Administrasi Perpajakan

Pajak Bumi & Bangunan(PBB)

Nama : Neti MariaNIM : 02 13 029Jurusan : Administrasi BisnisSemester : IV (Empat)DOSEN : Indah Mawarni SE., M.Si

DEFINISIPajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubahdenganUndang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Apa saja yang termasuk Objek pajak Bumi & Bangunan ???

1. Bumi : Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah. pekarangan,tambang,

dll. 2. Bangunan : Konstruksi teknik yang ditanamkan atau

dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha,

gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll

1. Bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum seperti tempat ibadah, rumah sakit, gedung sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

2. Kuburan, peninggalan purbakala, dan sejenisnya.3. Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

4. Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik.5. Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan

organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB

Subjek PajakDalam pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1994 disebutkan

secara jelas tentang Subyek Pajak :Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.Subjek Pajak dalam negeri adalah:1. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia;2. orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam

jangka waktu 12 bulan;3. orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia

dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;4. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,

menggantikan yang berhak;5. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Subjek Pajak luar negeri adalah:1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;2. orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183

hari dalam jangka waktu 12 bulan;3. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan

di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia;

4. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;5. orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183

hari dalam jangka waktu 12 bulan;6. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan

di Indonesia,yang yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Dasar Penghitungan PBBDasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya

NJKP adalah sebagai berikut :1. Objek pajak perkebunan adalah 40%2. Objek pajak kehutanan adalah 40%3. Objek pajak pertambangan adalah 20%4. Objek pajak lainnya (pedesaan dan perkotaan):

- apabila NJOP-nya > Rp1.000.000.000,00 adalah 40%- apabila NJOP-nya < Rp1.000.000.000,00 adalah 20%

Tarif PBBBesarnya tarif PBB adalah 0,5%Rumus Penghitungan PBB = Tarif x NJKPa. Jika NJKP = 40% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB

= 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP= 0,2% x (NJOP-NJOPTKP)

b. Jika NJKP = 20% x (NJOP – NJOPTKP) maka besarnya PBB= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP)= 0,1% x (NJOP-NJOPTKP)

Perhitungan besaran PBB

Sebuah rumah dengan bangunan 100 m&sup2; berdiri di atas lahan 200 m&sup2;. Misalnya, berdasarkan NJOP (nilai jual obyek pajak) harga tanah Rp700.000 per m&sup2; dan nilai bangunan Rp600.000 per m&sup2;. Berapa besaran PBB yang harus dibayar oleh pemilik rumah tersebut?Harga tanah : 200 m&sup2; x Rp. 700.000 =    Rp    140.000.000 Harga Bangunan: 100 m&sup2; x Rp 600.000 =    Rp      60.000.000                                                                     ——————– + NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =    Rp    200.000.000 NJOP Tidak Kena Pajak =    Rp      12.000.000 NJOP untuk penghitungan PBB =    Rp    188.000.000 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) : 20% x Rp188.000.000 =    Rp      37.600.000 Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang : 0,5% x Rp37.600.000 =    Rp          188.000 Faktor Pengurangan / Stimulus =    Rp            15.000                                                                     ——————  -PBB YANG HARUS DIBAYARKAN =    Rp          173.000      

Perhitungan PBB atas Rumah Mewah

Pak bondan punya Rumah mewah berikut fasilitasnya sebagai berikutt:Luas tanah = 850 m2, kelas 045Bangunan rumah = 250 m2, kelas 010Taman = 150 m2, kelas 030Kolam renang = 250 m2, kelas 020Pagar mewah = 180 m2, kelas 020Bagaimana Perhitungan PBBnya? Perda Jakarta NJOPTKP Rp 12.000.000,00.Jawab1)  Luas tanah = 850 x Rp 5.625.000,00 = Rp 4.781.250.000,002) Bangunan rumah = 250 x Rp 6.950.000,00 = Rp 1.737.500.000,003)    Taman = 150 x Rp 264.000,00 = Rp      39.600.000,004)    Kolam renang = 250 x Rp 1.516.000,00 = Rp    379.000.000,005)    Pagar mewah = 180 x Rp 1.516.000,00 = Rp      72.880.000 ,00 +NJOP = Rp 7.210.230.000,00NJOPTKP = Rp      12.000.000,00  –NJOPKP = Rp 7.198.230.000,00PBB terutang pusat : 0,5% x 40% x Rp 7.198.230.000,00                = Rp       14.396.460,00PBB terutang daerah : 0,3% x Rp 7.198.230.000,00                         = Rp       21.594.690,00

Thank you!

See you bye