PAJAK DAERAH&RETRIBUSI DAERAH

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHJune 12, 2011

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten

dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan

pungutan kepada masyarakat. Pajak daerah merupakan pungutan wajib yang dikenakan oleh

pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung

memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut

pungutan wajib yang dibayarkan tersebut.

. Pajak daerah ini diatur dalam peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah

daerah yang disetujui oleh lembaga perwakilan rakyat daerah serta dipungut oleh lembaga

yang berada di dalam struktur pemerintah daerah yang bersangkutan.

Selain itu pemungutan pajak ini juga berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu

perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak

dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.

B. Identifikasi Masalah

Dalam penyusunan makalah ini, penyusun mencoba mengidendifikasi beberapa

pertanyaan yang akan dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan dan penyelesaian masalah.

Diantaranya sebagai berikut :

1. Pengertian pajak daerah dan retribusi serta landasan hukumnya ?

2. Objek, subjek dan wajib pajak/retribusi dalam pajak daerah dan retribusi daerah ?

3. Kriteria - kriteria dalam pajak daerah dan retribusi daerah ?

4. Tarif yang berlaku dalam pajak daerah dan retrubusi daerah ?

5. Berapa persentase pembagian hasil pajak daerah untuk tingkat I dan II ?

6. Bagaimana tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diadakan ?

7. Bagaimana Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi

terjadi menurut Undang – Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ?

1


C. Maksud dan Tujuan

1. Tujuan diadakannya penyusunan makalah ini adalah guna memenuhi salah satu tugas

mata kuliah Perekonomian Indonesia yaitu Perpajakan 1

2. Maksud dari adanya penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut :

a. Mengetahui dan memahami tentang pengertian yang dimaksud dengan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah beserta landasan hukumnya

b. Mengetahui dan memahami tentang objek, subjek dan wajib pajak/retribusi

c. Mengetahui dan memahami tentang kriteria – kriteria baik untuk pajak maupun

retribusi daerah-nya

d. Mengetahui dan memahami tentang besaran tarif baik untuk pajak dan retribusi

daerah-nya

e. Mengetahui dan memahami tentang besaran persentase bagi hasil pendapatan

pajak daerah untuk tingkat I dan II

f. Mengetahui dan memahami tentang tata cara pemungutan dalam pajak daerah

maupun retribusi daerah

g. Mengetahui dan memahami tentang cara Pengawasan dan Pembatalan Peraturan

Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi terjadi menurut Undang – Undang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

D. Metode Penelaah

Dalam penyusunan makalah ini, penulis menggunakan metode pustaka, berbagai

referensi dari buku dan pencarian situs website yang relevansinya dengan permasalahan yang

menjadi objek kajian pembahasan ini.

2


BAB IIPEMBAHASAN

A. Pajak Daerah

Pemerintah daerah yang memiliki derajat otonomi tertentu memiliki kewenangan dan

kemampuan untuk menarik pajak daerah. Sering kali pajak-pajak daerah yang dipungut

oleh pemerintah daerah terkadang kurang cocok untuk diterapkan sebagai penerimaan

daerah. Suatu pemerintah daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah

sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk

menetapkan sendiri jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya, tanpa ada intervensi dari

tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan

optimal untuk memungut pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya

mempertimbangkan pajak-pajak daerah yang memang sesuai untuk dijadikan sumber

pendapatan agar tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah tersebut.

1. Pengertian

Menurut Davey (1988:40) secara umum perpajakan daerah dapat diartikan sebagai

berikut:

a. pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri

b. pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan taripnya oleh

pemerintah daerah

c. pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah;

d. pajak yang dipungut dan diadminitrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil

pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan

tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Menurut Tony Marsyahrul (2004:5) : “Pajak daerah adalah pajak yang di kelolah

oleh pemerintah daerah (baik pemerintah daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan

hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD)”.

Sedangkan, menurut Mardiasmo, (2002:5) : “Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan

oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang

dapat di paksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di gunakan

untuk membiayai penyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

3


Dan di dalam ketatanegaraan Indonesia yang dimaksud dengan pajak berdasarkan

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (PDRD) jo Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 6 jo Undang-Undang

Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah kontribusi

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Landasan Hukum

Dalam hal pemungutan pajak, Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan pada

pasal 23 A yang ,menyebutkan bahwa :”Pajak & pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

keperluan negara diatur dengan undang-undang”

Selain itu, dalam evolusi penarikan pungutan ini ditandai dengan beragamnya

peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam penarikannya.

Sejak masa kemerdekaan, peraturan-perundang-undangan yang mendasari pemungutan Pajak

Daerah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak

Daerah

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

e. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah

3. Kriteria

Selanjutnya dalam menilai pajak daerah dapat digunakan kriteria pengukuran sebagai

berikut :

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi

b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang

bersangkutan dan mempunyai mobilitas cukup rendah serta hanya melayani

masyarakat di wilayah daerah kabupaten /kota yang bersangkutan.

c. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum

d. Potensinya memadai dan hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biata

pemungutan

4


e. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Karena pajak tidak mengganggu

alokasi sumber – sumber ekonomi dan tidak merintangi arus sumber daya ekonomi

antar daerah maupun kegiatan ekport – import

f. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

g. Menjaga kelestarian lingkungan yang berarti bahwa pengenaan pajajk tidak

memberikan peluang kepada Pemda atau Pemerintah atau pun masyarakat luas untuk

merusak lingkungan

Ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan

tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. Pajak tidak

mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain,

pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah baik dari

segi potensi ekonomi masing-masing dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang

lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

4. Jenis – Jenis

Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2000, menjelaskan bahwa pajak daerah dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

a. Pajak daerah Tingkat I (Propinsi)

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan

4) Pajak Air Permukaan (Pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air di

permukaan)

5) Pajak Rokok.

b. Pajak daerah Tingkat II (Kota/Kotamadya/Kabupaten)

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerangan Jalan

6) Pajak Bahan Penggalian Golongan C

7) Pajak Parkir

8) PBB Perdesaan dan Perkotaan

5


9) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

10) Pajak Sarang Burung Walet

11) Pajak Air Tanah (Pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air di

permukaan)

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana yang telah ditentukan

pada UU No. 28 Tahun 2009 pasal 2 ayat 1- 2. Dan jenis pajak tidak dapat dipungut apabila

potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah. Selain itu khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah

provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk

daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

5. Karakteristik Pajak Daerah

a. Pajak daerah Tingkat I (Propinsi)

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 12 Pajak Kendaraan Bermotor adalah

“pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor”. Dan dalam pasal 1 ayat

13 Kendaraan Bermotor adalah “semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang

digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor

atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu

menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan

alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat

secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor sendiri diatur dalam pasal 3 ayat 1 yang menyatakan

bahwa, objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan

Bermotor. Objek pajak ini ada pengecualiannya (pasal 3 ayat 3), seperti :

kereta api

Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan

keamanan negara

kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan

negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang

memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah

objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Selanjutnya, dalam pasal 4 ayat 1 - 2 menjelaskan tentang Subjek Pajak Kendaraan

Bermotor. Untuk Pasal 4 ayat 1 menjelaskan tentang siapa subjek pajak kendaraan bermotor

6


adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

Dan di ayat 2 dispesifikan kembali tentang Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang

pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Dalam dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua)

unsur pokok, yaitu :

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan

bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau

pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Dan khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk

alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan

Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Untuk menentukan Nilai jual ini ditentukan

berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak

sebelumnya atas suatu kendaraan bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor digolongkan menjadi 3, yaitu :

No Jenis Kendaraan Bermotor Tarif

1 Pribadi a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama

paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan

paling tinggi sebesar 2% (dua persen);

b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua

dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara

progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen)

dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

”UU No. 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat 1”

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan

atas nama dan/atau alamat yang sama (UU No.

28 Tahun 2009 pasal 6 ayat 2)

2 angkutan umum, ambulans,

pemadam kebakaran, sosial

keagamaan, lembaga sosial dan

keagamaan, Pemerintah/

TNI/POLRI, Pemda, dan

Kendaraan lain yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah

ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma

lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu

persen).

” UU No. 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat 3”

7


3 alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma

satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol

koma dua persen).

” UU No. 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat 4”

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 14 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

adalah “pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua

pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,

hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha”.

Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dalam pasal 9 ayat 1 yang

menyatakan bahwa objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan

kepemilikan Kendaraan Bermotor dengan pengecualian (pasal 9 ayat 3) sebagai berikut :

kereta api

Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan

keamanan Negara

Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat,

perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga

internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah

objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Dalam menentukan subjek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur dalam

pasal 10 ayat 1, yang menyatakan subjek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah

orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Dan di ayat

2 disebutkan bahwa Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi

atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ini didasarkan dari nilai jual

kendaraan bermotor. Dan tarifnya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

a) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing

sebagai berikut :

penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)

penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)

(UU No. 28 Tahun 2009 pasal 12 ayat 1)

8


b) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak

menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing

sebagai berikut:

penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)

penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh

lima persen).

(UU No. 28 Tahun 2009 pasal 12 ayat 2)

Dan tarif ini ditentukan oleh Peraturan Daerah oleh karena itu, tarif ini akan berbeda

disetiap daerahnya sesuai peraturan yang berlaku di tiap - tiap daerah. Selain itu Bea balik

nama kendaraan bermotor yang terutang ini akan dipungut di wilayah daerah kendaraan

bermotor terdaftar dan dibayarkan saat pendaftaran. Seorang wajib pajak bea balik nama

kendaraan bermotor wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan (UU No. 28 Tahun 2009

pasal 14). Orang pribadi atau Badan yang menyerahkan Kendaraan Bermotor melaporkan

secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak saat penyerahan. penyerahan (UU No. 28 Tahun 2009

pasal 15) Laporan tertulis itu paling tidak berisi tentang :

nama dan alamat orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan

tanggal, bulan, dan tahun penyerahan

nomor polisi kendaraan bermotor

lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

khusus untuk kendaraan di air ditambahkan pas dan nomor pas kapal

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar

kendaraan bermotor (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 15). Sedangkan, yang dimaksud

dengan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang

digunakan untuk kendaraan bermotor (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 16 ).

Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk

bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 16 ).

Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 17 ayat 1). Sedangkan untuk Wajib Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 17 ayat 2). Dan dalam pemungutan Pajak

9


Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh produsen dan/atau importir atau nama lain

sejenis atas bahan bakar yang disalurkan atau dijual kepada:

Lembaga penyalur, antara lain, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU),

Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar

(APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar

Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual

BBM kepada konsumen akhir (konsumen langsung);

Konsumen langsung, yaitu pengguna bahan bakar kendaraan bermotor.

Dalam hal bahan bakar tersebut digunakan sendiri maka produsen dan/atau importir

atau nama lain sejenis wajib menanggung Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang

digunakan sendiri untuk kendaraan bermotornya. Produsen dan/atau importir atau nama lain

sejenis tidak mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atas penjualan bahan

bakar minyak untuk usaha industri.

Dalam hal pembelian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan antarpenyedia

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual kembali kepada lembaga penyalur

dan/atau konsumen langsung, maka yang wajib mengenakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor adalah penyedia yang menyalurkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada

lembaga penyalur dan/atau konsumen langsung.

Untuk dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (UU No. 28

Tahun 2009 Pasal 18). Dalam hal menentukan berapa besarnya harga jual bahan bakar

kendaraan bermotor sebelum PPN namun sudah termasuk PBB-KB maka, dapat dihitung

dengan cara (5% x 100/105 x harga jual per liter-nya )

Sedangkan untuk tarifnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling

tinggi sebesar 10% dan tarif Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan

bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah

dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi (UU No. 28 Tahun

2009 Pasal 19). Dan perlu diketahui Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan

dengan Peraturan Daerah, maka dari itu besaran tarif disetiap daerah akan berbeda sesuai

peraturan daerah yang berlaku.

4) Pajak Air Permukaan (Pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan

air di permukaan)

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air

permukaan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 17), sedangkan untuk air permukaan adalah

10


semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di

laut maupun di darat (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 18). Untuk pengenaan objek

pajaknya sendiri (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 21) berupa pengambilan dan/atau

pemanfaatan Air Permukaan, kecuali :

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah

tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan

kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah.

Untuk subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Sedangkan, untuk wajib Pajak

Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau

pemanfaatan Air Permukaan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 22).

Dalam dasar pengenaan pajak air permukaan ditentukan oleh nilai perolehan air

permukaan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 23). Dan nilai perolehan air ini dipengaruhi oleh

beberapa faktor, seperti :

jenis sumber air

lokasi sumber air

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan

kualitas air

luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau

pemanfaatan air

Besaran tarif yang dipungut maksimal sebesar 10 % dari dasar pengenaan pajak air

permukaan dan tarif ini ditetapkan dengan peraturan daerah (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal

24). Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada (UU

No. 28 Tahun 2009 Pasal 25).

5) Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah (UU

No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 19). Objek Pajak Rokok sendiri diatur dalam pasal 26 yang

menyatakan bahwa objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok yang dimaksud meliputi

sigaret, cerutu, dan rokok daun.

11


Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Sedangkan untuk Wajib Pajak Rokoknya adalah

pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok

Pengusaha Barang Kena Cukai. Pajak Rokok ini dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang

untuk memungut cukai (Direktur Jenderal Bea dan Cukai) selanjutnya disetorkan ke rekening kas

umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. (UU No. 28 Tahun 2009

Pasal 27)

Untuk dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap

rokok, hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 28. Dan untuk pengenaan tarif Pajak

Rokoknya sendiri telah ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal

29). Sedangkan, untuk besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan

tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 30).

Walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak

Rokok tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan

pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan. Di

pihak lain, pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri rokok karena beban

Pajak Rokok akan disesuaikan dengan kebijakan strategis di bidang cukai nasional dan

besarannya disesuaikan dengan daya pikul industri rokok mengikuti natural growth

(pertumbuhan alamiah) dari industri tersebut.

Untuk penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota,

dialokasikan paling sedikit 50%. Hasil ini diperuntukan dalam mendanai pelayanan kesehatan

(pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan,

penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (smoking area), kegiatan

memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya

merokok) serta penegakan hukum (pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan

aturan mengenai larangan merokok).

b. Pajak daerah Tingkat II (Kota/Kotamadya/Kabupaten)

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (UU No. 28 Tahun

2009 Pasal 1 ayat 20). Hotel adalah (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 21). Objek Pajak

Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa

penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan

kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 32).

Objek pajak hotel ini meliputi :

12


a) fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma

pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan

jumlah kamar lebih dari 10.

b) pelayanan penunjang antara lain : telepon, faksimilie, teleks, foto copy, layanan cuci,

seterika, taksi dan pengangkut lainnya disediakan atau dikelolah hotel.

c) hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disewakan oleh pihak hotel, fasilitas

olahraga dan hiburan.

Namun, objek pajak hotel ini ada pengecualiannya, seperti :

a) jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah

Daerah

b) jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya

c) jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan

d) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti

sosial lainnya yang sejenis

d) jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat

dimanfaatkan oleh umum.

Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran

kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang

pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel “Pengusaha hotel” (UU No. 28 Tahun 2009

Pasal 33).

Dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada

hotel dengan tarif pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dengan masa pajak I (satu)

bulan takwim, jangka waktu lamanya pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat pelayanan

di hotel. Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

dengan dasar pengenaan pajak dan pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah

tempat hotel berlokasi.

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (UU No. 28

Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22). Sedangkan, restoran sendiri mempunyai arti sebagai fasilitas

penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah

makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran (UU No. 28

Tahun 2009 Pasal 37). Pelayanan yang disediakan ini meliputi pelayanan penjualan makanan

13


dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan

maupun ditempat lain. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli

makanan dan/atau minuman dari Restoran. Dan unutk Wajib Pajak Restoran adalah orang

pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 38).

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang

seharusnya diterima Restoran dengan tarif yang telah ditetapkan maksimal sebesar 10 %.

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif yang telah

ditentukan dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan, untuk Pajak Restoran yang terutang

dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan(UU No. 28 Tahun 2009

Pasal 1 ayat 24). Yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan,

permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek Pajak

Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran(UU No. 28 Tahun

2009 Pasal 42),seperti :

a) tontonan film

b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana

c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya

d) pameran

e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya

f) sirkus, akrobat, dan sulap

g) permainan bilyar, golf, dan boling

h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan

i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center)

j) pertandingan olahraga.

Untuk Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati

Hiburan sedangkan, untuk Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang

menyelenggarakan Hiburan. Dalam dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang

diterima (termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa

Hiburan) atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (UU No. 28 Tahun 2009

Pasal 45), dan khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik,

karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak

Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% sedangkan, untuk Hiburan kesenian

14


rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%

(sepuluh persen). Tarif pajak ini setiap daerah berbeda sesuai dengan peraturan daerah masing

– masing.

Contoh : Tabel Tarif Pajak Hiburan untuk DKI Jakarta (Perda DKI Jakarta No.13 Tahun 2010 Pasal 7)

Objek Pajak HiburanTarif

Pajak

1) pertunjukan film di bioskop 10%

2) pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana 10%

3) kontes kecantikan 10%

4) pameran 10%

5) diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik

dengan Disc Jockey (DJ) dan sejenisnya20%

6) sirkus, akrobat, dan sulap 10%

7) permainan bilyar, bowling dan Seluncur Es (ice skating) 10%

8) permainan golf (green fee) 15%

9) driving range 10%

10) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan 20%

11) panti pijat, mandi uap dan spa 10%

12) refleksi dan pusat Kebugaran/Fitness Center 5%

13) pertandingan olah raga 10%

14) hiburan di tempat keramaian tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga,

pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya10%

Untuk menentukan besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang maka, harus dihitung

dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya. Dalam hal pembayaran

diterima sebelum hiburan diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran. Pajak

Hiburan yang terutang ini dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame (UU No. 28 Tahun 2009

Pasal 1 ayat 26). Reklame yang dimaksud adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang

bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,

orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh

15


umum. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame (UU No. 28 Tahun

2009 Pasal 47), seperti :

a) Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya

b) Reklame kain

c) Reklame melekat, stiker

d) Reklame selebaran

e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan

f) Reklame udara

g) Reklame apung

h) Reklame suara

i) Reklame film/slide

j) Reklame peragaan

Namun, objek pajak reklame ini ada pengecualiannya, seperti :

a) penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta

mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya

b) label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang

berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya

c) nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat

usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama

pengenal usaha atau profesi tersebut

d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah

Dan untuk subjek pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan

reklame. Sedangkan, untuk wajib pajaknya adalah orang pribadi atau Badan yang

menyelenggarakan reklame, baik yang diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang

pribadi /Badan. atau oleh pihak ketiga (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 48).

Dalam dasar pengenaannya, Pajak Reklame akan berpatokan dengan Nilai Sewa

Reklame yang telah ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame untuk wajib pajak pihak

ketiga. Sedangkan, untuk wajib pajak pihak pertama (diselenggarakan sendiri) dalam

menentukan dasar pengenaan besaran pajak reklame terlebih dahulu harus memperhatikan

faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu

penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. Setelah itu bisa menentukan Nilai

Sewa Reklamenya (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 49).

Besaran tarif Pajak Reklame yang akan dipungut telah ditetapkan paling tinggi sebesar

25% (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 50). Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang

16


dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya. Pajak Reklame yang

terutang akan dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang

dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat

28). Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan

sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain, yang meliputi seluruh pembangkit listrik

(UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 52). Didalam objek pajak ini ada pengecualikannya, seperti :

a) penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah

b) penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan,

konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik

c) penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200

KVA (dua ratus Kilo Volt Amper) yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis

terkait.

Dan untuk Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat

menggunakan tenaga listrik sedangkan, untuk Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang

pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Tetapi, dalam hal tenaga listrik yang

disediakan oleh sumber lain maka, Wajib Pajaknya adalah penyedia tenaga listrik tersebut

(UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 53).

Dalam menentukan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga

Listrik (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 54). Untuk menentukan Nilai Jual Tenaga Listrik perlu

memperhatikan beberapa hal, seperti :

a) tenaga listrik yang berasal dari sumber lain, untuk menentukan dasar pengenaan

pajaknya berasal dari perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditentukan

berdasarkan jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian

kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik

b) tenaga listrik dihasilkan sendiri, untuk menentukan dasar pengenaan pajaknya berasal

dari perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditentukan berdasarkan kapasitas

tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan

listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan

Besaran tarif pajak penerangan jalan yang akan dipungut telah ditetapkan maksimal

sebesar 10%. Tetapi, untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri,

pertambangan minyak bumi dan gas alam, dikenakan tarif Pajak Penerangan Jalan paling

17


tinggi sebesar 3%. Dan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak

Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 55).

Sedangkan, untuk besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Pajak Penerangan Jalan yang

terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Hasil penerimaan

Pajak Penerangan Jalan ini sebagian akan dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

6) Pajak Bahan Penggalian Golongan C (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan)

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan

mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi

untuk dimanfaatkan secara komersial (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 29). Untuk Objek

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yaitu merupakan kegiatan pengambilan Mineral

Bukan Logam dan Batuan(UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 57) yang meliputi, sebagai berikut:

a) asbes

b) batu tulis

c) batu setengah permata

d) batu kapur

e) batu apung

f) batu permata

g) bentonit

h) dolomit

i) feldspar

j) garam batu (halite)

k) grafit

l) granit/andesit

m) gips

n) kalsit

o) kaolin

p) leusit

q) magnesit

r) mika

s) marmer

t) nitrat

u) opsidien

v) oker

18


w) pasir dan kerikil

x) pasir kuarsa

y) perlit

z) phospat

aa) talk

bb) tanah serap (fullers earth)

cc) tanah diatome

dd) tanah liat

ee) tawas (alum)

ff) tras

gg) yarosif

hh) zeolit

ii) basal

jj) trakkit

Yang tidak termasuk dalam objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, jika :

kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak

dimanfaatkan secara komersial/ekonomis, seperti halnya : kegiatan pengambilan

tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman

kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas

kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan

dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial oleh

penambang / pihak lain.

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang

dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimanfaatkan secara komersial

(UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 58). Sedangkan, untuk Wajib Pajak-nya adalah orang pribadi

atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dimanfaatkan secara

komersial.

Dalam menentukan dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berasal

dari Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan (UU No. 28 Tahun 2009

Pasal 59). Nilai jual ini dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan

dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai pasar yang digunakan merupakan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di

wilayah daerah yang bersangkutan.

Maka dari itu, nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit

untuk digunakan sebagai acuan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang

19


dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan karena setiap daerah memiliki

harga pasarnya sendiri – sendiri.

Besaran tarif pajak-nya telah ditetapkan maksimal sebesar 25% (UU No. 28 Tahun

2009 Pasal 60). Dan dalam menentukan besaran pokok pajak-nya yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak-nya. Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan yang terutang akan dipungut/disetorkan di wilayah daerah tempat

pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

7) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik

yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1

ayat 31). Sedangkan, Objek Pajak-nya berupa penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai

suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor (UU No. 28 Tahun

2009 Pasal 62). Dan yang tidak termasuk objek pajak parkir, jika :

a) penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

b) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk

karyawannya sendiri

c) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara

asing dengan asas timbal balik (Asas Timbal Balik (Reciprocitas) adalah perlakuan

perpajakan yang sama oleh suatu negara terhadap Perwakilan Negara Republik

Indonesia berdasarkan persetujuan atau ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961)

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir

kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang

menyelenggarakan tempat Parkir (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 63).

Dalam menentukan dasar pengenaan Pajak Parkir dihitung berdasarkan jumlah

pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir (UU No. 28

Tahun 2009 Pasal 64). Dan perlu diketahui bahwa jumlah yang seharusnya dibayarkan itu

sudah termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada

penerima jasa Parkir.

Untuk besaran tarif pajak-nya telah ditetapkan maksimal sebesar 30% (UU No. 28

Tahun 2009 Pasal 65). Maka, besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak Dan pajak yang terutang ini akan

dipungut/disetorkan di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

20


8) PBB Perdesaan dan Perkotaan

Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya

diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,

khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB

sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan

dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis

pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 37). Bumi adalah permukaan bumi yang

meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota (UU No. 28 Tahun

2009 Pasal 1 ayat 38). Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan

secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaam dan/atau laut (UU No. 28 Tahun 2009

Pasal 1 ayat 39).

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau

Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan,

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 77). Yang dimaksud dengan pengertian

Bangunan adalah, seperti :

a) jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik,

dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan

tersebut

b) jalan tol

c) kolam renang

d) pagar mewah

e) tempat olahraga

f) galangan kapal, dermaga

g) taman mewah

h) tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak

i) menara

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan Pasal adalah objek pajak yang :

a) digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan

21


b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,

kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk

memperoleh keuntungan

c) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu

d) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani

suatu hak

e) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan

timbal balik

f) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan

dengan Peraturan Menteri Keuangan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau

Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas

Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan (UU No.

28 Tahun 2009 Pasal 78). Dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai,dan/atau memperoleh manfaat

atas Bangunan.

Untuk menentukan dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan berdasarkan dengan NJOP (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 79). Nilai Jual Objek

Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara

wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan

harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

Dan besarnya NJOP TKP ditetapkan minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta

rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Besarnya NJOP ini ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sekali,

kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan

wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP ditetapkan oleh Kepala Daerah. Dengan pengenaan

tarif yang telah ditetapkan maksimal sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

Sedangkan, untuk menentukan besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif-nya dengan dasar

pengenaan pajak setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOP TKP).

9) BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas

tanah dan/atau bangunan (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 41). Perolehan Hak atas Tanah

22


dan/atau Bangunan yang dimaksud adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan

(UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 42). Sedangkan, untuk Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan-nya adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya,

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan (UU No.

28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 43).

Dalam menentukan Objek Pajak-nya adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang diperoleh dengan 2 cara, yaitu:

a) pemindahan hak karena :

jual beli

tukar menukar

hibah

hibah wasiat

Waris

pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain

pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan

penunjukan pembeli dalam lelang

pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap

penggabungan usaha

peleburan usaha

pemekaran usaha

hadiah.

b) pemberian hak baru karena :

kelanjutan pelepasan hak

di luar pelepasan hak

Hak atas tanah yang dimaksud adalah :

hak milik

hak guna usaha

hak guna bangunan

hak pakai

hak milik atas satuan rumah susun

hak pengelolaan

Dan untuk Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

a) perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik

23


b) negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan

pembangunan guna kepentingan umum

c) badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan

Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut

d) orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain

dengan tidak adanya perubahan nama

e) orang pribadi atau Badan karena wakaf

f) orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau

Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Sedangkan, untuk Wajib Pajak-

nya adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

(UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 86). Untuk menentukan dasar pengenaan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan ditentukan dengan Nilai Perolehan Objek Pajak. Nilai Perolehan

Objek Pajak yang dimaksud merupakan nilai perolehan dalam hal :

a) jual beli adalah harga transaksi

b) tukar menukar adalah nilai pasar

c) hibah adalah nilai pasar

d) hibah wasiat adalah nilai pasar

e) waris adalah nilai pasar

f) pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar

g) pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar

h) peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum

tetap adalah nilai pasar

i) pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai

pasar

j) pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar

k) penggabungan usaha adalah nilai pasar

l) peleburan usaha adalah nilai pasar

m) pemekaran usaha adalah nilai pasar

n) hadiah adalah nilai pasar

o) penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam

risalah lelang

Jika dalam Nilai Perolehan Objek Pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada

NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya

24


perolehan maka, untuk dasar pengenaan yang dipakai merupakan NJOP Pajak Bumi dan

Bangunan (minimal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib

Pajak).

Sedangkan, dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang

pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat

ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri maka,

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan maksimal sebesar 5%

(lima persen). Dan untuk menentukan besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak

setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak-nya . Untuk Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang akan dipungut di wilayah daerah tempat Tanah

dan/atau Bangunan berada.

10) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau

pengusahaan sarang burung walet (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 35). Sedangkan, yang

dimaksud dengan Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu

collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi (UU No.

28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 36).

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang

Burung Walet kecuali, pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung

Walet lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 72).

Yang menjadi Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan

yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Sedangkan,

untuk Wajib Pajak-nya adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan

dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 73).

Sebagai acuan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang

Burung Walet. Dan Nilai Jual Sarang Burung Walet dapat dihitung berdasarkan perkalian

antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan

dengan volume Sarang Burung Walet. Untuk besaran tarif Pajak-nya telah ditetapkan

maksimal sebesar 10% (sepuluh persen).

25


Sedangkan, untuk besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dan Pajak Sarang Burung Walet

yang terutang ini akan dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan

Sarang Burung Walet itu sendiri.

11) Pajak Air Tanah (Pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air di

permukaan)

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah (UU

No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 33). Air Tanah yang dimaksud merupakan air yang terdapat

dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah (UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1

ayat 34). Objek Pajak-nya adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, kecuali :

a) pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga,

pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan

b) pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan

Daerah.

Untuk Subjek Pajak-nya adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan

pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah sedangkan, Wajib Pajak-nya adalah orang

pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dasar

pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah

yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:

jenis sumber air

lokasi sumber air

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air

volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan

kualitas air

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau

pemanfaatan air.

Besarnya Tarif Pajak-nya yang akan dipungut maksimal sebesar 20% (dua puluh

persen). Dengan dasar tarif itulah nantinya akan diperoleh besaran pokok Pajak Air Tanah

yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dan

Pajak Air Tanah yang terutang akan dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

6. Bagi Hasil Pajak

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan

kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi

26


dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut:

Jenis Pajak Provinsi Kab/Kota

a) Pajak Kendaraan Bermotor

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

c) Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor

d) Pajak Air Permukaan

e) Pajak Rokok

70%

70%

30%

50%

30%

30%

30%

70%

50%

70%

Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya

pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, maka hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud

diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Tetapi, bagian kabupaten/kota itu ditetapkan dengan memperhatikan kembali aspek

pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota.

7. Earmarking

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan

sekaligus menciptakan good governance dan clean government, penerimaan beberapa

jenis pajak daerah wajib dialokasikan (di-earmark) untuk mendanai pembangunan sarana

dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh

masyarakat. Pengaturan earmarking tersebut adalah:

a. 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk

pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum.

b. 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan

kesehatan dan penegakan hukum.

c. Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan

penerangan jalan.

8. Pemungutan Pajak Daerah

a. Sistem Dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah

1) Pendaftaran Dan Pendataan

a) Kegiatan pendaftaran dan pendataan untuk wajib pajak baru dengan cara

penetapan kepala daerah (Official Assessment) terdiri dari :

Pendaftaran

Pendataan

Formulir / kartu dan daftar

27


b) Kegiatan Pendaftaran Dengan Cara Dibayar Sendiri (Self Assesment) terdiri

dari ;

Menyiapkan formulir pendaftaran

Menyerahkan formulir pendaftaran kepada wajib pakak setelah dicatat

dalam daftar formulir pendaftaran.

Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendaftaran yang telah di

isi oleh wajib pajak dan atau yang diberi kuasa

Formulir / kartu dan daftar.

c) Kegiatan pendataan dengan cara dibayar sendiri (Self Assesment) untuk wajib

pajak yang sudah memiliki NPWPD terdiri dari :

Menyerahkan formulir pendataan

Menerima dan memeriksa kelengkapan formulir pendataan (SPTPD) yang

telah di isi oleh wajib pajak atau yang diberi kuasa.

Mencatat data pajak daerah dalam kartu data ke dalam daftar SPTPD (Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah) wajib pajak self assessment.

Formulir dan daftar SPTPD.

2) Penetapan

a) Kegiatan penetapan dengan cara di bayar sendiri (self assesment) terdiri dari :

Setelah wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPTPD di catat

dalam kartu data.

Membuat nota perhitungan pajak atas dasar kartu data dan hasil pemeriksaan

atau keterangan lain, Dengan cara menghitung jumlah pajak terutang dan

jumlah kredit pajak yang diperhitungkan dalam kartu data.

Jika pajak terutang kurang atau tidak dibayar maka di terbitkan surat

ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB).

jika tidak terdapat selisih antara kurang dan kredit, Maka diterbitkan surat

ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN).

Jika terdapat tambahan objek pajak yang sama selesai akibat di temukannya

data baru, Maka diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar

tambahan (SKPDKBT).

Jika terdapat kelebihan pembayaran pajak terutang, Maka di terbitkan surat

ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB)

Setelah pembuatan nota perhitungan pajak selesai, Selanjutnya menyerahkan

kembali kartu data kepada unit kerja pendataan.

28


Menerbitkan daftar SKPDKB,SKPDKBT,SKPDLB,dan SKPDN atas dasar

surat etetapan pajak daerah tersebut.

Surat ketetapan ditandatangani oleh kepalah unit kerja penetapan.

Menyerahkan copy daftar surat ketetapan di atas kepala unit kerja

penagihan,unit kerja perencanaan dan pengendalian operasional.

Menyerahkan kepada wajib pajak berupa SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN

kemudian wajib pajak menandatangani masing-masing tanda terima dan

mengembalikannya.

Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi

berupa kenaikan sebesar 100% dari pokok pajak.

Apabila SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN yang direrbitkan tidak atau kurang

bayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak

SKPDKB,SKPDKBT,SKPDN diterima, Dapat memberikan sanksi

administrasi berupa bunga 2% tiap bulan dengan menerbitkan STPD (surat

tagihan pajak daerah).

b) Formulir dan daftar / buku :

Formulir kartu data

Daftar surat ketetapan

3) Kegiatan Penyetoran

a) Kegitan penyetoran melalui bendaharawan khusus penerima (BKP) terdiri

dari:

BKP menerima setoran disertai surat ketetapan pajak daerah dengan media

SSPD (Surat Setoran Pajak daerah)

Setelah SSPD tersebut di cap, Aslinya disertai SKPD dikembalikan ke wajib

pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan SSPD yang telah di cap, Dicatat dan dijumlahkan dalam buku

pembantu penerimaan sejenis melalui BKP dan selanjutnya dibukukan

dalam buku kas umum.

BKP menyetor uang ke kas daerah secara harian yang disertai bukti setoran

Bank.

BKP secara periodikal (bulanan) menyiapkan laporan realisasi penerimaan

dan penyetoran uang yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan

Daerah.

mendistribusikan

b) Kegiatan Penyetoran Melalui Kas Daerah terdiri dari:

29


Kas daerah menerima uang dari wajib pajak disertai dengan media surat

ketetapan dan media penyetoran SSPD dan bukti setoran Bank.

Selanjutnya setelah SSPD ditandatangani dan di cap oleh pejabat kas daerah,

Maka lembar pertama dari SSPD dan bukti setoran Bank diserahkan

kembali ke wajib pajak.

2 (Dua) lembar tembusan SSPD diberikan oleh kas daerah ke BKP Dipenda

yang dilampiri bukti setoran Bank.

BKP setelah menerima media penyetoran yang di cap oleh kas daerah

dicatat dan dijumlahkan dalam buku pembantu penerimaan sejenis melalui

kas daerah dan selanjutnya dibukukan dalam buku kas umum.

BKP secara periodikal (bulanan) membuat laporan realisasi penerimaan dan

penyetoran uang yang ditandatangani oleh Kadipenda.

Mendistribusikan

b. Angsuran Dan Penundaan Pembayaran

1) Angsuran pembayaran

a) Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

Menerima surat per mohonan angsuran dari wajib pajak

Mengadakan penelitian untuk di jadikan bahan dalam persetujuan perjanjian

angsuran oleh kadipenda.

Membuat surat perjanjian angsuran / penolakan angsuran ditandatangani oleh

kadipenda dan apabila permohonan di setujui selanjutnya dibuatkan daftar

perjanjian angsuran.

Menyerahkan surat perjanjian angsuran / penolakan angsuran kepada wajib

pajak dan daftar surat perjanjian angsuran kepada unit lain-lain yang terkait.

b) Formulir Dan Buku / Daftar yang harus dipersiapkan, seperti :

Formulir SSPD

Buku / Daftar

Buku registrasi permohonan angsuran

Daftar surat perjanjian angsuran

2) Kegiatan Penundaan pembayaran

a) Kegiatan yang dilaksanakan, terdiri dari :

Dipenda melalui unit kerja penetapan menerima surat permohonan

penundaan pembayaran oleh Kadipenda.

30


Mengadakan penelitian untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan

penundaan pembayaran oleh Kadipenda.

Membuat surat persetujaun penundaan pembayaran / penolakan penundaan

pembayaran yang ditandatangani oleh Kadipenda apabila permohonan di

setujui dibuatkan sistem persetujuan penundaan.

Menyerahkan surat persetujuan penundaan pembayaran kepada wajib pajak

dan daftar persetujuan penundaan kepada unit-unit yang te rkait.

b) Formulir Dan Buku / Daftar harus dipersiapkan, seperti :

Formulir surat permohonan penundaan pembayaran

Buku / Daftar

Buku registrasi

Daftar persetujuan penundaan pembayaran

c. Pelaporan

Kegiatan yang dilaksanakan, terdiri dari :

1) Membuat daftar penetapan, Penerimaan dan tunggakan

2) Membuat daftar tunggakan per wajib pajak

3) Membuat laporan realisasi penerimaan pajak daerah

4) Mengajukan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah pada Kadipenda

5) Mengajukan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kapada kepala,

Unit kerja pengelolaan pendapatan daerah lainnya dan perencanaan, Pengendalian

operasional.

6) Membuat daftar realisasi setoran masa pada akhir periode.

7) Mengajukan daftar realisasi setoran masa (Self Assessment)

8) Menyerahkan daftar realisasi setoran masa (Self Assessment)

d. Penagihan

Dalam tahapan penagihan akan dilakukan dengan beberapa cara, seperti :

1) Penagihan dengan surat teguran

2) Penagihan dengan surat paksa

3) Penagihan dengan surat perintah melaksanakan penyitaan

4) Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang

5) Pencabutan penyitaan dan pengumuman lelang

6) kegiatan penagihan dengan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (SPPS

dan S)

e. Kegiatan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan ketetapan dan penghapusan

atau pengurangan sanksi administrasi

31


Dengan kebijakannya seorang Kepala Daerah dapat melakukan berbagai kebijakan

dalam hal pemungutan pajak daerah, seperti :

mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan

kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan perpajakan

daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan

karena kesalahannya

mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,

SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar

mengurangkan atau membatalkan STPD

membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan

mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan

membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

Dengan kebijakannya maka, tindakan yang perlu dilakukan sebagai berikut :

Menerima surat permohonan pembetulan pembatalan, Pengurangan ketetapan

dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dari wajib pajak.

Meneliti kelengkapan permohonan pembetulan, Pembatalan, Pengurangan

ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi wajib pajak

setelah dilakukan penelitian dan bila perlu dilakukan pemeriksaan, Dibuat

laporan hasil penelitian.

Adapun formulir – formulir yang perlu disiapkan sebagai berikut :

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)

SKPD (Surat Setoran Pajak Daerah)

SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)

SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan)

STPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil)

SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar)

Setelah semua formulir terpenuhi, maka langkah selanjutnya :

Menerima surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak

Melakukan pemeriksaan dan membuat laporan pemeriksaan ditandatangani oleh

petugas dari wajib pajak.

Mencatat ke kartu data selanjutnya diserahkan kapada unit kerja penghitungan

untuk dilakukan penghitungan penetapan kelebihan pembayaran pajak.

Memperhitungkan dengan hutang / tunggakan pajak yang lain

32


Setelah perhitungan dengan hutang pajak yang lain ternyata kelebihan

pembayaran pajak kurang / sama dengan hutang pajak lainnya tersebut maka

wajib pajak menerima bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran /

kompensasi dengan pajak terutang dimaksud, Karenanya SKPDLB tidak

diterbitkan.

Apabila hutang pajak di perhitungkan di kompensasi dengan kelebihan

pembayaran pajak ternyata lebih, Maka wajib pajak akan menerima bukti

pemindahbukuan dan sebagai bukti pembayaran / kompensasi dari SKPDLB

harus di terbitkan.

Setelah menerima SKPDLB dari unit kerja penetapan dan di proses untuk

penerbitan

B. Retribusi Daerah

1. Pengertian

Pengertian retribusi berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1

ayat 64 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) jo Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah adalah ”pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan”.

2. Landasan Hukum

Dalam hal pemungutan retribusi daerah, Undang-Undang Dasar 1945 telah

menetapkan pada pasal 23 A yang ,menyebutkan bahwa :”Pajak & pungutan lain yang

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”

Selain itu, dalam pemungutan Retribusi Daerah juga diatur dalam peraturan-

perundang-undangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak

Daerah

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah

e. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

33


3. Objek Retribusi

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 108 tentang Objek dan Golongan Retribusi,

dikelompokan menjadi 3 golongan, yaitu :

a. Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan

Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati

oleh orang pribadi atau Badan.

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 110 ayat 1 tentang Jenis Retribusi Jasa

Umum adalah:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

6) Retribusi Pelayanan Pasar

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

b. Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah

dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum

dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai

oleh pihak swasta.

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 127 tentang Jenis Retribusi Jasa Usaha

adalah:

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

34


2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

3) Retribusi Tempat Pelelangan

4) Retribusi Terminal

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

7) Retribusi Rumah Potong Hewan

8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan

11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh

Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan.

Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 141 tentang Jenis Retribusi Perizinan

Tertentu adalah:

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

3) Retribusi Izin Gangguan

4) Retribusi Izin Trayek

5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

4. Karakteristik Retribusi

a. Retribusi Jasa Umum

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas,

puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan

tempat pelayanan kesehatan lainnyayang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah, kecuali untuk pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang

dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta (UU Nomor 28 tahun 2009

pasal 111)

35


2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pelayanan

persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan

sementara

pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke

lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah

penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Kecuali, untuk pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan

tempat umum lainnya (UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 112).

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan

Sipil

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan

Sipil (UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 113) meliputi pelayanan, seperti :

kartu tanda penduduk

kartu keterangan bertempat tinggal

kartu identitas kerja

kartu penduduk sementara

kartu identitas penduduk musiman

kartu keluarga

akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan

pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (UUNomor 28 tahun

2009 pasal 114) dalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan,

pembakaran/pengabuan mayat

sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau

dikelola Pemerintah Daerah

5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

36


Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan

parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 115)

6) Retribusi Pelayanan Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar

tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan

khusus disediakan untuk pedagang kecuali, untuk pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh

BUMN, BUMD, dan pihak swasta (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 116)

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian

kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (UU Nomor 28 Tahun

2009 pasal 117)

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan

pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran,

dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran,

alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau

dipergunakan oleh masyarakat (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 118)

9) Retribusi Penggantian Baiya Cetak Peta

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat

oleh Pemerintah Daerah (UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 119)

10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan

dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecuali untuk pelayanan

penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh

BUMN, BUMD dan pihak swasta.(UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 120)

11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

37


Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair

rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara

khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair, kecuali untuk

pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke

sungai,drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya .(UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 121)

12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meliputi kegiatan dalam :

pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya

pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah kecuali, untuk :

pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta

14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi meliputi pemanfaatan ruang

untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan

kepentingan umum.

Sedangkan yang termasuk kedalam subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi

atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Dan

untuk Wajib Retribusi Jasa Umum-nya adalah orang pribadi atau Badan yang menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum (UU No. 28 Tahun 2009

Pasal 125).

Pada Jenis Retribusi Jasa Umum dapat tidak dipungut apabila, potensi penerimaannya

kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara

cuma-cuma.

38


b. Retribusi Jasa Usaha

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah

kecuali, pemakaian kekayaannya berupa penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari

tanah tersebut.

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar

grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang

disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kecuali, fasilitas pasar yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

3) Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara

khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil

bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di

tempat pelelangan. Yang termasuk objek Retribusi adalah tempat yang dikontrak oleh

Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan kecuali, dari

tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan

pihak swasta.

4) Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah berupa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk

kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di

lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

kecuali, pelayanan/fasilitas di terminal yang telah disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali, pelayanan tempat

parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan

pihak swasta.

6) Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Villa

39


Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat

penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah kecuali, tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau

dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

7) Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah

pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan

sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

kecuali, pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan,

dimiliki,dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan,

termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali, pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan,

dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi,

pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

kecuali, dengan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

10) Retribusi Penyeberangan di air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau

barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah kecuali, pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah,

BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi

usaha Pemerintah Daerah kecuali, penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan

pihak swasta.

40


Sedangkan yang termasuk dalam Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi

atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Dan

untuk Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan

suatu bangunan. Pemberian izin ini meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan

pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana

tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas

bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan

bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syaratkeselamatan bagi yang

menempati bangunan tersebut. Yang tidak termasuk objek Retribusi adalah pemberian izin

untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin

untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

3) Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada

orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau

gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk

mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara

ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja kecuali, tempat

usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

4) Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan

untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek

tertentu.

5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

41


Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau

Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Sedangkan untuk subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan

yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Dan untuk Wajib Retribusi Perizinan

Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut

atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

5. Kriteria Retribusi

Selain memperhatikan objek retribusinya, dalam menentukan jenis retribusi juga perlu

memperhatikan kriterianya sesuai UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 150 sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum:

1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa

Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu

2) jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi

3) jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang

diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan

kemanfaatan umum

4) jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar

retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;

5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai

penyelenggaraannya

6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu

sumber pendapatan Daerah yang potensial

7) pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat

dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha:

1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa

Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu

2) jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya

disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang

dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh

Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

42


1) perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada

Daerah dalam rangka asas desentralisasi

2) perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum

3) biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya

untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar

sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

6. Tata Cara Penghitungan Retribusi

Dalam menghitunng retribusi daerah harus memperhatikan tata cara yang telah

ditetapkan oleh UU No. 28 Tahun 2009 pasal 151, yang menyatakan bahwa :

a. Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat

penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Yang dimaksud dengan tingkat penggunaan

jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang

dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

b. Apabila tingkat penggunaan jasa itu sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat

ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus yang

dimaksud yaitu besarnya beban yang harus dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam

menyelenggarakan jasa tersebut.

c. Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan

untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

d. Tarif Retribusi ini dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai

dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

7. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Terdapat 3 prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, yaitu :

a. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan

memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat,

aspek keadilan, dan efektivitas pengendalianatas pelayanan tersebut. Biaya itu

meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Karena

dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa,

penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

b. Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan

pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak

merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut

dilakukan secara efisien danberorientasi pada harga pasar.

43


c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan

pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian

izin yang bersangkutan yang meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di

lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari

pemberian izin tersebut.

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif

Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

8. Pemungutan Retribusi

a. Tata Cara Pemungutan

Dalam hal pemungutan retribusi harus memperhatikan tata caranya sebagai berikut :

Retribusi akan dipungut dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi

Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, dan kartu langganan)

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau

kurang membayar, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%

(dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar

dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah).

Penagihan Retribusi terutang akan didahului dengan Surat Teguran bagi wajib

retribusi-nya.

b. Pemanfaatan

Adapun manfaat yang diperoleh dari pemungutan retribusi ini, setiap penerimaan

masing-masing jenis Retribusi akan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang

berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan

c. Keberatan

Jika dalam proses pemungutan retribusi mengalami kendala, seperti keberatan bagi

Wajib retribusi-nya maka, mereka dapat mengajukan keberatan mereka dengan tata cara

sebagai berikut :

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah

atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau

dokumen lain yang dipersamakan (karcis, kupon, dan kartu langganan). Keberatan

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang

jelas.

44


Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal SKRD SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) diterbitkan, kecuali jika

Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. Keadaan di luar kekuasaannya yang

dimaksud adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib

Retribusi

Pengajuan keberatan ini sama sekali tidak akan menunda kewajiban membayar

Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat

Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan

menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. Keputusan Kepala Daerah atas keberatan

dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah

besarnya Retribusi yang terutang

Apabila jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan telah lewat dan Kepala Daerah

tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

dikabulkan.

Tetapi, jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%

(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. Dan imbalan bunga

akan dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB (Surat

Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar).

d. Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Dalam hal pemungutan retribusi terkadang, wajib retribusi membayar lebih atas

retribusi terutang yang seharusnya mereka bayarkan. Jika, terjadi hal seperti itu, maka Kepala

Daerah akan mengembalikannya dengan tata cara, sebagai berikut :

Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi

dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah. Kepala

Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) - 12 (dua belas) bulan, sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak harus

memberikan keputusan.

Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sudah terlampaui dan Kepala

Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran

Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak

45


Daerah Lebih Bayar) atau SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih

Bayar) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang

Retribusi lainnya maka, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi yang diajukan

akan langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang

Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi akan dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB (Surat

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) atau SKRDLB (Surat Ketetapan Retribusi

Daerah Lebih Bayar)

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah

lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah akan memberikan imbalan bunga sebesar 2%

(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak

atau Retribusi.

e. Kedarluwarsa Penagihan

Dalam hal pemungutan/penagihan retribusi bisa menjadi kedaluwarsa setelah

melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib

Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. Kedaluwarsa penagihan Retribusi

tertangguh jika:

diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya

Surat Teguran tersebut

ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak

langsung. Dengan kata lain bahwa Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan

masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah

(langsung) atau dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi (tidak langsung)

Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan sesuai dengan Keputusan

Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi provinsi yang sudah kedaluwarsa dari

Gubernur atau Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi kabupaten/kota yang

sudah kedaluwarsa dari Bupati/walikota

f. Pembukuan dan Pemeriksaan

46


Dalam pemungutan retribusi daerah perlu diadakan pembukuan/pencatatan bagi Wajib

Pajak yang melakukan usahanya dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) per tahun. Dan Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan kewajiban Retribusi dalam

rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi. Bagi

Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :

memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak atau objek

Retribusi yang terutang

memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu

dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan

serta memberikan keterangan yang diperlukan

g. Insentif Pemungutan

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan

berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya

tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah. Instansi yang

melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian

kinerja tertentu. Pemberian insentif akan ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif

apabila mencapai kinerja tertentu. Pemberian Insentif ini dimaksudkan untuk meningkatkan:

kinerja Instansi

semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi

pendapatan daerah

pelayanan kepada masyarakat

Pemberian Insentif akan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut

dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang

ditentukan. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai,

tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. (PP No. 69

Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah)

h. Ketentuan Khusus

47


Di dalam pemungutan pajak/retribusi terdapat ketentuan - ketentuan khusus terkait

dengan tindak pidana, seperti :

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui

atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya

untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Larangan ini berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk

membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah, kecuali :

Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang

pengadilan

Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk

memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah

yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada

pejabat agar memberikan keterangan,memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang

Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan

dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara

Pidana dan Hukum Acara Perdata (harus menyebutkan nama tersangka atau nama

tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang

bersangkutan dengan keterangan yang diminta)

Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat untuk memberikan dan

memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

i. Penyidikan

Dalam pemungutan Pajak/Retribusi jika, terjadi tindak pidana maka Pejabat Pegawai

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah akan diberi wewenang khusus sebagai

Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan

Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik

yang dimaksud adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -

undangan. Sebagai penyidik, mereka mempunyai beberapa wewenang, seperti :

1) menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas

48


2) meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana perpajakan Daerah dan Retribusi

3) meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi

4) memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah dan Retribusi

5) melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,

dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut

6) meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi

7) menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,

dan/atau dokumen yang dibawa

8) memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan

Retribusi

9) memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi

10) menghentikan penyidikan

11) melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Seorang Penyidik akan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan

hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

j. Ketentuan Pidana

Ada beberapa ketentuan dalam pemungutan/penyampaian SPTPD oleh wajib pajaknya

sehingga menjadi tindakan pidana, jika :

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi

dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar

sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling

lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak

terutangyang tidak atau kurang dibayar.

49


Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan

tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar

sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak

terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan

keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana

denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang

dibayar.

Selain itu, ada beberapa ketentuan dalam pemungutan/penyampaian SPTPD oleh

wajib pajaknya (pejabat/tenaga ahli) sehingga menjadi tindakan pidana, jika :

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya

tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal akan dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat

juta rupiah).

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak

memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya

kewajiban pejabat akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun

dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka

waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau

berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Dan

penuntutan terhadap tindak pidana hanya dilakukan atas pengaduan orang yang

kerahasiaannya dilanggar. Tuntutan pidana harus sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut

kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, karena itu

dijadikan tindakpidana pengaduan.

k. Ketentuan Peralihan

Pada saat undang-undang ini berlaku, Pajak dan Retribusi yang masih terutang

berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Provinsi dan jenis Pajak kabupaten/kota

dan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa, jenis Retribusi Jasa

Usaha, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah

yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak

saat terutang.

50


C. Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi

Yang mempunyai hak kuasa untuk mengumumkan pengawasan dan pembatalan Perda

tentang Pajak dan Retribusi adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Di dalam

rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama

oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal

persetujuan dimaksud. Sedangkan, untuk rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang

Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD

kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan

paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.

Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah

untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang

ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi.

Selanjutnya, tugas Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah untuk

menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini,

kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. Menteri

Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi berkoordinasi dengan Menteri

Keuangan. Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan dapat berupa

persetujuan atau penolakan.

Dan hasil evaluasi akan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur

untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/walikota untuk

Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima

belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Tetapi, untuk hasil

evaluasi berupa penolakan akan disampaikan dengan disertainya alasan – alasan

penolakannya.

Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud

dapat langsung ditetapkan. Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan, Rancangan Peraturan

Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/walikota bersama DPRD yang

bersangkutan. Yang kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan

Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan

Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan

kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah

ditetapkan. Dalam hal Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum

dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, maka Menteri Keuangan akan

51


merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam

Negeri. Dalam penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada

Menteri Dalam Negeri dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal

diterimanya Peraturan Daerah.

Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan,

Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah kepada

Presiden. Keputusan pembatalan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Presiden

paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Peraturan Daerah paling

lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan selanjutnya, Kepala Daerah harus memberhentikan

pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut

Peraturan Daerah.

Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan

Daerah dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan,

Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung. Jika keberatan

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan

Peraturan Presiden menjadibatal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan

Daerah maka Peraturan Daerah tersebut dinyatakan berlaku. Dan pelanggaran terhadap

ketentuan yangtelah ditetapkan oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau

pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi. Tata cara

pelaksanaan penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau

restitusi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IIIPENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam sejarah kepemerintahan daerah di Indonesia, pemungutan pajak daerah

terbukti berjalan seiring dengan sejauh mana daerah diberi kewenangan oleh pemerintah

pusat untuk mengatur dirinya. Pola pemberian kemampuan keuangan, baik yang tercakup

dalam topik alokasi keuangan antar tingkatan pemerintahan maupun pemberian

52


kemampuan bagi daerah untuk secara langsung menerima penerimaan (komponen PAD,

dimana termasuk di dalamnya pajak daerah), sangat terkait erat dengan kewenangan yang

dimiliki dan dijalankan daerah dalam rangka status otonom yang diembannya. Politik

desentralisasi, dimana tercakup di dalamnya desentralisasi fiskal, yang dijalankan oleh

pemerintah Republik Indonesia dapat dilihat sebagai suatu pendulum yang bergerak

sesuai dengan irama politik yang dimainkan oleh penguasa (pemerintah pusat) dan

tuntutan daerah.

Tujuan dari diadakannya otonomi daerah sangat penting untuk memberikan peluang

kepada daerah untuk mengoptimalkan penerimaannya, termasuk dalam penerimaan

pajak daerah dengan memberikan kesempatan bagi daerah untuk memungut beragam

jenis pajak. Namun demikian, pemberian kemampuan ini tidak berhenti pada titik ini.

Pemerintah juga harus kembali mengeluarkan regulasi guna mencegah dampak-dampak

negatif yang muncul dari keberagaman jenis pajak yang dipungut seraya membuat

aransemen kelembagaan yang komprehensif guna mengatur pelaksanaan desentralisasi

fiskal yang terkait dengan dimungkinkannya daerah memungut beragam jenis pajak daerah.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan Daerah,

mekanisme pengawasan diubah dari represif menjadi preventif. Setiap Peraturan Daerah

tentang Pajak dan Retribusi sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu

dari Pemerintah. Selain itu, terhadap Daerah yang menetapkan kebijakan di bidang pajak

daerah dan retribusi daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi akan dikenakan sanksi berupa penundaan dan/atau pemotongan dana alokasi

umum dan/atau dana bagi hasil atau restitusi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang terbaru untuk pajak daerah dan retribusi

daerah (UU No. 28 Tahun 2009), kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan

pengeluarannya semakin besar karena Daerah dapat dengan mudah menyesuaikan

pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis pajak daerah dan diskresi dalam

dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

B. Saran

Untuk meningkatkan pembangunan di setiap daerah maka dibutuhkan dana guna

membangun berbagai fasilitas yang berguna untuk kepentingan daerah tersebut seperti

pembangunan Jalan Raya, Jembatan, Rumah Sakit dan tempat-tempat pelayanan umum

lainnya yang merupakan berguna untuk kepentingan bersama di daerah tersebut, oleh karena

53


itu dengan adanya Pajak Daerah maka hal ini dapat membantu dalam pembangunan di

berbagai sektor di daerah tersebut.

Dengan dipungutnya Pajak Daerah ini yaitu untuk meningkatkan pembangunan daerah

tersebut dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan daerah masing-masing yang

ditempatinya, karena setiap daerah mempunyai peraturan-peraturan yang berbeda akan tetapi

terpaku pada peraturan pemerintah pusat.

Oleh karena itu agar pembangunan di suatu daerah ini berkembang maka diperlukan

kesadaran masyarakat akan pentingnya kewajiban membayar Pajak.

PUSTAKA

Gie, The Liang. Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia. Jilid

II. Edisi Kedua (Diperlengkap). Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1994.

Eko Lasmana. Sistem Perpajakan di Indonesia. Buku Pertama : Penerbit Prima Kampus Grafika

54


http://abeeayang.wordpress.com/ diakses pada tanggal 27 April 2011 | pukul 20.10 wib

http://www.djpk.depkeu.go.id/ diakses pada tanggal 27 April 2011 | pukul 20.05 wib

http://www.detikfinance.com/ diakses pada tanggal 27 April 2011 | pukul 20.15 wib

http://epigramkeuda.wordpress.com/ diakses pada tanggal 27 April 2011 | pukul 20.10 wib

http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak/ diakses pada tanggal 27 April 2011 | pukul 20.10 wib

http://halilintarblog.blogspot.com/ diakses pada tanggal 27 April 2011 | pukul 20.10 wib

http://www.pajak-daerah.blogspot.com/ diakses pada tanggal 27 April 2011 | pukul 20.00 wib

LAMPIRAN

55

http://www.pajak-daerah.blogspot.com/

http://halilintarblog.blogspot.com/

http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak/

http://epigramkeuda.wordpress.com/2009/03/20/retribusi-daerah-konsep-dan-konsekuensinya-terhadap-pertanggungjawaban-keuangan-daerah/

http://www.detikfinance.com/read/2009/08/18/103708/1184734/4/15-poin-uu-pokok-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/

http://www.djpk.depkeu.go.id/news/1/tahun/2009/bulan/08/tanggal/28/id/422/

http://abeeayang.wordpress.com/

Documents

PAJAK DAERAH&RETRIBUSI DAERAH