Upload
dinhcong
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
P U T U S A N NOMOR 419/Pdt/2018/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada
peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara :
Ir. Mangapul Halomoan Silalahi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama
Kristen Protestan, Alamat Jalan Jemur Andayani
No.230 Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan
Wonocolo Kota Surabaya-Jawa Timur,
Sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I; Dalam hal ini memberi kuasa kepada HERRY
TOBING, SH, MH Advocates & Legal Consultants,
bertempat tinggal di Jalan Nilam VI No.1
P.Simalingkar Medan Propinsi Sumatera-Utara,
dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 14 Nopember 2017,
Lawan Penggurun Davin Kaban, atau disebut juga P. Davin Kaban, Umur 54
tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen
Protestan, Alamat Jalan Pinus Raya No.29
Lingkungan XIII Perumnas Simalingkar, Kelurahan
Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan,
Sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :
1. SUPLINTA GINTING, SH.
2. SURANTA R.TARIGAN, SH, MH.
Advokat dari Kantor Advokat “SUPLINTA GINTING &
REKAN” yang beralamat di Jalan Pales VI No.1 B
Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan
Tuntungan Kota Medan, dalam hal ini bertindak
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober
2017;
DAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan, Berkedudukan di
Jalan A.H.Nasution-Medan; Sebagai Turut Terbanding I semula TERGUGAT II; Dalam hal ini memberi kuasa kepada JAILANI, SH,
HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH, MH, SABIRIN,
SH dan HUSNEN, keempatnya memilih alamat pada
Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan Jend.Besar
Abdul Haris Nasution Medan, baik bersama-sama
maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, dalam
hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 2 Nopember 2017;
2. Pitta Emma Sitompul, SH, Umur 75 tahun, Agama Kristen Protestan,
Pekerjaan Pensiunan Polri, Alamat Jalan Sei Batang
Serangan No.36/57 Kelurahan Babura Kecamatan
Medan Baru Kota Medan; Sebagai Turut Terbanding II semula TURUT TERGUGAT I;
3. Camat Medan Tuntungan, Berkedudukan di Jalan Bunga Melati No.1
Kelurahan Kemenangan Tani Kecamatan Medan
Tuntungan Kota Medan, Sebagai Turut Terbanding III semula TURUT TERGUGAT II;
Pengadilan Tinggi Tersebut; 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Nopember 2018
Nomor : 419/PDT/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn,
ditingkat banding;
2. Penetapan hari Sidang Perkara ini tanggal 19 Nopember 2018 Nomor
419/Pdt/2018/PT MDN;
3. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Mei 2018 dan surat-surat lain
yang bersangkutan ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat
Gugatannya bertanggal 18 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2017 dibawah
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
register perkara Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan
terhadap Terbanding semula Tergugat I, II atas hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah yang menguasai serta mengusahai
sebidang tanah seluas lebih kurang 1.880 M2 yang setempat dikenal dengan
Jalan Ngumban Surbakti No. 6 Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan
Selayang (dh. Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan)
Kota Medan dengan batas batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Pasar IV sekarang
Jalan Ngumban Surbakti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Brani Ginting sekarang
Tambi Tarigan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Tima Br Sitorus sekarang P.E.
Surbakti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Drs. D.T. Sinulingga sekarang
Tambi Tarigan;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat melalui transaksi jual beli
dengan Turut Tergugat I secara sah menurut hukum yaitu dengan cara
mengganti rugi dari Turut Tergugat I sesuai dengan Akta Penglepasan Hak
Dengan Ganti Rugi Nomor :03Tgl. 25 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Urus
Simanullang, S.H. Notaris di Medan;
3. Bahwa Turut Tergugat I menguasai tanah tersebut sejak tahun 1979 dengan
membeli dari Cikep Br Pelawi berdasarkan Akta Jual Beli Ganti Rugi
No. 376/MT/1979 Tgl. 6 Mei 1979 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II,
sedangkan Cikep Br Pelawi memperoleh tanah tersebut dari Muller Tanjung
pada tahun 1977 berdasarkan Akte Ganti Rugi No. 279/MT/1977 dan Muller
Tanjung memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah
No. 10376/A/I/20 Tgl. 16 Nopember 1973 yang diterbitkan Bupati Kabupaten
Deli Serdang (dh. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Deli Serdang);
4. Bahwa selama Turut Tergugat I menguasai dan mengusahai tanah tersebut
tidak pernah ada silang sengketa atau pihak pihak yang keberatan atas
tanah tersebut dan tidak ada pihak pihak yang mengaku sebagai pemilik
tanah tersebut;
5. Bahwa pada bulan Juni 2015 tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya izin
dari Penggugat selaku pemilik tanah tersebut, dimana Tergugat I menguasai
dan mengusahai dengan mengaku sebagai pemilik tanah tersebut;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
6. Bahwa selain itu juga tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat
selaku pemilik tanah tersebut, dimana Tergugat I telah mengajukan
permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Tergugat II dan Tergugat
II telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dengan
Sertifikat Hak Milik No. 748/Sempakata Tgl. 5 Maret 2007;
7. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dengan mengusahai tanah
milik Penggugat tanpa hak telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat
karena Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah tersebut yang jika
diperhitungkan setiap bulannya Penggugat seharusnya mendapat
keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengusahai tanah milik
Penggugat tanpa hak telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka
dengan demikian perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan
hukum;
9. Bahwa oleh karena Tergugat I menguasai tanah milik Penggugat secara
melawan hukum, maka segala bentuk perikatan yang dibuat oleh Tergugat I
maupun pihak lain yang mendapatkan kuasa dari Tergugat I diatas tanah
seluas kurang lebih 1.880 M2 dinyatakan batal demi hukum atau sekurang
kurangnya tidak berkekuatan hukum;
10. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Imerupakan perbuatan melawan
hukum, maka sangat beralasan menurut hukum sertifikat hak milik No.
748/Sempakata Tgl. 5 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas
nama Tergugat I di atas tanah milik Penggugat dinyatakan cacat hukum atau
sekurang kurangya dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
11. Bahwa oleh karena Tergugat I menguasai tanah Penggugat dengan
melawan hukum, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat I
dihukum untuk menyerahkan tanah milik Penggugat kepada Penggugat
dalam keadaan aman, baik dan kosong;
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I telah menimbulkan kerugian bagi
Penggugat, maka sangat wajar menurut hukum Tergugat I dihukum untuk
membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah) setiap bulannya terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dengan
Tergugat I menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan
aman, baik dan kosong;
13. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat hampa, maka sangat
beralasan menurut hukum agar diletakkan sita dalam perkara ini;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
14. Bahwa untuk menghindari Tergugat Tergugat tidakmenjalankan putusan
yang berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan dihukum Tergugat
Tergugat secara tanggung renteng membayar dwangsom sebesar Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sampai
Tergugat Tergugat menjalankan isi putusan;
15. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat didasari dengan bukti yang cukup,
maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat
dijalankan dengan serta merta (uit voerbarr bij vorraad) meskipun ada
banding, verzet, ataupun kasasi ;
Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar berkenan
kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil pihak pihak yang
ada hubungannya dengan perkara ini supaya memeriksa dan mengadili serta
memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemiliktanah seluas lebih
kurang 1.880 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Ngumban Surbakti
No. 6 Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang (dh. Kelurahan
Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan) Kota Medan dengan
batas batas sebagai berikut :
- Sebelah Utaraberbatasan dengan dahulu Jalan Pasar IV sekarang Jalan
Ngumban Surbakti;
- Sebelah Selatanberbatasan dengan dahulu Brani Ginting sekarang
Tambi Tarigan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Tima Br Sitorus sekarang P.E.
Surbakti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Drs. D.T. Sinulingga sekarang
Tambi Tarigan;
4. Menyatakan secara hukum Akta Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.
3 Tgl. 25 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Urus Simanullang, S.H. Notaris di
Medan adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat I yang menguasai dan
mengusahai tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 1.880 M2 adalah
perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan secara hukum semua perikatan maupun surat surat yang dibuat
oleh Tergugat I maupun pihak lain yang mendapatkan kuasa dari Tergugat I
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
kepada pihak lain diatas tanah seluas lebih kurang1.880 M2 dinyatakan batal
demi hukum atau sekurang kurangnya tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan sertifikat hak milik No. 748/Sempakata Tgl. 5 Maret 2007 yang
diterbitkan Tergugat II di atas tanah milik Penggugat dinyatakan cacat
hukum atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
hukum;
8. Menghukum Tergugat I maupun pihak lain yang menguasai tanah seluas
lebih kurang1.880 M2 untuk menyerahkan kepada Penggugat secara baik,
aman dan kosong serta tanpa gangguan dari pihak manapun;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat secara tunai dan
kontan terhitung sejak Mei 2015 sampai dengan Tergugat I menyerahkan
tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong
serta tanpa gangguan dari pihak manapun;
10. Menghukum Tergugat Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta
walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;
12. Menghukum Tergugat Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung
renteng untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;
13. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex
aquo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat
tersebut, Pembanding semula Tergugat I, dan Turut Terbanding I semula
Tergugat II dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I telah mengajukan
dan menyerahkan Jawaban sebagai berikut :
JAWABAN PEMBANDING semula TERGUGAT I I. DALAM KONPENSI :
A. DALAM EKSEPSI 1. Exceptio Declinatoir (Eksepsi Kewenangan Absolut).
- Bahwa setelah memperhatikan posita dan petitum gugatan Penggugat
secara cermat dan jelas, bahwa muara surat gugatan Penggugat adalah
mempersoalkan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.748 atas nama
Ir.Mangapul Halomoan Silalahi (ic.Tergugat I) untuk dinyatakan batal atau
cacat hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak berkekuatan
hukum;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
- Bahwa sedangkan yang diklaim oleh Penggugat dalam surat gugatan
tersebut adalah tanah seluas 1.880 m2 yang telah dituangkan dalam
Sertipikat Hak Milik No.748 atas nama Ir.Mangapul Halomoan Silalahi
yang sekaligus sebagai pemilik sah dan saat ini telah dikuasai dan
diusahai oleh Tergugat-I;
- Bahwa dengan demikian penerbitan Sertipikat Hak Milik No.748 atas
nama Ir.Mangapul Halomoan Silalahi tertanggal 5-3-2007 yang
dipersoalkan Penggugat adalah merupakan wewenang yang sifatnya
ABSOLUT oleh Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,
mengadili dan memutuskan atas keabsahan Sertipikat;
- Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyangkut tentang
PEMBATALAN SERTIPIKAT No.748/Sempakata tanggal 5 Maret 2007
atas nama Ir.Mangapul Halomoan Silalahi (Tergugat-I) tidaklah pada
tempatnya dimajukan ke Persidangan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-
A Khusus;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini mohon
kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus c/q
yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk memberikan Putusan Sela
dalam perkara ini dengan amarnya menyatakan :
“Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tidak berwenang mengadili
perkara ini”;
2. Plurium Litis Consortium (kekurangan para pihak).
- Bahwa menyangkut para pihak yang ditarik Penggugat dalam surat
gugatan masih kurang lengkap, hal tersebut terlihat pada dalil posita
gugatan yang menyatakan bahwa objek tanah sengketa yang diklaim
sebagai milik Penggugat seluas 1.880 m2 diperoleh dari Tutut Tergugat-I
(ic.Pitta Emma Sitompul, SH) yang selanjutnya oleh Turut Tergugat-I
memperoleh objek tanah sengketa tersebut dari CIKEP BR PELAWI dan
sedangkan CIKEP BR PALAWI memperolehnya dari MULLER TANJUNG
yang kesemuanya dibuat dihadapan URUS SIMANULLANG, SH Notaris
di Medan;
- Bahwa dengan demikian Penggugat seharusnya menarik dan mengikut
sertakan CIKEP BR.PELAWI, MULLER TANJUNG dan juga URUS
SIMANULLANG, SH Notaris di Medan sebagai pihak Tergugat kedalam
surat gugatan Penggugat;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
- Bahwa dengan tidak terpenuhi SYARAT FORMIL maka standar surat
gugatan Penggugat menurut Hukum Acara yang berlaku dinyatakan
CACAT FORMIL, sehingga menurut hukum yang berlaku surat gugatan
Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
3. Obsuur Libel (kabur).
- Bahwa posita gugatan pada angka 1, Penggugat mengklaim bahwa ada
menguasai dan mengusahai objek sengketa tanah seluas 1.880 m2 yang
terletak di Jalan Ngumban Surbakti No.6 Kelurahan Sempakata,
Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan yang telah diperoleh dari
Turut Tergugat-I (ic.Pitta Emma Sitompul, Sh) dengan cara Ganti Rugi
dihadapan Urus Simanullang, SH Notaris di Medan dengan Nomor Akta
Pelepasan Nomor : 03 tanggal 25 Mei 2015;
- Bahwa sedangkan pada posita surat gugatan Penggugat pada angka 7,8
dan 9 yang menyatakan bahwa Tergugat-I telah menguasai dan
mengusahai objek sengketa tanah tersebut sampai saat ini;
- Bahwa selanjutnya, posita gugatan Penggugat menyatakan tanah objek
sengketa yang di klaim Penggugat adalah seluas 1.880 m2 sedangkan
dari sisi lain objek sengketa tanah seluas 1.857 m2 telah dikuasai dan
diusahai Tergugat-I dengan mengacu pada Sertipikat Hak Milik
No.748/Sempakata tertanggal 5 Maret 2007;
- Bahwa dengan demikian patut dan beralasan jika surat gugatan yang
dimajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima;
4. Ne Bis In Idem.
- Bahwa surat gugatan yang dimajukan Penggugat dengan Nomor Perkara
: 614/Pdt.G/2017/PN.Mdn, sebelumnya Penggugat telah mengajukan
gugatan terhadap Tergugat-I dengan Perkara Nomor :
391/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan telah diputus tertanggal 13 September 2016
dan oleh Penggugat tidak mengajukan upaya banding yang sebagaimana
tertuang pada catatan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa sedangkan objek gugatan pada perkara a quo sama dengan
objek gugatan pada perkara perdata nomor 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn
yang diajukan Penggugat, oleh sebab itu sangat patut jika gugatan
Penggugat tertanggal 18 Oktober 2017 tidak dapat diterima;
- Bahwa selanjutnya, materi dan muara surat gugatan Penggugat dalam
perkara a quo sama persis dengan perkara yang sebagaimana tertuang
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
pada perkara perdata nomor : 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang sifatnya
pengulangan dalil-dalil perkara;
- Bahwa Penggugat mengemukakan beberapa Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia yang pada intinya menyangkut tentang ne bis
in idem yaitu:
1. Putusan Mahkamah Agung RI No.588 K/Sip/1973.
2. Putusan Mahkamah Agung RI No.350 K/Sip/1970.
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.619 K/Sip/1984.
- Bahwa dengan demikian patut jika surat gugatan yang dimajukan
Penggugat tidak dapat diterima;
B. DALAM POKOK PERKARA.
- Bahwa Tergugat-I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil surat gugatan
Penggugat baik yang dituangkan dalam posita maupun petitum kecuali
dengan tegas ada diakui di Persidangan;
- Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis
mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
- Bahwa objek sengketa tanah seluas 1.880 m2 yang terletak di Jalan
Ngumban Surbakti No.6 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan
Tuntungan Kota Medan yang diklaim Penggugat sebagai pemilik, oleh
Tergugat-I dengan tegas menolaknya karena jauh sebelum Penggugat
mengganti rugi objek sengketa tersebut diatas dari Turut Tergugat-I, oleh
Tergugat-I telah menguasai dan mengusahai objek sengketa tersebut
hingga saat ini selaku pemilik sah;
- Bahwa bagaimana mungkin Tergugat-I harus minta izin dari Penggugat
dalam pengajuan permohonan pengurusan Sertipikat Hak Milik kepada
Tergugat-II (ic.Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan) sedangkan
penguasaan fisik atas objek tanah sengketa lebih dahulu Tergugat-I dari
pada Penggugat, untuk itu dalil Penggugat dalam posita surat gugatan
pada angka 6 (enam) merupakan dalil yang mengada-ngada;
- Bahwa kepemilikan Tergugat-I atas objek sengketa mengacu pada
Sertipikat Hak Milik (SHM) No.748/Sempakata tertanggal 5 Maret 2007
atas nama Ir.Mangapul Halomoan Silalahi, maka dengan demikian tidak
benar jika Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) yang setiap bulannya yang sebagaimana didalilkan
Penggugat dalam posita surat gugatannya pada angka 7 (tujuh);
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
- Bahwa dengan demikian kepemilikan Tergugat-I atas objek sengketa
tersebut diatas tidak dapat dikatakan bahwa perbuatan Tergugat-I dapat
dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (On recht
matigedaad);
- Bahwa menyangkut kepemilikan Tergugat-I atas tanah objek sengketa
mengacu pada Sertipikat Hak Milik No.748/Sempakata tertanggal 5 Maret
2007 telah dibuktikan tidak adanya ditemukan cacat hukum atas warkah
persyaratan untuk permohonan dalam hal pengajuan penerbitan
Sertipikat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah terkait dalam hal ini
Badan Pertanahan Kota Medan (ic.Tergugat-II);
- Bahwa menyangkut tentang dalil pada posita dan juga petitum surat
gugatan Penggugat yang memohon sebagaimana pada angka 9
(sembilan) dan 10 (sepuluh) yang intinya menyatakan Sertipikat Hak Milik
No.748/Sempakata tertanggal 5 Maret 2007 dinyatakan batal demi
hukum, cacat hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak
berkekuatan hukum, Tergugat-I menyatakan hal yang sangat mengada-
ngada yang tidak mungkin terjadi yang bukan kapasitas Pengadilan
Negeri menyatakan batal atau cacat hukum alas Hak Tergugat-I berupa
Sertipikat Hak Milik No.748/Sempakata tertanggal 5 Maret 2007
melainkan kapasitas atau wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan
memutus perkara ini perkenankan Tergugat-I menyampaikan beberapa
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai acuan
bahwa perkara ini merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara:
1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.321
K/Sip/1978 tertanggal 31 Januari 1981 “Pengadilan Negeri tidak
berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh
instansi lain”.
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.350
K/Sip/1968 “Pembatalan surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh
instansi Agraris secara sah, bukanlah wewenang Pengadilan Negeri
melainkan wewenang Administrasi pihak yang dimenangkan oleh
Pengadilan harus minta pembatalan surat bukti hak milik itu kepada
instansi Agraria berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah
diperolehnya”;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.1198
K/Sip/1973 tertanggal 6 Januari 1976 “Karena pengeluaran Sertipikat
itu semata-mata wewenang Administrasi dan bukan wewenang
Pengadilan, sehingga pembatalannya juga wewenang Administrasi,
bukan Pengadilan”;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg.No.383
K/Sip/1971 tertanggal 3 Nopember 1971 “Karena pembatalan suatu
surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara
tidak sah, tidak termasuk wewenang Pengadilan, melainkan semata-
mata termasuk wewenang Administrasi, sehingga pihak yang
berkehendak untuk membatalkan surat bukti sertipikat tanah tersebut
haruslah mengajukan permohonan untuk itu kepada instansi Agraria
berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya itu”;
- Bahwa selanjutnya menyangkut dalil Penggugat dalam posita dan
petitum gugatan tentang dwangsom yang dimintakan oleh Penggugat
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tegas ditolak Tergugat-I
dan juga yang menyangkut tentang serta merta yang sebagaimana
tertuang pada posita surat gugatan Penggugat pada angka 14 (empat
belas);
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat-I mohon yang
terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a
quo kiranya berkenan untuk menolak surat gugatan Penggugat untuk
seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
II. DALAM REKONPENSI.
- Bahwa semua yang telah diuraikan pada bagian Konpensi diatas, mohon
dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonpensi;
- Bahwa dengan adanya gugatan yang dimajukan oleh Tergugat
Rekonpensi maka nama baik dari pada Penggugat Rekonpensi tercemar
dilingkungan tempat tinggalnya dan disamping hal tersebut
konsentrasinya terganggu dalam melakukan kegiatan rutinitas sehari-hari
sehingga mengganggu kesehatannya, dan untuk itu patut dan beralasan
jika Penggugat Rekonpensi menuntut ganti kerugian sebesar
Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat Rekonpensi yang telah dan
mengajukan gugatan dalam konpensi maka Penggugat Rekonpensi telah
dan mengeluarkan biaya untuk Jasa Advokat/Penasehat Hukum dalam
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
penanganan perkara a quo sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta
rupiah);
Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, cukup
beralasan bagi Tergugat-I dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi untuk
memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :
I. DALAM KONPENSI. DALAM EKSEPSI.
- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-I untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA.
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara’
II. DALAM REKONPENSI.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian
kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus yaitu :
a. Kerugian Materil berupa biaya Jasa Advokat/Penasehat Hukum
Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dalam penanganan
perkara;
b. Kerugian Immaterial sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar
biaya perkara;
Atau ;
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et
bono);
JAWABAN TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II I. DALAM EKSEPSI
1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.)
- Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalil gugatan
Penggugat maka yang menjadi objek gugatan Penggugat tentang
penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 748/Sempakata terdaftar atas
nama Insinyur Mangapul Halomoan Silalahi (Ic. Tergugat I) yang
menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu
penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1
Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9
Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat II
sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No.
748/Sempakata, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk
diperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyata-nyata telah
bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat
(1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9
Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili
perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu
beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard) ;
2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
Bahwa dalil gugatan Penggugat Hal 2 No. 2 Penggugat memperoleh
tanah Aquo berdasarkan transaksi Jual Beli dengan dengan Akta
Penglepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor : 03 tanggal 25 Mei
2015 dengan Turut Tergugat I, yang dibuat dihadapan Urus
Simanullang, S.H., Notaris di Medan.
Dengan demikian, Urus Simanullang, S.H., selaku Notaris di Medan
harus diikutkan sebagai para pihak dalam perkara aquo, sehingga
menyebabkan gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis
Consortium). Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung
No. 365 K/Sip/1984 menyatakan : “Bahwa penting untuk
mengikutsertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan
Hukum dalam pokok perkara, persoalan dengan kata lain komplit ”.
3. Tentang Ne bis in Idem
Bahwa obyek perkara aquo yang terdaftar dengan register perkara No.
614/Pdt.G/2017/PN.Mdn telah pernah diajukan di Pengadilan Negeri
Medan dengan register Perkara No. 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn, dalam
perkara antara Penggurun Davin Kaban sebagai Penggugat, melawan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
Ir. Mangapul Halomoan Silalahi sebagai Tergugat I, Kepala Kantor
Badan Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat II, dan Pitta Emma
Sitompul, S.H. sebagai Turut Tergugat, dan telah diputus tanggal 13
September 2016, dan oleh pihak Penggugat tidak ada mengajukan
upaya hukum Banding sampai dengan batas waktu yang telah
ditentukan, sebagaimana tertuang pada catatan putusan tersebut dan
dengan demikian bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum
tetap.
Bahwa sedangkan obyek gugatan pada perkara aquo sama dengan
obyek gugatan pada perkara perdata Nomor : 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn
yang diajukan oleh Penggugat, oleh sebab itu sangat patut jika gugatan
Penggugat tertanggal 19 Oktober 2017 tersebut tidak dapat diterima.
4. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas,
berkaitan tidak jelas kedudukan, kualitas dan kapasitas serta dasar
hukum pemilikan tanah objek perkara oleh Penggugat, sehingga
Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan
gugatan aquo dan menurut hukum Penggugat tidak berhak atas
tanah terperkara, karena yang berhak adalah orang yang terdaftar
namanya dalam Sertipikat-Sertipikat aquo ;
- Bahwa didalam dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat
menceritakan riwayat ataupun dasar perolehan kepemilikan tanah
penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap sertipikat-sertipikat
tanah objek perkara aquo, disamping itu Tergugat II menanggapi
bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terkesan direkayasa
serta tidak adanya kejelasan dalam mengajukan gugatan terhadap
Tergugat II (Ic. Kantor Pertanahan Kota Medan) serta dasar yang
membuktikan bahwa Penggugatlah yang berhak terhadap Sertipikat
Hak Milik No. 748/Sempakata terdaftar atas nama Insinyur
Mangapul Halomoan Silalahi (Ic. Tergugat I).
- Sehingga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat
(1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No. 9
Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa pihak yang mempunyai
kapasitas dalam mengajukan gugatan harus terdapat adanya suatu
kepentingan yang dirugikan. Dalam perkara a quo, Tergugat II
tegaskan bahwa Penggugat bukanlah sebagai pihak yang
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
mempunyai kapasitas dan kualitas secara hukum untuk mengajukan
gugatan.
- Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut diatas Tergugat II
(ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) menghunjuk kepada
Yurispudensi Mahkamah Agung RI No.442 K/Sip/1973 bertanggal 8
Oktober 1973 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
“ Gugatan dari seseorang yang tidak berhak memajukan gugatan
tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ”
5. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan
Bahwa terhadap penerbitan atas tanah Sertipikat aquo telah
menempuh prosedur sebagaimana yang ditentukan didalam ketentuan
Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7,
Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan
Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu telah
dilaksanakan pemeriksaan data fisik dan data juridis atas bidang tanah
aquo, dan ternyata atas tanah aquo tidak ada hubungan hukumnya
dengan pihak Tergugat II, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik No.
748/Sempakata sah dan berkekuatan hukum, sehingga dengan
demikian berdasarkan hukum atas penerbitan dan peralihan Sertipikat
tersebut tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, maka beralasan
hukum kiranya jika Majelis Hakim aquo menyatakan untuk menolak
gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa TERGUGAT II tetap dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan
Para Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas
didalam jawaban ini ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara
mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini,
oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;
3. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat adalah sangat tidak berdasarkan
hukum serta Penggugat hanya mendalilkan sebagai pihak yang berhak
atas tanah aquo dimana sampai saat ini belum terbukti keabsahan dan
kejelasan bukti kepemilikan Penggugat tersebut, dengan demikian dalam
hal ini oleh penggugat harus terlebih dahulu memiliki dasar hukum
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
pemilikan yang digunakan sebagai dasar hukum gugatan yang sah
sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya ;
4. Bahwa benar Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.
748/Sempakata pada tanggal 5-3-2007, terdaftar atas nama Insinyur
MANGAPUL HALOMOAN SILALAHI, berasal dari Pemberian hak atas
tanah yang dikuasai langsung oleh NEGARA, berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 471-520.1-22.01-
2007 tanggal 07 Februari 2007, sesuai Surat Ukur No.
22/Sempakata/2007 tanggal 22-02-2007, seluas 1.857 m², terletak di
Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan
Selayang, Kota Medan;
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan terhadap
sertipikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang
berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat 1 dan 2
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria jo. Pasal 14, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1,
Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan
data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat,
sehingga proses penerbitan dan peralihan Sertipikat aquo tidak ada
merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk
menyatakan sertipikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi
hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena
itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah;
III. PETITUM
Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TERGUGAT II mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memutuskan sebagai berikut :
Dalam Eksepsi :
- Menerima eksepsi dari TERGUGAT II untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya,
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka
TERGUGAT II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil – adilnya
(Ex Aequo et bono).
Jawaban Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I 1. Saya sebelumnya adalah pemilik tanah yang disengketakan dalam perkara
ini dimana tanah tersebut saya peroleh dengan cara jual beli pada tahun
1979 dari sdri.Cikep Br Pelawi berdasarkan Akta Jual Beli Ganti Rugi
No.376/MT/1979 Tgl.6 Mei 1979 yang dibuat dihadapan Camat Medan
Tuntutungan.
2. Selama saya kuasai sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2015 tidak ada
pernah orang atau pihak yang mengaku sebagai pemilik dan tanah tersebut
dahulu dijadikan sawah dan tidak ada pernah bangunan di atas tanah
tersebut.
3. Pada tahun 2015 tanah tersebut saya jual kepada Penggurun Davin Kaban
(Penggugat) sesuai dengan Akta Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi
Nomor 03 Tgl.25 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Urus Simanullang, SH.
4. Kemudian saya mendapat informasi dimana setelah saya jual kepada
Penggugat tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, pada hal sewaktu tanah
tersebut saya kuasai tidak pernah ada keberatan atau tidak pernah
Tergugat mengaku sebagai pemilik tanah tersebut.
5. Disamping itu juga saya sama sekali tidak mengenal Tergugat dan saya
tidak pernah memperjual belikan tanah tersebut kepada Tergugat, saya
hanya memperjual belikan tanah tersebut kepada Penggugat.
6. Tindakan Tergugat yang mengaku sebagai pemili tanah tersebut dan
menguasai tanah tersebut adalah tindakan melawan hukum dan
bertentangan dengan hukum karena sejak tahun 1979 sampai dengan
tahun 2015 tanah tersebut adalah milik saya secara sah dan sejak tahun
2015 sampai dengan sekarang ini tanah tersebut adalah milik Penggugat
secara sah menurut hukum.
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
614/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Mei 2018 amarnya sebagai berikut :
M E N G A D I L I DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI :
- Menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
DALAM POKOK PERKARA :
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;.
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah pemilik tanah seluas lebih
kurang 1.880 M2 yang setempat dikenal dengan Jalan Ngumban Surbakti
No. 6 Kelurahan Sempa Kata Kecamatan Medan Selayang (dh. Kelurahan
Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan) Kota Medan dengan
batas batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Jalan Pasar IV sekarang Jalan
Ngumban Surbakti;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Brani Ginting sekarang Tambi
Tarigan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Tima Br Sitorus sekarang P.E.
Surbakti;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Drs. D.T. Sinulingga sekarang
Tambi Tarigan;
3. Menyatakan secara hukum Akta Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 3
Tanggal 25 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Urus Simanullang, S.H.
Notaris di Medan adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat- I yang menguasai dan
mengusahai tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 1.880 M2 adalah
perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum semua perikatan maupun surat surat yang
dibuat oleh Tergugat I maupun pihak lain yang mendapatkan kuasa dari
Tergugat I kepada pihak lain diatas tanah seluas lebih kurang 1.880 M2
dinyatakan batal demi hukum atau sekurang kurangnya tidak berkekuatan
hukum;
6. Menyatakan sertifikat hak milik No. 748/Sempakata Tanggal 5 Maret 2007
yang diterbitkan Tergugat II di atas tanah milik Penggugat dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I maupun pihak lain yang menguasai tanah seluas
lebih kurang 1.880 M2 untuk menyerahkan kepada Penggugat secara baik,
aman dan kosong serta tanpa gangguan dari pihak manapun;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar dwangsom dan ganti rugi sebesar
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat
secara tunai dan kontan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap
hingga sampai dengan Tergugat I menyerahkan tanah tersebut kepada
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
Penggugat dalam keadaan baik, aman dan kosong serta tanpa gangguan
dari pihak manapun;
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
DALAM REKONPENSI : - Menolak gugatan rekonpensi Penggugat.dr/Tergugat-I dk;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : - Menghukum Penggugat.dr/Tergugat-I dk dan Tergugat- II. Serta Turut
Tergugat-I dan Turut Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar
segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini
ditaksir sebesar Rp. 3.870.000,- (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu
rupiah).
Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri
Medan Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn (diluar hadir) kepada Tergugat I yang
dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Medan pada SELASA tanggal 07 Agustus 2018, yang diterima oleh Staf
Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Badan
Pertanahan Kota Medan untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri
Medan nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn (diluar hadir) kepada Turut Tergugat II
yang dilaksanakan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Medan pada SELASA tanggal 07 Agustus 2018, yang diterima oleh Pegawai di
Bagian Pemerintahan pada Kantor Camat Medan Tuntungan bernama Sri
Sulasih untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah
memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan
permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :
1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Medan Nomor 97/2018, yang menyatakan bahwa Kuasa
Pembanding semula Tergugat I pada Selasa tanggal 05 Juni 2018 telah
mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh
Pengadilan Negeri Medan Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Mei
2018, diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;
2. Relas pemberitahuan banding Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn jo Nomor
97/2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding
semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada Rabu tanggal 08
Agustus 2018;
3. Relas pemberitahuan banding Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn jo Nomor
97/2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding
semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama
kepada pihak Turut Terbanding I semula Tergugat II pada Selasa tanggal
07 Agustus 2018;
4. Relas pemberitahuan banding Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn jo Nomor
97/2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding
semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama
kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada Selasa
tanggal 07 Agustus 2018;
5. Relas pemberitahuan banding Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn jo Nomor
97/2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding
semula Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama
kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada Selasa
tanggal 07 Agustus 2018;
6. Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I yang
diterima dengan Tanda Terima Memori banding Nomor 614/Pdt/2017/PN
Mdn oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada Senin tanggal 23 Juli
2018, dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah
dan seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada Rabu
tanggal 08 Agustus 2018; kepada pihak Turut Terbanding I semula
Tergugat II pada Selasa tanggal 07 Agustus 2018; kepada pihak Turut
Terbanding II semula Turut Tergugat I pada Selasa tanggal 07 Agustus
2018; dan kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II
pada Selasa tanggal 07 Agustus 2018;
7. Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat yang diterima
dengan Tanda Terima Kontra memori Banding Nomor 614/Pdt.G/2017/PN
Mdn oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada Kamis tanggal 06
September 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan
kepada pihak Pembanding semula Tergugat I secara sah dan seksama
pada Rabu tanggal 03 Oktober2018 Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
kepada pihak Turut Terbanding I semula Tergugat II pada Rabu tanggal 03
Oktober 2018; kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I
pada Rabu tanggal 03 Oktober 2018; dan kepada pihak Turut Terbanding
III semula Turut Tergugat II pada Rabu tanggal 03 Oktober 2018;
8. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) Nomor Nomor
614/Pdt.G/2017/PN Mdn jo Nomor 97/2018, yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada hari Rabu
tanggal 08 Agustus 2018, yang telah memberikan kesempatan kepada
Kuasa Pembanding semula Tergugat I; kepada Terbanding semula
Penggugat untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas) hari
sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan
Tinggi Medan;
9. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) Nomor Nomor
614/Pdt.G/2017/PN Mdn jo Nomor 97/2018 yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan masing-masing pada hari
Selasa tanggal 07 Agustus 2018 kepada pihak Turut Terbanding I semula
Tergugat II; kepada pihak Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I; dan
kepada pihak Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II; yang telah
memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat
belas) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke
Pengadilan Tinggi Medan
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut, telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding
semula Tergugat I tanggal 23 Juli 2018, yang diterima Panitera Pengadilan
Negeri Medan tanggal 23 Juli 2018, memohon agar Pengadilan Tinggi
mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:
DALAM KONPENSI : I. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS,
SALAH DALAM HAL MEMBERIKAN PENILAIAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM MENYANGKUT EKSEPSI . 1. Exceptio Declinatoir (Eksepsi Kewenangan Absolut) .
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
- Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan
Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada halaman 25 alinea 2 (dua) yang
menyatakan : “Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan
absolute yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II oleh Majelis
Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 13 Februari 2018 yang
amar adalah menolak eksepsi kewenangan/kompetensi absolute yang
diajukan Tergugat I dan Tergugat II dan menyatakan Pengadilan
Negeri Medan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara aquo, sehingga putusan sela tersebut merupakan satu
kesatuan dengan Putusan dalam perkara a quo”;
- Bahwa yang dipersoalkan PENGGUGAT/TERBANDING-I dalam surat
gugatan yang terdahulu memohon agar Sertipikat Hak Milik No. 478
tertanggal 5 – 3 – 2007 atas nama Ir. Mangapul Halomoan Silalahi
dinyatakan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya tidak
berkekuatan hukum (Petitum gugatan pada angka 6), dan juga
dinyatakan cacat hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak
mempunyai kekuatan hukum (Petitum gugatan angka 7) ;
- Bahwa dalam hal untuk menyatakan tentang batal dan cacatnya alas
hak atas tanah Sertipikat tersebut diatas merupakan sikap dan
kewenangan dari pada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha
Negara setelah terlebih dahulu meneliti tentang prosedur permohonan
pengajuan surat permulaan mulai tahap pertama, tahap kedua dan
tahap ketiga yang merupakan tahap akhir yang telah ditentukan
ketentuan yang berlaku dan bukan kewenangan dari pada Majelis
Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang
sebagaimana telah diuraikan pada putusan tertanggal 31 Mei 2018
dalam perkara No. 614/Pdt.G/2017/PN-Mdn ;
- Bahwa dengan demikian tidak patut dan tidak layak jika Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus memeriksa, mengadili
yang selanjutnya memutus perkara ini dengan putusan sela tanggal 13
Februari 2018 yang menyatakan : ”berwenang mengadili perkara a
quo“, yang seyogianya masuk wilayah hukum Peradilan Tata Usaha
Negara ; 2. Plurium Litis Consortium (Kekurangan para pihak).
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Medan Kelas I-A Khusus No. 614/Pdt.G/2017/PN.Mdn
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
tertanggal 31 Mei 2018 pada halaman 25 alinea 3 (tiga) yang
menyatakan : “Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat I dan
Tergugat II yang sama-sama mendalilkan adanya kekurangan para
pihak yang seharusnya digugat oleh Penggugat dalam perkara a quo
menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tentang siapa saja yang perlu
digugatnya sepenuhnya adalah kewenangan Penggugat dan jikapun
dalam pembuktian perkara a quo ternyata ada pihak lain yang ternyata
penting harus digugat Penggugat maka hal itu telah menyangkut
pembuktian dalam pokok perkara, sehingga eksepsi kurang pihak
yang didalikan Tergugat I dan Tergugat II harus ditolak”;
- Bahwa untuk membuktikan gugatan PENGGUGAT/ TERBANDING-I
dalam hal yang menyangkut objek tanah terperkara oleh
PENGGUGAT/TERBANDING-I seyogianya harus mengikut sertakan
apa yang telah dan didalilkan PEMBANDING/TERGUGAT-I pada
JAWABAN terdahulu dengan tujuan supaya jelas alur cerita gugatan
PENGGUGAT/TERBANDING-I dan hal tersebut oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus patut dan layak untuk
mengabulkannya ;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan Kelas I-A Khusus dalam memberikan pertimbangan hukumnya
mengacu pada riwayat/sejarah tanah mulai dari kepemilikan tanah
atas nama Muller Tanjung, Cikep Br. Pelawi, dan Urus Manullang, SH,
Notaris di Medan dan sedangkan oleh PENGGUGAT/TERBANDING-I
yang sama sekali tidak menarik nama-nama tersebut sebagai para
pihak dalam perkara a quo ;
- Bahwa disamping para pihak tersebut diatas yang ditarik sebagai
pihak dalam perkara a quo, seyogianya Bupati Deli Serdang ditarik
sebagai pihak selaku pihak pemerintah yang telah dan mengeluarkan
Surat Keterangan Tanah atas nama Muller Tanjung, maka patut dan
beralasan hukum ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena
pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo telah dan mengacu
pada sejarah/riwayat objek tanah perkara tersebut ; 3. Ne bis In Idem.
- Bahwa pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Medan Kelas I-A Khusus No. 614/Pdt.G/2017/PN.Mdn
tertanggal 31 Mei 2018 pada halaman 25 pada alinea 4 (empat) yang
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
menyatakan : “Menimbang, bahwa tentang eksepsi Nebis Idem yang
diajukan oleh Tergugat – I dan Tergugat – II, menurut pendapat
Majelis Hakim eksepsi tersebut telah menyangkut pembuktian dalam
pokok perkara yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara
sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak”;
- Bahwa adanya perkara a quo yang sebagaimana tertuang dalam
Register Nomor : 614/Pdt.G/2017/PN.Mdn, sebelumnya telah dan
dimajukan PENGGUGAT/TERBANDING-I dengan Register Nomor :
391/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan objek yang sama dan telah dan diputus
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus
tertanggal 13 September 2016 dengan Register Nomor :
391/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan telah berkekuatan hukum tetap, dan
namun demikian dalam pertimbangan hukum tersebut diberikan
kepada PENGGUGAT/TERBANDING-I yang pada intinya : “untuk
menarik Camat Medan Tuntungan sebagai pihak dalam perkara (Bukti
Surat T.I – 2 pada Pertimbangan Hukum halaman 24 alinea 3 )“.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus
dalam memutus Perkara Register Nomor : 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn
dalam memberikan pertimbangan hukum untuk menarik camat Medan
Tuntungan sebagai pihak adalah : “untuk membuktikan adanya
kejanggalan yang sangat prinsipil atas alat bukti surat dari
Penggugat/Terbanding-I yang diperlihatkan pada persidangan
terdahulu yaitu P-5 dan P-4 berupa perbedaan stempel dari Camat
Medan Tuntungan yang sangat urgen untuk sijelaskan oleh Camat
Medan Tuntungan (Bukti Surat T.I – 2 pada pertimbangan hukum
halaman 23 alinea 4 )”;
- Bahwa namun demikian dipersidangan perkara a quo TURUT
TERGUGAT-II/TURUT TERBANDING-II tidak pernah menghadiri
persidangan yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan
Kelas I-A Khusus sampai diputuskan perkara a quo tertanggal 31 Mei
2018, sedangkan pihak TERGUGAT-II/TERBANDING-II (Camat
Medan Tuntungan) sangat diharapkan untuk menghadiri persidangan
guna memperjelas maksud dari adanya perbedaan stempel tersebut ;
- Bahwa bagaimana mungkin oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri
Medan Kelas I-A Khusus dalam perkara a quo dalam pertimbangan
hukumnya menyatakan PENGGUGAT/TERBANDING-I sebagai
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
pemilik objek tanah sengketa yang dipermasalahkan sedangkan oleh
TURUT TERGUGAT-II/TURUT TERBANDING-II tidak pernah
menghadiri hari persidangan yang ditentukan, sedangkan dasar
diajukannya kembali perkara a quo tidak terlepas dari ketidak hadiran
oleh Camat Medan Tuntungan dalam perkara a quo, dan hal tersebut
terkesan Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus
mengabaikan bukti surat T.I-2 yang telah diperlihatkan
PEMBANDING/TERGUGAT-I didepan persidangan ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian PEMBANDING/TERGUGAT-I
tersebut diatas menyangkut Eksepsi, patut dan beralaskan hukum jika
yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera-Utara c/q, yang
terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara ini pada tingkat banding untuk menerima Eksepsi untuk
seluruhnya ; II. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS,
KURANG CERMAT DAN TELITI MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN.
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan
Kelas I-A Khusus, pada halaman 27 alinea 1, 2 dan 3 yang pada
intinya menyatakan bahwa sebelum adanya perkara a quo
PENGGUGAT/TERBANDING-I telah mengajukan gugatan yang
ditujukan kepada PEMBANDING yang kapasitasnya sebagai
TERGUGAT-I, TERBANDING-II kapasitasnya sebagai TERGUGAT-II,
TURUT TERBANDING-I kapasitasnya sebagai TURUT TERGUGAT
dan telah diputus tertanggal 13 September 2016 dengan Nomor :
391/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa selanjutnya, inti dari putusan Nomor : 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn
tertanggal 13 September 2016 tersebut yaitu “Menarik Camat Medan
Sunggal sebagai pihak dalam perkara“ , dengan alasan yang
sebagaimana tertuang pada Putusan No. 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn
halaman 23 alinea 4 (empat) yang menyatakan : “Menimbang, bahwa
selanjutnya dalam Surat Keterangan Tanah tanggal 16 Nopember
1973 No. 103376/A/20 (bukti P-5) ada catatan yang diperbuat oleh
Camat Medan Tuntungan tanah tersebut telah diganti rugikan kepada
Drs.D.T.Sinulingga kurang lebih 1.500 m2 Akte Camat tanggal 5
Nopember 1977 No. 277/MT/1977 dan catatan tanah tersebut telah
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
diganti rugikan kepada Cikep br Pelawai kurang lebih 1.880 m2
tanggal 19 Nopember 1977 No. 279/MT/1977, kemudian pada Akte
Ganti Rugi tanggal 19 Nopember 1977 No. 279/MT/1977 (bukti P-4)
ada catatan tanah ini telah diganti rugikan kepada PITTA EMMA
SITOMPUL luas lebih kurang 1.880 Akte No. 376/MT/1979 tanggal 6
Mei 1979 kemudian dibuatkan Akta Jual Beli Ganti Rugi yang sama
Nomor dan tanggalnya, masing-masing bukti-bukti tersebut ada tanda
tangan Camat Medan Tuntungan atas nama Drs.Aman Ginting tetapi
terdapat perbedaan stempel Camat pada bukti P-5 dengan P-4, oleh
Karena itu peranan Camat Drs.Aman Ginting sangat urgen
menjelaskan peralihan hak atas tanah tersebut”;
- Bahwa bukti surat diperlihatkan PENGGUGAT/TERBANDING-I P-5
dengan P-4 adanya perbedaan stempel Camat Medan Tuntungan
(vide Putusan No. 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn Halaman 23 alinea 4 ),
PEMBANDING/TERGUGAT-I mengkwatirkan adanya cara-cara yang
tidak patut dan tidak layak pada bukti surat yang diajukan dan
diperlihatkan TERBANDING-I/PENGGUGAT dipersidangan dengan
prinsip menghalalkan semua cara dengan maksud dan tujuan yang
tidak baik ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus
dalam perkara a quo mengabaikan dasar dan acuan gugatan
TERBANDING-I/PENGGUGAT tertanggal 18 Oktobrer 2017 yang tidak
memerintahkan TERBANDING-I/PENGGUGAT untuk menghadirkan
TURUT TERGUGAT-II/TERBANDING-II (vide Camat Medan
Tuntungan) guna mempertanyakan bukti surat P-5 dan P-4, karena
mulai dibukanya sidang pertama sampai dengan putusan tidak pernah
dihadiri TERBANDING-II/TURUT TERGUGAT-II yang seharusnya
dihadiri yang sebagaimana dalam pertimbangan hukum putusan No.
391/Pdt.G/2015/PN.Mdn tertanggal 13 September 2016 halaman 24
alinea 3 (tiga) ;
- Bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan Kelas I-A Khusus pada halaman 29 alinea 1 (satu) yang
menyatakan : “Menimbang, bahwa transaksi hak tanah perkara
dengan ganti rugi dari Turut Tergugat-I kepada Penggugat, adalah
pelepasan hak tanah perkara dengan ganti rugi yang ketiga, dengan
lama penguasaan seluruhnya sebelum Turut Tergugat-I melepaskan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
hak kepada Penggugat, relatif lama yakni selama 42 (empat puluh
dua) tahun dengan rincian :
1. Penguasaan Muller Tanjung, pemilik pertama sejak tanggal 6
Nopember 1973 s/d 19 Nopember 1977 ;
2. Penguasaan Cikep Br. Pelawi, pemilik kedua sejak tanggal 19
Nopember 1977 s/d 6 Mei 1979 ;
3. Penguasaan Turut Tergugat I pemilik ketiga, sejak tanggal 6 Mei
1979 s/d 25 Mei 2015“;
- Bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan Kelas I-A Khusus pada halaman 29 alinea 3 (tiga) yang
menyatakan : “Menimbang, bahwa sebaliknya di pihak lain sesuai bukti
T.I – 1, bahwa Tergugat-I memperoleh tanah perkara sesuai Sertipikat
Hak Milik No. 748, tanggal 5 Maret 2007 adalah pada tanggal 7
Pebruari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kakan Pertanahan Kota
Medan No. 471-520.1-22.01-2007, sehingga pemilikan Tergugat-I baru
selama kurang lebih 11 tahun, dan sesuai ketentuan pasal 164 Rbg
dan Pasal 35 ayat (1), (2), dan ayat (4) PP. 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah yang berbunyi :
(1). Dokumen-dokumen yang merupakan ........dst
(2). Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar
nama dan dokumen-dokumen......... dst”;
- Bahwa dengan kedua pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tersebut diatas (halaman
29 alinea 1 dan 3) bahwa kepemilikan PENGGUGAT/TERBANDING-I
atas objek tanah perkara selama 42 tahun, dan sedangkan
PEMBANDING/TERGUGAT-I yaitu 11 tahun adalah hal yang tidak
tepat dan salah adanya, karena justru lebih baru kepemilikan objek
tanah perkara TERBANDING-I/PENGGUGAT yang hanya kurang lebih
3 tahun terhitung dari tahun 2015 s/d tahun 2018 dan bukan 42 tahun
yang sebagaimana didalilkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan Kelas I-A khusus tersebut diatas sedangkan kepemilikan dari
pada PEMBANDING/TERGUGAT-I atas objek tanah perkara tersebut
kurang lebih 11 (sebelas) tahun terhitung dari 2007 s/d tahun 2018
(sekarang ini), dan tidak tepat jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan Kelas I-A Khusus hanya memperhitungkan waktu penguasaan
fisik objek tanah perkara dari atas buat TERBANDING-I/PENGGUGAT
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
dan sedangkan untuk PEMBANDING/TERGUGAT-I perhitungan
hanya penguasaan fisik tanah perkara hanya dari PEMBANDING/
TERGUGAT-I dan mengenyampingkan penguasaan fisik dari
RENGSIA MARTHA SITUMORANG yang merupakan orangtua dari
PEMBANDING/TERGUGAT-I ;
- Bahwa selanjutnya yang menyangkut “ PENGUASAAN TANAH “,
selama 42 tahun bahwa penguasaan fisik tanah objek perkara tersebut
tidak pernah dikuasai dan diusahai langsung oleh pihak
PENGGUGAT/TERBANDING-I dan juga para pihak-pihak yang
diuraikan oleh TERBANDING-I/PENGGUGAT dalam surat gugatan
tertanggal 18 Oktober 2017 dan juga dalam dalil-dalil pertimbangan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus (perkara a
quo) dan sedangkan dalam kenyataannya hanya PEMBANDING/
TERGUGAT-I yang saat ini masih menguasai dan menguasahai objek
tanah perkara tersebut yang sebelumnya adalah dikuasai dan diusahai
oleh orangtua PEMBANDING/TERGUGAT-I yang bernama RENGSIA
MARTHA SITUMORANG ;
- Bahwa perhitungan tentang waktu kepemilikan PEMBANDING/
TERGUGAT-I yang telah didalilkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan Kelas I-A Khusus pada pertimbangan hukum tersebut selama
kurang lebih 11 tahun hal yang sangat tidak tepat karena sebelum
Pembanding/TERGUGAT-I selaku pemilik objek tanah perkara
beralaskan Sertipikat Hak Milik No. 748 tertanggal 5 – 3 – 2007 lebih
dahulu dikuasai oleh “RENGSIA MARTHA SITUMORANG sekitar
tahun 1978 yang merupakan orangtua kandung dari pada
Pembanding/Tergugat – I (Ir. Mangapul Halomoan Silalahi)“, dan
sedangkan oleh RENGSIA MARTHA SITUMORANG memperolehnya
dari MULLER TANJUNG dengan ganti rugi, dan selanjutnya tahun
1996 oleh RENGSIA MARTHA SITUMORANG menghibahkan kepada
PEMBANDING/TERGUGAT-I selaku anak kandung, hal tersebut telah
dan diperlihatkan oleh Badan Pertanahan Kota Medan
(TERBANDING-II/TERGUGAT-II ) pada persidangan terdahulu
seketika pada acara pengajuan alat bukti surat dari pihak
TERBANDING-II/TERGUGAT-II dan hanya Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Medan Kelas I-A Khusus tidak cermat meneliti alat bukti surat
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan oleh pihak pemerintah
dalam hal ini Badan Pertanahan Kota Medan ;
- Bahwa dengan demikian bagaimana mungkin oleh TERBANDING-I
/PENGGUGAT pemilik objek tanah perkara dengan mengacu pada
surat ganti rugi No. 03 tanggal 25 Mei 2015 yang pada saat itu
PEMBANDING/TERGUGAT-I telah menguasai dan mengusahai fisik
objek tanah perkara dan hal tersebut telah dibuktikan
PEMBANDING/TERGUGAT-I melalui alat bukti surat T.I – 2 pada
halaman 19 (Sembilan belas) berupa keterangan saksi : PESTA BR. LIMBONG, NURHAYATI BR. HARIANJA dan HERMON SITUMEANG yang dihadirkan PEMBANDING/TERGUGAT-I pada
persidangan terdahulu untuk menerangkan objek tanah sengketa
dalam perkara perdata No : 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang sama
dengan objek tanah perkara pada perkara a quo ;
- Bahwa dalam kesaksian PESTA BR. LIMBONG dipersidangan
tersebut menerangkan bahwa yang mengusahai/mengelolah tanah
objek sengketa milik PEMBANDING/TERGUGAT-I tersebut adalah
yang bernama BR. SITUMEANG. dan dilanjutkan oleh PESTA BR.
LIMBONG mulai dari tahun 2000 s/d 2015 setelah adanya izin dari
orangtua PEMBANDING/TERGUGAT-I selaku pemilik dengan cara
menanami padi yang saat itu tidak ada merasa keberatan atas apa
dilakukan oleh PESTA BR. LIMBONG atas tanah objek perkara
tersebut dan termasuk para pihak-pihak yang tertuang didalam materi
gugatan TERBANDING-I/PENGGUGAT ;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada halaman 31 alinea 4
(empat), pertimbangan hukum halaman 31 dan 32 alinea 5 (lima) yang
bunyi adalah sebagai berikut :
a. Pertimbangan hukum halaman 31 alinea 4 (empat) : “Menimbang,
bahwa demikian dalam hubungan dengan persoalan kedua diatas,
berdasarkan keterangan saksi Penggugat sebagai pihak yang
berbatasan langsung dengan objek perkara yakni saksi 1. Tambi
Yusuf Tarigan bahwa ........dst,......, tanah perkara masih kosong
belum ada berdiri bangunan dan saksi P.E Surbakti menerangkan
tidak tahu dibawah 2007 Mangapul Silalahi menguasai tanah
tersebut”;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
b. Pertimbangan hukum halaman 31 dan 32 alinea 5 (lima)
“Menimbang, bahwa didalam pembuktian kepemilikan hak atas
tanah berlaku stelsel Pembuktian Negatif dalam pengertian bahwa
walaupun diakui bahwa kepemilikan Sertipikat Hak Milik atas tanah
sebagai bukti yang paling kuat tetapi....... dst”;
- Bahwa dengan demikian kedua pertimbangan hukum Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada halaman 31 alinea 4
(empat) dan pertimbangan hukum halaman 31 dan 32 alinea 5 (lima)
tersebut diatas patut dikesampingkan termasuk saksi-saksi yang
dihadirkan oleh TERBANDING-I/PENGGUGAT, jika Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa,
mengadili dan memutus perkara a quo tingkat pertama mengacu bukti
surat PEMBANDING/TERGUGAT-I (vide bukti surat T.I – 2) Putusan
Pengadilan Negeri Medan Kelas I–A Khusus Nomor 391/Pdt.G/2015/
PN.Mdn tanggal 13 September 2016 halaman 17 s/d 19 tentang
keterangan para saksi yang dihadirkan PEMBANDING/TERGUGAT-I
yang bernama : 1. NURHAYATI BR. HARIANJA, 2. HERMON SITUMEANG, 3. PESTA BR. LIMBONG ;
- Bahwa perlu kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Ketua
Pengadilan Tinggi Sumatera-Utara c/q yang terhormat Majelis Hakim
yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat
banding bahwa saksi yang bernama PESTA BR. LIMBONG tidak
dapat dihadirkan PEMBANDING/TERGUGAT-I saat itu untuk
memberikan kesaksian dalam Perkara Perdata No.
614/Pdt.G/2017/PN.Mdn (Perkara a quo) karena tidak mengetahui
tempat tinggalnya sekarang ini sedangkan saksi bernama PESTA BR.
LIMBONG merupakan saksi mahkota bagi
PEMBANDING/TERGUGAT-I untuk menjelaskan objek tanah perkara
yang dikuasai oleh PEMBANDING/TERGUGAT-I mengacu pada
sertipikat No. 748 tertanggal 5 – 3 – 2007 sebelumnya SAKSI dalam
perkara perdata No. 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan telah diputus
tanggal 13 September 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan Kelas I-A Khusus pada halaman 31 alinea 1 (satu) yang
menyatakan : “Menimbang, bahwa hal-hal yang dinyatakan Tergugat II
tentang adanya asli surat-surat tanah dan bukti-bukti surat sebagai
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
riwayat tanah objek sengketa ternyata tidak ada didalam warkah tanah
yang diperlihatkan Tergugat II dipersidangan sementara sesuai
ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 PP No. 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran tanah disyaratkan dokumen itu harus ada sebagai dasar
pendaftaran hak sehingga surat keputusan pemberian hak milik oleh
Tergugat II kepada Tergugat I sesuai bukti T.II – 11 yang selanjutnya
menerbitkan bukti T.II – 1 adalah didasarkan pada suatu hal yang tidak
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum”;
- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan
Kelas I-A Khusus pada halaman 31 alinea 3 (tiga) yang menyatakan :
“Menimbang, bahwa bukti selebihnya yang diajukan Tergugat – II
adalah hanya bukti untuk dapatnya Tergugat I memproses secara
administratif permohonannya pada Tergugat II dan bukan merupakan
bukti awal kepemilikan hak maka bukti-bukti tersebut haruslah
dikesampingkan”;
- Bahwa dalam hal pengajuan surat permohonan oleh
PEMBANDING/TERGUGAT-I merupakan permohonan awal dalam hal
pengurusan penerbitan sertipikat kepada Badan Pertanahan Kota
Medan (TERBANDING-II/TERGUGAT-II) telah dan didaftarkan yang
sebagaimana ditentukan oleh ketentuan yang berlaku hingga dengan
terbitnya alas hak tanah berupa Sertipikat No. 748 tertanggal 5 – 3 –
2007 atas nama Ir. Mangapul Halomoan Silalahi dan hal tersebut telah
dibuktikan oleh Badan Pertanahan Kota Medan pada bukti surat T.II –
10 dan T.II -11 dan hanya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Medan Kelas I-A Khusus tidak cermat menelitinya;
- Bahwa selanjutnya, bagaimana mungkin oleh pihak pemerintah dalam
hal ini Badan Pertanahan Kota Medan membuat berita acara,
melakukan pengukuran dan juga menerbitkan alas hak berupa
sertipikat kepada pihak PEMOHON jika permohonan bukti awal tidak
ada diterima oleh Badan Pertanahan Kota Medan dari PEMOHON ;
- Bahwa selanjutnya, bagaimana mungkin Badan Pertanahan Kota
Medan memberikan sertipikat kepada PEMOHON dengan begitu saja
tanpa memperlihatkan asli dari pada bukti awal surat permohonan
yang diterima Badan Pertanahan Kota Medan dari PEMOHON, bahwa
sedangkan permohonan untuk tahap ketiga yang merupakan tahap
akhir berupa asli dari surat tahap pertama harus sudah diserahkan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
PEMOHON kepada Badan Pertanahan Kota Medan dan selanjutnya
Badan Pertanahan Kota Medan menyerahkan sertipikat tersebut
kepada PEMOHON dan hal tersebut merupakan prosedur yang sudah
dan ditetapkan oleh ketentuan dalam lingkungan Badan Pertanahan
Nasional;
- Bahwa dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tentang pertimbangan
hukumnya yang tertuang pada halaman 31 alinea 1 (satu), 3 (tiga)
yang pada intinya menyatakan : “....tidak dapat dipertanggung
jawabkan terbitnya alas hak sertipikat hak milik No. 748 tertanggal 5 –
3 – 2007 dan selanjutnya dikesampingkan“, hal tersebut merupakan
dalil pertimbangan hukum yang mengada-ada dan tidak benar adanya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta fakta hukum MEMORI
BANDING yang diajukan PEMBANDING/TERGUGAT-I tersebut
diatas, mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan c/q,
Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo
untuk memberikan putusan sebagai berikut :
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat-I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus
No. 614/Pdt.G/2017/PN.Mdn tertanggal 31 Mei 2018;
MENGADILI SENDIRI DALAM KONPENSI.
DALAM EKSEPSI.
- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-I seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
DALAM REKONPENSI.
- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI .
- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum
Pembanding semula Tergugat I tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya
memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa
perkara ini menolak permohonan banding dan memori banding dari
Pembanding semula Tergugat I tersebut dan menerima kontra memori banding
dari Terbanding semula Penggugat serta menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 31 Mei 2018 yang
dimintakan banding tersebut, karena seluruh dalil keberatan yang diajukan oleh
Pembanding PADA INTINYA dalam persidangan atas perkara a quo pada
peradilan tingkat pertama, telah Pembanding kemukakan seluruhnya dan telah
pula mendapat pertimbangan yang cermat oleh Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula
Tergugat I dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat
tersebut, baik dalam Eksepsi, dalam pokok perkara dan dalam Rekonpensi,
Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :
Dalam Eksepsi : Mengenai Keberatan Ad I :
Yudex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama salah dalam
hal memberikan penilaian atas pertimbangan hukum menyangkut eksepsi
mengenai :
1. Exceptio Declinatoir (Eksepsi Kewenangan Absolut);
2. Plurium Litis Consortium (Kekurangan para pihak);
3. Ne bis In Idem;
Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Ad I tersebuat diatas,
yang pada pokoknya mendalilkan bahwa :
- yang berwenang memerikssa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan
Tata Usaha Negara, karena pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 478
tertanggal 5 – 3 – 2007 atas nama Ir. Mangapul Halomoan Silalahi
dinyatakan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya tidak berkekuatan
hukum merupakan sikap dan kewenangan dari pada Majelis Hakim pada
Pengadilan Tata Usaha Negara;
- dan seyogianya mengacu pada riwayat/sejarah tanah mulai dari
kepemilikan tanah atas nama Muller Tanjung, Cikep Br. Pelawi, maka Urus
Manullang, SH, Notaris di Medan dan Bupati Deli Serdang sebagai pihak
selaku pihak pemerintah yang telah dan mengeluarkan Surat Keterangan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
Tanah atas nama Muller Tanjung harus ditarik sebagai pihak dalam perkara
ini;
- serta sebelum perkara Nomor : 614/Pdt.G/2017/PN.Mdn ini, telah pernah
dimajukan PENGGUGAT/TERBANDING-I dengan perkara Nomor :
391/Pdt.G/2015 /PN.Mdn dengan objek yang sama dan telah diputus oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tertanggal 13
September 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga perkara ini
adalah ne bis in idem, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan
tambahan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa tentang kewenangan Absolut Pengadilan Tingkat Pertama
dalam putusan Sela dalam perkara ini tanggal 13 Pebruari 2018 telah
dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karena perkara ini bukan
mengenai pembatalan sertifikat, melainkan adalah sengketa mengenai
kepemilikan;
- Bahwa mengenai pihak-pihak yang harus diikutkan sebagai pihak
dalam gugatan, siapa saja yang harus digugat, adalah kewenangan
dari Penggugat untuk menentukan atas dasar adanya hubungan
hukum yang nyata merugikan hak-haknya;
- Bahwa mengenai perkara ini sebagai ne bis in idem dengan perkara
nomor 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap,
maka ternyata putusan terdahulu tersebut (Bukti T.I-2) amarnya adalah
gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO = Niet Onvankelijke
Verklaard), dimana perkara pokok belum diputus, sehingga masih
boleh diajukan kembali dengan gugatan baru dan disempurnakan, dan
putusan yang demikian tidak termasuk kriteria ne bis in idem;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mepelajari
dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam
pertimbangannya tentang Eksepsi dalam putusan Sela Nomor
614/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 13 Pebruari 2018 tersebut, ternyata telah
tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dan alasan keberatan
pada Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut dalam
ekspsi ini hanya pengulangan saja, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan
mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Sela Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam
memutuskan perkara ini dalam eksepsi ditingkat banding dan merupakan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga amar putusan Sela
mengenai eksepsi tersebut haruslah dikuatkan;
Dalam Pokok Perkara : Mengenai Keberatan Ad II :
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Ad II tersebut yang
mengatakan bahwa judex facti Pengadilan Tingkat Pertama kurang cermat dan
kurang teliti dalam pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan
Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :
Bahwa dalil pokok keberatan Pembanding semula Tergugat I dalam
Memori bandingnya pada pokoknya adalah :
- Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kurang cermat meneliti bukti-
bukti surat P-5 dengan P-4 adanya perbedaan stempel Camat Medan
Tuntungan, dan meskipun Camat Medan Tuntungan telah dimasukkan
dalam perkara ini sebagai pihak Turut Tergugat II (sekarang Turut
Terbanding III), akan tetapi tidak pernah hadir dipersidangan;
- objek tanah perkara telah dikuasai oleh Terbanding semula Penggugat
selama 42 tahun dan oleh Pembanding semula Tergugat I selama 11 tahun
adalah pertimbangan yang tidak tepat dan salah adanya, karena justru
lebih baru kepemilikan objek tanah perkara oleh Terbanding I semula
Penggugat yaitu hanya kurang lebih 3 tahun terhitung dari tahun 2015 s/d
tahun 2018 dan bukan 42 tahun sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim
Tingkat Pertama, sedangkan kepemilikan dari Pembanding semula
Tergugat I atas objek tanah perkara tersebut kurang lebih 11 (sebelas)
tahun terhitung dari 2007 s/d tahun 2018 (sekarang ini), dan tidak tepat jika
Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama hanya memperhitungkan waktu
penguasaan fisik objek tanah perkara dan mengenyampingkan
penguasaan fisik dari RENGSIA MARTHA SITUMORANG yang merupakan
orang tua dari Pembanding semula Tergugat I dan dalam kenyataannya
hanya Pembanding semula Tergugat I yang sampai saat ini masih
menguasai dan menguasahai tanah objek perkara tersebut, karena
sebelum Pembanding semula Tergugat I selaku pemilik objek tanah
perkara beralaskan Sertipikat Hak Milik No. 748 tertanggal 5 - 3 - 2007,
lebih dahulu telah dikuasai oleh RENGSIA MARTHA SITUMORANG sekitar
tahun 1978, dan kemudian menghibahkannya kepada Pembanding semula
Tergugat I selaku anak kandungnya;
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
- bagaimana mungkin oleh Terbanding I semula Penggugat pemilik objek
tanah perkara dengan mengacu pada surat ganti rugi No. 03 tanggal 25
Mei 2015 yang pada saat itu Pembanding semula Tergugat I telah
menguasai dan mengusahai fisik objek tanah perkara dan hal tersebut
telah dibuktikan Pembanding semula Tergugat I melalui alat bukti surat T.I
– 2 pada halaman 19 (Sembilan belas) berupa keterangan saksi : PESTA BR. LIMBONG, NURHAYATI BR. HARIANJA dan HERMON SITUMEANG yang dihadirkan Pembanding semula Tergugat I pada
persidangan terdahulu untuk menerangkan objek tanah sengketa dalam
perkara perdata No : 391/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang sama dengan objek
tanah perkara pada perkara a quo;
- pengurusan penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanahan Kota Medan
telah didaftarkan oleh Pembanding semula Tergugat I sebagaimana
ditentukan oleh ketentuan yang berlaku hingga dengan terbitnya alas hak
tanah berupa Sertipikat No. 748 tertanggal 5 – 3 – 2007 atas nama Ir.
Mangapul Halomoan Silalahi dan hal tersebut telah dibuktikan oleh Badan
Pertanahan Kota Medan pada bukti surat T.II – 10 dan T.II -11 dan hanya
oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat menelitinya;
- bagaimana mungkin oleh pihak pemerintah dalam hal ini Badan
Pertanahan Kota Medan membuat berita acara, melakukan pengukuran
dan juga menerbitkan alas hak berupa sertipikat kepada pihak PEMOHON
jika permohonan bukti awal tidak ada diterima oleh Badan Pertanahan Kota
Medan dari PEMOHON;
Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Ad II dari Pembanding semula
Tergugat I tersebut, yaitu mengenai pokok perkara dapat dibenarkan karena
Majellis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru memberikan
pertimbangan hukum berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan dan
terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding
memberikan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat I ada
menerangkan bahwa : “sebelum Pembanding/TERGUGAT-I selaku pemilik
objek tanah perkara beralaskan Sertipikat Hak Milik No. 748 tertanggal 5 – 3
– 2007 lebih dahulu dikuasai oleh “RENGSIA MARTHA SITUMORANG
sekitar tahun 1978 yang merupakan orangtua kandung dari pada
Pembanding/Tergugat – I (Ir. Mangapul Halomoan Silalahi)“, dan sedangkan
oleh RENGSIA MARTHA SITUMORANG memperolehnya dari MULLER
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
TANJUNG dengan ganti rugi, dan selanjutnya tahun 1996 oleh RENGSIA
MARTHA SITUMORANG menghibahkan kepada PEMBANDING/ TERGUGAT-I selaku anak kandung, hal tersebut telah dan diperlihatkan
oleh Badan Pertanahan Kota Medan (TERBANDING-II/TERGUGAT-II ) pada
persidangan terdahulu seketika pada acara pengajuan alat bukti surat dari
pihak TERBANDING-II/TERGUGAT-II dan hanya Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Medan Kelas I-A Khusus tidak cermat meneliti alat bukti surat yang
diajukan dan diperlihatkan dipersidangan oleh pihak pemerintah dalam hal ini
Badan Pertanahan Kota Medan”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding
setelah mencermati penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 748 atas nama
Pembanding semula Tergugat I adalah berdasarkan Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kota Medan Nomor 471.520.1.22.01.2007 tentang
Pemberian Hak Milik Atas Nama Insinyiur Mangapul Halomoan Silalahi Atas
Tanah Terletak di Kota Medan, dan bukan berdasarkan Akta Hibah dari
orang tau Pembanding semula Tergugat I sebagai mana disebutkan, dan jika
Akta Hibah tersebut benar-benar ada, maka Pemberian Hak atas tanah yang
dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana dalam T. I - 1 jo T.II – 1 yaitu
Sertifikat Hak Milik Nomor 748 dan T.II – 11, ternyata di bukti T.I -2 (bukti
Putusan Nomor 391/Pdt.G/2015/PN Mdn tidak ada bukti Surat Hibah
tersebut diperlihatkan dicantumkan oleh Terbanding II semula Tergugat II
(Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan) sebagai Surat bukti;
- Bahwa mengenai kebertan tentang perbedaan stempel Camat dalam bukti P-
4 (tanggal 19 Nopember 1977) dan P-5 ( untuk tanggal yang sama 19
Nopember 1977) tersebut oleh Camat yang sama yaitu Drs. Aman Ginting,
sebagai Camat Medan Tuntungan, sedangkan Camat Medan Tuntungan
dalam perkara ini sudah dijadikan sebagai pihak Turut Tergugat II (karena
dalam perkara nomor 391/Pdt.G/2015/PN Medan tidak dijadikan pihak
sehingga perkara tersebut di NO (Niet Onvankelijke Verklaard)/tidak dapat
diterima karena kurang pihak), akan tetapi dalam perkara ini pihak Camat
Medan Tuntungan sebagai pihak Turut Tergugat II tidak pernah hadir
dipersidangan, sehingga adanya perbedaan stempel tersebut sampai saat ini
tidak dapat dijelaskan, maka hal tersebut harus dibuktikan secara pidana,
kenapa satu lembaga (kantor) mempunyai dua stempel yang berbeda dalam
waktu yang sama oleh orang yang sama;
- Bahwa mengenai lamanya penguasaan dan pengusahaan tanah secara
fiisik, meskipun bukan menunjukkan bahwa yang menguasai dan atau yang
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
menguasai dan atau mengusahai tersebut tidak otomatis sebagai pemilik dari
tanah tersebut, akan tetapi dalam perkara ini dapat dijadikan bukti
persangkaan bahwa dari semula yang dari semula ternyata mulai dari orang
tua Pembanding semula Tergugat I dan sampai saat ini adalah orang yang
menguasai dan menyuruh orang mengusahai tanah tersebut selama ini, dan
sudah lebih dari 30 tahun, ternyata tidak ada gangguan dalam penguasaan
tanah tersebut dalam perkara ini, dan juga apabila dibandingkan antara bukti
P – 1 sebagai Pelepasan Hak Ganti Rugi dari EMMA SITOMPUL disebut juga
PITTA EMMA SITOMPUL yang dibuat dihadapan Notaris Urus Manullang,
SH dengan Akta Nomor 03 tanggal 23 Mei 2015, dengan bukti T.II – 11 yang
dibuat tanggal 07 Pebruari 2007 jo T.I -1 jo T.II – 1 (Sertifikat Nomor 748),
maka adalah jelas bahwa Pembanding semula Tergugat I yang lebih dahulu
memperoleh hak atas tanah tersebut, sehingga meskipun hibah yang
didalilkan Pembanding semula Tergugat I bukan yang mendasari terbitnya
Sertifikat Hak Milik Nomor 748, dimana dapat pula diyakini bahwa penerbitan
sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Terbanding II semula Tergugat II telah
sesuai dengan prosedure yang ditentukan dalam undang-undang;
Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan bukti T-I.1, Sertifikat
Hak Milik Nomor 748 atas nama Ir.Mangapul Halomoan Silalahi, yang
diterbitkan pada tanggal 05 Maret 2007, dan baru ada mempermsalahkan pada
tanggal 28 Juli 2015 melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan, maka dapat
dikatakan dalam waktu 8(delapan) tahun tidak pernah ada mempermasalahkan
tanah yang telah bersertifikat tersebut (vide pasal 32 PP Nomor 24 tahun 1997);
Menimbang, bahwa kewenangan Badan Pertanahan Nasional
menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah di dalam hukum
administrasi negara di implementasikan dalam bentuk beshicking atau
ketetapan yang bersifat kongkrit, individual dan final. Beshicking dapat dalam
bentuk Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, Surat Keputusan
Pembatalan Hak Atas Tanah, Sertipikat Hak Atas Tanah dll. yang berakibat
hukum timbulnya hak. Putusan pengadilan pada hakikatnya adalah suatu
ketetapan yang diputus oleh pengadilan atas suatu perkara yang bersifat
kontentiosa melalui tahapan pengajuan gugatan, jawaban, pembuktian surat
dan saksi, sampai dengan kesimpulan, yang bertujuan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan perkara dengan menetapkan sebagai hukum mengenai
peristiwa yang menjadi objek perkara dan wujud hubungan hukum antara pihak-
pihak yang berperkara dengan objek perkara (tanah), maka putusan pengadilan
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
dalam kasus pertanahan juga menetapkan hak atau hubungan hukum antara
orang dengan tanah yang menjadi objek suatu perkara.
Menimbang, bahwa bahwa sertipikat adalah sebagai alat bukti yang kuat
dan sah serta keberadaan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 ini harus
diterapkan dan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang agar terciptanya
kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah bagi pemilik sertipikat hak atas
tanah dan hanya apabila ternyata ada kesalahan dalam penerbitan sertipikat
tanah, harus melalui mekanisme hukum untuk memperbaiki akibat hukumnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-
bukti surat-surat dan Saksi-saksi dari Kedua pihak berperkara dan Berita Acara
Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
614/Pdt.G/2017/PN Mdn tangggal 31 Mei 2018, memori banding bertanggal 23
Juli 2018 .dan kontra memori banding bertanggal 06 September 2018 yang
diajukan oleh kedua pihak yang berperkara, MajeIis Hakim Pengadilan Tingkat
Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada
Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo telah salah menerapkan
peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan hukum tidak sebagaimana
mestinya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan
Tingkat Pertama tersebut haruslah dikesampingkan dan Majelis Hakim
Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini dengan
pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga gugatan Terbanding semula
Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan karenanya gugatan tersebut
harus ditolak seluruhnya dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah
ini;
Tentang Rekonvensi :
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tentang Rekonvensi
tersebut telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, maka
Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-
pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan
perkara ini dalam rekonvensi ditingkat banding dan dianggap termuat dalam
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
putusan ini, sehingga amar putusan sepanjang mengenai rekonvensi tersebut
haruslah ditolak;
Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat berada
dipihak yang kalah, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk
membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan dalam tingkat
banding, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus
lima puluh ribu rupiah);
Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata
untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het
Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.),
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ,
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I
tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 614/Pdt.G/2017
/PN Mdn, tanggal 31 Mei 2018 tersebut;
MENGADILI SENDIRI : DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI
- Menguatkan putusan Sela Nomor 614/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 13
Pebruari 2018 tersebut;
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
DALAM REKONPENSI
- Menolak gugatan rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensir/Tergugat-I
dalam Konpensi tersebut;
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat
Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan
dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 oleh kami
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
PENGADILAN T
INGGI M
EDAN
Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 419/PDT/2018/PT MDN
SABUNGAN PARHUSIP, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. DASNIEL,S.H.,M.H. dan POLTAK SITORUS, S.H.,M.H, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara
tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Hj. YUDI AGUSTINI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding serta Para Turut
Terbanding;
Hakim-Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis
Ttd. Ttd.
H. DASNIEL,S.H.,M.H. SABUNGAN PARHUSIP, S.H.,M.H. Ttd.
POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. Panitera Pengganti,
Ttd.
Hj. YUDI AGUSTINI, S.H.,M.H. Perincian biaya perkara :
1. Meterai putusan Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp.139.000,-
J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)