Upload
duongngoc
View
284
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 1 dari 49
P U T U S A N
NOMOR : 242/PDT/2015/PT-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
Perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai
berikut dalam perkara antara :
WASINO TARIGAN,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Jl. Limau
Mungkur Dusun 3 Desa Bangun Rejo Keamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang, dan untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING semula sebagai TERGUGAT;
L A W A N :
LEE HONG YAU, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan
Taiwan, Pemegang Paspor Republic of China Nomor:
E102064838,Alamat di Jl. Limau Mungkur Dusun V No. 1 Desa
Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Rejo, Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dalam hal ini selaku penerima
kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. 33, tertanggal 15 Desember
2011, yang diperbuat dihadapan Irma Bonita, SH, Notaris di
Jakarta, dan demikian bertindak untuk dan atas nama CHANG,
HAN – CHI, selaku pemberi kuasa serta direktur pada Perseroan
Terbatas: PT.LACQUERCRAFT INDUSTRY INDONESIA,
berkedudukan di Jl. Limau Mungkur Dusun V No. 1 Desa Bangun
Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara Indonesia, sesuai dengan Akte Pendirian
Perseroan Terbatas No. 21 tertanggal 19 April 2010, yang
diperbuat dihadapan Lieyono, SH, Notaris di Jakarta. Dalam hal ini
bersama sama memberi kuasa kepada 1. TUA MANGIHUT
SIMANJUNTAK, SH, selaku Manajer Legal & Umum pada
Perseroan Terbatas PT. LACQUERCAFT INDUSTRY INDONESIA,
2. M. PAUL RUDOLF NAIBAHO, SH,selaku Staff Legal & Umum
pada Perseroan Terbatas PT. LACQUERCAFT INDUSTRY
INDONESIA, dan 3. TOMMY MUTARI SITEPU, SH, selaku Staff
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 2 dari 49
Legal & Umum pada Perseroan Terbatas PT. LACQUERCAFT
INDUSTRY INDONESIA, yang beralamat Jl. Limau Mungkur Dusun
V No. 1 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa
Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Indonesia,
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2013,dan
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
tertanggal 19 Nopember 2013, No. 14 / HKM 01.10 /XI/ 2013, untuk
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula sebagai
PENGGUGAT ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 138/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 24 Oktober 2013 dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut ;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19
November 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam pada tanggal 20 November 2013 dalam Register Nomor 138/
Pdt.G/2013/PN.LP, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam
bidang Industri Panel dan barang dari kayu lainnya berkedudukan di Jl. Limau
Mungkur Dusun V No. 1, Desa Bangun Rejo, Kecamatan : Tanjung Morawa,
Kabupaten : Deli Serdang, Provinsi : Sumatera Utara, Indonesia, didirikan
berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 21 tertanggal 19 April
2010, yang diperbuat dihadapan Lieyono, S.H, Notaris di Jakarta.
2. Bahwa untuk menjalankan bidang usaha tersebut, Penggugat membeli
sebidang tanah pada bulan Februari Tahun 2011 sebagaimana tertuang
didalam Surat Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tertanggal 20 Januari
2011 dan Akte Jual Beli No. 25 tertanggal 8 Februari 2011 yang dibuat oleh
dan dihadapan Mariani Waty, S.H., Notaris di Deli Serdang, dan adapun luas
tanah tersebut adalah 27.512, M2 yang terletak Propinsi Sumatera Utara,
Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Desa Bangun Rejo,
dengan batas – batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik masyarakat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Limau Mungkur;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 3 dari 49
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah masyarakat;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit.
3. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik sesuai dengan Sertifikat Hak
Milik No. 56/Desa Bangun Rejo, dan kemudian Penggugat mengalihkan Hak
Milik tersebut menjadi Hak Guna Bangunan No. 232 berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 22-06-1997 Hak Milik Nomor 56 Desa Bangun
Rejo Kecamatan Tj. Morawa dihapus dan diubah menjadi Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 232 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tj. Morawa dengan masa
berlaku 20 Tahun sampai dengan tanggal 26 – 01 – 2031.
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merupakan pemilik sah
atas sebidang tanah seluas 27.512 - M2 yang terletak Propinsi Sumatera
Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Desa Bangun
Rejo sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 Desa Bangun Rejo
Kecamatan Tj. Morawa.
5. Bahwa sebelum dan sesudah Penggugat membeli tanah tersebut, telah berdiri
Pagar Tembok dengan tinggi 3 M dan panjang + 209.15 M yang terletak
disebelah Utara dari tanah Penggugat, hal mana untuk menjaga Pagar
Tembok bertahan lama, maka pemilik tanah sebelumnya
menyisakan/membebaskan tanahnya dengan lebar + 0.6 M.
6. Bahwa tanah dengan lebar + 0.6 M (tanah yang disisakan/dibebaskan)
merupakan batas tanah milik Penggugat yang terletak disebelah Utara
(Terdapat Patok-patok/tanda-tanda Pembatas), kemudian tanah yang
disisakan/dibebaskan tersebut berbatasan dengan parit (Uraian poin 2),
selanjutnya berbatasan dengan tanah milik Tergugat berupa kolam ikan.
Keterangan :
Bahwa dalam Surat Ukur / Gambar situasi tanah terdapat tanda – tanda batas,
yakni :
- Sebelah Utara : I s/d VII besi batas
- Sebelah Timur : VII s/d IX besi batas
- Sebelah Selatan : X s/d XII besi batas
- Sebelah Barat : XIV besi batas serta tembok – tembok a-b, b-c
yang memenuhi PMA No. 8 Yahun 1961 pasal 2 ayat a. yang masing –
masing berdiri pada sudut batas.
7. Bahwa pada pertengahan bulan Desember Tahun 2011, Tergugat dengan
semena – mena dengan memperluas / mengeruk areal kolamnya sampai
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 4 dari 49
mengenai parit dan tanah yang disisakan/dibebaskan oleh Penggugat yang
merupakan batas tanah (dari Besi batas IV s/d VI) miliknya yang terletak
disebelah Utara, dan bahkan Besi pembatas tersebut hilang tanpa jejak.
Sehingga genangan air kolam Tergugat tersebut mengenai pagar tembok
Penggugat, alhasil sebagian Pagar Tembok Penggugat runtuh dengan panjang
+ 78,20 m.
8. Bahwa setelah sebagian pagar tembok milik Penggugat runtuh, selanjutnya
pada pertengahan bulan April 2013, dengan arogannya Tergugat kembali
mengulangi perbuatannya dengan cara mengeruk tanah milik Penggugat
dalam bentuk lengkungan dengan menggunakan eskavator hingga melewati
pagar tembok yang telah runtuh tersebut, sehingga luas tanah yang diserobot
oleh Tergugat seluruhnya adalah + 117,5 M2 (lebar + 1,5 M, dan dengan
panjang + 78,20 M)
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali memusyawarahkan hal tersebut kepada
Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya, dan bahkan Tergugat
menutup aliran parit agar tidak masuk ke kolam Tergugat sehingga
mengakibatkan banjir disekitar area rumah masyarakat dan tanah milik
Penggugat.
10. Bahwa pada tanggal 1 November 2013, Penggugat telah melakukan
pengukuran dengan perwakilan dari BPN Deli Serdang dengan disaksikan oleh
Perwakilan dari Kantor Camat, Perangkat Desa, dan Kepolisan Resor Deli
Serdang serta Tergugat terhadap objek tanah yang diserobot oleh Tergugat.
11. Bahwa atas tindakan Tergugat yang memperluas areal tanahnya yang berupa
kolam ikan sehingga mengakibatkan runtuhnya pagar tembok milik Penggugat
serta menyerobot tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat telah
melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke Kepolisian Resor Deli Serdang.
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut yang diperbuat tanpa bukti dan
bertentangan dengan ketentuan hukum maka perbuatan Tergugat tersebut
dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum
(onrechmatigedaad).
13. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan
hukum yang sangat merugikan Penggugat maka sangat beralasan apabila
majelis hakim dalam perkara aquo memerintahkan Tergugat untuk
menyerahkan tanah yang telah diserobot tersebut kepada Penggugat.
14. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, patut dan beralasan menurut hukum
apabila Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 5 dari 49
Rp. 1.500.000.000,- (Satu setengah milyar rupiah) atas runtuhnya pagar
tembok tersebut, serta kerugian imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu
Milyar Rupiah) hal mana Penggugat telah meluangkan waktu dan tenaga serta
nama baik Penggugat telah tercemar dimata masyarakat, karyawan dan rekan
bisnis kepada Penggugat seketika dan sekaligus.
15. Bahwa patut dan berlasan kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang
paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- setiap harinya
setiap kelalaian dalam memenuhi isi putusan perkara ini.
16. Bahwa guna menghindari agar gugatan Penggugat dalam pekara ini tidak
hampa adanya, maka patut dan berlasan kiranya menurut hukum apabila
majelis hakim dalam perkara aquo memeriksa dan mengadili perkara ini
berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta
benda Tergugat baik bergerak mapun tak bergerak, yang akan dihunjuk
kemudian.
17. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan dalam perkara ini berdasarkan
alasan-alasan serta bukti yang authentic sifatnya maka beralasan kiranya
putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta
meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voorbaar bijvooraad) serta
membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat
Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan tersebut di
atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk bersidang pada suatu hari
yang ditentukan seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang
tanah seluas 27.512 - M2 yang terletak Jl. Limau Mungkur Dusun V No. 1, Desa
Bangun Rejo, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara,
Indonesia berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 Desa Bangun
Rejo Kecamatan Tj. Morawa, tertanggal 2 Feberuari 2011;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah yang telah diserobot
tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian materiil sebesar Rp.
1.500.000.000, - ( Satu setengah milyar rupiah ) dan immateril sebesar
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 6 dari 49
Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah kepada Penggugat seketika dan
sekaligus;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- setiap
harinya setiap kelalaian dalam memenuhi isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap
harta benda Tergugat baik bergerak mapun tak bergerak.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta
kendatipun timbul Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit voerbaar bij voorraad).
9. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat
lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan
Jawaban sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai
berikut:
A. DALAM KONVENSI
I. TENTANG EKSEPSI
1. Eksepsi Error In Persona
1.1. Salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoeda nigheid);
- Bahwa Penggugat pada poin 7 gugatannya mendalilkan rubuhnya
tembok pembatas Penggugat pada Desember tahun 2011 karena
Tergugat dengan semena-mena memperluas/ mengeruk areal
kolamnya sampai mengenai parit dan tanah yang disisakan/
dibebaskan oleh Penggugat;
- Bahwa selanjutnya pada poin 8 didalilkan juga Tergugat kembali
melakukan perbuatan yang dimaksud pada poin 7 pada April 2013
dengan cara mengeruk tanah milik Penggugat dalam bentuk
lengkungan dengan menggunakan eskavator hingga melewati pagar
tembok yang telah runtuh tersebut;
- Bahwa Tergugat membantah telah melakukan perbuatan yang
dimaksud dalam poin 7 dan poin 8 gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat dalam mengelola kolam milik keluarga Tergugat tidak
pernah melakukan pengelolaan di luar areal tanah keluarga Tergugat;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 7 dari 49
- Bahwa fakta yang sebenarnya adalah robohnya tembok Penggugat
adalah hal yang sudah dapat diprediksi karena sejak tahun 2009
kondisi tembok sudah dalam keadaan retak;
- Bahwa setahu Tergugat tembok yang dimaksud dalam perkara a quo
telah pernah roboh sebagian sebelum tahun 2011, namun oleh
Penggugat agar keseluruhan tembok tidak roboh dibuat tali baja
sebagai penyangga;
- Bahwa akibat robohnya sebagaian tembok Penggugat, kolam ikan
mas Tergugat mengalami kerusakan;
- Bahwa keadaan ini telah Tergugat beri tahukan kepada pegawai
Penggugat yang bernama Edy Susanto karena pecahan dinding dan
pondasi tembok masuk ke dalam kolam Tergugat;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan Desember 2011, dengan
menggunakan eskavator/ beko (alat berat), Penggugat telah
mengeruk runtuhan dinding tembok dan pondasi yang masuk ke
dalam kolam Tergugat;
- Bahwa akibat pengerjaan perbaikan kolam Tergugat dilakukan oleh
Penggugat secara asal-asalan membuat tanah/ benteng pada areal
tanah Tergugat tergali sedalam 1,2 (satu koma dua) meter yang
menyebabkan Tergugat kesulitan menyusun aliran air;
- Bahwa pada saat mengambil material runtuhan tembok yang berada
di dalam kolam Tergugat, alat berat tersebut terperosok ke pinggir
kolam dan agar alat berat tidak terperosok lebih dalam oleh operator
alat berat menggunakan pecahan batu pondasi tembok yang setengah
roboh sebagai gambangan/ alas;
- Bahwa tindakan Penggugat yang membantu Tergugat mengeruk
pecahan tembok yang masuk ke dalam kolam milik keluarga Tergugat
memberi gambaran robohnya tembok adalah akibat kesalahan
Penggugat, sehingga perbuatan di atas dilakukan sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas kesalahannya yang mengakibatkan
rusaknya kolam ikan mas Tergugat;
- Bahwa karena robohnya tembok bukan akibat dari perbuatan
Tergugat, maka sepatutnya pihak yang diajukan sebagai Tergugat
dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam
pembangunan tembok tersebut;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 8 dari 49
1.2. Eksepsi Tentang Kurang Pihak (Exeptio Plurium Litis Consortium)
- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah mengeruk atau
memperluas areal kolamnya dan pengerukan ini sampai kepada tanah
yang dibebaskan oleh Penggugat, sehingga menyebabkan rubuhnya
tembok pembatas milik Penggugat;
- Bahwa kembali Tergugat tegaskan, Tergugat tidak pernah mengeruk
atau memanfaatkan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah yang bersempadan dengan Penggugat/ kolam yang
dimaksud Penggugat adalah tanah yang dikelola secara bersama-
sama oleh Tergugat dan ahli waris almarhum Damai Tarigan;
- Bahwa kolam yang dimaksud Penggugat terletak di tanah yang
terdaftar atas nama Damai Tarigan (orang tua Tergugat) berdasarkan
Surat Keterangan Tanah No. 70212/A/XI/18,- tertanggal 27 Agustus
1974 yang diterbitkan; oleg Bupati Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada tanggal 03 juni 2009 orang tua Tergugat (almarhum
Damai Tarigan) telah meninggal dunia, dengan ahli waris sebagai
berikut:
1. Ratmalona br. Tarigan.
2. Wasino Effendi Tarigan (Tergugat).
3. Riah Ateta br. Tarigan.
4. Sama Ria br. Tarigan.
5. Dwi Ria br. Tarigan.
6. Sat Harmoni Tarigan.
7. Kinalsan Tarigan.
8. Denti Ria br. Tarigan.
- Bahwa setelah orang tua Tergugat meninggal dunia, tanah tersebut
dikelola secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya dengan
melanjutkan usaha kolam milik almarhum Damai Tarigan guna
membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seandainya dalil
Penggugat nyata kebenarannya, seharusnya seluruh ahli waris dari
Damai Tarigan harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa dengan tidak ditariknya seluruh ahli waris Damai Tarigan
sebagai Tergugat dalam perkara aquo, menyebabkan gugatan ini
kurang pihak;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 9 dari 49
2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki Judicio Standi dalam mengajukan
gugatan dalam perkara ini;
2.1. Salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoeda nigheid);
- Bahwa Penggugat Lee Hong Yau dalam perkara ini tidak jelas
bertindak selaku kuasa Chang Han Chi atau selaku Kuasa Direktur
PT. Laquercraft Industry Indonesia karena ada perbedaan penerapan
hukum dalam bertindak antara orang sebagai naturlijke person dan
orang sebagai recht person;
- Bahwa dengan tidak jelas Penggugat bertindak untuk kepentingan
siapa, maka jelas Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam
mengajukan gugatan ini;
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel);
- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang
diperoleh melalui jual beli pada tanggal 20 Januari 2011 berdasarkan
Akte Jual Beli No. 25 tertanggal 8 Februari 2011;
- Bahwa pada posita lain Penggugat mendalilkan objek di atas telah
diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.232;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan siapa pihak-pihak yang
dimaksud dalam Akte Jual Beli No. 25 tertanggal 8 Februari 2011 dan
Penggugat juga tidak menjelaskan atas nama siapa Sertifikat Hak
Guna Bangunan No. 232 tercatat;
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan apakah yang menderita kerugian
adalah Chang Han Chi atau PT. Laquercraft Industry Indonesia;
- Bahwa pada identitas Lee Hong Yau menerangkan beralamat di Jl.
Limau Mungkur Dusun V No. 1, Desa Bangun Rejo, Kecamatan
Bangun Rejo, Kabupaten Deli Serdang, padahal secara faktual di
Jl. Limau Mungkur Dusun V No. 1, Desa Bangun Rejo berada di
Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa alasan ini menyebabkan kekaburan gugatan Penggugat
karena tidak diketahui siapa pemegang hak atas tanah yang dimaksud
oleh Penggugat;
Berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, maka cukup beralasan kiranya
Gugatan Penggugat oleh Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan TIDAK DAPAT
DITERIMA (Niet Onvankelijke verklard);
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 10 dari 49
II. DALAM POKOK PERKARA
Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali apa
yang diakui dengan tegas dan segala sesuatu yang telah dimuat dalam eksepsi
secara mutatis mutandis masuk ke dalam jawaban pokok Perkara sehingga tidak
perlu diulangi;
1. Bahwa Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Damai Tarigan;
2. Bahwa almarhum Damai Tarigan Tarigan mewariskan sebidang tanah yang
terletak Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten
Deli Serdang sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Tanah No.
70212/A/XI/18. Tertanggal 27 Agustus 1974 yang diterbitkan oleh Bupati
Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui ahli waris Alm. Damai Tarigan
adalah pemilik sebidang tanah dengan luas 3426 M2 yang terletak di
Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Tanah No.
70212/A/XI/18;
4. Bahwa tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Saijo dan Ramlan;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Limau Mungkur;
- Sebelah selatan berbatas dengan dengan tanah milik Alm. Jasem
(sekarang dikuasai Penggugat);
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Giman dan Saidjo;
5. Bahwa pada poin 5 gugatannya Penggugat mendalilkan pada saat membeli
tanahnya yang bersempadan dengan tanah Penggugat pada tahun 2011
telah berdiri bangunan tembok setinggi 3 M dengan panjang + 209, 15 M dan
agar tembok tetap bertahan lama pemilik lama dari tanah telah menyisihkan
tanahnya seluas 0,6 M dan oleh Tergugat ditanam pohon pinang sepanjang
benteng agar kondisi pagar tembok Penggugat dan parit Tergugat tetap
terawat;
- Bahwa dalil ini adalah keliru karena sisa tanah yang dimaksud oleh
Penggugat adalah milik Penggugat (ahli waris Alm. Damai Tarigan);
- Bahwa antara tembok Penggugat dengan tanah Tergugat, oleh Tergugat
telah dibuat batas berupa parit selebar 0,6 (nol koma enam) meter
sepanjang + 100 (seratus) meter dan pada sebelah utara badan parit
Tergugat buat benteng (timbunan tanah) selebar 2 (dua) meter agar parit
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 11 dari 49
tidak mudah longsor;
- Bahwa atas klaim Penggugat tersebut telah dilakukan pengukuran ulang
oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 01 November 2013 yang
hasilnya menyimpulkan tanah antara parit dan tembok adalah milik
Tergugat, sedangkan tanah kepunyaan Penggugat hanya tanah yang
berjarak 30 (tiga puluh) centi meter dari tembok;
- Bahwa terhadap pengukuran ini telah dibuat pancak besi oleh Badan
Pertanahan Nasional, namun pancak tersebut kembali dipindahkan oleh
Penggugat secara sepihak;
6. Bahwa pada poin 7 gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat pada
Desember 2011 telah semena-mena mengeruk/ memperluas kolam sampai
mengenai parit dan tanah yang disisakan oleh Penggugat, sehingga
genangan air kolam Tergugat mengenai pagar tembok Penggugat yang
menyebabkan tembok Penggugat sepanjang + 78, 20 meter roboh;
- Bahwa dalil ini adalah dalil yang tidak berdasar karena fakta yang
sebenarnya adalah sebagai berikut;
- Bahwa sejak tahun 2009 kondisi tembok Penggugat sudah mengalami
retak-retak;
- Bahwa pada bulan Agustus 2011 tembok in casu telah rubuh untuk
ketiga kalinya;
- Bahwa untuk mencegah agar tembok yang rubuh tidak semakin panjang
oleh pegawai Penggugat telah dipasang tali baja untuk menahan
tembok;
- Bahwa melihat kondisi tembok yang retak dan adanya runtuhan tembok
yang masuk ke dalam kolam Tergugat, maka hal ini Tergugat laporkan
ke pihak perusahaan yang dalam hal in ditanggapi oleh Edi Susanto,
Alam, dan M. Safran yang berjanji akan memperbaiki kerugian Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2011 mengirim surat ke pihak
perusahaan (Penggugat) yang ditembuskan kepada Kepala Desa;
- Bahwa selanjutnya atas inisiatif Kepala Desa dilakukan pertemuan pada
tanggal 22 November 2011 di Kantor Desa Bangun Rejo yang dihadiri
oleh pihak perusahaan (Penggugat) yang diwakili oleh Eddy Susanto,
Alam, dan M. Safran serta Tergugat dan Kepala Desa Bangun Rejo;
- Bahwa pada pertemuan tersebut disepakati Penggugat akan
memperbaiki benteng air dan tali air (selang air masuk ke kolam) serta
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 12 dari 49
mengeruk pecahan tembok yang masuk ke dalam kolam Tergugat;
- Bahwa pada pertengahan Desember 2011, janji ini dipenuhi oleh
Penggugat dengan memasukkan alat berat untuk memperbaiki parit dan
menegeruk material yang masuk ke dalam kolam Tergugat;
- Bahwa akibat pengerjaan perbaikan kolam dilakukan Penggugat secara
asal-asalan menyebabkan tanah Tergugat yang bukan merupakan
bagian kolam terkeruk sedalam 1, 2 (satu koma dua) meter;
- Bahwa pada saat mengeruk material, salah satu alat berat terperosok ke
arah kolam dan untuk menyelamatkan alat berat oleh para pekerja
Penggugat dibuat gambangan dari pecahan tembok yang setengah utuh;
- Bahwa akibat keadaan tersebut, tanah pada areal Tergugat mengalami
longsor yang menyebakan banyak tanah yang masuk ke dalam kolam
sehingga kolam Tergugat semakin rusak serta beberapa hari kemudian
luas tembok yang runtuh semakin luas dan runtuhan tembok juga masuk
ke dalam kolam yang menyebabkan kerusakan pada kolam Tergugat
semakin parah;
7. Bahwa pada poin 8 posita gugatannya, Penggugat mendalilkan pada April
2013, Tergugat kembali mengeruk tanah milik Penggugat dalam bentuk
lengkungan sehingga luas tanah yang diserobot Tergugat menjadi + 117.5
meter persegi;
- Bahwa dalil ini adalah dalil yang menyesatkan, sehingga Tergugat
mebantah secara tegas;
- Bahwa tanah yang dikeruk oleh Tergugat sebagaimana dimaksud oleh
Penggugat masih berada dalam areal tanah yang dimaksud dalam Surat
Keterangan Tanah No. 70212/A/XI/18. Tertanggal 27 Agustus 1974 yang
diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Deli Serdang, sehingga perbuatan
Tergugat mengeruk kolam adalah PERBUATAN YANG SAH SECARA
HUKUM;
8. Bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti, maka jelas
Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana
dimaksud oleh Penggugat, sehingga akibbat-akibat dari perbuatan melawan
hukum yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan hukum untuk
dikabulkan;
9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan
Hukum, maka petitum mengenai Dwangsom harus ditolak;
10. Bahwa petitum mengenai Sita jaminan dan putusan serta merta yang
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 13 dari 49
dimohonkan Penggugat juga harus dinyatakan ditolak karena dengan
ditolaknya dalil pokok gugatan Penggugat, maka tidak ada alasan lagi untuk
meletakkan sita atas harta-harta Tergugat;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka cukup beralasan kiranya bagi Yang
Mulia Majelis Hakim untuk memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:
Dalam Eksepsi
1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke
verklard);
Dalam Pokok Perkara
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
B. DALAM REKONVENSI
Keseluruhan hal yang telah disampaikan dam Konvensi dianggap diulangi
dan menjadi satu kesatuan dengan bagian Konvesi;
1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah salah satu
pemilik dari tanah yang terletak Kampung Bangun Rejo, Kecamatan
Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud Surat
Keterangan Tanah No. 70212/A/XI/18. Tertanggal 27 Agustus 1974 yang
diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Deli Serdang atas nama Damai Tarigan
dengan luas 3426 M2;
2. Bahwa tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Saijo dan Ramlan;
- Sebelah timur berbatas dengan Jalan Limau Mungkur;
- Sebelah selatan berbatas dengan dengan tanah milik Alm. Jasem
(sekarang dikuasai Penggugat);
- Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Giman dan Saidjo;
3. Bahwa tanah tersebut sejak dahulu menjadi penopang kehidupan orang tua
(keluarga) Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan membuat
kolam sebagai usaha;
4. Bahwa pada tanggal 03 Juni 209 Damai Tarigan telah meninggal dunia,
dengan ahli waris sebagai berikut:
1. Ratmalona br. Tarigan.
2. Wasino Effendi Tarigan (Tergugat).
3. Riah Ateta br. Tarigan.
4. Sama Ria br. Tarigan.
5. Dwi Ria br. Tarigan.
6. Sat Harmoni Tarigan.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 14 dari 49
7. Kinalsan Tarigan.
8. Denti Ria br. Tarigan.
5. Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membeli dan
menguasai tanah yang bersempadan sebelah selatan dengan tanah
Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, tidak pernah terjadi sengketa
mengenai batas antara pemilik tanah disekitar objek tanah terperkara atau
permasalahan lainnya;
6. Bahwa sejak tahun 2009 kondisi tembok yang dimaksud oleh Tergugat
Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sudah mengalami retak-retak;
7. Bahwa Maret tahun 2011 tembok tersebut mulai mengalami kerusakan
yang ditandai dengan pecah-pecah pada dinding tembok dan akhirnya
rubuh sepanjang 60 (enam puluh) meter;
8. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2011, pagar tembok Tergugat
Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kembali rubuh untuk ketiga kalinya;
9. Bahwa bagian pagar tembok yang rubuh tidak terlalu banyak, namun
runtuhan tembok masuk ke dalam kolam ikan mas milik Penggugat
Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
10. Bahwa selain itu timbul retakan-retakan pada bagian tembok lainnya;
11. Bahwa kemudian keadaan ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi
sampaikan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang
kemudian ditindak lanjuti dengan memasang tali baja sebagai penyangga
pagar tembok agar tembok yang rubuh tidak semakin panjang;
12. Bahwa selain itu pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi
(perusahaan) melalui karyawannya yang bernama Edi Susanto, Alam, dan
M. Safran yang berjanji akan memperbaiki kerugian Penggugat
Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
13. Bahwa guna memenuhi prosedur administrasi pada tanggal 10 November
2011 Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengirim surat ke pihak
perusahaan yang ditembuskan kepada Kepala Desa;
14. Bahwa selanjutnya atas inisiatif Kepala Desa dilakukan pertemuan pada
tanggal 22 November 2011 di Kantor Desa Bangun Rejo yang dihadiri oleh
pihak perusahaan (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi) yang
diwakili oleh Eddy Susanto, Alam, dan M. Safran serta Penggugat
Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Kepala Desa Bangun Rejo;
15. Bahwa pada pertemuan tersebut disepakati Tergugat Rekonvensi/
Penggugat Konvensi akan memperbaiki benteng air dan tali air (selang air
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 15 dari 49
masuk ke kolam) serta mengeruk pecahan tembok yang masuk ke dalam
kolam Tergugat;
16. Bahwa pada pertengahan Desember 2011, janji ini dipenuhi oleh Tergugat
Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan memasukkan alat berat untuk
memperbaiki parit dan menegeruk material yang masuk ke dalam kolam
Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
17. Bahwa akibat pengerjaan perbaikan kolam Penggugat Rekonvensi/
Tergugat Konvensi dilakukan secara asal-asalan menyebabkan tanah yang
bukan merupakan kolam ikut terkeruk sedalam 1,2 (satu koma dua) meter;
18. Bahwa pada saat mengeruk material, salah satu alat berat terperosok ke
arah kolam dan untuk menyelamatkan alat berat oleh para pekerja
Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensidibuat gambangan dari
pecahan tembok yang setengah utuh;
19. Bahwa akibat keadaan tersebut, tanah pada areal Penggugat Rekonvensi/
Tergugat Konvensi mengalami longsor yang menyebakan banyak tanah
yang masuk ke dalam kolam sehingga kolam Penggugat Rekonvensi/
Tergugat Konvensi semakin rusak serta beberapa hari kemudian luas
tembok yang runtuh semakin luas dan runtuhan tembok juga masuk ke
dalam kolam yang menyebabkan kerusakan pada kolam Tergugat semakin
parah;
20. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah menutup/ menyumbat parit yang
selama ini menjadi fasilitas umum dengan membuat saluran air pipa bawah
tanah yang mengakibatkan aliran air warga disekitar jalan Limau Mungkur
tidak memiliki muara pembuangan karena terhalang oleh pipa tersebut;
21. Bahwa akibat hal di atas menyebabkan pola aliran air pada parit (struktur
parit) menjadi berubah karena muara air tertuju kepada tanah Penggugat
Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, sehingga setiap hujan turun aliran air dari
perusahaan masuk ke kolam Penggugat Rekonvensi/ Tergugat yang
mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat mengalami gagal panen
bibit ikan mas karena ikan keluar dari kolam dan masuk ke genangan air
(banjir) yang berada di Jalan Limau Mungkur;
22. Bahwa akibat banjir di Jalan Limau Mungkur mengakibatkan rusaknya
lantai kantin milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat rusak berikut dengan
fasilitasnya karena terkena genangan air;
23. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi jelas memiliki
kausalitas yang jelas dengan kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 16 dari 49
Konvensi, sehingga perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dapat
dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUH
Perdata);
24. Bahwa walaupun secara phisik/ faktual Tergugat Rekonvensi/ Penggugat
Konvensi tidak ada melakukan perbuatan yang dimaksud di atas, namun
berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata “Seorang tidak saja
bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri,
tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang
menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada
di bawah pengawasannya,” maka terhadap Tergugat Rekonvensi/
Penggugat Konvensi harus bertanggung jawab atas kerugian sebagaimana
dimaksud di atas;
25. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang dapat
diperinci sebagai berikut:
- Kerugian perbaikan kolam akibat runtuhan pagar tembok pada bulan
Maret 2011:
1. Batu Koral 10 dump truk X @ Rp 1.500.000,- : Rp 15.000.000,-
2. Pasir 7 dump truk X @ Rp 500.000,- : Rp 3.500.000,-
3. Semen 350 sak X @ Rp 46.000, : Rp 16.100.000,-
4. Batu bata 15.000 keping X @ Rp 550,- : Rp 8.250.000,-
5. Besi 12 mili 60 batang X Rp 75.000,- ; Rp 4.500.000,-
6. Besi cincin 7 mili 30 batang X Rp 25.000, : Rp 750.000,-
7. Kawat beton 4 Kg X @ Rp 20.000,- : Rp 80.000,-
8. Papan cor 20 batang X @ Rp 60.000,- : Rp 1.200.000,-
9. Broti/ kayu plat 16 keping X @ Rp 25.000,- : Rp 400.000,-
10. Paku 2,5 inci 5 Kg X Rp 12.000,- : Rp 72.000,-
11. Pipa 3 Inc : Rp 35.000,-
12. Ijuk 5 ikat : Rp 125.000,-
13. Kereta sorong 2 (dua) unit @ Rp 350.000,- : Rp 700.000,-
14. Sewa alat berat (eskavator) 2 hari : Rp 15.000.000,-
15. Biaya tak terduga 15% X Rp 65.712.000,- : Rp 9.856.0000,-
16. Upah tukang Rp 600.000/ meter X 60 Meter : Rp 36.000.000,-
17. Upah pekerja membongkar pondasi coran : Rp 15.000.000, +
Roboh ke areal kolam sepanjang 50m X 120cm
Total (Seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu
delapan ratus rupiah);
Rp 126.568.800,-
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 17 dari 49
Kerugian perbaikan kolam akibat runtuhan pagar tembok pada bulan Agustus
2011 sebagaimana dimaksud pertemuan tanggal 22 November 2011:
1. Batu Koral 50 dump truk X @ Rp 1.500.000,- : Rp 75.000.000,-
2. Pasir 35 dump truk X @ Rp 500.000,- : Rp 17.500.000,-
3. Semen 1000 sak X @ Rp 46.000, : Rp 46.000.000,-
4. Batu bata 15.000 keping X @ Rp 550,- : Rp 8.250.000,-
5. Besi 12 mili 146 batang X Rp 75.000,- ; Rp 10.950.000,-
6. Besi cincin 7 mili 100 batang X Rp 25.000, : Rp 2.500.000,-
7. Kawat beton 15 Kg X @ Rp 20.000,- : Rp 300.000,-
8. Papan cor 66 keping X @ Rp 60.000,- : Rp 3.960.000,-
9. Broti/ kayu 1X2 inc 36 kpg X @ Rp 25.000,- : Rp 900.000,-
10. Paku 2,5 inci 10 Kg X Rp 12.000,- : Rp 120.000,-
11. Pipa 3 mili 20 btg X Rp 35.000,- : Rp 700.000,-
12. Ijuk 10 ikat : Rp 250.000,-
13. Kereta sorong 2 (dua) unit @ Rp 350.000,- : Rp 700.000,-
14. Sewa alat berat (eskavator) 2 hari : Rp 15.000.000,-
15. Biaya tak terduga 15% dari material : Rp 35.400.0000,-
16. Upah tukang Rp 600.000/ meter : Rp 72.000.000,-+
Total Rp 281.449.500,-
(Dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu
lima ratus rupiah);
- Ganti rugi atas 2 (dua) batang kelapa dan 8 (delapan) batang kelapa
sawit yang rusak akibat runtuhan tembok sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh
juta lima ratus ribu rupiah);
- Kerugian atas banjir yang yang disebabkan pengalihfungsian parit oleh
Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang menyebabkan
sebanyak 1250 (seribu dua ratus lima puluh) ekor ikan mas siap panen
milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak berhasil dipanen
karena keluar dari kolam sebesar 2,5 Kg/ ekor X 1250 X 50.000/ Kg
156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh
rupiah);
- Kerusakan kantin, fasilitasnya, dan sumur bor sebesar Rp 100.000.000,-
(seratus juta rupiah);
26. Bahwa selain kerugian materil sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat
Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga mengalami kerugian immateril akibat
gugatan dan laporan polisi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 18 dari 49
yang menyebabkan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/
Tergugat Konvensi selaku Penatua (Imam) pada salah satu Gereja dan
terhalangnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam
menjalankan tugasnya seagai aparatur Negara. Terhadap hal ini nilai yang
patut diganti oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah
sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
27. Bahwa berdasarkan uraian di atas kerugian Penggugat Rekonvensi/
Tergugat Konvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan
Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:
1. Rp 75.000.000,-
2. Rp 17.500.000,-
3. Rp 46.000.000,-
4. Rp 8.250.000,-
5 Rp 10.950.000,- +
TOTAL Rp 3.671.768.300,-
(Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam
Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);
28. Bahwa selain kerugian di atas, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi
juga harus dihukum mengembalikan keadaan parit seperti keadaan semula,
sehingga banjir tidak lagi menggenangi kolam Penggugat Rekonvensi/
Tergugat Konvensi;
29. Bahwa guna menjamin Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia, maka cukup
beralasan kiranya Majelis Hakim dalam perkara aquo meletakkan sita
jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi
yang nantinya akan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohonkan
secara tersendiri;
30. Bahwa jika terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat
Konvesi telah dijaminkan kepada orang atau badan hukum lainnya, maka
mohon diputuskan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai
penerima jaminan kedua;
31. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi patuh
melaksanakan putusan ini, maka sudah seharusnya kepada Tergugat
Rekonvensi/ Penggugat Konvesi dihukum membayar uang paksa (dwang
som) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari
apabila mangkir melaksanakan putusan perkara aquo, terhitung semenjak
anmaning putusan perkara ini;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 19 dari 49
32. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvesi secara nyata telah
melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya
keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat
Rekonvensi/ Penggugat Konvesi;
Berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi di atas, maka cukup beralasan
hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Perkara ini memutus dengan amar
1. Mengabulkan keseluruhan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi
untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah ditetapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi melakukan
pembayaran kerugian pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi
sebagai berikut;
- Kerugian perbaikan kolam akibat runtuhan pagar tembok pada bulan
Maret 2011:
1. Batu Koral 10 dump truk X @ Rp 1.500.000,- : Rp 15.000.000,-
2. Pasir 7 dump truk X @ Rp 500.000,- : Rp 3.500.000,-
3. Semen 350 sak X @ Rp 46.000, : Rp 16.100.000,-
4. Batu bata 15.000 keping X @ Rp 550,- : Rp 8.250.000,-
5. Besi 12 mili 60 batang X Rp 75.000,- ; Rp 4.500.000,-
6. Besi cincin 7 mili 30 batang X Rp 25.000, : Rp 750.000,-
7. Kawat beton 4 Kg X @ Rp 20.000,- : Rp 80.000,-
8. Papan cor 20 batang X @ Rp 60.000,- : Rp 1.200.000,-
9. Broti/ kayu plat 16 keping X @ Rp 25.000,- : Rp 400.000,-
10. Paku 2,5 inci 5 Kg X Rp 12.000,- : Rp 72.000,-
11. Pipa 3 Inc : Rp 35.000,-
12. Ijuk 5 ikat : Rp 125.000,-
13. Kereta sorong 2 (dua) unit @ Rp 350.000,- : Rp 700.000,-
14. Sewa alat berat (eskavator) 2 hari : Rp 15.000.000,-
15. Biaya tak terduga 15% X Rp 65.712.000,- : Rp 9.856.0000,-
16. Upah tukang Rp 600.000/ meter X 60 Meter : Rp 36.000.000,-
17. Upah pekerja membongkar pondasi coran : Rp 15.000.000, +
Roboh ke areal kolam sepanjang 50m X 120cm
Total Rp 126.568.800,-
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 20 dari 49
(Seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan
ratus rupiah);
- Kerugian perbaikan kolam akibat runtuhan pagar tembok pada bulan
Agustus 2011 sebagaimana dimaksud pertemuan tanggal 22 November
2011:
1. Batu Koral 50 dump truk X @ Rp 1.500.000,- Rp 75.000.000,-
2. Pasir 35 dump truk X @ Rp 500.000,- : Rp 17.500.000,-
3. Semen 1000 sak X @ Rp 46.000, : Rp 46.000.000,-
4. Batu bata 15.000 keping X @ Rp 550,- : Rp 8.250.000,-
5. Besi 12 mili 146 batang X Rp 75.000,- ; Rp 10.950.000,-
6. Besi cincin 7 mili 100 batang X Rp 25.000, : Rp 2.500.000,-
7. Kawat beton 15 Kg X @ Rp 20.000,- : Rp 300.000,-
8. Papan cor 66 keping X @ Rp 60.000,- : Rp 3.960.000,-
9. Broti/ kayu 1X2 inc 36 kpg X @ Rp 25.000,- : Rp 900.000,-
10. Paku 2,5 inci 10 Kg X Rp 12.000,- : Rp 120.000,-
11. Pipa 3 mili 20 btg X Rp 35.000,- : Rp 700.000,-
12. Ijuk 10 ikat : Rp 250.000,-
13. Kereta sorong 2 (dua) unit @ Rp 350.000,- : Rp 700.000,-
14. Sewa alat berat (eskavator) 2 hari : Rp 15.000.000,-
15. Biaya tak terduga 15% dari material : Rp 35.400.0000,-
16. Upah tukang Rp 600.000/ meter : Rp 72.000.000,-+
Total Rp 281.449.500,-
(Dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu
lima ratus rupiah);
- Ganti rugi atas 2 (dua) batang kelapa dan 8 (delapan) batang kelapa sawit
yang rusak akibat runtuhan tembok sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima
ratus ribu rupiah);
- Kerugian atas banjir yang yang disebabkan pengalihfungsian parit oleh
Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang menyebabkan sebanyak
1250 (seribu dua ratus lima puluh) ekor ikan mas siap panen milik
Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak berhasil dipanen karena
keluar dari kolam sebesar 2,5 Kg/ ekor X 1250 X 50.000/ Kg
156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh rupiah);
- Kerusakan kantin, fasilitasnya, dan sumur bor sebesar Rp 100.000.000,-
(seratus juta rupiah);
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 21 dari 49
- Kerugian immaterial sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);
Sehingga total kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah
sebagai berikut :
1. Rp 75.000.000,-
2. Rp 17.500.000,-
3. Rp 46.000.000,-
4. Rp 8.250.000,-
5 Rp 10.950.000,- +
TOTAL Rp 3.671.768.300,-
(Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam
Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi untuk
mengembalikan parit dalam keadaan semula;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi membayar uang
paksa (dwang som) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk
setiap hari apabila mangkir melaksanakan putusan perkara aquo, terhitung
semenjak anmaning putusan perkara ini;
DALAM KONVESI DAN REKONVENSI;
1. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara;
Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakum berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan tanggal 24 Oktober 2014, Nomor
138/Pdt.G/2013/PN.LP yang amarnya sebagai berikut:
Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang
tanah seluas 27.512 - M2 yang terletak Jl. Limau Mungkur Dusun V No. 1,
Desa Bangun Rejo, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 22 dari 49
Sumatera Utara, Indonesia berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.
232 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tj. Morawa, tertanggal 2 Feberuari 2011;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah yang telah diserobot
tersebut kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi
sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan
Perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvesi melakukan
pembayaran kerugian materill kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat
Konvensi sejumlah Rp 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selain dan
selebihnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat
Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang hingga pembacaan putusan ini
sebesar Rp. 2.566.000,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu
Rupiah);
Membaca :
1. Risalah pernyataan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan
Banding Nomor: 138/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 31 Desember 2014 yang
dibuat oleh ARISTO PRIMA,S.H Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
yang menerangkan bahwa Tergugat/ Pembanding telah menyatakan banding
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor
:138/PDT.G/2013/PN-LP tanggal 24 Oktober 2014 ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah diberitahukan
kepada Penggugat/ Terbanding melalui Kuasanya pada hari Kamis tanggal
22 Januari 2015 ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 23 dari 49
3. Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tertanggal 27
Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
tanggal 24 April 2015, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Hisar
Sinaga, SH.MH selaku Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada
tanggal 26 Mei 2015 ;
4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding melalui
Kuasanya tertanggal 16 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Maret 2015, dan Kontra Memori
Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat
pada tanggal 30 Maret 2015 ;
5. Tambahan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/
Terbanding melalui Kuasanya tertanggal 04 Juni 2015 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 04 Juni 2015,
dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding
semula Tergugat pada tanggal 30 Maret 2015 ;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa
kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 23 Pebrari 2015 dan kepada
Penggugat/ Terbanding melali Kuasanya pada tanggal 02 Maret 2015, telah
diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim
ke Pengadilan Tinggi ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula
Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-
syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasanya
mengajukan Memori Banding, tertanggal 27 Maret 2015 yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 April 2015,
No.138 /Pdt.G /2013 /PN.LP, mengajukan keberatan sebagai berikut :
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 24 dari 49
I. EKSEPSI
Bahwa di persidangan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Tergugat/Pembanding mengatakan bahwa nama Tergugat adalah WASINO
EFENDI TARIGAN, SH, Pegawai pada Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,
dan bukan Wasino Tarigan;
Bahwa pertimbangan Hakim menyatakan hanya salah Redaksional adalah
kurang tempat, karena Pengadilan bersifat mewujudkan kebenaran, Penggugat
mengetahui Tergugat bekerja sebagai PNS di kantor Pengadilan Negeri Lubuk
Pakam, bahwa jika penulisan nama pada gugatan awal sudah tidak benar maka
sampai kapanpun tidak akan ada kebenaran ;
Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 305 K.Sip/1971,
tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan No. 2413/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982,
yang menyebutkan “Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-
siapa yang akan di gugat”. ;
Bahwa tanah/kolam yang di usahai Tergugat adalah tanah orang tua dari 8
bersaudara bernama Alm. Damai Tarigan yang merupakan bundel warisan yang
belum dibagi. Tergugat dan secara hukum sepatutnya keseluruhan haruslah ikut
digugat ;
Bahwa oleh karena itu Tergugat memohon agar Eksepsi Tergugat dapat
diterima.
Dalam Pokok Perkara:
Bahwa Tergugat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
sebagai berikut:
Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
- Tergugat tidak pernah memijak/mengganggu tanah Penggugat dan tidak ada
menyerobot tanah Penggugat;
- Longsornya tanah Penggugat ke kolam Tergugat membentuk lengkungan
menjorok ke dalam tanah Penggugat selebar 1,5 M Panjang 78,20 M
sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan maupun pada
sidang lapangan disebabkan oleh karena:
1. Pada waktu pagar tembok dan batu pondasi Penggugat rubuh ke dalam
kolam Tergugat bersamaan dengan itu tanah Penggugat ikut terbongkar
dan longsor
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 25 dari 49
2. Bahwa pada waktu di gelar sidang lapangan, Hakim Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam melihat bahwa letak tanah Penggugat lebih tinggi dari
kolam Tergugat Lk. 1,5 M dari dasar kolam Tergugat;
3. Bahwa EXAVATOR (alat berat) Penggugat berbobot lebih kurang 13
Ton, ketika mengeruk/membersihkan Pagar tembok yang runtuh, tanah
benteng kolam tergugat selebar lk2 M, dalam 1,5 M, Panjang lk 78,20 M,
berikut parit yang Tergugat buat ikut diangkat ke halaman Penggugat;
4. Proses pengerokan Pandasi dan pagar tembok Penggugat dari kolam
Tergugat selama 3 (tiga) hari berturut-turut menggunakan Exavator
Penggugat, pagi hari excavator turut ke kolam Tergugat melalui tanah
Penggugat, sore hari kembali ke halaman Penggugat, menyebabkan
tanah Penggugat longsor, ditambah lagi bila hujan turun, air dari halaman
Penggugat mengalir deras ke kolam Tergugat, sedikit demi sedikit tanah
penggugat mengalami erosi;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Pengugat Cacat Hukum
1. Bahwa batas tanah tergugat dengan Penggugat sebelah Selatan
berdasarkan surat keterangan tanah No. 70212/A/XI berbatas dengan
tanah Alm. Jasem, sekarang dengan tanah Penggugat, batas tanah
antara Alm. Jasem dan tanah Tergugat, Tergugat Tanami beberapa
pohon pinang, dari pohon pinang ke Utara Tergugat menyisakan tanah
lk1M agar Pohon Pinang dapat tumbuh sekaligus dapat menahan tanah
tidak longsor, kemudian Tergugat membuat paris sepanjang lk 130 M,
untuk menyusun air dapat masuk ke kolam tergugat;
2. Bahwa di dalam Gugatan Penggugat mengatakan bahwa tanah
Penggugat sebelah Utara telah berdiri Tembok setinggi 3 M Panjang,
Tembok lk 209,15 M berbatas dengan parit;
Bahwa pagar tembok Penggugat sepanjang lk 209, 15 M tersebut tidak
berbatasan dengan parit, pada waktu sidang lapangan digelar hakim
melihat sendiri bahwa di sebelah tembok Penggugat tidak ada parit;
3. Bahwa keberadaan parit adalah lk 6 M ke Utara dari Pagar Tembok
Penggugat;
Akibat rubuhnya tembok Penggugat, pohon pinang yang menjadi batas
sekaligus menjaga tanah Penggugat agar tidak longsor tumbang tertimpa
pagar tembok. Masih ada tersisa 2 (dua) pohon pinang di perbatasan
tanah Penggugat dan tergugat bukti bahwa sejak dulu batas tanah
Tergugat di Tanami pohon pinang, (bukti 13 asli fhoto pohon pinang).
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 26 dari 49
4. Pada saat Penggugat mengajukan bukti surat sertifikat tanah di
persidangan barulah tergugat tahu bahwa batas tanah Penggugat
sebelah utara disebu berbatas dengan parit milik tergugat, dengan
demikian Tergugat berkesimpulan Penggugatlah yang telah menyerobot
tanah Tergugat.
Bahwa oleh karena itu Pembanding mohon kepada Bapak Ketua
Pengadilan Tinggi sumatera utara menyatakan Sertifikat tanah tersebut
dinyatakan cacat hukum.
Dalam Rekonvensi ;
Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam runtuhnya
tembok Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi,
dan Tergugat Rekonvensi di kualifikasir telah melakukan perbuatan melawan
hukum ;
Bahwa Penggugat rekonvensi ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi
Sumatera Utara mengajukan Bukti Tambahan dan kerugian biaya pembuatan
benteng kolam sebagai berikut;
1. Bukti T-13 Asli photo gambar 2 (dua) pohon pinang yang tersisa dulu ditanam
sebagai tanda batas antara tanah Penggugat sebelah utara (dahulu tanah Alm.
Jasem) dengan tanah Tergugat sebelah selatan, (terlampir);
2. Bukti T-14 photo copy surta perjanjian borongan pembuatan benteng kolam,
tanggal 15 Mei 2009 , tahap I (pertama) senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah) yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (terlampir);
3. Bukti T-15 photo copy surat perjanjian borongan pembuatan benteng kolam
tahap II (kedua) tanggal 10 Agustus 2009, senilai Rp. 230.000.000,-(dua ratus
tiga puluh juta rupiah) yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
(terlampir);
4. Bukti T-16 photo copy surat perjanjian borongan pembuatan benteng kolam
tanggal 08 Nopember 2009, senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh lima juta
rupiah) dan asli gambar photo dinding benteng yang rusak telah dilegalisir
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (terlampir);
5. Bukti T-17 photo copy surat perjanjian borongan pekerjaan
pengambilan/pembersihan dinding tembok PT. L.I.I yang runtuh ke kolam dan
perbaikan benteng kolam yang ditimpa dinding tembok PT.L.I.I tanggal 27 Mei
2011, senilai Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah) yang telah
dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (terlampir)
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 27 dari 49
6. Bukti T-18 photo copy surat perjanjian pekerjaan rehab/perbaikan kantin dan
asli gambar photo kantin yang rusak, tanggal 02 Maret 2013 senilai Rp.
75.000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terlampir;
Total jumlah tambahan kerugian Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah
Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah)
Demikian Memori Banding ini Pembanding ajukan, mohon kepada Bapak
Ketua Pengadilan Tinggi yang memeriksa, megadili dan memutus perkara a quo,
berkenan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut ;
Dalam Konvensi:
- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
Dalam Rekonvensi:
- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 16 Maret 2015 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23
Maret 2015, bahwa pada prinsipnya membantah seluruh dalil Memori Banding
Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :
I. TENTANG EKSEPSI
Bahwa judex factie dalam pertimbangannya tentang eksepsi sudah tepat dan
memenuhi ketentuan hukum dan rasa keadilan, hal ini terlihat dari
pertimbangannya yang menyatakan;
1. Eksepsi error in persona
Bahwa judex factie dalam pertimbangannya sebagaimana disebutkan dalam
salinan Putusan pada halaman 27 alinea ke-5 menyatakan “……….untuk
menentukan ada atau tidaknya keterkaitan tergugat dalam robohnya tembok
milik Penggugat haruslah dibuktikan dalam proses pembuktian, sehingga
terhadap dalil ini Majelis Hakim berpendapat telah memasuki materi
pembuktian pokok perkara dan dengan demikian dalil eksepsi ini harus
dinyatakan tidak dapat diterima”. Memperlihatkan bahwasanya pertimbangan
judex factie dimaksud sudah tepat;
Bahwa pertimbangan judex factie tersebut di dasarkan pada yurisprudensi
Mahkamah Agung yakni putusan nomor : 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 28 dari 49
1971 dan Putusan Nomor:24138 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang
menyebutkan “Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-
siapa yang akan digugat”. Sehingga oleh karenanya dalil Tergugat yang
menyatakan sepatutnya menarik seluruh ahli waris alm. Damai Tarigan adalah
dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding/Penggugaat
dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketuan Pengadilan Tinggi Medan cq.
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili
perkara a quo menolak eksepsi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.
tentang error ini persona;
2. Eksepsi judicio standi
Bahwa judex factie dalam pertimbangannya yang didasari pada pasal 103 UU
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan AD/ART dan bukti terkait
dengan pengesahan PT. Lacquercraft Industry Indonesia (Vide Putusan
Halaman 29) menyatakan bahwa Chang Han Chi sebagai direktur PT.
Lacuercraft Industry Indonesia adalah berwenang untuk memberi kuasa
kepada Penggugat (Lee, Hong Yau) dan oleh karenanya Judex factie
berpendapat Penggugat mempunyai judicio standi dalam mengajukan gugatan
dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya pertimbangan judex factie yang
menolak eksepsi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. tentang judicio
standi Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr adalah sudah tepat;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding/Penggugat
dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo menolak eksepsi Pembanding/Tergugat
dk./Penggugat dr. tentang judicio standi;
3. Eksepsi obscuur libel
Bahwa judex factie dalam pertimbangannya yang didasari pada “……bahwa
Akte jual beli No. 25 tertanggal 8 Februari 2011 dan sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 232 adalah alat bukti surat autentik yang artinya kebenaran dari
alat bukti bernilai sempurna, keculai dibuktikan sebaliknya oleh tergugat dan
untuk membuktikan ketidak akuratan akte-akte ini jelas sudah memasuki
materi pembuktian pokkok perkara. Sementara mengeani kesalahan indentitas
Lee Hong Yau, menurut Majelis Hakim tidak bersifat menentukan dan hanya
bersifat redaksional belaka” (vide putusan halaman ke-3) dan untuk itu judex
factie dalam pertimbangannya menolak eksepsi Pembanding / Tergugat
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 29 dari 49
dk./Penggugat dr. tentang obscuur libel sudah tepat;
Bahwa berdasarkan hal diatas, Terbanding/Penggugaat dk./Tergugat dr.
memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo menolak eksepsi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. tentang judicio
standi;
II. DALAM KONVENSI
Bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dan Terbanding/Penggugat
dk./Tergugat dr. dengan difasilitasi oleh kepala Desa melakukan musyawarah dan
disepakati agar Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. membantu membersihkan
kolam Pembanding/Tergugat dk./ Penggugat dr. dari materil runtuhan tembok
pagar Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. yang jatuh ke kolam
Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.;
Bahwa setelah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. melakukan
pembersihan kolam, maka Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. memperluas
kolam miliknya yang dalam kenyataannya telah mengeruk parit pembatas dan
tanah milik Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. sampai merobohkan tembok
pembatas dan melewati tembok pembatas milik Terbanding/Penggugat dk.
Tergugat dr. sehingga sebagian tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.
telah dimakan dan menjadi bagian kolam yang telah mengakibatkan bangunan
roboh karena kolam terus menggerus tanah milik Terbanding/Penggugat
dk./Tergugat dr;
Bahwa hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terurai dalam Putusan pada
halaman 33 dan 34 disebutkan;
1. Bahwa tanah yang dipersengketakan terletak di Jl. Limau Mungkur Dusun
V No.1, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli
Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam bentuk lengkungan, tepatnya
berada di perbatasan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi dengan tanah/kolam Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;
2. Bahwa diluar pagar tembok milik Penggugat Konvensi/Terggugat
Rekonvensi telah disisakan tanah kosong yang ditandai dengan patok besi
sesuai berita acara pengembalian batas diterbitkan BPN tanggal 19
November 2013 dengan lebar lebih kurang 50 meter dan panjangnya sam
dengan panjang tembok tersebut;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 30 dari 49
3. Bahw pagar tembok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di areal
tanah sengketa tidak tampak lagi lebih kurang panjang 78,2 meter x tinggi 3
meter dan hanya terlihat bekas tembok pada ujung kedua sisinya, demikian
pula dengan paret tidak dijumpai lagi di areal tanah sengketa dan telah
menyatu dengan tanah/kolam milik tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;
4. Bahwa sebahagian air kolam telah masuk di dalam areal tembok yang
sudah roboh milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
Dari hasil pemeriksaan setempat dimaksud diatas, memperlihatkan serta
membuktikan bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dk./Tergugat
menyerobot atau memakan tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. dan jika
dibiarkan, maka air kolah akan terus menggerus tanah yang dapat merobohkan
bangunan lainnya yang saat ini sudah mulai miring disebabkan tanah disisi
bangunan telah tergerus air kolam;
Bahwa judex factie dalam putusannya pada halaman 43 alinea ke-4
menyebutkan “menimbang, bahwa bukti diatas dihubungkan dengan fakta yang
Majelis Hakim memperoleh pada saat pemeriksaan setempat, maka Majelis
Hakim menyimpulkan Tergugat terkait dengan robohnya tembok Penggugat pada
tahun 2013 adalah suatu yang patut diketahui (notoir feiten) air akan mengerus
tanah yang berada di sekitar dan genangan air kolam Tegugat jelas telah merusak
pondasi tembok milik Penggugat”. Oleh karena itu pertimbangan judex factie yang
menyatakan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. telah melakukan suatu
perbuatan melawan hukum adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku;
Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.
yaitu saksi Sumadi, saksi Yuswardi, dan saksi Rusliman Purba menyatakan
secara tegas bahwa antara kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.
dengan tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. dibatasi benteng tanah
Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. kemudian parit masyarakat, kemudian
tanah terbanding/terggugat dk./Penggugat dr. baru kemudian tembok Terbanding/
tergugat dk./Penggugat dk./Tergugat dr. namun nyatanya saat ini kolam
Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. sudah melebar melampaui bekas pagar
runtuh milik Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 31 dari 49
Bahwa kepemilikan tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. yang
telah dimakan atau menjadi kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. telah
terbukti secara sah dan meyakinkan baik berdasarkan akte autentik yaitu sertifikat
Hak Guna Bangunan No. 232 Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Pt. Lacquercraft
Industry Indonesia (vide bukti P-5) maupun bukti tulisan lainnya dan keterangan
saksi-saksi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. maupun hasil pemeriksaan
setempat, sehingga telah memenuhi syarat pasal 191 RBG untuk itu
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan
Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo memberi Putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad)
dalam perkara a quo;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan
Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menguatkan Putusan judex factie
serta menambahnya dengan menyatakan Putusan dimaksud dapat dijalankan
telebih dahulu atau serta merta walaupun adanya verzet maupun kasasi (uit
voerbaar bij vooraad) agar Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. segera dapat
membangun tembok pembatas sehingga bangunan yang ada diatas tanah
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. tidak roboh;
III. DALAM REKONVENSI
Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum dalam keputusannya
tentang rekonvensi yang amarnya menyatakan;
1. Mengabulkan Gugatan penggugat rekonvensi/Tergugat dalam konvensi
sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan
Perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan
pembayaran kerugian materil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi sejumlah Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan
selebihnya;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 32 dari 49
Bahwa Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. membersihkan kolam
Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. adalah merupakan hasil kesepakatan
antara dengan Pembanding / Tergugat dk. / Penggugat dr. dengan Terbanding
/Penggugat dk./Tergugat dr. yang di fasilitasi oleh Kepala Desa, oleh karenanya
segala akibat yang mungkin dan atau timbul atas tindakan tersebut telah disadari
oleh Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dan oleh sebab itu, maka
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. tidak dapat dikualifikasikan melakukan
perbuatan melawan hukum sebab perbuatan tersebut adalah merupakan hasil
kesepakatan bersama dengan segala konsekuensi resiko kerugian yang timbul
yang mana dalam hal dimaksud Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. juga
telah mengeluarkan biaya untuk menyewa alat berat;
Bahwa kerugian materil sebagaimana di dalilkan Pembanding/Tergugat
dk./Penggugat dr. dalam gugatan rekonvensinya adalah tidak berdasar, oleh
karenanya tidak sepatutnya Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. tidak
dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 18.750.000,- (delapan belas
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
Bahwa dari hasil tersebut diatas, dengan Terbanding/Penggugat
dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
agar membatalkan Putusan Rekonvensinya Judex factie serta menolak seluruh
gugatan rekonvensi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.
Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Terbanding/Penggugat dk./Tergugat
dr. kemukakan diatas, maka dengan ini mohon agar kiranya Ketua Pengadilan
Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai
berikut;
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pembanding/terggugat dk./Penggugat dr. telah melakukan
perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. pemilik yang sah
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 33 dari 49
atas sebidang tanah seluas 27.512 m2 yang terletak di Jl. Limau Mungkur
Dusun V No. 1, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten
Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Indonesia berdasarkan Sertifikat Hak
Guna Bangunan No. 232 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tj. Morawa,
tertanggal 2 Februari 2011;
4. Memerintahkan Pembanding/terggugat dk./Penggugat dr. untuk
menyerahkan tanah yang telah diserobot tersebut kepada
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada
verzet, kasasi (uit voerbaar bij vooraad)
Dalam Rekonvensi:
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan mengadili sendiri
serta memutuskan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Rekonvensi
- Menolak gugatan Rekonvensi Pembanding/terggugat dk./Penggugat dr.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Pembanding/terggugat dk./Penggugat dr. baik di tingkat Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Medan;
Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa
Hukumnya mengajukan tambahan Kontra Memori Banding, tertanggal 04 Juni
2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari
Kamis tanggal 04 Juni 2015, bahwa pada prinsipnya membantah seluruh dalil
Memori Banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :
EKSEPSI
- Bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dalam memori bandingnya
pada halaman 2 baris ke-16 menyebutkan “……pertimbangan Hakim
menyatakan hanya salah Redaksional adalah kurang tepat, karena
Pengadilan bersifat mewujudkan kebenaran. Penggugat mengetahui
Tergugat bekerja sebagai PNS di kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam…”
adalah merupakan dalil khayalan (illusoir), karena dalam salinan putusan
judex factie tingkat pertama tidak ada menyebutkan kalimat dimaksud;
- Bahwa yurispudensi Mahkamah Agung yakni putusan nomor :305
K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, dan putusan nomor :24138/K/Sip
/1981 tanggal 18 Januari 1982 menyebutkan “Penggugat memiliki
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 34 dari 49
kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat” dan juga
menurut teori condition sine qua non, orang yang melakukan perbuatan
melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan
kerugian, sehingga dengan demikian, maka Terbanding/Penggugat
dk./Tergugat dr. tidak mungkin menggugat seluruh anak alm. Damai Tarigan
dalam perkara a quo, sebab yang melakukan perbuatan dan dimintai
pertanggung jawabannya atas perbuatan melawan hukum tersebut adalah
Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan oleh
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. diatas, maka sudah sepatutnya
Eksepsi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. ditolak;
I.2. DALAM POKOK PERKARA
- Bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dalam memori bandingnya
pada halaman 2 baris ke-33 menyebutkan “Tergugat tidak pernah
memijak/mengganggu tanah Penggugat dan tidak ada menyerobot tanah
Penggugat” adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan kepada fakta-fakta
yang ada di persidangan awal yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan
setempat sebagaimana terurai dalam putusan pada halaman 34 disebutkan:
1. Bahwa pagar tembok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di
areal tanah sengketa tidak tampak lagi lebih kurang panjang 78,2 meter
x tinggi 3 meter dan hanya terlihat bekas tembok pada ujung kedua
sisinya, demikian pula dengan paret tidak dijumpai lagi di areal tanah
sengketa dan telah menyatu dengan tanah/kolam milik Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa sebahagian air kolam telah masuk di dalam areal tembok yang
sudah rubuh milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; “
Yang mana dari hasil pemeriksaan setempat dimaksud diatas,
memperlihatkan serta membuktikan bahwa Pembanding/Tergugat
dk./Penggugat dr. telah menyerobot atau memakan tanah
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. dan jika dibiarkan, maka air kolam
akan terus menggerus tanah yang dapat merobohkan bangunan lainnya
yang saat ini sudah mulai miring disebabkan tanah disisi bangunan telah
tergerus air kolam;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 35 dari 49
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.
yaitu saksi Sumadi, saksi Yuswardi, dan saksi Rusliman Purba menyatakan
secara tegas bahwa antara kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.
dengan tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. dibatasi benteng
tanah Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr., kemudian parit masyarakat,
kemudian tanah Terbanding/Tergugat dk./Penggugat dr. baru kemudian
tembok Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr., namun nyatanya saat ini
kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. sudah melebar melampaui
bekas pagar runtuh milik Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.;
- Bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dalam memori bandingnya
pada halaman 2 baris ke-35 menyebutkan “ Longsornya tanah Penggugat ke
kolam Tergugat membentuk lengkungan menjorok ke dalam tanah
Penggugat selebar 1,5 M, panjang 78,20 M sebagaimana keterangan saksi-
saksi Tergugat di persidangan maupun pada sidang lapangan disebabkan
oleh karena :
1. Pada waktu Pagar Tembok dan batu pandasi Penggugat rubuh ke
dalam kolam Tergugat, bersamaan dengan itu tanah Penggugat ikut
terbongkar dan longsor.
2. Bahwa pada waktu digelar sidang lapangan, Hakim Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam melihat bahwa letak tanah Penggugat lebih tinggi dari
kolam Tergugat lk. 1,5 M dari dasar kolam Tergugat.
3. Bahwa EXAVATOR (Alat Berat) Penggugat berbobot lebih kurang 13
ton, ketika mengeruk/membersihkan Pagar Tembok yang runtuh, tanah
benteng kolam Tergugat selebar lk 2 M, dalam 1,5 M, Panjang lk 78,20
M, berikut parit yang Tergugat buat ikut diangkat ke halaman
Penggugat.
4. Proses pengerukan Pandasi dan pagar tembok Penggugat dari kolam
Tergugat selama 3 (tiga) hari berturut-turut menggunakan Exavator
Penggugat, pagi hari Exavator turun ke kolam Tergugat melalui tanah
Penggugat, sore hari kembali ke halaman Penggugat, menyebabkan
tanah Penggugat longsor, ditambah lagi bila hujan turun, air dari
halaman Penggugat mengalir deras ke kolam Tergugat, sedikit demi
sedikit tanah Penggugat mengalami erosi”
Adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena tidak sesuai dengan
fakta di persidangan dan sidang lapangan yang mana hasil dari pemeriksaan
di persidangan dan sidang lapangan tersebut telah disimpulkan oleh judex
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 36 dari 49
factie tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 43 alinea ke-4 yang
menyebutkan “menimbang, bahwa bukti di atas dihubungkan dengan fakta
yang Majelis Hakim peroleh pada saat pemeriksaan setempat, maka Majelis
Hakim menyimpulkan Tergugat terkait dengan robohnya tembok Penggugat
pada tahun 2013 adalah suatu yang patut diketahui (notoir feiten) air akan
mengerus tanah yang berada di sekitar dan genangan air kolam Tergugat
jelas telah merusak pondasi tembok milik Penggugat”
- Bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dalam memori bandingnya
pada halaman 3 angka 3 menyebutkan “3. Bahwa pada saat Penggugat
mengajukan Bukti Surat Sertifikat Tanah di persidangan barulah Tergugat
tahu bahwa batas tanah Penggugat sebelah Utara disebut berbatas dengan
parit milik Tergugat. Dengan demikian Tergugat berkesimpulan
Penggugatlah yang telah menyerobot tanah Tergugat” adalah dalil yang
menyimpang atau tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan, sebab
berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat
dk./Tergugat dr. dan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. sebagaimana
telah disimpulakan oleh judex factie tingkat pertama dalam putusannya pada
halaman 39 baris ke-13 yang menyebutkan “Bahwa bidang tanah bagian dari
HGB Nomor.232, luas tanah 27.512 M2 Desa Bangun Rejo Kecamatan
Tanjung Morawa, atas nama Maharani Sarintah Tobing Qq PT. LII yang tidak
dikuasai seluas 53 M2 yang saat ini fisiknya sudah menjadi kolam (vide bukti
surat P-5 dan P-11);
I.3. DALAM POKOK REKONPENSI
- Bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dalam memori bandingnya
pada halaman 3 baris ke-31 menyebutkan “……pertimbangan Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam runtuhnya tembok Penggugat telah
mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat
Rekonvensi dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum” adalah
merupakan dalil yang bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan
persidangan, karena yang menyebabkan rubuhnya tembok
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. adalah akibat pengerukan kolam
yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.;
- Bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dalam memori bandingnya
ada mengajukan bukti tambahan sebagaimana disebutkan pada halaman 3
baris ke-35 yang menyebutkan “………mengajukan Bukti Tambahan dan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 37 dari 49
kerugian biaya pembuatan benteng kolam sebagai berikut ………” adalah
bukti yang tidak dapat diterima karena telah menyalahi hukum acara perdata
karena bukti tersebut seharusnya diajukan pada saat agenda pembuktian
pemeriksaan pengadilan negeri Lubuk Pakam, dan apabila
Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. mengajukan bukti tambahan, maka
bukti tersebut harus diserahkan juga kepada Pembanding/Penggugat
dk./Tergugat dr. sebagaimana telah diatur dan disebutkan dalam Pasal 11
ayat (3) UU No.20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang
berbunyi “Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan
bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan
Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu
diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan
Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu”
- Bahwa berdasarkan yurispudensi yaitu putusan Mahkamah Agung No.391
K/Sip/1969 tanggal 25 Oktober 1969 yang menyebutkan “permohonan
banding yang diajukan dengan melampaui tenggang waktu menurut undang-
undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian
dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan” (Rangkuman
Yurispudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI,
1993), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
mengenyampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat
dk./Penggugat dr. dalam memori bandingnya;
3. TENTANG PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI
LUBUK PAKAM
II.1. EKSEPSI.
Bahwa judex factie dalam pertimbangannya tentang eksepsi sudah tepat dan
memenuhi ketentuan hukum dan rasa keadilan, hal ini terlihat dari
pertimbangannya yang menyatakan :
1. Eksepsi error in persona
Bahwa judex factie tingkat pertama dalam pertimbangannya sebagaimana
disebutkan dalam salinan putusan pada halaman 27 alinea ke-5 menyatakan
“……..untuk menentukan ada atau tidaknya keterkaitan Tergugat dalam
robohnya tembok milik Penggugat haruslah dibuktikan dalam proses
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 38 dari 49
pembuktian, sehingga terhadap dalil ini Majelis Hakim berpendapat telah
memasuki materi pembuktian pokok perkara dan dengan demikian dalil
eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”, memperlihatkan
bahwasanya pertimbangan judex factie tingkat pertama dimaksud sudah
tepat;
Bahwa pertimbangan judex factie tingkat pertama tersebut didasarkan pada
yurispudensi Mahkamah Agung yakni putusan nomor :305 K/Sip/1971,
tanggal 16 Juni 1971, dan putusan nomor :24138/K/Sip /1981 tanggal 18
Januari 1982 yang menyebutkan “Penggugat memiliki kewenangan untuk
menentukan siapa-siapa yang akan digugat”, sehingga oleh karenanya dalil
Tergugat yang menyatakan sepatutnya menarik seluruh ahli waris alm.
Damai Tarigan adalah dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya
ditolak;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding/Penggugat
dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat
dk./Penggugat dr. tentang error in persona;
2. Eksepsi judicio standi
Bahwa judex factie tingkat pertama dalam pertimbangannya yang didasari
pada pasal 103 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan
AD/ART dan bukti terkait dengan pengesahan PT. Lacquercraft Industry
Indonesia (vide putusan halaman 29) menyatakan bahwa Chang Han Chi
sebagai Direktur PT. Lacquercraft Industry Indonesia adalah berwenang
untuk memberi kuasa kepada Penggugat (Lee, Hong Yau) dan oleh
karenanya judex factie tingkat pertama berpendapat Penggugat mempunyai
judicio standi dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga oleh
karenanya pertimbangan judex factie tingkat pertama yang menolak eksepsi
Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. tentang judicio standi
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. adalah sudah tepat;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Terbanding/Penggugat
dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo menolak eksepsi Pembanding/Tergugat
dk./Penggugat dr. tentang judicio standi;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 39 dari 49
3. Eksepsi obscuur libel
Bahwa judex factie tingkat pertama dalam pertimbangannya yang didasari
pada “……bahwa Akte Jual Beli No.25 tertanggal 8 Februari 2011 dan
Sertifikat Hak Guna Bangunan No.232 adalah alat bukti surat autentik yang
artinya kebenaran dari alat bukti bernilai sempurna, kecuali dibuktikan
sebaliknya oleh Tergugat dan untuk membuktikan ketidakakuratan akte-akte
ini jelas sudah memasuki materi pembuktian pokok perkara. Sementara
mengenai kesalahan identitas Lee Hong Yau, menurut Majelis Hakim tidak
bersifat menentukan dan hanya bersifat redaksional belaka” (vide putusan
halaman 30 alinea ke-3) dan untuk itu judex factie tingkat pertama dalam
pertimbangannya menolak eksepsi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.
tentang obscuur libel sudah tepat;
Bahwa berdasarkan hal diatas, Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.
memohon kepada Ketua Pengadilan Sumatera Utara cq. Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo menolak eksepsi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. tentang
obscuur libel;
II.2. DALAM KONVENSI.
- Bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dan Terbanding/Penggugat
dk./Tergugat dr. dengan difasilitasi oleh Kepala Desa melakukan
musyawarah dan disepakati agar Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.
membantu membersihkan kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.
dari material runtuhan tembok pagar Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr
yang jatuh ke kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.;
- Bahwa setelah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. melakukan
pembersihan kolam, maka Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.
memperluas kolam miliknya yang dalam kenyataannya telah mengeruk parit
pembatas dan tanah milik Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. sampai
merobohkan tembok pembatas dan melewati tembok pembatas milik
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. sehingga sebagian tanah
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. telah dimakan dan menjadi bagian
kolam yang telah mengakibatkan bangunan Terbanding/Penggugat
dk./Tergugat dr. saat ini miring dan akan roboh karena kolam terus
menggerus tanah milik Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.;
- Bahwa hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terurai dalam putusan
pada halaman 33 dan 34 disebutkan :“
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 40 dari 49
1. Bahwa tanah yang dipersengketakan terletak di Jl. Limau Mungkur
Dusun V No.1, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam bentuk
lengkungan, tepatnya berada di perbatasan tanah milik Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tanah/kolam Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa diluar pagar tembok milik Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi telah disisakan tanah kosong yang ditandai dengan patok
besi sesuai Berita Acara Pengembalian Batas diterbitkan BPN tanggal
19 November 2013 dengan lebar lebih kurang 50 meter dan
panjangnya sama dengan panjang tembok tersebut;
3. Bahwa pagar tembok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di
areal tanah sengketa tidak tampak lagi lebih kurang panjang 78,2 meter
x tinggi 3 meter dan hanya terlihat bekas tembok pada ujung kedua
sisinya, demikian pula dengan paret tidak dijumpai lagi di areal tanah
sengketa dan telah menyatu dengan tanah/kolam milik Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa sebahagian air kolam telah masuk di dalam areal tembok yang
sudah rubuh milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; “
dari hasil pemeriksaan setempat dimaksud diatas, memperlihatkan serta
membuktikan bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. telah
menyerobot atau memakan tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.
dan jika dibiarkan, maka air kolam akan terus menggerus tanah yang dapat
merobohkan bangunan lainnya yang saat ini sudah mulai miring disebabkan
tanah disisi bangunan telah tergerus air kolam;
- Bahwa judex factie tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 43
alinea ke-4 menyebutkan “menimbang, bahwa bukti di atas dihubungkan
dengan fakta yang Majelis Hakim peroleh pada saat pemeriksaan setempat,
maka Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat terkait dengan robohnya
tembok Penggugat pada tahun 2013 adalah suatu yang patut diketahui
(notoir feiten) air akan mengerus tanah yang berada di sekitar dan genangan
air kolam Tergugat jelas telah merusak pondasi tembok milik Penggugat”,
oleh karena itu pertimbangan judex factie tingkat pertama yang
menyatakan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. telah melakukan
suatu perbuatan melawan hukum adalah sudah tepat dan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 41 dari 49
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.
yaitu saksi Sumadi, saksi Yuswardi, dan saksi Rusliman Purba menyatakan
secara tegas bahwa antara kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.
dengan tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. dibatasi benteng
tanah Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr., kemudian parit masyarakat,
kemudian tanah Terbanding/Tergugat dk./Penggugat dr. baru kemudian
tembok Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr., namun nyatanya saat ini
kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. sudah melebar melampaui
bekas pagar runtuh milik Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.;
- Bahwa judex factie tingkat pertama dalam putusannya halaman 46 alinea ke-
5 yang menyebutkan “…….Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian
materil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)…….”,
alinea ke-6 menyebutkan “………maka berdasarkan uraian pertimbangan di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum ini tidak dapat dikabulkan” dan
halaman 47 baris ke-3 yang menyebutkan “….maka petitum mengenai
kerugian materiil dan immaterial tidak dapat dikabulkan’ adalah
pertimbangan yang kurang tepat, kontradiktif dengan kenyataan dan
memperlihatkan sikap partial (memihak) kepada Pembanding/Tergugat
dk./Penggugat dr., karena judex factie tingkat pertama telah memutuskan
bahwasanya Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. telah melakukan
perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atas perbuatannya yang
mengeruk kolam milik Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dan
mengakibatkan rubuhnya tembok milik Terbanding/ Penggugat dk./
Tergugat dr.;
- Bahwa atas perbuatan melawan hukum Pembanding/Tergugat
dk./Penggugat dr. tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH
Perd., Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. berkewajiban untuk
membayar ganti rugi (schade) baik berupa kerugian kekayaan
(vermogensschade) ataupun kerugian yang bersifaat idiil (moril) kepada
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr., dan bila judex factie tingkat pertama
tidak setuju dengan perhitungan Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.,
maka sudah seharusnya judex factie tingkat pertama menilainya menurut
kelayakan dan kewajaran, bukan menolak petitum angka 5
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.
- Bahwa oleh karenanya, Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. memohon
kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 42 dari 49
dan mengadili perkara a quo agar menghukum Pembanding/Penggugat
dk./Tergugat dr. untuk membayar ganti rugi (schade) kepada
Terbanding/Tergugat dk./Penggugat dr. atas kerugian yang diderita oleh
Pembanding/Penggugat dk./Tergugat dr. yaitu kerugian materiil sebesar
Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan inmateril sebesar
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- Bahwa judex factie tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 47
alinea ke-1 menyebutkan “…….salah satu petitumnya Penggugat ada
memohon pembayaran sejumlah uang, maka petitum terhadap uang paksa
harus ditolak’, adalah suatu sikap yang tidak memberikan rasa keadilan
kepada Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. karena adapun yang menjadi
dasar Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. meminta uang paksa
(dwangsom) adalah agar Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. tidak lalai
menjalankan putusan perkara a quo yaitu untuk menyerahkan tanah
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. yang telah diserobot oleh
Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.
- Bahwa Andi Hamzah (vide Romli Atmasasmita, Varia Peradilan Majalah
Hukum No.306, Mei 2011, Ikatan Hakim Indonesia, 2011, hal. 21)
menyebutkan “dwangsom (dwangsom of astreinte) adalah uang paksa,
sejumlah uang yang harus dibayar oleh seseorang sebagai hukuman
berdasarkan putusan pengadilan, sepanjang atau sesering ia tidak
memenuhi kewajiban pokok yang dibebankan kepadanya oleh keputusan
pengadilan itu” dan juga R. Subekti (vide R. Subekti, Kamus Hukum, Cet. Ke-
16, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal.37) menyatakan “dwangsom
adalah uang paksa, sebegitu jauh pengadilan memutuskan penghukuman
untuk sesuatu lain daripada untuk membayar sejumlah uang, maka dapatlah
ditentukan di dalamnya, bahwa jika, selama atau manakala si terhukum
tidak/belum memenuhi keputusan tersebut, ia pun wajib membayar sejumlah
uang yang ditetapkan dalam putusan itu, uang mana disebut uang paksa
(pasal 606 a Rechtsvordering)”
- Bahwa oleh karenanya, Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. memohon
kepada majelis hakim pengadilan tinggi Sumatera Utara yang memeriksa
dan mengadili perkara a quo untuk memberi putusan menghukum
Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. untuk membayar uang paksa
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya setiap kelalaian
Pembanding/ Tergugat dk./ Penggugat dr. dalam memenuhi isi putusan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 43 dari 49
perkara a quo;
- Bahwa kepemilikan tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. yang telah
dimakan atau menjadi kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. telah
terbukti secara sah dan meyakinkan baik berdasarkan akte autentik yaitu
Sertifikat Hak Guna Bangunan No.232 Desa Bangun Rejo, Kecamatan
Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas
nama PT. Lacquercraft Industry Indonesia (vide Bukti P-5) maupun bukti
tulisan lainnya dan keterangan saksi-saksi Pembanding/Tergugat
dk./Penggugat dr., maupun hasil pemeriksaan setempat, sehingga telah
memenuhi syarat pasal 191 RBG untuk itu Terbanding/Penggugat
dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera
Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo memberi putusan serta merta
(uit voerbaar bij vooraad) dalam perkara a quo;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan
Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menguatkan putusan judex factie
tingkat pertama serta menambahnya dengan menyatakan putusan dimaksud
dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta walaupun adanya verzet
maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad) agar Terbanding/Penggugat
dk./Tergugat dr. dapat segera membangun tembok pembatas sehingga bangunan
yang ada diatas tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. tidak roboh;
II.3. DALAM REKONVENSI.
Bahwa judex factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dalam
keputusannya tentang rekonvensi yang amarnya menyatakan :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi
sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi telah melakukan
Perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan
pembayaran kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat
Konvensi sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah);
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 44 dari 49
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan
selebihnya;
Bahwa Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. membersihkan kolam
Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. adalah merupakan hasil
kesepakatan antara Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dengan
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. yang difasilitasi oleh Kepala Desa,
oleh karenanya segala akibat yang mungkin dan atau timbul atas tindakan
tersebut telah disadari oleh Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dan oleh
sebab itu, maka Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. tidak dapat
dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum sebab perbuatan
tersebut adalah merupakan hasil kesepakatan bersama dengan segala
konsekuensi resiko kerugian yang timbul yang mana dalam hal dimaksud
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. juga telah mengeluarkan biaya untuk
menyewa alat berat;
Bahwa kerugian materil sebagaimana di dalilkan Pembanding/Tergugat
dk./Penggugat dr. dalam gugatan rekonvensinya adalah tidak berdasar, oleh
karenanya tidak sepatutnya Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. tidak dihukum
untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh
ratus lima puluh ribu rupiah);
Bahwa dari hal tersebut diatas, dengan ini Terbanding/Penggugat
dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan
mengadili perkara a quo agar membatalkan putusan Rekonvensi judex factie
tingkat pertama serta menolak seluruh gugatan rekonvensi
Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.;
Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Terbanding/Penggugat dk./Tergugat
dr. kemukakan diatas, maka dengan ini mohon agar kiranya Ketua Pengadilan
Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang
memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan Putusan dengan amar
sebagai berikut :
Dalam Konvensi :
Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat dk./Tergugat dr. untuk
sebahagian;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 45 dari 49
2. Menyatakan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr., telah melakukan
Perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. merupakan
pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 27.512 m² yang terletak di Jl.
Limau Mungkur Dusun V No. 1, Desa Bangun Rejo, Kec. Tanjung Morawa,
Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Indonesia berdasarkan Sertifikat
Hak Guna Bangunan No. 232 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tj. Morawa,
tertanggal 2 Februari 2011;
4. Memerintahkan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. untuk menyerahkan
tanah yang telah diserobot tersebut kepada Terbanding/Penggugat
dk./Tergugat dr.;
5. Menghukum Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. untuk membayar
kerugian materiil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah)
dan immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada
Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. membayar uang paksa
sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya setiap kelalaian
dalam memenuhi isi putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada
verzet,kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
Dalam Rekonvensi :
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan mengadili sendiri
serta memutuskan :
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Rekovensi;
- Menolak gugatan rekonvensi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.
seluruhnya
Dalam Konvensi dan Rekonvensi :
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. baik di tingkat Pengadilan Negeri
Lubuk Pakam maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Sumatera Utara;
Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama
berkas tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan
Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor :138/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 24
Oktober 2014, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Kontra
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 46 dari 49
Memori Banding dan Tambahan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula
Penggugat, Pengadilan Tinggi pada pokoknya dapat menyetujui pertimbangan
dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena telah
didasarkan pertimbangan yang telah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih
sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus
perkara ini di tingkat banding kecuali terhadap hal-hal yang lebih lanjut
dipertimbangkan dibawah ini ;
Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam
Memori Bandingnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis
Hakim tingkat pertama oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak
dipertimbangkan lebih lanjut serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula
Penggugat pada point III dalam rekonvensi halaman 7,8 dan Tambahan Kontra
Memori Banding halaman 12 dan 13, Majelis Hakim tingkat banding sependapat
dengan pertimbangan kerugian materil yang didalilkan Penggugat/ Terbanding
d.k/ Penggugat d.r dalam gugatan rekonvensi perkara aquo tidak berdasar oleh
karena Penggugat/ Tergugat d.k/ Penggugat d.r telah dinyatakan melakukan
perbuatan melawan hukum dalam konpensi dan dalam pokok perkara ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di
persidangan ternyata proses kepemilikan dari sertifikat nomor 53 menjadi
sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 232 tanggal 8 Desember 1997( bukti P4,P5)
yang diajukan Terbanding/Penggugat telah memiliki /didasari alat bukti yang kuat
serta diakui Pembanding /Tergugat sedangkan Pembanding/Tergugat tidak
mempunyai bukti atas lahan aguo tersebut ( P10) ;
Menimbang, bahwa yang didasarkan pada fakta hukum bahwa
Pembanding/ Tergugat pada item 2 amar putusan nomor 138/Pdt.G/2013/PN.LP
tanggal 24 Oktober 2014, Pembanding/Tergugat dinyatakan telah melakukan
perbuatan melawan hukum, telah melakukan pengerukan tanah sehingga tanah
tergerus air menyebabkan tembok Terbanding/Penggugat merusak pondasi
sehingga roboh ke dalam kolam Pembanding/Tergugat , sehingga Majelis Hakim
tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam amar
putusan aguo dalam gugatan rekonvensi point/item 2 dan 3 menyatakan
Terbanding/Tergugat Rekonvensi /Terbanding/Penggugat Konvensi telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya adalah tidak tepat pula
apabila Terbanding/ Penggugat Konvensi dihukum melakukan pembayaran
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 47 dari 49
kerugian materiil kepada Pembanding/Tergugat konvensi sejumlah Rp.18.750.000
( delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena justru telah terbukti
Pembanding/Tergugat yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum dan
untuk menghindari adanya item amar putusan yang saling bertentangan serta
gugatan rekonvensi merupakan accesoir dari gugatan konvensi maka
berdasarkan pertimbangan tersebut amar putusan dalam Rekonvensi harus
ditolak seluruhnya, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 138/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 24 Oktober 2014 haruslah diperbaiki
sekedar mengenai gugatan dalam Rekonvensi sehingga amar selengkapnya
berbunyi sebagaimana di bawah ini ;
Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan tingkat banding
Pembanding/Tergugat tetap berada di pihak yang kalah maka harus dihukum
membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ;
Memperhatikan KUHPerdata, Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain
yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I
----- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat
tersebut ;
----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No :
138/Pdt.G/2013/PN-LP, tanggal 24 Oktober 2014 yang dimohonkan banding
tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
Dalam Konvensi
Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hokum ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas
sebidang tanah seluas 27.512 - M2 yang terletak Jl. Limau Mungkur
Dusun V No. 1, Desa Bangun Rejo, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli
Serdang, Prov. Sumatera Utara, Indonesia berdasarkan Sertifikat Hak
Guna Bangunan No. 232 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tj. Morawa,
tertanggal 2 Feberuari 2011 ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 48 dari 49
4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah yang telah diserobot
tersebut kepada Penggugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
Dalam Rekonvensi
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi
seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi membayar
biaya sebesar Nihil ;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Menghukum Pembanding/ Tergugat dk./Penggugat dr.untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding
ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 3 September 2015 oleh kami
Dr.H.SOEDARMADJI,SH,M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku
Ketua Majelis dengan DHARMA E. DAMANIK,SH.MH, dan DAHLIA
BRAHMANA,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Agustus 2015 Nomor:
242/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari JUMAT tanggal 11 September
2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta FARIDA MALEM, SH
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak dihadiri kedua
belah pihak dalam perkara ini ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,
ttd ttd
DHARMA E. DAMANIK,SH.MH Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum
ttd
DAHLIA BRAHMANA,SH,MH Panitera Pengganti
ttd
FARIDA MALEM, SH
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn Halaman 49 dari 49
Perincian Biaya :
1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )