Upload
leliem
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 1 dari 25 Hal
P U T U S A NNOMOR : 230/PDT/2015/PT.MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dibawah ini dalam perkara antara :
MARITJE br. SIAHAAN, perempuan ,umur 70 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, beralamat di jalan Kuali No.24 Kota
Medan,Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan
Petisah,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya
FM.SIANIPAR,SH dan TULUS SIREGAR,SH keduanya
Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor hukum
FM.SIANIPAR,SH & Associates,beralamat di Jalan Setia
Budi No.90 F-G Kecamatan Medan Barat Kota
Medan,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret
2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan hukum
Pengadilan Negeri Sidikalang dibawah register
No.W2.Dn.Um.07-05.01/VII/2014,tanggal 01 Juli 2014,
selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula
PENGGUGAT ;
M e l a w a n:
1. ASMAH CHANIAGO, umur 74 Tahun,pekerjaan Ibu Rumah Tangga,beralamat
di Jalan Merdeka II No.54 Kelurahan Sidikalang,
Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi,Provinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERBANDINGsemula sebagai TERGUGAT- I;
2. LURAH SIDIKALANG KOTA, alamat di Jalan Simalungun Kecamatan
Sidikalang, Kabupaten Dairi,Provinsi Sumatera Utara,
selanjutnya disebut TURUT TERBANDING- I semula
TURUT TERGUGAT- I ;
3. CAMAT SIDIKALANG, beralamat di Jalan Merdeka II Kabupaten dairi,Provinsi
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 2 dari 25 Hal
Sumatera Utara, selanjutnya disebut TURUTTERBANDING- II semula TURUT TERGUGAT- II;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Juli 2015
No. 230/PDT/2015/PT-MDN tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan
Perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Sidikalang Nomor :08/Pdt.G/2014/PN-SDK tanggal 22 Januari 2015;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatannya
tanggal 01 Juli 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sidikalang didalam register perkara Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.SDK yang pada
pokoknya sebagai berikut :
− Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan luas
± 1.076 m² yang terletak di jalan Sisingamangaraja No. 128 Sidikalang,
Kelurahan Sidikalang Kota, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi
Provinsi Sumatera Utara, yang mana batas tanah terperkara sebagai
berikut :
− Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bistok Sipahutar.
− Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tio Rugun Simanjuntak.
− Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Sisingamangaraja.
− Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Losmen Dairi (Hotel Dairi).
Dimana di atas tanah telah berdiri bangunan, tanah tersebut dibeli oleh Penggugatdari Alm. Dr. Sahat Pasaribu.
− Bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Alm. Dr. Sahat Pasaribu dari
peninggalan turun – temurun Alm. Henny Pasaribu dan Alm. Djasirus
Pasaribu yang meninggal dunia pada tahun ± 1942 dan Alm. Djasirus
Pasaribu meninggal pada tahun 1969 dimana tanah tersebut adalah dari
warisan turun temurun dimana Alm. Henny Pasaribu semasa hidupnya
bekerja sebagai Opsetter.
− Bahwa setelah Alm. Henny Pasaribu meninggal dunia maka segala harta
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 3 dari 25 Hal
peninggalannya beralih kepada ahli warisnya yaitu Alm. Dr. Sahat Pasaribu
yang berprofesi sebagai seorang dokter dan Djasirus Pasaribu (orang tua
dari Dr. Sahat Pasaribu) oleh karena Alm. Henny Pasaribu telah meninggal
dunia dan tidak mempunyai keturunan maka rumah dan tanah milik Alm.
Henny Pasaribu tersebut jatuh kepada Dr. Sahat Pasaribu dan karena tidak
ada yang mengurus tanah dan rumah tersebut maka oleh Alm. Dr. Sahat
Pasaribu tanah dan rumah tersebut diserahkan untuk diusahai dan dikuasai
oleh orang tua Penggugat yang bernama Alm. Waldemar Siahaan yang
menikah dengan Alm. Trio Rugun br. Simanjuntak.
− Bahwa tanah dan rumah milik Alm. Dr. Sahat Pasaribu seluas ± 618 m²
persegi pernah disewakan oleh orang tua Penggugat kepada Korem 023
Sibolga dan dijadikan sebagai Kantor Korem, maka antara orang tua
Penggugat dan Korem 023 membuat surat persetujuan sewa menyewa
tanah dan bangunan tertanggal 01 Januari 1968 yang kemudian
diperbaharui kembali dengan persetujuan sewa menyewa dengan No.
PSB.001/7/1973 antara Alm. Waldemar Siahaan selaku pihak yang
menyewakan dan Let.Kol.B. BANGUN selaku mewakili pihak Korem
0211/Dairi mewakili Korem 023 yang diketahui oleh Komandan Kokon
Kolog Kodam II/BB Letkol.CZI.R.J.Moel Johadi dan turut diketahui asisten
Wedana Kecamatan Sidikalang dan selain tanah yang disewa oleh pihak
Korem 023 maka Dr. Sahat Pasaribu masih memiliki sisa tanah seluas ±
285 m² yang tidak ikut disewa oleh Korem 023 Sibolga.
− Bahwa setelah orang tua Penggugat Alm. Waldemar Siahaan meninggal
dunia maka Dr. Sahat Pasaribu memberikan surat penyerahan kuasa
kepada Penggugat untuk mengusahai kembali tanah dan bangunan rumah
yang disewakan kepada Korem 023 karena tanah dan bangunan tidak
dipakai lagi oleh Korem 023 Sibolga dan selanjutnya Dr. Sahat Pasaribu
menyerahkan surat kuasa kepada Penggugat agar mengambil kembali
tanah dan bangunan yang telah disewakan kepada Korem 023 Sibolga.
− Bahwa setelah terjadinya penyerahan hak dan kuasa kepada Penggugat
maka Penggugat mengirimkan surat kepada Komando Daerah Militer I
Bukit Barisan yang sekaligus tembusannya kepada Markas Besar Tentara
Nasional Indonesia di Jakarta untuk mengembalikan tanah dan bangunan
yang telah dibeli Penggugat dari DR. Sahat Pasaribu selaku ahli waris dari
Henny Pasaribu.
− Bahwa pada tanggal 05 September 1997 pihak Mabes Tentara Nasional
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 4 dari 25 Hal
Indonesia melalui Komamdan Resort Militer (KOREM) 023 yang beralamat
di Sibolga menyerahkan tanah dan bangunan yang pernah disewa oleh
Tentara Nasional Indonesia kepada Penggugat dengan Surat Penyerahan
Bangunan Nomor : SPB/191/IX/1997 dimana pihak Tentara Nasional
Indonesia dahulu hanya menyewa tanah milik Alm. Dr. Sahat Pasaribu
seluas ± 618 m² (enam ratus delapan belas) meter persegi dan tanah yang
sisa seluas ± 285 m² (dua ratus delapan puluh lima) meter persegi atau
panjang sama dengan 14,25 meter dan lebar 20 meter digunakan oleh
orang tua Penggugat untuk memelihara ternak sekaligus bercocok tanam
sayuran.
− Bahwa selanjutnya Alm. Dr. Sahat Pasaribu menyerahkan surat
penyerahan hak dan kuasa kepada Penggugat tertanggal 12 Januari 1987
yang diketahui oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tertanggal 04 Juli
1990 dengan daftar Registrasi No.470/264 yang selanjutnya Penggugat
melakukan jual beli tanah dan rumah kepada Dr. Sahat Pasaribu.
− Bahwa setelah tanah dan rumah milik Penggugat dikembalikan oleh pihak
Tentara Nasional Indonesia, dan dengan adanya Surat Jual Beli antara Dr.
Sahat Pasaribu kepada Penggugat selanjutnya Penggugat meningkatkan
surat tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Dairi untuk
diterbitkan Sertifikat Hak Milik dan oleh Badan Pertanahan Dairi dan
keluarlah Sertifikat Hak Milik No.1068 tertanggal 28 Agustus 1998 dengan
luas ± 618 m² (enam ratus delapan belas meter persegi) atas nama Maritje
Br. Siahaan namun pihak Badan Pertanahan Dairi tidak dapat menerbitkan
sertifikat atas tanah seluas ± 285 m² (dua ratus delapan puluh lima persegi
karena sedang ada sengketa kepemilikan.
− Bahwa sisa tanah yang tidak turut disewa oleh Tentara Nasional Indonesia
masih ada ± 285 m² (dua ratus delapan puluh lima) meter persegi dan
tanah tersebut dikelola oleh orang tua Penggugat untuk beternak babi dan
bercocok tanam sayuran, namun karena orang tua Penggugat pindah ke
Kota Medan dan juga usia semakin tua sehingga orang tua Penggugat tidak
dapat lagi mengusahai dan menguasai tanah tersebut.
− Bahwa setelah orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat
meninggal dunia maka Tergugat dengan tidak ada itikad baik mendirikan 1
(satu) unit bangunan rumah dengan ukuran ± 4 meter x 4 meter (empat
meter kali empat meter) persegi beratap seng berdinding papan, dengan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 5 dari 25 Hal
tanpa izin dari Penggugat dan sejak tahun 2005 Tergugat mengklaim tanah
tersebut miliknya.
− Bahwa apabila objek sengketa seluas ± 285 m² (dua ratus delapan puluh
lima) meter persegi dibangun oleh Penggugat menjadi kamar Hotel untuk
perluasan Hotel Sidikalang, maka dengan luas tanah 285 m² dapat
dibangun sekitar 20 (dua puluh) kamar yang mana 1 (satu) kamar dapat
disewakan Rp.350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari
dikalikan 5 (lima) tahun atau dengan perincian sebagai berikut :
− 20 kamar x @ 350.000.00 = Rp.7.000.000.00 / hari.
− 20 kamar x @ 350.000.00 x 60 bulan (5 tahun) = Rp.12.600.000.000.00
Maka oleh karena penguasaan Tergugat atas tanah milik Penggugat sudah
berlangsung selama 5 (lima) tahun oleh sebab itu sudah sewajarnya
Tergugat membayar kerugian Penggugat senilai Rp. 12.600.000.000.00
(dua belas milyar enam ratus juta rupiah).
− Bahwa hingga saat dimajukan surat gugatan ini Tergugat tidak mau
mengosongkan tanah dan 1 (satu) unit rumah yang terbuat dari papan
beratp seng yang dibangun oleh Tergugat meskipun Penggugat telah
berulang kali meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah dan
bangunan tersebut kepada Penggugat oleh karena Penggugat telah
membeli tanah tersebut secara sah berdasarkan surat penyerahan hak dan
kuasa dari Alm. Dr. Sahat Pasaribu selaku ahli waris dari pemilik tanah
yaitu Alm. Henny Pasaribu, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat
dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht maathige
dverheadaad).
− Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga melakukan pengosongan atas
tanah yang menjadi objek perkara yang telah menjadi Penggugat sehingga
tanah menimbulkan kerugian Material bagi Penggugat tidak dapat
mamanfaatkan tanah tersebut selama lebih kurang 5 (lima) tahun, oleh
karenanya adalah patut dan beralasan untuk menghukum Tergugat untuk
meninggalkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat
selaku pemilik yang sah dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa ada
gangguan dari pihak manapun.
− Bahwa sudah sepatutnya Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwang
soom) sebesar Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) apabila tidak
melaksanakan putusan perkara ini setelah putusan terhadap perkara aquo
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 6 dari 25 Hal
telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
DALAM PROVISI ;
− Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat meletakkan sita
jaminan (couservatior Beslaagu) terhadap tanah yang menjadi objek
sengketa serta untuk menjamin hak Penggugat atas tanah sengketa dan
sekaligus meletakkan sita penjagaan di atas tanah sengketa sebelum
adanya putusan berkekuatan hukum tetap.
− Bahwa surat gugatan ini diajukan dengan bukti – bukti yang authentik dan
mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, amak adalah beralaskan
secara hukum untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan
hukum verzet, banding maupun kasasi.
Berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan di atas, dengan hormat
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang agar sudi kiranya
menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak perkara aquo dan
selanjutnya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat yang menempati dan
menguasai tanah yang menjadi objek sengketa adalah Perbuatan Melawan
Hukum (onrecht maathige dverheadaad).
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat penyerahan hak dan kuasa
dari Alm. Dr. Sahat Pasaribu selaku ahli waris dari Alm. Henny Pasaribu
kepada Penggugat tertanggal 13 Oktober 1992.
4. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah pemilik atas tanah sengketa
seluas ± 285 m² (dua ratus delapan puluh lima persegi) yang dikuasai
Tergugat.
5. Menghukum Tergugat berikut siapa saja yang memperoleh ak dari padanya
untuk menyerahkan kepada Tergugat sebidang tanah seluas ± 285 m² (dua
ratus delapan puluh lima persegi) yang terletak di jalan Sisingamangaraja
No.128 Kelurahan Sidikalang Kota, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi
kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dihuni atau dikuasai oleh
siapun juga.
6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat – surat yang
ditimbulkan Tergugat di atas tanah terperkara.
7. Menyatakan sah berkekuatan hukum surat pernyataan hak atas nama Dr.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 7 dari 25 Hal
Sahat Pasaribu dengan luas ± 1076 m² (kurang lebih seribu tujuh puluh enam)
meter persegi yang terletak di jalan Sisingamangaraja No. 128 Sidikalang
tertanggal 14 Juni 1983.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat atas penguasaan
objek tanah sengketa sebesar Rp. 12.600.000.000.00 (dua belas milyar enam
ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan seketika.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan sita penjagaan yang
diletakkan dalam perkara ini.
10.Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar
Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) apabila Tergugat lalai dalam
melaksanakan putusan ini.
11.Menyatakan perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun Tergugat
menyatakan banding atau kasasi.
12.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini.
Atau :
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat
lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa Tergugat I /Terbanding I melalui Kuasanya telah
mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi secara tertulis tanggal 21
Oktober 2014 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
1. DALAM EKSEPSI
Tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel) :− Bahwa dasar pengajuan gugatan Penggugat atas objek sengketa
secara hukum tidak jelas, apakah berdasarkan jual beli atauberdasarkan surat kuasa. Karena kedua peristiwa hukum ini jelas
berbeda dan tidak mungkin satu objek dilakukan penyerahan dua kali,
sehingga dalil gugatan Penggugat sangat abstrak. Dalam suatu
peristiwa hukum dalil gugatan yang abstrak dikategorikan sebagai hal
yang hayali atau semu, karena pengertian jual beli dengan surat kuasa
secara hukum jelas berbeda oleh karena itu dasar pengajuan gugatan
oleh Penggugat terhadap Tergugat – I dalam perkara ini tidak jelas
(obscuur libel).
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 8 dari 25 Hal
− Bahwa Penggugat dalam gugatannya baik dalam posita maupun dalam
petitum tidak ada memohonkan kepada Pengadilan Negeri Sidikalang
agar membongkar banginan milik Tergugat I padahal di atas tanah
tersebut terdapat bangunan milik Tergugat I, sepanjang hal tersebut
tidak ada dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan, maka secara
hukum gugatan Penggugat adalah kabur.
− Bahwa batas – batas tanah objek sengketa dalam gugatan Penggugat
tidak jelas. Terhadap gugatan yang tidak jelas batas – batasnya sesuai
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492.K/Sip/1970 tanggal
21 Nopember 1970 berbunyi : “Gugatan yang tidak sempurna batas –
batas yang dituntut harus dinyatakan tidak dapat diterima”,
selanjutnyaYurisprudensi Mahkamah Agung RI No.06.K/Sip/1973
tanggal 21 Agustus 1973 yang menyebutkan “Gugatan harus
dinyatakan tidak dapat diterima karena batas – batas dalam gugatan
tidak sempurna dalam hal ini karena penguasaan Penggugat atas tanah
sengketa juga tidak jelas”.
− Bahwa oleh karena dasar pengajuan gugatan Penggugat terhadap
Tergugat I secara hukum tidak sempurna baik mengenai alas hak
kepemilikan maupun batas – batas, maka demi hukum gugatan
Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai dengan
Yurisprudensi MA-RI No. 565K/SIP/1973.
Tentang gugatan yang mengandung cacat formil (error inpersona).
− Bahwa keliru Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak dalam
perkara ini, karena Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum
dengan tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Dr. Sahat Pasaribu,
seharusnya jika Penggugat merasa luas tanahnya berkurang
berdasarkan jual beli atau surat kuasa dari dr. Sahat Pasaribu,
Penggugat minta saja kepada dr. Sahat Pasaribu agar luas tanahnya
terpenuhi, dan bukan kepada Tergugat I. Karena jauh sebelum keluarga
dr. Sahat Pasaribu menguasai tanah berdasarkan okupasi, Tergugat I
telah tinggal di tanah tersebut. Oleh karena itu, secara formil sepanjang
dr. Sahat Pasaribu tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini
− maka subjek gugatan Penggugat adalah cacat formil.
Tentang lampau waktu dalam hukum (exception temporis).
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 9 dari 25 Hal
− Bahwa tanah seluas 904 m² awalnya adalah milik dari Phoa Teng Soen,
selanjutnya oleh Phoa Teng Soen pada tahun 1941menjual kepada
Haroen Soetan Mansoer seharga Rp.900,- selanjutnya oleh Haroen
Soetan Mansoer menjual lagi kepada Siti Asjarah Chaniago pada tahun
1951 seharga Rp.10.000,- oleh Siti Asjarah Chaniago menjadikan tanah
dan rumah tersebut menjadi tempat tinggal dengan anak – anaknya
hingga saat ini dan penguasaan tidak pernah terputus dan telah
mencapai 63 tahun. Penguasaan Tergugat I atas tanah yang menjadi
objek sengketa telah melebihi masa daluarsa sebagaimana diatur
dalam undang – undang teristimewa pasal 1967 KUHPerdata berbunyi :
“segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang
bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya
waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan suatu alas
hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan
yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”.
− Oleh karena itu, secara hukum menggugurkan hak Penggugat untuk
mengajukan gugatan terhadap tanah objek perkara karena lampau
waktu. Oleh karena itu gugatan Penggugat gugur dengan alasan
hukum lewat waktu (daluwarsa) yurisprudensi MA-RI No.
408K/SIP/1973.
Tentang Subjek Hukum yang tidak lengkap.− Bahwa secara formil subjek gugatan Penggugat yang diajukan
terhadap Tergugat I di Pengadilan Negeri Sidikalang dalam perkara
No.08/Pdt.G/2014/PN.Sdk tanggal 01 Juli 2014 tidak memenuhi syarat
gugatan sebagaimana yang dikehendaki oleh Hukum Acara Perdata, di
dalam gugatan tertera Asmah Chaniago sebagai Tergugat – I,
selanjutnya siapa yang menjadi Tergugat – II, tidak pernah disebutkan
dalam gugatan tersebut, sehingga gugatan sedemikian secara formil
adalah cacat hukum.
− Bahwa secara formil subjek hukum dalam perkara ini tidak lengkap,
karena yang menguasai tanah tersebut bukan hanya Tergugat I akan
tetapi masih ada beberapa orang lagi anak – anak dari Siti Asjarah
Chaniago yang turut menguasai tanah tersebut. Oleh karena subjek
dalam perkara ini tidak lengkap, maka secara hukum gugatan
Penggugat demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 10 dari 25 Hal
ontvanklijk verklaard).
− Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, sekecil apapun kekeliruan
yang terdapat dalam suatu surat gugatan, maka gugatan tersebut
secara formil harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijk
verklaard).
II. Dalam Konpensi.
Bahwa hal – hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, secara
mutatais mutandis adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan Konpensi
ini oleh karena itu tidak perlu diulangi.
Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali
Tergugat I mengakui secara tegas dalam jawaban ini.
Bahwa tidak benar Penggugat memiliki sebidang tanah yang dijadikan objek
sengketa, ayang benar adalah tanah tersebut merupakan tanah milik dari
Haroen Soetan Mansoer yang dibeli dari Phoa Teng Seng, pada tanggal 05
Juni 1941 seharga Rp. 900 (sembilan ratus rupiah) dengan luas 904 m²,
selanjutnya oleh Haroen Soetan Mansoer menjual tanah tersebut seluruhnya
kepada ibu Tergugat I yaitu Siti Asjarah Chaniago seharga Rp.10.000,-
tanggal 19 Desember 1951 dengan batas – batas sebagai berikut :
− Sebelah Utara / sebelah kiri d/h berbatas dengan Kantor Toean
Controleur der Dairi Landen, sekarang dengan tanah rumah W.
Sipahutar.
− Sebelah Selatan / sebelah kanan d/h berbatas dengan Roemah Mantri
Politie Vochenius Simorangkir sekarang dengan tanah okupasi Kodam
I BB.
− Sebelah Timur / sebelah depan d/h berbatas dengan Jln. Besar Van
Vuurenweg sekarang dengan Jln. Rumah Sakit Umum Lama / Jln.
Merdeka.
− Sebelah Barat / sebelah belakang d/h berbatas dengan Roemah
Sekolah Tiong Hwa sekarang dengan SD Teladan.
Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I sebagaimana tersebut di atas, tidak
termasuk tanah okupasi TNI – AD dan tidak pernah dikuasai oleh Djasirus
Pasaribu (orang tua dr. Sahat Pasaribu). Oleh karena itu jika Penggugat
merasa tanahnya kurang maka gugatan Penggugat seharusnya ditujukan
kepada ahli waris dari Djasirus Pasaribu atau dr. Sahat Pasaribu agar
tanahnya cukup. Bukan menggugat Asmah Chaniago (Tergugat I) karena
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 11 dari 25 Hal
Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Djasirus
Pasaribu atau dr. Sahat Pasaribu terhadap tanah yang dikuasai oleh
Tergugat I.
Bahwa dalam Akta Jual Beli (AJB) dalam konsideransnya menyebutkan
tanah berasal dari “bekas tanah milik adat” sedangkan marga Ujung selaku
pemilik hak ulayat tidak ada melakukan pelepasan hak / penyerahan
kepada Penggugat, kemudian setelah AJBtersebut ditingkatkan menjadi
Sertifikat Hak Milik No.1068 tanggal 28 Agustus 1998 oleh Badan
Pertanahan Nasional Kab. Dairi di dalam konsiderannya menyebut
“Pemberian Hak atas Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara” dalam
hal ini Penggugat bersama dengan Badan Pertanahan Nasional diduga
telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu dalam proses
penerbitan SHM an. Penggugat karena di dalam akta jual beli disebut
bekas tanah milik adat, namun di SHM disebut tanah yang dikuasai oleh
Negara hal ini telah menghilangkan hak – hak pemangku hak ulayat di kab.
Dairi.
Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyebut “....dr. Sahat Pasaribu
menyerahkan tanah tersebut dengan dua cara yakni berdasarkan jual beli
dan surat kuasa....”. Seharusnya Penggugat bisa membedakan antara jual
beli sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata dengan surat
kuasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1792 KUHPerdata. Karena jika
ditinjau dari perspektif hukum antara kedua istilah yang disebut oleh
Penggugat di dalam gugatannya berbeda pengertian dan akibat hukumnya.
Tergugat I menduga surat kuasa dari dr. Sahat Pasaribu kepada Penggugat
adalah palsu, karena bagaimana mungkin seorang Doktrer menjual atau
menguasakan tanah yang bukan miliknya untuk dikuasai oleh Penggugat,
pada hal nyata – nyata tanah dan rumah tersebut telah dikuasai oleh
Haroen Soetan Mansoer sejak tanggal 5 Juni 1941 kemudian dijual kepada
Siti Asjarah Chaniago (ibu Tergugat I) tanggal 19 Desember 1951. Hingga
saat ini penguasaan telah mencapai 63 tahun tidak pernah terputus dan
Penggugat tidak pernah menaruh keberatan.
Bahwa jika pun ada kuasa dari dr. Sahat Pasaribu kepada Penggugat pada
tanggal 12 Januari 1987 terhadap objek sengketa adalah cacat hukum
karena pemilik tanah objek sengketa adalah ibu Tergugat I dan bukan dr.
Sahat Pasaribu, sedangkan surat kuasa dari dr. Sahat Pasaribu kepada
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 12 dari 25 Hal
Penggugat secara hukum telah berakhir karena pemberi kuasa telah
meninggal dunia. Oleh karena itu tidak ada dasar Penggugat mengajukan
gugatan terhadap Tergugat I dalam perkara a quo, maka demi hukum
gugatan Penggugat harus ditolak.
Bahwa tanah yang dijual oleh dr. Sahat Pasaribu kepada Penggugat sesuai
dengan akta jual beli No. 71/PPAT-Sdk/1993 tanggal 30 Juli 1993 yang
dibuat dihadapan Camat selaku PPAT Kecamatan Sidikalang terhadap
tanah seluas 630,61 m² dengan batas – batas sebagai berikut :
− Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Tiorunggun br.
Simanjuntak.
− Sebelah Barat berbatas dengan tanah Losmen Dairi.
− Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan SM. Raja.
− Utara berbatas dengan tanah kosong yang dikuasai oleh Siti Asjarah.
Dalam Akta Jual Beli No. 71/PPAT-Sdk/1993 tanggal 30 Juli 1993 antara dr.
Sahat Pasaribu (penjual) dengan Maritje Siahaan (pembeli) batas sebelah
utara tidak disebut berbatas dengan tanah Bistok Sipahutar, akan tetapi
tanah kosong yang dikuasai oleh Siti Asjarah, namun bagaimana mungkin
dalam surat pernyataan tanggal 14 Juni 1993 menyebut sebelah utara
berbatas dengan rumah Bistok Pasaribu, secara hukum surat ini diduga
palsu dan dibuat – buat oleh Penggugat dengan tujuan hendak menghaki
tanah milik orang lain dengan menghalalkan segala cara.
Bahwa sebagai tanda penguasaan atas tanah objek sengketa, Tergugat I
telah membuat tembok pembatas antara tanah Tergugat I dengan tanah
okupasi yang dikuasai Penggugat dan Tergugat I melaporkan hal tersebut
kepada PANGDAM I BUKIT BARISAN Up. ASLOG KASDAM – I BB
tertanggal 12 Februari 1993 pembangunan tembok tersebut diketahui oleh
khalayak ramai dan Penggugat, namun Penggugat tidak ada menaruh
keberatan.
Bahwa Tergugat I sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa
tetap menguasai secara terus menerus dan tidak pernah terputus, juga
telah mendirikan tembok keliling atas seizin pemerintah demikian juga
pembangunan rumah hal itu telah disetujui dan diizinkan oleh asisten
wedana sidikalang kala itu dijabat oleh DJ. MANIK sedangkan tanah yang
masih kosong dijadikan tempat menanam tanaman sayur oleh Tergugat I
penguasaan tanah tersebut dilakukan oleh Tergugat I telah mencapai 63
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 13 dari 25 Hal
tahun, Penggugat atau keluarganya tidak pernah melarang atau menaruh
keberatan, jika saja Penggugat merasa memiliki terhadap tanah objek
sengketa, seharusnya Penggugat keberatan ketika Tergugat I mendirikan
bangunan serta membuat tembok keliling, namun hal ini tidak pernah
dilakukan oleh Penggugat. Gugatan Penggugat baru ada ketika Penggugat
dilaporkan ke Polres Dairi oleh anak Tergugat I, oleh karena itu demi
hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak.
Bahwa pada tahun 2012 sebahagian tembok tersebut dirubuhkan oleh
Penggugat, lalu tahun 2014 sebagian tanah Tergugat I tersebut diserobot
Penggugat dengan mendirikan bangunan WC (bukan kamar hotel) di atas
tanah Tergugat I, terhadap perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat I
melarang Penggugat membangun WC, karena tanah tersebut adalah milik
Tergugat I dan juga seluruh kewajiban kepada pemerintah berupa
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap tanah seluas 904
m² dibayar oleh Tergugat I, atas dasar kepemilikan tersebut, maka anak
Tergugat I mengadukan Penggugat ke Polres Dairi agar diproses sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap pengerusakan pagar dan
penguasaan tanpa hak tanah milik Tergugat I, setelah pengaduan tersebut
akhirnya Penggugat menghentikan pembangunan WC dimaksud, akan
tetapi belum memperbaiki pagar yang ia rusak, namun sekarang Penggugat
membuang sampah berupa limbah hotel secara sembarangan
dipekarangan Tergugat I, sehingga bila musim hujan begini menimbulkan
bau busuk yang sangat menyengat dan banyak lalat. Oleh karena itu,
mohon kepada Ketua / Majelis Hakim untuk dapat menghukum /
memerintahkan Penggugat untuk tidak membuang sampah sembarangan
dipekarangan Tergugat I.
Tentang dalil gugatan Penggugat yang memohonkan kepada Ketua /
Majelis Hakim agar Tergugat I dihukum membayar kerugian sewa hotel
sekitar 20 kamar kepada Penggugat dengan perincian sewa sebagai
berikut : harga Rp.350.000/kamar x 20 kamar x 5 tahun =
Rp.12.600.000.000,- demi hukum harus ditolak, karena yang dibangun oleh
Penggugat di atas tanah milik Tergugat I bukan kamar hotel akan tetapi
WC.
Bahwa penguasaan Tergugat I atas tanah tersebut, selain memiliki dasar
jual beli antara Siti Asjarah Chaniago (ibu Penggugat) dengan Haroen
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 14 dari 25 Hal
Soetan Mansoer (alm), juga memperoleh ijin penguasaan dari lembaga
Adat pakpak Sulang Silima Marga Ujung tanggal 11 April 2012 yang
diketahui oleh Lurah Sidikalang Nurhayati Rajagukguk menerangkan,
bahwa tanah tersebut tidak pernah sengketa dengan siapapun, hal ini
bersesuaian dengan Surat Bupati No.590/8859 tanggal 18 Oktober 2001
perihal : Keberadaan Tanah Ulayat / Tanah Marga di Kabupaten Dairi yang
ditujukan kepada Camat, Kepala Desa/Lurah dan Notaris / PPAT se
Kabupaten Dairi di dalam melakukan jual beli dan pengalihan tanah di
Kabupaten Dairi agar secara arif, bijaksana dan senantiasa mengikut
sertakan lembaga adat marga tanah setempat, oleh karena itu cukup
alasan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Bahwa tuntutan dwangsoom yang diajukan oleh Penggugat merupakan
dalil yang mengada ngada oleh karena itu demi hukum harus ditolak.
Bahwa mengenai permohonan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) yang
diajukan oleh Penggugat demi hukum harus ditolak dengan alasan hukum
Penggugat bukan sebagai orang yang berkompeten terhadap tanah objek
sengketa.
Bahwa terhadap gugatan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat
terhadap Tergugat I, secara hukum harus ditolak karena selain
bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
juga Penggugat tidak mempunyai bukti yang authentik yang didukung oleh
Pasall 191 RBg sebagai dasar hukum dimohonkannya gugatan serta merta.
Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas maka secara hukum telah
terbantah seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat yang diajukan terhadap
diri Tergugat I oleh karena itu secara yuridis formil dan materiil demi hukum
gugatan Penggugat harus ditolak.
III. GUGATAN DALAM REKONVENSI.
Bahwa untuk memperjelas duduk persoalan agar tidak terjadi pengulangan
– pengulangan dengan ini disampaikan bahwa apa yang tertera dalam
jawaban pada Eksepsi dan Konvensi secara mutatis mutandis merupakan
dalil gugatan dalam Rekonvensi ini dan sebaliknya gugatan Rekonvensi ini
juga termasuk menguatkan dalil – dalil jawaban dalam Konvensi.
Bahwa ternyata gugatan awal (konvensi) yang diajukan oleh Tergugat dr
kepada Penggugat dr adalah suatu gugatan yang tidak berdasar dan sama
sekali bertentangan dengan hukum, dan juga tindakan Tergugat dr adalah
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 15 dari 25 Hal
suatu perbuatan melawan hukum dan meresahkan Penggugat dr serta adik
– adiknya yang menguasai tanah tersebut. Perbuatan Tergugat dr dapat
mencemarkan / mendiskreditkan nama baik Penggugat dr selaku keturunan
dari Siti Asjarah Chaniago di Kec. Sidikalang Kab. Dairi secara hukum
dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat dr.
Oleh karena tindakan Tergugat dr yang merupakan suatu perbuatan yang
dapat dikualifisir sebagai gugatan yang mengada – ada dan melawan
hukum jelas telah merugikan Penggugat dr secara materil dan moril,
terutama terhadap nama baik Penggugat dr yang telah tercoreng di mata
masyarakat Sidikalang Kab. Dairi yang tidak dapat dinilai dengan uang
namun menurut Penggugat dr adalah pantas dan sesuai apabila Tergugat
dr dihukum untuk mengganti kerugian materiil kepada Penggugat dr
sebesar Rp.770.000.000,-
Bahwa selain hal di atas, Tergugat dr telah merusak pagar beton, kemudian
Tergugat dr membuang sampah berupa limbah hotel secara sembarangan
di pekarangan Penggugat dr yang menyebabkan bau busuk. Secara yuridis
hal ini bukan lagi merupakan kesalahan perdata seseorang akan tetapi
telah merupakan gangguan umum dan kejahatan yang dapat dipidana
(akan dilaporkan tersendiri) oleh karena itu mohon kepada Ketua / Majelis
Hakim untuk menghukum Tergugat dr agar tidak membuang sampah
sembarangan berupa limbah hotel di tanah milik Penggugat dr serta
menghukum Tergugat dr untuk membayar ganti kerugian kepada
Penggugat dr sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk
memperbaiki kerusakan pagar beton milik Penggugat dr serta
membersihkan limbah hotel yang dibuang ke tanah milik Penggugat dr.
Bahwa selain merusak pagar, Tergugat dr dengan memaksakan kehendak
mendirikan WC di tanah milik Penggugat dr, namun karena dilarang oleh
Penggugat dr pembangunan WC dihentikan oleh Tergugat dr hingga saat
ini. Oleh karena tanah tersebut adalah milik Penggugat dr, maka Penggugat
dr memohon kepada Ketua / Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri
Sidikalang agar menghukum Tergugat dr untuk membongkar bangunan
tersebut dengan biaya sendiri, dan mengembalikan tanah tersebut kepada
Penggugat dr dalam keadaan kosong dan baik, serta terlepas dari ikatan
apapun dengan pihak ketiga lainnya kendatipun Tergugat dr menggunakan
upaya hukum verzet, banding maupun kasasi. Jika dipandang perlu dapat
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 16 dari 25 Hal
menggunakan upaya paksa dengan menyertakan aparat penegak hukum
dari Kepolisian.
Bahwa gugatan Penggugat dk / Tergugat dr adalah merupakan dalil – dalil /
pernyatan yang keliru yang cenderung untuk merugikan nama baik
Pengugat dr. Gugatan sedemikian dapat menimbulkan kesalahan perdata
karena pencemaran nama baik (defamation) sebagai akibat dari dalil – dalil
gugatan Penggugat dk / Tergugat dr, orang – orang yang berpikiran sehat
memandang dengan ejekan seolah – olah Tergugat I dk / Penggugat dr
benar – benar merampas tanah milik Penggugat dk / Tergugat dr, padahal
secara yuridis tanah yang dijadikan objek sengketa adalah yang dibeli oleh
ibu Tergugat I dk / Penggugat dr dari Haroen Soetan Mansoer pada tanggal
19 Desember 1951 dan telah dikuasai oleh Penggugat dr / Tergugat I dk
selama lebih kurang 63 tahun dan tidak pernah terputus. Akibat perbuatan
Tergugat dr yang dengan sengaja membuat gugatan secara terpublikasi
dapat merugikan nama baik (martabat) Tergugat I dk / Penggugat dr.
Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang merugikan nama
baik Penggugat dr yang dilakukan oleh Tergugat dr, maka konsekuensi
yuridis atas perbuatan melawan hukum tersebut yang pada kenyataannya
telah menimbulkan suatu keadaan yang baru bagi Penggugat dr, dengan
tercorengnya nama baiknya, serta mengingat pentingnya nama baik dalam
pergaulan sehari – hari, maka adalah pantas apabila Tergugat dr dihukum
untuk membayar kerugian imateril kepada Penggugat dr sebesar
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
Bahwa kerugian Penggugat dr adalah kerugian yang riil dan nyata akibat
perbuatan dari Tergugat dr. Oleh sebab itu mohon kepada Ketua / Majelis
Hakim untuk menghukum Tergugat dr membayar kerugian kepada
Penggugat dr sejumlah Rp.10.970.000.000,- (sepuluh milyar sembilan ratus
tujuh puluh juta rupiah) seketika dan sekaligus, kendatipun Tergugat dr
menggunakan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
Bahwa selain kerugian materil dan imateril perbuatan Tergugat dr dimaksud
dapat mencemarkan nama baik Penggugat dr, oleh karena itu pantas dan
wajar apabila Tergugat dr dihukum untuk membuat pernyataan maaf dan
atau menerbitkan suatu ralat yang pantas di berbagai Surat Kabar harian
Kompas, Harian Waspada, harian Sinar Indonesia Baru dan harian Analisa,
dengan biaya Tergugat dr sendiri agar khalayak ramai mengetahui benar
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 17 dari 25 Hal
Penggugat dr tidak ada merampas tanah Tergugat dr, hal ini adalah adil dan
pantas harus dilakukan oleh Tergugat dr karena membuat dalil – dalil
gugatan yang tidak jujur untuk dan atas nama kepentingan Tergugat dr
dengan ukuran 30 cm x 40 cm selama 7 hari penerbitan berturut – turut
yang isinya sebagai berikut :
“saya Maritje br. Siahaan sebagai Penggugat dk / Tergugat dr memohon
maaf sebesar – besarnya kepada seluruh keluarga Asmah Chaniago selaku
Tergugat I dk / Penggugat dr atas gugatan dalam perkara
No.08/Pdt.G/2014/PN.Sdk setelah menyadari ternyata tanah objek
sengketa adalah milik dari Tergugat I dk / Penggugat dr, oleh karena itu
saya memohon maaf dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan
tersebut, semoga masyarakat Kelurahan Dairi Kecamatan Dairi Kabupaten
Dairi memakluminya. Terimakasih.”
Hormat saya,
Dto.
Maritje br. Siahaan.
Bahwa jika Tergugat dr tidak mau memenuhi isi putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka mohon kepada
Ketua / Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk menghukum
Tergugat dr membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000,-
/hari kepada Penggugat dr terhitung sejak perkara ini diputus sampai
Tergugat dr dapat menjalankan isi putusan dalam perkara ini.
Untuk menghindari agar gugatan Penggugat dr tidak hampa, mohon
diletakkan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak
milik Tergugat dr untuk memenuhi nilai gugatan Penggugat dr dalam
perkara ini.
Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas mohon dengan hormat kepada
Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
No.08/Pdt.G/2014/PN.Sdk kiranya berkenan memutuskan demi hukum sebagai
berikut :
I. Dalam Eksepsi :
Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I tersebut untuk
seluruhnya.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 18 dari 25 Hal
Menyetakan secara hukum gugatan Penggugat telah kadaluarsa.
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
II. Dalam Konpensi.- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
III. Dalam gugatan Rekonvensi :
Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat dr untuk
seluruhnya.
Menyatakan sita jaminan sah dan berharga.
Menghukum Tergugat dr untuk membongkar bangunan WC di atas tanah
milik Penggugat dr.
Menghukum Tergugat dr untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dr
dalam keadaan kosong dan baik, serta terlepas dari ikatan apapun dengan
pihak ketiga lainnya.
Menghukum Tergugat dr / Penggugat dk untuk membayar kerugian materil
sebesar Rp.770.000.000,-
Menghukum Tergugat dr untuk membayar kerugian atas pengerusakan
pagar beton milik Penggugat dr sebesar Rp.100.000.000,- .
Menghukum Tergugat dr untuk membayar kerugian imateriil sebesar
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
Menghukum Tergugat dr untuk menghentikan dan membersihkan sampah
berupa limbah hotel yang dibuang di tanah milik Penggugat dr.
Menghukum Tergugat dr untuk membuat pernyataan maaf pada harian
Kompas, Waspada, Sinar Indonesia Baru dan Analisa, ukuran 30 cm x 40
cm dengan isi :
“saya Maritje br. Siahaan sebagai Penggugat dk / Tergugat dr memohon
maaf sebesar – besarnya kepada seluruh keluarga Asmah Chaniago selaku
Tergugat I dk / Penggugat dr atas gugatan dalam perkara
No.08/Pdt.G/2014/PN.Sdk setelah menyadari ternyata tanah objek
sengketa adalah milik dari Tergugat I dk / Penggugat dr, oleh karena itu
saya memohon maaf dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan
tersebut, semoga masyarakat Kelurahan Dairi Kecamatan Dairi Kabupaten
Dairi memakluminya. Terimakasih.”
Hormat saya,
Dto.
Maritje br. Siahaan.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 19 dari 25 Hal
Menghukum Tergugat dr membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar
Rp.1.000.000,- / hari kepada Penggugat dr terhitung sejak perkara ini
diputus sampai Tergugat dr dapat menjalankan isi putusan dalam perkara
ini.
IV. Dalam Eksepsi, Konpensi dan Rekonpensi.- Membebankan biaya yang timbul karena perkara ini kepada Penggugat dk /
Tergugat dr.
Atau :
Jika Pengadilan Negeri Sidikalang berpendapat lain, selain pendapat dan
keyakinan kami maka mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).
Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.08 /Pdt.G/2014/PN-SDK
tanggal 22 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM KONVENSI.
Dalam Eksepsi :
− Menerima eksepsi Tergugat I untuk sebagian.
Dalam Pokok Perkara :
− Menyatakan gugatan Penggugat konvensi tidak dapat diterima.
DALAM REKONVENSI.
− Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima.
DALAM KONVENSI dan REKONVENSI.
− Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar
ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya senilai
Rp.1.506.000,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Ribu Rupiah).
Setelah membaca berturut-turut :
1. Risalah pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
Pengadilan Negeri Sidikalang pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari
2015,menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 20 dari 25 Hal
isi putusan Pengadilan kepada Lurah Sidikalang Kota -Turut Tergugat I/Turut
Terbanding I dan kepada Camat Sidikalang –Turut Tergugat II/Turut
Terbanding II pada hari Kamis tanggal 12 Pebruari 2015;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera sekretaris
Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan bahwa pada hari Rabu
tanggal 04 Pebruari 2015 Penggugat/Pembanding melalui Kuasanya telah
menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal
22 Januari 2015 Nomor 08/Pdt.G/2014/PN-SDK;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yag dibuat oleh
Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidikalang,yang menerangkan
bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Pebruari 2015 telah memberitahukan
kepada Tergugat I/Terbanding I ,kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I
dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, masing-masing pada hari
Kamis tanggal 12 Maret 2015 tentang adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori Banding tertanggal 16 Pebruari 2015 yang diajukan oleh Kuasa
Penggugat/Pembanding dan telah dierima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Sidikalang pada hari Senin ,tanggal 16 Pebruari 2015 dan telah diserahkan
salinan resminya kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 12 Maret
2015;
5. Kontra Memori Banding tertanggal 23 Maret 2015 yang diajukan oleh Kuasa
Tergugat I/Terbanding I,diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang
pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 tanggal ,dan telah diserahkan salinan
resminya kepada pihak lawannya pada hari Kamis tanggal 16 April 2015;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa masing-
masing pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/Terbanding I pada hari
Senin tanggal 20 April 2015 dan kepada Camat Sidikalang dan Lurah
Sidikalang pada Selasa tanggal 05 Mei 2015 ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding
semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan
syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 21 dari 25 Hal
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding
semula Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 16 Februari 2015 pada
pokoknya sebagai berikut :
A. Bahwa adapun keberatan-keberatan pembanding terhadap Keputusan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang ialah :
1. Bahwa Pembanding adalah keberatan dan menolak Keputusan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang ;
- Yaitu yang menerima eksepsi tergugat satu untuk sebagian.
- Yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;
- Yang menyatakan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi
membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya
dengan nilai Rp.1.506.000.- ;
B. Bahwa dalam gugatan rekonvensi Majelis Hakim menyatakan gugatan
rekonvensi tidak dapat diterima menurut Penggugat hal ini seharusnya
Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang menyatakan gugatan
rekonvensi ditolak dengan alasan : ( hal-hal diatas selengkapnya terlampir) ;
Berdasarkan uraian-uraian Penggugat seperti yang telah diuraikan diatas ini
mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan membuat
keputusan sebagai berikut :
1. Membatalkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang.
2. Memutuskan/ Menetapkan bahwa tanah terperkara adalah milik dari Penggugat
(Maritje br Siahaan ).
3. Memutuskan gugatan Penggugat/Pembanding diterima untuk seluruhnya.
4. Menghukum tergugat/terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul
dalam perkara ini .
Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat
I/Terbanding I melalui kuasa hukumnya tertanggal 23 Maret 2015 pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa terhadap Putusan tersebut Pengadilan Negeri Sidikalang telah tepat dan
benar dalam menerapkan hukum, baik ketentuan hukum formil maupun
ketentuan hukum materil dan tidak salah didalam mempertimbangkan fakta-
fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Oleh sebab itu secara hukum
dapat untuk dipertahankan dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Sidikalang
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 22 dari 25 Hal
dalam putusannya telah memenuhi syarat-syarat putusan berupa memuat
ringkasan gugatan, jawaban yang jelas dari para pihak yang bersengketa ;
- Demikian halnya dengan pertimbangan hukum serta penilaian terhadap setiap
surat bukti dan keterangan saksi dan hal-hal yang terungkap dan terjadi
didalam persidangan selama perkara ini diadili, juga alasan hukum yang
menjadi dasar menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat
diterima (niet Ontvankelijkl Verklaard) telah termuat secara lengkap dalam
pertimbangan hukum dan amar putusan dalam perkara ini, serta putusan a quo
tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan
sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memori
Bandingnya. Oleh karena itu secara yuridis putusan yang dimohonkan banding
dapat untuk dipertahankan .
- Selanjutnya setelah mempelajari keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding
didalam Memori Banding tanggal 16 Februari 2015 yang disampaikan kepada
Tergugat I/Terbanding sesuai dengan risalah pemberitahuan dan penyerahan
memori banding No.08/Pdt.G/2014/PN.Sdk tanggal 12 Maret 2015 maka pada
kesempatan ini perkenankan Tergugat I/Terbanding mengajukan Kontra
Memori Banding sebagai berikut ; ( hal-hal diatas selengkapnya terlampir) ;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon dengan hormat kepada
Ketua/Majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan
Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut;
- Menolak Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut untuk
seluruhnya ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 08/Pdt.G/2014//PN.Sdk
tanggal 22 Januari 2015 yang dimohonkan bading tersebut ;
Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari
memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui
kuasa hukumnya tersebut ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat
melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut,
dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim
Tingkat Pertama, maka oleh karenanya memori banding tersebut tidak
dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi sedangkan kontra memori
banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat I, yang pada pokoknya
adalah mendukung putusan Pengadilan Negeri Sidikalang nomor :
08/Pdt.G/2014/PN-Sdk tanggal 22 Januari 2015;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 23 dari 25 Hal
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama
membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara dan
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor
08/PDT.G/2014/PN.SDK tanggal 22 Januari 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama sudah mempertimbangkan
secara tepat dan benar, menurut ketentuan hukum yang berlaku didalam
memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga pertimbangan tersebut dapat
disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim
Tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding,
namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu menambah
pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;
Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Penggugat telah
mengajukan gugatannya yang pada pokonya menyatakan sebidang tanah yang
dimilikinya dengan luas kurang lebih : 1.076 meter persegi, yang terletak di Jalan
Sisingamangaraja No.128 Sidikalang, kelurahan Sidikalang kota, kecamatan
Sidikalang, Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara, yang mana batas tanah
terperkara sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bistok Sipahutar;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tio Rugun Simanjutak;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan Sisingamangaraja;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Losmen Dairi (Hotel Dairi);
selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan serifikat hak milik
kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi dan oleh Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Dairi menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor :
1068 tertanggal 28 Agustus 1998 luas kurang lebih 618 (enam ratus delapan
belas) meter persegi atas nama Maritje br.Siahaan (bukti.P4) namun pihak
Badan pertanahan Nasional Kabupaten Dairi tidak dapat menerbitkan sertifikat
atas tanah seluas kurang lebih : 285 (dua ratus delapan puluh lima) meter persegi
karena sedang ada sengketa kepemilikan, tanah dikuasai oleh
Terbanding/Tergugat I ;
Menimbang, bahwa setelah mencermati isi gugatan Pembanding semula
Penggugat, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding sebenarnya
Pembanding semula Penggugat bermaksud agar pihak Terbanding/Tergugat
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 24 dari 25 Hal
I, mengembalikan haknya atas tanah seluas kurang lebih : 285 meter persegi yang
dikuasai oleh Terbanding /Tergugat I tersebut;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan
meneliti lebih lanjut tentang isi gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut,
ternyata Pembanding semula Penggugat , tidak secara tegas menyebutkan letak
tanah dan batas-batas tanah yang disengketakan, seluas kurang lebih :
285 meter persegi tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 22 Januari 2015
Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN-SDK, yang pada pokoknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, dipihak
yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar
biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;
Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum
lainya yang bersangkutan dalam perkara ini ;
M E N G A D I L I :
- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat
melalui kuasa hukumnya;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tanggal 22 Januari
2015 Nomor: 08/Pdt.G/2014/PN.SDK yang dimohonkan banding
tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya
perkara didalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah );
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA, tanggal 28 Juli 2015 oleh kami :
Dr.H.SOEDARMADJI,SH.,M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan
sebagai Hakim Ketua, SABAR TARIGAN SIBERO,SH.,MH dan DHARMADAMANIK ,SH .,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 230/PDT/2015/ PT. MDN Halaman 25 dari 25 Hal
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Juli 2015 Nomor :
230/PDT/2015/PT-MDN, putusan mana pada hari, KAMIS tanggal 6 Agustus2015 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu
oleh LUHUT BAKO .SH sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;
HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,
SABAR TARIGAN SIBERO,SH.,MH Dr.SOEDARMADJI,SH.,M.Hum
DHARMA E.DAMANIK,SH.,MH
Panitera Pengganti.
LUHUT BAKO,SH
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-2. Redaksi Rp. 5.000,-3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )