam Negeri = 1,2%Penilaian Kembali Aktiva Tetap = 10%Penghasilan dari obligasi berupa bunga/diskonto :
WPDN & BUTadalah 15%.WPLN adalah 20% atau tarif sesuai tax treaty.WP Reksadana adalah 0% untuk th 2009-2010,
5% untuk th 2011-2013, dan 15% utk th 2014 dst.
Penghasilan sbg obyek pajak Final Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 15
2.5% dari margin awal atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa
PP 71 Tahun 2008 (sejak 1 Januari 2009) bahwa Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, besarnya PPh yang wajib dibayar sendiri adalah sebesar: 1% a.1. Untuk pengalihan rumah sederhana terdiri atas rumah sederhana aehat dan rumah inti tumbuh, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.a.2. Untuk pengalihan rumah susun sederhana adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipergunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan KM/WC dan dapur baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal termasuk rumah susun sederhana milik, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5% untuk pengalihan lainnya.
Jasa Konstruksi
Pelaksanaan
Perencanaan
Pengawasan
Usaha kecil 2% 4% 4%
Usaha besar/ menengah
3% 4% 4%
Non Kualifikasi
4% 6% 6%
Penghasilan Bukan Obyek PajakPasal 4 ayat 3
Bantuan/sumbangan/HibahDividen/bagian laba dari penyertaan modal
pada badan usaha di IndonesiaIuran dan Penghasilan Tertentu yang diterima
dana pensiunBunga/diskonto yang diterima reksadanaBagian laba yang diterima perush modal
ventura dari badan pasangan usaha
Bantuan/Sumbangan/Hibah
Bukan merupakan obyek pajak sepanjang tidak terdapat: hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
Dividen : Non Objek
Badan Usaha Dalam Negeri
PT Dalam Negeri, BUMN, BUMD, Koperasi
1. Berasal dari cadangan laba ditahan
2. Kepemilikan minimum 25%
Syarat
Dividen
OBJEK PAJAK - HADIAH
Jenis Objek PajakJenis Objek Pajak ObjekObjek TarifTarif
a.Hadiah langsunga.Hadiah langsung Non OPNon OP --
b.Hadiah undianb.Hadiah undian OP FinalOP Final 25%25%
c.Hadiah/penghargaan sehub. dg c.Hadiah/penghargaan sehub. dg pekerjaan, kegiatan, pekerjaan, kegiatan, perlombaan yg diterima o/ WP perlombaan yg diterima o/ WP OPOP
Objek Objek PPh ps PPh ps 2121
PPh PPh ps 17ps 17
d.Hadiah/penghargaan sehub. dg d.Hadiah/penghargaan sehub. dg pekerjaan, kegiatan, pekerjaan, kegiatan, perlombaan yg diterima o/ WP perlombaan yg diterima o/ WP BadanBadan
Objek Objek PPh ps PPh ps 2323
15%15%
e. Hadiah/penghargaan yg e. Hadiah/penghargaan yg diterima o/ WPLNditerima o/ WPLN
Objek Objek PPh ps PPh ps 2626
20%20%
Deductible Expense
pengeluaran-pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan yang merupakan Objek Pajak
Look at pasal 6 UU PPh for details ...
Deductible Expense 1Pasal 6 ayat (1) UU PPh
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) penghasilan, termasuk :
Biaya pembelian bahan, Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk
upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,
Bunga, Sewa, Royalty, Biaya perjalanan, Biaya pengolahan limbah, Premi asuransi Biaya administrasi, dan Pajak, kecuali Pajak Penghasilan
Deductible Expense 2 Pasal 6 ayat (1) UU PPh
Penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
Pengeluaran di muka, pembebanannya dapat dilakukan melalui alokasi.
Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.
Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
Deductible Expense 3Pasal 6 ayat (1) UU PPh
Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
Biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
Biaya bea siswa, magang dan pelatihan. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat
ditagih (Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-238/PJ./2001 tanggal 28 Maret 2001)
4. KERUGIAN ATAU BIAYA PENYUSUTAN AKTIVA YANG TIDAK DIGUNAKAN UNTUK USAHA
3. KERUGIAN YANG DIDERITA DI LUAR NEGERI
5. PPh YANG DITANGGUNG PEMBERI KERJA
2. BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN YANG BUKAN OBJEK PAJAK
1. BIAYA YANG DIKELUARKAN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL
6. PAJAK MASUKAN YANG TERKAIT DENGAN PENGELUARAN YANG BUKAN BIAYA FISKAL SBGMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 9 AYAT 1 UU PPh ATAU BUKTI PEMBAYARAN PPN TIDAK ADA
8. BIAYA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT BUKAN BIAYA FISKAL
PENGELUARAN YANG BUKAN BIAYA FISKAL ( NON DEDUCTIBLE EXPENSES)UU DAN PERATURAN PEMERINTAH (PP)
7. PENGELUARAN SBGMANA TERCANTUM DLM PSL 9 AYAT 1 UU PPh
Non Deductible Expense Pasal 9 UU PPh
Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota (...lihat contoh 1)
Pembentukan dan pemupukan dana cadanganPenggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa
dalam bentuk natura dan kenikmatan (benefit in kind)
Contoh 1 : Pengeluaran perusahaan untuk:
pembelian/perbaikan rumah atau kendaraan pribadi biaya perjalanan pribadi /keluarga biaya premi asuransi pribadi / keluarga
Non Deductible Expense Pasal 9 UU PPh
Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan
Pajak PenghasilanGaji yang dibayarkan kepada anggita
persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham
Sanksi Administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan per-UU-an di bidang perpajakan
Non Deductible Expense Pasal 9 UU PPh
Selisih Penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal
Selisih amortisasi komersial diatas penyusutan fiskal
Biaya yang ditangguhkan pengakuannyaLainnya..............
Bagi Perusahaan Deductable Expence, bagi Karyawan Taxable Income
Pasal 6 ayat (1) huruf aGaji Pokok, uang lembur, dan THRTunjangan Makan, transportasi, PPh 21,
pengobatan, dan perumahanPremi Asuransi pegawai yang dibayar
perusahaanPenggantian pengobatan, pemberian uang
sewa rumah, dan uang cutiPemberian uang selain dari pembagian laba
Bagi Perusahaan Non Deductable Expence, bagi Karyawan Non Taxable Income
Pasal 9 ayat (1) huruf ePemberian dalam bentuk naturaPemberian pakaian, kecuali berkaitan dengan
keamanan atau keselamatan kerjaPemberian makan/minim yang tidak dilakukan
secara bersama-samaPengobatan Cuma-cumaCuti ditanggung perusahaanPPh Pasal 21 ditanggung perusahaan Penyusutan, biaya perbaikan, biaya
pemeliharaan serta bahan bakar atas kendaraan perusahaan yang dikuasai dan dibawa pulang pegawai tertentu
Bagi Perusahaan Non Deductable Expence, bagi Karyawan Taxable Income
Pasal 9 ayat (1) huruf aPembagian laba perusahaan kepada pegawai
dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti :
(pembagian laba yang oleh perusahaan dibebankan pada laba ditahan)
Jasa ProduksiJasa PrestasiTantiemGratifikasiBonus
Bagi Perusahaan Deductable Expence, bagi Karyawan Non Taxable Income (1)
Natura dan Kenikmatan di daerah tertentu (1/2)Tempat tinggal, termasuk perumahan bagi
pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa
Makanan dan minuman bagi pegawai, sepanjang di lokasi bekerja tidak ada tempat penjualan makanan/minuman
Pelayanan kesehatan, sepanjang di lokasi bekerja tidak ada sarana kesehatan, misalnya poliklinik atau rumah sakit
Bagi Perusahaan Deductable Expence, bagi Karyawan Non Taxable Income (1)
Natura dan Kenikmatan di daerah tertentu (2/2)Pendidikan bagi pegawai dan keluarganya,
sepanjang di lokasi bekerja tidak ada sarana pendidikan yang setara
Pengangkutan bagi pegawai di lokasi bekerja, pengangkutan anggota keluarga untuk pertama kali, dan pengangkutan pegaeai dan keluarganya sehubungan terhentinya hubungan kerja
Olah raga bagi pegawai dan keluarganya, sepanjang di lokasi bekerja tidak tersedia sarana tersebut, kecuali sarana olah raga golf, boating dan pacuan kuda
Bagi Perusahaan Deductable Expence, bagi Karyawan Non Taxable Income (2)
Pemberian Natura dan kenikmatan sehubungan dengan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan (1/2) :
Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh Depnakertrans atau Pemda setempat termasuk: pakaian dan peralatan bagi pegawai Pemadam kebakaran, pakaian proyek, pakaian seragam pabrik, pakaian seragam hansip/satpam, dan penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar jemput pegawai
Bagi Perusahaan Deductable Expence, bagi Karyawan Non Taxable Income (2)
Pemberian Natura dan kenikmatan sehubungan dengan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan (2/2) :
Pengertian pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan situasi lingkungan kerja misalnya: pakaian seragam pegawai hotel dan penyiar TV, makanan tambahan bagi operator komputer/pengetik, makan minum cuma-cuma bagi pegawai restoran.
SE-29/PJ.4/1995
Piutang Tak TertagihKep. Dirjen No.KEP - 238/PJ./2001
telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; dan
telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang (perjanjian restrukturisasi utang usaha) antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; dan
telah diumumkan dalam penerbitan umum atau khusus; dan
Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Wajib Pajak dapat membebankan penghapusan Wajib Pajak dapat membebankan penghapusan piutang yang nyata nyata tidak dapat ditagih piutang yang nyata nyata tidak dapat ditagih sebagai biaya dengan syarat :sebagai biaya dengan syarat :
BIK yang diperbolehkan
Penyediaan makanan/minuman di tempat kerja bagi seluruh karyawan KMK 466/KMK.04/2000 jo KEP-213/PJ./2001
pemberian BIK di tempat terpencil yang ditetapkan MenKeu
pemberian yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja KEP-213/PJ./2001
50% biaya sehub dgn ponsel dan sedan KEP- 220/PJ./2002
Pengertian keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan ini berkaitan dengan keamanan atau keselamatan pekerja yang biasanya diwajibkan oleh Depnakertrans atau Pemda setempat termasuk: pakaian dan peralatan bagi pegawai Pemadam
kebakaran, pakaian proyek, pakaian seragam pabrik, pakaian seragam hansip/satpam, dan penginapan untuk awak kapal/pesawat, serta antar jemput pegawai
Pengertian pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan situasi lingkungan kerja misalnya: pakaian seragam pegawai hotel dan penyiar TV, makanan tambahan bagi operator
komputer/pengetik, makan minum cuma-cuma bagi pegawai restoran.
SE-29/PJ.4/1995
A. NERACA
B. LABA RUGI
C. DAFTAR PENYUSUTAN
D. REKONSILIASI FISKAL
PEMBUKUAN
KOREKSI FISKAL POSITIF NEGATIF
PENGHASILAN NETTO KOMERSIAL
PENGHASILAN NETTO FISKAL
KOREKSI FISKAL POSITIF NEGATIF
Penentuan Positif/ Negatif dilihat dari sisi Penghasilan
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF
1. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.
2. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN. 3. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN. 4. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN.
5. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN.6. PAJAK PENGHASILAN.7. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM.8. SANKSI ADMINISTRASI.9. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL.10. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL. 11. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA.12. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA.
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF
1. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL.
2. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL.
3. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA.
4. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA.
JENIS – JENIS KOREKSI FISKAL
PERKIRAAN AKUNTANSI PAJAK BEDA
I. Peredaran Usaha
1.1 Potongan Penjualan RealisasiPenyisihan
Realisasi-
NoTemporer
1.2 Retur Penjualan RealisasiPenyisihan
Realisasi-
NoTemporer
1.3 Jasa Konstruksi oleh Pengusaha Kecil
Pendapatan PPh Final(2% atau 4%)
Tetap
1.4 Penghasilan Perusahaan Pelayaran DN
Pendapatan PPh Final(1,2%*peredaran)
Tetap
1.5 Penghasilan Perusahaan Pelayaran/Penerbangan LN
Pendapatan PPh Final(2,64%*peredaran)
Tetap
1.6 Penghasilan BUT Perwakilan Dagang Asing
Pendapatan PPh Final(0,44*ekspor)
Tetap
1.7 Penghasilan BUT Perwakilan Dagang Asing
Pendapatan PPh Final(0,44*ekspor)
Tetap
JENIS – JENIS KOREKSI FISKAL
PERKIRAAN AKUNTANSI PAJAK BEDA
1.8 Penghasilan atas distributor produk Pertamina dan Premix
Pendapatan PPh Final(0,25% / 0,3%)
Tetap
1.9 Penghasilan atas penyalur gula pasir dan tepung terigu Bulog
Pendapatan PPh Final Tetap
1.10 Penghasilan sebagai Distributor Kertas
Pendapatan PPh Final(0,10% * H Jual)
Tetap
1.11 Penghasilan atas Distributor Industri Rokok DN
Pendapatan PPh Final(0,15%*H Bandrol)
Tetap
II. Harga Pokok Penjualan
2.1 Penilaian Persediaan Harga PerolehanCOMWILProsentase Laba BrutoHarga Eceran
Harga Perolehan---
NoTemporerTemporerTemporer
2.2 Metode FIFORata-rataLIFO
FIFORata-rata-
NoNoTemporer
JENIS – JENIS KOREKSI FISKAL
PERKIRAAN AKUNTANSI PAJAK BEDA
III. Penghasilan Di Luar Usaha
3.1 Deviden dari Penyertaan DN (minimal 25% dan ada usaha lain)
Pendapatan(Equity Method)
Bukan Obyek Pajak Tetap
3.2 Bunga Deposito dan Tabungan (termasuk Jasa Giro dan SBI)
Pendapatan PPh Final(20%)
Tetap
3.3 Keuntungan Penjualan Saham di Bursa Efek Indonesia
Pendapatan PPh Final(0,1% x H Jual
Tetap
3.4 Keuntungan pengalihan tanah dan bangunan: - oleh orang pribadi dan yayasan - oleh badan (bukan usaha pokok) - oleh badan (usaha pokok)
PendapatanPendapatanPendapatan
PPh Final (5%)PPh 25 (5%)PPh 23
TetapNoNo
3.5 Penghasilan Sewa - Badan - Orang Pribadi
PendapatanPendapatan
PPh Final (10%)PPh Final (10%)
TetapTetap
3.6 Penghasilan dari Hadiah atas Undian Pendapatan PPh Final (25%) Tetap
JENIS – JENIS KOREKSI FISKAL
PERKIRAAN AKUNTANSI PAJAK BEDA
3.7 Bunga atau diskonto Obligasi yang diperdagangkan di Bursa Efek
Pendapatan PPh Final(15% * bunga)
Tetap
IV. Beban Usaha
4.1 Biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang meru- pakan Obyek Pajak
RealisasiPenyisihan
Realisasi-
NoTemporer
4.2 Biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Obyek Pajak
Biaya Undeductible Tetap
4.3 PPh pasal 21 (karyawan)
Tunjangan PPh 21Ditanggung Perush
DeductibleUndeductible
NoTetap
4.4 Pemberian kenikmatan dalam bentuk natura
- Umum- Makan minum di tempat kerja- Berkaitan dg pekerjaan- Daerah terpencil
-Undeductible-Deductible
-Deductible
-Deductible
TetapNo
No
No
JENIS – JENIS KOREKSI FISKAL
PERKIRAAN AKUNTANSI PAJAK BEDA4.5 Sumbangan Biaya Undeductible Tetap
4.6 Entertainment Daftar NominatifTdk Daftar Nominatif
DeductibleUndeductible
NoTetap
4.7 Penyusutan - Beda Metode - Beda umur ekonomis
-Sesuai pajak-Beda Metode-Beda umur eko.
DeductibleDeductibleDeductible
NoTemporerTemporer
4.8 Kendaraan dibawa pulang Biaya 50% Undeductible50% Deductible
Tetap
4.9 Sewa rumah karyawan Tidak diberi tunjanganDiberi tunjangan
UndeductibleDeductible
TetapNo
4.10 Biaya pengobatan PenggantianTunj. PengobatanCuma-Cuma
DeductibleDeductibleUndeductible
NoNoTetap
4.11 SGU dengan hak opsi Penyusutan aktiva SGU Bunga SGU Jumlah Pembayaran
BiayaBiayaNon Biaya
UndeductibleUndeductibleDeductible
TemporerTemporerTemporer
4.12 Biaya lain-lain Tidak dirinciDirinci
UndeductibleDeductible
TetapNo
BANGUNAN SELAIN BANGUNAN USAHA TERTENTU
METODE GARIS LURUS
METODE SALDOMENURUN
PADA AKHIR MASA MANFAATDISUSUTKANSEKALIGUS
(CLOSED ENDED)
DITETAPKAN MENTERI
KEUANGAN
HARTA BERWUJUD
PENYUSUTAN Pasal 11 ayat (1),(2) dan (7)
KECUALI : TANAH YANG BERSTATUS HAK MILIK, HGU DAN HGB DAN HAK PAKAI
Misalnya KMK No. 521/KMK.04/2000 untuk KBH dengan PERTAMINA
TANAH Penjelasan Ps.11 ayat 1 UU PPh:
Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh tanah hak milik, termasuk tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang pertama kali tidak boleh disusutkan, kecuali apabila tanah tersebut dipergunakan dalam perusahaan atau dimiliki untuk memperoleh penghasilan dengan syarat nilai tanah tersebut berkurang karena penggunaannya untuk memperoleh penghasilan, misalnya tanah dipergunakan untuk perusahaan genteng, perusahaan keramik atau perusahaan batu bata.
Pengeluaran untuk memperoleh tanah hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai yang pertama kali adalah biaya perolehan tanah berstatus hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai dari pihak ketiga dan pengurusan hak-hak tersebut dari instansi yang berwenang untuk pertama kalinya.
Sedangkan biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai diamortisasikan selama jangka waktu hak-hak tersebut.
PERLAKUAN BPHTB ATAS PEROLEHAN TANAH & BANGUNAN
(Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-01/PJ.42/2002 )
BPHTB atas hak atas tanah yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak melalui amortisasi hak atas tanah sepanjang hak atas tanah tersebut dapat diamortisasi sesuai ketentuan Pasal 11A Undang-undang Pajak Penghasilan;
BPHTB atas hak atas bangunan yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan, atau dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan sebagai biaya dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak melalui penyusutan bangunan tersebut sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pajak Penghasilan;
DASAR PENYUSUTAN BAGI WP YG MELAKUKAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA SESUAI PASAL 19
NILAI SETELAH DILAKUKAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA
PADA BULAN PENGELUARAN
KECUALI :HARTA YG MASIH DLM PROSES PENGERJAAN,
PADA BULAN SELESAINYA PENGERJAAN
PADA BULAN HARTAMULAI DIGUNAKAN/
MENGHASILKAN DENGAN
PERSETUJUAN DIRJEN PAJAK
SAAT MULAI PENYUSUTAN Pasal 11 ayat (3),(4) dan (5)
ILUSTRASI: AWAL PENYUSUTAN
PT ABC membeli komputer pada tanggal 31 Desember 2006 maka: Penyusutan fiskal dimulai pada bulan Desember
2006 (1 bulan) Beban Penyusutan fiskal tahun 2006 = 1/12 X Rp…
Atas komputer yang dibeli diatas, PT ABC menjual kembali pada tanggal 31 Desember 2007: Beban penyusutan komputer secara fiskal pada
tahun 2007 hanya dihitung 11 bulan 11/12 x Rp ….
Dari sisi Pembeli, menghitung penyusutan fiskal komputer 1 bulan = 1/12 x Rp….
ILUSTRASI: AWAL PENYUSUTANContoh 1:
Pengeluaran untuk pembangunan sebuah gedung adalah sebesar Rp 100.000.000,00. Pembangunan dimulai pada bulan Oktober 2000 dan selesai untuk digunakan pada bulan Maret 2001. Penyusutan atas harga perolehan bangunan gedung tersebut dimulai pada bulan Maret tahun pajak 2001.
Contoh 2: PT X yang bergerak di bidang perkebunan membeli traktor pada tahun 1999. Perkebunan tersebut mulai menghasilkan (panen) pada tahun 2000. Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, penyusutan traktor tersebut dapat dilakukan mulai tahun 2000.
KEL. HARTA MASA TARIF PENYUSUTAN BERWUJUD MANFAAT
GARIS LURUS SALDO MENURUN
1. BUKAN BANGUNAN
- KELOMPOK 1 - KELOMPOK 2 - KELOMPOK 3 - KELOMPOK 4
4 THN 25 % 50 % 8 THN 12,5 % 25 % 16 THN 6,25 % 12,5 % 20 THN 5 % 10 %
2. BANGUNAN
PERMANEN 20 THN 5 %TDK PERMANEN 10 THN 10 %
Pasal 11 ayat (11)PENENTUAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN DITETAPKAN DENGAN KMK No. 520/KMK.04/2000 Jo KMK No.
138/KMK.03/2002
MASA MANFAAT DAN TARIF PENYUSUTAN Pasal 11 ayat (6) dan (7)
Methode Penyusutan
Metode Garis Lurus / Straight-Line Method (SLM)Metode Garis Lurus / Straight-Line Method (SLM)
Materi Menurut Akuntansi Menurut Perpajakan
(Fiskal)
Beban Penyusutan Per Tahun
= Harga Perolehan – Nilai Residu Estimasi Masa Manfaat
= Harga Perolehan Masa Manfaat
Sesuai Kelompok Harta
Contoh:Komputer,Harga Perolehan = 6,5 juta, estimasi nilai residu Rp 0.5 juta, estimasi masa manfaat 3 tahun
Beban Penyusutan Per Tahun= Rp 6,5 juta – Rp 0.5 juta 3 tahun
= Rp 2.000.000
Komputer Kelompok Harta I Masa Manfaat 4 tahunBeban Penyusutan/Thn= Rp 6,5 juta 4 tahun
= Rp 1.630.000
KOREKSI FISKAL +KOREKSI FISKAL +
Methode Penyusutan
Metode Saldo Menurun / Declining Balance Method (DBM)Metode Saldo Menurun / Declining Balance Method (DBM)
Materi Menurut Akuntansi Menurut Perpajakan (Fiskal)
Beban Penyusutan Per Tahun
= Tarif Penyusutan x Nilai Buku Aktiva Tetap
= Tarif Penyusutan x (Harga Perolehan – Akumulasi Penyusutan)
= Tarif Penyusutan x Nilai Buku Aktiva Tetap
= Tarif Penyusutan x (Harga Perolehan – Akumulasi Penyusutan)
Contoh:Komputer,Harga Perolehan = 6 juta, estimasi nilai residu Rp 0.5 juta, estimasi masa manfaat 3 tahun
Tarif Penyusutan = 2/3Beban Penyusutan Tahun-1= (2/3) x Rp 6 juta
= Rp 4.000.000
Komputer Kelompok Harta I Masa Manfaat 4 tahun Tarif Penyusutan = 50%Beban Penyusutan Tahun-1= 50% X Rp 6 juta
= Rp 3.000.000
KOREKSI FISKAL +KOREKSI FISKAL +
ILUSTRASI PENYUSUTAN DENGAN METODE SALDO MENURUN
Pada tanggal 5 Juli 2001, PT.ABC membeli sepeda motor untuk operasional kantor seharga Rp 12.000.000. Menurut akuntansi, estimasi masa maanfaat menurut manajemen 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Untuk perpajakan, WP menyusutan dengan metode saldo menurun.
Tahun
Harga Perolehan Perhitungan Beban Akumulasi
Nilai Buku
Penyusutan
Fiskal PenyusutanPenyusuta
nAkhir Tahun
2001
12,000,000
6/12 x 50% x Rp 12.000.000 3,000,000
3,000,000
9,000,000
2002
12,000,000
50% x Rp 9.000.000 4,500,000
7,500,000
4,500,000
2003
12,000,000
50% x Rp 4.500.000 2,250,000
9,750,000
2,250,000
2004
12,000,000
50% x Rp 2.250.000 1,125,000
10,875,000
1,125,000
2005
12,000,000 SEKALIGUS 1,125,000
12,000,000
-
PERHITUNGAN PENYUSUTAN SECARA FISKALPERHITUNGAN PENYUSUTAN SECARA FISKAL
ILUSTRASI PENYUSUTAN DENGAN METODE GARIS LURUS - AKUNTANSI
Tahun
Harga Peroleha
n Perhitungan BebanAkumula
si Nilai Buku
Penyusutan Akuntansi
Penyusutan
Penyusutan
Akhir Tahun
2001
12,000,000
6/12 x 1/5 x Rp 12.000.000
1,200,000
1,200,000
10,800,000
2002
12,000,000
1/5 x Rp 12.000.000
2,400,000
3,600,000 8,400,000
2003
12,000,000
1/5 x Rp 12.000.000
2,400,000
6,000,000 6,000,000
2004
12,000,000
1/5 x Rp 12.000.000
2,400,000
8,400,000 3,600,000
2005
12,000,000
1/5 x Rp 12.000.000
2,400,000
10,800,000 1,200,000
2006
12,000,000
6/12 x 1/5 x Rp 12.000.000
1,200,000
12,000,000 -
PERHITUNGAN PENYUSUTAN SECARA AKUNTANSIPERHITUNGAN PENYUSUTAN SECARA AKUNTANSI
KOREKSI FISKAL ATAS PERHITUNGAN BEBAN PENYUSUTAN
Pada tanggal 5 Juli 2001, PT.ABC membeli sepeda motor untuk operasional kantor seharga Rp 12.000.000. Menurut akuntansi, estimasi masa maanfaat menurut manajemen 5 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Untuk perpajakan, WP menyusutan dengan metode saldo menurun.
KOREKSI FISKALKOREKSI FISKAL
Tahun Beban Penyusutan Koreksi Fiskal
Akuntansi Fiskal Jumlah Akumulasi
2001 1,200,000
3,000,000
(1,800,000)
(1,800,000)
2002 2,400,000
4,500,000
(2,100,000)
(3,900,000)
2003 2,400,000
2,250,000 150,000
(3,750,000)
2004 2,400,000
1,125,000 1,275,000
(2,475,000)
2005 2,400,000
1,125,000 1,275,000
(1,200,000)
2006 1,200,000 - 1,200,000
-
TIPS : PERHITUNGAN BEBAN PENYUSUTAN METODE SALDO MENURUN DENGAN CEPAT
Untuk perhitungan beban penyusutan atas Aktiva Tetap dengan Masa Manfaat lama Perhitungan secara berurut akan menghabiskan waktu.
Rumus cepat dalam menghitung beban penyusutan pada tahun ke-N = = Tarif x Nilai Buku Akhir Tahun ke N -1
Nilai Buku Pada Akhir Tahun ke N= = [1-T] N X Harga Perolehan
Formula diatas hanya berlaku untuk perhitungan beban penyusutan satu tahun penuh
TIPS : PERHITUNGAN BEBAN PENYUSUTAN METODE SALDO MENURUN DENGAN CEPAT
PT ABC, membeli mesin pabrik, harga perolehan Rp 120 milyar pada awal tahun 2001. Secara fiskal mesin (Kelompok Harta-III) Masa Manfaat 8 Tahun Tarif 25%.Berapa beban penyusutan fiskal pada tahun 2005?
Jawab: Tentukan dulu nilai buku fiskal akhir tahun 2004 (awal tahun 2005) =
N = 2005 – 2001 = 4 tahun (1-0.25)4 x Rp 120 Milyar = Rp 37.968.750.000
Beban penyusutan tahun 2005 := Tarif x Nilai Buku Fiskal Akhir Tahun 2004= 25% x Rp 37.968.750.000= Rp 9.492.187.500
PENYUSUTAN KENDARAAN PERUSAHAAN
Keputusan Dirjen Pajak No. KEP - 220/PJ./2002 tentang PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN;
KENDARAAN SEDAN ATAU YANG SEJENIS YANG DIMILIKI DAN DIPERGUNAKAN PERUSAHAAN UNTUK
PEGAWAI TERTENTU KARENA JABATAN ATAU PEKERJAANNYA
PENYUSUTAN BIAYA PEMELIHARAAN ATAU PERBAIKAN
RUTIN KENDARAAN
50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II
50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan
PENYUSUTAN KENDARAAN PERUSAHAAN
Keputusan Dirjen Pajak No. KEP - 220/PJ./2002 tentang PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN;
KENDARAAN BUS, MINIBUS, ATAU YANG SEJENISYANG DIMILIKI DAN DIPERGUNAKAN
PERUSAHAAN UNTUK ANTAR JEMPUT PARA PEGAWAI
PENYUSUTAN BIAYA PEMELIHARAAN ATAU PERBAIKAN
RUTIN KENDARAAN
dapat dibebankan seluruhnya (100%) sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II
dapat dibebankan seluruhnya (100%) sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan.
PENYUSUTAN TELEPON SELULER
Keputusan Dirjen Pajak No. KEP - 220/PJ./2002 tentang PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN;
TELEPON SELULER YANG DIMILIKI DAN DIPERGUNAKAN PERUSAHAAN UNTUK PEGAWAI
TERTENTU KARENA JABATAN ATAU PEKERJAANNYA
PENYUSUTAN BIAYA BERLANGGANAN ATAU PENGISIAN ULANG PULSA DAN PERBAIKAN
TELEPON SELULER
Biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I
Dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.
Contoh Daftar Harta Kelompok 1
aa Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan.dari bangunan.
bb Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya.printer, scanner dan sejenisnya.
cc Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya.video recorder, televisi dan sejenisnya.
dd Sepeda motor, sepeda dan becak.Sepeda motor, sepeda dan becak.
ee Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan.bersangkutan.
ff Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman.Alat dapur untuk memasak, makanan dan minuman.
gg Dies, jigs, dan mould.Dies, jigs, dan mould.
Contoh Daftar Harta Kelompok 2
aa Mebel dan peralatan dari logam temasuk meja, Mebel dan peralatan dari logam temasuk meja, bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bangku, kursi, almari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya.sejenisnya.
bb Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya.Mobil, bus, truk speed boat dan sejenisnya.
cc Container dan sejenisnya.Container dan sejenisnya.
METODEGARIS LURUS
METODE SALDO
MENURUN
PADA AKHIR MASA MANFAATDIAMORTISASI
SEKALIGUS(CLOSED ENDED)
AMORTISASIPasal 11A ayat (1)
KELOMPOK MASA TARIF AMORTISASI HARTA TAK MANFAAT BERWUJUD
GARIS LURUS SALDO MENURUN
- KELOMPOK 1 - KELOMPOK 2 - KELOMPOK 3 - KELOMPOK 4
4 THN 25 % 50 % 8 THN 12,5 % 25 % 16 THN 6,25 % 12,5 % 20 THN 5 % 10 %
1. BIAYA PENDIRIAN2. BIAYA PERLUASAN MODAL
TARIF BERDASARKAN KELOMPOK HARTA ATAU DIBEBANKAN SEKALIGUS PADA TAHUN
TERJADINYA PENGELUARAN
PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HAK PENAMBANGAN MIGAS
PENGELUARAN SEBELUM OPERASI KOMERSIL YANGMASA MANFAAT > 1 TAHUN
METODE SATUANPRODUKSI
DIKAPITALISASIKAN DAN DIAMORTISASIKAN DG TARIF BERDASARKAN KLPK HARTA
1. HAK PENAMBANGAN SELAIN MIGAS2. HAK PENGUSAHAAN HUTAN3. HAK PENGUSAHAAN SUMBER & HASIL ALAM LAINNYA
METODE SATUAN PRODUKSISETINGGI-TINGGINYA
20 % SETAHUN
MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI Pasal 11A ayat (2),(3),(4),(5) dan (6)
NILAI SISA BUKUHARTA ATAU HAK
DIBEBANKAN SEBAGAI KERUGIAN
JUMLAHPENGGANTIAN
DIBUKUKAN SEBAGAI PENGHASILAN
SEBAGAI BANTUAN ATAU SUMBANGAN;HARTA HIBAHAN ATAU WARISAN
YG MEMENUHI SYARAT PASAL 4 Ayat (3) Huruf a dan b
JUMLAH NILAI SISA BUKU TIDAK BOLEH DIBEBANKAN
SEBAGAI KERUGIAN BAGI PIHAK YANG MENGALIHKAN
PADA TAHUN TERJADINYA PENGALIHAN
PENGALIHAN HARTA TAK BERWUJUD/HAK
Pasal 11A ayat (7) dan (8)
Quizzzzzzz
Other issues
Hubungan IstimewaEntertainmentPPN Masukan yg tidak dapat dikreditkanBunga PinjamanPajak-pajak daerahKompensasi KerugianPPh Pasal 24 - Kredit pajak Luar NegeriFiskal Luar Negeri
Hubungan Istimewa (1)Pasal 18 ayat (3), (4) huruf a, b, c
Hubungan KepemilikanApabila Wajib Pajak (WP) mempunyai penyertaan langsung sebesar 25% atau lebih pada WP lain, atau hubungan antara WP dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua WP atau lebih, demikian pula hubungan antara dua WP atau lebih yang disebut terakhir Contoh :PT A mempunyai 50% kepemilikan saham PT B. PT B mempunyai 50% kepemilikan saham PT C. PT A juga mempunyai 50% kepemilikan saham PT D. Analisis :Antara PT A dan PT B terdapat hubungan istimewa, begitu juga PT B dan PT C. PT A dan PT C juga mempunyai hubungan istimewa karena PT A memiliki PT C secara tidak langsungAntara PT D dengan PT A, PT B dan PT C juga terdapat hubungan istimewa
Hubungan PenguasaanApabila WP menguasai WP lainnya atau dua atau lebih WP berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Hubungan ini terjadi karena adanya penguasaan melalui manajemen dan teknologi
Hubungan Istimewa (2)Pasal 18 ayat (3), (4) huruf a, b, c
Hubungan KeluargaApabila terdapat hubunga keluarga, yaitu :1. keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat2. keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat3. keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat4. keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajatDengan memperhatikan kriteria hubungan seperti tersebut di atas, pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dari garis hubungan keluarga adalah anak kandung, orang tua kandung, adik kandung, kakak kandung, anak tiri, mertua, kakak ipar dan adik ipar.
EntertainmentSurat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 27/PJ.22/1986
Biaya "entertainment" pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan (materiil).
Wajib Pajak melampirkan pada SPT Tahunan daftar nominatif yang berisi :a. Nomor urut.b. Tanggal "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.c. -Nama, alamat tempat , jenis dan jumlah (Rp.) "entertainment" dan sejenisnya yang telah diberikan.d. Relasi usaha yang diberikan "entertainment" dan
sejenisnya sesuai dengan nomor urut tersebut di atas berisi :
- Nama- Posisi- Nama perusahaan- Jenis usaha.
Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan (PP 138/2000)
dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali :
Pajak Masukan atas faktur pajak cacat, sepanjang tidak dapat dibuktikan bahwa Pajak Masukan tersebut benar-benar telah dibayar;
Pajak Masukan berkenaan dengan pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak
Bunga PinjamanSurat Edaran Dirjen Pajak No. SE - 46/PJ.4/1995
Apabila jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya, maka bunga yang dibayar atau terutang atas pinjaman tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
Apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka atau tabungan lainnya
Bunga Pinjaman SE - 46/PJ.4/1995
WPBank A Bank B
Pinjaman Deposito
Bunga DepositoBunga Pinjaman
FINALDeductible Non Deductible
( Rata2 Pinjaman – Rata2 Deposito)Tingkat Bunga
Pinjaman X
Contoh
Pada tahun 1995 PT A mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan batas maksimum sebesar Rp 200.000.000,00 dan tingkat bunga pinjaman 20%. Dari jumlah tersebut telah diambil pada bulan Pebruari sebesar Rp 125.000.000,00, pada bulan Juni diambil lagi sebesar Rp 25.000.000,00 dan sisanya (Rp 50.000.000,00) diambil pada bulan Agustus. Disamping itu Wajib Pajak mempunyai dana yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan perincian sebagai berikut:
bulan Pebruari s/d Maret sebesar Rp. 25.000.000,00bulan April s/d Agustus sebesar Rp. 46.000.000,00bulan September s/d Desember sebesar Rp. 50.000.000,00
Contoh
Rata-rata pinjaman Pinjaman Jangka WaktuBulan Januari Rp 0 1 bulan = Rp 0bulan Pebruari s/d Maret Rp 125.000.000,00 4 bulan = Rp 500.000.000,00bulan Juni s/d Juli Rp 150.000.000,00 2 bulan = Rp 300.000.000,00bulan Agustus s/d Desember Rp 200.000.000,00 5 bulan = Rp 1.000.000.000,00
------------------------Jumlah Rp 1.800.000.000,00
Rata-rata pinjaman perbulan Rp 1.800.000.000,00 : 12 = Rp 150.000.000,00
Rata-Rata Dana Berupa Deposito Pinjaman Jangka Waktubulan Januari Rp 0 1 bulan = Rp 0bulan Pebruari s/d Maret Rp 25.000.000,00 2 bulan = Rp 50.000.000,00bulan April s/d Agustus Rp 46.000.000,00 5 bulan = Rp 230.000.000,00bulan September s/d Desember Rp 50.000.000,00 4 bulan = Rp 200.000.000,00
----------------------Jumlah Rp 480.000.000,00Rata-rata deposito perbulan = Rp 480.000.000,00 : 12 = Rp
40.000.000,00
Bunga yang dapat dibebankan sebagai biaya = 20% x (Rp 150.000.000,00 - Rp 40.000.000,00) = Rp
22.000.000,00
Dana Pinjaman Dapat Dibebankan
a. dana pinjaman tersebut disimpan/ditempatkan dalam bentuk rekening giro yang atas jasanya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final,
b. adanya keharusan bagi Wajib Pajak untuk menempatkan dana dalam jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata- mata untuk memenuhi keharusan tersebut : misalnya cadangan biaya reklamasi yang harus ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan di Bank Pemerintah,
c. dapat dibuktikan bahwa penempatan deposito atau tabungan tersebut dananya berasal dari tambahan modal dan sisa laba setelah kena pajak.
Pajak dan Retribusi DaerahSurat Edaran No. SE-02/PJ.42/2002
Pajak Daerah dan Retibusi Daerah dapat dibebankan dengan syarat :Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
Berkaitan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final dan atau tidak berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto/Norma Penghitungan Khusus;
Tidak termasuk pengeluaran untuk sanksi berupa bunga, denda dan atau kenaikan
KERUGIAN DAPAT DIKOMPENSASIKAN DENGAN PENGHASILAN
MULAI TAHUN PAJAK BERIKUTNYA BERTURUT-TURUT
SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU,
KOMPENSASI KERUGIAN PALING LAMA10 TAHUN
KOMPENSASI KERUGIANPasal 6 ayat (2) dan PP 148 Tahun 2000
Kredit Pajak
PPh yg dipotong/ dipungut pihak lain
(PPh Psl. 22/23/24)
PPh yg dibayar/ PPh yg dibayar/ diangsur sendiridiangsur sendiri
(PPh Psl. 25)(PPh Psl. 25)
• Merupakan pembayaran pajak yang telah Merupakan pembayaran pajak yang telah dilakukan selama periode Januari s.d. dilakukan selama periode Januari s.d. Desember;Desember;
• Pengurang PPh terutang.Pengurang PPh terutang.
dikreditkan berdasarkandikreditkan berdasarkan
bukti pemotongan pajak,bukti pemotongan pajak,
(bukan PPh Final)(bukan PPh Final)
PPh Pemotongan/Pemungutan
- Witholding Tax -
PPh Psl. 22PPh Psl. 23PPh Psl. 24
PPh (tdk bersifat final) yang dipotong/ PPh (tdk bersifat final) yang dipotong/ dipungut pihak ketiga, dan merupakan dipungut pihak ketiga, dan merupakan pembayaran pajak dimuka.pembayaran pajak dimuka.
PPh Pasal 23
Pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalty, dan imbalan jasa-jasa tertentu;
PPh Pasal 23 merupakan pembayaran pajak dimuka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT Tahunan oleh WP yang menerima penghasilan/WP yang dipotong pajak (kecuali atas PPh yang bersifat final);
WP akan menerima Bukti Pemotongan setiap kali dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh pihak pemotong pajak.
PPh Pasal 24
Pilih yang terkecil antara :Pajak yang dipotong di luar negeri; atauMax.Kedit Pajak Luar Negeri (MKPLN)
MKPLNMKPLN == Pengh. LNPengh. LN
PKPPKPPPh TerutangPPh TerutangX X
Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 25
Pokok PajakPokok Pajak …….. ……..
Sanksi Sanksi Administrasi ……..Administrasi ……..
2.000.0002.000.000
80.00080.000
Jumlah ……………Jumlah …………… 2.080.0002.080.000
DapatDapatdikreditkandikreditkan
Tdk dptTdk dptDikreditkan maupunDikreditkan maupun
dibiayakandibiayakan
PPh Pasal 24Kep. Menkeu No.164/KMK.03/2002
Besarnya Kredit Pajak Luar Negeri
Pajak Dibayar/ Terutang di LN
Batas Maksimum Kredit Pajak (BMKP)
Penghaslan Neto LN
Pengh Kena PajakX PPh
Terutang
PER COUNTRY LIMITATION
MANA YANG PALING KECIL
Paling tinggi = PPh Terutang dalam hal PKP < Penghasilan LN
FISKAL LUAR NEGERI (FLN)
PP 42 / 2000 Jo Kep-275/PJ./2001
Orang Pribadi Yang Bertolak Ke LN
Wajib Bayar FLN Kecuali
Berdasarkan Ps. 2 PP 42 Tahun
2000
Pesawat Udara Kapal Laut
Rp 1.000.000 Rp 500.000
Menggunakan TBPFLN di Unit Pelaksana FLN
Bandar Udara Pelabuhan LautUpdate PER-53
Rp 2.500.000 Rp 1.000.000
FISKAL LUAR NEGERI (FLN)PP 42 / 2000 Jo Kep-275/PJ./2001
Orang Pribadi
FLN
Karyawan Non Karyawan
NPWP NPWP Non NPWPNon NPWP
Tidak dapat dikreditkan
dengan PPh Pasal 21
Tidak dapat dikreditkan dengan
PPh Pasal 21 maupun PPh Pasal 25
Dikreditkan dengan PPh terutang di SPT Tahunan PPh OP
FISKAL LUAR NEGERI (FLN)PP 42 / 2000 Jo Kep-275/PJ./2001
FISKAL LUAR NEGERI DITANGGUNG PERUSAHAAN
DAPAT DIKREDITKAN OLEH PERUSAHAAN
SEPANJANG
1. Kepergian karyawan dalam rangka tugas
2. Hanya berlaku untuk karyawan dan tidak termasuk anggota keluarga karyawan (istri dan anak)
LAPISAN PKP TARIF PAJAK
- S/D Rp 50.000.000,00 10 %- DI ATAS Rp 50.000.000,00 15 % S/D Rp 100.000.000,00- DI ATAS Rp 100.000.000,00 30 %
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DITETAPKAN : • Tarif tertinggi diturunkan menjadi paling rendahnya 25 %• Tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu , sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi
LAPISAN PKP DAPAT DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TARIF PAJAK PENGHASILANPasal 17 ayat 1 (b), (2), (3) dan (7)
TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DN
TARIF PPh BADAN 2009 & 2010
28% (2009)
25% (2010)
Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 th pajak brktnya
Terdapat kompensasi kerugianMemperoleh penghasilan tidak teraturWP terlambat menyampaikan SPTPenundaan SPTPembetulan SPTPerubahan Kegiatan Usaha
PPh Pasal 25 :WP Berhak Atas Kompensasi Kerugian
Pengh. Neto SPT
Sisa Kompensasi Rugi
PPh Terutang
Kredit Pajak Ps. 22, 23, 24
PPh Pasal 25 Tahun Berikutnya
Pengh. Neto SPT
Dikurangi
Dikali Tarif Pasal 17
Dikurangi
Dibagi 12
PPh Pasal 25 :PPh Pasal 25 :WP Berhak Atas Kompensasi KerugianWP Berhak Atas Kompensasi Kerugian
Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan :
•Surat Pemberitahuan Tahunan,
•Surat Ketetapan Pajak,
•Surat Keputusan Keberatan, atau
•Putusan Banding,
sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 31A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000
PPh Pasal 25 :WP Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur
Pengh. Neto SPT
Penghasilan Tidak Teratur
PPh Terutang
Kredit Pajak Ps. 22, 23, 24
PPh Pasal 25 Tahun Berikutnya
Pengh. Neto SPT
Dikurangi
Dikali Tarif Pasal 17
Dikurangi
Dibagi 12
PPh Pasal 25 :PPh Pasal 25 :WP Memperoleh Penghasilan Tidak WP Memperoleh Penghasilan Tidak
TeraturTeraturPenghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.
Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang bersifat insidentil
PPh Pasal 25 :PPh Pasal 25 :WP Terlambat Menyampaikan SPTWP Terlambat Menyampaikan SPT
PPh Ps. 25 bulan setelah bulan batas waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT
Sama Dengan
PPh Ps. 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara
PPh Ps. 25 dihitung kembali berdasarkan SPT dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT
SPT Disampaikan
Lebih KecilLebih Besar
Kekurangan dibayar ditambah bunga
Kelebihan dipindahbukukan
PPh Pasal 25 :PPh Pasal 25 :Penundaan SPTPenundaan SPT
PPh Ps. 25 bulan setelah bulan batas waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT
Sama Dengan
PPh Ps. 25 berdasarkan SPT Sementara (1771 Y)
PPh Ps. 25 dihitung kembali berdasarkan SPT dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT
SPT Disampaikan
Lebih KecilLebih Besar
Kekurangan dibayar ditambah bunga
Kelebihan dipindahbukukan
PPh Pasal 25 :PPh Pasal 25 :Pembetulan SPTPembetulan SPT
PPh Ps. 25 bulan setelah bulan batas waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT
PembetulanSama Dengan
PPh Ps. 25 Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku
PPh Ps. 25 dihitung kembali berdasarkan SPT Pembetulan dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT
SPT Pembetulan Disampaikan
Lebih KecilLebih Besar
Kekurangan dibayar ditambah bunga
Kelebihan dipindahbukukan
PPh Pasal 25 :PPh Pasal 25 :Terjadi Perubahan Kegiatan UsahaTerjadi Perubahan Kegiatan Usaha
Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, WP dapat menunjukkan bahwa PPh terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Ps. 25, WP dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Ps. 25 secara tertulis kepada Kepala KPP
Permohonan harus disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya PPh Ps. 25 untuk bulan-bulan yang tersisa.
Jika satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan WP, Kepala KPP tidak memberikan keputusan, permohonan WP dianggap diterima.
PPh Pasal 25 :PPh Pasal 25 :Terjadi Perubahan Kegiatan UsahaTerjadi Perubahan Kegiatan Usaha
Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan Pajak Penghasilan yang terutang tersebut oleh Wajib Pajak sendiri atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
Terima KasihPURNO MURTOPO
Professional Tax Trainer