Upload
phungkhanh
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
P U T U S A N
Nomor : 02 /PID.SUS.K/2012/PT-MDN.-
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara Tipikor dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim
Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tertanggal
16 Januari 2012, Nomor : 02/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.- telah menjatuhkan
putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa :
Nama lengkap : Drs. PORMAN MANULLANG, M.Pd.
Tempat lahir : Sidikalang
Umur/tgl.lahir : 50 Tahun / 30 Juli 1960
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln.D.I. Panjaitan Gang Waduk No. 02, Kelurahan
Aek Nauli, Kec. Siantar, Kota Pematang Siantar
Agama : Kristen
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kec. Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun
Pendidikan : S-2
Terdakwa tidak ditahan ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;
Telah membaca :
1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Terdakwa kedepan
persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut :
PRIMAIR :
-- Bahwa terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd pada Bulan
Desember 2008 sampai dengan bulan September 2009 atau setidak-tidaknya
pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di
Gedung Sekolah Dasar (SD) Negeri Plus 091473 Tiga Balata, Kec. Jorlang
Hataran, Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat
2
yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, secara
melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
• Bahwa pada tahun 2008, SD Negeri Plus No. 091473, Tiga Balata, Kecamatan
Jorlang Hataran ditetapkan sebagai penerima dana Subsidi Rintisan SD
Bertaraf Internasional (Tahun Pertama) yang sumber dana kegiatannya berasal
APBN dan Sharing APBD minimal 20 % dari dana APBN dan pada tanggal 17
Desember 2008 dana sebesar Rp. 500. 000. 000 (lima ratus juta rupiah) masuk
ke Rekening Nomor : 220. 02. 03. 001304 – 9 dengan nama pemilik rekening :
SDN Plus 091473 Tiga Balata, sedangkan dana Sharing APBD minimal 20 %
dari dana APBN tidak terealisasi.
• Bahwa terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd adalah Kepala Sekolah
SD Negeri Plus 091473, Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten
Simalungun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun
Nomor : 821.2 / 5302 / 2006 tanggal 26 April 2006 perihal pengangkatan Drs.
PORMAN MANULLANG Sebagai Kepala Sekolah SD N Plus 091473 Tiga
Balata, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun.
• Bahwa peruntukan dana subsidi rintisan SD – BI (Tahun Pertama) sebesar Rp.
500. 000. 000 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan
Subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional dari Departemen
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah Direktorat Pembinaan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar
2008 adalah sebagai berikut :
Jumlah Biaya (Rp) No Jenis Kegiatan
APBN APBD TOTAL
1 Pengembangan Prasarana
a. Pembangunan / Rehabilitasi
ruang Laboratorium Bahasa
dan Komputer
b. Rehab Ringan ruang
Penunjang lainnya (UKS,
Kamar Mandi, WC, Tempat
Ibadah)
c. Penataan Lingkungan
Sekolah dan Penguatan
140.000.000
+90.000.000
+50.000.000
85.000.000
+60.000.000
225.000.000
90.000.000
50.000.000
60.000.000
3
Peran Masyarakat
d. Pembangunnan tugu /
Gapura SD – BI dengan
Arsitektur Lokal
+25.000.000
25.000.000
2 Pengembangan Sarana
a. Pengadaan alat peraga
pendidikan dan sarana UKS
b. Pengadaan Sarana Lab.
(Bahasa dan Komputer)
c. Pengadaan buku Pengayaan
dan Refrensi anak SD
350.000.000
+50.000.000
+240.000.000
+60.000.000
350.000.000
+50.000.000
+240.000.000
+60.000.000
3 Peningkatan Mutu
Pembelajaran
a. Studi banding dalam rangka
Pengembangan Sekolah
b. Administrasi
Penyelenggaraan Program
10.000.000
10.000.000
15.000.000
15.000.000
25.000.000
15.000.000
10.000.000
JUMLAH 500.000.000 100.000.000 600.000.000
• Bahwa kegiatan pengembangan sarana dan pra sarana dan peningkatan mutu
sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan secara swakelola dan sebagai
pelaksana pekerjaan adah tim Pengembang Sekolah bertaraf Internasional yang
dibentuk oleh Kepala Sekolah bersama dengan Komite Sekolah sesuai dengan
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan pada penggunaan dana subsidi rintisan sekolah
dasar bertaraf internasional tahun anggaran 2008 yang dikeluarkan oleh
direktorat jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah / direktorat
pembinaan taman kanak – kanak dan sekolah dasar tahun 2008, namun oleh
terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd selaku Kepala Sekolah yang
bertindak sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan / pekerjaan
tidak membentuk Tim Pengembang Sekolah, dan kegiatan / pekerjaan tersebut
dilaksanakan sendiri oleh terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd antara
lain sebagai berikut :
� Pengadaan Peralatan Laboratorium bahasa SD Negeri Plus 091473 sebesar
Rp. 150. 000. 000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan CV. Global
Pratama Jaya dilakukan berdasarkan kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 /
2009, tanggal 6 Februari 2009, tanpa melibatkan komite sekolah dan tidak
ada membentuk Tim Pengembang sekolah sebagai pelaksana pekerjaan
4
serta dilakukan tanpa melalui Proses tender dan tidak memiliki Harga
Perkiraan Sendiri dan spesifikasi barang yang jelas ;
� Pengadaan Peralatan Komputer SD Negeri Plus 091473 sebesar Rp. 150.
000. 000 (saratus lima puluh juta rupiah) dengan CV. Eka Pratama
Sempurna berdasarkan kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009,
tanggal 9 Februari 2009 tanpa melibatkan komite sekolah dan tidak ada
membentuk Tim Pengembang sekolah sebagai pelaksana pekerjaan serta
tanpa melalui Proses tender dan tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri
dan spesifikasi barang yang jelas ;
� Pekerjaan Rehabilitaasi Gedung Sekolah SD Negeri Plus 091473 dengan
biaya sebesar Rp. 139. 383. 375 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus
delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanpa
melibatkan komite sekolah maupun tidak ada dibentuk Tim Pengembang
Sekolah ;
� Pelaksanaan Pengadaan buku – buku referensi dan pengayaan SD sebesar
Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) dengan CV. Pratama Ilmu
dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (Tanpa nomor dan tanggal)
tanpa melibatkan Komite Sekolah dan tidak membentuk Tim Pengembang
sekolah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
• Bahwa atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa Drs,
PORMAN MANULLANG, Mpd tersebut sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Laboratorium bahasa SD Negeri Plus
091473 sebagaimana kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009, tanggal
6 Februari 2009 pembayaran sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor :
008 / KW / 02 / 09 tanpa tanggal sebesar Rp. 150. 000. 000 (seratus lima
puluh juta rupiah) kepada CV. Global Pratama Jaya, berdasarkan bukti –
bukti yang diperoleh ternyata nilai pengadaan peralatan laboratorium
bahasa seharusnya adalah sebesar Rp. 146. 025. 000 (seratus empat puluh
enam juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan bayar
sebesar Rp. 3. 975. 000 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) ;
2. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Komputer SD Negeri Plus 091473
sebagaimana kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009, tanggal 9
Februari 2009, pembayaran sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor :
007 / KW / 02 / 09 tanpa tanggal sebesar Rp. 150. 000. 000 (saratus lima
puluh juta rupiah) kepada CV. Eka Pratama Sempurna, berdasarkan bukti
5
– bukti yang diperoleh ternyata nilai pengadaan peralatan komputer SD
Negeri Plus 091473 adalah sebesar Rp. 125. 938. 000 (seratus dua puluh
lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat
kelebihan bayar sebesar Rp. 24. 062. 000 (dua puluh empat juta enam
puluh dua ribu rupiah) ;
3. Pelaksanaan Pengadaan buku – buku referensi dan pengayaan SD
sebagaimana Surat Perintah Kerja (Tanpa nomor dan tanggal) pembayaran
sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor : 007 / KW / 02 / 09 tanpa
tanggal sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) kepada CV.
Pratama Ilmu ;
4. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SD Negeri Plus
091473 yang dikerjakan secara swakelola oleh tersangka Drs. PORMAN
MANULLANG, Mpd dengan pertanggungjawaban nilai pekerjaan sebesar
Rp. 139. 383. 375 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh
tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), namun bukti – bukti
pembelian bahan bangunan yang dijadikan sebagai bukti pembelian bahan
bangunan yang dijadikan bukti pertanggungjawaban pengeluaran oleh
Kepala Sekolah tidak benar dan merupakan bukti pengeluaran yang dibuat
– buat oleh tersangka Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd, dihubungkan
dengan perhitungan tenaga ahli dari Dinas Perhitungan Tenaga Ahli dari
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pertambangan dan Energi Kabupaten
Simalungun ternyata bahan dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk
melaksanakan rehabilitasi SD Negeri Plus 091473 tersebut tidak sesuai
dengan standar perhitungan yang ada dan berdasarkan perhitungan tenaga
ahli dari Dinas Perhitungan Tenaga Ahli dari Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun nilai
pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung sekolah tersebut adalah sebesar
Rp. 93. 465. 738, 15 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam
ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah koma lima belas sen) sehingga
mengakibatkan kelebihan pembayaran / pertanggungjawaban sebesar Rp.
45. 927. 636, 85 (empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu
enam ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh lima sen).
• Bahwa perbuatan terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd sebagaimana
telah diuraikan tersebut diatas, dilakukan tidak sesuai dengan Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan pada penggunaan dana subsidi rintisan sekolah dasar
bertaraf internasional tahun anggaran 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat
6
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah / Direktorat Pembinaan
Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar tahun 2008 serta bertentangan
dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan barang / jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Perpres Nomor : 95 Tahun 2007.
- Pasal 9 ayat (3) tugas pokok pengguna barang / jasa dalam pengadaan
barang / jasa adalah :
a. menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;
b. mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa ;
c. menetapkan paket – paket pekerjaan disertai ketentua mengenai
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan
pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta
kelompok masyarakat ;
d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) , jadual,
tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia
pengadaan ;
e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat
pengadaan sesuai kewenangannya ;
f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang /
jasa sesuai ketentua yang berlaku ;
g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak
penyedia barang / jasa ;
h. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada
pimpinan instansinya ;
i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;
- pasal 13 ayat (1) Pengguna barang / jasa wajib memiliki harga perkiraan
sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data
yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 10 ayat (1) panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan
dengan nilai di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
• Bahwa atas pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana laboratorium bahasa yang
dilaksanakan oleh CV. Global Pratama Jaya terdakwa menerima uang sebesar
Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) dan kegiatan pengadaan sarana
laboratorium komputer yang dilaksanakan oleh CV. Eka Pratama sempurna
terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah), sehingga
terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 12. 000. 000 (dua belas juta rupiah)
7
atas pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana laboratorium bahasa dan kegiatan
pengadaan sarana laboratorium komputer tersebut.
• Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara dirugikan sebesar
73.964.636, 85 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu
enam ratus tiga puluh enam delapan puluh lima sen) sesuai dengan hasil
perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara
sesuai dengan surat Nomor : SR – 5077 / PW02 / 5 / 2010, perihal Laporan
Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara PPKN atas
dugaan tindak pidana korupsi terhadap kegiatan rehabilitasi SD Plus 091473
Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun bersumber
dari dana Subsidi rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah Dasar (SBI –
SD) Block Grant Tahun 2008 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara sebesar Rp 73. 964. 636, 85 ( Tujuh puluh tiga juta sembilan
ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh
lima sen) dengan perhitungan sebagai berikut :
-------- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
1.Pekerjaan Rehabilitasi :
1) Jumlah Pertanggung jawaban
pengeluaran dana Rehabilitasi
sebesar
2) Pengeluaran yang wajar untuk
Pekerjaan Fisik Dilapangan sebesar
2. Pengadaan Peralatan Laboratorium
Komputer
1) Jumlah Pertanggung jawaban
Pengeluaran Dana
2) Pengeluaran yang wajar untuk
pengadaan peralatan Laboratorium
komputer
3. Pengadaan Peralatan Laboratorium
Bahasa
1) Jumlah Pertanggung jawaban
Pengeluaran Dana
2) Pengeluaran yang seharusnya untuk
pengadaan peralatan Laboratorium
Bahasa
Rp 139.393.375,00
Rp 93.465.738,15
Rp 150.000.000,00
Rp 125.938.000,00
Rp 150.000.000,00
Rp 146.025.000,00
Rp 45.927.636,85
Rp 24.062.000,00
Rp 3.975.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp 73.964.636,85
8
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
SUBSIDAIR :
-------- Bahwa terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd pada waktu dan
tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair di atas, dengan
tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai
berikut :
• Bahwa pada tahun 2008, SD Negeri Plus No. 091473, Tiga Balata, Kecamatan
Jorlang Hataran ditetapkan sebagai penerima dana Subsidi Rintisan SD
Bertaraf Internasional dan Sharing APBD minimal 20 % dari dana APBN dan
pada tanggal 17 Desember 2008 dana sebesar Rp. 500. 000. 000 (lima ratus
juta rupiah) masuk ke Rekening Nomor : 220. 02. 03. 001304 – 9 dengan nama
pemilik rekening : SDN Plus 091473 Tiga Balata, sedangkan dana Sharing
APBD minimal 20 % dari dana APBN tidak ada tersedia.
• Bahwa terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd adalah Kepala Sekolah
SD Negeri Plus 091473, Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten
Simalungun yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun
Nomor : 821.2 / 5302 / 2006 tanggal 26 April 2006 perihal pengangkatan Drs.
PORMAN MANULLANG Sebagai Kepala Sekolah SD N Plus 091473 Tiga
Balata, Kec. Jorlang Hataran, Kab. Simalungun.
• Bahwa peruntukan dana subsidi rintisan SD – BI (Tahun Pertama) sebesar Rp.
500. 000. 000 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan
Subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional dari Departemen
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah Direktorat Pembinaan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar
2008 adalah sebagai berikut :
9
Jumlah Biaya (Rp) No Jenis Kegiatan
APBN APBD TOTAL
1 Pengembangan Prasarana
a. Pembangunan / Rehabilitasi
ruang Laboratorium Bahasa
dan Komputer
b. Rehab Ringan ruang
Penunjang lainnya (UKS,
Kamar Mandi, WC, Tempat
Ibadah)
c. Penataan Lingkungan
Sekolah dan Penguatan
Peran Masyarakat
d. Pembangunnan tugu /
Gapura SD – BI dengan
Arsitektur Lokal
140.000.000
+90.000.000
+50.000.000
85.000.000
+60.000.000
+25.000.000
225.000.000
90.000.000
50.000.000
60.000.000
25.000.000
2 Pengembangan Sarana
a. Pengadaan alat peraga
pendidikan dan sarana UKS
b. Pengadaan Sarana Lab.
(Bahasa dan Komputer)
c. Pengadaan buku Pengayaan
dan Refrensi anak SD
350.000.000
+50.000.000
+240.000.000
+60.000.000
350.000.000
+50.000.000
+240.000.000
+60.000.000
3 Peningkatan Mutu
Pembelajaran
a. Studi banding dalam rangka
Pengembangan Sekolah
b. Administrasi
Penyelenggaraan Program
10.000.000
10.000.000
15.000.000
15.000.000
25.000.000
15.000.000
10.000.000
JUMLAH 500.000.000 100.000.000 600.000.000
• Bahwa kegiatan pengembangan sarana dan pra sarana dan peningkatan mutu
sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan secara swakelola dan sebagai
pelaksana pekerjaan adah tim Pengembang Sekolah bertaraf Internasional yang
dibentuk oleh Kepala Sekolah bersama dengan Komite Sekolah sesuai dengan
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan pada penggunaan dana subsidi rintisan sekolah
dasar bertaraf internasional tahun anggaran 2008 yang dikeluarkan oleh
10
direktorat jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah / direktorat
pembinaan taman kanak – kanak dan sekolah dasar tahun 2008, namun oleh
terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd selaku Kepala Sekolah yang
bertindak sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan / pekerjaan
tidak membentuk Tim Pengembang Sekolah, dan kegiatan / pekerjaan tersebut
dilaksanakan sendiri oleh terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd antara
lain sebagai berikut :
� Pengadaan Peralatan Laboratorium bahasa SD Negeri Plus 091473 sebesar
Rp. 150. 000. 000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan CV. Global
Pratama Jaya dilakukan berdasarkan kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 /
2009, tanggal 6 Februari 2009, tanpa melibatkan komite sekolah dan tidak
ada membentuk Tim Pengembang sekolah sebagai pelaksana pekerjaan
serta dilakukan tanpa melalui Proses tender dan tidak memiliki Harga
Perkiraan Sendiri dan spesifikasi barang yang jelas ;
� Pengadaan Peralatan Komputer SD Negeri Plus 091473 sebesar Rp. 150.
000. 000 (saratus lima puluh juta rupiah) dengan CV. Eka Pratama
Sempurna berdasarkan kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009,
tanggal 9 Februari 2009 tanpa melibatkan komite sekolah dan tidak ada
membentuk Tim Pengembang sekolah sebagai pelaksana pekerjaan serta
tanpa melalui Proses tender dan tidak memiliki Harga Perkiraan Sendiri
dan spesifikasi barang yang jelas ;
� Pekerjaan Rehabilitaasi Gedung Sekolah SD Negeri Plus 091473 dengan
biaya sebesar Rp. 139. 383. 375 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus
delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) tanpa
melibatkan komite sekolah maupun tidak ada dibentuk Tim Pengembang
Sekolah ;
� Pelaksanaan Pengadaan buku – buku referensi dan pengayaan SD sebesar
Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) dengan CV. Pratama Ilmu
dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (Tanpa nomor dan tanggal)
tanpa melibatkan Komite Sekolah dan tidak membentuk Tim Pengembang
sekolah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
• Bahwa atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh terdakwa Drs,
PORMAN MANULLANG, Mpd tersebut sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Laboratorium bahasa SD Negeri Plus
091473 sebagaimana kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009, tanggal
6 Februari 2009 pembayaran sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor :
11
008 / KW / 02 / 09 tanpa tanggal sebesar Rp. 150. 000. 000 (seratus lima
puluh juta rupiah) kepada CV. Global Pratama Jaya, berdasarkan bukti –
bukti yang diperoleh ternyata nilai pengadaan peralatan laboratorium
bahasa seharusnya adalah sebesar Rp. 146. 025. 000 (seratus empat puluh
enam juta dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terdapat kelebihan bayar
sebesar Rp. 3. 975. 000 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) ;
2. Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Komputer SD Negeri Plus 091473
sebagaimana kontrak Nomor : 421. 2 / 020 / SD. 1 / 2009, tanggal 9
Februari 2009, pembayaran sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor :
007 / KW / 02 / 09 tanpa tanggal sebesar Rp. 150. 000. 000 (saratus lima
puluh juta rupiah) kepada CV. Eka Pratama Sempurna, berdasarkan bukti
– bukti yang diperoleh ternyata nilai pengadaan peralatan komputer SD
Negeri Plus 091473 adalah sebesar Rp. 125. 938. 000 (seratus dua puluh
lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sehingga terdapat
kelebihan bayar sebesar Rp. 24. 062. 000 (dua puluh empat juta enam
puluh dua ribu rupiah) ;
3. Pelaksanaan Pengadaan buku – buku referensi dan pengayaan SD
sebagaimana Surat Perintah Kerja (Tanpa nomor dan tanggal) pembayaran
sesuai dengan kwitansi pembayaran nomor : 007 / KW / 02 / 09 tanpa
tanggal sebesar Rp. 50. 000. 000 (lima puluh juta rupiah) kepada CV.
Pratama Ilmu.
4. Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Sekolah SD Negeri Plus
091473 yang dikerjakan secara swakelola oleh tersangka Drs. PORMAN
MANULLANG, Mpd dengan pertanggungjawaban nilai pekerjaan sebesar
Rp. 139. 383. 375 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh
tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), namun bukti – bukti
pembelian bahan bangunan yang dijadikan sebagai bukti pembelian bahan
bangunan yang dijadikan bukti pertanggungjawaban pengeluaran oleh
Kepala Sekolah tidak benar dan merupakan bukti pengeluaran yang dibuat
– buat oleh tersangka Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd, dihubungkan
dengan perhitungan tenaga ahli dari Dinas Perhitungan Tenaga Ahli dari
Dinas Tata Ruang dan Permukiman Pertambangan dan Energi Kabupaten
Simalungun ternyata bahan dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk
melaksanakan rehabilitasi SD Negeri Plus 091473 tersebut tidak sesuai
dengan standar perhitungan yang ada dan berdasarkan perhitungan tenaga
12
ahli dari Dinas Perhitungan Tenaga Ahli dari Dinas Tata Ruang dan
Permukiman Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun nilai
pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi gedung sekolah tersebut adalah sebesar
Rp. 93. 465. 738, 15 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam
ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah koma lima belas sen) sehingga
mengakibatkan kelebihan pembayaran / pertanggungjawaban sebesar Rp.
45. 927. 636, 85 (empat puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu
enam ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan puluh lima sen).
• Bahwa perbuatan terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd sebagaimana
telah diuraikan tersebut diatas, dilakukan tidak sesuai dengan Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan pada penggunaan dana subsidi rintisan sekolah dasar
bertaraf internasional tahun anggaran 2008 yang dikeluarkan oleh direktorat
jenderal manajemen pendidikan dasar dan menengah / direktorat pembinaan
taman kanak – kanak dan sekolah dasar tahun 2008 serta bertentangan dengan
Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan barang / jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Perpres Nomor : 95 Tahun 2007.
- Pasal 9 ayat (3) tugas pokok penggunna barang / jasa dalam pengadaan
barang / jasa adalah :
a. menyusun perencanaan pengadaan barang / jasa ;
b. mengangkat panitia / pejabat pengadaan barang / jasa ;
c. menetapkan paket – paket pekerjaan disertai ketentua mengenai
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan
pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta
kelompok masyarakat ;
d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS) , jadual,
tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia
pengadaan ;
e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia / pejabat
pengadaan sesuai kewenangannya ;
f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang /
jasa sesuai ketentua yang berlaku ;
g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak
penyedia barang / jasa ;
h. melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada
pimpinan instansinya ;
13
i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;
- pasal 13 ayat (1) Pengguna barang / jasa wajib memiliki harga perkiraan
sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang
dapat dipertanggungjawabkan.
- Pasal 10 ayat (1) panitia pengadaan wajib dibentuk untuk semua pengadaan
dengan nilai di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
• Bahwa atas pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana laboratorium bahasa yang
dilaksanakan oleh CV. Global Pratama Jaya terdakwa menerima uang sebesar
Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah) dan kegiatan pengadaan sarana
laboratorium komputer yang dilaksanakan oleh CV. Eka Pratama sempurna
terdakwa menerima uang sebesar Rp. 6. 000. 000 (enam juta rupiah), sehingga
terdakwa telah menerima keuntungan sebesar Rp. 12. 000. 000 (dua belas juta
rupiah) atas pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana laboratorium bahasa dan
kegiatan pengadaan sarana laboratorium komputer tersebut.
• Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut negara dirugikan sebesar
73.964.636, 85 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu
enam ratus tiga puluh enam delapan puluh lima sen) sesuai dengan hasil
perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sumatera Utara
sesuai dengan surat Nomor : SR – 5077 / PW02 / 5 / 2010, perihal Laporan
Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara PPKN atas
dugaan tindak pidana korupsi terhadap kegiatan rehabilitasi SD Plus 091473
Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun bersumber
dari dana Subsidi rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah Dasar (SBI –
SD) Block Grant Tahun 2008 diperoleh hasil Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara sebesar Rp 73. 964. 636, 85 ( Tujuh puluh tiga juta sembilan
ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh
lima sen) dengan perhitungan sebagai berikut :
1. Pekerjaan Rehabilitasi :
14
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa agar
dijatuhi pidana sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd. terbukti
bersalah melakukan tindak pidana : “ tindak pidana korupsi “
1) Jumlah Pertanggung jawaban
pengeluaran dana Rehabilitasi
sebesar
2) Pengeluaran yang wajar untuk
Pekerjaan Fisik Dilapangan sebesar
2. Pengadaan Peralatan Laboratorium
Komputer
1) Jumlah Pertanggung jawaban
Pengeluaran Dana
2) Pengeluaran yang wajar untuk
pengadaan peralatan Laboratorium
komputer
3. Pengadaan Peralatan Laboratorium
Bahasa
1) Jumlah Pertanggung jawaban
Pengeluaran Dana
2) Pengeluaran yang seharusnya untuk
pengadaan peralatan Laboratorium
Bahasa
Rp 139.393.375,00
Rp 93.465.738,15
Rp 150.000.000,00
Rp 125.938.000,00
Rp 150.000.000,00
Rp 146.025.000,00
Rp 45.927.636,85
Rp 24.062.000,00
Rp 3.975.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp 73.964.636,85
15
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Surat Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. PORMAN MANULANG, Mpd
dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi
selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.
000 (seratus juta rupiah) Subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan serta
membayar uang pengganti sebesar Rp. 73. 964. 636, 85 (tujuh puluh tiga juta
sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah
koma delapan puluh lima sen) dan jika terpidana Drs. PORMAN
MANULANG, Mpd tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1
(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang
pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang
cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara
selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
� Buku Tabungan pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening 220. 02. 03.
001304 - 9 dengan nama pemilik rekening: SDN Plus 091473 Tiga
Balata ; ---------------------------------------------------------------------------------
� Laporan Dana Subsidi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah
Dasar (SBI-SD) Block Grant Tahun 2008 ;
� Laporan HASIL AUDIT OPERASIONAL Atas Peningkatan Mutu,
Relevansi Dan Daya Saing Wajar DIKNAS 9 Tahun Pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2008 oleh BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : LHA –
3158 / PW0 / 2 / 2009 tanggal 21 juli 2009 ;
� Hasil pemeriksaan saksi Ahli dari DINAS TARUKIM TAMBEN
KABUPATEN SIMALUNGUN atas pelaksanaan REHABILITASI SD
16
PLUS TIGA BALATA KECAMATAN JORLANG HATARAN
KABUPATEN SIMALUNGUN tanggal 18 Mei 2010 ;
� Kwintansi pembayaran Studi Banding, Pelaporan, Ongkos-ongkos
tertanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 10. 000. 000 (Sepuluh Juta
Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA
SIDABUTAR (Bendahara) ;
� Kwintansi pembayaran Rehab Laboratorium Bahasa, Rehab
Laboratorium Komputer, Rehab Kantor Kepala Sekolah, Perbaikan Pintu
Gerbang, Rehab Gedung Perpustakaan tertanggal 05 Januari 2009
sebesar Rp. 140. 000. 000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang
diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR
(Bendahara) ;
� Kwintansi pembayaran Pembayaran Buku Referensi tertanggal 27
Januari 2009 sebesar Rp. 50. 000. 000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang
diterima Drs.Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR
(Bendahara) ;
� Kwintansi pembayaran Pembayaran Perangkat Komputer tertanggal 04
Februari 2009 sebesar Rp. 105. 000. 000 (Seratus lima puluh Juta
Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA
SIDABUTAR (Bendahara) ;
� Kwintansi pembayaran Pelunasan Perangkat Komputer dan Uang Muka
Peralatan Laboratorium tertanggal 10 Februari 2009 sebesar Rp. 65. 000.
000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima Drs.Porman
Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ;
� Kwintansi pembayaran Pelunasan Peralatan Laboratorium tertanggal 20
Februari 2009 sebesar Rp. 130. 000. 000 (Seratus Tiga Puluh Juta
Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA
SIDABUTAR (Bendahara) ;
� 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Sumut An.SD N Plus 091473 Tiga
Balata ;
� Laporan Dana Subsidi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah
Dasar (SBI-SD) tahun 2008 ;
� Poto Copy Surat Setoran Pajak CV.EKA PRATAMA SEMPURNA
sebesar Rp. 2. 080. 000, tertanggal 27 Maret 2009 ;
� Poto Copy Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 821.2 / 5302 /
2006 tanggal 26 April 2006 perihal pengangkatan Drs.PORMAN
17
MANULLANG Sebagai Kepala Sekolah SD N Plus 091473 Tiga Balata
Kec.Jorlang Hataran Kab.Simalungun ;
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Oktober 2011 Nomor :
01/Pid.B/2011/PN-Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG, Mpd telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“KORUPSI” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG,
Mpd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.
100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti
dengan 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp. 73. 964. 636, 85 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus
enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan
puluh lima sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling
lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak
mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti
tersebut maka dipidana penjara selama 2(dua) bulan.
4. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
� Buku Tabungan pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening 220. 02. 03.
001304 - 9 dengan nama pemilik rekening: SDN Plus 091473 Tiga
Balata ;
� Laporan Dana Subsidi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah
Dasar (SBI-SD) Block Grant Tahun 2008 ;
� Laporan HASIL AUDIT OPERASIONAL Atas Peningkatan Mutu,
Relevansi Dan Daya Saing Wajar DIKNAS 9 Tahun Pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2008 oleh BADAN
18
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : LHA –
3158 / PW0 / 2 / 2009 tanggal 21 juli 2009 ;
� Hasil pemeriksaan saksi Ahli dari DINAS TARUKIM TAMBEN
KABUPATEN SIMALUNGUN atas pelaksanaan REHABILITASI SD
PLUS TIGA BALATA KECAMATAN JORLANG HATARAN
KABUPATEN SIMALUNGUN tanggal 18 Mei 2010 ;
� Kwintansi pembayaran Studi Banding, Pelaporan, Ongkos-ongkos
tertanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 10. 000. 000 (Sepuluh Juta
Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA
SIDABUTAR (Bendahara) ;
� Kwintansi pembayaran Rehab Laboratorium Bahasa, Rehab
Laboratorium Komputer, Rehab Kantor Kepala Sekolah, Perbaikan Pintu
Gerbang, Rehab Gedung Perpustakaan tertanggal 05 Januari 2009
sebesar Rp. 140. 000. 000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang
diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR
(Bendahara) ;
� Kwintansi pembayaran Pembayaran Buku Referensi tertanggal 27
Januari 2009 sebesar Rp. 50. 000. 000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang
diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR
(Bendahara) ;
� Kwintansi pembayaran Pembayaran Perangkat Komputer tertanggal 04
Februari 2009 sebesar Rp. 105. 000. 000 (Seratus lima Juta Rupiah) yang
diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR
(Bendahara) ;
� Kwintansi pembayaran Pelunasan Perangkat Komputer dan Uang Muka
Peralatan Laboratorium tertanggal 10 Februari 2009 sebesar Rp.
65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima Drs.Porman
Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ;
� Kwintansi pembayaran Pelunasan Peralatan Laboratorium tertanggal 20
Februari 2009 sebesar Rp. 130. 000. 000 (Seratus Tiga Puluh Juta
Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA
SIDABUTAR (Bendahara) ;
� 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Sumut An.SD N Plus 091473 Tiga
Balata.
19
� Laporan Dana Subsidi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah
Dasar (SBI-SD) tahun 2008 ;
� Poto Copy Surat Setoran Pajak CV.EKA PRATAMA SEMPURNA
sebesar Rp. 2. 080. 000, tertanggal 27 Maret 2009 ;
� Poto Copy Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 821.2 / 5302 /
2006 tanggal 26 April 2006 perihal pengangkatan Drs.PORMAN
MANULLANG Sebagai Kepala Sekolah SD N Plus 091473 Tiga Balata
Kec.Jorlang Hataran Kab.Simalungun.
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah).
4. Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2011/PN-Sim.- yang
diperbuat dan ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA, SH.- Panitera
pada Pengadilan Negeri Simalungun, menerangkan bahwa pada tanggal 24
Oktober 2011, Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan
permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding
mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum,
pada tanggal 25 Oktober 2011 ;
5. Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2011/PN-Sim.- yang
diperbuat dan ditanda tangani oleh : ILHAM PURBA, SH.- Panitera
pada Pengadilan Negeri Simalungun, menerangkan bahwa pada tanggal 24
Oktober 2011, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding
terhadap putusan tersebut diatas, permintaan banding mana telah
diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, pada tanggal 25 Oktober
2011 ;
6. Memori Banding yang diperbuat dan ditandatangani oleh Jaksa Penuntut
Umum bertanggal 07 Desember 2011, serta diterima dikepaniteraan
Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 08 Desember 2011, Memori
Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada
Terdakwa melalui kuasa hukumnya pada tanggal 09 Desember 2011 ;
7. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara, bertanggal 29
Nopember 2011, No. W2.Dp.HN.01.10/3829/2011.- yang diperbuat dan
20
ditanda tangani oleh ILHAM PURBA, SH.- Panitera pada Pengadilan Negeri
Simalungun, menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas
perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun, dalam tenggang waktu
7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai tanggal 01 Desember 2011 s/d tanggal 09
Desember 2011 ;
Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan
dilakukan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang
ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu secara juridis formal permintaan
banding tersebut dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat Banding setelah memeriksa dan
mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan,
berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan Jaksa Penuntut
Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal
18 Oktober 2011, Nomor : 01/Pid.B/2011/PN-Sim.- berikut dengan semua surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat Banding
tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat Pertama,
maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya secara
Subsidaritas, maka harus terlebih dahulu dibuktikan Dakwaan Primair, apabila
Dakwaan Primair tidak terbukti, baru Dakwaan Subsidair yang dibuktikan ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama telah
keliru menafsirkan Dakwaan Subsidaitas dianggap sebagai Dakwaan Alternatif,
sehingga dapat dipilih dakwaan mana yang lebih tepat ; Dakwaan Subsidaritas
yang harus dibuktikan adalah Dakwaan Primair terlebih dahulu, maka Majelis
Hakim Pengadilan tingkat Banding akan mempertimbangkan Dakwaan Primair
terlebih dahulu, yaitu terdakwa Drs. Porman Manullang, MPd didakwa melanggar
Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Perobahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :
Untuk pasal 2 ayat (1) memuat unsur-unsur :
21
1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau rang lain, atau suatu
koorporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
Untuk pasal 18 – nya memuat hukuman tambahan yang dapat dikenakan /
dijatuhkan kepada Terdakwa ;
Menimbang, apakah Terdakwa Drs. Porman Manullang, MPd. dapat
dipersalahkan melanggar ketentuan dalam Dakwaan Primair, akan
dipertimbangkan sebagai berikut ;
Ad. 1. Unsur : “setiap orang” ;
Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang
perseorangan dan / atau koorporasi ;
Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai
Terdakwa dalam perkara ini adalah Drs. Porman Manullang, MPd. selaku Pegawai
Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Jorlang Hataran,
Kabupaten Simalungun, dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah SDN Plus 091473
Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, yang diangkat
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 821.2/5302/2006.-
tanggal 26 April 2006 ;
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak ditentukan
adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai “Setiap
Orang” yang melakukan tindak pidana Korupsi yang dimaksud (lihat R. Wiyono,
SH., Pembahasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua , halaman
31) ;
Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya sebagaimana tersebut
diatas, tidak ada keberatan dari siapaun juga tentang dirinya sebagai Terdakwa
dalam perkara ini dan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, dipercaya oleh
atasannya (Bupati) untuk menduduki jabatan Kepala Sekolah SDN Plus 091473
Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, berarti
Terdakwa dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani, sehingga mampu bertanggung
22
jawab secara hukum atas segala perbuatannya, termasuk perbuatan yang
didakwakan kepadanya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini diajukan sebagai
Terdakwa, termasuk orang perorangan dan unsur tersebut merupakan unsur
bersifat alternatif, sehingga akan dipilih mana yang lebih tepat dikenakan kepada
Terdakwa, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;
Ad. 2 unsur : “Secara Melawan Hukum” ;
Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” dapat dipersamakan
dengan istilah “dengan tidak berhak”, “tanpa hak”, dengan melampaui kekuasaan,
tanpa memperhatikan cara-cara yang ditentukan dalam Undang Undang ;
Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan
bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” mencakup perbuatan
melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun
perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun
apabila perbuatan tersebut diangggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa
keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan
tersebut dapat dipidana : Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan
tersebut, dapat diketahui bahwa Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 mengikuti
2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :
a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau
b. Ajaran sifat melawan hukum materiil.
Roeslan Saleh mengemukakan “menurut ajaran melawan hukum”, yang disebut
melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum
tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis ; Sebaliknya ajaran
melawan hukum formil berpendapat bahwa “melawan hukum” adalah
bertentangan dengan hukum tertulis saja ; Jadi menurut ajaran materiil disamping
memenuhi syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam
rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak
boleh atau tidak patut ;
Dalam kepustakaan Hukum Pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat
melawan hukum materiil, yaitu :
a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu
suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak
23
ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian
masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang
dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;
b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif, yaitu
suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan
merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut
penilaian masyarakat, perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum,
perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan
hukum ;
Oleh karena penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan
yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-
undangan, maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang
diikuti oleh Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan
hukum materiil dalam fungsinya yang positif ; ( perhatikan R. WIYONO, SH.,
Pembahasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, halaman 32,
33 ) ;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang
Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan “Hakim wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat” dengan penjelasan “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim
seesuai dengan hukum ddan rasa keadilan masyarakat” (Peraturan ini telah
dituangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman) ;
Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentan Pasal 1 ayat (1) Undang
Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud
dengan Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia ; Dengan demikian
tidaklah keliru bila Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding menggunakan
pengertian sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif ;
24
Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur
“secara melawan hukum”, akan dipertimbangkan sebagai tersebut dibawah ini ;
Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Plus
No. 091437, pada tanggal 17 Desember 2008 mendapatkan dana dari APBN
sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang masuk ke Rekening No.
222.02.03.001304-9 nama pemilik SDN Plus 091437, yaitu merupakan dana BOS
Block Grant (Bantuan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) Tahun 2008 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli 1. SAHAT
ANTONY NAPITUPULU. ST. dan 2. ELIFER SUDUNG SIAHAAN,
keterangannya saling bersesuaian, yaitu :
� Bahwa benar ahli dalam melakukan pemeriksaan atas pekerjaan Rehabilitasi
SD Plus Tiga Balata, Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun
yang bersumber dari Dana Block Grant APBN T.A. 2008 sebesar
Rp.139.393.375.00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh
tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), memiliki kendala dalam
pelaksanaan pemeriksaan tersebut, yakni :
� Tidak mempedomani Keppres 80 Tahun 2003 dan Pedoman Pelaksanaan
Subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf Internasional BAB. IV huruf I
Pelaporan ;
� Tidak mempunyai gambar pelaksanaan (perencanaan) dan realisasi
pelaksanaan ;
� Tidak mempunyai management
� Bahwa Terdakwa Drs. Porman Manullang. MPd. tidak melakukan prosedur
tender dan tidak memiliki perkiraan sendiri dan spesifikasi barang yang jelas
dalam melaksanakan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana
peningkatan mutu ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : 1. FRIDA
SARAGIH ; 2. PARDAMEAN SINAGA ; LASMARIA RUMAHORBO ; 4.
HERLINA LUMBANGAOL, masing-masing keterangannya saling bersesuaian ,
yaitu :
� Bahwa sepengetahuan saksi, yang bertanggung jawab penuh dalam
pelaksanaan kegiatan dana bantuan/subsidi Rintisan Sekolah Dasar
Bertaraf Internasional (SBI-SD) tahun 2008 pada SD N Plus 091473
Tiga Balata adalah Terdakwa Drs. Porman Manullang, MPd. karena
25
selama pelaksanaannya, Kepala Sekolah yakni Drs. Porman Manullang,
MPd. melaksanakan sendiri dan tidak pernah melakukan sosialisasi
kepada guru-guru tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan tersebut
maupun terhadap kegiatan tersebut ;
Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAUDARA
SILALAHI sebagai Kepala Tukang menerangkan bahwa saksi mendapat upah
sebesar Rp.38.000.000.- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang diterima langsung
dari Terdakwa Drs. Porman Manullang, MPd. dan Terdakwa yang membeli bahan-
bahan bangunannya ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ASRIL, S.Pd. bekerja
di Dinas Pendidikan dan saksi Dra. Magadalena Purba sebagai Kepala Cabang
Dinas Pendidikan Kecamatan Jorlang Hataran, Kabupaten Simalungun, juga saksi
JARINSEN SARAGIH, S.Pd. selaku Kasubdis Diknas pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Simalungun, masing-masing menyatakan tidak pernah menerima
Laporan, baik lisan maupun tertulis dari Kepala Sekolah SD Plus N 091473
Jorlang Hataran, yaitu Terdakwa Drs. Porman Manullang, M.Pd. tentang
pelaksanaan Program SBI (Block Grant) pada sekolah tersebut ;
Menimbang, bedasarkan keterangan saksi BAHASTIAN SITINJAK
yang diberikan pekerjaan oleh Terdakwa untuk mengerjakan :
� Merehab pintu Kamar Mandi sebanyak 8 (delapan) unit ;
� Merehab gerbang depan sebanyak 2 (dua) unit ;
� Membuat lemari pengaman TV ;
� Membuat jerajak lokal 6 (enam) daun jerajak jendela ;
� Membuat pintu kipas pada ruang Perpustakaan ;
Kesemua pekerjaan tersebut mendapat upah sebesar Rp.13.450.000.- (tiga belas
juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan langsung oleh Terdakwa
kepada saksi ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. JUNAHAR
SOELTAN selaku Direktur CV. Eka Pratama Sempurna, penyedia peralatan
Laboratorium Bahasa yang menjual barang-barang kepada CV. GLOBAL
PRATAMA JAYA, saksi RIMMAR SIRINGO-RINGO selaku Direkturnya (saksi
hanya meminjam Perusahaan), mengadakan kontrak dengan Terdakwa untuk
26
pengadaan peralatan Laboratorium Komputer SD Negeri Plus Tiga Balata,
Kabupaten Simalungun dengan Nomor Kontrak 421.2/020/SD.1/2009.- dan
ternyata saksi menerima uang pembayaran langsung dari Terdakwa Drs.
PORMAN MANULLANG, M.Pd. namun dalam kwitansi pembayaran,
dibayarkan oleh Bendahara ;
Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terlihat bahwa Terdakwa
dalam melaksanakan pekerjaan kegiatan dana bantuan/subsidi Rintisan Sekolah
Dasar Bertaraf Internasional (SBI-SD) tahun 2008 pada SD N Plus 091473 Tiga
Balata tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa dalam
keterangannya telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya, karena tidak
mengikuti ketentuan yang diharuskan dalam penggunaan dana Block Grant
tersebut, namun hal tersebut semata-mata karena ketidak-tahuan Terdakwa, oleh
karenanya Terdakwa memohon diberikan hukuman yang seadil-adilnya, karena
Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; Dengan demikian unsur “Secara
Melawan Hukum” telah terpenuhi ;
Ad. 2 unsur : “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang
Lain atau suatu Koorporasi” ;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memperkaya” adalah
suatu perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya atau menjadikan orang
yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ;
Menimbang, bahwa timbul pertanyaan apakah setelah Terdakwa selesai
melakukan kegiatan dana bantuan / subsidi Rintisan Sekolah Dasar Bertaraf
Internasional (SBI*SD) tahun 2008 pada SD N Plus 091473 Tiga Balata tersebut
bertambah kaya ? untuk ini akan dipertimbangkan seperti tersebut dibawah ini ;
Manaimbang, bahwa diperhatikan keterangan saksi ahli SALPINUS
PARDOSI yang telah menghitung kerugian Negara mencapai Rp.73.964.636,85
(tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh
enam rupiah delapan puluh lima sen), dari alat-alat bukti yang ada, tidak ada yang
menunjukkan penggunaan kerugian Negara tersebut untuk apa, apakah
dipergunakan untuk Terdakwa, juga tidak jelas ; Sedang dalam keterangannya,
Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah menerima sebagian komisi dari
masing-masing perusahaan, yaitu :
27
a. Pengadaan sarana laboratorium yang dilaksanakan CV. GLOBAL PRATAMA
JAYA, terdakwa menerima komisi Rp.5.000.000- (lima juta rupiah) sebagai
uang pengganti perongkosan ;
b. Pengadaan sarana laboratorium bahasa yang dilaksanakan CV. EKA
PRATAMA SEMPURNA terdakwa menerima komisi Rp.5.000.000- (lima juta
rupiah) sebagai ganti perongkosan ;
c. Dalam pengadaan buku yang dilaksanakan CV. PRATAMA ILMU, terdakwa
menerima komisi Rp.5.000.000- (lima juta rupiah) sebagai ganti perongkosan ;
Sehingga jumlah seluruhnya Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) ; Namun
uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk Diklat guru-guru untuk
penunjang pengetahuan Komputer dan Bahasa selama 2 (dua) hari yang
dilaksanakan pada SD N Plus 091473 Tiga Balata ;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A de Charge yaitu :
1. CICILIA ROPITARIA MARBUN dan 2. ROSLAN SIHALOHO, masing-
masing keterangannya saling bersesuaian antara lain :
1. Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SD N Plus Tiga Balata lebih kurang
sudah 3 (tiga) tahun, dan pernah menerima dana BOS, telah dipergunakan
dengan baik ;
2. Bahwa saksi dengan guru-guru lainnya pernah mengikuti pelatihan
Komputer yang dilatih selama 2 (dua) kali pertemuan dan guru-guru
menerima Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) per orang ; dan dana pelatihan
tersebut bersumber dari dana Block Grant ;
3. Bahwa selama Terdakwa menjadi Kepala Sekolah SD N Plus tersebut,
berkelakuan baik dan hak-hak para guru diberikan dengan baik ;
4. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kerugian Negara dalam
kegiatan Dana Block Grant tersebut, karena menurut saksi, semua kegiatan
berjalan dengan baik, contoh : rehab gedungnya bagus ;
Selanjutnya untuk saksi ROSLAN SIHALOHO mengatakan bahwa saksi
tidak mengetahui dana Block Grant tersebut turun dan gaya hidup
Terdakwa juga biasa-biasa saja ;
Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur
“MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU
ORANG LAIN ATAU SUATU KOORPORASI” tidak terpenuhi ;
28
Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Pasal
2 ayat (1), maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ; Dengan
demikian terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana
disebut dalam Dakwaan Primair, dan kepadanya harus dibebaskan dari Dakwaan
Primair tersebut ;
Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan
Subsidair, untuk ini Pengadilan tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui
alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam putusan
Pengadilan tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar, maka alassan-alasan
dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan tingkat Banding
sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;
Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka cukup alasan bagi
Pengadilan tingkat Banding untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri
Simalungun tanggal 18 Oktober 2011 Nomor : 01/Pid.B/2011/PN-Sim.- yang
dimintakan banding tersebut, sebatas mengenai pertimbangan hukum, dan redaksi
amar putusan seperlunya ;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum
yang menghendaki agar Terdakwa dihukum sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut
Umum, untuk ini Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding berpendapat lain
dengan memerhatikan rasa keadilan maupun kemanusiaan, bahwa Terdakwa juga
memiliki tanggungan keluarga, sudah lanjut usia, apalagi Terdakwa selama
menjadi Kepala Sekolah, bertingkah laku baik, sehingga pantas kepada Terdakwa
dihukum setimpal dengan kesalahannya, sebagaimana yang telah dijatuhkan
Pengadilan tingkat Pertama tersebut, karena sudah tepat dan adil ; Dengan
demikian Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu
dipertimbangkan lebih lanjut ;
Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tetap
dijatuhi hukuman, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara
ini dalam kedua tingkat peradilan ;
Mengingat Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 Undang Undang No.20 Tahun
2001 tentang Perobahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang
29
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang
berkenaan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I :
- Menerima permintaan banding dari Pembanding Penasehat Hukum
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 18 Oktober 2011,
nomor : 01/Pid.B/2011/PN-Sim.- yang dimintakan banding tersebut, sebatas
mengenai pertimbangan hukumnya dan redaksi amar putusan seperlunya,
sehingga amar selengkanya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Drs. Porman Manullang, M. Pd. tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs.PORMAN MANULLANG, Mpd. telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“KORUPSI” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. PORMAN MANULLANG,
Mpd dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.
100.000.000 (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti
dengan 1 (satu) bulan kurungan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp. 73. 964. 636, 85 (tujuh puluh tiga juta sembilan ratus
enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah koma delapan
puluh lima sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling
lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak
mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti
tersebut maka dipidana penjara selama 2(dua) bulan.
6. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
- Buku Tabungan pada Bank Sumut dengan Nomor Rekening 220. 02. 03.
001304 - 9 dengan nama pemilik rekening: SDN Plus 091473 Tiga
Balata ;
30
- Laporan Dana Subsidi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah
Dasar (SBI-SD) Block Grant Tahun 2008 ;
- Laporan HASIL AUDIT OPERASIONAL Atas Peningkatan Mutu ,
Relevansi Dan Daya Saing Wajar DIKNAS 9 Tahun Pada Dinas
Pendidikan Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2008 oleh
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
(BPKP) PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor :
LHA – 3158 / PW0 / 2 / 2009 tanggal 21 juli 2009 ;
-Hasil pemeriksaan saksi Ahli dari DINAS TARUKIM TAMBEN
KABUPATEN SIMALUNGUN atas pelaksanaan REHABILITASI SD
PLUS TIGA BALATA KECAMATAN JORLANG HATARAN
KABUPATEN SIMALUNGUN tanggal 18 Mei 2010 ;
� Kwintansi pembayaran Studi Banding, Pelaporan, Ongkos-ongkos
tertanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp. 10. 000. 000 (Sepuluh Juta
Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA
SIDABUTAR (Bendahara) ;
� Kwintansi pembayaran Rehab Laboratorium Bahasa, Rehab
Laboratorium Komputer, Rehab Kantor Kepala Sekolah, Perbaikan Pintu
Gerbang, Rehab Gedung Perpustakaan tertanggal 05 Januari 2009
sebesar Rp. 140. 000. 000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang
diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR
(Bendahara) ;
� Kwintansi pembayaran Pembayaran Buku Referensi tertanggal 27
Januari 2009 sebesar Rp. 50. 000. 000 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang
diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR
(Bendahara) ;
� Kwintansi pembayaran Pembayaran Perangkat Komputer tertanggal 04
Februari 2009 sebesar Rp. 105. 000. 000 (Seratus lima Juta Rupiah) yang
diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR
(Bendahara) ;
� Kwintansi pembayaran Pelunasan Perangkat Komputer dan Uang Muka
Peralatan Laboratorium tertanggal 10 Februari 2009 sebesar Rp.
65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) yang diterima Drs. Porman
Manullang dari REVIMASNITA SIDABUTAR (Bendahara) ;
31
� Kwintansi pembayaran Pelunasan Peralatan Laboratorium tertanggal 20
Februari 2009 sebesar Rp. 130. 000. 000.- ( Seratus Tiga Puluh Juta
Rupiah) yang diterima Drs. Porman Manullang dari REVIMASNITA
SIDABUTAR (Bendahara) ;
� 1 (Satu) buah buku tabungan Bank Sumut An.SD N Plus 091473 Tiga
Balata.
� Laporan Dana Subsidi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional Sekolah
Dasar (SBI-SD) tahun 2008 ;
� Poto Copy Surat Setoran Pajak CV.EKA PRATAMA SEMPURNA
sebesar Rp. 2. 080. 000, tertanggal 27 Maret 2009 ;
� Poto Copy Surat Keputusan Bupati Simalungun Nomor : 821.2 / 5302 /
2006 tanggal 26 April 2006 perihal pengangkatan Drs.PORMAN
MANULLANG Sebagai Kepala Sekolah SD N Plus 091473 Tiga Balata
Kec.Jorlang Hataran Kab.Simalungun.
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam
kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebesar
Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;
DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : S E N I N , tanggal :
05 M A R E T 2012, oleh Kami : DJOKO SEDIONO, SH.MH. Hakim Karier
pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, DR. MANGASA
MANURUNG, SH.M.Kn dan ROSMALINA SITORUS, SH.MH. masing-
masing selaku Hakim Ad Hock Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Hakim Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari : S E L A S A tanggal : 13 MARET 2012,
oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut
diatas, serta : H A R S O N O, SH. Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan
Tinggi Medan, sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya.-
HAKIM .......................
32
HAKIM-HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS,
DR. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn. DJOKO SEDIONO, SH.MH.
ROSMALINA SITORUS, SH.MH.
PANITERA PENGGANTI,
H A R S O N O, SH.
33
Untuk salinan sesuai dengan aslinya.
PANITERA,
TJATUR WAHJOE B. SP, SH.M.Hum.
NIP. 1963 0517 199103 1 003.