Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
A. Latar Belakang
Pengadilan Agama Sawahlunto sebagai lembaga peradilan di bawah
Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari
birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan
kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai
keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun
dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan
keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur
peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di
Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Agama Sawahlunto dapat mewujudkan
kepemerintahan yang baik (good governance).
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta
cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan
didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-
Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang
tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum
penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian
BAB I
PENDAHULUAN
2
hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.
Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas
adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden
Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan
strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban
dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing,
lembaga-Iembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan
kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan
kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).
Sebagai bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah negara,
Pengadilan Agama Sawahlunto dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan
kinerjanya kepada publik, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun
administrasi harus dilaksanakan secara transparan
dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Agama
Sawahlunto mempunyai kewajiban untuk menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP).
3
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sawahlunto sebagai lembaga peradilan
dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai
kedudukan yang cukup kuat dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang telah disebutkan
dalam perundang-undangan tersebut. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal tersebut
sebagai berikut :
1. Kedudukan
Pengadilan Agama Sawahlunto sebagai lembaga peradilan dan pelaksanan
kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang
kuat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 menyatakan
bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.Sedangkan
menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan
UU Nomor 50 Tahun 2009, pada pasal 2 menyatakan bahwa Peradilan Agama
merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur
dalam undang-undang ini, dan diperjelas lagi
sebagaimana pasal 3 yang menyatakan bahwa
kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan
Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan
Pengadilan Tinggi Agama.
4
2. Tugas Pokok
Berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan telah
dirubah sesuai Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tugas pokok Peradilan
Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap
perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
- Perkawinan - Wakaf - Ekonomi Syari’ah
- Waris - Zakat
- Wasiat - Infak
- Hibah - Shadaqah dan
3. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama
Sawahlunto mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Fungsi Mengadili (judicial power)
Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di
pengadilan tingkat pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989).
2. Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili
Apabila antara dua pihak atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili
secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
3. Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan
dan Nasehat Hukum
Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan
nasehat hukum (Hukum Islam) kepada instansi
pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
(Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989).
5
4. Fungsi Administratif
Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta
lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tekhnis peradilan dan
administrasi peradilan.
5. Fungsi Lainnya :
a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya.
(Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).
b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan
hijriyah ( Pasal 52 A Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan telah dirubah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
C. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Pengadilan Agama Sawahlunto mengacu pada Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Struktur Organisasi
Peradilan, dan PERMA No 7 tahun 2015 Adapun susunan organisasi Pengadilan
Agama Sawahlunto sebagai berikut :
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Fungsional Hakim
4. Panitera
5. Sekretaris
6. Panitera Muda Hukum
7. Panitera Muda Gugatan
8. Panitera Muda Permohonan
6
9. Kepala Sub Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan
10. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
12. Fungsional Panitera Pengganti
13. Fungsional Jurusita / Jurusita Pengganti
14. Pelaksana
Secara rinci struktur organisasi Pengadilan Agama Sawahlunto adalah sebagai
berikut :
7
D. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan gambaran
dan penjelasan mengenai capaian kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun
2019. Capaian kinerja (performance results) tahun 2019 tersebut diperbandingkan
dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2019 sebagai tolak ukur
keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana
kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja
(performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Adapun sistematika
penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Agama Sawahlunto
Tahun 2019, sesuai dengan Permenpan 53 Tahun 2014, yakni sebagai berikut :
BAB I – Pendahuluan, disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi organisasi.
BAB II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar
perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III – Akuntabilitas Kinerja,
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran
strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi;
8
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
(jika ada);
5. Analisis penyeban keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang
dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran.
Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian
Kinerja.
BAB IV – Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerja.
9
A. Rencana Strategis 2015 – 2019
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sawahlunto 2015 – 2019
merupakan merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja
perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau
kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan
Agama Sawahlunto beserta startegi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran
sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.
Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama
Sawahlunto telah diselarasakan dengan arah kebijakan dan program Pengadilan
Tinggi Agama Padang, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI
dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2015 –
2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas
pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama
pembangunan dalam RPJM 2015 – 2019, pembangunan bidang hukum dan
aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam
rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak
asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui
perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (good
govermance). Proses penyusunan Rencana Strategis
(Renstra) Pengadilan Agama Sawahlunto telah dilakukan
secara partisipatif antar unit dalam satker dilingkungan
Pengadilan Agama Sawahlunto maupun stakeholder
eksternal. Untuk memberi gambaran subtansi mengenai
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Sawahlunto
dapat diuraikan sebagai berikut:
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
10
1. Visi
Visi Pengadilan Agama Sawahlunto adalah ‘’TERWUJUDNYA PENGADILAN
AGAMA SAWAHLUNTO YANG AGUNG’’.
Pernyataan visi Pengadilan Agama Sawahlunto mengandung pengertian dan/
atau arti secara kelembagaan dan organisasional, yaitu :
a). Pengertian secara kelembagaan : Pengadilan Agama Sawahlunto adalah
merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, yang bertugas menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang: a). Perkawinan, b). Zakat, c). Waris, d). Infaq, e). Hibah, f).
Wakaf, g). Wasiat, h). Shadaqah, dan i). Ekonomi Syari’ah sebagaimana diatur
dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama,
yang berkedudukan di kabupaten / kota.
b). Pengertian secara organisasional : Pengadilan Agama Sawahlunto dengan
wilayah hukumnya (4 kecamatan di Kota Sawahlunto), yang susunannya terdiri
dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris
beserta seluruh staf. Dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama
Padang.
Adapun makna kata dari visi Pengadilan Agama Sawahlunto tersebut adalah :
Agung mengandung maksud sebagai tempat pencari keadilan yang mulia bagi
pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.
Visi Pengadilan Agama Sawahlunto tersebut merupakan kondisi atau gambaran
keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi
seluruh fungsionaris Peradilan Agama Sawahlunto dalam melakukan
aktifitasnya.
11
2. Misi
Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Peradilan Agama Sawahlunto
sebagai berikut :
1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan;
3. Tujuan
Melalui pelaksanaan misinya Pengadilan Agama Sawahlunto berupaya untuk
mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut :
1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui
proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat melalui peningkatan
pelayanan public dan jaminan proses peradilan yang adil.
12
4. Sasaran Strategis
Sebagai bentuk penjabaran dari tujuan strategis Pengadilan Agama
Sawahlunto menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
Kinerja lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara sangat ditentukan oleh
sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga pencari
keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Pengadilan Agama Sawahlunto
menyadari hal itu, maka untuk mendorong peningkatan kinerja dalam
penyelesaian perkara, Pengadilan Agama Sawahlunto membuat perangkat
standar operasional prosedur dalam proses penyelesaian perkara yang jelas dan
sederhana, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Indikator yang diperoleh
dalam peningkatan kinerja penyelesaian perkara dengan adanya terobosan dan
pemikiran hal tersebut diatas, antara lain :
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan;
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
c. Persentase penurunan sisa perkara;
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan
pk;
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
13
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
Untuk mendorong efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Pengadilan
Agama Sawahlunto membuat perangkat standar operasional prosedur dalam
proses penyelesaian perkara yang jelas dan sederhana, dengan memanfaatkan
teknologi informasi. Indikator yang diperoleh dalam efektifitas pengelolaan
penyelesaian perkara, antara lain :
a. Persentase isi putusan yang diterim oleh para pihak tepat waktu;
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
c. Persentase berkas banding, kasasi dan pk yang diajukan secara lengkap dan
tepat waktu;
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah)
yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
Maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil, sebagai berikut :
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;
c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas hokum;
d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan
bantuan hokum (posbakum).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
Maka diperlukan indikator kinerja yang berorientasi pada hasil berupa
Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
14
Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan
hubungan kausalitas antara Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Utama selama tahun 2015 – 2019 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :
NO
TUJUAN STATEGIS
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.
Terwujudnya
kepercayaan masyarakat
terhadap sistem
peradilan melalui proses
peradilan yang pasti,
transparan, dan
akuntabel
Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel
1.1 Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
1.2 Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu
1.3 Persentase penurunan sisa perkara
1.4Persentase perkara yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum :
Banding
Kasasi
PK
1.5 Index responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan
2.
Peningkatan proses
penanganan perkara
melalui pemanfaatan
teknologi informasi
Peningkatan Efektivitas
Pengelolaan Penyelesaian
Perkara
2.1 Persentase Isi putusan yang diterima
oleh para pihak tepat waktu
2.2 Persentase Perkara yang Diselesaikan
melalui Mediasi
2.3 Persentase berkas perkara yang
dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang
diajukan secara lengkap dan tepat waktu
2.4 Persentase putusan yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi syariah)
yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak diputus
15
3.
Terwujudnya pelayanan
akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan
terpinggirkan
Meningkatnya Akses
Peradilan bagi
Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan
3.1 Persentase Perkara Prodeo yang
diselesaikan
3.2 Persentase Perkara yang diselesaikan
melalui sidang di luar Gedung
Pengadilan
3.3 Persentase Perkara Permohonan
(Voluntair) Identitas Hukum
3.4 Persentase Pencari Keadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat Layanan
Bantuan Hukum (Posbakum)
4.
Terwujudnya pelayanan
prima bagi masyarakat
pencari keadilan
Meningkatnya Kepatuhan
Terhadap Putusan
Pengadilan
4.1 Persentase Putusan Perkara Perdata
yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Sawahlunto telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis
organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada
Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Padang, Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI dan RPJM 2015 – 2019
sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Sawahlunto Nomor : W3-A6/165/OT.00/XII/2019 Tanggal 16 Desember 2019
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Agama Sawahlunto. Indikator Kinerja
Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-
indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis
2015 – 2019 Pengadilan Agama Sawahlunto. Adapun
indikator Kinerja Utama sebagai berikut :
16
No Kinerja
Utama
Indikator
Kinerja Utama Penjelasan
Penanggung
Jawab
Sumber
Data
1 Terwujudnya
Proses
Peradilan
yang Pasti,
Transparan
dan
Akuntabel
a. Persentase
sisa perkara
yang
diselesaikan
Perbandingan
antara sisa perkara
yang diselesaikan
dengan jumlah sisa
perkara yang harus
diselesaikan.
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
b. Persentase
perkara
yang
diselesaikan
tepat waktu
Perbandingan
antara jumlah
perkara yang
diselesaikan tehun
berjalan dengan
jumlah perkara
yang ada
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
c. Persentase
penurunan
sisa perkara
Perbandingan sisa
perkara tahun
berjalan dengan
sisa perkara tahun
sebelumnya
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
d. Persentase
perkara
yang tidak
mengajukan
upaya
hukum
Banding,
Kasasi, dan
PK
Perbandingan
jumlah perkara
yang tidak
mengajukan upaya
hukum dengan
jumlah putusan
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
e. Index
responden
pencari
keadilan
yang puas
terhadap
layanan
peradilan
Survey index
kepuasan pencari
keadilan
Panitera Laporan
Semeste
ran dan
Laporan
Tahunan
17
2 Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase
isi putusan
yang
diterima
oleh para
pihak tepat
waktu
Perbandingan
antara jumlah isi
putusan yang
diterima tepat
waktu dengan
jumlah putusan
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
b. Persentase
perkara
yang
diselesaikan
melalui
mediasi
Perbandingan
jumlah perkara
yang diselesaikan
melalui mediasi
dengan jumlah
perkara yang
dilakukan mediasi
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
c. Persentase
berkas
perkara
yang
dimohonkan
banding,
kasasi dan
pk yang
diajukan
secara
lengkap dan
tepat waktu
Perbandingan
jumlah perkara
berkas perkara
yang dimohonkan
banding, kasasi dan
pk secara lengkap
dengan jumlah
berkas perkara
yang dimohonkan
upaya hokum
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
d. Persentase
putusan
yang
menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi
syari’ah)
yang dapat
diakses
secara
online dalam
waktu 1 hari
sejak
Perbandingan
jumlah amar
putusan perkara
ekonomi syariah
yang diupload
dalam website
dengan jumlah
putusan perkara
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
18
diputus
3 Meningkatkan
akses
peradilan bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan
Persentase
perkara prodeo
yang
diselesaikan
Perbandingan
jumlah perkara
prodeo yang
diselesaikan
dengan jumlah
perkara prodeo
Direjen
Badilag dan
Panitera
Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
Persentase
perkara yang
diselesaikan
diluar gedung
pengadilan
Perbandingan
jumlah perkara
yang diselesaikan
diluar gedung
pengadilan dengan
jumlah perkara
yang seharusnya
diselesaikan diluar
gedung pengadilan
Dirjen Badilag Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
Persentase
perkara
permohonan
(Voluntair)
Identitas
Hukum
Perbandingan
jumlah perkara
volunteer identitas
hukum yang
diselesaikan
dengan jumlah
perkara volunteer
identitas hukum
yang diajukan
Ketua
Pengadilan
Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
Persentase
pencari
keadilan
golongan
tertentu yang
mendapat
layanan
bantuan hokum
(Posbakum)
Perbandingan
jumlah pencari
keadilan golongan
tertentu yang
mendapat layanan
bantuan hukum
dengan jumlah
pencari keadilan
golongan tertentu
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
19
4 Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan
Persentase
putusan
perkara
perdata yang
ditindaklanjuti
(eksekusi)
Perbandingan
jumlah putusan
perkara yang
ditindaklanjuti
dengan jumlah
putusan perkara
yang sudah BHT
Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan
B. Rencana Kerja Tahunan 2019
Pengadilan Agama Sawahlunto dalam melaksanakan Rencana Strategis
(Renstra) 2015 – 2019 menguraikan dalam pelaksanaannya ke dalam Rencana Kerja
Tahunan. Adapun untuk Rencana Kerja Tahunan 2019 sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu
98%
c. Persentase penurunan sisa perkara 20%
d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Banding,
Kasasi, dan PK
99%
e. Index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan
peradilan
94%
2 Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase isi putusan yang diterima
oleh para pihak tepat waktu
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi
10%
c. Persentase berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan pk
yang diajukan secara lengkap dan
tepat waktu
100%
20
d. Persentase putusan yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi
syari’ah) yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari sejak
diputus
100%
3 Meningkatkan
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
diluar gedung pengadilan
100%
c. Persentase perkara permohonan
(Voluntair) Identitas Hukum
100%
d. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan
bantuan hokum (Posbakum)
100%
4 Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan
Persentase putusan perkara perdata
yang ditindaklanjuti (eksekusi)
100%
C. Penetapan Kinerja Tahun 2019
Penetapan Kinerja adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu
satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Penetapkan Kinerja dibuat berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun
2004 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Adapun tujuan
adanya Penetapan Kinerja antara lain adalah meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai
wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan
pemberi amanah; sebagai dasar penilaian
keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
21
organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan atau sanksi.
Pengadilan Agama Sawahlunto telah membuat Penetapan Kinerja Tahun
2019 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Penetapan Kinerja ini
mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Padang, Dirjen
Badilag, Mahkamah Agung RI dan RPJM 2015 – 2019. Adapun Penetapan Kinerja
Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Terwujudnya
Proses Peradilan
yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu
98%
c. Persentase penurunan sisa perkara 20%
d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Banding,
Kasasi, dan PK
99%
e. Index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan
peradilan
94%
2 Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase isi putusan yang diterima
oleh para pihak tepat waktu
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi
10%
c. Persentase berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan pk
yang diajukan secara lengkap dan
tepat waktu
100%
d. Persentase putusan yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi
syari’ah) yang dapat diakses secara
online dalam waktu 1 hari sejak
100%
22
diputus
3 Meningkatkan
akses peradilan
bagi masyarakat
miskin dan
terpinggirkan
a. Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan
100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan
diluar gedung pengadilan
100%
c. Persentase perkara permohonan
(Voluntair) Identitas Hukum
100%
d. Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan
bantuan hokum (Posbakum)
100%
4 Meningkatnya
kepatuhan
terhadap putusan
pengadilan
Persentase putusan perkara perdata
yang ditindaklanjuti (eksekusi)
100%
23
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto Tahun 2019
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran
yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto
Tahun 2019 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Pengadilan Agama
Sawahlunto Tahun 2019 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai
berikut :
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja Target
REALISASI
CAPAIAN
1 Terwujudnya
Proses
Peradilan yang
Pasti,
Transparan
dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara
yang diselesaikan
100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu
98% 99,38% 101,41%
c. Persentase penurunan
sisa perkara
20% 83.33% 416.65%
d. Persentase perkara yang
tidak mengajukan upaya
hukum (banding, kasasi,
dan pk)
99%
99,38%
100,38%
e. Index responden pencari
keadilan yang puas
terhadap layanan
peradilan
94% 97,05% 103.24%
2 Peningkatan
efektivitas
pengelolaan
penyelesaian
perkara
a. Persentase isi putusan
yang diterima oleh para
pihak tepat waktu
100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang
diselesaikan melalui
mediasi
10% 6,25% 62,5%
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
24
c. Persentase berkas
perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan pk
yang diajukan secara
lengkap dan tepat waktu
100% 100% 100%
d. Persentase putusan yang
menarik perhatian
masyarakat (ekonomi
syari’ah) yang dapat
diakses secara online
dalam waktu 1 hari sejak
diputus
100% 100% 100%
3 Meningkatkan
akses
peradilan bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan
a. Persentase perkara
prodeo yang diselesaikan
100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang
diselesaikan diluar gedung
pengadilan
100% 100% 100%
c. Persentase perkara
permohonan (Voluntair)
Identitas Hukum
100% 100% 100%
d. Persentase pencari
keadilan golongan
tertentu yang mendapat
layanan bantuan hukum
(Posbakum)
100% N/A N/A
4 Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan
Persentase putusan perkara
perdata yang ditindaklanjuti
(eksekusi)
100% 100% 100%
25
Analisis Capaian Kinerja
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Target
REALISASI
CAPAIAN
a. Persentase sisa perkara yang
diselesaikan
100% 100% 100%
b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu
98% 99,38% 101,41%
c. Persentase penurunan sisa
perkara
20% 83.33% 416.65%
d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
(banding, kasasi dan pk)
99%
99,38%
100,38%
e. Index responden pencari
keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan
94% 97,05% 103,24%
1. Tingkat capaian indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan
pada tahun 2019 telah memenuhi target. Dalam Laporan Tahunan 2019
Pengadilan Agama Sawahlunto diuraikan bahwa sisa perkara tahun 2018
sebanyak 6 perkara dan telah diselesaikan sebanyak
6 perkara di tahun 2019. Sehingga pencapaian target
kinerja pada indikator kinerja persentase sisa
perkara perdata agama yang diselesaikan adalah
100%. Hal ini sama dengan pencapaian target pada
tahun sebelumnya yakni pada tahun 2018 yakni sisa
perkara perdata tahun 2017 sebanyak 5 perkara dan
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan
akuntabel
Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai
26
dapat diselesaikan pada tahun 2018. Begitu juga dengan tahun 2017 ada 18
perkara sisa tahun 2016 dan dapat diselesaikan pada tahun 2017, dan pada tahun
2016 ada 11 sisa perkara tahun 2015 dan dapat diselesaikan pada tahun 2016,
dan 8 sisa perkara tahun 2014 dapat diselesaikan pada tahun 2015, sehingga
capaian kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan lima tahun terakhir
(2015, 2016, 2017, 2018, 2019) adalah 100%.
Berikut tabel pencapaian indikator kinerja persentase sisa perkara perdata yang
diselesaikan :
Indikator
Kinerja
Pencapaian Target Kinerja
Ket Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Persentase
sisa perkara
yang
diselesaikan
100% 100% 100%
100%
100% -
Tabel 3-1 : Matrisk pencapaian indicator kinerja persentase penyelesaian sisa
perkara tahun 2015-2019.
Grafik 3-1: Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2015-2019
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2015 2016 2017 2018 2019
Sisa perkara perdata agama
Sisa perkara perdata agama
yang diselesaikan
27
2. Tingkat capaian indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu pada tahun 2019 adalah, jumlah perkara perdata agama pada tahun 2019
sebanyak 163 perkara, terdiri dari 157 perkara yang masuk ditahun 2019 dan 6
sisa perkara pada tahun 2018. Dari 163 perkara, 162 perkara berhasil
diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019, dan 1 perkara menjadi sisa untuk
tahun 2020. Dengan demikian realisasi persentase perkara perdata agama yang
diselesaikan tepat waktu adalah 99,38%, atau capaian kinerja sebesar 99,38/100
* 100% = 99,38%, hal ini tidak memenuhi target yang telah ditetapkan
sebelumnya yakni sebesar 100%. Dimana perkara yang menjadi sisa pada tahun
2020 adalah perkara yang masuk pada tanggal 26 Desember 2019, sehingga tidak
memungkinkan untuk dilaksanakan sidang atau penyelesaian perkara. Berikut
keadaan perkara tahun 2019 adalah sebagai berikut :
KEADAAN PERKARA TAHUN 2019
Jenis Perkara Sisa Awal Diterima Putus Sisa
Akhir
Izin Poligami - - -
Pencegahan Perkawinan - - - -
Penolakan Perkara oleh PPN - - - -
Pembatalan Perkawinan - 1 1 -
Kelalaian Atas Kewajiban
Suami/Istri - - - -
Cerai Talak 2 38 37 -
Cerai Gugat 3 106 91 1
Harta Bersama - - - -
Pengasuhan Anak/hadlonah - - - -
Nafkah Anak Oleh Ibu - - - -
Hak Bekas Isteri - - - -
Pengesahan Anak - - - -
Pencabutan Kek. Orang Tua - - - -
Perwalian - - - -
Pencabutan Kekuasaan Wali - - - -
Penunjukan Orang Lain
Sebagai Wali - - - -
28
Ganti Rugi Terhadap Wali - - - -
Asal Usul Anak/Pengangkatan
Anak - 1 1 -
Pen. Kawin Campuran - - - -
Isbat Nikah - 7 4
Nafkah Anak Oleh Ibu - - - -
Izin Kawin - - - -
Dispensasi Kawin - 1 1 -
Wali Adhol - 1 1 -
Ekonomi Syariah - - - -
Kewarisan - - - -
Wasiat - - - -
Hibah - - - -
Waqaf - - - -
Zakat/Infaq/Shadaqoh - - - -
P3HP/Penetapan Ahli Waris 1 2 2 -
Lain-Lain - - - -
DICABUT - - 18 -
DITOLAK - - 4 -
TIDAK DITERIMA - - - -
GUGUR - - 2 -
DICORET DARI REGISTER - - - -
Jumlah 6 157 162 1
Tabel 3-2 : Tabel keadaan perkara tahun 2019
(sumber data : Laporan Tahunan 2019)
29
Sementara itu penyelesaian perkara pada tahun 2018 sebesar 97,99% atau 293
perkara diputus dari 299 perkara yang ditangani (293/299*100% = 97,99%)
sehingga capaian 99,98%. Dan tahun 2017 realisasi penyelesaian perkara adalah
sebesar 98,39% (306 perkara diputus dari 293 perkara yang masuk ditambah 18
sisa perkara tahun 2016), Tahun 2016 realisasi penyelesaian perkara adalah
sebesar 94,44% (306 perkara diputus dari 313 perkara yang masuk ditambah 11
sisa perkara tahun 2015), dan untuk tahun 2015 96,04% (267 perkara yang
diputus dari 270 perkara yang masuk ditambah 8 perkara sisa tahun 2014).
Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :
Tahun Putus Jumlah Perkara Sisa Perkara % Penyelesaian Perkara
2015 267 278 11 96,04
2016 306 324 18 94,44
2017 306 311 5 98,39
2018 293 299 6 97,99%
2019 162 163 1 99,38%
Tabel 3-3 : Persentase perbandingan penyelesaian perkara tahun 2015 - 2019
30
Grafik 3-2 : Penyelesaian Perkara Tahun 2015-2019
Tabel pencapaian indikator kinerja persentase penyelesaian perkara
Indikator
Kinerja
Realisasi Target Kinerja
Kenaikan /
Penurunan
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Persentase
Perkara Yang
Diselesaikan
96,04%
94,44%
98,39%
97,99%
99,38%
Kenaikan 1,39%
dari tahun 2018
Tabel 3-4 : Pencapaian indicator kinerja persentase penyelesaian perkara tahun 2015-
2019 (sumber data : LKjIP 2018 dan Laporan Tahunan 2019)
0
50
100
150
200
250
300
350
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Perkara
Jumlah Perkara Putus
Sisa Perkara
% Penyelesaian Sisa Perkara
31
3. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase penurunan sisa perkara pada
tahun 2019 dengan target sebesar 20%, dengan realisasi sebagai berikut 6 sisa
perkara tahun 2018 dikurangi jumlah sisa perkara tahun 2019 di kalikan 100%
sama dengan 83,33%, pencapaian ini telah melebihi dari target yang telah
ditetapkan yakni 20%, atau capaian realisasi sebesar 416,65%, sementara untuk
tahun 2018 realisasi sebesar 16,66% atau capaian sebesar 0% dari target yang
ditetapkan 20%.
Sisa Perkara
Tahun 2018
Sisa Perkara
Tahun 2019 Ket.
6 1 6-1/6*100% = 83,33%
(sumber data : Laporan Tahunan 2019)
Adapun perbandingannya penurunan sisa perkara selama 5 tahun terakhir
adalah :
Tahun Putus Jumlah
Perkara
Sisa
Perkara
% Penurunan Sisa Perkara Keterangan
2014 280 288 8 - -
2015 267 278 11 8-11/8*100%=0% Kenaikan
2016 306 324 18 11-18/11*100%=0% Kenaikan
2017 306 311 5 18-5/18*100%=72.22% Penurunan
2018 293 299 6 5-6/5*100%= 0% Kenaikan
2019 163 162 1 6-1/6*100%= 83.33% Penurunan
Tabel 3-5 : Persentase Penurunan Sisa Perkara Tahun 2015-2019 (Sumber LKjIP
Tahun 2018 dan Laporan Tahunan 2019)
32
Grafik 3-3 : Penurunan Sisa Perkara Tahun 2015-2019
Tabel pencapaian indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara
Indikator
Kinerja
Realisasi Target Kinerja
Ket Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Persentase
penurunan
sisa
perkara
0%
0%
73.22%
0%
83.33%
Pencapaian
tertinggi
selama 5 tahun
terakhir
Tabel 3-6 : Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Sisa Perkara
Tahun 2015-2019 (sumber data : LKjIP 2018, dan Laporan Tahunan 2019)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2015 2016 2017 2018 2019
% Penurunan Sisa Perkara
% Penurunan Sisa Perkara
33
4. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan
upaya hukum (banding, kasasi dan pk) pada tahun 2019 adalah 1 perkara
mengajukan banding, dari 162 perkara yang diputus, dan 0 perkara mengajukan
kasasi, dan 0 perkara mengajukan peninjauan kembali, sehingga realisasi untuk
persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hokum (banding, kasasi dan
pk) adalah 161 perkara yang tidak mengajukan upaya hokum (banding, kasasi
dan pk) dari 162 perkara yang diputus dikalikan 100% adalah sebesar 99,38%
sementara untuk tahun 2018 adalah 99,65% atau satu perkara yang mengajukan
banding dari 293 perkara yang diputus, kasasi, dan pk 0 perkara ditahun 2018.
Sedangkan ditahun 2017 sebesar 99,35%, karena ada 1 perkara yang
mengajukan banding, 1 perkara yang mengajukan kasasi dan 0 perkara yang
mengajukan pk, dari 306 perkara yang diputus pada tahun 2017. Sementara
pada tahun 2016 2 perkara mengajukan banding, 0 perkara mengajukan kasasi
dan 0 perkara mengajukan pk dari 306 perkara yang diputus pada tahun 2016,
dan tahun 2015 2 perkara mengajukan banding, 1 perkara mengajukan kasasi
dan 0 perkara mengajukan pk dari 267 perkara yang diputus pada tahun 2015.
Perbandingan pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut, dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tahun Perkara
Putus
Perkara
Yang
Mengajukan
Upaya
Hukum
(Banding)
Perkara
Yang
Mengajukan
Upaya
Hukum
(Kasasi)
Perkara Yang
Mengajukan
Upaya Hukum
(PK)
Perkara Yang
Tidak
Mengajukan
Upaya Hukum
(Banding,
Kasasi dan PK)
Persentase
Perkara
Yang Tidak
Mengajukan
Upaya
Hukum
2015 267 2 1 0 264 98,87%
2016 306 2 0 0 304 99,35%
2017 306 1 1 0 304 99,35%
34
2018 293 1 0 0 292 99,65%
2019 162 1 0 0 161 99,38%
Tabel 3-7 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi,
dan PK Tahun 2015-2019) (sumber data : LKjIP 2018 dan Laporan Tahunan 2019)
Tabel pencapaian indikator kinerja persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hokum (banding, kasasi dan pk) selama 5 tahun terakhir
adalah sebagai berikut :
Indikator
Kinerja
Realisasi Target Kinerja
Ket Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Persentase
perkara
yang tidak
mengajuk
an upaya
hukum
98,87%
99,35%
99,35%
99,65%
99,38%
Penurunan 0,27%
Tabel 3-8 : Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak
Mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK) Tahun 2015-2019
Grafik 3-4 : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding,
Kasasi dan PK) Tahun 2015-2019
98.4
98.6
98.8
99
99.2
99.4
99.6
99.8
2015 2016 2017 2018 2019
% Perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum (banding, kasasi dan pk)
% Perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum
(banding, kasasi dan pk)
35
5. Tingkat capaian indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang
puas terhadap layanan peradilan pada tahun 2019 dari 170 kuesioner yang
dibagikan 165 diantaranya menyatakan puas terhadap pelayanan di Pengadilan
Agama Sawahlunto, 5 diantaranya menyatakan kurang puas, atau
(165/170*100% = 97.05) sehingga capaian 97.05/94 * 100% = 103.24%.
Sementara pada tahun 2018 dari 170 kuesioner yang dibagikan 164 diantaranya
menyatakan puas terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Sawahlunto, 6
diantaranya menyatakan kurang puas terhadap layanan di Pengadilan Agama
Sawahlunto, atau (164/170*100% = 96,47%) dan di tahun 2017 adalah 94,70
dari 170 kuesioner yang dibagikan, 161 orang responden menyatakan puas
terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Sawahlunto dan 9 orang responden
lainnya menyatakan kurang puas terhadap layanan di Pengadilan Agama
Sawahlunto.
Berikut table dan grafik tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di
Pengadilan Agama Sawahlunto.
Indikator
Kinerja
Realisasi Target Kinerja
Ket Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Index
responde
n pencari
keadilan
yang puas
terhadap
layanan
peradilan
-
-
94,70%
96,47%
97.05%
Kenaikan
0,58%
Tabel 3-9 : Perbandingan Pencapaian indicator kinerja index responden
pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun
2015-2019
36
Grafik 3-5: Index Responden Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan
Tahun 2017-2019
Terlihat hanya ada pencapaian ditahun 2017, 2018 dan 2019, hal ini
dikarenakan penyebaran kuesioner kepuasan masyarakat terhadap pencari
keadilan baru dibuat/dilaksanakan di tahun 2017. Dan berdasarkan hasil index
responden tersebut, Pengadilan Agama Sawahlunto akan terus memperbaiki diri
untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari
keadilan.
93.5
94
94.5
95
95.5
96
96.5
97
97.5
2017 2018 2019
% Index Responden Pencari Keadilan Yang
Puas Terhadap Layanan Pengadilan
% Index Responden Pencari
Keadilan Yang Puas Terhadap
Layanan Pengadilan
37
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Persentase isi putusan yang
diterima oleh para pihak tepat
waktu
100% 100% 100%
Persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi
10% 6,25% 62,5%
Persentase berkas perkara
yang dimohonkan banding,
kasasi dan pk yang diajukan
secara lengkap dan tepat
waktu
100% 100% 100%
Persentase putusan yang
menarik perhatian
masyarakat (ekonomi
syari’ah) yang dapat diakses
secara online dalam waktu 1
hari sejak diputus
100% 100% 100%
1. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase isi putusan yang diterima oleh
para pihak tepat waktu, pada tahun 2019 adalah telah memenuhi target
sebesar 100%. Berikut tabel jumlah putusan perkara perdata tahun 2015-2019
sebagai berikut :
Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara
38
No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019
1. Perkara Putus 267 306 306 293 162
2.
Persentase isi
putusan yang
diterima oleh para
pihak tepat waktu
267
306
306
293
162
Ket 100% 100% 100% 100% 100%
Tabel 3-10 : Matriks isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, tahun
2015-2019 (sumber data : LKjIP 2018 dan Laporan Tahunan 2019)
Grafik 3-6 : Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu tahun 2015-2019
0
50
100
150
200
250
300
350
2015 2016 2017 2018 2019
Perkara Putus
isi putusan yang diterima oleh
para pihak tepat waktu
39
Indikator
Kinerja
Realisasi Target Kinerja
Ket Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Persentase isi
putusan yang
dapat
diterima para
pihak tepat
waktu
100%
100%
100%
100%
100%
-
Tabel 3-11 : Pencapaian Indikator Kinerja Isi putusan yang diterima oleh para
pihak tepat waktu tahun 2015-2019
Pencapaian target indikator kinerja Persentase isi putusan yang diterima oleh
para pihak tepat waktu dapat dijelaskan bahwa semua para pihak dapat
menerima salinan putusan tepat waktu yakni setelah perkara tersebut diputus,
para pihak dapat mengambil langsung salinan putusan tersebut pada petugas
meja III yang ada di Pengadilan Agama Sawahlunto.
2. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan
melalui mediasi pada tahun 2019 adalah sebesar 6,25%, yakni dari 32 perkara
yang dilakukan mediasi 2 diantaranya berhasil dengan damai, pencapaian ini
merupakan pencapaian terendah dari 5 tahun terakhir, terlihat pada tahun 2018
12,28% berhasil diselesaikan dengan mediasi atau 7 perkara berhasil dimediasi
dari 57 perkara yang dimediasi, sedangkan pada tahun 2017 adalah sebesar
16,36% atau 9 perkara berhasil diselesaikan dengan mediasi dari 55 perkara
yang dimediasi. Pada tahun 2016 penyelesaian perkara dengan mediasi 4 perkara
dari 59 perkara yang dimediasi atau 6,78% dan pada tahun 2015 6 perkara
berhasil diselesaikan dengan mediasi dari 53 perkara yang dimediasi atau
11,32%.
40
Berikut tabel capaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2015-
2019, adalah sebagai berikut :
No Perkara 2015 2016 2017 2018 2019
1. Berhasil dengan
mediasi
6 4 9
7 2
2. Perkara yang di
mediasi
53 59 55
57 32
Ket 11,32% 6,78% 16,36% 12,28% 6,25%
Tabel 3-12 : Matriks perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
(sumber data : LKjIP 2018 dan Laporan Tahunan 2019)
Grafik 3-7 : Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2015-2019
Indikator
Kinerja
Realisasi Target Kinerja
Ket Tahun
2015 Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahu
n
2019
Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui mediasi
11,32% 6,78% 16,36%
12,28%
6,25% Penurun
an
6.03%
Tabel 3-12 : Perbandingan pencapaian indicator kinerja persentase perkara yang
diselesaikan melalui mediasi tahun 2015-2019
0
10
20
30
40
50
60
2015 2016 2017 2018 2019
Perkara Yang Dimediasi
Perkara Yang Berhasil di
Mediasi
41
Pencapaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan melalui
mediasi pada tahun 2019 merupakan pencapaian terendah dari 5 tahun terakhir.
Grafik 3-8 : Persentase Keberhasilan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi tahun
2015-2019
3. Tingkat capaian indiktor kinerja Persentase berkas perkara yang
dimohonkan banding, kasasi dan pk yang diajukan secara lengkap dan
tepat waktu pada tahun 2019 capaiannya adalah 100%. (Berkas perkara yang
mengajukan banding, kasasi, dan pk, berkasnya telah dikirim secara lengkap dan
tepat waktu).
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2015 2016 2017 2018 2019
% Keberhasilan Mediasi
% Keberhasilan Mediasi
42
Grafik 3-9 : Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang
Diajukan Secara Lengkap dan Tepat waktu Tahun 2015-2019
Indikator
Kinerja
Realisasi Target Kinerja
Ket Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Persentase
berkas perkara
yang
dimohonkan
banding, kasasi
dan pk yang
diajukan secara
lengkap
100%
100%
100%
100%
100%
-
Tabel 3-13 : Perbandingan pencapaian indicator kinerja persentase berkas
perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan pk yang diajukan secara lengkap
tahun 2015-2019 (sumber data : LKjIP 2018 dan Laporan Tahunan 2019)
Pencapaian target indikator kinerja Persentase berkas
perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan pk yang
diajukan secara lengkap adalah 100%. Artinya setiap
perkara yang mengajukan banding, kasasi atau pk,
berkasnya telah disampaikan secara lengkap (Bundel A, Bun
dal B,e-doc) ke Tk. Banding atau MA, dengan tepat waktu.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Perkara Yang
Mengajukan Upaya Hukum
Banding, Kasasi dan PK
Jumlah Berkas Perkara Yang
Mengajukan Upaya Hukum
Banding, Kasasi dan PK dan
Diajukan Secara Lengkap dan
Tepat Waktu
43
4. Tingkat capaian indiktor kinerja Persentase putusan yang menarik perhatian
masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak diputus. Pada Pengadilan Agama Sawahlunto capaiannya
100%. Begitu juga untuk tahun 2018, 2017, 2016, dan 2015 capaian 100%.
Indikator Kinerja
Realisasi Target Kinerja
Ket Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Persentase
putusan perkara
yang menarik
perhatian
masyarakat
(ekonomi syriah)
yang dapat
diakses secara
online dalam
waktu 1 hari sejak
diputus
100%
100%
100%
100%
100% -
Tabel 3-14 : Pencapaian indicator kinerja persentase putusan yang menarik
perhatian masyarakat (ekonomi syari’ah) yang dapat diakses secara online dalam
waktu 1 hari sejak diputus, tahun 2015-2019.
44
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan 100% 100% 100%
2 Persentase perkara yang diselesaikan
melalui sidang diluar gedung pengadilan 100% 100% 100%
3 Persentase perkara permohonan
(Voluntair) Identitas Hukum N/A N/A N/A
4
Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan
bantuan hukum (Posbakum)
100% 100% 100%
1. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang
diselesaikan pada tahun 2019 memenuhi target sebesar 100%. Dari 20 perkara
prodeo yang masuk dan 20 perkara tersebut perkaranya dapat diselesaikan
dengan prodeo. Adapun perbandingan perkara prodeo tahun 2015-2019 dapat
dilihat pada tabel berikut :
No Perkara 2015 2016 2017 2018 2019
1. Jumlah Perkara Prodeo 12 12 10 10 20
2. Jumlah Perkara Prodeo
yang Diselesaikan
12 12 10
10
20
Ket 100% 100% 100% 100% 100%
Tabel 3-15 : Perkara prodeo yang diselesaikan tahun 2015-2019
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan
45
Indikator Kinerja
Pencapaian Target Kinerja
Ket Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Persentase
perkara prodeo
yang diselesaikan
100%
100 % 100 %
100%
100% -
Tabel 3-16 : Perbandingan pencapaian indicator kinerja persentase perkara prodeo
yang diselesaikan tahun 2015-2019. (sumber data : LKjIP 2018 dan
Laporan Tahunan 2019)
Grafik 3-10 : Penyelesaian Perkara Prodeo Tahun 2015-2019
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Perkara Prodeo Yang
Terdaftar
Jumlah Perkara Prodeo Yang
Diselesaikan
46
2. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan
melalui sidang diluar gedung pengadilan pada tahun 2019 memenuhi target
sebesar 100%, ada 32 perkara dapat diselesaikan melalui sidang diluar gedung
pengadilan dari 32 perkara yang terdaftar untuk pelasanaan sidang diluar
gedung pengadilan. Untuk tahun 2018 ada 36 perkara dapat diselesaikan melalui
sidang diluar gedung pengadilan dari 36 perkara tersebut, 36 perkara dapat
diputus/diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan. Sehingga capaian
kinerja untuk tahun 2018 adalah 100%.
Berikut Tabel Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung
Pengadilan Tahun 2015- 2019, adalah sebagai berikut:
Tahun Perkara Yang Diselesaikan
Melalui Sidang Diluar
Gedung Pengadilan
Perkara Yang Seharusnya
Diselesaikan Melalui
Sidang Diluar Gedung
Pengadilan
2015 15 15
2016 60 60
2017 49 49
2018 36 36
2019 32 32
Tabel 3-17 : Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung kantor
tahun 2015-2019
(Sumber data : LKjIP 2018 dan Laporan Tahunan 2019)
47
Grafik 3-11 : Perkara Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan
Tahun 2015-2019
Indikator
Kinerja
Realisasi Target Kinerja
Ket Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Persentase
perkara yang
diselesaikan
melalui sidang
diluar gedung
Pengadilan
100%
100%
100%
100%
100%
-
Tabel 3-18 : Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Perkara
Yang Diselesaikan Melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan
Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan pada Pengadilan Agama
Sawahlunto tahun 2019 dilaksanakan dilaksanakan untuk 4 kecamatan yang
berada di Kota Sawahlunto yang dipusatkan pelaksanaannya di :
1. Kantor Desa Muara Kalaban, Wilayah Kec.
Silungkang;
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi;
3. Kantor Desa Lumindai, Wilayah Kecamatan
Barangin
0
10
20
30
40
50
60
70
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Perkara Sidang Diluar
Gedung Pengadilan
Jumlah Perkara Yang
Diselesaikan Diluar Gedung
Pengadilan
48
3. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum pada tahun
2019 memenuhi target sebesar 100%. Ada 12 perkara voluntair identitas hukum
dan 12 perkara tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2019. Sementara untuk
tahun 2018 ada 30 perkara voluntair identitas hokum dan dapat diselesaikan
pada tahun 2018, sementara pada tahun 2017 ada 19 perkara voluntair identitas
hukum dan dapat diselesaikan pada tahun 2017. Dan 18 perkara voluntair yang
masuk ditahun 2016 16 perkara diantaranya dapat diselesaikan, sehingga 2
perkara voluntair 2016 menjadi sisa untuk tahun 2017, sementara di tahun 2015
15 perkara voluntair yang masuk dapat diputus pada tahun tersebut.
Berikut tabel perbandingan penyelesaian perkara permohonan (voluntair)
identitas hukum yang diselesaikan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :
No Perkara 2015 2016 2017 2018 2019
1.
Perkara Permohonan
(Voluntair) Identitas
Hukum
15 18 19
30
12
2.
Perkara Permohonan
(Voluntair) Identitas
Hukum Yang
Diselesaikan
15
16
19
30
12
Ket 100% 88.88% 100% 100%
Tabel 3-19 : Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Yang
Diselesaikan (sumber data : LkjIP tahun 2018 dan Laporan Tahunan 2019)
49
Grafik 3-12: Penyelesaian Perkara Voluntair Identitas Hukum Tahun 2015-2019
Indikator
Kinerja
Realisasi Target Kinerja Ket
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Persentase
perkara
permohonan
(voluntair)
identitas hukum
100% 88.88% 100%
100%
100% 100%
Tabel 3-20 : Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Perkara
Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum Tahun 2015-2019
(sumber data : LKjIP Tahun 2018 dan Laporan Tahunan 2019)
0
5
10
15
20
25
30
2015 2016 2017 2018 2019
Perkara Permohonan
(Voluntair) Identitas Hukum
Perkara Permohonan
(Voluntair) Identitas Hukum
Yang Diselesaikan
50
4. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase pencari keadilan golongan
tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum). Pada tahun
2019 capaian kinerja N/A untuk posbakum, karena Pengadilan Agama
Sawahlunto tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk posbakum tersebut.
Tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 Pengadilan Agama Sawahlunto juga tidak
mendapatkan alokasi anggaran untuk Posbakum tersebut.
Indikator
Kinerja
Realisasi Target Kinerja Ket
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Persentase
pencari
keadilan
golongan
tertentu
yang
mendapat
layanan
bantuan
hukum
(Posbakum)
N/A N/A N/A
N/A
N/A
Tidak adanya
layanan
Posbakum
Tabel 3-21 : Perbandingan Pencapaian Indiaktor Kinerja Persentase Pencari
Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum) Tahun 2015-2019.
51
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi %
1 Persentase Putusan Perkara Perdata
Yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 100 % 100% 100%
1. Tingkat capaian indikator kinerja Persentase putusan perkara perdata yang
ditindaklanjuti pada tahun 2019 adalah 100%, dimana ada 2 perkara eksekusi
di tahun 2018, dan kedua perkara tersebut telah dilaksanakan eksekusi di tahun
2019. Sementara untuk tahun 2018 adalah 33,33%, Ada 3 perkara yang
membutuhkan eksekusi, 1 diantaranya telah selesai dilaksanakan pada tahun
2018. Dan perkara eksekusi lainnya menjadi sisa di tahun 2019. Untuk tahun
2015, 2016, dan 2017 tidak ada perkara yang membutuhkan tindak lanjut
(eksekusi).
Indikator Kinerja
Realisasi Target Kinerja
Ket Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Persentase putusan
perkara yang
ditindaklanjuti
N/A
N/A
N/A
33,33%
100%
100%
Tabel 3-22 : Perbandingan pencapaian indicator kinerja persentase putusan
perkara yang ditindaklanjuti tahun 2015-2019
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
52
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target
Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto tahun
2019, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian kinerja
tahun 2019 dengan target jangka menengah, sehingga terlihat apakah sasaran yang
telah ditetapkan sesuai dengan target jangka menengah atau tidak. Secara umum
realisasi kinerja tahun 2019 telah sesuai dengan target jangka menengah yang telah
dirumuskan sebelumnya pada rencana strategis 2015-2019.
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional
Sesuai dengan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan
tanggal 13 Maret 2014, mengatur bahwasanya penyelesaian perkara pada tingkat
pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, termasuk minutasi perkara. Jika
mengacu kepada SEMA Nomor 2 tahun 2014 tersebut, maka realisasi penyelesaian
perkara yang ada di Pengadilan Agama Sawahlunto sudah sesuai dengan standar
nasional yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
Untuk pengiriman berkas banding, kasasi dan pk Pengadilan Agama
Sawahlunto telah melakukannya sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2014 tentang
Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Banding, Kasasi dan PK. Hal
ini dapat dilihat dari realisasi berkas perkara banding, kasasi dan pk dinyatakan
lengkap mencapai 100%.
53
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Ditetapkan.
Keberhasilan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam merealisasikan target yang
ingin dicapai pada tahun 2018 tidak terlepas dari beberapa hal berikut :
1. Peningkatan sosialisasi Visi dan Misi Pengadilan Agama Sawahlunto yang ingin
dicapai sehingga setiap Hakim dan Pegawai memiliki pemahaman yang sama
tentang Visi dan Misi tersebut;
2. Pendistribusian kebijakan yang merata sehingga masing-masing Hakim dan
Pegawai memiliki pemahaman dan informasi yang sama;
3. Komitmen untuk mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur dalam
menjalankan kinerja sehari-hari.
4. Perencanaan anggaran telah melibatkan seluruh Hakim dan Pegawai;
5. Komitmen bersama untuk terbuka terhadap perkembangan dunia peradilan dan
keterbukaan informasi;
Kelemahan Pengadilan Agama Sawahlunto dalam merealisasikan target
kinerja selama tahun 2019 adalah:
1. Terbatasnya sumber daya (SDM, maupun sarana dan prasarana) yang dimiliki
oleh Pengadilan Agama Sawahlunto.
2. Keterbatasan anggaran yang dimiliki, yang menyebabkan tidak semua program
Mahkamah Agung tentang pelayanan publik dapat terpenuhi, seperti Layanan
Pos Bantuan Hukum. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Sawahlunto tidak
mendapatkan alokasi anggaran tersebut, sehingga masyarakat miskin yang
berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto tidak dapat merasakan
layanan bantuan hukum tersebut.
54
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Fasilitas sumber daya yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Sawahlunto secara
umum belum memadai, dari sisi SDM belum ada Hakim yang mempunyai sertifikasi
ekonomi syari’ah, sehingga jika ada perkara ekonomi syari’ah maka akan
disidangkan oleh Hakim biasa. Dalam hal sertifikasi mediator, Pengadilan Agama
Sawahlunto telah memiliki Hakim yang bersertifikat mediator.
Selain itu jumlah Hakim di Pengadilan Agama Sawahlunto sangat sedikit yakni 3
(tiga) orang termasuk pimpinan, atau 1 majelis. Sehingga mempengaruhi dalam
kecepatan penyelesaian perkara.
Selian kekurangan tenaga teknis (Hakim) Pengadilan Agama Sawahlunto juga
kekurangan tenaga teknis pada jurusita, dimana pada Pengadilan Agama Sawahlunto
tidak ada jurusita, sehingga diangkat jurusita pengganti dari pegawai non teknis
yakninya Kasubag. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana merangkap tugas
sebagai Bendahara Pengeluaran dan Jurusita pengganti, Kasubag. Umum dan
Keuangan merangkap tugas sebagai Jurusita Pengganti, dan rangkap tugas lainnya
Panitera Pengganti merangkap tugas sebagai Kasir.
55
Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program yang
Gagal dalam Pencapaian Kinerja.
Untuk tahun 2019 ada tiga program yang dipunyai oleh Pengadilan Agama
Sawahlunto yang berhubungan dengan kinerja :
1. Program peningkatan manajemen peradilan agama
2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung RI
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI.
Secara umum ketiga program tersebut berhasil dalam meningkatkan kinerja
Pengadilan Agama Sawahlunto, sehingga tidak ada program yang dinilai mengalami
kegagalan.
B. Realisasi Anggaran
Untuk melaksanaan indikator-indikator kinerja yang berorientasi hasil di atas,
maka diperlukan adanya progam kerja yang dapat menghasilkan outcome dan
output. Program kerja Pengadilan Agama Sawahlunto adalah melaksanakan
program kerja yang telah ditetapkan oleh unit eselon I Mahkamah Agung RI, dimana
ada 3 program kerja yang harus dilaksanakan oleh satker Pengadilan Agama
Sawahlunto, antara lain sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
56
Program kerja di atas masing-masing didukung dengan anggaran yang telah
direncanakan dalam APBN Tahun 2019. Sehingga program kerja tersebut harus
dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas anggaran maupun kinerja anggaran
dengan hasil outcome maupun outputnya. Akuntabilitas anggaran tahun 2019 yang
mendukung program kerja tersebut dapat dijelaskan sebagaimana dalam tabel dan
grafik berikut :
No Program Kerja Pagu Realisasi %
1 Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama 38.000.000 37.800.000 99.47
2
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
2.515.171.000 2.485.077.257 98,80
3
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
25.500.000 25.353.800 99,43
Tabel 3-23 : Realisasi Anggaran Tahun 2019 (sumber data : Laporan Tahunan 2019
Sementara untuk tahun 2018 adalah :
No Program Kerja Pagu Realisasi %
1 Program Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama 43.000.000 42.900.000 99.76
2
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
2.281.229.000 2.264.954.741 99,28
3
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
138.000.000 137.968.400 99,97
57
Grafik 3-13 : Perbandingan Penyerapan Anggaran Per-Program Tahun 2018-2019
98.2
98.4
98.6
98.8
99
99.2
99.4
99.6
99.8
100
2018 2019
% Realisasi Program
Peningkatan Manajemen
Peradilan Agama
% Program Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
% Program Sarana dan
Prasarana Apartur Mahkamah
Agung
58
A. Simpulan
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2019 ini
mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (performance result)
dibandingkan dengan rencana kerja (performance plan) dari core bussines (ciri
khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di
seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi
bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Agama Sawahlunto
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Sawahlunto tahun 2019 ini
menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang
ditunjukkan oleh Pengadilan Agama Sawahlunto pada tahun anggaran 2019.
Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja
Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi
target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam
Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya
peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan
penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.
BAB IV
PENUTUP
59
B. Saran
1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif
dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber
daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama
Sawahlunto.
2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan
pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Pengadilan Agama Sawahlunto
dan dapat memberikan dampak yang positif bagi Pengadilan Agama Sawahlunto
kedepannya.
3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran
kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan
fungsi reward and punisment.