P U T U S A NNomor : 323 / PDT / 2015 / PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan

sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRO Cabang Medan, berkedudukan di

Jalan Imam Bonjol Nomor 24 C - D

Medan, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Vitra Verba, S.H., dan Alek Ishak,

selaku Karyawan PT. BRI Agro Kantor

Cabang Medan, berdasarkan Surat Kuasa

no. 22/SK-Dir.01/VI/2014 tanggal 30 Juni

2014, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai

dengan No.W2.U3.50/pdt/SK/2014/PB-Bnj,

tanggal 15 Juli 2014, disebut sebagai

PEMBANDING I semula TERGUGAT III ;

LILA MEUTIA, SH, Notaris di Medan bertempat tinggal di Jalan Jenderal

Ahmad Yani No. 16 Medan, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Mukhlis, S.H.,Advokat / Pengacara dan Penasehat

Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat

Hukum Mukhlis Lubis, S.H & Associatesberalamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H.,

No. 538 Medan 202333, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 17

September 2014, yang telah didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Binjai dengan No.W2.U3.153/pdt/SK/2014/

PB-Bnj, tanggal 18 September 2014,

disebut sebagai PEMBANDING II semula

TERGUGAT IV ;LAWAN ...............

2

L A W A N ;1.DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD, laki-laki, agama Islam,

pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jalan

Jend. Ahmad Yani No. 23, Kelurahan

Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota

Binjai, disebut sebagai TERBANDING Isemula PENGGUGAT I ;

2. FATMA RAHMI, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat

tinggal di Jalan Ahmad Yani No.23

Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota,

Kota Binjai, disebut sebagai Terbanding

II semula Penggugat II ;

Dalam hal ini Terbanding I, II / Penggugat

I, II memberi kuasa kepada Yopi Mariadi,SH dan Bambang Nurdiansyah, SH,

masing-masing adalah Advokat dan

Konsultan Hukum yang berkantor di Law

Office ”MARIADI, NURDIANSYAH &PARTNERS”, beralamat di Jalan T. Imam

Bonjol No. 132 Binjai, berdasarkan

kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal

26 April 2014 ;

Dan ;1.TENGKU INDRA BUNGSU, SH, SpN, lahir di Binjai Tanggal 6 Agustus

1960 bertempat tinggal di Jln. Sultan

Hasanuddin No. 12, Kelurahan Satria,

Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai disebut

sebagai TURUT TERBANDING I semulaTERGUGAT I ;

2.CV. PUTRA MELAYU, yang diwakili oleh direkturnya Tengku IndraBungsu, SH, SpN beralamat di Jalan

Sultan Hasanuddin, No. 12, Kelurahan

Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota

Binjai disebut sebagai TURUTTERBANDING II semula TERGUGAT II;

Siti .................

3

3.SITI SYARIFAH, SH, PPAT di Binjai bertempat tinggal di Jalan T. Amir

Hamzah Gang Roda No. 2 Binjai, disebut

sebagai TURUT TERBANDING IIIsemula TERGUGAT V ;

4. KANTOR PERTANAHAN KOTA BINJAI, berkedudukan di Jalan

Samanhudi No. 14 Binjai, dalam hal ini

diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. NurAlamsyah, S.H.,Dkk Kepala Seksi

Sengketa, Konflik dan Perkara dan Kantor

Pertanahan Kota Binjai, berdasarkan Surat

Kuasa No. 055/SK.12.75/VI/2014 tanggal 17

Juni 2014, yang telah didaftarkan

diKepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai

dengan no. W2.U3.40/pdt/SK/2014/PB-Bnj,

tanggal 17 Juni 2014 disebut sebagai

TURUT TERBANDING IV semula

TERGUGAT VI ;

5. PT. BALAI LELANG STAR, beralamat di Jalan Cemara No. 22 C-D

Medan, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Ferdinand Ghodang, S.E., S.H.,M.H., Abdul Gani Lubis, S.H., selaku

Karyawan pada Kantor Balai Lelang Star,

Wilayah Medan, berdasarkan Surat Kuasa

No. tanggal 24 Juni 2014, yang telah

didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan

Negeri Binjai dengan no. W2.U3.42/

pdt/SK/2014/PB-Bnj, tanggal 01 Juli 2014

disebut sebagai TURUT TERBANDING Vsemula TERGUGAT VII ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan

perkara ini ;

TENTANG ................

4

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Membaca, gugatan Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal

28 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Binjai dibawah register perkara Nomor : 13/Pdt.G/2014/ PN. BJ, telah

mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat atas hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dengan Penggugat II adalah pasangan suami istri

yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada

tanggal 17 Pebruari 1984 yang perkawinannya tersebut telah tercatat

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Hulu, Kotamadya Tebing

Tinggi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 227/171/XII/84

tertanggal 11 Pebruari 1985, sehingga secara hukum Penggugat I dan

Penggugat II adalah sebagai pasangan suami istri yang sah dimana

setiap harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan

harta bersama bagi Penggugat I dan Penggugat II;

2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II ada memiliki harta bersama

yaitu Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama

DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD (Penggugat I) berupa

sebidang tanah pertapakan seluas 105 M2 yang diatasnya berdiri 1

pintu bangunan permanen yang terletak di Jalan Hasanuddin yaitu

rumah toko usaha Apotik RIFKI yang dibeli pada saat masih dalam

masa perkawinan tertanggal 7 Mei 2007 sesuai dengan Akta Jual Beli

No. 53/2007 yang diperbuat oleh KHAIRUNISA, SH PPAT Kota Binjai,

selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai tanah objek perkara;

3. Bahwa Tergugat I adalah selaku Direktur dari Tergugat II berdasarkan

Anggaran Dasar Tergugat II yang didirikan dengan Akta Nomor 2

tanggal 6 Pebruari 2012 yang dibuat dihadapan Halimah, SH Notaris

di Binjai ;

4. Bahwa Tergugat III adalah lembaga keuangan yang salah satu fungsi

ruang lingkup kerjanya adalah memberikan pinjaman kredit yang

dahulunya adalah bernama PT. BANK AGRO NIAGA, Tbk Cabang

Medan;

5. Bahwa Tergugat I telah melakukan pinjaman kredit kepada Tergugat III

sebesar Rp. 300.000.000,- dengan bertindak dalam jabatannya selaku

Direktur Tergugat II dan sekaligus Tergugat I juga bertindak untuk

dirinya ..............

5

dirinya sendiri sebagai penjamin dalam perjanjian kredit tersebut

sesuai dengan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52

tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan

Tergugat IV;

6. Bahwa adapun yang dijaminkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III

dalam pinjaman kredit yang perjanjiannya dibuat oleh dan dihadapan

Tergugat IV tersebut ternyata adalah harta bersama Para Penggugat

yaitu tidak lain adalah tanah yang disebut sebagai objek perkara dalam

perkara ini dengan nilai pertanggungan adalah sebesar Rp.

375.000.000,- dan atas hal tersebut Para Penggugat sangat keberatan

dan merasa telah dirugikan yang diketahui oleh Para Penggugat

dikarenakan adanya upaya Tergugat III bersama dengan bantuan

Tergugat VII untuk melelang tanah objek perkara untuk menjadi

pembayaran pelunasan atas perjanjian hutang yang dilakukan oleh

Tergugat I bersama dengan Tergugat III dihadapan Tergugat IV;

7. Bahwa adapun alasan keberatan Para Penggugat dalam perkara ini

adalah karena Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak ada

menyetujui tentang perjanjian pinjaman kredit tersebut dimana Para

Penggugat tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut

dan tidak sebagai pihak dalam perjanjian kredit tersebut;

8. Bahwa secara hukum tentunya Para Penggugat sebagai pemilik tanah

yang tanahnya dijaminkan dalam perjanjian pinjaman kredit tersebut

wajib ikut serta dalam perjanjian pinjaman kredit tersebut untuk

mengetahui tentang hartanya dijadikan jaminan atas suatu hutang dan

sebagai suatu perjanjian pokok persetujuan untuk melepaskan haknya

atas tanah objek perkara dimana jikalau hutang tersebut tidak terbayar

konsekuensinya bagi Para Penggugat maka tanahnya tersebut akan

dijual untuk melunasi pembayaran atas hutang tersebut;

9. Bahwa atas tidak ikut sertanya Para Penggugat sebagai pihak dalam

perjanjian kredit tersebut maka demi hukum perjanjian kredit tersebut

adalah cacat hukum, sehingga menjadikan perjanjian tersebut sebagai

sesuatu yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau setidaknya

demi hukum objek perkara tidak sah dijadikan jaminan atas kredit

tersebut;

10.Bahwa tindakan Tergugat I, (baik bertindak untuk dan atas

nama dirinya sendiri atau bertindak untuk dan atas nama Tergugat II)

bersama .............

6

bersama Tergugat III dan Tergugat IV dalam membuat Perjanjian

Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September

2012 tersebut diatas secara hukum telah melanggar pasal 1820 dan

pasal 1821 KUH Perdata yang berbunyi:

Pasal 1820 berbunyi : Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan

mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang,

mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan siberutang mana kala

orang itu sendiri tidak memenuhinya.

Pasal 1821 berbunyi : Tiada Penanggungan jika tidak ada suatu

perikatan pokok yang sah.

11.Bahwa selain itu adapun alasan Lain dari keberatan Para Penggugat

dalam perkara ini adalah karena ternyata surat kuasa membebankan

hak tanggungan atas tanah objek Perkara adalah tidak sah

disebabkan Penggugat II selaku istri sah tidak pernah menandatangani

surat tersebut dan sedangkan Penggugat I meski ada menanda

tangani namun dalam menanda tangani surat tersebut telah dikelabui

dan tidak sesuai dengan Prosedur hukum yang berlaku yaitu tidak

ditandatangani dihadapan notaris dan tidak dibacakan isi suratnya;

Bahwa, Tergugat I telah mengelabui Penggugat I dengan meminjam

sertifikat tanah objek perkara dari Penggugat I tanpa sepengetahuan

Penggugat II dan secara diam-diam menyerahkannya kepada

Tergugat III dan selanjutnya Tergugat I mendatangi Penggugat I di

tempat praktek Penggugat I guna mengelabui Penggugat I untuk

menanda tangani surat dengan tidak memberi kesempatan kepada

Penggugat I untuk membaca dan juga tidak memberi informasi

kepada Penggugat I untuk mengetahui hal apa yang ditanda

tanganinya tersebut ;

12.Bahwa diketahui kemudian ternyata surat yang disuruh Tergugat I

untuk ditanda tangani oleh Penggugat I adalah Surat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 maret 2013 yaitu

kuasa Penggugat I kepada Tergugat III untuk membebankan hak

tanggungan atas tanah objek perkara yang diberikan surat kuasa

tersebut adalah dibuat oleh Tergugat IV ;

13.Bahwa secara hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Nomor 30 tanggal 8 maret 2013 yang demikian adalah cacat hukum

karena ................

7

karena Penggugat I ketika menanda-tangani surat kuasa tersebut tidak

dihadapan Tergugat IV dan Tergugat IV tidak ada membacakan Surat

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut namun hanya

diserahkan dan disodorkan oleh Tergugat I untuk langsung ditanda-

tangani oleh Penggugat I ;

14.Bahwa selain itu alasan tidak sahnya Surat Kuasa Membebankan

Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 maret 2013 tersebut adalah

dikarenakan Penggugat II sebagai istri sah Penggugat I yang secara

hukum juga sebagai pemilik sebagian tanah objek perkara

berdasarkan hukum harta bersama, sama sekali tidak ada

menandatangani surat kuasa tersebut padahal seharusnya uenggugat

II wajib turut menyetujui dan menanda-tangani jikalau objek perkara

akan dibebankan hak tanggungan sehingga atas tidak ikutnya

Penggugat II menandatangani surat kuasa tersebut maka menjadikan

tidak sahnya pembebanan Hak Tanggungan atas tanah objek perkara;

15.Bahwa terlebih lagi karena perjanjian pokok yang menjadi dasar

dibuatnya surat kuasa membebankan hak tanggungan tersebut yaitu

Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14

September 2012 demi hukum adalah cacat hukum dan tidak sah maka

tentunya secara hukum accesoir (ikutannya) menjadikan surat kuasa

tersebut juga adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan

hukum;

16.Bahwa kemudian Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 maret 2013 telah

membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013 Tanggal 11

Maret 2013 atas tanah objek perkara yang dibuatnya dihadapan

Tergugat V;

17.Bahwa karena Perjanjian pokoknya yaitu Perjanjian Kredit Pinjaman

Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 dan juga Surat

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8 maret

2013 adalah cacat hukum maka tentunya secara hukum accesoir

(ikutannya) menjadikan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013

Tanggal 11 Maret 2013 tersebut juga cacat hukum, tidak sah dan tidak

berkekuatan hukum;

Bahwa ...............

8

18.Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No.

78/2013 Tanggal 11 Maret 2013 tersebut Tergugat VI telah

membebankan hak tangungan dan mengeluarkan sertifikat hak

tangungan No. 263/2013 atas nama Bank Agro Niaga, Tbk terhadap

sertifikat tanah objek perkara dan oleh karena Perjanjian Kredit

Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 dan

Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013 Tanggal 11 Maret

2013 tersebut adalah cacat hukum, maka tentunya secara hukum

accesoir (ikutannya) menjadikan sertifikat hak tanggungan yang

dibebankan oleh Tergugat VI pada sertifikat Hak Milik No.

388/Kelurahan Satria atas nama Penggugat I juga adalah cacat

hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

19.Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian tersebut diatas maka beralasan

hukum Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat

II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII

sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan

hukum yang mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat dan

untuk itu Para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim kiranya

berkenan menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum :

a. Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14

September 2012 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di

Medan ;

b. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8

Maret 2013 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan ;

c. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013 Tanggal 11 Maret

2013 yang dibuat oleh Siti Syarifah, SH PPAT di Binjai;

d. Sertifikat Hak Tanggungan No. 263/2013 atas nama Bank Agro

Niaga, Tbk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota

Binjai;

Serta menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum

Penanggungan/Penjaminan Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan

Satria atas nama DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD didalam

Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14

September 2012 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan

20.Bahwa karena dalam Perkara ini jelas terlihat adanya kesengajaan

kesalahan perbuatan melawan hukum, Tergugat I, Tergugat III dan

Tergugat ..............

9

Tergugat IV dalam membebankan hak tanggungan atas tanah objek

perkara dalam suatu pinjaman kredit dan hal itu telah merugikan Para

Penggugat maka selayaknya kepada Tergugat I, Tergugat III dan

Tergugat IV dihukum masing-masing membayar ganti rugi sebesar

Rp.100.000.000,- kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika

yaitu sesuai dengan nilai pinjaman yang diberikan oleh Tergugat III

dalam perkara ini yang dibagi secara rata kepada Tergugat I, Tergugat

III dan Tergugat IV sebagai pihak yang paling bertanggung jawab

dalam perkara ini;

21.Bahwa selanjutnya untuk melindungi hak para Penggugat sebagai

pihak yang dirugikan dalam perkara ini maka Para Penggugat

bermohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini untuk :

- Menghukum Tergugat III dan Tergugat VII dan/atau siapapun untuk

tidak melakukan pelelangan atas tanah objek perkara ;

- Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik

No. 388/Kelurahan Satria atas nama Penggugat I ;

- Menghukum Tergugat VI untuk menghapus/meroya Hak

Tanggungan yang dibebankan terhadap tanah objek perkara ;

22.Bahwa apabila Tergugat I, III, IV dan VI lalai atau tidak bersedia

mematuhi isi putusan ini, maka patut kiranya dihukum masing-masing

untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,-

(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatannya menjalankan putusan

perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum

tetap ;

23.Bahwa oleh karena perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti

autentik, maka dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat

dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij

voorraad) walaupun ada upaya hukum berupa Perlawanan (verzet),

Banding ataupun Kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dimohonkan kehadapan

Bapak agar memanggil para pihak yang berperkara untuk diproses dalam

suatu persidangan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu

dan seterusnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan

sebagai berikut :

PRIMAIR ..............

10

PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum :

a. Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14

September 2012 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di

Medan;

b. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8

Maret 2013 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan;

c. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013 Tanggal 11 Maret

2013 yang dibuat oleh Siti Syarifah, SH PPAT di Binjai;

d. Sertifikat Hak Tanggungan No. 263/2013 atas nama Bank Agro

Niaga, Tbk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota

Binjai;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penanggungan/

Penjaminan Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama

DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD didalam Perjanjian Kredit

Pinjaman Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 September 2012 yang

dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah melakukan perbuatan

melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing

membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- kepada Para

Penggugat secara tunai dan seketika setelah putusan perkara ini

berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

6. Menghukum Tergugat III dan Tergugat VII dan/atau siapapun untuk

tidak melakukan pelelangan atas sebidang tanah pertapakan seluas

105 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 388/ Kelurahan Satria

atas nama DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD yang terletak

di Jalan Hasanuddin yang diatasnya berdiri 1 pintu bangunan ruko

usaha Apotik RIFKI;

7. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.

388/ Kelurahan Satria atas nama DOKTER HAJI TENGKU MURADELFUAD kepada Para Penggugat secara seketika setelah putusan

perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

8.Menghukum ...............

11

8. Menghukum Tergugat VI untuk menghapus/meroya Hak Tanggungan

yang dibebankan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan

Satria atas nama DOKTER HAJI TENGKU MURAD ELFUAD;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI

secara masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsoom)

sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari

keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan

perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

10.Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih

dahulu secara serta merta (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada

upaya hukum berupa Perlawanan (verzet), Banding ataupun Kasasi;

11.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng

untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut TergugatIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSIBahwa PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya mengandung

ERROR IN PERSONA karena mengandung diskualifikasi in persona, oleh

karena itu dalil gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat

diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard).

Berdasarkan Surat Gugatan, dasar dalil gugatan yang diajukan oleh Para

Penggugat dalam Perkara aquo adalah Perbuatan Melawan Hukum yang

bersumber dari Para Penggugat merasa ditipu dan dibohongi oleh

Tergugat I dan II pada saat Para Penggugat diminta untuk

menandatangani SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan)

No.39/2013 tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila

Meutia,S.H., PPAT/Notaris di Medan sebagai Penjamin kewajiban kredit

dari Tergugat II terhadap Tergugat III, dalam hal ini jaminan/agunan yang

dipakai oleh Tergugat I dan II untuk memperoleh fasilitas kredit dari

Tergugat III adalah milik Para Penggugat.

Bahwa ...............

12

Bahwa perlu dijelaskan fakta-fakta terkait dengan Para Penggugat yang

merasa ditipu dan dibohongi oleh Tergugat I dan II , pada

penandatanganan SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan) atas jaminan/agunan milik Para Penggugat yaitu :

1. Berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat I adalah salah satu

sekutu komanditer pada Tergugat II, berdasar Akta Perseroan

Komanditer Tergugat II (CV.Putra Melayu) yang dibuat oleh dan

dihadapan Halimah,S.H. Notaris di Binjai pada tanggal 6 Februari

2012, sedangkan Penggugat II adalah istri dari Penggugat I ;

2. Bahwa Penggugat I dengan disetujui oleh Penggugat II telah

menandatangani SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan) yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat IV, adapun

agunan milik Para Penggugat yang dibebani Hak Tanggungan untuk

menjamin fasilitas kredit dari Tergugat II kepada Tergugat III hingga

senilai Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

adalah Tanah dan Bangunan Hak Milik seluas 105 M2 yang terletak di

Kel.Satria, Kecamatan Binjai kota, Provinsi Sumatera Utara, yaitu SHM

No.388/Satria terdaftar atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfuad;

3. Bahwa jika Para Penggugat merasa telah ditipu dan dibohongi oleh

Tergugat I dan Tergugat II perihal penjaminan kewajiban kredit oleh

Para Penggugat terhadap fasilitas kredit Tergugat II kepada Tergugat

III, selayaknya Para Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II

secara Pidana kepada aparat penegak hukum (dalam hal ini

Kepolisian) untuk dapat dibuktikan apakah terdapat unsur Pidana

Penipuan atau tidak antara Tergugat I dan II terhadap Para

Penggugat, yang nantinya Putusan atas laporan Pidana dari Para

Penggugat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut

yang akan menjadi bukti Perdata Para Penggugat untuk keberatan

Para Penggugat di perkara Perdata.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, dalam permasalahan intern

Tergugat I, yaitu perihal sangkaan dalil Penipuan oleh Tergugat I dan II

kepada Para Penggugat, Tergugat III tidak menjadi salah satu pihak

dalam permasalahan tersebut sehingga tidak ada hubungan hukum,

kewajiban hukum (legal obligation) maupun pertanggungjawaban

hukum (legal liability) yang harus dilaksanakan oleh Tergugat III

sebagai ...............

13

sebagai konsekuensi dari agunan milik Para Penggugat menjadi

jaminan fasilitas kredit Tergugat II kepada Tergugat III.

Oleh karena itu, tindakan Para Penggugat menarik PT. BANK

RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK (BRI AGRO) sebagai

Tergugat III dalam perkara ini adalah mengandung cacat formil yang

bersifat error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person yaitu

salah dan keliru menarik BRI AGRO sebagai Tergugat III, oleh karena

itu gugatan seharusnya Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke

verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Pada dasarnya Tergugat III dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil

gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat III sesuai dengan alasan yang

dikemukakan di bawah ini :

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi diatas adalah

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok

perkara ini.

2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang

diajukan Para Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas

oleh Tergugat III.

3. Bahwa Tergugat III membantah serta menolak secara tegas dalil Para

Penggugat pada angka 7, 8 dan 9 surat gugatannya, angka 7menyatakan: “Bahwa adapun alasan keberatan Para Penggugat dalam

perkara ini adalah karena Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak ada

menyetujui tentang perjanjian pinjaman kredit tersebut, dimana Para

Penggugat tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian kredit tersebut

dan tidak sebagai pihak dalam perjanjian kredit tersebut” , angka 8menyatakan : “ Bahwa secara hukum tentunya Para Penggugat sebagai

pemilik tanah yang tanahnya dijaminkan dalam perjanjian pinjaman kredit

tersebut untuk mengetahui tentang hartanya dijadikan jaminan atas suatu

hutang dan sebagai suatu perjanjian pokok persetujuan untuk melepaskan

hak nya atas tanah objek perkara di mana jikalau hutang tersebut tidak

terbayar konsekuensinya bagi Para Penggugat maka tanahnya tersebut

akan dijual untuk melunasi pembayaran atas hutang tersebut” dan angka9 menyatakan : “Bahwa atas tidak ikut sertanya Para Penggugat sebagai

Pihak ...............

14

pihak dalam perjanjian kredit tersebut, maka demi hukum perjanjian kredit

tersebut adalah cacat hukum, sehingga menjadikan perjanjian tersebut

sebagai sesuatu yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atau

setidaknya demi hukum objek perkara tidak sah dijadikan jaminan atas

kredit tersebut”.

Bantahan dan Penolakan Tergugat III adalah dengan dasar :

A. Bahwa berdasar fakta bahwa sesuai Perjanjian kredit Pinjaman Rekening

Koran No.52 tanggal 14 September 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan

Lila Meutia,S.H., Notaris di Medan antara PT.Bank Agroniaga Tbk

Cabang Medan yang diwakili oleh Sdr.Erwin Irnanda sebagai Kepala

Cabang dengan CV.Putra Melayu yang diwakili oleh Sdr.Tengku Indra

Bungsu sebagai Direktur Bukti : P1) , Tergugat II telah memperoleh

fasilitas kredit Modal Kerja “Pinjaman Rekening koran” sejumlah

Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) dari Tergugat III dengan

jangka waktu 12 (dua belas)

bulan terhitung tanggal 14 September 2012 sampai dengan 14 september

2013 adapun terhadap fasilitas kredit yang diperoleh oleh Tergugat II

tersebut, Tergugat II memberikan jaminan sebagai berikut : “Tanah dan

Bangunan Hak Milik seluas 105 M2 yang terletak di Propinsi Sumatera

Utara, kota Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Kelurahan Satria yaitu

Sertipikat Hak Milik Nomor 388 atas nama Dokter Haji Tengku Murad

Elfuad serta terhadap tanah dan bangunan tersebut dibebani Hak

Tanggungan Peringkat I (Pertama) sebesar Rp.375.000.000,- (Tiga ratus

tujuh puluh lima juta rupiah), dalam hal ini Penggugat I yaitu Sdr.Tengku

Murad Elfuad juga merupakan Sekutu Komanditer dari Tergugat II

(CV.Putra Melayu);

B. Bahwa berdasar Akta Perseroan komanditer Tergugat II (CV.Putra

Melayu) No.02 tanggal 6 Februari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan

Halimah,S.H., Notaris di Binjai pada Pasal 6 menyatakan : “Para pesero

tuan Tengku Indra Bungsu,S.H. dan T. Nasrullah Nabawi adalah para

pesero pengurus yang bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban

perseroan, berturut-turut dengan jabatan DIREKTUR dan WAKIL

DIREKTUR, oleh karenanya mereka berhak baik sendiri maupun

bersama-sama mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan dan

karenanya berhak untuk menandatangani atas nama perseroan semua

surat-surat yang mengikat perseroan serta menjalankan segala hak dan

kekuasaan ...............

15

kekuasaan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai

pemilikan asal saja dalam rangka maksud dan tujuan serta guna

kepentingan perseroan tanpa pembatasan apapun juga termasuk

membuka rekening di bank, baik pemerintah maupun swasta” sehingga

perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I untuk mewakili Tergugat

II dalam hal mengajukan permohonan dan menerima fasilitas kredit

kepada dan dari Tergugat III tidak perlu bersama-sama atau memohon ijin

kepada Penggugat I sebagai sekutu komenditer Tergugat II;

4. Bahwa Tergugat III juga membantah dan menolak secara tegas dalil Para

Penggugat pada angka 10 gugatan Para Penggugat yaitu : “Bahwa

tindakan Tergugat I (baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri

atau bertindak untuk dan atas nama Tergugat II) bersama Tergugat II dan

Tergugat IV dalam membuat Perjanjian Kredit Pinjaman rekening Koran

Nomor 52 tanggal 14 September 2012 tersebut secara hukum telah

melanggar pasal 1820 dan 1821 KUH Perdata…….”.

Bantahan dan Penolakan Tergugat III adalah dengan dasar :

Bahwa Para Penggugat dalam hal menjadikan tanah dan bangunan SHM

No.388/Satria menjadi jaminan kredit Tergugat II kepada Tergugat III,

tidak mengacu pada Pasal-pasal KUH Perdata yang mengatur mengenai

“PENANGGUNGAN UTANG” yaitu Pasal 1820 dan 1821, akan tetapi

mengacu pada Undang-undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996

sehingga Para Penggugat dalam hubungan hukumnya kepada Para

Tergugat tunduk kepada aturan-aturan yang terdapat pada UU No.4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

5. Bahwa Tergugat III juga membantah dan menolak secara tegas dalil Para

Penggugat pada angka 11 dan 12 gugatan Para Penggugat yang

menyatakan : “ Bahwa selain itu adapun alasan lain dari keberatan Para

Penggugat dalam perkara ini adalah karena ternyata surat kuasa

membebankan hak tanggungan atas tanah objek perkara adalah tidak sah

disebabkan Penggugat II selaku istri sah tidak pernah menandatangani

surat tersebut dan sedangkan Penggugat I meski ada menandatangani

namun menandatangani surat tersebut telah dikelabui dan tidak sesuai

dengan prosedur hukum yang berlaku yaitu tidak ditandatangani

dihadapan Notaris dan tidak dibacakan isi suratnya” dan “Bahwa Tergugat

I telah mengelabui Penggugat I dengan meminjam sertifikat tanah objek

perkara dari Penggugat I tanpa sepengetahuan Penggugat II dan secara

diam ...............

16

diam-diam menyerahkannya kepada Tergugat III dan selanjutnya

Tergugat I mendatangi Penggugat I untuk menandatangani surat dengan

tidak memberi kesempatan kepada Penggugat I untuk membaca dan juga

tidak memberi informasi kepada Penggugat I untuk mengetahui hal apa

yang ditandatanganinya tersebut”.

Bantahan dan Penolakan Tergugat III adalah dengan dasar :

a. Alasan yang dikemukakan Para Penggugat amat sangat tidak

berdasar dan tidak masuk akal, serta tidak di dukung bukti yang

sempurna, hal tersebut dikarenakan Penggugat II sebagai istri sah

dari Penggugat I ikut menandatangani SKMHT No.30/2013, hal

tersebut tercantum pada halaman 1 yaitu: “ Tuan Dokter H.T.Murad

Elfuad, Spesialis Anak lahir di binjai, pada tanggal 5 Mei 1955,

dokter, bertempat tinggal di kota Binjai, jalan Jenderal Ahmad Yani

Nomor 23, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor 1275020505550008, warga negara

Indonesia, menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan

hukum dalam akta ini telah diketahui dan mendapat persetujuan

dari istrinya yang sah, yakni oleh yang turut menghadap nyonya

FATMA RAHMI, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 8 September

1964, pegawai negeri sipil, bertempat bertempat tinggal di kota

Binjai, jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 23, Kelurahan Kartini,

Kecamatan Binjai Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

1275024809640001, warga negara Indonesia”, klausula tersebut

diatas amat sangat jelas sebagai bukti bahwa Penggugat II yang

merupakan istri dari Penggugat I memberikan persetujuan (spouse

consent) atas dijadikannya jaminan tanah dan bangunan SHM

No.388/Satria terhadap kredit Tergugat II kepada Tergugat III ;

b. Bahwa perihal dalil yang disampaikan Para Penggugat pada angka

12, hal tersebut juga sangat tidak masuk akal, karena amat tidak

mungkin pihak Tergugat I meminjam sertipikat tanah milik

Penggugat I tanpa sepengetahuan Penggugat II dan Penggugat I

tidak menanyakan bahwa Tergugat I meminjam Sertipikat Tanah

No.388/Satria akan dipergunakan untuk apa, dan sangat tidak

lazim terdapat pihak yang meminjamkan surat-surat bukti

kepemilikan assetnya kepada pihak lain tanpa mengetahui akan

diperuntukkan untuk apa;

c.Bahwa .............

17

c. Bahwa perihal Penggugat I tidak membaca apa yang

ditandatanganinya adalah merupakan keteledoran dari Penggugat I

sehingga akibat hukum apapun yang akan terjadi sehubungan

dengan hal tersebut harus dihadapi oleh Penggugat I;

d. Bahwa dapat Tergugat III tegaskan kembali, jika Para Penggugat

merasa telah ditipu dan dibohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II

perihal penjaminan kewajiban kredit oleh Para Penggugat terhadap

fasilitas kredit Tergugat II kepada Tergugat III, selayaknya Para

Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II secara Pidana

kepada aparat penegak hukum (dalam hal ini Kepolisian) untuk

dapat dibuktikan apakah terdapat unsur Pidana Penipuan atau

tidak antara Tergugat I dan II terhadap Para Penggugat, yang

nantinya Putusan atas laporan Pidana dari Para Penggugat

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yang akan

menjadi bukti Perdata para Penggugat untuk keberatan Para

Penggugat di perkara Perdata.

6. Bahwa dapat kami tambahkan disini, berdasarkan Undang-Undang No. 4

tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda

yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) diatur bahwa :

- Hak Tanggungan dapat diberikan untuk suatu utang yang berasal dari

satu hubungan hukum atau untuk satu hutang yang lebih berasal dari

beberapa hubungan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2)

UUHT ;

- Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan

hukum yang mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum

terhadap Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan dan

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap Obyek Hak

Tanggungan tersebut harus ada padaPemberi Hak Tanggungan pada

saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan (Pasal 8 ayat (1) dan

ayat (2) ;

- Pemegang Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan

hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang (Pasal 9) ;

- Sertifikat Hak Tanggungan, yang merupakan tanda bukti adanya Hak

Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan ada yang

memuat ..............

18

memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai

kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai

pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah.

Demikian ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1), (2) dan (3) UUHT.

Bahwa berdasarkan dasar hukum dan fakta tersebut diatas dapat

disimpulkan bahwa proses pembuatan SKMHT jo APHT jo. Sertipikat Hak

Tanggungan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku sehingga sah dan mengikat terhadap

Para Penggugat sebagai Pemberi Hak Tanggungan dan Tergugat III

sebagai Pemegang/Penerima Hak Tanggungan.

Bahwa disamping itu, berdasarkan Pasal 1 Akta Pemberian Hak

Tanggungan (APHT) No. 78/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat

dihadapan Siti Syarifah,S.H. PPAT Kota Binjai disebutkan bahwa :

“Pihak Pertama (dalam perkara aquo sebagai Penggugatt I) menjamin

bahwa semua obyek Hak Tanggungan tersebut diatas , betul milik

Pihak pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari

sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat”.

Oleh karena itu, menunjuk ketentuan Pasal 1 APHT tersebut diatas,

seharusnya kami sebagai Tergugat III dibebaskan dari segala

permasalahan yang timbul terkait dengan Obyek Hak Tanggungan,

termasuk gugatan dari Para Penggugat yang dalam hal ini merupakan

pihak Pemberi Hak Tanggungan.

7. Bahwa sejak bulan Agustus 2013, CV.Putra Melayu (qq Tergugat II)

sebagai debitur Tergugat III sudah tidak melaksanakan kewajibannya

untuk membayar angsuran kredit kepada Tergugat III, hal ini dibuktikan

dengan disampaikannya Surat Peringatan kepada CV.Putra Melayu (qq

Tergugat II) yaitu :

a. Surat Peringatan I No. 650A/MKT-MDN/SP/IX/2013 tanggal 06

September 2013 (vide : Bukti P-6)

b. Surat Peringatan II No. 664/ MKT-MDN/SP/IX/2013 tanggal 16

September 2013 (vide : Bukti P-7)

c. Surat Peringatan III No. 732/ MKT-MDN/SP/IX/2013 tanggal 27

September 2013 (vide : Bukti P-8) ;

Bahwa ..............

19

Bahwa dikarenakan kolektibilitas kredit CV.Putra Melayu telah berada

pada kondisi Macet (Kol 5) maka barang agunan berupa SHM No.

388/Satria telah dilakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan yaitu pada

tanggal 06 Mei 2014 dilakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

Pertama oleh KPKNL Medan dan dilaksanakan dengan bantuan Balai

Lelang Swasta Star, adapun dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak

Tanggungan I (pertama) ini, agunan CV.Putra Melayu belum terjual

karena belum ada peminat (vide: Bukti P-9)

Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ini telah sesuai

dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitandengan

Tanah (UUHT) yang berbunyi sebagai berikut :

“apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama

mempunyai hak untuk menjual Obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya

dari hasil penjualan tersebut”.

Jo. Pasal 20 ayat (1) UUHT yang berbunyi :

Apabila Debitor Cidera janji, maka berdasarkan :

a. Hak pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual Obyek Hak

Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau

b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak

Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan

piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari

kreditor-kreditor lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini harus menolak dan

mengesampingkan dalil gugatan dan petitum dalam Surat Gugatan

tersebut.

Majelis Hakim yang terhormat,Adanya hubungan hukum antara Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan

Tergugat III terjadi berdasarkan adanya Akta/Perjanjian Kredit sebagai

Perjanjian Pokok dan Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan sebagai

Perjanjian ikutannya sebagaimana disebutkan diatas yaitu :

Akta .................

20

1. Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran (Kredit Modal Kerja)

No. 52 tanggal 14 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan

Lila Meutia,S.H. Notaris di Medan (vide : Bukti P-1)

2. Akta Pengakuan Hutang No.53 tanggal 14 September 2013 yang

dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,S.H. Notaris di Medan (vide :

Bukti P-2)

3. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No.30/2013

tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,S.H.

Notaris di Medan (vide : Bukti P-3)

4. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.78/2013 tanggal 11

Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Syarifah,S.H. PPAT

Kota Binjai (vide : Bukti P-4)

5. Sertipikat Hak Tanggungan No.263/2013 tanggal 2 April 2014 senilai

Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai (vide :

Bukti P-5)

Dapat disampaikan bahwa pengikatan jaminan atas SHM No. 388/satria

yang di bebani lembaga jaminan kredit Hak Tanggungan telah sah dan

mengikat secara hukum yang hanya dapat dihapuskan apabila telah

memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)

UUHT yaitu :

(1) Hak Tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut:

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan;

b. Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan;

c. Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh

Ketua Pengadilan Negeri;

d. Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

(2) Hapusnya Hak Tanggungan karena dilepaskan oleh pemegangnya

dilakukan dengan pemberian pernyataan tertulis mengenai dilepaskannya

Hak Tanggungan tersebut oleh pemegang Hak Tanggungan kepada

pemberi Hak Tanggungan;

(3) Hapusnya Hak Tanggungan karena pembersihan Hak Tanggungan

berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri terjadi

karena permohonan pembeli hak atas tanah yang dibebani Hak

Tanggungan tersebut agar hak atas tanah yang dibelinya itu dibersihkan

dari beban Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 19;

Hapusnya ................

21

(4) Hapusnya Hak Tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang

dibeban Hak Tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang

dijamin.

Bahwa terhadap tanah sertifikat hak milik a quo telah pula dijadikan jaminan

kredit dan telah dibebankan hak tanggungan pada Tergugat III, yang

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

8. Bahwa Tergugat III amat sangat berkeberatan dengan dalil gugatan Para

Penggugat pada angka 24 yaitu “Bahwa oleh karena perkara ini diajukan

berdasarkan bukti-bukti authentik, maka dimohonkan agar putusan dalam

perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uit

Voerbaar Bij Voorad) walaupun ada upaya hukum berupa perlawanan

(verzet), Banding atapun Kasasi”

Bahwa dasar keberatan kami atas hal tersebut diatas adalah :

Sesuai Instruksi Mahkamah Agung RI No.348 K/5216/M, tanggal 13

Februari 1950 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.13 Tahun 1964

menginstruksikan agar putusan Uitvoebaar Bij Voorad tidak ditetapkan

karena apabila putusan itu dimintakan Banding, maka perkara menjadi

mentah kembali, dan seandainya putusan itu telah dilaksanakan,

kemudian ternyata Penggugat kalah dalam perkara tersebut, maka akan

timbul banyak sekali permasalahan.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung

dengan dalil-dalil hukum sebagaimana telah Tergugat III jelaskan diatas,

maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang

memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan yang

amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima/Mengabulkan eksepsi Tergugat III seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk

Verklaard);

2. Menyatakan sah dan berharga :

Akta .................

22

- Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran (Kredit Modal Kerja)

No. 52 tanggal 14 September 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan

Lila Meutia,S.H. Notaris di Medan.

- Akta Pengakuan Hutang No.53 tanggal 14 September 2013 yang

dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,S.H. Notaris di Medan.

- Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No.30/2013

tanggal 8 Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Lila Meutia,S.H.

Notaris di Medan.

- Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.78/2013 tanggal 11

Maret 2013 yang dibuat oleh dan dihadapan Siti Syarifah,S.H. PPAT

Kota Binjai.

- Sertipikat Hak Tanggungan No.263/2013 tanggal 2 April 2014 senilai

Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang

dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Binjai.

3. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No.388/Satria atas

nama Dokter Haji Tengku Murad Elfuad sebagai jaminan kredit dari

Tergugat II dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sampai

dengan nilai Rp.375.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

4. Menyatakan Tergugat III adalah Tergugat yang benar dan baik;

5. Menyatakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh

Tergugat III melalui KPKNL Medan berharga dan dapat terus

dilaksanakan;

6. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang tidak benar

dan tidak baik;

7. Menghukum Para Pengggat untuk mematuhi isi putusan dan membayar

biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan jawaban secara

khusus, namun telah mengajukan duplik yang sekaligus memuat jawaban

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil para Penggugat

mengenai:

Perjanjian ..............

23

1. Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran no. 52 tanggal 14

september 2012;

2. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan no. 30, tanggal 08 Maret

2013;

I. Tentang Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran no. 52 tanggal14 september 2012

- Bahwa para Penggugat mendalilkan Perjanjian Kredit Pinjaman

Rekening Koran no. 52 tanggal 14 september 2012, yang dibuat

oleh Tergugat IV (Lila Meutia, SH) Notaris di Medan adalah

perjanjian yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Dalam hal ini Tergugat IV perlu menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan surat permohonan PT. BRI Agroniaga Tbk

(Bank Agro) No. 176/AGR/Pa Cipera-MDN/ON/IX/2012 tertanggal

13 September 2012, perihal order pengikatan untuk dibuatkan akta

Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran dengan debitur CV.

Putra Melayu.

- Bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut diatas, maka pada

tanggal 14 September 2012, para pihak hadir dihadapan Tergugat

IV untuk dibuatkan Akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening

Koran.

- Bahwa pihak-pihak yang hadir dihadapan Tergugat IV, antara lain

I. Pihak PT. BRI Agroniaga Tbk (Bank Agro) yang dalam hal ini

diwakili oleh Tuan Erwin Irnanda, SH, selaku Kepala Cabang

Medan PT. BRI Agroniaga Tbk (Bank Agro);

II. CV. Putra Melayu selaku debitur;

III. Tengku Indra Bungsu, SH, Sp.N, selaku penjamin;

- Bahwa setelah dibuatkan Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening

Koran oleh Tergugat IV, maka Tergugat IV membacakan dan

menjelaskan isi dan maksud perjanjian tersebut kepada para

penghadap, yaitu Tergugat III, Tergugat II dan Tergugat I serta

saksi-saksi, kemudian Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran

ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris

(Tergugat IV);

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelaslah bahwa pembuatan

akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran no. 52 tanggal 14

September ............

24

September 2012, telah sesuai dengan prosedur hukum dan

ketentuan yang ada dan dengan demikian akta perjanjian tersebut

telah sah dan berkekuatan hukum;

II. Tentang Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan no. 30,tanggal 08 Maret 2013- Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Surat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan no. 30 tanggal 08 Maret 2013,

yang dibuat oleh Lila Meutia (Tergugat IV) Notaris di Medan adalah

surat kuasa yang tidak sah dan tidak sesuai dengan prosedur

hukum yang berlaku;

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2013, pemberi kuasa (Penggugat I)

dan penerima kuasa (Tergugat III) hadir di Kantor Tergugat IV

dengan maksud untuk dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan.

- Bahwa menurut keterangan Penggugat I (Dr. H. T. Murad Elfuad,

Sp.A) dalam hal melakukan perbuatan hukum dalam akta ini telah

diketahui dan mendapat persetujuan dari isterinya yang sah, yakni

Nyonya Fatma Rahmi (Penggugat II), lahir di Tebing Tinggi, pada

tanggal 08 September 1964, pegawai negeri sipil, bertempat tinggal

di Kota Binjai, Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 23, Kelurahan

Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Pemegang KArtu Tanda Penduduk

Nomor 12750248096400001, warga Negara Indonesia.

- Bahwa menurut keterangan Tergugat III (Erwin Irnanda, SH) selaku

Kepala Cabang Medan PT. BRI Agroniaga Tbk (Bank Agro) dalam

hal ini adalah sebagai Penerima Kuasa.

- Bahwa Penggugat I selaku Pemberi Kuasa menerangkan

bahwasanya memberi kuasa kepada Penerima Kuasa, dengan

maksud untuk menjaminkan harta miliknya guna menjamin

pelunasan hutang CV. Putra Melayu selaku debitur atas sejumlah

pinjaman uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah),

dengan menjaminkan berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik No. 388

terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kota Binjai, Kecamatan Binjai

Kota, Kelurahan Satria, Jalan Hasanuddin-Jalan Perwira.

- Bahwa Penggugat I menjaminkan harta miliknya tersebut

dikarenakan Penggugat I adalah persero komanditer pada CV.

Putra ...............

25

Putra Melayu, hal ini sesuai dengan Akta No. 02 tertanggal 06

Februari 2012, yang dibuat oleh Halimah, SH, Notaris di Binjai,

tentang perseroan komanditer CV. Putra Melayu.

- Bahwa Penggugat I sebagai pesero pada CV. Putra Melayu

seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap hutang yang

ditimbulkan oleh CV. Putra Melayu, bukan hanya tanggung jawab

dari Tergugat I. hal ini sesuai dengan pengertian/definisi dari

Commanditaire Vennootschap atau CV yang biasa disebut

perseroan Komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh

satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung,

bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab

secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang

(geldschieter).

- Bahwa Tergugat IV disini perlu menjelaskan kepada majelis hakim,

bahwasanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan telah

berakhir. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan pada hal 10

(sepuluh), alinea kedua yang menyatakan bahwa Kuasa yang

diberikan dengan akta ini tidak dapat ditarik kembali dan tidak

berakhir karena sebab apapun juga kecuali oleh karena telah

dilaksanakannya pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan.

- Bahwa dikarenakan telah dilaksanakannya Akta Pemberian Hak

Tanggungan (APHT) no. 78/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang

dibuat oleh Tergugat V (Siti Syarifah, SH) Notaris/PPAT di Binjai,

maka Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan telah berakhir

dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Berdasarkan alasan-alasan dan keterangan yang diuraikan diatas, Tergugat

IV mohon kepada majelis hakim yang terhormat:

1. Menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat.

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Kredit Pinjaman

Rekening Koran no. 52 tanggal 14 september 2012, yang dibuat oleh

Lila Meutia Notaris di Medan.

3. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan telah

berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Membebaskan .................

26

5. Membebaskan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.

100.000.000,- (seratus juta rupiah), kepada para Penggugat.

6. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para

Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat VI telah mengajukan jawabannya, yang

pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.).

Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalam dalil

gugatan Penggugat halaman 5 membuktikan yang menjadi dasar

gugatan Penggugat (fundamentum petendi) dalam perkara ini adalah

yang menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata

Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum

bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun

2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat VI sebagai Pejabat

Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Tanggungan No. 263/2013

atas nama Bank Agro Niaga, Tbk yang dikeluarkan berdasarkan Akte

Pemberian Hak Tanggungan No. 78/2013 tanggal 11 Maret 2013 jo.

Surat Kuasa Pemberian Hak Tanggungan No. 30 tanggal 8 Maret

2013 atas Sertipikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama

Dokter Haji Tengku Murat Elfuad sehingga adalah tidak tepat objek

gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyata-nyata telah

bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1)

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun

2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini

berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan

hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

2.Tentang ...............

27

2. Tentang gugatan Penggugat melakukan kumulasi subyek.

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo

yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum

yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII;

- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) perbuatan

melawan hukum yang ditujukan kepada subyek hukum privat ic.

Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII diajukan ke Pengadilan Umum

sedangkan terhadap Tergugat VI selaku Pejabat Tata Usaha

Negara menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-

Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan

diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta

hukum yang terjadi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara

aquo telah melakukan penggabungan (kumulasi subyek) subyek

hukum privat dan publik, sehingga tidak dapat digabungkan dalam

satu gugatan seperti yang dilakukan Penggugat dalam perkara

aquo, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di

Peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa untuk mendukung dalil tersebut diatas Tergugat VI

menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 343K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977, yang secara tegas

menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa dikarenakan tidak adanya hubungan antara Tergugat I

sampai dengan Tergugat VII satu dengan yang lainnya, tidaklah

tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan,

seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah.

Sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat

diterima”

II. DALAM POKOK PERKARA :1. Bahwa Tergugat VI dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan

Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas

didalam jawaban ini;

2. Bahwa seluruh yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara

mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara

ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ;

Bahwa ...............

28

3. Bahwa benar Tergugat VI telah menerbitkan Sertipikat Hak

Tanggungan No. 263/2013 atas nama Bank Agro Niaga, Tbk yang

dikeluarkan berdasarkan Akte Pemberian Hak Tanggungan No.

78/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang diperbuat dihadapan Siti

Syarifah, SH PPAT Kota Binjai jo. Surat Kuasa Pemberian Hak

Tanggungan No. 30 tanggal 8 Maret 2013 yang diperbuat dihadapan

Lila Meutia, SH Notaris di Kota Binjai atas Sertipikat Hak Milik No.

388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murat Elfuad,

seluas 105 m2 berdasarkan Surat Ukur No.28/Satria/2006 tanggal 28

Desember 2006 yang terletak di Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai

Kota, Kota Binjai;

4. Bahwa dengan demikian dari uraian-uraian tersebut diatas penerbitan

Sertipikat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat VI mohon kepada

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :- Menerima eksepsi dari Tergugat VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara ini;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Desember

2014 No : 13/Pdt.G/2014/PN.BNJ, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi Tergugat III dan Tergugat VI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Menyatakan .............

29

2. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum :

a. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 8Maret 2013 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH, Notaris di Medan;

b. Akta Pemberian Hak Tanggungan no. 78/2013, tanggal 11 Maret2013 yang dibuat oleh Siti Syarifah, SH, PPAT di Binjai;

c. Sertifikat Hak Tanggungan no. 263/2013 atas nama Bank AgroNiaga, Tbk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaBinjai;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Penanggungan/

Penjaminan Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria atas nama

Dokter Haji Tengku Murad Elfuad di dalam Perjanjian Kredit Pinjaman

Rekening Koran Nomor 52 tanggal 14 september 2012 yang dibuat

oleh Lila Meutia, SH, Notaris di Medan;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V dan Tergugat VII telah melakukan Perbuatan Melawan

Hukum;

5. Menghukum Tergugat III dan Tergugat VII dan/atau siapapun untuk

tidak melakukan pelelangan atas sebidang tanah pertapakan seluas

105 m2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan Satria

atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfuad yang terletak di Jalan

Hasanuddin yang diatasnya berdiri 1 pintu bangunan ruko usaha

Apotik RIFKI;

6. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.

388/Kelurahan Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfuad

kepada para Penggugat secara seketika setelah putusan perkara ini

berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);

7. Menghukum Tergugat VI untuk menghapus/meroya Hak Tanggungan

yang dibebankan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 388/Kelurahan

Satria atas nama Dokter Haji Tengku Murad Elfuad;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,

Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII secara tanggung renteng

untuk membayar biaya yang perkara sebesar Rp. 2.899.000,- (dua juta

delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca ............

30

Membaca, Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri

Binjai Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.BJ, yang dibuat oleh ARMIN, Jurusita

Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, bahwa isi putusan Pengadilan

Negeri Binjai tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.BJ

telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II masing – masing

pada tanggal 31 Desember 2014 kepada Tergugat III pada tanggal 19

Januari 2015, kepada Tergugat IV tanggal 26 Januari 2015, kepada

Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing tanggal 05 Januari 2015 dan

kepada Tergugat VII tanggal 15 Januari 2015 ;

Membaca, Akta Banding Nomor : 3 / Pdt.Bdg/2015/PN.Bnj yang

dibuat oleh JAWATIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang

menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat III pada tanggal 02 Februari

2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri Binjai tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.BNJ,

permohonan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan

kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II / Penggugat I, II tanggal 05

Februari 2015, kepada Turut Terbanding I / Tergugat I dan Turut

Terbanding II / Tergugat II masing-masing tanggal 04 Februari 2015,

kepada Pembanding II / Tergugat IV tanggal 19 Maret 2015, kepada Turut

Terbanding III / Tergugat V dan kepada Turut Terbanding V / Tergugat VI

masing-masing tanggal 03 Februari 2015 ; dan kepada Turut Terbanding V/

Tergugat VII tanggal 06 Maret 2015 ;

Membaca, Akta Banding Nomor : 4/Pdt.Bdg/2015/PN.BNJ yang

dibuat oleh JAWATIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang

menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding II / Tergugat IV pada

tanggal 09 Februari 2015 telah mengajukan permohonan banding

terhadap putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Desember 2014

Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.BJ, permohonan banding tersebut telah dengan

sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II /

Penggugat I, II tanggal 10 Februari 2015, kepada Turut Terbanding I /

Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II / Tergugat II masing-masing

tanggal 11 Februari 2015, kepada Pembanding I / Tergugat III tanggal 02

Maret 2015, kepada Turut Terbanding IV / Tergugat V dan kepada Turut

Terbanding V / Tergugat VI masing-masing pada tanggal 11 Februari 2015

; dan kepada Turut Terbanding VI / Tergugat VII tanggal 06 Maret 2015 ; ;

Membaca .............

31

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding I semula Tergugat III tertanggal 02 Juli 2015 yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 02 Juli

2015, memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan

diserahkan kepada Terbanding I. II / Penggugat I, II tanggal 09 Juli

2015, kepada Turut Terbanding I / Tergugat I dan kepada Turut

Terbanding II / Tergugat II masing-masing tanggal 06 Juli 2015, kepada

Pembanding II / Tergugat IV pada tanggal 22 Juli 2015, kepada Turut

Terbanding III / Tergugat V tanggal 06 Juli 2015, kepada Turut Terbanding

IV / Tergugat VI tanggal 03 Juli 2015, kepada Turut Terbanding V/

Tergugat VII tanggal 13 Juli 2015 ; yang pada pokoknya memori banding

tersebut mengemukakan alasa-alasan dan keberatan terhadap putusan

Pengadilan Negeri Binjai sebagai berikut ;

-- bahwa putusan Pengadilan Negeri Binjai diputus tanpa pertimbangan

hukum yang jelas dan tidak layak (onvoldoende gemotiveerd ) dan

bertentangan dengan ketentuan hukum, khususnya Rbg pasal 189 ayat

1 dan 2 jo pasal 195 ayat 1 dan 2 serta bertentangan dengan ketentuan

hukum pembuktian ;

I. Tentang putusan dengan pertimbangan yang tidak jelas dan tidak layak

serta bertentangan dengan pasal 189 ayat 1 dan 2 jo pasal 195 ayat

1 dan 2 Rbg ;

-- bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa

selaku pesero komanditer dari CV.Putra Melayu ( Tergugat II), ternyata

Terbanding I berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan No.39/2013 tanggal 8 Maret 2013 (vide T.III-3), telah

bertindak aktif dengan mengagunkan harta pribadinya tanah dan

bangunan SHM No.388, (vide bukti P-1/bukti T.VI-1) kepada

Pembanding. Sebagai seorang yang bergelar Sarjana Kedokteran

bahkan telah bertitel S2 yaitu Dokter Spesialis, tidakl;ah logis jika

Terbanding I tidak menyadari tindakan hukumnya yang mengagunkan

tanah dan bangunan rumahnya kepada Pembanding atas fasilitas kredit

yang diterima Terbanding III dan Terbanding IV (CV.Putra Melayu) ;

II. Tentang putusan Pengadilan Negeri Binjai dengan pertimbangan yang

tidak jelas, tidak layak dan bertentangan dengan hukum pembuktian

maupun ketentuan pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.48 Tahun 2009

Tentang ...............

32

Tentang Kekuasaan Kehakiman jis pasal 189 ayat 1 Rbg dan pasal

195 ayat 2 Rbg serta butir 3 dan 4 dari Surat Edaran Mahkamah Agung

RI No.03 Tahun 1974 ; karena

-- Pemberian Fasilitas Kredit Telah Memenuhi Proses Dan Prosedur

Hukum Yang Berlaku ;

-- Pemberian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dan

Penjaminan / Avalis / Penanggung Hutang Telah Sesuai Dengan

Ketentuan Hukum ;

-- Tindakan Terbanding I Yang Bertindak Sebagai Penjamin Hutang CV

Dan Tindakan Pembanding Memberikan Fasilitas Kredit, Pembuatan

Akta Pemberian Hak Tanggungan Dan Pendaftaran Hak Tanggungan

Di Kantor Pertanahan, Bukanlah Perbuatan Melawan Hukum ;

-- Setiap Dalil Yang Menyatakan Adanya Pemalsuan Tandatangan Pada

Akta-akta Otentik, Harus Dibuktikan Dengan Putusan Pidana Yang

Berkekuatan Hukum Tetap ;

-- Jurisprudensi Mahkamah Agung Menolak Dalil Pengagunan Harta

Bersama Oleh Suami Harus Persetujuan Isteri ;

-- Judex Juris Salah dalam Menafsirkan Penjaminan Dan Salah

Menafsirkan Surat Kuasa Mengagukan Harus Ada Perpindahan Hak

Atas Obyek Jaminan ;

-- Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi tersebut diatas, jelas

cukup alasan hukum bagi yang terhormat majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeruksa dan mengadili

perkara ini agar berkenan kiranya membatalkan putusan Pengadilan

Negeri Binjai Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.BNJ, tanggal 28 Desember

2014 dan mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa putusan

Pengadilan Negeri Binjai telah melanggar atau bertentangan dengan

ketentuan hukum yang berlaku serta membebankan Terbanding I dan II

untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum

Pembanding II / Tergugat IV pada tanggal 08 September 2015 dan yang

diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Oktober 2015 ;

memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan

dan diserahkan kepada Terbanding I, II / Penggugat I, II tanggal 12

Oktober ...............

33

Oktober 2015, kepada Turut Terbanding I / Tergugat I dan kepada

Turut Terbanding II / Tergugat II masing –masing tanggal 07 Oktober

2015, kepada kepada Turut Terbanding III / Tergugat V tanggal 09

Oktober 2015, kepada Turut Terbanding V / Tergugat VII tanggal 22

Oktober 2015 ; yang pada pokoknya memori banding tersebut

mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai telah

mengandung kesalahan dalam pertimbangannya sehingga menyebabkan

keputusan yang keliru dan tidak benar ;

1. Bahwa akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran telah sesuai

dengan prosedur hukum dan ketentuan yang ada karena telah

ditandatangani oleh Tuan Indra Bungsu, SH, SpN yang dalam hal ini

mewakili CV. Putra Melayu (Terbanding IV/Tergugat II) dan Tuan Erwin

Irnanda, SH yang dalam hal ini mewakili PT. BRI AGRONIAGA Tbk

(Pembanding I/Tergugat III) dihadapan Notaris Lila Meutia, SH

(Pembanding II/Tergugat IV) bertempat di kantor PT. BRI AGRONIAGA

Tbk, dengan demikian akta Perjanjian Kredit Pinjaman Rekening Koran

Nomor 52 telah sah dan berkekuatan hukum.

2. Bahwa akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30

yang di buat oleh Notaris Lila Meutia, SH (Pembanding II/Tergugat IV)

telah sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan prosedur hukum serta

ketentuan yang ada.

Pihak pemohon selaku Direktur CV. Putra Melayu (Terbanding

III/Tergugat I) selain menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik No. 388/Kel.

Satria atas nama Dr. H. T. Murad Elfuad (milik Komisaris CV. Putra

Melayu) kepada pihak Pembanding I/Tergugat III (PT. BRI AGRONIAGA

Tbk), juga telah menyerahkan persyaratan-persyaratan lainnya, yaitu ;

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Isteri

(Terbanding I/Penggugat I) dan (Terbanding II/Penggugat II);

b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan ;

c. Fotocopy Buku Nikah.

Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan-persyaratan sebagai

penanggung tersebut diatas, maka pihak Notaris Lila Meutia, SH

(Pembanding II/Tergugat IV) membuat akta Surat Kuasa Membebankan

Hak Tanggungan Nomor 30.

Adalah ...............

34

Adalah suatu alasan yang tidak logis Terbanding I/Penggugat I dan

Terbanding II / Penggugat II tidak mengetahui bahwa asli Sertifikat Hak

Miliknya telah dipinjam oleh Terbanding III/Tergugat I untuk diajukan

sebagai jaminan, karena disamping telah menyerahkan asli Sertipikat

Hak Milik tersebut kepada pihak Pembanding I/ Tergugat III (PT. BRI

AGRONIAGA Tbk), Terbanding III/Tergugat I juga telah menyerahkan

persyaratan-persyaratan lainnya kepada pihak Pembanding I/Tergugat

III, berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami - Isteri (para

Terbanding), fotocopy Kartu Keluarga (para Terbanding) dan fotocopy

Buku Nikah (para Terbanding).

3. Bahwa atas permohonan pemilik agunan melalui Debitur T. Indra

Bungsu, SH, SpN (Terbanding III/Tergugat I) memohon kepada pihak

PT. BRI AGRONIAGA Tbk dan pihak Notaris agar kiranya

penandatanganan Minut Akta Surat Kuasa Membebankan Hak

Tanggungan oleh Terbanding I/Pengugugat I dan Terbanding

II/Pengugat II bisa dilakukan ditempat prakteknya.

Hal ini dikarenakan pemilik agunan (para Penggugat) tidak mempunyai

waktu luang untuk hadir di kantor PT. BRI AGRONIAGA Tbk,

dikarenakan kepadatan rutinitas ditempat prakteknya sebagai seorang

dokter spesialis anak, bahkan waktu-waktu luang pun untuk dapat

menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tersebut

adalah pada saat menjelang waktu sholat mahgrib.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Pembanding

II/Tergugat IV mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi

Medan berkenan memutuskan :

- Menerima permohonan banding Pembanding II/Tergugat IV tersebut

diatas.

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai No.

13/Pdt.G/2014/PN.BNJ Tanggal 28 Desember 2014.

- Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada

kedua tingkat.

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I,

II / Penggugat I, II pada tanggal 24 Agustus 2015 yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 28 Agustus 2015 terhadap

memori .................

35

memori banding dari Pembanding I / Tergugat III dan kontra memori

banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan

kepada Pembanding I / Tergugat III ; kepada Turut Terbanding I /

Tergugat III ; kepada Turut Terbanding I / Tergugat I dan Turut

Terbanding II / Tergugat II, Turut Terbanding III / Tergugat V, kepada Turut

Terbanding IV / Tergugat VI masing-masing tanggal 1 September 2015 ;

yang pada pokoknya kontra memori banding tersebut mengemukakan

hal-hal sebagai berikut ;

-- bahwa tidak benar dan sangat tidak beralasan hukum dalil

Pembanding yang mengklaim putusan Pengadilan Negeri Binjai ;

tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, bertentangan

dengan Undang-undang dan sendi-sendi hukum yang hidup dan

berkembang ditengah-tengah masyarakat Indonesia, salah

menerapkan hukum dan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum

yang berlaku, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan yang berlaku di peradilan Indonesia

dan kesemuanya itu tidak benar karena justru putusan Pengadilan

Negeri Binjai sesungguhnya telah mencerminkan rasa keadilan bagi

pencari keadilan, telah sesuai dengan undang-undang dan sendi-sendi

hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat

Indonesia, telah tepat menerapkan hukum dan tidak melanggar

ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi

syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

yang berlaku di peradilan Indonesia ;

-- bahwa maka dari itu Terbanding I dan Terbanding II melalui kontra

memori banding ini membantah dan menyangkal seluruh dalil-dalil

memori banding yang diajukan oleh Pembanding yaitu sebagai berikut ;

Tentang dalil pembanding yang menyatakan ; putusan dengan

pertimbangan tidak jelas dan tidak layak dan bertentangan dengan

pasal 189 ayat 1 dan 2 jo pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg ;

-- bahwa tidak benar dalil Pembanding yang menyebutkan majelis Hakim

Pengadilan Negeri Binjai tidak ada memuat bukti-bukti yang diajukan

oleh para pihak karena keseluruhan bukti-bukti para pihak telah

tercantum dan terurai didalam keseluruhan isi putusan ;

pembuatan ...............

36

-- pembuatan SKMHT telah melanggar prosedur hukum karena dalam

persidangan telah terungkap faktanya yang dikuatkan berdasarkan

keterangan saksi tergugat sendiri yang membuktikan SKMHT

diserahkan kepada Tergugat I bukan langsung dilakukan sendiri oleh

Notaris dimana Tergugat I yang menjumpai Terbanding I dan

sehingga SKMHT tidak dibacakan dan tidak ditandatangani serta tidak

dilakukan oleh notaris ;

-- berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka beralasan

hukum menyatakan memori banding yang diajukan oleh pembanding

adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya Terbanding I dan

Terbanding II memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk menolak

banding yang diajukan oleh pembanding dan menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Binjai dengan menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor

: 13/Pdt.G/2014/PN.BJ tanggal 24 Desember 2014 ;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Pembanding

II / Tegugat IV pada tanggal 28 Oktober 2015 yang diterima dari

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 29 Oktober 2015, dan

kontra memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan

diserahkan kepada Pembanding I / Tergugat III ; kepada Turut Terbanding

I / Tergugat I dan Turut Terbanding II / Tergugat II, Turut Terbanding III /

Tergugat V , kepada Turut Terbanding IV/ Tergugat VI masing-masing

tanggal 31 Agustus 2015 dan kepada Terbanding VI / Tergugat VII tanggal

1 September 2015 ; yang pada pokoknya kontra memori banding tersebut

mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

-- bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar

karena terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi

dari Pembanding I dan Pembanding II sendiri dan malah dalam memori

banding inipun t elah diakui oleh Pembanding II dimana Akta Surat

Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 30 tanggal 08 Maret

2013 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH Notaris di Medan tersebut tidak

ditanda .................

37

ditanda tangani dan tidak dibacakan oleh notaris karena oleh notaris

akta tersebut diserahkan kepada Tergugat I dan oleh sebab itu notaris

tidak pernah bertemu dengan Para Terbanding dan hal tersebut jelas

telah melanggar hukum karena seharusnya akta tersebut semestinya

ditandatangani dihadapan dan dibacakan oleh notaris sehingga oleh

karena itu tentunya sangat beralasan hukum menyatakan Tergugat

IV/Pembanding II telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan

oleh karenanya juga beralasan hukum menyatakan tidak sah dan tidak

berkekuatan hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Nomor 30 tanggal 08 Maret 2013 yang dibuat oleh Lila Meutia, SH

Notaris di Medan tersebut ;

-- Bahwa Para Terbanding sama sekali tidak pernah mengagunkan

tanahnya (objek perkara) sebagai jaminan Pinjaman kredit kepada

Tergugat III / Pembanding I (BRI AGRO) dan untuk itu Para

Terbanding telah mengajukan keberatan kepada OJK (sudah

diajukan dipersidangan dan terlampir dalam berkas) dan melaporkan

adanya pemalsuan dokumen yaitu tanda tangan dari Terbanding I

didalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan tanda

tangan Terbanding II didalam surat permohonan untuk meletakkan

hak tanggungan atas tanah objek perkara sebagaimana surat tanda

laporan Polisi yang telah Para terbanding jadikan bukti dipersidangan

dan terlampir dalam berkas perkara ini ;

-- Bahwa dalam surat kontra memori banding ini Para Terbanding turut

menambahkan bukti yang baru saja Para Terbanding peroleh yaitu

surat aberita acara hasil pemeruiksaan laboratorium Polda Sumut

menyangkut tanda tangan Terbanding II didalam Surat Kuasa

Membebankan Hak Tanggungan dan tanda tangan Terbanding I

didalam surat permohonan untuk meletakkan hak tanggungan atas

tanah objek perkara dimana terbukti kedua tanda tangan tersebut

adalah palsu karena berdasarkan hasil analisa Polda Sumut tanda

tangan tersebut adalah suatu karangan yang berbeda dengan tanda

tangan aslinya (terlampir) dan menjadi BUKTI TAMBAHAN dalam

perkara ini ;

-- Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum diatas maka beralasan

hukum menyatakan memori banding yang diajukan oleh Pembanding

adalah .............

38

adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya Terbanding I dan

Terbanding II memohon kepada majelis Hakim Tinggi untuk menolak

banding yang diajukan oleh pembanding dan menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Binjai dengan menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding II untuk seluruhnya

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor :

13/Pdt.G/2014/PN.BNJ Tanggal 28 Desember 2014.

3. Membebankan biaya perkara ini kepada pembanding ;

Membaca Relass Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara

No.13/Pdt.G/2014/PN.BNJ yang diberitahukan kepada Pembanding I /

Tergugat III tanggal 27 Mei 2015, kepada Pembanding II / Tergugat IV

pada tanggal 25 Juni 2015, dan kepada Terbanding I, II / Penggugat I, II

tanggal 05 Mei 2015, dan kepada Turut Terbanding I / Tergugat I

kepada Turut Terbanding II / Tergugat II, Turut Terbanding III / Tergugat V ,

kepada Turut Terbanding IV / Tergugat VI masing – masing tanggal 05

Mei 2015, kepada Terbanding V / Tergugat VII tanggal 13 Mei 2015,

yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak

berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari

berkas perkara Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.BNJ, sebelum berkas perkara

tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I

semula Tergugat III dan Pembanding II semula Tergugat IV telah

diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan

banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan

meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 Desember

2014 ...............

39

2014 Nomor : 13/Pdt.G/2014/PN.BNJ, dan telah membaca serta

memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding I /

Tergugat III dan Pembanding II / Tergugat IV dan kontra memori banding

dari Terbanding I, II / Penggugat I, II Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai

berikut :

DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menolak

eksepsi dari Tergugat III dan IV untuk seluruhnya dengan pertimbangan

bahwa Penggugatlah yang berhak menentukan siapa-siapa saja akan

dijadikannya sebagai Tergugat dalam perkara gugatannya yang

menjadi Tergugat tentu orang-orang yang dianggap telah merugikan

kepentingannya dan diajukannya Para Tergugat dalam perkara ini

menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi alasan diajukan

gugatan ini dengan demikian pengajuan Tergugat I s/d VI dalam perkara

ini adalah beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan

pertimbangan dan putusan majelis Hakim tingkat pertama terhadap

eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV akan tetapi tidak sependapat

dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap eksepsi

yang diajukan oleh Tergugat III dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang

pada pokoknya gugatan Eror in persona yaitu jika Para Penggugat merasa

telah ditipu dan dibohongi oleh Tergugat I dan Tergugat II perihal

penjaminan kewajiban kredit oleh Para Penggugat terhadap fasilitas

kredit Tergugat II kepada Tergugat III, selayaknya Para Penggugat

melaporkan Tergugat I dan Tergugat II secara pidana kepada aparat

penegak hukum ( dalam hal ini Kepolisian ) untuk dapat dibuktikan apakah

terdapat unsur pidana penipuan atau tidak antara Tergugat I dan II

terhadap Para Penggugat, yang nantinya putusan pidana yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yang akan menjadi bukti

perdata ;

Menimbang ................

40

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada

pokoknya adalah keberatan terhadap perjanjian kredit pinjaman Rekening

Koran No.52 tanggal 14 September 2012 yang dilakukan oleh Tergugat I

kepada Tergugat III sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dan

Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan No.30 tanggal 08 Maret

2013, karena Penggugat I dan Penggugat II tidak mengetahui dan tidak

menyetujui perjanjian kredit dan surat kuasa Membebankan Hak

Tanggungan tersebut karena Para Penggugat tidak ikut serta dan tidak

sebagai pihak dalam perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat I dan II dihubungkan

dengan eksepsi Tergugat III tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi

eksepsi Tergugat III dapat diterima bahwa dalam perkara a quo harus ada

putusan pidana terlebih dahulu untuk membuktikan apakah ada atau

tidak unsur pidana yang dilakukan oleh Tergugat I dan II dalam

perjanjian kredit Rek.Koran No.52 tanggal 14 September 2012 dan surat

kuasa membebankan Hak Tanggungan No.30 tanggal 8 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa hukum Terbanding I dan

Terbanding II ( Para Penggugat ) dalam Kontra memori banding tertanggal

28 Oktober 2015 melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium

Kriminalistik No.LAB : 8809/DTF/2015 tanggal 29 September 2015 yang

kesimpulan dari Berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik

tersebut sebagai berikut :

A. Pemeriksaan tanda tangan An.H.T.MURAD ELFUAD, Sp. A bukti

(QTA) yang terdapat pada :

1 (satu) lembar Surat Permohonan Hak Tanggungan yang terdapat

pada bundel Warkah BPN RI Kota Binjai No.1202 - 1235

tertanggal 11 Maret 2013 adalah SPURIONS SIGNATURE (tanda

tangan karangan) karenanya mempunyai general design (bentuk

umum) yang berbeda dengan tanda tangan An.HT.MURAD

ELFUAD, Sp.A pembanding (KTA) ;

B. Tanda tangan An.Fatma Rahmi bukti (QTB) yang terdapat pada : 1

(satu) eksemplar Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

No.30/2013 tertanggal 08 Maret 2013 adalah Spurions Signature

tanda ..............

41

( tanda tangan karangan ) karena mempunyai general design

(bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan An.Fatma Rahmi

pembanding (KTB) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium

Kriminalistik diatas bahwa tanda tangan Penggugat I dan Penggugat II

dalam surat Permohonan Hak Tanggungan (bukti T.VI.6) dan surat kuasa

Membebankan Hak Tanggungan No.30/2013 tanggal 08 Maret 2013

( bukti T.III-3 dan T.VI.2) tidak sama dengan tanda tangan asli dari

Penggugat I dan Penggugat II ( Terbanding I dan Terbanding II ) ;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk dapat dikatakan tanda

tangan Penggugat I dan Penggugat II yang tercantum dalam surat

Permohonan Hak Tanggungan tersebut asli atau palsu tidak cukup

dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Polri saja, tetapi

harus diproses lebih lanjut hingga ke Peradilan pidana dengan satu

putusan pengadilan yang menyatakan bahwa tanda tangan Penggugat I

dan Penggugat II ( Para Terbanding) adalah palsu ;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada putusan Pengadilan

dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

yang menyatakan surat bukti T.VI - 6 dan bukti T.III.3 / bukti T.VI.2 tersebut

adalah palsu untuk dijadikan bukti dalam perkara perdata a quo maka

menurut Pengadilan Tinggi eksepsi Tergugat III dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu telah dipertimbangkan dalam

eksepsi dianggap termuat dalam pertimbangan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat III diterima, maka

gugatan Penggugat I dan Penggugat II harus dinyatakan tidak dapat

diterima ( Niet on Vankelijk Verklaard ) ;

Menimbang ...............

42

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan

Pengadilan Negeri Binjai No.13/Pdt.G/2014/PN.BNJ tanggal 24 Desember

2014 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan

mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II /

Terbanding I dan Terbanding II sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini,

maka ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini baik tingkat pertama

dan tingkat banding dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-undangan

yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :-- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat II

dan Pembanding II semula Tergugat IV ;

-- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24

Desember 2014 No.13/Pdt.G/2014/PN.BNJ yang dimohonkan banding

tersebut dengan :

MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSI- Menerima Eksepsi Tergugat III ;

DALAM POKOK PERKARA- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat

diterima ( Niet on Vankelijk Verklaard ) ;

- Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar ongkos

dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar

Rp.150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim

majelis pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 oleh kami :

Hj.WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan

sebagai Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH.MH sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan ..............

43

Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 323/PDT/2015/PT- MDN tanggal 23September 2015 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh Hakim

Ketua Majelis dan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan

dibantu oleh ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Medan ,tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara atau Kuasa Hukumnya .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS

Ttd Ttd

YANSEN PASARIBU, SH Hj.WAGIAH ASTUTI, SH

Ttd

ABDUL FATTAH, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

ROSELINA, SH .

Perincian Biaya :Meterai Rp. 6.000,-

Redaksi Rp. 5.000,-

Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-