Upload
lykiet
View
264
Download
12
Embed Size (px)
Citation preview
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM)
UU PPnBM
UU No. 8/1983
UU No. 11/1994
UU No. 18/2000
mengatur pengenaan atas
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
Meningkatkan kepastian hukum & keadilan
Menciptakan sistem perpajakan yang sederhana tanpa mengabaikan pengawasan & pengamanan penerimaan
UU No. 42/2009
No. 121/PMK.011/2013
PENGERTIAN-PENGERTIAN (Pasal 1)
DAERAH PABEAN 1
adalah wilayah R.I. yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eks-
klusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku UU tentang Kepabeanan
I M P O R 9
adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean
L a n j u t a n . . . . .
NILAI IMPOR 20
Adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yg dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan per-UU-an Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yg dipungut menurut
Undang-undang ini.
L a n j u t a n . . . . .
E K S P O R 11
adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean
NILAI EKSPOR 26
adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir
L a n j u t a n . . . . .
HARGA JUAL 18
adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut
menurut UU ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
DPP digunakan untuk menghitung besarnya PPn BM
DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)
Yang menjadi DPP
1. Harga jual.
2. Nilai penggantian.
3. Nilai impor.
4. Nilai ekspor.
5. Nilai lain yg dipakai sbg dasar utk menghitung pajak terutang
Pasal1 ayat 17
PENGERTIAN PPn BM
PPn BM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah , di mana tidak dapat dikenakan tersendiri
tanpa pengenaan PPN.
Hanya sekali pengenaan dan tidak Mengenal mekanisme pengkreditan
Pertimbangan - Pertimbangan:
1. Perlu adanya keseimbangan pembebanan pajak
antara konsumen yang berpenghasilan rendah
dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi
2. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas
BKP yang Tergolong Mewah (BKPTM)
3. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen
kecil/tradisional
4. Perlu untuk mengamankan penerimaan negara
SUBYEK PPn BM
adalah
Pengusaha Kena pajak (PKP) yang menghasilkan BKPTM di dalam
Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan/pekerjaannya dan Pengusaha yang mengimpor
barang yang tergolong mewah.
OBYEK PPn BM
1. Penyerahan BKPTM yang dilakukan oleh
Pengusaha yang menghasilkan BKPTM terse-
but di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan
usaha atau pekerjaan.
2. Impor BKPTM oleh siapa pun.
BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH
• Barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
• Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
• Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
• Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
• Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol
TARIF PPnBM (Pasal 8)
1. Tarif PPn BM paling rendah sebesar 10% dan tarif
paling tinggi sebesar 200%
2. Atas ekspor BKPTM dikenakan pajak dengan tarif
0%
3. Kelompok BKPTM yg dikenakan Pajak atas Barang
Mewah sesuai tarif yang berlaku ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah
4. Jenis barang yg dikenakan PPnBM atas BKPTM
ditetapkan dengan Peraturan MenKeu
CARA MENGHITUNG PPnBM
PPn BM = TARIF PAJAK X DPP
MEKANISME PEMUNGUTAN PPnBM
PPnBM yg terutang dihitung (Tarif x DPP)
PPnBM yg sudah dibayar pada waktu perolehan/impor BKPTM
tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPnBM
yang dipungut berdasarkan UU
PKP yg mengekspor BKPTM dapat meminta kembali PPnBM
yg telah dibayar
Contoh 1
PT Lintas selaku importir memasukan 1.500 AC dengan
harga impor (CIF) $ 250.000. Atas kegiatan importir ini
terutang Bea Masuk 25%, PPN 10% dan PPnBM 20%.
Diketahui kurs 1$ = 9.800.
• Hitunglah PPN dan PPnBM yang terutang.
• Apabila kemudian importir menyerahkan AC tersebut
kepada distributor dengan harga per unit AC adalah
Rp 3.000.000, maka hitunglah PPN yang harus dibayar
distributor.
Contoh 2
Dari suatu kegiatan usaha diketahui bahwa PT Buana
• Membeli BKP Rp 27.500.000
• Ekspor BKP Rp 17.500.000
• Menjual BKP kepada PKP Rp 7.500.000
• Menjual BKP ke bukan PKP Rp 2.500.000
• Dari data diatas hitunglah berapa pajak yang lebih
(kurang) bayar?
Contoh 3
Pada bulan November 2012 PT Indo Kalbe membeli bahan
baku yang akan digunakan dalam proses produksi obat-
obatan, antara lain: Bahan baku utama Rp 27.500.000, Bahan
baku pembantu Rp 15.500.000, Sparepart dan lain-lain
Rp 9.500.000. Disamping itu biaya yang dikeluarkan guna
penyelesaian produksi tersebut antara lain: Biaya gaji dan
upah Rp 4.750.000, Biaya Modal Rp 1.750.000, Biaya
Penyusutan Rp 950.000 dan laba usaha yang diharapkan
Rp 1.250.000.
• Dari data diatas hitunglah :
• Pajak masukan dan pajak keluaran
• Pajak yang masih harus disetor atau yang lebih disetor
Aturan e-learning
1. Jawablah soal 1 sampai 3
2. Jawaban dikirim lewat email ke alamat
3. Jawaban diterima paling lambat hari Selasa tanggal
2 Juni 2015.
4. Keterlambatan pengiriman jawaban ada
pengurangan nilai.