Upload
vuongcong
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia
Bali, 20 Oktober 2015
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP III DAN IV
Pendahuluan
2
2
Tantangan Pembangunan Ekonomi
3
1. Suku Bunga 2. Uang Beredar
1. Koordinasi 2. Regulasi
1. Insentif 2. Subsidi 3. Pembiayaan
Bauran Kebijakan Fiskal, Moneter dan Regulasi Sektor Riil
4
Paket Kebijakan Ekonomi
Mendorong Daya Saing Industri Nasional (Deregulasi, Debirokratisasi, Insentif
Fiskal)
Kemudahan Perizinan Investasi dan Devisa Hasil Ekspor
Kemudahan Usaha Jasa Keuangan, Pembiayaan Ekspor, dan Pengurangan Beban Usaha
Persoalan upah buruh, kredit usaha rakyat (KUR), hingga lembaga
pembiayaan ekspor.
Paket
Kebijakan
Ekonomi
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III
Menekan Biaya:
Kemudahan Usaha Jasa Keuangan, Pembiayaan Ekspor, dan Pengurangan Beban Usaha
6
1. Paket Kebijakan OJK
1. Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha, penitipan valuta asing dan
pengelolaan (trust) bank Merupakan stimulus, untuk mengelola valas, terkait pengelolaan valas hasil ekspor
Memperbanyak jumlah bank untuk mengelola valas sehingga tidak perlu menggunakan kantor
bank asing yang ada di dalam negeri tapi bisa menggunakan bank dalam negeri.
2. Launching skema asuransi pertanian
Diterapkan untuk asuransi usaha tani padi (premi 80% dibayar oleh pemerintah sebagai
subsidi dan 20% dibayar petani sehingga risiko kerugian petani bisa diminimalisir, dengan
tujuan petani menjadi bankable
3. Revitalisasi industri modal ventura, dalam mendukung UMKM khususnya start
up bisnis yang kadang-kadang sulit mendapatkan pendanaan perbankan
terutama industri kreatif.
4. Pembentukan konsorsium berbasis ekspor dan ekonomi kreatif serta UMKM
5. Pemberdayaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia (LPEI) Mengubah dasar peraturan operasional ini menjadi selayaknya perusahaan pembiayaan.
6. Implementasi “One Project Concept” terkait kualitas kredit perbankan
Bank wajib menetapkan kualitas aset yang sama untuk membiayai debitur baik satu atau lebih
bank..
7
2. Penurunan Harga BBM, Listrik Dan Gas Daya Beli
Avtur
LPG 12 kg
Solar Pertalite Pertamax
Avtur, LPG 12 kg, Pertamax, dan Pertalite efektif turun sejak 1 Oktober
2015.
Solar turun Rp. 200/liter, menjadi Rp. 6.700 per liter. Penurunan harga
BBM jenis solar juga akan berlaku untuk BBM jenis solar non-subsidi.
BBM jenis premium tetap.
8
3. Penurunan harga gas dan harga listrik Daya Saing
Harga Gas Harga gas untuk pabrik dari lapangan gas baru ditetapkan sesuai
dengan kemampuan daya beli industri pupuk, yakni sebesar US$ 7 mmbtu (Million British Thermal Unit).
Harga gas industri lainnya (petrokimia, keramik, dsb) diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing, dengan melakukan efisiensi pada sistem distribusi gas serta pengurangan penerimaan negara atau PNBP gas tanpa mempengaruhi penerimaan yang menjadi bagian perusahaan gas Kontrak Kerja Sama. (efektif berlaku mulai 1 Januari 2016)
Harga Listrik Penrunan Tarif listrik untuk pelanggan industri I3 dan I4 mengikuti
turunnya harga minyak bumi (Automatic Tariff Adjustment).
Diskon hingga 30% untuk pemakaian mulai 23:00 hingga 08:00
Penundaan pembayaran tagihan rekening listrik hingga 60% dari tagihan selama setahun dan melunasi 40% sisanya secara angsuran pada bulan ke-13, khusus untuk industri padat karya ketenagalistrikan rendah.
9
4. Perluasan penerima KUR dan Penyederhanaan izin pertanahan untuk
kegiatan penanaman modal
Perluasan wirausahawan penerima KUR a. Penurunan bunga KUR dari sekitar 22% menjadi 12% persen.
b. Keluarga yang memiliki penghasilan tetap atau pegawai, dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif.
Penyederhanaan izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal Pemohon mendapatkan informasi tentang ketersediaan lahan (7 hari 3 jam); Percepatan jangka Waktu pengurusan: • Hak Guna Usaha (HGU) dari 30 – 90 hari menjadi 20 hari (s/d 200 ha) atau 45 hari
(> 200 ha)
• Perpanjangan/pembaruan HGU dari 20 – 50 hari menjadi 7 hari (s/d 200 ha) atau 14 hari (> 200 ha)
• Permohonan HGB/Hak Pakai dari 20 – 50 hari menjadi 20 hari (s/d 15 ha) atau 30 hari (>15 ha)
• Perpanjangan/pembaruan HGB/Hak Pakai dari 20 – 50 hari menjadi 5 hari (s.d 15 ha) atau 7 hari (>15 ha)
• Hak Atas Tanah dari 5 hari kerja -> 1 hari kerja
• Penyelesaian pengaduan dari 5 hari kerja -> 2 hari kerja
Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV
Peningkatan Kesejahteraan Pekerja.
11
1. Peningkatan Kesejahteraan Pekerja dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara umum
1.Memastikan pekerja/buruh tidak jatuh ke dalam upah murah
2.Memastikan upah buruh naik setiap tahun dengan besaran kenaikan yang terukur.
Upaya Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
Tambahan Pendapatan Pekerja
Pengurangan beban pengeluaran hidup
Kemudahan dalam memperoleh akses pembiayaan
1.Memastikan perlindungan negara terhadap kebutuhan dasar pekerja dan masyarakat pada umumnya.
2.Kebijakan sosial seperti pendidikan, jaminan sosial via BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, perumahan buruh dan MBR, transportasi buruh dan transportasi massal
Kredit Usaha Rakyat (KUR) yg bisa diakses oleh pekerja dan korban PHK.
• Kesejahteraan pekerja tidak tergantung semata pada besaran upah yang diterima,
• Melainkan juga fasilitas sosial negara yang membantu mengurangi pengeluaran hidup mereka
12
Dasar Pemikiran RPP Pengupahan
Selama ini proses penetapan upah minimum diawali dari survey Kebutuhan Hidup
Layak (KHL) dibahas dalam sidang dewan pengupahan untuk ditetapkan menjadi
nilai KHL ditetapkan menjadi besaran nilai upah minimum.
• Kecenderungan dalam proses pembahasan besaran upah minimum selalu
menimbulkan polemik, akibat tidak adanya acuan baku dalam menetapkan nilai
upah minimum,
• Acuan yang digunakan adalah penafsiran pasal 88 ayat (4) bahwa upah minimum
ditetapkan berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi.
PP Pengupahan disusun untuk menjamin kepastian pengupahan, dan untuk
memberikan perlindungan pengupahan secara menyeluruh kepada pekerja
Kebijakan dalam RPP Pengupahan: • Diarahkan untuk pencapaian penghasilan dan penghidupan yang layak • Penetapan formula perhitungan upah minimum, sehingga proses penetapan upah
minimum akan berjalan secara sederhana, adil dan terproyeksi.
13
Langkah Kebijakan dalam Penyusunan PP Pengupahan
• Mengakomodir kebiasaan pelaksanaan pengupahan menjadi norma pengaturan dalam RPP Pengupahan.
• Mengkomunikasikan kepada pimpinan SP/SB, asosiasi pengusaha, lembaga hubungan industrial serta kesiapan BPS menyiapkan data terkait proses penetapan upah minimum
• Menetapkan Formula Upah Minimum (UM): UMn = UMt + {UMt x (% Inflasit + % ∆ PDBt)} • UM tahun berjalan sebagai dasar perhitungan UM yang akan ditetapkan dalam formula
perhitungan UM, sudah berdasarkan KHL. • Penyesuaian nilai KHL pada UM secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara UM
tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan (memastikan daya beli dari UM tidak akan berkurang)
• Penyesuaian UM dengan menggunakan nilai pertumbuhan ekonomi pada dasarnya untuk menghargai peningkatan produktivitas secara keseluruhan.
• Penetapan UM dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
• Kebutuhan hidup layak dilakukan peninjauan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional.
• Kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
• Hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup menjadi dasar perhitungan Upah minimum dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
14
Langkah Kebijakan pelaksanaan PP Pengupahan
• Menerbitkan 7 (tujuh) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, tentang Formula UM, Penetapan UMP/UMK, Penetapan UMS, Struktur Skala Upah, THR, Uang Service dan KHL
• Meningkatkan program pembangunan rumah dan rumah susun untuk pekerja/buruh didukung kebijakan pembiayaan perumahan yang murah, sebagai bagian dari Program Satu Juta Rumah, baik rumah untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan Non MBR.
• Mempertimbangkan kondisi wilayah yang beragam, pemerintah juga menyiapkan kebijakan penetapan harga rumah sederhana tapak dan rumah susun sederhana milik (Rusunami) per provinsi yang ditujukan untuk kesejahteraan pekerja.
15
Tujuan
Mendorong peningkatan dan perluasan akses usaha mikro, kecil, dan menengah sektor
usaha produktif kepada pembiayaan lembaga keuangan;
Meningkatkan inklusi finansial (dalam jangka menengah), yang saat ini masih relatif rendah
dibanding negara-negara tetangga.
2. Kebijakan KUR yang Lebih Murah dan Meluas
Relaksasi Kredit Usaha Rakyat antara lain: • Penambahan/perluasan sektor yang dibiayai dengan perluasan cakupan sektor yang sudah
ada ditambah sektor Jasa • Tambahan Jangka waktu pembiayaan investasi untuk usaha perkebunan tanaman keras
dapat diberikan maksimum 10 tahun. • Perluasan penerima KUR untuk individu/perseorangan atau badan hukum yang meliputi:
usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif; calon TKI yang akan bekerja di luar negeri; anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap; dan TKI yang purna dari bekerja di luar negeri.
• Relaksasi Agunan • Perpanjangan jangka waktu pinjaman KUR Ritail dan Mikro • Perluasan pelaksana Penyalur KUR menjadi bank atau lembaga keuangan bukan bank yang
disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM dengan monitoring yang ketat dari OJK
16
Terima Kasih
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jalan Lapangan Banteng Timur No 2-4, Jakarta
Lampiran
18
• Sebelum menetapkan UMP, Dewan Pengupahan yang
terdiri dari terdiri dari unsur pemerintah, organisasi
pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi,
dan pakar aka melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak
(KLH)
• Survei dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari
s/d September, sedang untuk bulan Oktober s/d Desember
dilakukan prediksi dengan membuat metode least square.
• Hasil survei tiap bulan tersebut kemudian diambil rata-
ratanya untuk mendapat nilai KHL. Nilai KHL ini akan
digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam
penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja/buruh
dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Upah bagi
pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih
dirundingkan secara bipartit antara pekerja atau serikat
pekerja dengan pengusaha di perusahaan bersangkutan.
• Gubernur atau bupati/walikota menetapkan nilai UMP 60
hari sebelum berlakunya yaitu 1 Januari.
UMn = UMt + {UMt x (% Inflasit + % ∆ PDBt)} Keterangan: Umn : Upah Minimum yang akan ditetapkan. UMt : Upah Minimum tahun berjalan. Inflasit : Inflasi tahun berjalan yang dihitung dari periode 1
Oktober tahun lalu sampai dengan 30 September tahun berjalan.
∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun berjalan yang dihitung berdasarkan harga konstan dan dengan menggunakan periode kwartal III dan kwartal IV tahun lalu dan kwartal I dan kwartal II tahun berjalan.
. Contoh: UMt : Rp. 2.000.000,- Inflasit : 5% ∆ PDBt : 6% UMn = UMt + {UMt x (% Inflasit + % ∆ PDBt)} UMn = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x (5% + 6%)} = Rp. 2.000.000,- + {Rp. 2.000.000,- x 11%} = Rp. 2.000.000,- + Rp. 220.000,- = Rp. 2.220.000,-
Formula UMP Sebelumnya Formula Baru UMP
Perubahan Formula Perhitungan UMP
19
Kebijakan untuk menerapkan sistem formula ini berlaku nasional, kecuali untuk 8 (delapan) provinsi, karena belum bisa memenuhi ketentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan akan diberikan masa transisi hingga 4 tahun
Nusa Tenggara
Barat Nusa Tenggara
Timur
Papua Barat
Gorontalo
Kalimantan
Tengah
Sulawesi Barat
Maluku
Maluku Utara
Pengecualian 8 Provinsi
20
No. Uraian Permenko 6 Tahun 2015 Perubahan
1 Sektor yang
Dibiayai
Pertanian, perikanan, industri
pengolahan dan perdagangan
yang terkait 3 sektor tersebut.
• Sektor Pertanian:
Seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1).
• Perikanan:
Seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2);
• Industri Pengolahan:
Seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4),
termasuk industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan
video.
• Perdagangan:
Seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7), tidak
termasuk perdagangan barang impor.
• Jasa-Jasa:
Seluruh sektor usaha yang masuk dalam: sektor penyediaan
akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8), sektor
transportasi – pergudangan - dan komunikasi (sektor 9), real
estate - usaha persewaan - jasa perusahaan (sektor 11),
jasa pendidikan (sektor 13)
2 Ketentuan
Umum Usaha
Usaha produktif, layak, namun
belum memenuhi persyaratan
agunan tambahan bank.
Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum
yang meliputi:
• usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif;
• calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja pada sektor
formal di luar negeri;
• anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang
berpenghasilan tetap; dan
• Tenaga Kerja Indonesia yang purna dari bekerja di luar
negeri.
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP IV
21
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP IV
No. Uraian Permenko 6 Tahun 2015 Perubahan
3 Jenis
Pembiayaan
untuk Tanaman
Keras
Tidak diatur Jangka waktu pembiayaan investasi
untuk usaha perkebunan tanaman
keras dapat diberikan maksimum 10
tahun.
4 Suku Bunga
KUR
Penempatan
TKI
Suku bunga KUR Penempatan TKI yang
dibebankan kepada TKI adalah sebesar
12% efektif per tahun atau dapat
disesuaikan dengan suku bunga flat yang
setara. Pemerintah memberikan bantuan
subsidi bunga dan biaya penagihan
Suku bunga KUR Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia sebesar 12%
(dua belas perseratus) efektif
pertahun atau dapat disesuaikan
dengan suku bunga flat yang setara.
5 Agunan I. KUR Mikro:
• Agunan pokok = kelayakan usaha
dan obyek yang dibiayai
• Agunan tambahan sesuai penilaian
dari Bank Pelaksana KUR namun
tanpa perikatan
I. KUR Ritel
• Agunan pokok = kelayakan usaha
dan obyek yang dibiayai
• Agunan tambahan sesuai penilaian
dari Bank Pelaksana KUR.
• Agunan pokok KUR adalah usaha
atau obyek yang dibiayai oleh
KUR.
• Penyalur KUR dapat meminta
agunan tambahan dalam hal
diperlukan sesuai penilaian
Penyalur KUR.
22
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP IV
No. Uraian Permenko 6 Tahun 2015 Perubahan
6 Calon Debitur
KUR Mikro
Usaha Mikro, Koperasi,
dan Kelompok Usaha
Berbadan Hukum yang
Memiliki Usaha yang
Produktifi, layak, namun
tidak memiliki agunan
yang cukup.
a. Calon penerima KUR Mikro adalah Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah yang
produktif, anggota keluarga dari
karyawan/karyawati yang berpenghasilan
tetap, TKI yang purna dari bekerja di luar
negeri.
b. Calon penerima KUR Mikro harus
mempunyai usaha produktif dan layak
yang telah berjalan minimum 6 (enam)
bulan.
c. Calon penerima KUR Mikro dapat sedang
menerima kredit/pembiayaan lainnya
antara lain berupa kredit kepemilikan
rumah, kredit kendaraan bermotor, dan
kartu kredit, serta KUR dengan
kolektabilitas lancar.
d. Calon penerima KUR Mikro memiliki surat
Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan
pemerintah daerah setempat dan/atau
surat izin lainnya.
23
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP IV
No. Uraian Permenko 6 Tahun 2015 Perubahan
7 Calon Debitur
KUR Ritel
Usaha Kecil, Koperasi,
dan Kelompok Usaha
Berbadan Hukum yang
Memiliki Usaha yang
Produktifi, layak, namun
tidak memiliki agunan
yang cukup
a. Calon penerima KUR Ritel adalah adalah
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang
produktif, anggota keluarga dari
karyawan/karyawati yang berpenghasilan
tetap, TKI yang purna dari bekerja di luar
negeri.
b. Calon penerima KUR Ritel harus
mempunyai usaha produktif dan layak
yang telah berjalan minimum 6 (enam)
bulan.
c. Calon penerima KUR Ritel dapat sedang
menerima kredit/pembiayaan lainnya
antara lain berupa kredit kepemilikan
rumah, kredit kendaraan bermotor, dan
kartu kredit, serta KUR dengan
kolektabilitas lancar.
d. Calon penerima KUR Ritel memiliki surat
Izin Usaha Mikro dan Kecil yang diterbitkan
pemerintah daerah setempat dan/atau
surat izin lainnya.
24
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP IV
No. Uraian Permenko 6 Tahun 2015 Perubahan
8 Calon Debitur
KUR
Penempatan
TKI
1. Berusia sekurang-kurangnya 18
tahun, dibuktikan dengan KTP
atau akte kelahiran/surat kenal
lahir dari instansi berwenang;
2. Surat izin dari suami/istri/orang
tua/wali untuk bekerja di luar
negeri;
3. Surat hasil Medical Check Up
yang menyatakan fit untuk
bekerja dari rumah sakit yang
ditunjuk oleh pemerintah;
4. Memliki kemampuan baca tulis
dan ketrampilan yang diperlukan
untuk bidang kerja tertentu;
5. Memiliki perjanjian penempatan
bagi TKI yang ditempatkan oleh
PPTKIS;
6. Memiliki perjanjian kerja dengan
pengguna bagi TKI baik yang
ditempatkan oleh PPTKIS,
Pemerintah atau TKI yang
bekerja secara perseorangan.
a. Calon penerima KUR Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia, mempunyai
persyaratan sebagai berikut:
• memiliki Perjanjian Penempatan bagi
TKI yang ditempatkan oleh PPTKIS;
dan
• memiliki Perjanjian Kerja dengan
Pengguna bagi TKI baik yang
ditempatkan oleh PPTKIS,
Pemerintah atau TKI yang bekerja
secara perseorangan.
b. Calon penerima KUR Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia selain memiliki
persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tetap harus memenuhi
persyaratan lainnya yang diperlukan
dalam rangka penempatan Tenaga Kerja
Indonesia sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang
penempatan Tenaga Kerja Indonesia di
luar negeri.
25
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP IV
No. Uraian Permenko 6 Tahun 2015 Perubahan
9 Jangka Waktu
Pinjaman KUR
Mikro
• Jangka waktu KUR Mikro
maksimal 2 tahun untuk
kredit/pembiayaan modal kerja
dan maksimal 4 tahun untuk
kredit/ pembiayaan investasi.
• Dalam hal diperlukan
perpanjangan, suplesi, atau
restrukturisasi, maka jangka
waktu sebagaimana di atus di
atas, khusus untuk pembiayaan
kredit modal kerja dapat
diperpanjang menjadi maksimal 6
tahun dan untuk kredit/
pembiayaan investasi dapat
diperpanjang maksimal 8 tahun
terhitung sejak tanggal perjanjian
kredit/ pembiayaan awal
I. Jangka waktu KUR Mikro:
• paling lama 3 (tiga) tahun untuk
kredit/pembiayaan modal kerja; atau
• paling lama 5 (lima) tahun untuk
kredit/pembiayaan investasi.
II. Dalam hal diperlukan perpanjangan,
suplesi, atau restrukturisasi, maka
jangka waktu sebagaimana di atas di
atas, khusus untuk pembiayaan kredit
modal kerja dapat diperpanjang menjadi
maksimum 6 tahun dan untuk kredit/
pembiayaan investasi dapat
diperpanjang maksimum 10 tahun
terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/
pembiayaan awal.
III. Total akumulasi plafon termasuk suplesi
atau perpanjangan maksimal
Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta
rupiah) per penerima KUR.
26
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP IV
No. Uraian Permenko 6 Tahun 2015 Perubahan
10 Jangka Waktu
Pinjaman KUR
Ritel
• Jangka waktu KUR Ritel
maksimal 3 tahun untuk
kredit/pembiayaan modal kerja
dan maksimal 5 tahun untuk
kredit/ pembiayaan investasi.
• Dalam hal diperlukan
perpanjangan, suplesi, atau
restrukturisasi, maka jangka
waktu sebagaimana di atas,
khusus untuk pembiayaan kredit
modal kerja dapat diperpanjang
menjadi maksimal 6 tahun dan
untuk kredit/ pembiayaan
investasi dapat diperpanjang
maksimal 10 tahun terhitung
sejak tanggal perjanjian kredit/
pembiayaan awal
I. Jangka waktu KUR Ritel:
• paling lama 4 (empat) Tahun untuk
kredit/pembiayaan modal kerja; atau
• paling lama 5 (lima) Tahun untuk
kredit/pembiayaan investasi.
II. Jangka waktu KUR Ritel khusus untuk
tanaman keras paling lama 10 (sepuluh)
tahun dengan grace period yang
disepakati oleh penyalur KUR sesuai
karakteristiknya.
III. Dalam hal diperlukan perpanjangan,
suplesi, atau restrukturisasi, maka
jangka waktu sebagaimana diatur dalam
angka 1 khusus untuk
kredit/pembiayaan modal kerja dapat
diperpanjang menjadi maksimum 8
(delapan) tahun dan untuk
kredit/pembiayaan investasi dapat
diperpanjang menjadi maksimum 10
(sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal
perjanjian kredit/pembiayaan awal.
27
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP IV
No. Uraian Permenko 6 Tahun 2015 Perubahan
11 Bank
Pelaksana
KUR
Persyaratan bagi Bank untuk dapat
menjadi Pelaksana KUR, yaitu: (Butir
5)
• Bank yang telah ditunjuk sebagai
Bank Pelaksana Program KUR
sebelumnya yang mempunyai
NPL < 5% pada periode Oktober
2014 – Desember 2014 dapat
menjadi Bank Pelaksana KUR.
Sedangkan Bank dengan NPL
5% ke atas selama Perioder
Oktober 2014 – Desember 2014
dan sebelumnya, tidak dapat
menjadi Bank Pelaksana KUR
sampai tingkat NPL < 5% selama
3 bulan berturut – turut.
1) Penyalur KUR adalah bank atau lembaga
keuangan bukan bank yang disetujui oleh
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2) Bank atau lembaga keuangan bukan
bank untuk dapat ditetapkan sebagai
Penyalur KUR, memiliki persyaratan
sebagai berikut:
• memenuhi kriteria bank dan/atau
lembaga keuangan bukan bank yang
sehat dari Otoritas Jasa Keuangan;
• melakukan kerjasama dengan
Perusahaan Penjamin dalam
penyaluran KUR; dan
• memiliki online system data KUR
dengan Perusahaan Penjamin dan
Sistem Informasi Kredit Program.
12 Pola Linkage Linkage Pola Channeling Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat
menggunakan pola linkage yaitu secara
channelling atau executing.
28
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP IV
No. Uraian Permenko 6 Tahun
2015
Perubahan
13 Pengaturan
Penyaluran
KUR melalui
Lembaga
Linkage
Executing
Tidak diatur I. KUR Mikro
a. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Penyalur
KUR kepada lembaga linkage maksimal sebesar
Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang wajib
meneruspinjamkan kepada debitur dan dapat
dilakukan secara bertahap.
b. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari
lembaga linkage kepada Usaha Mikro dan Kecil
ditetapkan maksimum sebesar 12% (dua belas
persertaus) efektif pertahun dan maksimal
Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per
debitur.
II. KUR Ritel
a. Plafon KUR yang dapat diberikan oleh Penyalur
KUR kepada lembaga linkage maksimal sebesar Rp
5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang wajib
meneruspinjamkan kepada debitur dan dapat
dilakukan secara bertahap.
b. Suku bunga dan plafon kredit/pembiayaan dari
lembaga linkage kepada Usaha Mikro dan Kecil
ditetapkan maksimal sebesar 12% (dua belas
perseratus) efektif pertahun dan maksimum
Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per debitur.
29
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI TAHAP IV
No. Uraian Permenko 6 Tahun 2015 Perubahan
14 Mekanisme
Pembayaran
Subsidi
Bunga
Pasal 8 ayat (2) dan (3):
• Bank Pelaksana
mengajukan
permohonan
pembayaran Subsidi
Bunga kepada KPA
pada bulan berikutnya
untuk pembayaran
bunga yang telah jatuh
tempo;
• Dalam SIKP belum
ditetapkan perhitungan
subsidi bunga
sebagaimana
dimaksud dalam ayat
(1) dibayarkan setiap 3
bulan kepada Bank
Pelaksana.
1. Pembayaran subsidi bunga dilakukan
setiap tanggal 5 bulan berikutnya setelah
pencairan kredit berdasarkan data
realisasi KUR yang disampaikan oleh
bank pelaksana. Verifikasi dilakukan
kemudian.
2. Verifikasi hanya dilakukan pada tiga
aspek yaitu:
• Sesuai maksimum plafond.
• Sesuai maksimum jangka waktu
kredit.
• Sesuai dengan suku bunga yang
berlaku.
Sedangkan hal-hal selain tiga poin di atas
menjadi objek audit internal Bank.