Upload
vokhuong
View
226
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
P U T U S A N Nomor : 21/G/2012/P.TUN-Pbr ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan
pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa
antara : -------------------------------------------------------------------------------------------
1. CHAIRUL MAJID, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil/Mantan Kepala Kantor, Kesatuan
Bangsa, Politik & Perlindungan Masyarakat Kota Dumai,
Tempat Tinggal Jalan Raya Tanjung Palas Dumai ; --------------
2. Ir. H. ZULKARNAIN M.Si., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil/Mantan Kepala Bappeda Kota Dumai,
Tempat Tinggal Komplek Pemda Jalan Kesehatan No. 22
Dumai ; ------------------------------------------------------------------------
3. Drs. H. SYAFRUDDIN, MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil/Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota
Dumai, Tempat Tinggal Jalan Singgalang Gang Sepakat No. 4
Pekanbaru ; ------------------------------------------------------------------
Selanjutnya disebut sebagai ………… PARA PENGGUGAT ;
-------------------------------------- M E L A W A N -------------------------------------
WALIKOTA DUMAI, Berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai No. 1 Dumai ;
Memberikan Kuasa Kepada ; -------------------------------------------
1. Ir. Dwi Oristiawan PP (Kepala Inspektur Kota Dumai) ; ------
2. Sepranef Syamsir, AP (Kepala Badan Kepegawaian dan
Diklat Kota Dumai) ; --------------------------------------------------
3. Fridarson …..
2
3. Fridarson, SH., M.Si ( Kepala Bagian Hukum dan
HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai) ; --------------------------
4. Ade Wicaksono, S.STP (Kabid. Mutasi dan Pengadaan
Pegawai BKD Kota Dumai) ; ----------------------------------------
5. Handayani, SH (Kasubbid Mutasi dan Kepegawaian BKD
Kota Dumai) ; -----------------------------------------------------------
6. Dede Mirza, SH.,MH (Kasubbag. Bantuan Hukum dan
HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai) ; --------------------------
7. Heri Apriadi, SH (Pelaksana Pada Bagian Hukum dan
HAM Sekretariat Daerah Kota Dumai) ; --------------------------
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Dumai,
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/HK-HAM/2012
tanggal 28 Mei 2012 ; ------------------------------------------------
Selanjutnya disebut sebagai ………………… .TERGUGAT;
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut : ---------------------------------
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : A.21/Pen.MH/2012/P.TUN-Pbr, tertanggal 16
Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus
dan menyelesaikan perkara ini ; ----------------------------------------------
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 21/Pen-
PP/2012/PTUN-Pbr, tertanggal 17 Mei 2012 Tentang Pemeriksaan
Persiapan pada tanggal 30 Mei 2012 ; -------------------------------------
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor : 21/Pen-
HS/2012/PTUN-Pbr, tertanggal 6 Juni 2012 Tentang Hari
Persidangan pada tanggal 13 Juni 2012 ; ---------------------------------
- Telah mempelajari bukti-bukti surat dari kedua belah pihak ; ---------
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi ; ---------------------------
Telah .....
3
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam
persidangan ; ----------------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15
Mei 2012 yang didaftarkan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru pada tanggal 15 Mei 2012, dengan Perbaikan Gugatan pada
tanggal 06 Juni 2012 ; -------------------------------------------------------------------------
Yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Pejabat
Tata Usaha Negara Fiktif Negatif berupa perbuatan tidak melaksanakan
perintah atasan ( Menteri Dalam Negeri RI Sesuai Suratnya No.
X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 Tentang Hasil Pemeriksaan
Khusus Mutasi Pejabat Struktural DiLingkungan Pemerintah Kota Dumai) ; -
DASAR DAN ALASAN GUGATAN
1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat
(Walikota Dumai) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,
karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan di wilayah hukum
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak melaksanakan Surat
Menteri Dalam Negeri RI No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari
2012 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi pejabat Struktural Di
Lingkungan Pemerintah Kota Dumai ; ----------------------------------------------
2. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya oleh Tergugat atas Perintah
Atasan yaitu Surat Menteri Dalam Negeri RI No. X. 700/044/ITSUS/IJ
tanggal 27 Februari 2012 Tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi
Pejabat Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, maka hal
tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tantang Peradilan Tata Usaha Negara ; ---------------------------
3. Bahwa .....
4
3. Bahwa oleh karena Tergugat tidak menunjukan itikad baik untuk
melaksanakan dan mematuhi perintah Surat Mendagri No. X.
700/044/ITSUS/IJ dimaksud, dan telah melampui batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pemeriksaan Reguler/Rutin/Biasa sesuai
Pasal 3 ayat (3) Peraturan BKN RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan, maka sesuai surat/somasi
Para Penggugat tertanggal 1 Mei 2012, agar Tergugat melaksanakan
dan mematuhi Perintah Surat Mendagri No. X. 700/044/ITSUS/IJ
tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------------
4. Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI
Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
dijelaskan, bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan reguler/rutin/biasa
wajib disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari, sehingga secara
implisit Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.700/044/ITSUS/IJ tanggal
27 Februari 2012 yang juga merupakan hasil pemeriksaan dan/atau hasil
pemeriksaan khusus wajib disampaikan Tergugat paling lambat kurang
dari 60 (enam puluh) hari, (sesuai penjelasan Kabag Evaluasi dan
Pelaporan Irjen Kemendagri pada tanggal 20 April 2012) ; -------------------
5. Bahwa oleh karena itu telah terbukti dengan terang dan meyakinkan
bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi Ketentuan Pasal 3 ayat
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara ; ---------------------------------------------------------------------------
6. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan atau tidak
melaksanakan Perintah Atasan yaitu Surat Menteri Dalam Negeri RI
No.X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tentang Hasil
Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural Di Lingkungan
Pemerintah .....
5
Pemerintah Kota Dumai mengakibatkan hak-hak Para Penggugat sangat
dirugikan yaitu antara lain hilang jabatan, hilang hak untuk kenaikan
pangkat serta kehilangan tunjangan jabatan yang selama ini Para
Penggugat terima, hal mana sesuai dengan Ketentuan Pasal 53 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----
7. Bahwa masing-masing Para Penggugat adalah Mantan Pejabat Eselon II
dan III di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, yang telah memangku
jabatan rata-rata sejak Dumai ditetapkan sebagai Kota pada tahun 1999
(13 tahun) ; ---------------------------------------------------------------------------------
8. Bahwa selama Para Penggugat memegang jabatan tersebut, Para
Penggugat telah melaksanakan amanah jabatan yang diberikan Pejabat
baik dilingkungan Pemerintah Dumai khususnya maupun di lingkungan
masyarakat Dumai umumnya ; -------------------------------------------------------
9. Bahwa namun demikian baru beberapa hari Tergugat dilantik sebagai
Walikota Dumai, Tergugat secara sewenang-wenang dan telah
melanggar Peraturan Perundangan Bidang Kepegawaian, dengan telah
menerbitkan Surat Keputusan No. 127/BKD/2010 tanggal 11 Oktober
2010 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural dan Penempatan
Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan No. 137/BKD/2010 tanggal 14
Oktober 2010 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural dan
Penempatan Pegawai Negeri Sipil ; -------------------------------------------------
10. Bahwa adapun tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan
No. 127/BKD/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pemberhentian Dari
Jabatan Struktural dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil dan Surat
Keputusan No. 137/BKD/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang
Pemberhentian Dari Jabatan Struktural dan Penempatan Pegawai
Negeri Sipil, telah melanggar ; --------------------------------------------------------
a. Pasal .....
6
a. Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; ---------------------
b. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan PNS Dalam jabatan Struktural sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 ; ---------------------------------------------------------------------------------
c. Lampiran I Romawi II huruf c angka 9 dan huruf D angka 2
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun
2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ; ---------------------------------------
d. Pembebasan jabatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para
Penggugat tidak menjelaskan kesalahan dan jenis pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh Para Penggugat, karena tidak
dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c juncto Pasal 24 ayat (2) Jis
Pasal (28) ayat 3 PP 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai Negeri Sipil dan sekaligus melanggar norma, standar dan
prosedur Peraturan Perundangan di Bidang Kepegawaian ; ------
11. Bahwa atas tindakan sewenang-wenang dan tanpa prosedur hukum
yang dilakukan Tergugat tersebut, Para Penggugat melakukan langkah-
langkah serta upaya kepada instansi terkait yang pada akhirnya kepada
atasan Tergugat yaitu Menteri Dalam Negeri RI. Dengan langkah-
langkah serta upaya Para Penggugat, Menteri Dalam Negeri RI
mengeluarkan Surat Perintah yakni Surat Menteri Dalam Negeri RI
No.X.700/044/ITSUS/IJ t anggal 27 Februari 2012 Tentang Hasil
Pemeriksaan.....
7
Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural Di Lingkungan
Pemerintah Kota Dumai, memerintahkan agar Tergugat meninjau
kembali Surat Keputusan No. 127/BKD/2010 tanggal 11 Oktober 2010
tentang Pemberhentian Dari jabatan Struktural dan Penempatan
Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan No. 137/BKD/2010 tanggal
14 Oktober 2010 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural dan
Penempatan Pegawai Negeri Sipil ; -------------------------------------------
12. Bahwa namun demikian sampai gugatan ini Para Penggugat diajukan,
Tergugat sama sekali tidak pernah menunjukan itikad baiknya untuk
mematuhi dan melaksanakan Surat Manteri Dalam Negeri RI
No.X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 Tentang Hasil
Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural Di Lingkungan
Pemerintah Kota Dumai tersebut, walaupun sebelumnya secara fakta
Tergugat 1 (satu) tahun yang lalu telah pernah ditegur dan
diperintahkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI sesuai
dengan Surat Deputi Bidang Pengendalian Kepegawaian Badan
Kepegawaian Negara No. F. III.26-21/V.304-3144/42 tanggal 24
Oktober 2011 Perihal Pengangkatan dan Pemberitahuan Dalam Dan
Dari Jabatan Struktural, agar Tergugat segera meninjau kembali Surat
Keputusan Nomor 127/BKD/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan Surat
Keputusan Nomor 137/BKD/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tersebut dan
memberikan klarifikasi serta menyampaikan kepada BKN RI dalam
waktu yang tidak begitu lama ; -------------------------------------------------------
13. Bahwa sebelum gugatan ini dimajukan, upaya-upaya yang ditempuh
Para penggugat dalam mencari keadilan dan memperjuangkan hak-hak
kepegawaian dan nama baik Para Penggugat, telah dilakukan upaya-
upaya sebagai berikut ; ----------------------------------------------------------------
a. Para Penggugat membuat surat pengaduan kepada BKN RI
dengan .....
8
dengan surat tertanggal 30 November 2010 perihal Permohonan
Tindakan Administratif Pencabutan Keputusan Walikota Dumai
Nomor : 127/BKD/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan Nomor :
137/BKD/2010 tanggal 14 Oktober 2010 ; -----------------------------------
b. Balasan atas surat Para Penggugat tersebut, maka setelah 1 (satu)
tahun terbitlah surat BKN RI Nomor : F.III.26-21/V.304-3144/42
tanggal 24 Oktober 2012 ; -------------------------------------------------------
c. Surat Para Penggugat tertanggal 21 November 2011 Perihal
Permohonan Tindak Lanjut Pengaduan tertanggal 18 Agustus 2010,
sekaligus mengundang secara resmi jajaran IRJENSUS
KEMENDAGRI Ke Pemko Dumai Riau ; -------------------------------------
d. Hasil kerja Tim IRJENSUS dan BKN RI, maka terbitlah surat Nomor
: X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tentang Hasil
Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan
Pemerintah Kota Dumai dan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP)
Nomor : 25/RIKSUS/ITSUS/III/2012 tanggal 21 Maret 2012 yang
pada prinsipnya berisikan perintah kepada Tergugat untuk
melaksanakan peninjauan kembali terhadap SK Nomor :
127/BK/2010 tanggal 11 Oktober 2010 dan Nomor : 137/BKD/2010
tanggal 14 Oktober 2010 ; -------------------------------------------------------
e. Bahwa dikarenakan Tergugat sama sekali tidak menunjukan itikad
baik untuk melaksanakan perintah Surat Mendagri Nomor :
X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tentang Hasil
Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan
Pemerintah Kota Dumai, maka Para Penggugat telah
menyampaikan somasi kepada Tergugat sesuai surat tertanggal 1
Mei 2012 yang isinya dalam tempo 14 hari setelah tanggal somasi
agar Tergugat melaksanakan perintah surat Kemendagri Nomor : X.
700/044/ITSUS/IJ.....
9
700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 ; -----------------------------
14. Bahwa atas sikap diam Tergugat tersebut, Para Penggugat sangat
dirugikan hak-hak kepegawaian dan nama baiknya, baik selaku pejabat
maupun selaku orang perorangan dan oleh karenanya cukup beralasan
hukum jika Tergugat diperintahkan untuk segera menerbitkan kembali
Surat Keputusan Jabatan tentang pengangkatan Para Penggugat dalam
jabatan semula (eselon II dan III) ; -------------------------------------------------
Berdasarkan fakta-fakta serta uraian hukum diatas, Para Penggugat
memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; ------------- ----
2. Memerintahkan Tergugat untuk segera menerbitkan kembali Surat
Keputusan tentang Pengangkatan Para Penggugat dalam jabatan
semula (eselon II dan III) ; ------------------------------------------------------------
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini ; -------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat
telah mengajukan Jawaban pada tanggal 20 Juni 2012 yang isinya sebagai
berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------
I. DALAM EKSEPSI
1. Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat ; ---------
1.1 Bahwa Penggugat saat I ni bukanlah orang yang berhak, sehingga
secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk
menggugat, sebab ; --------------------------------------------------------------------
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 00028/KEP/MT/21472/11 tanggal 17 Oktober 2011 telah
memberhentikan dengan hormat (pensiun) A.n. Chairul Majid, SH
terhitung mulai tanggal 1 November 2011 ; -------------------------------------
- Bahwa …..
10
- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor SK.
824.4/IX/2011/284 tanggal 15 September 2011 tentang Pemindahan
PNS A.n. Drs. H. Syafruddin, MM dari Pegawai Pemerintah Kota Dumai
menjadi Pegawai Pemerintah Propinsi Riau ; -----------------------------------
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Dumai Nomor 824.4/DKPS-SEKR/57 tanggal 12 Maret 2012
Perihal Permohonan Pindah Tugas PNS Daerah Pemerintah Kota
Dumai menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota
Pekanbaru A.n. Ir. H. Zulkarnain, M.Si, dan telah ditindaklanjuti oleh
Walikota Dumai dengan Surat Nomor 824.4/BKD-MP/177 perihal
Persetujuan Pindah Tugas PNS A.n. Ir. Zulkarnain, M.Si ; ------------------
1.2 Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa Penggugat bukanlah
orang yang berhak untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara terlebih lagi apabila dilihat dari Petitum gugatan
Penggugat yang meminta Tergugat untuk “segera menerbitkan kembali
Surat Keputusan tentang pengangkatan Para Penggugat dalam Jabatan
Semula (eselon II dan III)”, mustahil dapat dilaksanakan karena Para
Penggugat saat ini tidak lagi menjadi PNS Daerah Pemerintah Kota
Dumai ; ----------------------------------------------------------------------------------
2. Gugatan Kabur (Obscuur Libels)
2.1 Bahwa Posita Penggugat sangat kabur dan membingungkan karena
objek sengketa tidak sesuai dengan tuntutan Penggugat, Penggugat
tidak menguraikan apa yang menjadi pokok gugatannya secara cermat
sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang ; ---------------------
2.2 Bahwa Penggugat didalam gugatannya hanya mendalilkan karena
Tergugat tidak melaksanakan Surat Inspektur Jenderal Menteri Dalam
Negeri RI No. X. 700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012, tiba-tiba
dalam Petitum Penggugat angka 2 Penggugat meminta Tergugat untuk
segera …..
11
segera menerbitkan kembali Surat Keputusan tentang Pengangkatan
Para Penggugat dalam jabatan semula (eselon II dan III) ; -----------------
2.3 Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah Tergugat uraikan diatas,
Tergugat mohon dan sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini dan menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya
perkara ; -----------------------------------------------------------------------------------
II. DALAM POKOK PERKARA
Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan
Penggugat dalam surat gugatannya kecuali yang secara tegas diakui
oleh Tergugat dan selanjutnya Tergugat mohon apa yang telah
dikemukakan dan diuraikan didalam Eksepsi di atas dianggap termuat
dan satu kesatuan dengan pokok perkara ; --------------------------------------
1. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Penggugat yang
menyatakan Tergugat tidak melaksanakan Surat Inspektur Jenderal
Menteri Dalam Negeri RI No. X 700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari
2012, hanya saja dikarenakan tidak sesuai dengan keinginan
Penggugat ; -------------------------------------------------------------------------------
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2, 3, 4, 5 dan 6 yang
menyatakan Tergugat tidak melaksanakan atau tidak menunjukan itikad
baik dalam menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Menteri Dalam
Negeri RI Nomor X. 700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tidak
benar dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena berdasarkan
fakta-fakta berikut ini ; ------------------------------------------------------------------
2.1 Bahwa pada tanggal 5 April 2012 Kepala Badan Kepegawaian dan
Diklat Kota Dumai mengajukan nota dinas dengan Nomor : 820/BKD-
MP/80 kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan rapat Baperjakat
guna menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :
X. 700/044/ITSUS/IJ …..
12
X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 ; --------------------------------
2.2 Bahwa pada tanggal 9 April 2012 telah dilaksanakan rapat untuk
menindaklanjuti/menanggapi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X.
700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 sebagaimana tertuang
dalam Notulen Rapat ; -----------------------------------------------------------------
2.3 Bahwa pada tanggal 9 April 2012 telah ditandatangani berita acara No.
5/BA/2012, mengenai tindak lanjut Pemerintah Kota Dumai terhadap
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor X. 700/044/ITSUS/IJ tanggal 27
Februari 2012 ; ---------------------------------------------------------------------------
2.4 Bahwa berdasarkan uraian diatas Pemerintah Kota Dumai pada tanggal
14 Mei 2012 melalui Surat Sekretaris Daerah Kota Dumai dengan
Nomor : 821.2/BKD-MP/239 telah menjawab surat Inspektur Jenderal
Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Perihal Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural dilingkungan
Pemerintah Kota Dumai ; --------------------------------------------------------------
3. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 2 diatas, sudah dapat dipastikan
Tergugat telah menindaklanjuti Surat Inspektur Jenderal Menteri Dalam
Negeri RI Nomor X. 700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 ; --------
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan 10 yang menyatakan
Tergugat secara sewenang-wenang dan telah melanggar Peraturan
perundangan tidak benar, karena : -------------------------------------------------
4.1 Bahwa pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS telah
diputuskan dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
(Baperjakat) Kota Dumai mengenai Usul dan Pertimbangan
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Calon Pejabat
Struktural Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kota Dumai ; ---------------
4.2 Bahwa sejak keluarnya Keputusan Walikota Dumai Nomor
127/BKD/2010 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan
Penempatan…..
13
Penempatan PNS, Para Tergugat tidak pernah melakukan upaya
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9
Tahun 2004, seseorang atau badan hukum perdata yang merasa
kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara
dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang
yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi ; -----------------------------
4.3 Bahwa demikian juga halnya dengan upaya hukum administrative yang
disyaratkan oleh Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1980
yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tidak
pernah dilakukan oleh Penggugat ; -------------------------------------------------
4.4 Bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah Para Penggugat telah
menerima terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Dumai,
terbukti dengan tidak adanya upaya hukum yang dilakukan Para
Tergugat sehingga Keputusan Walikota Dumai 127/BKD/2010 tanggal
11 Oktober 201- dan Keputusan Walikota Dumai Nomor 137/BKD/2010
tanggal 14 Oktober 2010 telah memiliki kekuatan hukum tetap
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun
2004 gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan
puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -------------------------
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 13 yang menyatakan telah
melakukan upaya-upaya dalam memperjuangkan hak-hak
kepegawaiannya, menurut hemat kami telah salah prosedur dan tidak
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ---------------------
6. Bahwa …..
14
6. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 5 diatas jelaslah Para
Penggugat salah dalam memperjuangkan hak-hak kepegawaiannya,
sehingga merugikan Para Penggugat sendiri. Semestinya Para
Penggugat bukan melakukan pengaduan kepada BKN dengan surat
tertanggal 30 November 2010 perihal Permohonan Tindakan
Administratif Keputusan Walikota Dumai 127/BKD/2010 tanggal 11
Oktober 2010 dan Keputusan Walikota Dumai Nomor 137/BKD/2010
tanggal 14 Oktober 2010 dan Surat Pengaduan tanggal 21 November
2011 kepada Inspektur Jenderal Menteri Dalam Negeri RI sehingga
keluarnya surat Nomor : X. 700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012
yang dijadikan dasar objek dalam gugatan ini karena BKN dan Inspektur
Jenderal Menteri Dalam Negeri RI tidak mempunyai kewenangan untuk
membatalkan suata Keputusan Tata Usaha Negara ; -------------------------
Bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan diatas tidak ada dasar
hukum sama sekali bagi Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan
perbuatan melawan hukum, sehingga secara hukum gugatan Penggugat
tidak layak untuk dipertimbangkan ; -------------------------------------------------------
Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Tergugat
dengan ini mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menolak dan atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard) dan memberikan amar putusan yang selengkapnya
berbunyi sebagai berikut ; --------------------------------------------------------------------
DALAM EKSEPSI
1. Menerima Eksepsi dari Tergugat ; --------------------------------------------------
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Verklaard) ; -------------------------------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -------------------------------------
2. Menghukum …..
15
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos dan biaya
yang timbul dalam perkara ini ; ----------------------------------------------------
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono ) ; -------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para
Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 27 Juni 2012, dan atas Replik
tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 4 Juli 2012 ; ----------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Penggugat
telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang
telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya,
kecuali bukti P-1 sampai dengan P-4, P-8, P-11, P-16, P-17 yang berasal dari
fotocopy, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 sebagai berikut
BUKTI PENGGUGAT
1. Bukti P - 1 : Keputusan Walikota Dumai No. 127/BKD/2010
tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pemberhentian
dari jabatan Struktural dan Penempatan Pegawai
Negeri Sipil An. Para penggugat Ir. H. Zulkarnaen
M.Si dan Drs H. Syafruddin, MM (Eselon II)
(fotocopy) ; -------------------------------------------------
2. Bukti P - 2 : Keputusan Walikota Dumai No. 137/BKD/2010
tanggal 14 Oktober 2010 An. Penggugat Chairul
Majid, SH (Eselon III) (fotocopy) ; ---------------------
3. Bukti P - 3 : Keputusan Walikota Dumai No. 126/BKD/2010
tanggal 8 Oktober 2010 tentang Pengangkatan
Dalam Jabatan Struktural Eselon II dilingkungan
Pemerintah Kota Dumai (Khusus Pejabat No Urut
21-22) (fotocopy) ; ----------------------------------------
4. Bukti P - 4 : …..
16
4. Bukti P - 4 : Notulen rapat hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010,
tentang Rapat Kerja Dengan Tim Baperjakat
Pemerintah Kota Dumai (fotocopy) ; ------------------------
5. Bukti P - 5 : Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No.
F.III.26-21/V.304-3144/42 tanggal 23 Oktober 2011
(sifat segera) Perihal Pengangkatan Dan
Pemberhentian Dalam Dan Dari jabatan Struktural
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------------------------
6. Bukti P - 6 : Asli tulisan tangan Staf Irjensus Kemendagri Jakarta,
Surat No. X.700/045/ITSU/IJ, Perihal : Laporan tertulis
hasil pemeriksaan khusus (Tim Irjensus Kemendagri
dan BKN RI ke Pemko Dumai) tanggal 27 Februari
2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------
7. Bukti P - 7 : Surat tertanggal 1 Mei 2012 perihal Somatie kepada
Walikota Dumai (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----
8. Bukti P - 8 : Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Walikota
Dumai tanggal 12 Oktober 2010 (fotocopy) ; -------------
9. Bukti P - 9 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
Pegawai Negeri Sipil An. Ir. Zulkarnain, MSi (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; ---------------------------------------
10. Bukti P - 10 : Kliping Koran yang berjudul Walikota Dinilai Langgar
Aturan (Harian Riau Pesisir, Jumat 22 Oktober 2010,
hal. 7) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------------
11. Bukti P - 11 : Kliping koran yang berjudul Baperjakat Lecehkan
Komisi I (Harian Vokal, Kamis 4 November 2010)
(fotocopy) ; ---------------------------------------------------------
12. Bukti P - 12 : …..
17
12. Bukti P - 12 : Kliping Koran yang berjudul BKD akui ada
pelanggaran (Harian Tribun Pekanbaru, Selasa, 8 Mei
2012, hal.7) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------
13. Bukti P - 13 : Kliping Koran yang berjudul Khairul siap jika ke PTUN
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -------------------------
14. Bukti P - 14 : Kliping Koran yang berjudul Wako, silahkan itu hak
mereka (Harian Tribun Pekanbaru, Selasa, 15 Mei
2012, hal. 17 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --------
15. Bukti P - 15 : Kliping Koran yang berjudul Syahril ; Wako
berdamailah……. Perseteruan Wako Dumai VS PNS
Nonjob (Harian Tribun Pekanbaru, Jumat, 1 Juni 2012,
hal. 17) (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------
16. Bukti P - 16 : Kliping koran yang berjudul mereka bukan kriminal,
DPRD kritisi Penarikan Aset dan Mutasi Pejabat;
Rapat Konsultasi Eksekutif-Dewan (Harian Tribun
Pekanbaru, Selasa, 5 Juni 2012, Hal. 17) (fotocopy) ; -
17. Bukti P - 17 : Keputusan Walikota Nomor 91/BKD/2012 tanggal 20
Juni 2012 tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil
atas Ir. Zulkarnain, M.Si pada Sekretaris Daerah Kota
Dumai (fotoopy) ; -------------------------------------------------
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat
telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa fotocopy surat yang
telah diberi materai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Bukti
tersebut diberi tandai T-1 sampai dengan T-14 sebagai berikut : ------------------
BUKTI TERGUGAT
1. Bukti T - 1 : Surat Kementrian Dalam Negeri RI Nomor :
X. 700/044/ITSUS/IJ …..
18
X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 Hal
Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat
Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------
2. Bukti T - 2 : Nota Dinas Kepala BKD Kota Dumai kepada
Sekretaris Daerah Kota Dumai Nomor 820/BKD-
MP/80 tanggal 5 April 2012 Perihal Tindak Lanjut
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----------------------
3. Bukti T - 3 : Berita Acara Anggota Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota
Dumai Nomor 5/BA/2012 tanggal 9 April 2012,
mengenai tindak lanjut Pemerintah Kota Dumai
terhadap Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012
(fotoopy sesuai dengan aslinya) ; ---------------------
4. Bukti T - 4 : Notulen Rapat Tanggal 9 April 2012 Perihal
menindaklanjuti/menanggapi Surat Menteri Dalam
Negeri Nomor X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27
Februari 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --
5. Bukti T - 5 : Surat Sekretaris Daerah Kota Dumai Nomor :
821.2/BKD-MP/239 tanggal 14 Mei 2012 Perihal
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi
Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah Kota
Dumai (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----------
6. Bukti T - 6 : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor …..
19
Nomor 00028/KEP/MT/21472/11 tanggal 17
Oktober 2011 telah memberhentikan dengan
hormat (pensiun) a.n. Chairul Majid, SH terhitung
mulai tanggal 1 November 2011 (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; --------------------------------------------
7. Bukti T - 7 : Keputusan Gubernur Riau Nomor
SK.824.4/IX/2011/284 tanggal 15 September 2011
tentang Pemindahan PNS an. Drs. H. Syafruddin,
MM dari Pegawai Pemerintah Kota Dumai menjadi
Pegawai Pemerintah Propinsi Riau (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------------
8. Bukti T - 8 : Surat Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Dumai Nomor 824.4/DKPS-
SEKR/57 tanggal 12 Maret 2012 Perihal
Permohonan Pindah Tugas PNS Daerah
Pemerintah Kota Dumai menjadi Pegawai Negeri
Sipil Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru an. Ir. H.
Zulkarnain, M.Si (fotoopy sesuai dengan aslinya) ; -
9. Bukti T - 9 : Surat Walikota Dumai Nomor 824.4/BKD-MP/177
tanggal 16 April 2012 Perihal Persetujuan Pindah
Tugas PNS an. Ir. H. Zulkarnain, M.Si (fotoopy
sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------------
10. Bukti T - 10 : Keputusan Walikota Dumai Nomor 10/BKD/2012
tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan
Fungsional Doktor atas nama Dr. Rita Novery, NIP.
19580218 198410 2 001 (fotoopy sesuai dengan
aslinya) ; -------------------------------------------------------
11. Bukti T - 11 : …..
20
11. Bukti T - 11 : Keputusan Walikota Dumai Nomor 64/BKD/2011
tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan
Fungsional Dokter atas nama Dr. Desio Isanov,
Mars NIP. 19601210 198803 1 004 (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; -----------------------------------
12. Bukti T - 12 : Petikan Keputusan Walikota Dumai Nomor
76/BKD/2011 tentang Pengangkatan Dalam
Jabatan Struktural Dilingkungan Pemerintah Kota
Dumai atas nama R. Bambang W, SH NIP
19610424 198402 1 001 (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -------------------------------------------------------
13. Bukti T - 13 : Petikan Keputusan Walikota Dumai Nomor
103/BKD/2011 tentang Pengangkatan Dalam
Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Kota
Dumai atas nama Drs. Zulfa Indra NIP. 19550827
198603 1 003 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --
14. Bukti T - 14 : Kronologis Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural
pada tahun 2010 dan Penjelasan Surat Itjen
Kemendagri tentang Hasil Pemeriksaan Khusus
Mutasi Pejabat Struktural dilingkungan Pemerintah
Kota Dumai (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para
Penggugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang bernama 1. H.
ZAINAL ABIDIN, SH 2. Drs. DEDE DJUNAIDY, MSi yang dimuka
persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
1. H. ZAINAL ABIDIN, SH
Saksi …..
21
Saksi menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut : -------------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa benar saksi adalah seorang Wakil Ketua DPRD Kota Dumai
sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang ; ------------------------------------
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi yaitu mengenai
masalah di nonjobkan Para Penggugat sekitar Oktober 2010 ; -------------
- Bahwa saksi menerangkan PNS yang di nonjobkan pernah melapor ke
DPRD Kota Dumai dan meminta penyelesaiannya ; --------------------------
- Bahwa saksi mengatakan hasil hearing/rapat kerja antara Komisi I
DPRD Kota Dumai dengan Tim Baperjakat sekitar Oktober 2010,
dimana hasilnya menyatakan bahwa mutasi PNS tidak sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -------------------------------
- Bahwa saksi mengatakan hearing/rapat kerja tersebut dilaksanakan
karena ada gejolak yang terjadi pada masyarakat Dumai ; ------------------
- Bahwa saksi mengatakan pada waktu hearing tersebut, saksi tidak
pernah membaca Bukti T-1 (objek sengketa) ; -----------------------------------
- Bahwa saksi mengatakan setelah Oktober 2010, Walikota Dumai
mengeluarkan SK Mutasi lagi sekitar awal 2011 ; ------------------------------
- Bahwa saksi mengatakan setelah tahun 2011, masih ada pegawai yang
ikut dimutasikan ; ------------------------------------------------------------------------
2. Drs. DEDE DJUNAIDY, MSI., saksi menerangkan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut ; ---------------------------------------------
- Bahwa benar saksi adalah seorang Kepala BKN Regional XII Propinsi
Riau semenjak lima tahun yang lalu ; ----------------------------------------------
- Bahwa saksi mengatakan pernah membaca Bukti T-1 (objek sengketa)
dimana seharusnya Walikota Dumai menjawab SK Mendagri tersebut ;
- Bahwa saksi mengatakan baru saja membaca Bukti T-5 yaitu perihal
tindak lanjut hasil pemeriksaan khusus mutasi Pejabat Struktural
dilingkungan …..
22
dilingkungan Pemerintah Kota Dumai ; --------------------------------------------
- Bahwa saksi mengatakan PNS yang di nonjobkan seharusnya melalui
berita acara pemeriksaan, dan nonjob PNS harus jelas dan sesuai
prosedur ; ----------------------------------------------------------------------------------
- Bahwa saksi mengatakan Para Penggugat tidak pernah
menandatangani Berita Acara Pemeriksaan nonjob PNS ; -----------------
- Bahwa saksi mengatakan apabila dilihat dari PP No. 100 Tahun 2000,
PNS diberhentikan antara lain karena mengundurkan diri, batas
pensiun, diangkat dari Jabatan Struktural dan Fungsional ; ----------------
Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini,
walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ; --------------
Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan
Kesimpulan dipersidangan pada tanggal 01 Agustus 2012 ; -----------------------
Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa
lagi dalam persidangan dan akhirnya mohon Putusan dalam sengketa ini ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana
dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada
pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
menyatakan batal atau tidak sah Sikap Diam Walikota Dumai (Tergugat) yang
tidak melaksanakan perintah atasan (Menteri Dalam Negeri RI) sesuai
suratnya No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tentang Hasil
Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah
Kota Dumai (Keputusan Fiktif Negatif), yang menjadi obyek sengketa dalam
perkara ini ; --------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Para
Penggugat dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 20 Juni 2012 yang di
dalamnya …..
23
dalamnya termuat juga dalil Eksepsi, dan untuk singkatnya, maka Jawaban
Tergugat yang memuat Eksepsi tersebut secara lengkap adalah
sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ; ----
Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Eksepsi
maupun dalil Pokok Perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan
mempertimbangkan apakah obyek sengketa aquo berupa tindakan Tergugat
yang tidak melaksanakan perintah atasan (Menteri Dalam Negeri RI) sesuai
suratnya No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tentang Hasil
Pemeriksaan Khusus Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah
Kota Dumai, dapat dianggap atau disamakan sebagai suatu Keputusan Tata
Usaha Negara ataukah tidak ?, dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai
berikut ; -------------------------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah disebutkan : -------
Pasal 3
(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan
keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut
disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.; ----------------------------
(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan
keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan dimaksud telah lewat,
maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah
menolak mengeluarkan Keputusan dimaksud ; -----------------------------------
(3) Dalam hal Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan tidak
menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka
setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan,
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap
telah mengeluarkan Keputusan penolakan ; ---------------------------------------
Menimbang …..
24
Menimbang, bahwa dari bunyi uraian Ketentuan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 di atas, maka dapat diketahui bahwa suatu
tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mengeluarkan
Keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka tindakan tersebut
dapat disamakan atau dianggap sebagai Keputusan penolakan yang
merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan fiktif negatif),
dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut merupakan respon atau sikap
dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atas adanya permohonan dari
pemohon (incasu Para Penggugat) yang sebelumnya telah diajukan terlebih
dahulu kepadanya ; ----------------------------------------------------------------------------
Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, di dalam persidangan
Majelis Hakim telah memperoleh beberapa fakta hukum yang terkait, yaitu :-
- Bahwa Para Penggugat sebelumnya tidak pernah mengajukan
permohonan kepada Walikota Dumai (Tergugat) mengenai perihal yang
sama dengan surat Menteri Dalam Negeri No. X.700/044/ITSUS/IJ
tanggal 27 Februari 2012 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus Mutasi
Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai ; ------------------
- Bahwa Para Penggugat juga sebelumnya tidak pernah mengajukan
permohonan kepada Walikota Dumai (Tergugat) untuk menerbitkan suatu
surat Keputusan yang pada pokoknya mengenai pengangkatan kembali
Para Penggugat dalam kedudukan atau jabatan struktural semula ; ------
- Bahwa surat dari Kementerian Dalam Negeri (Inspektur Jenderal Menteri
Dalam Negeri) No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 (bukti
T.1), bukanlah merupakan surat permohonan Para Penggugat, melainkan
surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI (a.n. Menteri
Dalam Negeri) tentang hasil pemeriksaan khusus Mutasi Pejabat
Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai yang didalamnya
berisikan anjuran atau himbauan untuk meninjau kembali beberapa surat
Walikota …..
25
Walikota Dumai terkait dengan Mutasi Pejabat Struktural di Lingkungan
Pemerintah Kota Dumai yang sebelumnya telah diterbitkan ; ----------------
Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, maka telah jelas diketahui
bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan atau menindaklanjuti
surat dari Menteri Dalam Negeri No. X.700/044/ ITSUS/IJ tanggal 27 Februari
2012 tersebut, tidak dapat dianggap atau disamakan dengan Keputusan Tata
Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
mengingat sebelumnya tidak ada permohonan dari Para Penggugat yang
ditujukan kepada Walikota Dumai (Tergugat) mengenai perihal yang sama
dengan surat Menteri Dalam Negeri No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27
Februari 2012 tersebut ataupun mengenai perihal permohonan penerbitan
Surat Keputusan pengangkatan kembali Para Penggugat dalam kedudukan
atau Jabatan Struktural semula, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa
dengan tidak adanya permohonan yang diajukan sebelumnya oleh Para
Penggugat yang ditujukan kepada Walikota Dumai (Tergugat), maka
bagaimana mungkin Tergugat dapat dianggap atau disamakan telah
mengeluarkan Keputusan Penolakan atas suatu Permohonan, sementara
permohonan itu sendiri tidak pernah diajukan kepadanya ; ------------------------
Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa aquo berupa tindakan
Tergugat yang tidak melaksanakan atau menindaklanjuti surat dari Menteri
Dalam Negeri No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012, tidak dapat
dianggap atau disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tentunya Para
Penggugat di dalam perkara ini tidak berhak atau tidak berkapasitas untuk
dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan atau sikap Tergugat yang tidak
melaksanakan atau menindaklanjuti surat dari Menteri Dalam Negeri No.
X.700/044/ITSUS/IJ …..
26
X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tersebut di Pengadilan Tata
Usaha Negara, dan bahkan sekalipun surat Kementerian Dalam Negeri No.
X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tersebut dapat dianggap
sebagai suatu surat permohonan, maka Para Penggugat juga tetap tidak
berhak untuk mengajukan gugatan terhadap tindakan atau sikap Tergugat
yang tidak melaksanakan atau menindaklanjuti surat dari Menteri Dalam
Negeri No. X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012, mengingat Para
Penggugat bukanlah Pemohon yang mengajukan surat No.
X.700/044/ITSUS/IJ tanggal 27 Februari 2012 tersebut ; ----------------------------
Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim belum sampai
mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, namun dengan tidak
berhaknya Para Pengugat dalam mengajukan gugatan terhadap perkara ini,
maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan
Gugatan Para Penggugat tidak diterima, dan terhadap dalil Eksepsi Tergugat,
menurut hemat Majelis Hakim sudah tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak
diterima oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang
jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ; -----------------
Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat
bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti
yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap
terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;
Menimbang, bahwa meskipun dalam Putusan perkara ini Gugatan
Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, namun dalam rangka
memenuhi rasa keadilan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil, khususnya bagi
Para Penggugat yang sebelumnya telah diberhentikan dari Jabatan Struktural
oleh …..
27
oleh Tergugat, maka melalui Putusan ini Majelis Hakim merasa perlu untuk
memberikan pendapat atau himbauan kepada Tergugat selaku Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Dumai,
bahwa di dalam menjalankan kegiatan Pemerintahannya, khususnya didalam
melaksanakan mutasi atau perpindahan/penempatan Pegawai Negeri Sipil
dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kota Dumai,
agar selalu berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku di bidang Kepegawaian, khususnya Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor
100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural, yang mana di dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut
kesemuanya telah menggariskan bahwa pada pokoknya setiap Pegawai
Negeri Sipil yang sedang menduduki suatu Jabatan Struktural Eselon tertentu
tidak dibenarkan untuk dipindahkan atau ditempatkan pada Jabatan
Struktural lain yang tingkat eselonnya lebih rendah dari Jabatan Struktural
sebelumnya, apalagi sampai dibebastugaskan atau diberhentikan dari
jabatannya, kecuali penurunan jabatan atau pemberhentian dari jabatan
tersebut disebabkan oleh keadaan atau alasan tertentu yang dibenarkan oleh
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk salah satunya
adalah Pegawai Negeri Sipil bersangkutan telah dijatuhkan Hukuman Disiplin
Pegawai Negeri Sipil, dan sebaliknya manakala tidak terdapat alasan yang
dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka
sudah semestinya Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak sampai dipindahkan
pada Jabatan Struktural yang lebih rendah Eselonnya atau diberhentikan dari
jabatannya, bahkan sudah sepatutnya dalam rangka meningkatkan
pengembangan karir seorang Pegawai Negeri Sipil, maka kepada Pegawai
Negeri …..
28
Negeri Sipil yang berprestasi, sebisa mungkin diberikan reward dengan
menempatkannya pada Jabatan lain yang tingkat Eselonnya lebih tinggi lagi ;
Menimbang, bahwa terkait dengan uraian di atas, maka melalui
Putusan ini pula, Majelis Hakim mengharapkan kepada Tergugat agar
memperhatikan dan memperjuangkan nasib Para Penggugat tersebut, yaitu
dengan menempatkan Para Penggugat dalam Jabatan Struktural yang
Eselonnya sama dengan Jabatannya semula atau setidak-tidaknya dengan
memberikan masukan terhadap hal yang sama kepada pihak terkait lainnya
yang berwenang (dalam hal ini adalah Gubernur Provinsi Riau, khususnya
bagi Para Penggugat yang telah pindah menjadi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau), kecuali bagi Para Penggugat yang
terhadapnya telah terdapat keadaan tertentu yang mengakibatkan dirinya
tidak dapat didudukkan kembali pada Jabatannya semula karena telah
memasuki masa pensiun ; -------------------------------------------------------------------
Mengingat Ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain
yang bersangkutan ; --------------------------------------------------------------------------
M E N G A D I L I :
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; ---------------------------
- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 131.000 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; --------------------
Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012 dalam
Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru oleh kami, HUSEIN AMIN EFFENDI, SH. selaku Hakim Ketua
Majelis, ADI IRAWAN, SH. dan AGUS EFFENDI, SH., masing-masing selaku
Hakim …..
29
Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang
dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012
oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DEWI MONA SARI, A.Md. selaku
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan
dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat.
HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS
Ttd ttd
ADI IRAWAN, SH. HUSEIN AMIN EFFENDI, SH.
Ttd
AGUS EFFENDI, SH
PANITERA PENGGANTI
Ttd
DEWI MONA SARI, Amd
30
PERINCIAN BIAYA PERKARA
1. Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
2. ATK Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 40.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
-------------------
J u m l a h Rp. 131.000,-
(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)