Upload
others
View
20
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
halaman 1 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
P U T U S A N
Nomor 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI BANDUNG yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :
DERIEF RYS GUMILAR, SUKIRMAN, KODIJAH, CHAFIDUDDIN, JAMJURI,
MBAGONI BIN KALYUBI, SURYANI, WASI'AH, CHOFIFAH, JUMAERAH,
HAKIM, AMINAH dan ANAH, Kesemuanya Warga Desa Pegagan, Kecamatan
Palimanan, Kabupaten Cirebon, Korban Proyek Jalan Tol Cikampek-Palimanan
yang belum menyetujui penawaran ganti rugi atas tanah, bangunan dan
tanaman, dalam hal ini di Kuasakan kepada AGUS PRAYOGA, SH, TANDRY
LAKSANA DARISMAN, SH, BANA, SH dan EKA YUDHA MANDIRA PRAYOGA
SH, Advokat pada Kantor Hukum AGUS PRAYOGA SH & Rekan serta Anggota
pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kota Cirebon (POSBAKUMADIN
CIREBON), Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi sesuai Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-02.03.03
Tahun 2013, berdasarkan Surat Kuasa Khusus sesuai Akta Nomor : 01 tanggal
20 Agustus 2013, yang dibuat di hadapan Notaris MAMAN SUMANTRL SH di
Palimanan Kabupaten Cirebon, PARA PEMBANDING/ Semula PARA
PENGGUGAT;
L A W A N
1. Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Cirebon, diangkat ber-
dasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 593/Kep.669-DCKTR/2011
tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah tertanggal 30 Desember
2011, yang berkedudukan di Jalan Sunan Giri No. 6 Sumber, dalam hal ini di
Kuasakan kepada ANDI RAPIUDDIN, S.Sos. M.Hum., Ir. H. ARIEF BUDI
PRAYITNO., H.UUS HERIYADI, SH, CN. AGUNG HARIAJI, SH, MPA., DETI
SRI APRIANTI, SH., NOEROEL DJANATI, SH., WIRORENO, SH., GALIH
YUANA D. U.,SH., ARI SETYOWATI, SH. dan SRI ROHENI, SHI sesuai
surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/92/Huk, tertanggal 22 Apri 2014,
TERBANDING I/ semula TERGUGAT I ;
halaman 2 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
2. Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek - Palimanan Wilayah II,
diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.
332/KPTS/M/2011 tanggal 8 November 2011 tentang Perubahan Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum No. 394/KPTS/M/2009, No. 468/KPTS/M/2009, No.
358/KPTS/ M/2011, No. 30/KPTS/M/2011 tentang Tim Pengadaan Tanah
Ruas Jalan Tol Kertosono - Mojokerto, Ruas Jalan Tol Kuciran - Serpong,
Ruas Jalan Tol Cikampek - Palimanan Wilayah II dan Ruas Jalan Tol Pasteur
- Cileunyi, yang berkedudukan di Jalan Merak No. 14 A Widarasari,
Kabupaten Cirebon, dalam hal ini di Kuasakan kepada PUTRANTA
SETYANUGRAHA, SH.Msi., SUROTO,SH.MH., Ir SRI SADONO,MT.,
WIDYO UTAMI,SH.MH., PUJIONO,SH.MH., RIZKI WAHYU SINATRIA
PINANDITA,SH.MH., WIWI HOMSARIAH K, SIGIT HARYO PAMUNGKAS,
SH.,M.Sc., DENY RISNARDI SETIAWAN,SH., KRISNA PRAMUDITA,SH.,
dan GUSTA ARDIANTO,SH., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor:
04/SKS/M/2014, tertanggal 20 Maret 2014, TERBANDDING II/ semula
TERGUGAT II ;
3. Bupati Cirebon, yang berkedudukan di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 7
Sumber Cirebon, dalam hal ini di Kuasakan kepada H.UUS HERIYADI, SH.
CN., AGUNG HARIAJI, SH, MPA., DETI SRI APRIANTI, SH., NOEROEL
DJANATI, SH., WIRORENO, SH., GALIH YUANA D. U.,SH., ARI
SETYOWATI, SH. dan SRI ROHENI, SHI sesuai surat Kuasa Khusus
Nomor: 183.111/784/Huk, tertanggal 2 Apri 2014 dan Surat Perintah Nomor:
183.111/785/Huk, tertanggal 2 April 2014, TURUT TERBANDING I/ semula
TURUT TERGUGAT I ;
4. Gubernur Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro
Nomor 22 Bandung, dalam hal ini di Kuasakan kepada HJ. YESSI
ESMIRALDA,SH.MH., DENNY WAHJUDIN,SH.MH., TATANG
FIRMANSYAH, SH.MH., YUSUF SUPRIATNA, SH., DEWI MARTININGSIH,
SH.MH., FIRMAN N. ALAMSYAH, SH.,MH., M. FAHMI HAIKAL, SH., ARIZ
EKHA SUPRAPTO, SH., CAHYO PURWANTO,SH., dan DADI ANDRIYADI
NUGRAHA,S.H. sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor:
183.14/25/Hukham, tertanggal 04 April 2014, TURUT TERBANDING II /
semula TURUT TERGUGAT II ;
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan
Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat, dalam hal ini di Kuasakan
kepada Prof. DR. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, SH.MH., ERMA WAHYUNI,
SH. M.Si., WAHYU CHANDRA, SH.MHum., SYELLI NILA KRESNA,SH.MH.,
halaman 3 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
BITNER SAMOSIR, SH.MM., F. VIOLITA MUTIASARI, SH., dan SANTOSO
TUJI UTOMO,SH., sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/1927/SJ,
tanggal 16 April 2014, TURUT TERBANDING III / semula TURUT
TERGUGAT III ;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARA :
Mengutip dan memperhatikan uraian mengenai duduk perkaranya
sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Sumber tanggal 18 Nopember 2014 Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr.; ---------------
Membaca surat gugatan Penggugat dengan Surat Gugatannya
tertanggal 21 Pebruari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sumber tanggal 21 Pebruari 2014 dibawah register Nomor :
10/PDT.G/2014/PN.Sbr telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat
dengan alasan Gugatan Penggugat sebagai berikut :
I. TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT
1. Bahwa Penggugat dalam Gugatan ini adalah pihak yang masih
menolak untuk melepaskan atau menyerahkan hak penguasaannya
atas tanah, bangunan serta tanaman yang ada di atasnya yang terletak
di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon untuk
kepentingan umum Pembangunan Ruas Jalan Tol Cikampek -
Palimanan oleh karena ganti rugi yang ditawarkan kepada Penggugat
dinilai tidak layak dan tidak menurut cara-cara yang diatur dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat dan
Para Turut Tergugat adalah terkait adanya kegiatan pengadaan tanah
bagi pelaksanaan untuk kepentingan umum yankni untuk membangun
ruas jalan tol Cikopo-palimanan dengan lokasi mencakup antara lain
dimana tanah dan bangunan milik Penggugat berada yang ditetapkan
sebagai lokasi pembangunan berdasarkan keputusan Gubernur Jawa
Barat No. 620/Kep.320-Pem.Um/2011 tentang perubahan kedua atas
halaman 4 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
Keputusan Gubernur Jawa barat No. 620/Kep.538-Sarek/2006 tentang
Pembentukan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan;
3. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan Jalan Tol Cikopo -
Palimanan tersebut, Bupati Cirebon i.c. Turut Tergugat I berdasarkan
kewenangannya telah membentuk Panitia Pengadaan Tanah i.c.
Tergugat I yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Cirebon Nomor
593/Kep.210/DSCKTR/2009 tanggal 30 Maret 2009 sebagaimana telah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan Keputusan Nomor
593/Kep.669-DCKTR/2011tentang Pembentukan Panitia Pengadaan
Tanah tertanggal 30 Desember 2011;
4. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah i.c. Tergugat I mempunyai tugas
antara lain mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas
tanah i.c. Penggugat dan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk
dan/atau besarnya ganti rugi;
5. Bahwa atas dasar tidak tercapainya kesepakatan bentuk dan/atau
besarnya ganti rugi dalam musyawarah antara Penggugat dan Tergugat
I, maka selanjutnya penawaran ganti rugi atas tanah milik Penggugat
telah ditetapkan oleh Tergugat I melalui Keputusan Panitia Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di
Kabupaten Cirebon Nomor: 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang
Penetapan Besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum
Sepakat Menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena
Jalan Tol Cikopo - Palimanan Di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan
Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember 2011;
6. Bahwa selanjutnya Keputusan Panitia Pengadaan Tanah tersebut di
atas oleh Tim Pengadaan Tanah (TPT) i.c. Tergugat II digunakan
sebagai salah satu bukti surat untuk mengajukan permohonan
pengesahan penitipan uang (consignatie) pada Pengadilan Negeri
Sumber yang telah diputus dan dikabulkan melalui Penetapan Nomor
790/Pdt.P/2012/PN.Sbr tertanggal 15 Oktober 2012 dengan amarnya
antara lain menyatakan penawaran uang ganti rugi tanah dan
bangunan sejumlah Rp. 2.103.173.293, (dua milyar seratus tiga juta
seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah)
terhadap Penggugat dan penitipan uang tersebut sebagai uang
consignatie di Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber adalah sah
dan berharga;
halaman 5 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
7. Bahwa dalam hal ganti rugi telah dititipkan (consignatie) ke Pengadilan
Negeri Sumber vide Penetapan a quo maka Turut Tergugat I
memutuskan untuk menetapkan pelaksanaan pembangunan fisik di
lokasi Penggugat yang tertuang dalam Keputusan Bupati Cirebon
Nomor 620/Kep.430-DCKTR/2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan
Fisik Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang melintasi Desa Budur, Desa
Babakan, Desa Ciwaringin dan Desa Galagamba Kecamatan
Ciwaringin, Desa Walahar, Desa Kedung-bunder dan Desa Kempek
Kecamatan Gempol, Desa Pegagan, Desa Lung-benda dan Desa
Tegalkarang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 18
Oktober 2012;
8. Bahwa sekalipun sudah ada Penetapan Consignatie yang diajukan oleh
Tergugat II dan perintah pelaksanaan pembangunan fisik yang
ditetapkan oleh Turut Tergugat I in hoc sensu Penggugat masih
menolak pembayaran ganti rugi dan belum mau melepaskan hak atas
tanah yang masih menjadi milik Penggugat karena konsinyasi/penitipan
uang ganti rugi pada Pengadilan tidak serta merta secara hukum
mencabut atau menghilangkan hak atas tanah yang menjadi milik
Penggugat, hal ini menjadi kepentingan Penggugat didalam
mengajukan gugatan a quo;
II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN
9. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sumber
terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melalui pertanggung-
jawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata);
III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
10. Bahwa Panitia Pengadaan Tanah i.c. Tergugat I di dalam menetapkan
besaran ganti rugi bagi Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka
8 di atas, di dalam konsiderannya telah mendasarkan harga ganti rugi
pada Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 591 / Kep.301-DisCK/2005
tentang Harga Dasar Bangunan tertanggal 21 Juni 2005;
11. Bahwa Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 591/Kep.301-DisCK/2005
tentang Harga Dasar Bangunan tertanggal 21 Juni 2005 tersebut telah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 591/Kep.418-DCKTR/2011 tentang Penetapan Harga Dasar
Bangunan Untuk Pengadaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan
halaman 6 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
tertanggal 18 Agustus 2011 atau dengan kata lain harga ganti rugi yang
dijadikan dasar Tergugat I di dalam keputusannya tersebut sudah tidak
berlaku selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari sejak diterbitkannya
Keputusan Tergugat I a quo;
12. Bahwa seharusnya Tergugat I mengetahui adanya pencabutan dasar
besaran ganti rugi tersebut oleh Keputusan Bupati Cirebon Nomor :
591/Kep.418-DCKTR/2011 tentang Penetapan Harga Dasar Bangunan
Untuk Pengadaan Tanah dan Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 18
Agustus 2011 karena pada faktanya (ipso faeto) keputusan a cftio yang
memuat diktum pencabutannya tersebut telah ditembuskan oleh Bupati
Cirebon i.c. Turut Tergugat I kepada Tergugat I;
13. Bahwa terhadap fakta hukum adanya besaran ganti rugi yang sudah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tersebut di atas, Penggugat antara
lain melalui Surat Nomor : 20/PBH.ADIN/CRB/VII/2013 Perihal :
Penyimpangan Hukum Panitia Pengadaan Tanah, tertanggal 9 Juli 2013
telah mendesak kepada : 1) Turut Tergugat I, 2) Turut Tergugat II dan 3)
Turut Tergugat III untuk secara cx ojficio membatalkannya sesuai
dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun
20O6 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, "Setelah mendengar dan mempelajari
pendapat dan keinginan pemegang hak atas tanah serta pertimbangan
Panitia Pengadaan Tanah, Bupati/ Walikota atau Gubernur atau Menteri
Dalam Negeri sesuai kewenangan mengeluarkan keputusan yang dapat
mengukuhkan atau mengubah keputusan panitia pengadaan tanah
mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang akan diberikan";
14. Bahwa terhadap permohonan Penggugat di atas, tidak dijawab dalam
waktu segera per ab initio surat a aquo kecuali sebagai berikut :
1) Bahwa Gubernur Provinsi Jawa Barat i.c. Turut Tergugat 11
melalui Surat Nomor : 593.03/4354/Pem.Um Perihal : Penetapan
Ganti Rugi Atas Pembangunan Jalan Tol Cikopo - Palimanan di
Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon
tertanggal Bandung, 13 September 2013 yang pada pokoknya
meminta kepada Bupati Cirebon i.c. Turut Tergugat I memberikan
informasi mengenai tindak lanjut yang dilak-sanakan terkait
permasalahan sebagaimana dimaksud dalam waktu yang tidak
halaman 7 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
terlalu lama dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah
BPN Provinsi Jawa Barat;
2) Bahwa kemudian ditindak lanjuti oleh Turut Tergugat I dalam Surat
Nomor : 951/2396/Huk Perihal Jawaban, tertanggal 27 September
yang menjawab 2 (dua) surat Penggugat sekaligus i.e. Surat
Nomor : 16/PBH.ADIN/CRB/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan
Surat Nomor : 20/PBH.ADIN/CRB/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013
yang pada pokoknya menjawab antara lain : 1) penawaran
musyawarah harga ganti rugi tanah warga Desa Pegagan yang
terkena pembebasan tanah untuk Proyek Jalan Tol Cikampek -
Palimanan tidak dapat dipertimbangkan karena telah melewati
waktu yang dipersyaratkan (kadaluarsa) dan 2) Keputusan Panitia
Pengadaan Tanah yang dalam konsiderannya memuat dasar
Keputusan Bupati Cirebon yang sudah dicabut dan dinyatakan
batal merupakan klaim sepihak Penggugat yang perlu dibuktikan
oleh institusi/ pihak yang berwenang;
3) Bahwa audiensi permohonan Penggugat yang diterima langsung
oleh perwakilan Menteri Dalam Negeri cq. KaSubdit Pertanahan
dan Kawasan Khusus Ditjen Pemerintahan Umum i.c. Turut
Tergugat III yaitu Bapak Drs. DADANG TEGUH, SH tanggal 18
September 2013 yang pada prinsipnya menjelaskan belum
menjadi kewenangan pihak Kementrian Dalam Negeri Republik
Indonesia i.c. Turut Tergugat III untuk menjawab
permasalahannya;
15. Bahwa fakta hukum lainnya Keputusan Panitia Pengadaan Tanah a quo
yang dalam konsiderannya memuat dasar hukum yang sudah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku telah dijadikan "bukti surat" oleh Tim
Pengadaan Tanah i.c. Tergugat II di dalam mengajukan permohonan
pengesahan penitipan uang (consignatie) pada Pengadilan Negeri
Sumber yang telah diputus dan dikabulkan berdasarkan Penetapan
Nomor : 790/Pdt.P/ 2012/PN.Sbr tertanggal 15 Oktober 2012;
16. Bahwa Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumber yang
memeriksa dan memutus permohonan Tergugat II a quo tidak
memeriksa legal formal bukti surat yang diajukan yang apabila diketahui
pada saat diperiksanya permohonan a quo dapat mengakibatkan
kebatalan mutlak (absolute nietigheid) dengan konsekuensi hukum bukti
surat a quo harus dianggap batal demi hukum (nietieg, null and void)
halaman 8 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
meskipun tidak diminta oleh suatu pihak sebagaimana pendapat E.
UTRECHT yang dijelaskan SJACHRAN BASAH dalam bukunya
Existensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia,
Alumni, Bandung, 1997,h.111, keputusan yang batal demi hukum
adalah suatu ketetapan yang isinya menetapkan adanya akibat sesuatu
perbuatan itu untuk sebagian atau seluruhnya bagi hukum dianggap
tidak ada, tanpa diperlukan keputusan pengadilan atau badan atau
pejabat tata usaha begara yang berwenang menyatakan batalnya
ketetapan tersebut, jadi ketetapan itu batal sejak dikeluarkan dan bagi
hukum dianggap tidak ada (dihapus) tanpa diperlukan suatu keputusan
hakim atau keputusan suatu badan pemerintah lain yang berkompeten
untuk menyatakan batalnya sebagian atau seluruhnya;
17. Bahwa selain dari bukti surat yang diajukan Tergugat II dalam
permohonan konsinyasi a quo yaitu Keputusan Panitia Pengadaan
Tanah tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi yang batal demi hukum
(null and void), Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumber juga
tidak memeriksa bukti surat lainnya seperti Berita Acara Hasil
Musyawarah yang antara lain terbukti adanya keinginan Penggugat
terhadap bukti hasil penilaian dari Tim Appraisal sebagai persoalan
dasar adanya keberatan Penggugat atas harga ganti rugi yang
ditawarkan;
18. Bahwa per ab initio gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah
mengetahui bukti hasil penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah
(Appraisal) sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf a Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
"Dasar perhitungan besarnya ganti rugi didasarkan atas Nilai Jual
Obyek Pajak (NJOP) atau nilai nyata/ sebenarnya dengan
memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan berdasarkan
penilaian Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh panitia"
sehingga menimbulkan kecurigaan Penggugat bahwa Tim Appraisal
telah melakukan kebohongan dan membuat konsep yang mengada-ada
tanpa didasarkan pada ketentuan tersebut;
19. Bahwa pada faktanya (ipso jure) penetapan konsinyasi Pengadilan
Negeri Sumber tersebut bertentangan dengan dengan kaidah
hukum yang disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik
halaman 9 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
Indonesia Nomor : 3757 PK/Pdt/1991 tanggal 6 Agustus 1991 bahwa
konsinyasi tidak dapat diterapkan dalam pengadaan tanah yang
dilakukan oleh pemerintah;
20. Bahwa terhadap pertentangan putusan sebagaimana dijelaskan di atas,
Penggugat melalui Surat Nomor : 14.PBH.ADIN/CRB/VI/2013 tanggal
17 Juni 2013 dan Surat Nomor : 50.PBH.ADIN.CRB.VIII.2013 tanggal
15 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan Fatwa Mahkamah
Agung dan telah dijawab dalam Surat Panitera Mahkamah Agung
Nomor : 1624/PAN/HK.02/XII/2013 Perihal . Permohonan Fatwa,
tertanggal 20 Desember 2013 yang pada pokoknya Mahkamah Agung
R.I. tidak dapat memberi fatwa atas suatu perkara baik yang sedang
berlangsung ataupun yang sudah inkracht demi menjaga independensi
Hakim;
21. Bahwa disamping itu sumber hukum menurut pendapat hukum para
sarjana juga menjelaskan sebagaimana pendapat MARIA
SUMARDJONO yang telah dikutip oleh Dr. BERNHARD LIMBONG,
S.Sos., S.I I., M.H. dalam bukunya Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan (Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum)
Penerbit : Pustaka Margaretha, Cet. Kedua, September 2011, halaman,
188-189, disebutkan " Perpres pengadaan tanah telah keliru
menerapkan konsep penitipan ganti kerugian pada
pengadilan yang telah dianalogkan dengan konsep penitipan
yang terkait utang piutang da lam Pasal 1404 KUH Perdata,
karena pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah
untuk memperoleh tanah dan bukan hubungan keperdataan
antara para pihak. Disamping itu lembaga konsinyasi ini
memperlihatkan adanya pemaksaan kehendak oleh Panitia
Pengadaan Tanah, serta mengabaikan prinsip kesetaraan
antara pemegang hak atas tanah dengan pihak yang
memerlukan tanah";
22. Bahwa atas dasar adanya : 1) Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 620/
Kep.430-DCKTR/2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan Fisik Jalan
Tol Cikopo - Palimanan Yang Melintasi Desa Budur, Desa Babakan,
Desa Ciwaringin dan Desa Galagamba Kecamatan Ciwaringin, Desa
Walahar, Desa Kedung-bunder dan Desa Kempek Kecamatan Gempol,
Desa Pegagan, Desa Lung-benda dan Desa Tegalkarang Kecamatan
Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 18 Oktober 2012 dan 2)
halaman 10 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 790/Pdt.P/
2012/PN.Sbr, Tergugat II telah memaksakan kehendaknya untuk
melakukan upaya eksekusi tanpa dasar hukum yang jelas kepada
Penggugat melalui pemberitahuan pengosongan lahan dalam suratnya
antara lain :
1 ) Surat Nomor : UM.01.03/SRT SP1 PEG/TPT-CIPAL WIL II/IV/188
Perihal Pemberitahuan I Pengosongan Lahan, tertanggal 26 April
2013;
2) Surat Nomor : UM.01.03/SRT SP2 PEG/TPT-CIPAL WIL II/V/191
Perihal : Pemberitahuan II Pengosongan Lahan, tertanggal 7 Mei
2013; dan
3) Surat Nomor : UM.01.03/SRT SP3/PEG/TPT-CIPAL WILL
II/II/228.11 Perihal: Pemberitahuan III Pengosongan Lahan,
bertanggal 07 Februari 2013;
23. Bahwa selain upaya eksekusi pengosongan lahan yang disampaikan
melalui suratnya, Tergugat II telah melampirkan ke dalam surat ad.l)
berupa surat dari Ketua DPC PERADI Cirebon yang tidak ada urgensi
dan relevansinya dengan maksud surat melainkan lebih mengarah pada
muatan tendensi dan motivasi negatif dari Tergugat II untuk
mencemarkan nama baik Kuasa Penggugat in casu AGUS PRAYOGA,
SH dan oleh karenanya hal itu telah dilaporkan sebagai dugaan tindak
pidana pencemaran nama baik sesuai laporan polisi No :
LP/357/V/2013/JABAR/RESCRB tanggal 01 Mei 2013;
24. Bahwa terhadap upaya Tergugat II untuk melakukan eksekusi
pengosongan lahan. Penggugat telah menolak dengan tegas dan
menentangnya sebagai upaya eksekusi tanpa dasar hukum melalui
suratnya antara lain :
1) Surat Nomor 09/PBH.ADIN/CRB/V/2013 Perihal : Penolakan atas
surat pemberitahuan I dan II pengosongan lahan, tertanggal 14 Mei
2013;
2) Surat Nomor 70/PBH.ADIN/CRB/II/2014 Perihal : Jawaban dan
tanggapan hukum pemberitahuan III pengosongan lahan, tertanggal
11 Pebruari 2014;
Sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh M. YAHYA HARAHAP
dalam bukunya Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang
Perdata, Cet.3, (Jakarta : PT. Gramedia,1991), halaman 1 bahwa
eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan
halaman 11 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata
cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari
keseluruhan proses hukum acara perdata;
25. Bahwa hingga diajukannya gugatan ini :
1) Bahwa Panitia Pengadaan Tanah i.c. Tergugat I tidak melakukan
penelitian lebih lanjut adanya temuan fakta hukum oleh Penggugat
terhadap produk keputusannya i.c. keputusan Nomor :
620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi
Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran
Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Jalan Tol Cikopo -
Palimanan Di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten
Cirebon tertanggal 27 Desember 2011 yang didalam
konsiderannya memuat dasar hukum yang sudah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku, untuk kemudian dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya sesuai dengan diktum butir Kelima di
dalam keputusannya;
2) Tergugat II semakin menunjukkan sikap agresif dalam upayanya
untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan dan semakin
menciptakan keresahan dan suasana yang tidak kondusif atas isu-
isu pengamanan yang tidak berdasar pada supremasi hukum dan
penghormatan terhadap hak Penggugat atas tanah miliknya;
3) Para Turut Tergugat tidak menggunakan kewenangannya untuk
membatalkan Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Nomor :
620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran Ganti Rugi
Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran
Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Jalan Tol Cikopo -
Palimanan Di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten
Cirebon tertanggal 27 Desember 2011 berdasarkan temuan fakta
hukum yang disampaikan Penggugat sebagaimana dijelaskan
pada angka 16 tersebut di atas;
IV. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM
26. Bahwa Perbuatan-perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat
merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam
Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata;
27. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata disebutkan,
“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian
kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena
halaman 12 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
tersebut";
28. Bahwa Pasal 1366 KUHPerdata disebutkan, "Setiap orang
bertanggung jawab tidak saja untuk Icerugian }/nag
disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang
disebabkankelalaian atau kurang hati -hatinya";
29. Bahwa Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata: "Majikan-majikan dan
mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakil i u
riasan-urusan mereka, adalah bertanggangjawab tentang
kerugian yang diterbitkan oleh pelayan -pelayan atau
bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan
untuk mana orang-orang ini dipakainya".
30. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut
M.A. MOEGNI DJODJODIRDJO di dalam bukunya yang berjudul
Perbuatan Melawan Hukum adalah "Kealpaan berbuat, yang
melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan
kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan
ataupun bertentangan dengan kepatutan yang l iarus
diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain
atau barang";
31. Bahwa Penggugat selaku pemegang hak milik atas tanah yang
lokasinya telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Jalan Tol
Cikopo - Palimanan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.
620/Kep.320-Pem.Um/2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan
Gubernur Jawa Barat No. 620/Kep.538-Sarek/2006 tentang Penetapan
Lokasi Pembangunan Jalan Tol Cikopo - Palimanan, telah menjadi
korban langsung proyek pembangunan untuk kepentingan umum akan
tetapi tetap memiliki hak asasi yang sama sekali tidak boleh dilanggar;
32. Bahwa Hak Asasi Penggugat tersebut telah ditegaskan dalam ketentuan
Pasal 28 H ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap
orang berliak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak
boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”)
33. Bahwa di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia :
Pasal 29 ayat 1, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya";
Pasal 31 ayat 1, "Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu";
halaman 13 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
34. Bahwa dengan mengingat juga yang disebutkan dalam ketentuan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum Pasal 3, "Pelepasan atau penyerahan hak alas tanah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip
penghormatan lerYiadap hak atas tanah";
V. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERGUGAT DAN
PARA TURUT TERGUGAT
35. Bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat memiliki kewajiban
hukum untuk mematuhi asas-asas hukum yang berlaku dalam
penguasaan tanah dan perlindungan hukum bagi Penggugat selaku
pemegang hak atas tanah antara lain:
1) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan
untuk keperluan harus dilandasi hak pihak pihak penguasa
sekalipun, jika gangguan atas tanah yang disediakan oleh hukum
tanah nasional;
2) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ada landasan
haknya(illegal) tidak dibenarkan dan diancam dengan sanksi
pidana;
3) Bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang berlandaskan
hak yang disediakan oleh hukum tanah nasional, dilindungi oleh
hukum terhadap gangguan dari pihak manapun, baik oleh sesama
anggota masyarakat maupun oleh pihak penguasa sekalipun, jika
gangguan tersebut tidak ada landasan hukumnya;
4) Bahwa dalam keadaan biasa, diperlukan oleh siapapun dan untuk
keperluan apapun (juga untuk kepentingan umum) perolehan
tanah yang dihaki seseorang harus melalui musyawarah untuk
mencapai kesepakatan, baik mengenai penyerahan tanahnya
kepada pihak yang memerlukan maupun mengenai imbalan yang
merupakan hak Penggugat atas tanah yang bersangkutan untuk
menerimanya;
5) Bahwa hubungan dengan apa yang tersebut diatas, dalam
keadaan biasa, untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak
dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh
pihak siapapun kepada Penggugat, untuk menyerahkant anah
kepunyaannya dan/atau menerima imbalan yang tidak
halaman 14 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga "penawaran
pembayaran diikuti dengan konsinyasi pada pengadilan negeri'
seperti yang diatur dalam Pasal 1404 KUH Perdata;
6) Bahwa dalam keadaan yang memaksa, jika tanah yang
bersangkutan diperlukan untuk penyelenggaraan kepentingan
umum dan tidak mungkin digunakan tanah lain, sedang
musyawarah yang diadakan tidak berhasil memperoleh
kesepakatan, dapat dilakukan pengambilan secara paksa, dalam
arti tidak memerlukan persetujuan Penggugat, dengan
menggunakan acara Pencabutan hak yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 20 tahun 1961;
VI. PERMOHONAN PROVISI
36. Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat II telah
memaksakan kehendaknya untuk melakukan eksekusi pengosongan
lahan tanpa dasar adanya suatu putusan pengadilan;
37. Bahwa permohonan provisionil didasarkan pada ketentuan Pasal 180
ayat (1) HIR dan dalam dokrin maupun SEMA serta Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia; tertanggal
38. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas yang menunjukan sifat darurat
perkara aquo maka sambil menunggu putusan dalam perkara ini
mempunyai kekuatan hukum tetap segera sebelum perkara disidangkan
mohon dalam suatu acara kilat (kort geding) ditetapkan satu Putusan
Provisi yang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :
1. Menyatakan batal demi hukum Keputusan panitia Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang
penetapan besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum
Sepakat Menerima Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah yang
Terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan Di Desa Pegagan Kecamatan
Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember
2011mutatis mutandis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri
Sumber Nomor : 790/Pdt.P/2012/PN.Sbr tertanggal Oktober 2012;
2. Memerintahkan Tergugat I untuk membatalkan atau setidak-
tidaknya memperbaiki sebagaimana mestinya Keputusan Panitia
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon Nomor 620/Kep.09-
SK.P2T/2011 tentang penetapan besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik
halaman 15 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran Ganti Rugi Atas
Tanah yang Terkena Jalan Tol Cikopo-Palimanan Di Desa Pegagan
Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27 Desember
2011;
3. Memerintahkan Tergugat II menghentikan kehendaknya untuk
melakukan upaya eksekusi pengosongan lahan milik Penggugat
tanpa dasar hukum yang jelas termasuk dan tidak terbatas terhadap
permohonan Tergugat II kepada pihak-pihak terkait (TNI dan
Kepolisian) dalam rangka pengamanan eksekusi pengosongan
lahan milik Penggugat;
4. Menyatakan Para Turut Tergugat berwenang untuk membatalkan
Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Cirebon
Nomor 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang penetapan besaran Ganti
Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima
Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah yang Terkena Jalan Tol Cikopo-
Palimanan Di Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten
Cirebon tertanggal 27 Desember 2011;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut
Tergugat III untuk mengajukan usul penyelesaian dengan cara
pencabutan hak atas tanah berdasarkan Undang-undang Nomor 20
Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-
Benda yang ada di Atasnya;
V I I . T U N T U T A N D A N P E R M O H O N A N
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara
aquo, berkenan memutuskan sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor :
790/Pdt.P/2012/PN.Sbr tertanggal 15 Oktober 2012 dan Keputusan Bupati
Cirebon Nomor 620/Kep.430-DCKTR/2012 tentang Pelaksanaan
Pembangunan Fisik Jalan Tol Cikopo-Palimanan yang melintasi Desa
Budur, Desa Babakan, Desa Ciwaringin dan Desa Galagamba Kecamatan
Ciwaringin, Desa Walahar, Desa Kedung-bunder dan Desa Kempek
Kecamatan Gempol, Desa Pegagan, Desa Lung-benda dan Desa
halaman 16 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
Tegalkarang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 18
Oktober 2012, bukan merupakan dasar hukum untuk melakukan eksekusi
pengosongan lahan milik Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar
kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus
lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar
denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas
keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk
meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat yang diumumkan melalui 3
(tiga) stasiun televisi nasional, 5 (lima) stasiun Radio dan 10 (sepuluh)
media cetak nasional selama tiga hari berturut-turut yang isinya berbunyi
sebagai berikut :
“Kami Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Jawa
Barat, Bupati Cirebon, Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten
Cirebon, dan Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek-Palimanan
Wilayah II, menyatakan penyesalah yang sedalam-dalamnya atas
Perbuatan Melawan Hukum yang kami lakukan terkait dengan pengadaan
tanah untuk kepentingan umum Pembangunan Jalan Tol Cikampek-
Palimanan. Kiranya pernyataan penyesalan atas Perbuatan Melawan
Hukum ini menjadi titik awal wujud penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan Hak Asasi manusia serta perubahan sistem pengadaan tanah
untuk pembangunan yang bermutu dan berkualitas dengan mamfaat yang
digunakan sebesar-besarnya bagi hak-hak Warga Negara Indonesia”.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu
walaupun ada upaya Bantahan, banding atau Kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(ex aequo et bono) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember
2014 nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. yang amar selengkapnya berbunyi
sebagai berikut :
halaman 17 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
1. Mengabulkan eksepsi absolut dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II,
Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara
tanggung renteng sebesar Rp. 2.466.000,- (dua juta empat ratus enam
puluh enam ribu rupiah);
Membaca surat pernyataan permohonan banding Nomor :
10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber
yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2014 Para Pembanding
semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014 Nomor :
10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. agar perkara tersebut diperiksa kembali dan diputus
dalam peradilan tingkat banding ;
Membaca relaas pemberitahuan banding Nomor :
10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber dan
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa
permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut
telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terbanding I semula
Tergugat I tanggal 8 Desember 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II
pada tanggal 9 Desember 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut
Tergugat I pada tanggal 8 Desember 2014, kepada Turut Terbanding II semula
Turut Tergugat II pada tanggal 24 Desember 2014, kepada Turut Terbanding III
semula Turut Tergugat III pada tanggal 16 Januari 2015 ;
Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 16 Desember 2014, memori banding
mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya dengan seksama
dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sumber dan Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Bandung kepada Terbanding I semula Tergugat I pada
tanggal 23 Desember 2014, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada
tanggal 23 Desember 2014, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I
pada tanggal 23 Desember 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut
Tergugat II pada tanggal 24 Desember 2014, kepada Turut Terbanding III
semula Turut Tergugat III pada tanggal 16 Januari 2015,
Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Terbanding I /semula Turut
Tergugat I bertanggal 17 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
halaman 18 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
Negeri Sumber pada tanggal 26 Maret 2015 kontra memori banding mana telah
diberitahukan dan diserahkan sehelai turunannya dengan seksama dan patut
kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal
13 April 2015;
Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Terbanding II semula Tergugat II bertanggal 20 Pebruari 2015 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 12 Maret
2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai
turunannya dengan seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Para
Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 24 Maret 2015 ;
Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II bertanggal 10 Pebruari
2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 10
Pebruari 2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan
diserahkan sehelai turunannya dengan seksama dan patut kepada Kuasan
Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 16 Pebruari
2015 ;
Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Turut
Terbanding III semula Turut Tergugat III bertanggal 26 Pebruari 2015 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 26 Pebruari
2015, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai
turunannya dengan seksama dan patut kepada Kuasa Hukum Para
Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Maret 2015 ;
Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr Jo No.81/2015/PN.Cbn. dibuat oleh Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon dan Jurusita Pengadilan Negeri
Sumber yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 kepada
Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, kepada Terbanding I
semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Turut
Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 23
Desember 2014, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada
tanggal 24 Desember 2014, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat
III pada tanggal 16 Januari 2015, mereka telah diberi kesempatan untuk
memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber dalam tenggang waktu 14 (empat
belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan sebelum berkas
perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;
halaman 19 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding
semula Para Penggugat tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan
menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah
menyampaikan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal
18 Nopember 2014 Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. sebagaimana tertuang
dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :
ALASAN HUKUM PERTAMA : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber
(Tingkat Pertama) Salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum yang
Berlaku dalam Mempertimbangkan Putusan tentang Kewenangan Mengadili
1. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan
hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 106
yang menyatakan, “Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
menguji apakah Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten
Cirebon Nomor : 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran
Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran
Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Jalan Tol Cikopo – Palimanan Di
Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27
Desember 2011 (vide Bukti T-1 dan Bukti TT.2-1), tersebut merupakan
Keputusan Tata Usaha Negara dan telah sesuai atau tidak dengan
ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009”,
dimana pada hematnya kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah
memberikan kesimpulan berdasarkan pertimbangannya tersebut sampai
dengan halaman 112 bahwa,Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten
Cirebon Nomor : 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan Besaran
Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima Penawaran
Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Jalan Tol Cikopo – Palimanan Di
Desa Pegagan Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon tertanggal 27
Desember 2011 (Selanjutnya Keputusan Panitia) adalah Keputusan Tata
Usaha Negara karena telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :
halaman 20 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
bentuk penetapan tersebut tertulis,
dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara,
bersifat konkrit, individual dan final,
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,
sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama wewenang
untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang
berwenang memutuskan keputusan tersebut batal atau tidak sah adalah
Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tersebut di atas
telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena
Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan kesimpulan secara “simplistis”
untuk menguji Keputusan Panitia a quo terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (vide Putusan halaman 107 baris kesatu dan
kedua) tanpa membaca lebih lanjut dengan teliti dan cermat terhadap hal-hal
yang diatur dalam Undang-Undang tersebut sehingga putusannya tergelincir
menjadi putusan yang pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan
wibawanya untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman dalam menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan serta
memberikan putusan yang memuat alasan dan dasar putusan yang tepat
dari peraturan perundang-undangan (vide Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 50 ayat
1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
3. Bahwa apabila pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut
dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan seterusnya, maka
putusan yang demikian bukan saja menciderai terhadap rasa keadilan
(doelmatigheid) tapi juga terhadap kepastian hukumnya (rechtsmatigheid)
oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara in hoc sensu dibatasi juga
kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha
Negara berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang
menyebutkan,
“Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang
halaman 21 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
disengketakan itu dikeluarkan : dalam keadaan mendesak untuk
kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku”, dimana Penjelasannya menyebutkan,
“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa
dan/ atau kepentingan masyarakat bersama dan/atau kepentingan
pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku”
4. Bahwa ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara inilah yang tidak diperiksa oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menguji Keputusan Panitia a quo
sehingga Pembanding/Penggugat pari passu akan mengujinya dengan cara
yang pardant untuk menguji Keputusan Panitia a quo terhadap ketentuan
Pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :
Bahwa benar Keputusan Panitia a quo dikeluarkan dalam keadaan
mendesak dengan pertimbangan karena tidak tercapainya kesepa-
katan dalam hal penawaran ganti rugi meskipun sudah dilakukan
musyawarah maka untuk tertib administrasi dan kepastian hukum
Terbanding I/Tergugat I tidak ada keadaan lain selain menetapkan
besaran ganti rugi bagi pemilik tanah yang belum sepakat menerima
penawaran ganti rugi;
Bahwa benar Keputusan Panitia a quo dikeluarkan untuk kepentingan
umum sebagaimana tujuan ini disebutkan secara expressis verbis dalam
konsideransnya sebagaimana hal ini diakui secara tegas oleh Para
Terbanding/Tergugat dan Para Turut Terbanding/Turut Tergugat;
Bahwa benar Keputusan Panitia a quo dikeluarkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan in casu Pasal 10 ayat 2 Peraturan
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan,
“Apabila setelah diadakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 tidak tercapai kesepakatan, Panitia Pengadaan Tanah
menetapkan besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf a dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri
yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan”;
halaman 22 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
5. Bahwa selain ketentuan tersebut di atas yang menjadi dasar Pembanding/
Penggugat untuk tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama
dalam menguji Keputusan Panitia a quo terdapat ketentuan lainnya yang
membatasi secara limitatif terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha
Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut
Undang-Undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang masih
memerlukan persetujuan”, dimana Penjelasannya menyebutkan,
“Yang dimaksud dengan “Keputusan Tata Usaha Negara yang masih
memer-lukan persetujuan” adalah keputusan untuk dapat berlaku masih
memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka
pengawasan preventif dan keseragaman kebijaksanaan seringkali peraturan
yang menjadi dasar keputusan menentukan bahwa sebelum berlakunya
Keputusan Tata Usaha Negara diperlukan persetujuan instansi atasan
terlebih dahulu. Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan
instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam
akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Keputusan yang
masih memerlukan persetujuan akan tetapi sudah menimbulkan kerugian
dapat digugat di Pengadilan Negeri”;
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkualifikasi Keputusan
Panitia a quo sebagai suatu keputusan yang masih memerlukan perse-
tujuan instansi atasan atau instansi lain seharusnya dapat menerapkan
“penafsiran ekstensif” terhadap ketentuan Pasal 17 ayat 3 Presiden Nomor
36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum yang menyebutkan,
“Setelah mendengar dan mempelajari pendapat dan keinginan pemegang hak
atas tanah serta pertimbangan panitia pengadaan tanah, Bupati/Walikota atau
Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengeluarkan
keputusan yang dapat mengukuhkan atau mengubah keputusan panitia
pengadaan tanah mengenai bentuk dan/atau besarnya ganti rugi yang akan
diberikan”;
7. Bahwa “pendapat” Pembanding/Penggugat terhadap Keputusan Panitia a
quo telah lebih dulu ditegaskan dalam Posita Gugatan Pembanding/
Penggugat angka 13 yang pada pokoknya mendalilkan adanya fakta hukum
halaman 23 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
besaran ganti rugi yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi di
dalam Keputusan Panitia a quo sehingga melalui Surat
Pembanding/Penggugat Nomor : 20/PBH.ADIN/CRB/VII/2013 Perihal
Penyimpangan Hukum Panitia Pengadaan Tanah, tertanggal 9 Juli 2013
telah menyampaikan “keinginan” kepada Para Turut Terbanding/Turut
Tergugat yang notabene adalah atasan Terbanding I/Tergugat I untuk
secara ex officio sesuai Pasal 17 ayat 3 Presiden Nomor 36 Tahun 2005
tersebut di atas dapat mengubah sekedar pada perbaikan dasar hukum
yang cacat yuridis;
8. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan Penjelasan Pasal 2
huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama
Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara tersebut di atas memiliki kewenangan untuk memeriksa Keputusan
Panitia a quo untuk membuktikan fakta adanya dasar hukum yang cacat
yuridis in casu Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 591/Kep.301-DisCK/2005
tentang Harga Dasar Bangunan tertanggal 21 Juni 2005;
9. Bahwa ketentuan Pasal 42 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah
Diubah Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, menyebutkan,
“Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh Bupati/Walikota atau Gubernur
atau Menteri Dalam Negeri tetap tidak dapat diterima oleh pemilik dan lokasi
pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka
Bupati/Walikota atau Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sesuai
kewenangan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak
atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya”,
sebagai “mekanisme terakhir” dalam proses pengadaan tanah bagi pelak-
sanaan pembangunan untuk kepentingan umum in casu Proyek Jalan Tol
Cikampek – Palimanan, dimana dengan adanya penyelesaian yang
diusulkan oleh Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri Dalam Negeri
dengan cara pencabutan hak atas tanah kepada Presiden terhadap
halaman 24 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
Pembanding/Penggugat yang tetap menolak besaran ganti rugi dalam
Keputusan Panitia a quo maka Keputusan Presiden tentang pencabutan hak
atas tanah tersebut menjadi syarat yang menangguhkan (conditionaliteit) sifat
final dari unsur Keputusan Panitia a quo yang telah ditafsirkan berbeda oleh
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 111 yang
menyatakan,
“Keputusan Panitia a quo sudah final atau sudah definitif karena tidak lagi
memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dari Bupati
Cirebon maupun Gubernur Jawa Barat”;
10. Bahwa Keputusan Panitia a quo adalah rangkaian dari proses pengadaan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak
dapat dipisahkan terhadap Keputusan Presiden tentang Pencabutan Hak-hak
Atas Tanah yang nantinya akan digunakan sebagai mekanisme terakhir
kepada Pembanding/Penggugat menolak terhadap Keputusan Panitia a quo
sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang pencabutan hak atas tanah
juga secara jelas dan tegas (lex certa) disebutkan pada bagian konsideran
dalam Keputusan Panitia a quo sehingga beralasan apabila sengketa
tentang pencabutan hak atas tanah ini masuk dalam kelompok Keputusan
Tata Usaha Negara yang wewenang memeriksanya diserahkan kepada
pengadilan di lingkungan Peradilan Umum. Hal ini diatur dalam Surat
Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 16 Februari 1965 Nomor :
JS.8/12/17 yang menyebutkan,
“Dari berbagai macam kompetensi organ atau badan tersebut, secara garis
besar dapat dikelompokkan menjadi tiga macam prosedur pemeriksaan,
yaitu :
1) Pemeriksaan perkara tata usaha negara yang wewenangnya
diserahkan kepada pejabat panitera atau badan di lingkungan
pemerintah (kekuasaan eksekutif) sendiri, misalnya, perselisihan tentang
sewa-menyewa perumahan, izin gangguan lingkungan (Ordonnansi
Gangguan), dsb. Prosedur ini ditempuh melalui suatu upaya hukum
yang lazim disebut dengan istilah “banding administrative”
(administratief beroep)
2) Pemeriksaan perkara tata usaha negara yang wewenangnya
diserahkan kepada badan-badan di luar pemerintah (kekuasaan
eksekutif), misalnya perselisihan tentang perpajakan diperiksa oleh
Majelis Pertimbangan Pajak yang pada zaman Hindia Belanda, majelis
halaman 25 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
tersebut disebut Raad van Beroep voor Belastingszaken (Stb. 1915 No.
707);
3) Pemeriksaan perkara tata usaha negara yang wewenangnya
diserahkan kepada kekuasaan kehakiman (yudikatif), yaitu kepada
pengadilan di lingkungan peradilan umum, misalnya perselisihan merek,
pencabutan hak atas tanah, dsb”;
(vide Laporan Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum
Nasional tentang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara yang
disusun oleh H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M untuk Badan Pembinaan
Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1995/1996, hal. 31)
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sumber telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku
dalam memutus Eksepsi/Keberatan tentang Kewenangan Mengadili oleh karena
itu haruslah dinyatakan batal.
ALASAN HUKUM KEDUA : Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Sumber (Tingkat Pertama) Kurang Cukup Memberikan Pertimbangan
Hukumnya(Onvoldoende Gemotiveerd)
11. Bahwa sejalan dengan permohonan Pembanding/Penggugat dalam
Provisinya yang meminta untuk menyatakan batal demi hukum Keputusan
Panitia a quo pada faktanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pula
memberikan pertimbangan terhadap permohonan lainnya in casu
Penetapan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 790/Pdt.P/2012/ PN.Sbr
tertanggal 15 Oktober 2012 terkait Penitipan Uang Ganti Rugi (Konsignatie)
yang mohon pula untuk diputus secara mutatis mutandis berdasarkan
ketentuan Pasal 196 ayat 6 HIR,
“Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan
bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala
perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan
negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu”,
atau yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya ”Hukum Acara
Perdata” bahwa,
“Upaya hukum yang dapat ditempuh dan dilakukan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan atau pihak yang merasa dirugikan terhadap suatu
penetapan voluntaire dapat mengajukan gugatan perdata biasa, dimana
halaman 26 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
pihak yang dirugikan bertindak sebagai pihak Penggugat dan pihak dalam
Penetapan tersebut ditarik sebagai Tergugat”;
12. Bahwa dasar hukum dan pendapat tersebut di atas tidak menjadi Pendapat
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya terhadap Permohonan
Provisi Pembanding/Penggugat sepanjang menyangkut pembatalan
Penetapan Pengadilan Negeri Sumber a quo atau setidaknya memberikan
pertimbangan lain dalam pendapat hukumnya sendiri (ex aequo et bono).
Dengan kata lain Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara
Eksepsi/Keberatan a quo hanya terikat pada peristiwa di dalam persidangan
yang didalilkan para pihak in litis (secundum allegata iudicare) sebagaimana
pertimbangannya pada halaman 112 yang menyebutkan,
“Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Keputusan Panitia Pengadaan
Tanah Bagi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di
Kabupaten Cirebon Nomor : 620/Kep.09-SK.P2T/2011 tentang Penetapan
Besaran Ganti Rugi Bagi Pemilik Tanah Yang Belum Sepakat Menerima
Penawaran Ganti Rugi Atas Tanah Yang Terkena Jalan Tol Cikopo –
Palimanan Di Desa Pegagan Kec. Palimanan Kab. Cirebon tertanggal 27
Desember 2011 tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan yang
berwenang memutuskan bahwa Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten
Cirebon Nomor : 620/Kep.09-SK.P2T/ 2011 tersebut batal atau tidak sah
adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan berkaitan dengan ketiga
alat bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3, menurut Majelis Hakim
ketiga alat bukti surat dari Para Penggugat tersebut hanya menerangkan
adanya pemberitahuan tentang adanya pengosongan lahan dan tidak bisa
membuk-tikan jika Keputusan Panitia Pengadaan Tanah Bagi Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten
Cirebon Nomor : 620/Kep.09-SK.P2T/2011 bukan Keputusan Tata Usaha
Negara, sehingga atas dasar hal tersebut eksepsi absolute dari Kuasa
Hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II
haruslah dikabulkan”;
13. Bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak sejalan dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor : No. 67
K/Sip/1972 dengan kaidah hukumnya yang menyebutkan,
halaman 27 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
“Alasan Pengadilan Tinggi yang hanya mempertimbangkan, bahwa
tergugat-asal tidak dapat membuktikan gugatannya, untuk dipakai sbg dasar
pembatalan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempertimbangkan alat-
alat bukti dari kedua belah pihak adalah tidak cukup”, dan oleh karenanya
Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang cukup memberikan pertimbangan
dalam putusannya (onvoldoende gemotiveerd);
14. Bahwa mengingat Eksepsi/Keberatan tentang kewenangan mengadili
secara absolut adalah untuk memeriksa adanya batal demi hukum
Keputusan Panitia a quo yang terikat secara mutatis mutandis terhadap
permohonan batal demi hukum Penetapan Pengadilan Negeri Sumber a
quo dalam Permohonan Provisi maka sudah seharusnya secara hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama juga memberikan pertimbangan itu menurut
ketentuan Pasal 178 ayat 2 yang menyebutkan, “Hakim wajib mengadili atas
segala bahagian gugatan”. Lagi pula sebagaimana diuraikan oleh Pembanding/
Penggugat dalam Opening Statement di atas telah ternyata Majelis Hakim
Tingkat Pertama tidak melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta
(Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisional;
Bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber kurang
cukup memberikan pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), maka
sudah selayaknya putusan a quo dibatalkan.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mohon kepada Yang Mulia Ketua
Pengadilan Tinggi Bandung melalui Yang Mulia Majelis Hakim Banding
Pemeriksa Perkara berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut :
TENTANG PERMOHONAN :
1) Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor : 10/Pdt.G/
2014/PN.Sbr, tanggal 18 November 2014 yang dimohon Banding;
MENGADILI SENDIRI :
DALAM EKSEPSI :
halaman 28 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
Menolak Eksepsi/Keberatan Kompetensi Absolut Para Terbanding/
Tergugat dan Para Turut Terbanding/Turut Tergugat tersebut;
DALAM POKOK PERKARA :
Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili
perkara perdata yang terdaftar dalam Perkara Nomor :
10/Pdt.G/2014/PN.Sbr, tersebut;
Memerintahkan Pengadilan Negeri Sumber untuk membuka dan memeriksa
perkara tersebut;
Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam Perkara Nomor : 10/
Pdt.G/2014/PN.Sbr, sampai adanya putusan yang bersifat mengakhiri akhir
untuk dibebankan kepada pihak yang dikalahkan secara tanggung renteng;
Atau
Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding Pemeriksa Perkara berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I
semula Tergugat I dan Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I telah
mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini yang pada pokoknya
menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para Pembanding dalam
memori bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim Banding pada
Pengadilan Tinggi Bandung untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam
peradilan Tingkat Banding yang amar putusannya sebagai berikut :
1. Menerima Kontra Memori Banding Tergugat I/Terbanding I dan Turut Tergugat
I/Turut Terbanding I untuk seluruhnya ;
2. Menolak permohonan banding dari Para Penggugat/para Pembanding ;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014
dalam perkara Nomor.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr ;
4. Membebankan kepada Para Penggugat/para Pembanding untuk membayar
semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding II
semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini
yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Para
Pembanding dalam memori bandingnya dan memohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bandung berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dengan putusan sebagai berikut :
halaman 29 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding II untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Banding Pembanding ;
3. Menolak memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber
No.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr tanggal 18 Nopember 2014 tersebut ;
5. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang
timbul dalam perkara a quo ;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Turut
Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan kontra memori
banding dalam perkara ini yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil
yang dikemukakan para Pembanding dalam memori bandingnya, dikarenakan
putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014
Nomor.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr, sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan
hukum, dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berkenan
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memeberikan putusan
sebagai berikut :
- Menerima kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Turut Terbanding II
untuk seluruhnya ;
- Menolak Permohonan Banding Para Pembanding ;
- Menolak memori banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber No.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr
tanggal 18 Nopember 2014 tersebut ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul
dalam perkara a quo ;
Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Turut Terbanding
III semula Turut Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding dalam
perkara ini yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil yang
dikemukakan para Pembanding semula para Penggugat dalam memori
bandingnya, dikarenakan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18
Nopember 2014 Nomor.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr, sudah tepat, cermat dan benar,
tidak salah menerapkan hukum,dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Bandung memutus dengan amar putusan sebagai berikut :
- Menolak permohonan banding para Pembanding dahulu para Penggugat
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber
Nomor.10/Pdt.G/2014/PN.Sbr tanggal 18 Nopember 2014 ;
- Menghukum Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar
semua biaya dalam perkara ini ;
halaman 30 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014 Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr,
bukti-bukti dan surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta
memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dalam perkara ini
berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan
dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut yang dapat
membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan
hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta
dapat disetujui, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan
Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus
perkara ini pada tingkat banding ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014 Nomor
10/Pdt.G/2014/PN.Sbr tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para
Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula
Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan ;
Mengingat, HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan lain yang
bersangkutan;
M E N G A D I L I
Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para
Penggugat ;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Nopember 2014
Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Sbr. yang dimohonkan banding tersebut ;
Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015
oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua
Majelis dengan H.NERIS, S.H.M.H. dan RUSSEDAR, S.H. masing-masing
halaman 31 dari 31 halaman putusan nomor : 212/Pdt/2015/PT.Bdg.
sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Bandung tanggal 21 Mei 2015 Nomor :212 /PEN/PDT/2015/PT.BDG, ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan
tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 AGUSTUS 2015 dalam sidang
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : TATA KURNIA SA,S.H. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh pihak-pihak
yang berperkara.
Rincian biaya perkara : - Redaksi : Rp. 5.000,- - Materai : Rp. 6.000,- - Pemberkasan : Rp. 139.000,-
Rp. 150.000,-
HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA
Ttd
H. NERIS S.H., M.H.
Ttd
ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, S.H. M.H.
Ttd
RUSSEDAR.S.H ;
PANITERA PENGGANTI
Ttd
TATA KURNIA S.A., S.H.