P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN TINGGI MEDAN fileNo 25 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur, Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN

P U T U S A N

Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata

pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Gontang Ferin Butarbutar, bertempat tinggal di Jln Cahaya Gang Setuju

No 25 Kelurahan Durian Kecamatan Medan

Timur, Kota Medan; Selanjutnya disebut

sebagai Pembanding semula Tergugat I ;

M e l a w a n:

1. Lelyana Rajagukguk, berkedudukan di Jln Selamat No 36 Kelurahan

Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.ST

Siahaan,SH, 2. Jhonny P.Simbolon,SH masing-

masing Advokat /Pengacara berkantor di Biro

Konsultasi & Bantuan Hukum berkedudukan di

Jalan Pendidikan No.5 (Jln.G Krakatau Medan)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei

2017; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I,

semula Penggugat;

2. Rebekka Elfrida Hutapea, bertempat tinggal di Jln Selamat Gang Setuju

No 27 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur,

Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding II, semula Tergugat II;

3. Presti Butarbutar, bertempat tinggal di Pasar Baru Desa Sigumpar

Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten

Hasundutan; Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding III, semula Tergugat III;

4. Ferlin ButarButar, bertempat tinggal di Jalan Selamat Gang Setuju No

27 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur

Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding IV, semula Tergugat IV;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


5. Edy Swanda Butarbutar, bertempat tinggal di Jalan Selamat Gang

Setuju No 29 Kelurahan Durian Kecamatan Medan

Timur Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding V, semula Tergugat V;

6. Hotmidawaty Br Butarbutar, bertempat tinggal di Jalan Selamat Gang

Setuju No 29 Kelurahan Durian Kecamatan Medan

Timur Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding VI, semula Tergugat VI;

7. Bank SUMUT, Kantor Jln Imam Bonjol No 18 Medan, c/q Pimpinan

Bank Sumut Cabang Pembantu Menteng, Jalan

Menteng VII No 79 D Medan; Selanjutnya disebut

sebagai Turut Terbanding, semula Turut Tergugat

VII ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 428/Pdt/2018/PT MDN

tanggal 30 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 295/Pdt.G/2017/PN

Mdn, tanggal 28 Maret 2018;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2017

yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada

tanggal 5 Juni 2017 dalam Register Nomor 295/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah

mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 305 m2

(tiga ratus lima meter persegi) yang terlelak di Jalan Selamat Gang Setuju

No.27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan beserta

bangunan permanen yang berada diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik

No. 01666, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.0013/DURIAN/2015, Tanggal 29

Mei 2015, atas nama Lelyana Rajagukguk yang diterbitkan oleh Badan

Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan.

- Bahwa tanah seluas 305 m2 beserta rumah permanen diatasnya (objek

perkara) tersebut Penggugat beli dari Rebekka Elfrida Hutapea (i.c.Tergugat II)

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


berdasarkan Akta Jual Beli No.16/2016 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT), Abidin Soaduon Panggabean, SH, tanggal 18 Mei 2016.

- Bahwa tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi) berserta bangunan

rumah diatasnya tersebut Penggugat beli seharga Rp. 650.000.000,- (enam

ratus lima puluh juta rupiah), berdasarkan kwitansi bukti tanda terima uang

sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk

pembayaran pelunasan 1 (satu) unit rumah dan tanah bersertifikat yang terletak

di Jalan Cahaya/Jln. Selamat Gang Setuju No.27 Kelurahan Durian, Kecamatan

Medan Timur, Kota Medan Tanggal 23 Agustus 2016 yang diterima oleh

Tergugat II (Rebekka Elfrida Hutapea ).

- Bahwa atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat II (Rebekka

Elfrida Hutapea) dalam Akta Jual Beli No.16/2016, tanggal 18 Mei 2016 tersebut

ditulis Rp.238.340.000,- ( dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat

puluh ribu rupiah). Dengan perkataan lain, harga tanah seluas 305 m2 berserta

bangunan rumah diatasnya tersebut adalah sebesar Rp.650.000.000,- (enam

ratus lima puluh juta rupiah) namun ditulis dalam Akta Jual Beli No.16/2016,

tanggal 18 Mei 2016 Rp.238.340.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juga tiga

ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa pelunasan atau pemenuhan harga atas tanah berserta rumah diatasnya

(objek perkara) sebesar Rp.650.000.000,- (enama ratus lima puluh juta) baru

dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2016, sesuai dengan tanda bukti kwitansi

pembayaran pelunasan 1 (satu) unit rumah dan tanah bersertifikat pada alinea

hal 2 alinea ke-3 diatas, yaitu setelah Sertifikat Hak Milik No.01666 tersebut di

balik nama kepada Penggugat (Lelyana Rajagukguk), karena sebelum

dilakukan jual beli Sertifikat Hak Milik No. 01666 tersebut adalah atas nama

Rebekka Elfrida Hutapea (Tergugat II).

- Bahwa Tergugat II adalah seorang janda yang mempunyai 5 (lima) orang anak

(keturunan langsung) yaitu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan

Tergugat VI.

- Bahwa sebelum dilaksanakan jual beli atas objek perkara, Tergugat II terlebih

dahulu menyatakan/menjelaskan kepada Penggugat bahwa untuk menjual

tanah seluas 305 m2 besarta rumah diatasnya objek perkara Tergugat II adalah

atas persetujuan dan sepengetahuan dari anak-anaknya yaitu Tergugat I,

Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, dan menyatakan apabila

jual beli telah dilaksanakan objek perkara akan dikosongkan dan akan

diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik sebagai mana adanya.

Bahwa karena apabila tidak demikian tentu Penggugat tidak akan mau

membelinya.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Bahwa benar sewaktu dilakukan peralihan hak atau jual beli atas tanah seluas

305 m2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik 01666, Surat Ukur

No.0013/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015, beserta bangunan rumah

permanen diatasnya (objek perkara) dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) Abidin Soaduon Panggabean,SH pada tanggal 18 Mei 2016,

semua anak-anak Tergugat II atau ahli waris lainnya dari Alm. Lesman Butar-

Butar yaitu Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat V

telah menyatakan persetujuannya, hal tersebut terbukti dari isi Akta Jual Beli

No.16/2016, tertanggal 18 Mei 2016 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) Abidin Soaduon Panggabean, SH tersebut.

- Bahwa dengan demikian Jual Beli atas tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima

meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01666, tanggal 4 Juni 2015,

Surat Ukur No.0013/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015, bersama dengan

bangunan rumah diatasnya maupun segala turutan yang melekat diatas tanah

tersebut maupun syarat-syarat jual beli yang terdapat dalam Akta jual beli

No.16/2016, tertanggal 18 Mei 2016 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta

(PPAT) Abidin Soaduon Panggabean, SH adalah sah secara hukum dan

Pengugat adalah pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum.

- Bahwa kemudian selanjutnya Penggugat dengan dibantu oleh Tergugat II,

mengurus balik nama atau peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik No.01666,

Tanggal 4 Juni 2015 tersebut dari nama Rebekka Elfrida Hutapea (i.c. Tergugat

II) menjadi atas nama Lelyana Rajagukguk (i.c Penggugat) ke Badan

Pertanahan Nasional Kota Medan, dan sejak tanggal 23 Juni 2016 pemegang

hak dan lain-lainnya atas Sertifikat Hak Milik No.01666, Tanggal 4 Juni 2015,

Surat Ukur No.0013/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015 tersebut telah menjadi

atas nama Penggugat (Lelyana Rajagukguk).

- Bahwa untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam putusannya

bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas atas tanah seluas 305 m2 (tiga

ratus lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01666, tanggal 4

Juni 2015, Surat Ukur No.0013/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015, bersama

dengan bangunan permanen diatasnya berdasarkan Akta jual beli No.16/2016,

tertanggal 18 Mei 2016 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abidin

Soaduon Panggabean, SH.

- Bahwa pada saat pelunasan harga obek perkara dilakukan tanggal 23 Agustus

2016 (bukti kwitansi pembayaran pelunasan 1 (satu) unit rumah dan tanah

bersertifikat yang terletak di Jalan Cahaya/Jln. Selamat Gang Setuju No.27

Kelurahan Durian), Penggugat hendak menguasai objek jual beli a qo,

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


menyuruh Tergugat II maupun siapa saja yang tinggal di rumah diatas tanah

seluas 305 m2 tersebut untuk mengosongkannya seterusnya menyerahkan

kepada Penggugat selaku pemilik yang sah;

- Bahwa namun Tergugat II minta tolong kepada Penggugat agar diberi

kesempatan karena ada pihak keluarga Tergugat II hendak pesta kawin pada

bulan Januari 2017, jadi hendak memakai rumah tersebut untuk tempat

berkumpul keluarga, untuk itu Penggugat menyetujui dan menyatakan supaya

diserahkan setelah selesai pesta kawin dimaksud.

- Bahwa sebelum bulan Januari 2017 Tergugat II mendatangi Penggugat

menyatakan tidak jadi memakai rumah tersebut untuk tempat berkumpul

keluarga untuk pesta kawin yang dimaksud, namun memohon agar tetap diberi

kesempatan untuk tempat berkumpul keluarga untuk acara Tahun baru 2017

dan berjanji akan segera mengosongkannya (mengosongkan rumah/objek

perkara) hingga tanggal 05 Januari 2017;

- Bahwa setelah Tahun Baru 2017 sesuai janji Tergugat II, kembali Penggugat

meminta Tergugat II segera mengosongkan rumah Penggugat tersebut

selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat, Tergugat II menyatakan sudah

mengangkati/memindahkan barang-barangnya dari rumah Jalan Selamat Gang

Setuju No.27, Kelurahan durian (objek perkara) tersebut, selanjutnya

menyatakan Penggugat sudah boleh menempati/menguasainya.

- Bahwa namun setelah Penggugat hendak memasuki rumah untuk menempati

seterusnya menguasai tanah seluas 305 m2 (objek jual beli) tersebut,

Penggugat dihalangi-halangi atau tidak dibolehkan masuk oleh Tergugat I (salah

seorang anak/keturunan langsung dari Tergugat II) tanpa alasan yang jelas,

sehingga Penggugat tidak dapat masuk kerumah Jalan Selamat gang Setuju

No.27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur tersebut, untuk menikmati

serta menguasai objek jual beli tanggal 18 Mei 2016 berdasarkan Akte Jual Beli

No.16/2016 dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Abidin Soaduon

Panggabean, SH tersebut.

- Bahwa setelah kejadian diatas Penggugat baik sendiri-sendiri maupun melalui

Tergugat II selaku orag tua Tergugat I maupun orang lain telah beberapa kali

berusaha menyuruh Tergugat I agar mengosongkan/ meninggalkan tanah

seluas 305 m2 berikut rumah di Jln. Selamat gang Setuju No.27, Kelurahan

Durian, Kecamatan Medan Timur tersebut, selanjutnya menyerahkan kepada

Penggugat namun Tergugat I tidak pernah mengindahkannya.

- Bahwa perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi dan tidak mau

mengosongkan/ meninggalkan dan menyerahkan objek sengketa kepada

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Penggugat selaku pemilik yang sah, adalah perbuatan melawan hukum yang

sangat merugikan Penggugat.

- Bahwa oleh karena itu adalah patut dan wajar Penggugat mengajukan gugatan

ini ke Pengadilan Negeri Medan untuk menuntut agar Tergugat I atau siapa

saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan atau Tergugat-Tergugat lainnya

agar segera mengosongkan tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi)

berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.01666, atas nama Penggugat (Lelyana

Rajagukguk), berikut bangunan rumah diatasnya (objek perkara), selanjutnya

menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong seperti

keadaan semula selaku pemilik yang sah.

- Bahwa selanjutnya menyatakan segala surat-surat yang timbul dan yang

menimbulkan hak atas tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi),

maupun bangunan rumah diatasnya setempat dikenal dengan Jln. Selamat

Gang Setuju No.27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan,

(objek perkara) adalah tidak sah menurut hukum, selain atas seijin dan

sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sah.

- Bahwa untuk biaya-biaya Penggugat maupun untuk memenuhi pelunasan

pembayaran tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter) persegi beserta

bangunan diatasnya (objek perkara) a quo, Penggugat telah mengagunkan

Sertifikat Hak Milik No. 01666, tanggal 4 Juni 2016 atas nama Penggugat

(Lelyana Rajagukguk) tersebut sebagai agunan hutang ke Bank Sumut Cabang

Pembantu Menteng (i.c. Turut Tergugat) sebagai jaminan hutang Penggugat.

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I sebagai mana diuraikan diatas, Penggugat

telah mengalami kerugian yang tidak sedikit baik kerugian materil maupun

kerugian immaterial sebagai mana Penggugat uraikan dibawah ini :

Kerugian Materil :

1. Bahwa oleh karena rumah di jalan Selamat Gang Setuju No.27, berikut

tanah seluas 305 m2 (objek perkara) adalah sah milik Penggugat, dimana

Tergugat I menguasai/menempati rumah tersebut adalah dengan cara

melawan hukum. Maka untuk itu adalah patut dan wajar menurut hukum

Tergugat I, dihukum membayar biaya sewa atau kontrak atas objek perkara

tersebut sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) pertahun

dibayar sitiap genap satu tahun Tergugat I menempati/menguasai rumah

tersebut dihitung dari Tanggal 18 Mei 2016, atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh

juta rupiah) perbulan, dibayar setiap tanggal 18 setiap bulannya, terhitung

setak tanggal 18 Mei 2016 hingga gugatan ini mempunyai kekuatan hukum

tetap.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


2. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I a quo, Penggugat tidak dapat

menempati dan menikmati rumah Jln Selamat Gang Setuju No.27, beserta

nikmat dari tanah seluas 305 m2 yang terletak di Kelurahan Dunrian,

Kecdamatan Medan Timur, Kota Medan, setempat dikenal dengan Jln

Selamat Gang Setuju No.27 hasil jerih payah Penggugat selama bertahun-

tahun, oleh karena itu adalah wajar dan patut menurut hukum Tergugat I

sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dihitung sejak

gugtan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Bahwa untuk mengurus pengosongan rumah/objek perkara dari

penguasaan Tergugat I, membayar jasa Advokat/Pengacara hingga

gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, Penggugat

telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kerugian Immateril :

1. Bahwa kerugian immaterial tidak biasa dihitung dengan bukti-bukti kwitansi

pengeluaran uang, bahwa namun bisa diukur dengan perasaan atau beban

yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat I tersebut.

2. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I a quo, Penggugat sangat was-was,

stress bahkan sangat mengganggu kepada ketenangan hidup Penggugat,

tidak nyaman karena Penggugat sangat khawatir mengingat besarnya

pengeluaran uang untuk membeli objek perkara dan biaya baiaya lain

untuk mengurusnya agar Penggugat bisa kuasai sebagai mana lajimnya

dalam jual beli namun dihalang-halangi oleh Tergugat I, oleh karena itu

Penggugat menuntut kepada Tergugat I membayar kerugian immaterial

kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) begitu

putuan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Bahwa guna menjaga agar gugatan ini tidak menjadi nihil nantinya, mohon

kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya meletakkan sita jaminan

(conservatoir beslaag) terhadap objek perkara ataupun terhadap barang-

barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat-Tergugat.

4. Bahwa oleh karena gugatan ini dibarengi dengan bukti-bukti yang akurat

dan semua keluarga atau anak-anak dari janda Tergugat II Rebekka Elfrida

Hutapea, (atau ahli waris dari Alm. Lesman Butar-Butar) turut

mengetahui/menyetujui jual beli atas objek perkara sebagai mana tertuang

dalam Akta Jual Beli No.16/2016, tanggal 18 Juli 2016 dihadapan

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Abidin Soaduon Panggabean SH.

bahwa dimana harga atas objek perkara telah lunas dibayar oleh Pembeli

(i.c. Penggugat) kepada Tergugat II selaku penjual oleh karena itu tidak ada

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


alasan Tergugat II maupun Tergugat I untuk menahan-nahan atau tidak

menyerahkan objek jual beli (i.c. objek perkara) kepada Penggugat sebagai

man diatur dalam pasal 1474, 1475 dan 1481 KUHPerdata, oleh karenanya

mohohn kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan/Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya melaksanakan

putusan pokok perkara ini terlebih dahulu (putusan Provisionil) yang isinya:

“Menghukum Tergugat II dan Tergugat I, agar segera mengosongkan tanah

seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak

No. 01666, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.0013/DURIAN/2015,

Tanggal 29 Mei 2015 berikut rumah diatasnya yang terletak di Jalan

Selamat/Jln. Cahaya, Gang Setuju No. 27, Kelurahan Durian, Kecamatan

Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya menyerahkannya kepada

Penggugat selaku pemilik yang sah sebagai mana keadaan semula”

sebelum putusan akhir.

- Bahwa selanjutnya mohon kepada Pengdilan/Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menghukum Tergugat I membayar

uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.- (seratus

ribu rupiah) perhari atas kelalaiannya mematuhi putusan perkara ini, setelah

putusan perkara ini berkekuatan tetap.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya agar Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Kls. I-A Medan/Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini agar sudi kiranya memanggil pihak-pihak yang berperkara

untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu seraya memutus

perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Mengabulkan Putusan Provisioniol Penggugat sebelum putusan akhir yang

isinya :

“Menghukum Tergugat II dan Tergugat I, agar segera mengosongkan tanah

seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak

No. 01666, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.0013/DURIAN/2015,

Tanggal 29 Mei 2015 berikut rumah diatasnya yang terletak di Jalan

Selamat/Jln. Cahaya, Gang Setuju No. 27, Kelurahan Durian, Kecamatan

Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya menyerahkannya kepada

Penggugat selaku pemilik yang sah sebagai mana keadaan semula”.

3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Akta Jual Beli No.16/2016, tanggal 18

Mei 2016 antara Penggugat (Lelyana Rajagukguk) dan Tergugat II

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


(Rebekka Elfrida Hutapea) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

(PPAT), Abidin Soaduon Panggabean, SH, adalah sah menurut hukum.

4. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat selaku Pembeli dalam Akta

Jual Beli No.16/2016, tanggal 18 Mei 2016 dihadapan Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) Abidin Soaduon Panggabean, SH adalah pembeli yang

beritikat baik.

5. Menyatakan dalam hukum, bahwa Sertifikat Hak MiliK No.01666, tanggal 4

Juni 2015, Surat Ukur No.00103/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015, yang

dibalik nama dari Tergugat II (Rebekka Elfrida Hutapea) kepada Penggugat

(Lelyana Rajagukguk) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional

Kota Medan adalah sah menurut hukum.

6. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas

tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi) yang terletak di Jalan

Selamat Gang Setuju, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur

berdasarkan Sertifikat Hak MiliK No.01666, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur

No.00103/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015, atas nama Penggugat

(Lelyana Rajagukguk) beserta bangunan rumah yang terletak diatas tanah

seluas 305 m2 tersebut.

7. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi

dan tidak mau mengosongkan/menginggalkan dan menyerahkan objek

perkara kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak

dari Tergugat I dan Tergugat II atau Tergugat-Tergugat lainnya agar

mengosongkan tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi) berikut

bangunan rumah diatasnya (objek perkara) selanjutnya menyarahkan

kepada Penggugat dalam keadaan baik sebagai mana keadaan semula,

begitu putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Menyatakan dalam hukum, bahwa segala surat-surat yang timbul dan yang

menimbulkan hak tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi)

maupun rumah yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Selamat Gang

Setuju No. 27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan

(objek perkara) selain atas seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah

tidak sah.

10. Menghukum Tergugat I, membayar sewa atas objek perkara tersebut

sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) pertahun, dibayar

setiap tanggal 18 Mei setiap tahunnya dihitung sejak Tanggal 18 Mei 2016,

atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, dibayar setiap tanggal

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


18 setiap bulannya, terhitung setak tanggal 18 Mei 2016 hingga gugatan ini

mempunyai kekuatan hukum tetap.

11. Menghukum Tergugat I, untuk mengganti kerugian kepada Penggugat

karena Penggugat tidak dapat menempati dan menikmati rumah Jln

Selamat Gang Setuju No.27, Kelurahan Durian, Kercamatan Medan Timur

beserta nikmat dari tanah seluas 305 m2 (objek perkara) tersebut sebesar

Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setelah putusan

perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

12. Menghukum Tergugat I menganti kerugian kepada Penggugat atas biaya-

biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk mengurus pengosongan rumah

(objek perkara) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yaitu biaya

perongkosan-perongkosan dan jasa advokat/Pengacara, setelah putusan

perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

13. Menghukum Tergugat I, membayar kerugian immaterial yang diderita oleh

Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) begitu putusan

ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

14. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada

Penggugat sebesar Rp. 100.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari

atas kelalaiannya mematuhi putusan perkara ini, setelah putusan perkara

ini berkekuatan tetap.

15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap objek

perkara ataupun terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak

milik Tergugat I.

16. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(uitvoerbar bij vooraard) meskipun ada perlawanan/ verzet, banding,

maupun kasasi.

17. Membebankan seluruh biaya timbul dalam perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Pengadilan/Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I

memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Mengadili:

1. Menolak gugtaan Penggugat seluruhnya dan Tergugat I sebagai ahli waris

serta mengabulkan kerugian materil dan immaterial;

2. Menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat II batal demi hukum;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I adalah ahli waris sah dari Alm. Lesman

Butar-Butar;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


4. Menyatakan bahwa pernyataan ahli waris yang ditandatangani bukan tanda

tangan saya sehingga batal demi hukum;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat

VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Turut Tergugat VII (selaku Kreditur) dengan Penggugat

(selaku Debitur) telah mengadakan perjanjian kredit dengan pemberian jaminan

berdasarkan:

1. Persetujuan Membuka Kredit No. 01/KC17-KCP106/PMK/KUR/2016 tanggal

19 Agustus 2016 sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;

2. Grosse Akta Pengakuan Hutang No. 59 tanggal 19 Agustus 2016 yang

berkepala demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, diperbuat

dihadapan Elza Mawarni, S.H., Notaris di Medan ;

- Bahwa sebagai jaminan/agunan dari fasilitas kredit tersebut, maka Penggugat

menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 01666 atas nama Penggugat yang

kemudian dilakukan pengikatan menjadi jaminan/agunan pada Turut Tergugat

VII selaku Kreditur yang dituangkan dalam Grosse Akta Pengakuan Hutang No.

59 tanggal 19 Agustus 2016 ;

- Bahwa pengikatan jaminan tersebut telah dilakukan oleh orang yang berhak dan

persona standi serta dilaksanakan dihadapan Pejabat yang bervvenang untuk

itu,oleh karenanya Grosse Akte Pengakuan Hutang harus dinyatakan sah dan

berkekuatan hukum ;

- Bahwa Turut Tergugat VII tidak tahu menahu mengenai tindakan hukum jual beli

atas tanah dan rumah dengan Sertiiikat Hak Milik No. 01666 dari Tergugat I s/d

Tergugat VI kepada Penggugat, karena Turut Tergugat VII hanya memberikan

fasilitas kredit kepada Penggugat dengan barang jaminan/agunan berupa

Sertifikat Hak Milik No. 01666 yang terdaftar/tercatat atas nama Penggugat ;

- Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 01666 telah terdaftar/tercatat atas

nama Penggugat dan telah pula menjadi jaminan/agunan pada Turut Tergugat

VII yang diikat/dipasang Hak Tanggungan sesuai dengan Sertipikat Hak

Tanggungan No. 08401 / 2016 tanggal 28 September 2016 yang diterbitkan

Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, maka Turut Tergugat VII mendukung

gugatan Penggugat agar Tergugat I mengosongkan dan menyerahkan tanah

dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01666 kepada Penggugat selaku

pemilik yang syah;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan, telah

menjatuhkan putusan Nomor 295/Pdt.G/2017/PN Mdn. tanggal 28 Maret 2018,

dengan amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Akta Jual Beli No.16/2016, tanggal 18

Mei 2016 antara Penggugat (Lelyana Rajagukguk) dan Tergugat II


(PPAT), Abidin Soaduon Panggabean, SH, adalah sah menurut hukum.

3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat selaku Pembeli dalam Akta

Jual Beli No.16/2016, tanggal 18 Mei 2016 dihadapan Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) Abidin Soaduon Panggabean, SH adalah pembeli yang

beritikat baik.

4. Menyatakan dalam hukum, bahwa Sertifikat Hak MiliK No.01666, tanggal 4

Juni 2015, Surat Ukur No.00103/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015, yang

dibalik nama dari Tergugat II (Rebekka Elfrida Hutapea) kepada Penggugat

(Lelyana Rajagukguk) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional

Kota Medan adalah sah menurut hukum.

5. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas

tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi) yang terletak di Jalan

Selamat Gang Setuju, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur

berdasarkan Sertifikat Hak MiliK No.01666, tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur

No.00103/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015, atas nama Penggugat

(Lelyana Rajagukguk) beserta bangunan rumah yang terletak diatas tanah

seluas 305 m2 tersebut.

6. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I yang menghalang-halangi

dan tidak mau mengosongkan/menginggalkan dan menyerahkan objek

perkara kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak

dari Tergugat I dan Tergugat II atau Tergugat-Tergugat lainnya agar

mengosongkan tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi) berikut

bangunan rumah diatasnya (objek perkara) selanjutnya menyarahkan

kepada Penggugat dalam keadaan baik sebagai mana keadaan semula;

8. Menyatakan dalam hukum, bahwa segala surat-surat yang timbul dan yang

menimbulkan hak tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi)

maupun rumah yang berada diatasnya yang terletak di Jln. Selamat Gang

Setuju No. 27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


(objek perkara) selain atas seijin dan sepengetahuan Penggugat adalah

tidak sah.

9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada

Penggugat sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) perhari atas

kelalaiannya mematuhi putusan perkara ini, setelah putusan perkara ini

berkekuatan tetap.



maupun kasasi.

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari

ini ditetapkan sejumlah Rp. 4.673.650,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh

tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);

12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa putusan dalam perkara ini tanpa dihadiri oleh Tergugat II, III, IV, V,

VI dan VII, oleh karena itu isi putusan ini telah diberitahukan oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada Tergugat II, IV, V, VI, masing-

masing tertanggal 25 April 2018 dan Tergugat III, mohon bantuan PN Tarutung,

tertanggal 19 Oktober 2018, serta Turut Tergugat VII, tertanggal 18 April 2018;

Bahwa, berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Nomor Akta 51/2018, pada tanggal 5

April 2018, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah

mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor

295/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 28 Maret 2018; bahwa permohonan banding

tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan

kepada Terbanding I semula Penggugat, pada tanggal 8 Mei 2018, kepada

Terbanding II, IV, V, VI, masing-masing tertanggal 25 April 2018 dan kepada Turut

Terbanding semula Tergugat VII, pada tanggal 4 Mei 2018;

Memori banding yang dimajukan oleh Pembanding semula Tergugat I, ter

tanggal 28 Mei 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, pada

tamggal 28 Mei 2018, Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa

Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 29 Juni 2018, kepada Terbanding II

tertanggal 11 Juli 2018, kepada Terbanding III tertanggal 19 Juli 2018, kepada

Terbanding IV tertanggal 11 Juli 2018, kepada Terbanding V tertanggal 11 Juli

2018, kepada Terbanding VI tertanggal 11 Juli 2018, dan kepada Turut Terbanding

tertanggal 10 Juli 2018;

Kontra Memori Banding yang dimajukan oleh Terbanding I semula

Penggugat, tertanggal 27 Juli 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Medan, pada tanggal 27 Juli 2018; Kontra Memori Banding tersebut telah

diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I, tertanggal 29 Agustus 2018,

kepada Terbanding II semula Tergugat II, tertanggal 7 Agustus 2018, kepada

Terbanding III semula Tergugat III, tertanggal 31 Agustus 2018, kepada

Terbanding IV semula Tergugat IV, tertanggal 7 Agustus 2018, kepada Terbanding

V semula Tergugat V, tertanggal 7 Agustus 2018, kepada Terbanding VI semula

Tergugat VI, tertanggal 7 Agustus 2018, dan kepada Turut Terbanding semula

Turut Tergugat VII, tertanggal 9 Agustus 2018;

Kontra Memori Banding yang dimajukan oleh Turut Terbanding semula

Turut Tergugat VII, tertanggal 31 Juli 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan

Negeri Medan, pada tanggal 31 Juli 2018; Kontra Memori Banding tersebut telah

diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I, tertanggal 29 Agustus 2018,

kepada Terbanding II semula Tergugat II, tertanggal 7 Agustus 2018, kepada

Terbanding III semula Tergugat III, tertanggal 31 Agustus 2018, kepada

Terbanding IV semula Tergugat IV, tertanggal 7 Agustus 2018, kepada Terbanding

V semula Tergugat V, tertanggal 7 Agustus 2018, kepada Terbanding VI semula

Tergugat VI, tertanggal 7 Agustus 2018;

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah diberitahukan masing-masing

kepada Pembanding semula Tergugat I, pada tanggal 22 Mei 2018, dan kepada

Terbanding I semula Penggugat, pada tanggal 8 Mei 2018, kepada Terbanding II

semula Tergugat II, pada tanggal 25 April 2018; kepada Terbanding III semula

Tergugat III, tertanggal 31 Agustus 2018; kepada Terbanding IV semula Tergugat

IV, tertanggal 25 April 2018; kepada Terbanding V semula Tergugat V, tertanggal

25 April 2018; kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, tertanggal 25 April 2018;

serta kepada Turut Terbanding semula Tergugat VII, pada tanggal 21 Mei 2018,

agar mereka dapat mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak

tanggal pemberitahuan ini diIaksanakan sebelum berkas perkara dikirim ke

Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula

Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I, mengajukan memori

banding, yaitu sebagaimana dibawah ini:

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


1. Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru untuk menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan kurang para pihaknya

(Plurium Litis Consortium).

---Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 2

alinea ke-1 yang mengemukakan : “Menimbang, bahwa Penggugat dengan

surat gugatan tanggal 5 Juni 2017 dalam Register No. 295/Pdt.G/2017/PN-

Medan, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

“…………………..dst…………………., bahwa tanah seluas 305 M2 beserta

rumah permanen diatasnya (obyek perkara) tersebut Penggugat beli dari

Rebekka Elfrida Hutapea (ic.Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli No.

16/2016 dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abidin

Soaduon Panggabean, SH, tanggal 18 Mei 2016;

---Bahwa selanjutnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 11

alinea ke-2 membenarkan dan menegaskan mengenai jawaban Tergugat I ic.

Pembanding yaitu : “Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut

Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : Menolak

gugatan Penggugat seluruhnya dan Tergugat I sebagai ahli waris serta

mengabulkan gugatan materil dan imateril, pada poin 4 menyebutkan :

“MENYATAKAN BAHWA PERNYATAAN AHLI WARIS YANG

DITANDATANGANI BUKAN TANDA TANGAN SAYA SEHINGGA BATAL DEMI

HUKUM”;

---Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya halaman

14 alinea ke-1 menyebutkan : “Menimbang, bahwa alat bukti surat P-2 tentang

Akta Jual Beli No.16/2016 oleh Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Abidin Soaduon Panggabean, SH, tanggal 18 Mei 2016, P-3 tentang kwitansi

tanda terima uang sejumlah Rp.650.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Juta

Rupiah) tanggal 23 Agustus 2016,………..dst………….telah dibayar lunas

tanggal 23 Agustus 2016”;

---Bahwa berdasarkan Ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 menghendaki perjanjian

jual beli tanah harus dibuat dalam bentuk akta authentik yang dibuat dihadapan

pejabat yang berwenang yakni Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sehingga

berpedoman kepada Ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 pendaftaran jual beli itu

hanya dapat dilakukan dengan akta PPAT, kedudukan akta PPAT terkait

dengan keperluan penyerahan secara yuridis (feitelijk levering;

---Bahwa memperhatikan fakta hukum perkara aquo selama pemeriksaan ditingkat

pertama dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

tersebut diatas, maka telah terbukti pengalihan obyek sengketa ic. Tanah berikut

bangunan rumah tempat tinggal permanen diatasnya obyek Sertifikat Hak Milik

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


No. 01666, tanggal 4 Juni 2015 (Vide P-1) dilakukan dihadapan Notaris/PPAT

Abidin Soaduaon Panggabean, SH pada tanggal 18 Mei 2016 (Vide P-2, Akta

Jual Beli No.16/2016), segala perbuatan hukum yang dilakukan Notaris/PPAT

Abidin Soaduon Panggabean, SH memiliki dampak/implikasi yuridis yaitu obyek

sengketa beralih kepemilikan dari pemilik semula ic. Alm. Lesman Butar-Butar

terhadap Penggugat ic.Terbanding I;

---Bahwa Pembanding pada perkara aquo dalam kenyataannya berhasil

membuktikan fakta hukum tentang tidak hadirnya Pembanding dikantor

Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH untuk menandatangani Akta

Jual Beli No. 16/2016 pada tanggal 18 Mei 2016, fakta hukum tentang ketidak

hadiran Pembanding untuk menandatangani Akte Jual Beli No. 16/2016 dikantor

Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH terbukti berdasarkan bukti dan

fakta hukum sbb :

1. Pembanding pada pemeriksaan perkara ditingkat pertama mengajukan bukti

Surat Keterangan Ahli Waris yang dikenal dengan bukti TI-1, hal ini

membuktikan fakta hukum Alm.Lesman Butar-Butar telah meninggal dunia

dan meninggalkan seorang isterinya bernama Rebekka Elfrida Hutapea dan

5 (lima) orang anak yaitu Hotmidawaty Butar-Butar, Edy Swanda Butar-Butar,

Gontang Ferin Butar-Butar, Presti Butar-Butar dan Ferlan Butar-Butar.

2. Berdasarkan keterangan saksi Emylispa Harahap dan saksi Torkis Sitorus

masing-masing dibawah sumpah menerangkan bahwasanya pernah melihat

dan mendengar sendiri terjadi keributan didepan rumah Tergugat I

ic.Pembanding yang menyatakan “ SAYA TIDAK ADA MENJUAL RUMAH

INI DAN SAYA TIDAK ADA TANGAN JUAL BELI RUMAH INI dan

menerangkan Tergugat I beserta isteri dan anak-anaknya tinggal dirumah

obyek sengketa hingga saat sekarang ini”.

3. Bahwa memperhatikan dan mencermati fakta hukum yang telah terbukti

berdasarkan Bukti TI-1 dan keterangan saksi Emylispa Harahap dan saksi

Torkis Sitorus diperoleh fakta hukum yang sebenarnya yakni Gontang Ferin

Butar-Butar ic.Pembanding merupakan salah seorang anak/ahli waris yang

sah dari Alm.Lesman Butar-Butar, oleh karena itu Gontang Ferin Butar-Butar

selaku ahli waris yang sah berhak dan berwenang untuk menolak

menandatangani Akta Jual Beli No. 16/2016 yang menurut dalil gugatan

Penggugat ic.Terbanding I dilakukan dikantor Notaris/PPAT Abidin Soaduon

Panggabean, SH pada tanggal 18 Mei 2016.

4. Bahwa Pembanding selaku salah seorang ahli waris yang sah dari

Alm.Lesman Butar-Butar dibenarkan pengakuan Pembanding yang didukung

keterangan saksi Emylispa Harahap dan saksi Torkis Sitorus yang

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


menerangkan/membuktikan bahwasanya Gontang Ferin Butar-Butar

ic.Pembanding tidak benar hadir dikantor Notaris/PPAT Abidin Soaduon

Panggabean, SH pada tanggal 18 Mei 2016 untuk menandatangani Akta

Jual Beli No. 16/2016.

5. Bahwa dengan terbuktinya Pembanding tidak pernah menandatangani Akta

Jual Beli No. 16/2016 dikantor Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean,

SH pada tanggal 18 Mei 2016, maka sangat penting untuk menarik dan

mengikut sertakan Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH sebagai

pihak bersengketa pada perkara aquo, sehingga tidak ada fakta hukum yang

tersembunyi menyangkut ketidak hadiran Pembanding dikantor Notaris/PPAT

Abidin Soaduon Panggabean, SH pada tanggal 18 Mei 2016.

6. Bahwa dengan tidak ditariknya Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean,

SH sebagai pihak bersengketa pada perkara aquo telah mengakibatkan

gugatan Penggugat ic.Terbanding I kurang para pihaknya, akan tetapi Majelis

Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta hukum tersebut

secara benar, akibatnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan

keliru dalam memutuskan sengketa aquo, seyogianya gugatan Penggugat

harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaarrd).

7. Bahwa berdasarkan fakta, uraian dan dalil-dalil keberatan yang Pembanding

kemukakan diatas, dengan segenap kerendahan hati Pembanding

memohonkan kehadapan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi

Medan yang memeriksa dan mengadili sengketa aquo ditingkat banding agar

berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

295/Pdt.G/2017/PN-Medan, tanggal 28 Maret 2018 seraya menyatakan

gugatan Terbanding I ic.Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk

Verklaarrd).

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dalam mempertimbangkan

faktor penyebab jual beli tanah yang cacat Hukum.

---Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya halaman 16 alinea

ke-4 mengemukakan : “Menimbang, bahwa peralihan hak atas tanah melalui

jual beli sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

menegaskan pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh pihak-pihak yang

melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan (Penjual dan Pembeli) atau

…………………dst………………..meskipun tidak dibuktikan dengan akta PPAT

(Vide Pasal 37 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997), selanjutnya pada halaman 17

alinea ke-1 Majelis Hakim Tingkat Pertama mengemukakan : “Menimbang,

bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak

sebagaimana tersebut diatas…………..dst……………….Ferlan Butar-Butar”,

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


dan pada halaman 18 alinea ke-2 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan

: “Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat I, yang mendalilkan tidak

pernah menjual rumah harta peninggalan orang tuanya, maka Majelis Hakim

berpendapat tidak dapat dijadikan sebagai alasan bagi Tergugat I untuk

menolak jual beli yang dilakukan oleh

Penggugat………….dst………….diharuskan meminta persetujuan lebih dahulu

dari ahli waris yang lain”;

---Bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

sangat keliru, tidak tepat dan tidak berdasar hukum dengan alasan dan

argumentasi hukum sbb :

1. Bahwa sejak berlakunya PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,

maka jual beli dilakukan oleh para pihak dihadapan PPAT yang bertugas

membuat aktanya, dengan dilakukannya jual beli dihadapan PPAT terpenuhi

syarat terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara

sembunyi-sembunyi).

2. Akta jual beli yang ditandatangani oleh para pihak membuktikan telah terjadi

pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai

pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan

bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak untuk

selama-lamanya dan pembayaran harganya.

3. Bahwa dalam jual beli hak milik atas tanah dikenal registration of deeds

(pendaftaran perbuatan hukum) dan registration of title, sedangkan menurut

Ketentuan KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dimana piha yang

satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan dirinya untuk

menyerahkan (hak milik) atas suatu benda dan pihak lain (pembeli) untuk

membayar harga yang telah dijanjikan sesuai Ketentuan Pasal 1457

KUHPerdata dan Ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata.

4. PPAT dalam membuat akta jual beli harus memperhatikan beberapa hal

penting yang merupakan kewenangannya yaitu :

4.1. Kedudukan atau status penjual adalah pihak yang berhak untuk menjual

tanahnya :

Dengan pengertian jika terdapat beberapa orang pemilik, maka yang

berhak untuk menjualnya adalah seluruh pemiliknya dan dilarang dijual

oleh salah seorang penjual saja, jual beli tidak dapat dilakukan jika

ternyata masih ada salah seorang penjual yang tidak menyetujuinya

dan jika jual beli tetap dilakukan, maka jual beli tersebut dinyatakan

batal demi hukum.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Berdasarkan fakta hukum (Vide TI-1 dan kerangan saksi Emylispa

Harahap dan saksi Torkis Sitorus yang memberikan keterangan saksi

dibawah sumpah) membuktikan bahwasanya Pembanding ic.Gontang

Ferin Butar-Butar benar tidak turut menandatangani Akta Jual Beli No.

16/2016, tanggal 18 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani

dihadapan Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH di Medan.

Berdasarkan fakta tersebut maka Notaris/PPAt Abidin Soaduon

Panggabean, SH telah mengenyampingkan hak Gontang Ferin Butar-

Butar ic.Pembanding selaku salah seorang ahli waris yang sah dari

Alm.Lesman Butar-Butar, yang berakibat hukum Akta Jual Beli No.

16/2016, tanggal 18 Mei 2016, yang diperbuat dihadapan

Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH mengandung syarat

batal dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan batal demi

hukum.

4.2. Penjual adalah pihak yang berwenang untuk menjual :

Bahwa Pembanding selaku salah seorang ahli waris yang sah dari

Alm.Lesman Butar-Butar secara tegas menyatakan tidak pernah

menandatangani Akta Jual Beli No. 16/2016 tanggal 18 Mei 2016

dihadapan Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH, oleh

karena itu patut diduga tandatangan Pembanding yang terdapat pada

Akta Jual Beli No. 16/2016 adalah palsu atau telah dipalsukan dan

Pembanding sangat keberatan obyek sengketa dijual kepada

Terbanding I ic. Penggugat tanpa persetujuan Pembanding selaku

pihak yang berwenang untuk menjualnya.

Bahwa hak-hak Pembanding selaku ahli waris yang sah dari

Alm.Lesman Butar-Butar tidak dapat dikesampingkan dan dirampas,

perampasan hak Pembanding merupakan perbuatan melawan hukum,

oleh karena itu setiap perbuatan hukum yang dilakukan sepanjang

menyangkut penjualan sebidang tanah berikut bangunan rumah

diatasnya d/h obyek Sertifikat Hak Milik No.01666, tanggal 4 Juni 2015

merupakan perbuatan melawan hukum dan produk hukum yang timbul

kemudian yakni pengalihan hak atas obyek SHM No.01666, tanggal 4

Juni 2015 berdasarkan Akta Jual Beli No. 16/2016, dihadapan

Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH dikualifikasikan cacat

hukum dan batal demi hukum.

4.3. Pembeli pihak yang diperkenankan membeli tanah.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


5. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun

1989 dan PP No. 37 Tahun 1998, PPAT dalam melakukan perbuatan hukum

untuk mengalihkan hak atas tanah memiliki tanggung jawab yaitu :

1. Mengenai kebenaran dari kejadian yang termuat dalam akta.

2. Mengenai obyek perbuatan hukum, baik data fisik maupun data yuridisnya.

3. Mengenai indentitas para penghadap yang merupakan pihak-pihak yang

melakukan perbuatan hukum.

Bahwa dalam hal Notaris/PPAT ic. Abidin Soaduon Panggabean, SH

seharusnya mempedomani syarat sahnya jual beli sesuai Ketentuan Pasal

1320 KUHPerdata dan menghindari terdapatnya penyimpangan terhadap

syarat materil dan formelnya, karena hal tersebut berkaitan erat dengan

tugas, wewenang dan kewajiban PPAT (Vide Peraturan Pemerintah No. 24

Tahun 2016, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 37

Tahun 1998, Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Notaris/PPAT Abidin

Soaduon Panggabean, SH terbukti telah kurang teliti/kurang hati-hati dalam

menetapkan pihak-pihak yang berwenang sebagai penjual atas obyek

sengketa kepada Terbanding I yang berakibat Akta Jual Beli No. 16/2016

yang diterbitkan Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH cacat formel

dan cacat hukum, maka produk hukum yang timbul kemudian yakni Akta Jual

Beli No. 16/2016, tanggal 18 Mei 2016, Sertifikat Hak Milik No.

01666/Kelurahan Durian, An.Lelyana Rajagukguk, dan proses pengikatan

yang dilakukan kepada Tergugat VII ic.Terbanding VII berdasarkan Surat

Persetujuan Membuka Kredit Bank Sumut No. 01/KC17-

KCP/106/PMK/KUR/2016, tanggal 19 Agustus 2016, Sertifikat Hak

Tanggungan No.8401, tanggal 28 September 2016, An.Pemegang Hak

Tanggungan PT Bank Sumut, beralasan demi hukum untuk dinyatakan cacat

hukum dan batal demi hukum;

3. Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Memutuskan Perkara Ditingkat

Pertama Tidak Cukup Pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiverd).

---Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 18 alinea

ke-1 mengemukakan : “Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No.

16/2016, peralihan hak dengan jual beli atas Sertifikat Hak Milik No.01666,

tanggal 4 Juni 2015,..............dst...................serta membubuhkan tanda tangan”,

selanjutnya pada alinea ke-2 menyebutkan : “Menimbang, bahwa terhadap

keberatan Tergugat I, yang mendalilkan tidak pernah menjual rumah harta

peninggalan orang tuanya, ..................dst.................tidak diharuskan meminta

persetujuan lebih dahulu dari ahli waris yang lain”;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


---Bahwa memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut

telah ditemukan kelalaian dan kekurang hati-hatian Majelis Hakim Tingkat

Pertama dalam memutuskan perkara ini ditingkat pertama, yakni Majelis Hakim

Tingkat Pertama telah menerima fakta hukum berdasarkan asumsi dan

keyakinan Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal itu Pembanding kemukakan

dengan alasan sbb :

1. Fakta hukum tentang tidak hadirnya Pembanding untuk menandatangani

Akta Jual Beli No. 16/2016, tanggal 18 Mei 2016 dikantor Notaris/PPAT

Abidin Soaduon Panggabean, SH merupakan fakta hukum yang harus

dipertimbangkan dan dinilai dengan tepat dan benar, karena ketidak hadiran

Pembanding menunjukkan tidak terdapat persetujuan dari Pembanding

untuk mengalihkan obyek sengketa kepada Terbanding I, maka dengan

tidak terdapatnya persetujuan tersebut para ahli waris lain tidak dapat serta

merta melakukan pengalihan tersebut dengan mengenyampingkan hak-hak

Pembanding sebagai salah seorang ahli waris yang sah dari Alm.Lesman

Butar-Butar.

2. Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata tidak mengenal

stelsel negative menurut Undang-Undang (Negatife wettelijk stelsel), karena

kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil (formeel waarheid) dan

kebenaran itu diwujudkan dengan dasar dan alasan dan fakta-fakta yang

diajukan selama proses persidangan.

3. Bahwa kebenaran formil hanya dapat ditemukan melalui alat bukti tertulis,

saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah (Vide Pasal 164 HIR/284 R.bg

dan pasal 1866 KUHPerdata) bukan berdasarkan asumsi ataupun

keyakinan hakim, karena dalam perkara perdata tidak mengenal dan tidak

mengakui keyakinan hakim.

4. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyadur Putusan

Mahkamah Agung tanggal 3 April 1968 No. 116K/Sip/1967 tidak dapat

dijadikan pedoman dalam memutuskan sengketa aquo, karena berdasakan

Ketentuan Pasal 874 KUHPerdata yang menyebutkan : “Segala

peninggalan adalah kepunyaan ahli waris, sekadar terhadap itu tidak ada

ketetapan dalam suatu surat wasiat”, dan Ketentuan Pasal 833 KUHPerdata

yang menyebutkan : “Sekalian ahli waris dengan sendirinya menurut hukum

memperoleh hak milik atas semua harta peninggalan orang tuanya yang

meninggal dunia”, oleh karena itu kedudukan Pembanding sebagai ahli

waris yang sah dari Alm.Lesman Butar-Butar berhak atas harta peninggalan

orang tuanya yang telah meninggal dunia.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


5. Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dan keliru dalam mengabulkan

Putusan Serta Merta (Uit voerbaar Bij Voorraad).

---Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 22 alinea ke-6 yang

mengemukakan : “Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 16

tentang menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu

(Uitvoerbar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi”

dan alinea ke-17 hingga halaman 23 alinea ke-2 yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 191

Rbg,.........dst...........beralasan hukum dikabulkan”;

---Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam

memutuskan sengketa aquo dengan putusan serta merta dengan alasan sbb :

1. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bertentang dengan Ketentuan Surat

Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000, Tentang Putusan Serta

Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

2. Tidak ada alasan yang bersifat mendesak, memaksa dan alasan kepentingan

hukum yang harus dipenuhi.

3. Pembanding ic.Tergugat I membantah autentitas dan terdapatnya cacat

yuridis/cacat hukum Akta Jual Beli No. 16/2016, tanggal 18 Mei 2016, yang

diperbuat dihadapan Notaris/PPAT Abidin Soaduon Panggabean, SH, yakni

Pembanding menyatakan tidak pernah turut menandatangani Akta Jual Beli

No. 16/2016 tersebut.

4. Pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

mengabulkan Putusan Serta Merta pada sengketa aquo tidak sesuai dengan

Ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg, oleh karenanya harus dibatalkan ditingkat

banding yang dimohonkan Pembanding.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pembanding memohonkan

kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, agar berkenan

menerima permohonan banding Pembanding, selanjutnya membatalkan dan

memperbaiki putusan yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Dalam Pokok Perkara :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 295/Pdt.G/2017/PN-

Medan, tanggal 28 Maret 2018.

Menghukum Penggugat/Terbanding I dan Turut Tergugat VII/Terbanding VII

untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat I

tersebut, Terbanding I semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut

Terbanding VII, telah mengajukan kontra memori banding, sebagaimana tersebut

dibawah ini :

Terbanding I semula Penggugat :

- Bahwa putusan perkara No.295/Pdt.G/2017, tanggal 28 Maret 2018 tersebut

telah sangat tepat, berimbang terhadap kepentingan pihak-pihak yang

berperkara dan telah memenuhi rasa keadilan dan kebenaran telah sesuai

dengan yang dicita-citakan oleh masyarakat pencari keadilan,---------------------

--------------------------------------- Majelis Hakim yang mengadili dan memutus

perkara ini di Tingkat Pengadilan Negeri Medan telah berlaku adil

mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum secara berimbang baik alat

bukti yag diajukan oleh Penggugat/Terbanding I maupun alat bukti yang

diajukan oleh Tergugat I/Pembanding secara benar, professional dan

bertanggung jawab.

Turut Terbanding semula Turut Tergugat VII:

- Bahwa Turut Tergugat VII/Terbanding VII membantah dengan tegas

dalil/alasan-alasan keberatan Banding dari Tergugat I/Pembanding atas

Putusan PengadilanNegeri MedanNo. 295/Pdt.G/2017/PN-MDN. tanggal 28

Maret 2018, sebagaimana yang dikemukakan dalam Memori Banding-nya

tertanggal 28 Mei 2018 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Medan tanggal 28 Mei 2018 ;

Bahwa apabila diperhatikan dalil/alasan-alasan keberatan Banding yang

diajukan Tergugat I/Pembanding dalam Memori Banding-nya, sebenarnya apa

yang dipersoalkan Tergugat I/Pembanding adalah merupakan pengulangan saja

yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan

sebagaimana tertuang dalam Putusannya No. 295/Pdt.G/2017/PN-MDN. tanggal

28 Maret 2018, hanya redaksionalnya saja yang berbeda;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim

Tinggi Pengadilan Tinggi Medan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Medan No. 295/Pdt.G/2017/PN-MDN. tanggal 28 Maret 2018, tersebut;

Selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan

Tinggi Medan agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Menguatkan Putusan PengadilanNegeri Medan No. 295/Pdt.G/2017/PN-MDN.

tanggal 28 Maret 2018, yang dibanding tersebut ;

Menghukum Tergugat I/Pembanding membayar ongkos perkara yang timbul

dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding ini ;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan hukum

yang baru untuk merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori

banding dari Pembanding semula Tergugat I, berikut dengan kontra memori

banding Terbanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Turut

Terbanding semula Turut Tergugat VII, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus

dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan menelaah

putusan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 295/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 28

Maret 2018, termasuk di dalamnya berita acara sidang, serta surat-surat lain yang

bersangkutan seperti memori banding Pembanding semula Tergugat I, Kontra

Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding

dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat VII, Pengadilan Tinggi berpendapat

bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat

dan benar menurut hukum, yang didasari fakta fakta serta bukti bukti yang

diajukan dipersidangan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri

dalam mengadili perkara aquo ditingkat banding, kecuali tentang dikabulkannya

petitum pada butir 9 , yaitu mengenai Uang Paksa (dwangsom). Pertimbangan

tentang hal ini akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai butir 9 amar Putusan Pengadilan Negeri

Medan Nomor 295/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 28 Maret 2018, tentang

dwangsom Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan

yang diterapkan dalam Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena terhadap Putusan

yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi riil tidak diperbolehkan

diterapkan dwangsom, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 : “Dwangsom akan ditolak

apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil” ; Dengan demikian

Majelis Hakim Banding akan memutus dengan amar selengkapnya sebagai berikut

di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semuIa Tergugat I, tetap

berada dipihak yang kalah maka Pembanding semula Tergugat I, dihukum untuk

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365 dari K.U.H.Perdata, dan

peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I,

tersebut;

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 28 Maret 2018

nomor 295/Pdt.G/2017/PN Mdn, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai

berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Akta Jual Beli No.16/2016, tanggal

18 Mei 2016 antara Penggugat (Lelyana Rajagukguk) dan Tergugat II


(PPAT), Abidin Soaduon Panggabean, SH, adalah sah menurut

hukum.

3. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat selaku Pembeli dalam

Akta Jual Beli No.16/2016, tanggal 18 Mei 2016 dihadapan Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) Abidin Soaduon Panggabean, SH adalah

pembeli yang beritikat baik.

4. Menyatakan dalam hukum, bahwa Sertifikat Hak MiliK No.01666,

tanggal 4 Juni 2015, Surat Ukur No.00103/DURIAN/2015, Tanggal 29

Mei 2015, yang dibalik nama dari Tergugat II (Rebekka Elfrida

Hutapea) kepada Penggugat (Lelyana Rajagukguk) yang diterbitkan

oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan adalah sah menurut

hukum.

5. Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah

atas tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter persegi) yang terletak

di Jalan Selamat Gang Setuju, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan

Timur berdasarkan Sertifikat Hak MiliK No.01666, tanggal 4 Juni

2015, Surat Ukur No.00103/DURIAN/2015, Tanggal 29 Mei 2015, atas

nama Penggugat (Lelyana Rajagukguk) beserta bangunan rumah

yang terletak diatas tanah seluas 305 m2 tersebut.

6. Menyatakan dalam hukum perbuatan Tergugat I yang menghalang-

halangi dan tidak mau mengosongkan/menginggalkan dan

menyerahkan objek perkara kepada Penggugat adalah perbuatan

melawan hukum.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang

mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II atau Tergugat-Tergugat

lainnya agar mengosongkan tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima

meter persegi) berikut bangunan rumah diatasnya (objek perkara)

selanjutnya menyarahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik

sebagai mana keadaan semula;

8. Menyatakan dalam hukum, bahwa segala surat-surat yang timbul dan

yang menimbulkan hak tanah seluas 305 m2 (tiga ratus lima meter

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN

PENGADILAN T

INGGI M

EDAN


persegi) maupun rumah yang berada diatasnya yang terletak di Jln.

Selamat Gang Setuju No. 27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan

Timur, Kota Medan (objek perkara) selain atas seijin dan

sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah.



maupun kasasi.

10. Menghukum Pembanding semula Tergugat I, membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

11. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami:

Dharma Edward Damanik,SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erwan Munawar,

S.H.,M.H. dan Agung Wibowo, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, dan diucapkan pada hari ini Rabu, tanggal 6 Februari 2019 di dalam

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh kedua Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Parulian,S.H.,M.Hum. sebagai Panitera

Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,

Erwan Munawar, S.H.,M.H. Dharma E. Damanik, S.H., M.H

Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya perkara: 1. Meterai ----------------: Rp 6.000.00,- 2. Redaksi ---------------: Rp 5.000.00,- 3. Pemberkasan --------: Rp139.000.00,-

Jumlah-----------------: Rp150.000.00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Documents

P U T U S A N PENGADILAN TINGGI MEDANPENGADILAN TINGGI MEDAN fileNo 25 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur, Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I