Upload
waxejd
View
50
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 1/31
1
BAB 1
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN DASAR NEGARA
1. Pengertian Ideologi
Ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang
dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.Ideologi terbagi dua yaitu ideologi secara fungsional dan ideologi secara struktural.
Ideologi secara fungsional adalah seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang
masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional terbagi menjadi
dua yaitu ideologi yang doktoriner dan ideologi yang pragmatis. Ideologi yang doktoriner
bagaimana ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi itu dirumuskan secara sistematis
dan pelaksananya diawasi secara ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintahan. Contohnya
adalah komunisme. Sedangkan ideologi pragmatis apabila ajaran-ajaran yang terkandung di
dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci. Ideologi itu
disosialisasikan secara fungsional melalui kehidupan keluarga, sistem pendidikan, sistem
ekonomi, kehidupan agama, dan sistem politik.
Kesimpulan ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan
yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia.
Ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu
sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya
merupakan asas kerokhanian yang memiliki ciri:
1. Mempunyai derajat yang tinggi
2. Mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup
yang dipelihara.
2. Pentingnya Ideologi Bagi Suatu Negara
Ideologi dimaknai sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang
ingin mereka wujudkan dalam kenyataan hidup yang nyata. Ideologi dalam artian ini sangat
diperlukan, karena dianggap mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan.
Fungsi ideologi adalah membentuk identitas atau ciri kelompok atau bangsa. Ideologi
memiliki kecenderungan untuk “memisahkan” kita dari mereka. Ideologi berfungsi
mempersatukan sesama kita. Apabila dibandingkan dengan agama, agama juga berfungsi
mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup bahkan dari berbagai ideologi.
3. Pengertian Dasar Negara
Dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara. Dasar negara bagi suatu negara
merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara.
Negara tanpa dasar negara berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam
penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah
dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan.
Dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara mencakup cita-cita negara, tujuan
negara, norma bernegara.
4. Latar Belakang Pancasila sebagai Ideologi Negara
Ideologi dan dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari lima sila. Kelima
sila itu adalah:
1. Ketuhanan yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 2/31
2
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Banyak bangsa-bangsa lain yang menjajah atau berkuasa di Indonesia, misalnya bangsa
Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Paling lama menjajah adalah bangsa Belanda. Sebelum
kedatangan penjajah bangsa asing tersebut, di wilayah negara RI terdapat kerajaan-kerajaan
besar yang merdeka, misalnya Sriwijaya, Majapahit, Demak, Mataram, Ternate, dan Tidore.
Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret. Jepang
memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana
Mentri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada
tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa
Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan
(Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer di Jawa dan Madura) No. 23.
Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya
dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan
Indonesia.
Anggota BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI mengadakan sidang
pertama pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945. Sidang Kedua pada tanggal 10 – 16 Juli 1945.
Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 Dasar Negara secara
lisan:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat
Usulan Muhammad Yamin secara tertulis :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Persatuan Indonesia
3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /
Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir.Soekarno mengusulkan 5 dasar negara :
1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2.
Internasionalisme (Perikemanusiaan)3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan
Kelima hal ini diberi nama Pancasila oleh Ir.Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Oleh
sebab itu, setiap tanggal 1 Juni 1945 diperingati hari lahirnya Pancasila.
Selesai sidang pertama, para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah
panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta
melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI.
Adapun anggota panitia kecil adalah:1. Ir.Soekarno
2. Ki Bagus Hadikusumo
3. K.H. Wachid Hasyim
4. Mr.Muh. Yamin
5. M.Sutardjo Kartohadikusumo
6. Mr. A. A Maramis
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 3/31
3
7. R. Otto Iskandar Dinata
8. Drs. Muh. Hatta
Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil dengan para
anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil dari rapat tersebut adalah dibentuknya
panitia sembilan. Anggota nya adalah :
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Muh. Hatta
3. Mr. A.A Maramis
4. K.H. Wachid Hasyim
5. Abdul Kahar Muzakkir
6. Abikusno Tjokrosujoso
7. H. Agus Salim
8. Mr. Ahmad Subardjo
9. Mr. Muh. Yamin
Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan
sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar yang lebih dikenal dengan
sebutan “Piagam Jakarta”.
Sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 – 16 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah
merumuskan Undang-Undang Dasar (UUD). Pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah PPKI.
Tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Sejak saat itu,
Indonesia kosong dari kekuasaan. Waktu tersebut dimaanfatkan untuk memproklamasikan
kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus 1945, diumumkan bahwa Indonesia merdeka.
Sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI mengadakan sidang dengan acara :
1. Mengesahkan Hukum Dasar dengan preambulnya (Pembukaan)
2.
Memilih Presiden dan Wakil Presiden
5. Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Dasar Negara
1. Nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi
Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan,
Kerayakyatan dan Keadilan. Nilai ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan,
kebangsaan dan kemasyarakatan. Nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang
didalamnya terkandung nilai lainnya secara lengkap dan harmonis , baik nilai material,
nilai vital, nilai kebenaran(kenyataan) , nilai estetis, nilai etis maupun nilai religius. Nilai-
nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif maksudnya
a. Rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam
b. Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa
Indonesia
c. Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara
yang mendasar
Sedangkan nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, bahwa keberadaan nilai-nilai
Pancasila itu bergantung atau terlekat pada bangsa Indonesia itu sendiri.Hal itu dapat
dijelaskan karenaa. Nilai-nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia
b. Nilai-nilai Pancasila merupakan oandanga hidup bangsa Indonesia
c. Nilai-nilai Pancasila didalamnya terkandung nilai-nilai kerohanian
Nilai-nilai Pancasila didalamnya merupakan nilai yang digali, tumbuh dan
berkembang dari budaya bangsa Indonesia.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 4/31
4
Pancasila sebagai sumber nilai mengharuskan Undang-undang Dasar mengandung
isi yang mewajibkan pemerintah, penyelenggara negara termasuk pengurus partai dan
golongan fungsional untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dang
memegang cita-cita moral rakyat yang luhur
2. Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara
Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadikan setiap tingkah laku dan
pengambilan kepitusan para penyelenggara negara dan pelaksana pemerintah harus selalu
berpedoman pada Pancasila. Pancasila sebagai sumber nilai menunjukan identitas bangsa
Indonesia yang memiliki nilai-nilai kemanusian yang luhur, hal ini menandakan bahwa
dengan Pancasila bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, penindasan, dan
kekerasan antara satu sama lain
Nilai Pancasila sebagai sumber acuan dalam menyusun etika kehidupan bebangsa
bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila juga sebagai paradigma pembangunan,
maksudnya sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orentiasi dasar, sumber asas serta arah
dan tujuan dari suatu perkembangan perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu.
Pancasila sebagai paradigma pembangunan mempunyai arti bahwa Pancasila sebagai
sumber nilai, sebagai dasar, arah dan Pancasila sebagai sumber nilai, sebagai dari proses
pembangunan
Pancasila mengarahkan pembangunan agar selalu dilaksanakan demi kesejahteraan
umat manusia dengan rasa nasionalisme. Pembangunan disegala bindang selalu mendasar
pada nilai-nilai pancasila
Di bidang Politik misalnya, Pancasila menjadi landasan bagi pembangunan politik,
dan dalam prakteknya menghindarkan praktek-praktek yang bermoral dan tak .bermartabat
sebagai bangsa yang memiliki cita- cita moral dan budi pekerti yang luhur.
Nilai Pancasila menjadi landasan dalam pembentukan hukum yang aspiratif.
Pancasila menjadi sumber nilai dan sumber norma bagi pembangunan hukum. Dalam
pembaharuan hukum yang berkedudukan sebagai peraturan yang paling mendasar di
Negara Ksatuan Republik Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari tata tertib di
Indonesia. Pancasila menentukan isi dan bentuk peraturan perundangan di Indonesia.
Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Sebagai sumber hukum dasar, Pancasila
juga mewarnai penegakan hukum di Indonesia.
Di bidang Sosial Budaya, Pancasila merupakan sumber normatif dalam
pengembangan aspek sosial budaya yang mendasar pada nilai-nilai kemanusian, nilai
Ketuhanan dan niali keberadaban. Pembangunan di bidang sosial budaya senantiasamendasar pada nilai yang bersumber pada harkat dan martabat manusia sebagai makhluk
yang beradab. Pembangunan bidang sosial budaya menghindarkan segala tindakan yang
tidak beradab. Pembangunan bidang sosial budaya menghindarkan segala tindakan yang
tidak beradab, dan tidak manusiawi, sehingga dalam proses pambangunan haruslah selalu
mengangkat nilai- nilai yang dimiliki bangsa Indonesia sendiri sebagai niali dasra yaitu
nilai Pancasil.
Dalam pembangunan sosial budaya perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya
malu, dan budaya keteladanan.
Di bidang ekonomi, Pancasila juga menjadi landasan nilai dalam pelaksanaan perkembangan ekonomi. Pembangunan Ekonomi yang berdasarkan atas nilai-nilai
Pancasila selalu mendasar pada nilai kemanusiaan artinya pembangunan ekonomi untuk
kesejahteraan umat manusia, pembangunan ekonomi semata melainkan demi kemanusiaan
dan kesejahteraan seluruh bangsa.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 5/31
5
6. Sikap Positif Terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan
Bernegara
Sikap positif dapat diartikan sikap yang baik dalam menanggapi sesuatu. Sikap positif
terhadap nilai-nilai Pancasila berarti sikap yang baik dalam menanggapi dan mengamalkan
nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, dalam setiap tindakan dan perilaku sehari-hari.
Walaupun kenyataannya melaksanakan nilai-nilai Pancasila tidaklah mudah, bangsa
Indonesia harus tetap berusaha melakukannya. Berikut ini diuraikan secara singkat contoh
pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan
silanya masing-masing.
1. Pelaksanaan Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”
Dalam sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” terkandung nilai ketuhanan dan
keagamaan. Maka, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan
negara, harus dijiwai dengan nilai-nilai sila tersebut. Hal-hal yang dapat kita lakukan antara
lain:
a. Mewujudkan kehidupan religious yang sejati
b.
Mengusahakan terwujudnya ketakwaan warga negara dan masyarakat kepada Tuhan
Yang Maha Esa
c. Menjalankan pemerintahan negara dengan prinsip-prinsip etika, kebenaran, dan
keadilan
2. Pelaksanaan Sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”
Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung nilai utama kemanusiaan.
Pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, dengan begitu, harus dapat perlakukan warga
negara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Karena itu, penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara, harus dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai
brerikut:
a. Menghormati hak-hak asasi manusia
b. Memecahkan berbagai masalah hidup warga Negara dengan cara yang adil
c. Membina sikap saling tolong antarwarga
3. Pelaksanaan Sila “Persatuan Indonesia”
Dalam sila “Persatuan Indonesia” terkandung nilai persatuan dan nasionalisme
religius. Yang dimaksud nasionalisme religius adalah semangat kebangsaan yang dilandasi
dengan moral keagamaan dan ketuhanan. Hal-hal yang harus dilakukan dalam kehidupan
berbangsan dan bernegara antara lain:
a.
Mengakui keragaman suku sebagai kekayaan bangsa b. Menciptakan kerukunan hidup antarsuku yang ada di Indonesia
c. Menjaga persatuan bangsa
4. Pelaksanaan Sila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikamt Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan”
Sila keempat ini, mengandung nilai kerakyatan dan demokrasi. Rakyat dan
demokrasi saling terkait dan harus diperjuangkan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegera. Karena itu, terkait dengan pelaksanaan sila keempat dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, hal-hal yang harus di lakukan sebagai berikut:
a.
Memberikan kesempatan rakyat untuk mengajukan kritik dan saran dalam pelaksanaan pembangunan
b. Mewujudkan adanya lembaga perwakilan rakyat yang aspiratif
5. Pelaksanaan Sila “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”
Dalam sila kelima ini, terkandung nilai keadilan dan pemerataan sosial. Artinya,
keadilan merupakan hal yang akan dan harus di wujudkan dalam kehidupan masyarakat
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 6/31
6
secara merata dan menyeluruh. Terkait dengan pelaksanaan sila kelima ini, hal-hal yang
harus dilakukan antara lain:
a. Melaksanakan pembangunan yang merata di semua lapisan masyarakat dan wilayah
negara
b. Memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada warga negara dalam berbagai
bidang dan sektor ke hidupan
7. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat
Setiap warga Negara hendaknya senantiasa mengamalkan nilai-nilai yang terdapat
dalam Pancasila. Sebab, dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
diharapkan terwujud suatu kehidupan masyarakat Indonesia yang religius, humanis, bersatu,
demokratis, sejahtera, adil, dan makmur.
Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari merupakan cermin sikap
positif warga Negara terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
8.
Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Politik
1. Mengemukakan Pendapat Secara Bebas dan Bertanggung Jawab
Sebagai Negara yang menganut paham demokrasi Pancasila, kita dapat
mengemukakan pendapat kita dengan bebas. Namun kebebasan tersebut harus kita lakukan
dengan penuh tanggung jawab dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam Pancasila.
2. Menyelenggarakan pemilu dengan baik dan penuh tanggung jawab
Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu wujud dari kehidupan dan kegiatan
politik kita. Pemilu bertujuan untuk memilih wakil-wakil kita yang akan duduk di
parlemen. Salah satu peranan wakil-wakil rakyat tersebut adalah aspirasi dan kepentingan
kita sebagai anggota masyarakat.
3. Menjalankan Kegiatan Pemerintahan dengan Jujur dan Konsekuen
Menjalankan kegiatan pemerintahan harus dilakukan dengan jujur, konsekuen, dan
penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Bila hal ini dilakukan
dengan baik dan benar maka akan tercipta pemerintahan yang jujur, bertanggung jawab,
dan lebih memihak kepada kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan pribadi
ataupun golongan. Sebaliknya, jika roda pemerintahan tidak dijalankan dengan jujur,
konsekuen, dan bertentangan dengan nilai-nilai pancasila, maka akan tercipta pemerintahan
yang korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
9. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Ekonomi
1. Memanfaatkan sumber daya alam dengan baik.
Pemanfaatan sumber daya alam itu dapat dapat dilakukan melalui peningkatan
sektor agribisnis, agroindustri, serta upaya-upaya lainnya yang bertujuan pemerataan
pendapatan dan peningkatan kesejahteraan.
2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian dengan menghilangkan berbagai
bentuk distorsi ekonomi.
3.
Pembuatan undang-undang untuk memperkuat fundamental atau dasar ekonomi yang berkeadilan seperti UU antimonopoli, UU Perlindungan Konsumen.
4. Menjalankan kegiatan perekonomian dengan jujur, tidak merugikan orang lain, dan tidak
bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 7/31
7
10. Sikap Positif terhadap Pancasila dalam Kehidupan Sosial
1. Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain:
a. Melaksanakan ajaran agama masing-masing dengan baik
b. Tekun beribadah
c. Saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama
d. Tidak memaksakan agama kepada orang lain.
2. Pengamalan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, antara lain:
a. Senantiasa menghormati dan menghargai sesama manusia, agama, suku, ras, dan lain-
lain.
b. Suka membantu dan menolong sesama manusia dalam kebenaran dengan ketulusan
dan kejujuran
c. Tidak menyakiti orang lain dalam bentuk apapun.
3. Pengamalan sila Persatuan Indonesia, antara lain:
a. Selalu mengutamakan kebersamaan, kerukunan, persatuan.
b. Selalu menjalin hubungan dan kerja sama yang baik.
c.
Tidak mempermasalahkan segala perbedaan sesama manusia.
4. Pengamalan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyarawatan/Perwakilan, antara lain:
a. Mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan bersama
b. Menghargai perbedaan pendapat dan pandangan antarsesama manusia
c. Menghargai dan menjunjung tinggi demokrasi
5. Pengamalan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, antara lain:
a. Bersikap adil
b. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
c.
Tidak mengambil hak orang lain
d. Memiliki kemauan keras untuk maju dan bersama-sama membangun bangsa dan
negara.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 8/31
8
BAB 2
KONSTITUSI YANG PERNAH DIGUNAKAN DI INDONESIA
A. Konstitusi-konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia
Apakah konstitusi itu? Konstitusi (constitution) diartikan dengan undang-undang dasar.
Menurut para ahli, konstitusi lebih tepatnya adalah hukum dasar.
Konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah
Undang-Undang Dasar. Konstitusi yang tidak tertulis disebut konvensi. Konvensi adalah
kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan terpelihara dalam praktik ketatanegaraan.
Menurut Sri Soemantri (1987), suatu konstitusi biasanya memuat atau mengatur hal-hal
pokok, yaitu:
1. Jaminan terhadap hak-hak manusia.
2. Susunan ketatanegaraan suatu negara.
3. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan.
Apakah konstitusi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu negara? Tentu
saja, ya. Mengapa? Sebab konstitusi menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan
negara.
Sebagai aturan dasar dalam negara, maka UUD mempunyai kedudukan tertinggi dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya, semua peraturan yang ada
kedudukannya dibawah UUD yaitu, UUD 1945. Peraturan perundang-undangan tersebut
adalah Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan
Daerah.
Sejak tanggal 18 Agustus 1945 hingga sekarang, di negara Indonesia pernah
menggunakan 3 macam UUD, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD Sementara
1950. Periodesasi ketiga UUD tersebut adalah:
1. 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 (UUD 1949)
Pada saat proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, negara Indonesia belum
memiliki konstitusi atau dasar negara. Namun pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang pertama yang memiliki
keputusan mengesahkan UUD yang kemudian disebut UUD 1945. Mengapa UUD tidak
ditetapkan oleh MPR? Karena pada saat itu, MPR belum terbentuk.
UUD 1945 tersebut terdiri atas tiga bagian yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan
Penjelasan. Batang Tubuh terdiri atas 16 bab yang terbagi menjadi 37 pasal, serta 4 pasal
Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan.Lembaga tertinggi pada masa ini menurut UUD 1945 adalah:
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
b. Presiden
c. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
f. Mahkamah Agung (MA)
2. 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 (Konstitusi RIS 1949)
Perjalanan negara baru Republik Indonesia tidak luput dari prongrongan pihakBelanda yang menginginkan menjajah kembali Indonesia. Belanda berusaha memecah
belah Indonesia.
Untuk menyelesaikan pertikaian Belanda dengan Republik Indonesia (RI), pada
tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turun tangan
dengan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda).
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 9/31
9
Konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari negara-negara jajahan Belanda atau BFO
( Bijeenkomst voor Federal Overleg ).
KMB berhasil menghasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu:
a. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat.
b. Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat.
c. Didirikannya uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.
Konstitusi RIS terdiri atas Mukadimah yang berisi 4 alinea, Batang Tubuh yang
berisi 6 bab dan 197 pasal, serta sebuah lampiran.
Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, UUD 1945 tetap berlaku tetapi hanya
untuk negara bagian Republik Indonesia. Wilayah negara itu adalah Jawa dan Sumatera
dengan ibu kota Yogyakarta.
Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS adalah
sistem parlementer.
Lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS adalah:
a. Presiden
b.
Menteri-Menteri
c. Senat
d. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
e. Mahkamah Agung (MA)
f. Dewan Pengawas Keuangan (DPK)
3. 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (UUD Sementara 1950)
Pada awal Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS,
sehingga hanya tinggal tiga negara bagian yaitu Negara Republik Indonesia, Negara
Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah
kesepakatan antara RIS yang mewakili Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera
Timur dengan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan
tersebut dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950.
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri atas Mukadimah dan Batang Tubuh,
yang meliputi 6 bab dan 146 pasal.
Lembaga-lembaga negara menurut UUDS 1950 adalah:
a. Presiden dan Wakil Presiden
b. Menteri-Menteri
c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
d.
Mahkamah Agung (MA)e. Dewan Pengawas Keuangan (DPK)
Anggota Konstituante dipilih melalui pemilihan umum bulan Desember 1955 dan
diresmikan tanggal 10 November 1956 di Bandung.
Sekalipun konstituante telah bekerja dua setengah tahun masih belum
menyelesaikan sebuah UUD. Faktor penyebabnya adalah adanya pertentangan pendapat di
antara partai-partai politik di badan konstituante dan juga di DPR serta badan-badan
pemerintahan.
Demi untuk menyelamatkan bangsa dan negara, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden
Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya adalah:a. Menetapkan pembubaran konstituante
b. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
c. Pembentukkan MPRS dan DPAS
4. 5 Juli 1959 – 19 Oktober (UUD 1945 sebelum perubahan)
Pelaksanaan UUD 1945 selama kurun waktu tersebut dapat dipilah menjadi dua
periode yaitu periode Orde Lama (1959-1966), dan periode Orde Baru (1966-1999).
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 10/31
10
Pemerintahan pada masa Orde Lama kehidupan politik dan pemerintahan sering
terjadi penyimpangan yang dilakukan presiden dan MPRS yang justru bertentangan dengan
dengan Pancasila dan UUD 1945 karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada
kekuasaan seorang Presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR
terhadap kebijakan-kebijakan Presiden.
Pemerintahan pada masa Orde Baru hampir sama dengan Orde Lama. Selain itu
UUD 1945 itu sendiri sifatnya singkat dan luwes (fleksibel), sehingga memungkinkan
munculnya berbagai penyimpangan
5. 19 Oktober 1999 – sekarang (UUD 1945 setelah perubahan)
UUD 1945 telah mengalami empat tahap perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000,
2001, dan 2002. Penyebutan UUD setelah perubahan menjadi lebih lengkap, yaitu :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Melalui empat tahapan perubahan tersebut, UUD 1945 telah mengalami perubahan
yang cukup mendasar. Perubahan itu menyangkut kelembagaan negara, pemilihan umum,
pembatasan kekuasaan, Presiden dan Wakil Presiden, memperkuat kedudukan DPR,
pemerintahan daerah, dan ketentuan yang terinci tentang hak-hak asasi manusia.
Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 sesudah amandemen adalah :
a. Presiden
b. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
f. Mahkamah Agung (MA)
g. Mahkamah Konstitusi (MK)
h.
Komisi Yudisial (KY)
B. Penyimpangan-Penyimpangan Terhadap Konstitusi
Dalam praktik ketatanegaraan kita sejak 1945 tidak jarang terhadap konstitusi (UUD).
Marilah kita bahas berbagai penyimpangan terhadap konstitusi, yang kita fokuskan pada
konstitusi yang berlaku, yakni UUD 1945. Penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut.
1. Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa awal kemerdekaan, antara lain:
a. Keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X (baca:eks) tanggal 16 Oktober 1945
yang mengubah fungsi KNIP dari pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan
legislatif dan ikut serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR, DPR, danDPA. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 4 aturan peralihan yang berbunyi
”SebelumMPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan dilaksanakan oleh
Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”.
b. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang merubah sistem
pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Hal ini
bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 UUD 1945
2. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Lama, antara lain:
a. Presiden telah mengeluarkan produk peraturan dalam bentuk Penetapan Presiden, yang
hal itu tidak dikenal dalam UUD 1945. b. MPRS, dengan Ketetapan No. I/MPRS/1960 telah menetapkan Pidato Presiden tanggal
17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita (Manifesto Politik
Republik Indonesia) sebagai GBHN yang bersifat tetap.
c. Pimpinan lembaga-lembaga negara diberi kedudukan sebagai menteri-menteri negara,
yang berarti menempatkannya sejajar dengan pembantu Presiden.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 11/31
11
d. Hak budget tidak berjalan, karena setelah tahun 1960 pemerintah tidak mengajukan
RUU APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran
yang bersangkutan;
e. Pada tanggal 5 Maret 1960, melalui Penetapan Presiden No.3 tahun 1960, Presiden
membubarkan anggota DPR hasil pemilihan umum 1955. Kemudian melalui Penetapan
Presiden No.4 tahun 1960 tanggal 24 Juni 1960 dibentuklah DPR Gotong Royong
(DPR-GR);
f. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup melalui Ketetapan
Nomor III/MPRS/1963.
3. Penyimpangan terhadap UUD 1945 pada masa Orde Baru
a. MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap
UUD 1945 serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen (Pasal 104
Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 tentang Tata Tertib MPR). Hal ini bertentangan
dengan Pasal 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk
menetapkan UUD dan GBHN, serta Pasal 37 yang memberikan kewenangan kepada
MPR untuk mengubah UUD 1945.
b. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum yang
mengatur tata cara perubahan UUD yang tidak sesuai dengan pasal 37 UUD 1945
Setelah perubahan UUD 1945 yang keempat (terakhir) berjalan kurang lebih 6
tahun, pelaksanaan UUD 1945 belum banyak dipersoalkan. Lebih-lebih mengingat agenda
reformasi itu sendiri antara lain adalah perubahan (amandemen) UUD 1945. Namun
demikian, terdapat ketentuan UUD 1945 hasil perubahan (amandemen) yang belum dapat
dipenuhi oleh pemerintah, yaitu anggaran pendidikan dalam APBN yang belum mencapai
20%. Hal itu ada yang menganggap bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang
menyatakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan
belanja negara (APBN).
Penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD Tahun 1945 dapat disederhanakan
dalam bagan di bawah ini.
C. Hasil-hasil Perubahan UUD 1945
Perubahan Undang-Undang Dasar atau sering pula digunakan istilah amandemen
Undang-Undang Dasar merupakan salah satu agenda reformasi. Perubahan itu dapat berupa
pencabutan, penambahan, dan perbaikan.
1.
Dasar pemikiran untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 1945 antara lain :
a. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden yang meliputi
kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam membentuk undangundang.
b. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes (fleksibel) sehingga dapat
menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir).
c. Kedudukan penjelasan UUD 1945 sering kali diperlakukan dan mempunyai kekuatan
hukum seperti pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945.
2. Tujuan Perubahan UUD 1945
Perubahan UUD 1945 memiliki beberapa tujuan, antara lain :a. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan
nasional dan memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat
serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham
demokrasi;
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 12/31
12
c. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai
dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan
syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945;
d. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern.
e. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan ne-gara bagi
eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan
wilayah negara dan pemilihan umum;
f. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai
dengan perkembangan jaman dan kebutuhan bangsa dan negara. Dalam melakukan
perubahan terhadap UUD 1945, terdapat beberapa kesepakatan dasar yang penting
kalian pahami. Kesepakatan tersebut adalah :
1) tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
2) tetap mempertahankan NKRI
3) mempertegas sistem pemerintahan presidensial
4) penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam
pasal-pasal (batang tubuh)
3. Hasil Perubahan UUD 1945
Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan secara bertahap karena mendahulukan
pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi di MPR, kemudian dilanjutkan dengan
perubahan terhadap pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan.
Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali melalui mekanisme
sidang MPR yaitu:
1) Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999
2) Sidang Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000
3)
Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1-9 November 2001
4) Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002.
Perubahan UUD Negara RI 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan UUD itu
sendiri bukan untuk mengganti. Secara umum hasil perubahan yang dilakukan secara
bertahap MPR adalah sebagai berikut.
1) Perubahan Pertama. Perubahan pertama terhadap UUD 1945 ditetapkan pada tgl. 19
Oktober 1999 dapat dikatakan sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan
semangat yang cenderung mensakralkan atau menjadikan UUD 1945 sebagai sesuatu
yang suci yang tidak boleh disentuh oleh ide perubahan. Perubahan Pertama terhadap
UUD 1945 meliputi 9 pasal, 16 ayat, yaitu :2) Perubahan Kedua. Perubahan kedua ditetapkan pada tgl. 18 Agustus 2000, meliputi 27
pasal yang tersebar dalam 7 Bab, yaitu:
3) Perubahan Ketiga. Perubahan ketiga ditetapkan pada tgl. 9 November 2001, meliputi
23 pasal yang tersebar 7 Bab, yaitu:
4) Perubahan Keempat, ditetapkan 10 Agustus 2002, meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31
butir ketentuan serta 1 butir yang dihapuskan. Dalam naskah perubahan keempat ini
ditetapkan bahwa:
a. UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga,
dan keempat adalah UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dandiberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
b. Perubahan tersebut diputuskan dalam rapat Paripurna MPR RI ke-9 tanggal 18
Agustus 2000 Sidang Tahunan MPR RI dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
c. Bab IV tentang “Dewan Pertimbangan Agung” dihapuskan dan pengubahan
substansi pasal 16 serta penempatannya kedalam Bab III tentang “Kekuasaan
Pemerintahan Negara”.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 13/31
13
D. Sikap Positif Terhadap Pelaksanaan Uud 1945 Hasil Perubahan
Tujuan mengamandemen UUD 1945 ialah penyempurnaan kelembagaan negara,
jaminan dan perlidungan HAM, penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis. Tentu
perubahan itu diharapkan lebih baik untuk rakyat. Contoh hasil dari perubahan UUD itu adalah
melahirkan peningkatan pelaksanaan kedaulatan rakyat (pemilihan presiden dan kepala daerah
dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan UUD 1945 bukan hanya menyangkut perubahan
jumlah bab, pasal, ayat tetapi juga perubahan sistem ketatanegaraan RI.
Dibawah ini, perubahan UUD 1945 yang lebih rinci:
1. MPR yang awalnya sebagai lembaga tertinggi Negara & berada diatas lembaga Negara lain
berubah menjadi lembaga Negara yang sejajar dengan lembaga Negara lainnya seperti
DPR, Presiden, BPK, MA, MK, DPD, KY.
2. Pemegang kekuasaan membentuk UU yang semula dipegang presiden beralih tangan ke
DPR.
3. Presiden & wakil presiden yang semula dipilih MPR menjadi dipilih rakyat secara
langsung dalam 1 pasangan.
4. Periode masa jabatan presiden & wakil presiden yang tidak terbatas berubah menjadi
max.2 kali masa jabatan.
5. Adanya lembaga Negara yang berwenang menguji UU terhadap UUD 1945 yaitu MK.
6. Presiden dalam hal mengangkat & menerima duta dari Negara lain hanya memperhatikan
pertimbangan DPR
7. Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR dalam hal member amnesti &
rehabilitasi.
Contoh sikap positif terhadap pelaksanaan amandemen UUD 1945:
1.
Menghargai upaya yang dilakukan para mahasiswa & politisi yang gigih memperjuangkan
reformasi tatanan kehidupan bernegara yang diatur di UUD 1945 sebelum perubahan.
2. Menghargai upaya yang dilakukan lembaga-lembaga Negara (MPR) yang telah melakukan
banyak perubahan terhadap UUD 1945.
3. Menyadari manfaat hasil perubahan UUD 1945.
4. Mengkritisi penyelenggaraan Negara yang tidak sesuai dengan UUD (perubahan).
5. Mematuhi aturan dasar hasil perubahan UUD 1945.
6. Berpartisipasi secara aktif & bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan hasil
perubahan UUD 1945
Tanpa sikap positif dari masyarakat pada pelaksanaan UUD 1945 (perubahan) maka,hasil UUD 1945 tidak akan banyak berarti bagi kehidupan bernegara. Dan tanpa kesadaran
untuk mematuhi UUD 1945(perubahan) maka, penyelenggaraan Negara & kehidupan
bernegara tidak akan jauh berbeda dengan sebelumnya.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 14/31
14
BAB 3
KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A. Tata Urutan Perundang-undangan Nasional
1. Konsep dan Hakekat Perundang-undangan Nasional
Agar dalam bersikap dan bertindak tidak saling merugikan di antara sesama
manusia, diciptakanlah seperangkat kaidah atau norma atau aturan. Hal ini dikarenakan
setiap orang mempunyai keinginan dan kepentingan yang berbeda. Kaidah adalah
seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam bergaul dengan manusia
lainnya.
Soejarno Soekanto menyatakan, bahwa manusia telah mempunyai dua hasrat atau
keinginan pokok, yaitu
a. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat.
b. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.
c. Cicero, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, menyatakan : “ Ubi societas ibi ius ” artinya
apabila ada masyarakat pasti ada kaidah (hukum).
d. Kaidah (hukum) yang berlaku dalam suatu masyarakat mencerminkan corak dan sifat
masyarakat yang bersangkutan.
J.P. Glastra van Loan menyatakan, dalam menjalankan peranannya, hukum
mempunyai fungsi :
a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
b. Menyelesaikan pertikaian.
c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan, jika perlu dengan kekerasan.
d. Mengubah tata tertib dan aturan – aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan
masyarakat.
e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi
hukum sebagaimana disebutkan di atas.
f. Peraturan ada yang tertulis dan tidak tertulis.
Contoh peraturan tertulis : Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Daerah dan sebagainya. Peraturan perundang-undangan merupakan
salah satu bagian dari hukum yang tertulis.
Contoh peraturan tidak tertulis : hukum adat, adat istiadat, dan kebiasaan –
kebiasaan yang dilaksanakan dalam praktik penyelenggaraan negara atau vensi.
Peraturan yang tertulis memiliki ciri – ciri sebagai berikut :a. Keputusan yang dikeluarkan oleh yang berwenang.
b. Isinya mengikat secara umum, tidak hanya mengikat orang tertentu.
c. Bersifat abstrak (mengatur yang belum terjadi).
Ferry Edwar dan Fockema Andreae menyatakan, bahwa perundang – undangan
(legislation, wetgeving, atau gezetgebug) mempunyai dua pengertian :
a. Pertama, perundangan – undangan merupakan proses pembentukan atau proses
membentuk peraturan perundang – undangan negara, baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah.
b.
Kedua, perundang – undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.
c. Peraturan perundang-undangan bagi warga negara merupakan pedoman dan sumber
tertib hukum yang melindungi hak-hak warga negara dan mengatur warga negara
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 15/31
15
d. Lembaga negara atau jabatan yang berwenang dalam membentuk peraturan
perundangan memerlukan sumber hukum, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Pancasila
dan UUD 1945 sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan.
2. Asas Peraturan Perundang – Undangan
Asas peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan menjadi dua macam,
yaitu asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan
perundang-undangan.
a. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
1) Asas Kejelasan Tujuan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang
jelas yang akan dicapai.
2) Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang Tepat
Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat
pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-
undangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh
lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
3) Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan
Pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan
materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
4) Asas dapat Dilaksanakan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan
efektivitas peraturan perundang - undangan tersebut di dalam masyarakat, baik
secara filosofis (falsafah), yuridis (hukum), maupun sosiologis.
5) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan
Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar
dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.
6) Asas Kejelasan Rumus
Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis
penyusunan peraturan perundang-undangan sistematika dan pilihan kata atau
terminologi serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7) Asas Keterbukaan
Dalam proses peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka
b. Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan
1) Asas Pengayoman
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan
perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.
2) Asas Kemanusiaan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat
setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.3) Asas Kebangsaan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan
watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 16/31
16
4) Asas Kekeluargaan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5) Asas Kenusantaraan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memerhatikan
kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan
perundangundangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum
nasional yang berdasarkan Pancasila.
6) Asas Kebhinnekaan
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memerhatikan keragaman
penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya
khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan,
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7) Asas Keadilan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan
secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang
bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras,
golongan, gender, atau status sosial.
9) Asas Ketertiban
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan
Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu,
kepentingan masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.
3. Landasan berlakunya Peraturan Perundang – undangan
Peraturan perundang – undangan yang akan dibentuk di negara Republik Indonesia
harus berlandaskan kepada :
a. Landasan Filosofis
Setiap penyusunan peraturan perundang – undangan harus memperhatikan cita – cita
moral dan cita hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila.
Nilai – nilai yang bersumber pada pandangan filosofi Pancasila, yakni :1) Nilai – nilai religius bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang
Maha Esa.
2) Nilai – nilai hak – hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan
martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila Kemanusiaan Yang Adil
dan Beradab.
3) Nilai – nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti
yang terdapat di dalam Sila Persatuan Indonesia.
4) Nilai – nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan DalamPermusyawaratan/Perwakilan.
5) Nilai – nilai keadilan, baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam
Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
b. Landasan Sosiologi
Pembentukan peraturan perundang – undangan harus sesuai dengan kenyataan
dan kebutuhan masyarakat.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 17/31
17
c. Landasan Yuridis
Menurut Lembaga Administrasi Negara, landasan yuridis dalam pembuatan
peraturan perundang – undangan memuat keharusan :
1) Adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang – undangan.
2) Adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang –
undangan.
3) Mengikuti cara – cara atau prosedur tertentu.
4) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi
tingkatnya.
4. Prinsip – Prinsip Peraturan Perundang – undangan
Lembaga Administrasi Negara menyatakan, bahwa prinsip – prinsip yang mendasari
pembentukan peraturan perundang – undangan, adalah :
a. Dasar yuridis (hukum) sebelumnya.
Penyusunan peraturan perundang – undangan harus mempunyai landasan yuridis yang
jelas, tanpa landasan yuridis yang jelas, peraturan perundang – undangan yang disusun
tersebut dapat batal demi hukum.
Adapun yang dijadikan landasan yuridis, adalah selalu peraturan perundang –
undangan, sedangkan hukum lain hanya dapat dijadikan bahan dalam penyusunan
peraturan perundang – undangan tersebut.
b. Hanya peraturan perundang – undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan
yuridis.
Peraturan perundang – undangan yang dapat dijadikan dasar yuridis adalah peraturan
yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang
– undangan yang akan dibuat.
c.
Peraturan perundang – undangan hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh
peraturan perundang – undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi.
d. Peraturan perundang – undangan baru mengesampingkan peraturan perundang –
undangan yang lama.
Dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang – undangan yang baru, maka
apabila telah ada peraturan perundang – undangan yang sejenis dan sederajat yang telah
diberlakukan secara otomatis akan dinyatakan tidak berlaku.
Prinsip ini dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah lex posteriori derogat lex priori.
e. Peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan
perundang – undangan yang lebih rendah.Peraturan perundang – undangan yang secara hierarki lebih rendah kedudukannya dan
bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, maka secara
otomatis dinyatakan batal demi hukum.
f. Peraturan perundang – undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan
perundang – undangan yang bersifat umum.
Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang – undangan yang bersifat
khusus dan peraturan perundang – undangan yang bersifat umum yang sederajat
tingkatannya, maka yang dimenangkan adalah peraturan perundang – undangan yang
bersifat khusus (prinsip lex specialist lex ge-neralist).g. Setiap jenis peraturan perundang – undangan materinya berbeda.
Setiap UU yang dikeluarkan pemerintah hanya mengatur satu objek tertentu saja.
5. Tata Urutan Peraturan Perundang – undangan
Sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 ada beberapa peraturan yang
mengalami tata urutan perundang – undangan, yaitu :
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 18/31
18
a. Pertama, Ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966 tentang “Memorandum DPR -GR
mengatur „Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia‟”.
b. Kedua, pada era reformasi, MPR telah mengeluarkan produk hukum yang berupa
Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang “Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang – undangan”.
c. Ketiga, pada tahun 2004 melalui UU RI no.10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang – undangan.
Lahirnya UU RI no.10 tahun 2004 tidak terlepas dari tuntutan reformasi di bidang
hukum.
Tujuan dikeluarkannya Undang-undang tersebut adalah untuk membentuk suatu
ketentuan yang baku mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
serta untuk memenuhi perintah pasal 22A UUD 1945 dan Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor
III/ MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan (hirarki) Peraturan Perundang-
undangan.
a. Rumusan pasal 7 ayat (1) Undang – Undang nomor 10 tahun 2004 sebagai berikut:
1)
Jenis dan hierarki peraturan perundang – undangan adalah sebagai berikut :
a. Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang – Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang
(PERPU).
c. Peraturan Pemerintah.
d. Peraturan Presiden.
e. Peraturan Daerah.
2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama dengan
Gubernur.
b. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten / Kota
bersama Bupati / Walikota.
c. Peraturan Desa / peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa
atau nama lainnya bersama kepala desa atau nama lainnya.
3) Ketentuan mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa / peraturan yang setingkat
diatur oleh peraturan daerah/ kabupaten/kota yang bersangkutan.
4) Jenis peraturan perundang – undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi.5) Kekuatan hukum Peraturan Perundang – undangan adalah sesuai dengan hierarki
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Tata urutan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur pasal 7 ayat (1)
UU RI No. 10 tahun 2004 :
a. Undang – Undang Dasar 1945
Undang – undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik
Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi.
L.J. van Apeldoorn menyatakan undang – undang dasar adalah bagian tertulis
dari suatu konstitusi. Sedangkan E.C.S. Wade menyatakan UUD adalah naskahyang memaparkan rangka dan tugas – tugas pokok dan badan – badan
pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok – pokok cara kerja badan –
badan tersebut.
UUD 1945 menjadi acuan dan parameter dalam pembuatan peraturan-peraturan
yang ada di bawahnya. Ditetapkannya UUD 1945 sebagai konstitusi negara
Republik Indonesia merupakan :
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 19/31
19
1) Bentuk konsekuensi dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai
berdirinya suatu negara baru.
2) Wujud kemandirian suatu negara yang tertib dan teratur.
3) Mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.
Undang – Undang Dasar pada umumnya berisi hal – hal seperti :
1) Organisasi negara, artinya mengatur lembaga – lembaga apa saja yang ada
dalam suatu negara dengan pembagian kekuasaan masing – masing serta
prosedur penyelesaian masalah yang timbul di antara lembaga tersebut.
2) Hak – hak asasi manusia.
3) Prosedur mengubah UUD.
4) Memuat larangan untuk merubah sifat tertentu dari UUD, seperti tidak
muncul kembali seorang diktator atau pemerintahan kerajaan yang kejam.
5) Memuat cita – cita rakyat dan asas – asas ideologi negara.
Dalam tata urutan peraturan perundang – undangan di Indonesia, menurut
Miriam Budiarjo, UUD 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa
dibandingkan UU yang lain, karena :
1) UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan
pembentukan UU biasa.
2) UUD dibuat secara istimewa untuk itu dianggap sesuatu yang luhur.
3) UUD adalah piagam yang menyatakan cita – cita bangsa Indonesia dan
merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa.
4) UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara.
Sejak era reformasi, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang dilakukan
melalui sidang tahunan MPR.
Perubahan Pertama pada tanggal 12 Oktober 1999, perubahan kedua pada
tanggal 18 Agustus 2000, perubahan ketiga pada tanggal 9 November 2001 dan
perubahan keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan – perubahan
tersebut dilakukan dalam upaya menjawab tuntutan reformasi di bidang politik
dan/atau ketatanegaraan.
Lembaga yang dihilangkan adalah Dewan Pertimbangan Agung, lembaga yang
baru diantaranya Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi.
b. Undang – Undang
Undang – undang merupakan peraturan perundang – undangan yang
melaksanakan UUD 1945. Lembaga yang berwenang membuat UU adalah DPR bersama Presiden. Materi muatan yang harus diatur dengan undangundang
berisi mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi :
1) Hak-hak asasi manusia.
2) Hak dan kewajiban warga negara.
3) Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan
negara.
4) Wilayah negara dan pembagian daerah.
5) Kewarganegaraan dan kependudukan.
6)
Keuangan negara.Undang-undang yang dibuat oleh DPR bersama dengan presiden karena:
1) Adanya perintah ketentuan UUD 1945.
2) Adanya perintah ketentuan undang-undang yang terdahulu.
3) Dalam rangka mencabut, mengubah dan menambah undang-undang yang
sudah ada.
4) Berkaitan dengan hak asasi manusia.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 20/31
20
5) Berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan orang banyak.
Kriteria agar suatu permasalahan diatur melalui UU antara lain adalah :
1) UU dibentuk atas perintah atas ketentuan UUD 1945
2) UU dibentuk atas perintah ketentuan UU terdahulu.
3) UU dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah, dan menambah UU yang
sudah ada.
4) UU dibentuk karena berkaitan dengan hak asasi manusia.
5) UU dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan orang
banyak.
Prosedur pembuatan UU adalah :
1) DPR pemegang kekuasaan membentuk UU.
2) Setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama.
3) Rancangan Undang Undang (RUU) dapat berasal dari DPR, Presiden atau
DPD.
Pengajuan rancangan undang-undang dapat berasal dari Pemerintah dan DPR.
Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan “Presiden berhak mengajukan
Rancangan Undang-Undang kepada DPR”.
Pasal 21 ayat 1 yang berbunyi “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak
mengajukan usul rancangan undang-undang”.
Pengajuan usul rancangan undang-undang oleh DPR disebut hak inisiatif. DPD
dapat mengajukan kepada DPR, RUU yang berkaitan dengan :
1) Otonomi daerah.
2) Hubungan pusat dan daerah. Pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah.
3) Pengelolaan sumber daya alam.
4) Sumber daya ekonomi lainnya.
5) Yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPU) dibentuk oleh
Presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR.
Perpu dibuat dalam keadaan darurat atau mendesak karena permasalahan yang
muncul harus segera ditindaklanjuti.
Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Presiden tidak boleh seenaknya mengeluarkan Perpu karena adanya ketentuan
sebagai berikut :
1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang dikeluarkan
oleh Presiden harus diajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya.
2) DPR dapat menerima atau menolak Perpu dengan tidak mengadakan
perubahan.
3) Apabila DPR menolak Perpu tersebut, maka Perpu itu harus
Setelah diberlakukan, Perpu tersebut harus diajukan ke DPR untuk mendapat persetujuan.
d. Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah dibuat untuk melaksanakan Undang – Undang. Peraturan
Pemerintah tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang karena Peraturan
Pemerintah ada sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang.
Kriteria pembentukan Peraturan Pemerintah adalah :
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 21/31
21
1) Peraturan Pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa adanya UU induknya.
Setiap pembentukan PP harus berdasarkan Undang – Undang yang telah
ada.
2) PP tidak dapat mencantumkan sanksi pidana, jika UU induknya tidak
mencantumkan sanksi pidana.
3) PP tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan UU induknya.
4) PP dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkutan tidak menyebutkan
secara jelas, asal PP tersebut untuk melaksanakan UU.
5) Dibentuknya PP untuk melaksanakan Undang – Undang yang telah
dibentuk.
e. Peraturan Presiden
Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara sebagai atribut dari pasal 4 ayat (1)
UUD 1945.
Peraturan Presiden dibuat oleh Presiden dalam rangka untuk melaksanakan
UUD 1945, Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.
Peraturan Presiden bersifat mengatur bertujuan untuk mengatur pelaksanaan
administrasi negara dan administrasi pemerintahan.
Peraturan Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut
perintah UU atau PP secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan
pembentukannya.
Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintah oleh undang-
undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.
f. Peraturan Daerah
Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah
Provinsi dan Kabupaten atau Kota, untuk melaksanakan peraturan perundang –
undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah.
Materi Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa Peraturan
Daerah meliputi:
1) Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan
Gubernur.
2)
Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh DPRD kabupaten/ kota bersama bupati/walikota.
3) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa
atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.
6) Manfaat Peraturan Perundang-Undangan bagi Warga Negara
Manfaat perundang-undangan nasional bagi warga negara, antara lain sebagai
berikut :
a. Memberikan Kepastian Hukum bagi Warga Negara
Sebuah peraturan berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi warga
negara.Perang merupakan salah satu kondisi yang kepastian hukumnya jatuh pada
tingkat yang paling rendah.
b. Melindungi dan Mengayomi Hak-Hak Warga Negara
Perundang-undangan berfungsi juga melindungi dan mengayomi hak-hak warga
negara.
Undang-undang ada untuk menjamin hak itu terus terjaga.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 22/31
22
c. Memberikan Rasa Keadilan bagi Warga Negara
Perundang-undangan hadir untuk memberikan rasa keadilan bagi warga negara.
undang-undang merupakan sebuah jaminan tertulis adanya rasa keadilan.
d. Menciptakan Ketertiban dan Ketenteraman
Perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting bagi warga negara
karena undang-undang bisa menciptakan ketertiban dan ketenteraman.
Undang-undang mampu meredam kekacauan yang terjadi.
B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang – Undangan Nasional
Proses pembuatan suatu undang – undang dapat diajukan oleh Presiden kepada DPR
atau diajukan oleh DPR kepada Presiden atau diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah kepada
DPR.
1. Proeses Pembahasaan RUU DPR di DPR RI
Pimpinan DPR memberitahu dan membagikan RUU kepada seluruh anggota. RUU
yang terkait dengan DPD disampaikan kepada pimpinan DPR.
2.
Proses Pembahasan RUU dari DPR ke DPR RI
RUU beserta penjelasan yang berasal dari DPR disampaikan secara tertulis oleh
pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden memberitahukan dan membagikannya kepada
seluruh anggota kabinet.
3. Proses Pembahasan RUU dari DPD di DPR RI
Suatu rancangan undang – undang (RUU) yang disusulkan untuk disahkan menjadi
Undang - Undang secara garis besar formatnya berisi: Penamaan ; Pembukaan ; Batang
Tubuh ; Penutup ; Penjelasaan dan Lampiran
Teknik penyusuan peraturan perundang – undangan di tingkat daerah dalam bentuk
Peraturan Daerah dan Keptusuan Daerah, prosedurnya secara jelas diatur dalam UUD 45
pasal 18 UU nomor 32 tahun 2004.
C. Mentaati Peraturan Perundang-undangan Nasional
Peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari DPR atau
pemerintah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat, maka wajib ditaati dan
dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia.
Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum, apabila dia :
1.
Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku2. Memiliki pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum
3. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku
4. Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum
Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai aturan hukum akan mematuhi apa
yang menjadi tuntutan peraturan tersebut. Dengan kata lain, dia akan menjadi patuh terhadap
berbagai peraturan yang ada.
Orang menjadi patuh karena sejak kecil ia didik untuk selalu mematuhi dan
melaksanakan berbagai aturan yang berlaku, atau pada awalnya bisa saja seseorang patuhterhadap hukum karena adanya paksaan untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut.
Masalah ketaatan dalam penegakkan negara hukum dalam arti material mengandung
makna :
1. Penegakkan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum baik atau hukum
yang buruk
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 23/31
23
2. Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta
diterapkan oleh badan-badan legislative
3. Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia
4. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang
memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar
terhadap martabat manusia
5. Adnya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta
memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif.
D. Kasus Korupsi dan Upaya Pemberantasannya di Indonesia
Kasus kasus korupsi di Indonesia telah menjadi topik yang sering dibicarakan oleh
orang orang di Indonesia. Korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pejabat eksekutif, tetapi
juga terjadi di lembaga legislatif dan yudikatif. Korupsi merupakan penyakit masyarakat
Indonesia yang dapat mengancam kelancaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat
karena korupsi berarti menggelapkan uang negara.
Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi juga harus lebih ditingkatkan dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat agar korupsi tidak terus
terjadi di Indonesia.
Tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Maka
sesuai undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, meskipun hasil
korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke
pengadilan dan tetap di pidana.
Pengertian korupsi menurut pasal 2 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak
Pidana Korupsi adalah: Setiap orang yang secara melawan hukun melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan negara atau
perekonomian negara dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4
tahun dan paling lama 20 puluh tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 atau Rp
1.000.000.000,00.
Selain itu juga tentang tindakan pidana korupsi ini tertera dalam pasal 3. tindakan
tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi:
1. Menyuap hakim adalah korupsi
Suatu perbuatan dikategorikan korupsi apabila terdapat beberapa syarat, misalnya
dalam pasal 6 ayat 1 huruf a UU no. 20 tahun 2001 yaitu memenuhi unsur unsur setiap
orang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untukmempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili
2. Pegawai Negri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan adalah korupsi
Pasal 11 UU no.20 tahun 2001 menyatakan bahwa untuk menyimpulkan apakah
seorang pegawai Negri melakukan korupsi memenuhi unsur unsur: pegawai negri
menerima hadiah atau janji diketahuinya patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut
diberikan
3. Menyuap advokat adalah korupsi
Suatu perbuatan dikatakan korupsi apabila terdapat beberapa syarat misalnya dalam
pasal 6 ayat 1 huruf a UU no. 20 tahun 2001, yang berasal dari pasal 210 ayat 1 KUHPyang dirujuk dalam pasal 1 ayat 1 huruf e UU no. 3 tahun 1971 dan pasal 6 UU no. 31
tahun 1999. dan harus memenuhi unsur unsur: setiap orang memberi atau menjanjikan
sesuatu kepada advokat yang menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang
diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 24/31
24
E. Mendeskripsikan Pengertian Anti Korupsi dan Instrumen (Hukum dan Kelembagaan)
Anti Korupsi di Indonesia
Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yg secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yg dapat
merugikan perekonomian negara.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-
unsur sebagai berikut:
1. perbuatan melawan hukum
2. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
3. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
4. merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara
5. Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:
6. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
7. penggelapan dalam jabatan;
8.
pemerasan dalam jabatan;
9. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
10. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
Anti Korupsi dapat diartikan tindakan yang tidak menyetujui terhadap berbagai upaya
yg dilakukan oleh seseorang atau korporasi yang melakukan korupsi. Untuk mendukung upaya
anti korupsi melalui UU no. 30 tahun 2002, dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK).
Dalam penjelasan umum UURI no. 30 tahun 2002 tentang KPK dinyatakan, bahwa
tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Peraturan perundang-
undangan tentang tindak pidana korupsi, antara lain:
1. Tap MPR RI no XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN
2. UUD no. 28 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan apabila tindakan tersebut
meliputi:
4. Melibatkan aparat penegak hukum
5. Mendapat perhatian yg meresahkan masyarakat
6. Menyangkut kerugian Negara min. Rp.1.000.000.000(satu milyar rupiah)
Tujuan dibentuknya KPK menurut pasal 4 adalah untuk meningkatkan daya guna
terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan tugas dan wewenang KPKmenurut pasal 6 adalah:
1. Koordinasi dgn instansi yg berwenang melkukan pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Supervisi terhadap instansi yg berwenang
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
5. Melakukan monitor terhadap penyelanggaraan pemerintahan Negara
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 25/31
25
BAB 4
PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM BERBAGAI ASPEK
A. Hakikat dan Akibat dari Pemerintahan Demokrasi
Demokrasi secara konkrit mengartikan kebebasan dalam menjalani hidup sebagai
seorang warga negara. “Bebas” yang berarti bebas berpendapat, berkarya, bersuara, atau
berorganisasi serta tidak serta-merta dikuasai oleh kepala pemerintahan/negara. Ditilah dari
sejarah peradaban manusia. Demokrasi muncul sebagai hasil dari keresahan rakyat yang telah
diperlakukan penguasa secara semena-mena. “Penguasaan” semena-mena ini dapat terjadi
dalam berbagai sistem pemerintahan seperti Monarki, Sosialisme, atau Diktaktorisme.
Walaupun kebebasan adalah hal yang sangat berarti dalam kehidupan, kebebasan yang
tidak terkontrol sangat membahayakan. “Kebebasan sangat tipis perbedaanya dengan chaos”
ujar Hosni Mubarak. Ucapan Hosni Mubarak tentu tak salah,karena secara logika suatu
masyarakat yang berjalan tanpa pemerintah berjalan secara individualis, sementara manusia
adalah mahkluk sosial. Kita lupa bahwa “kebebasan” yang tak terkendali (seperti sekarang) ini
dapat merusak kehidupan kita.
B. Keuntungan Demokrasi
Beberapa keuntungan dari berlakunya demokrasi adalah bebas berorganisasi,
berpendapat, berkarya, dan bergaya hidup. Rakyat yang pada pemerintahan Monarki
cenderung “diam” dan “tunduk” kini dapat menyeruakan pendapat mereka untuk mencapai
satu keputusan yang lebih baik bagi negara. Kebebasan berapresiasi dalam seni juga lebih
terbuka pada pemerintahan demokrasi, tak seperti karya seni yang “dilarang” pada
pemerintahan Fasis Adolf Hitler.
C. Kerugian Demokrasi
Manusia adalah mahkluk sosial-komunitas, yang secara mutlak tidak mampu
bermasyarakat tanpa seorang pemimpin. Beberapa orang mengatakan bahwa demokrasi adalah
racun yang dikemas oleh iming-iming “kebebasan”, kita, warga indonesia, mencerminkan
akibat terburuk dari adanya sistem Demokrasi. Kita sering menggunakan alasan kebebasan
tersebut untuk menyenangkan diri sendiri, yang belum tentu menguntungkan pihak lain.
Sebagai contoh adalah kebebasan pers. Pada saat zaman pemerintahan rezim Soeharto,
pemberitaan mengenai tindak tanduk kriminal di Indonesia tidak pernah diberitakan.
Mengapa? karena warga indonesia memiliki sifat imitatif,yaitu cenderung meniru sesuatu yangsedang booming , ngetrend, musim, dan lainya. Sayangnya, hal ini juga berlaku dalam tindak
kriminal. Ketika kasus Ryan dari jombang, yaitu orang yang telah memutilasi belasan
korbanya tengah menggemparkan media,berbagai kasus mutilasi “copycat ” muncul di tanah
air.
Akibat buruk lainya adalah berbagai individu tidak bertanggung jawab memprotes atau
bahkan memfitnah pemerintah atas alasan 'kebebasan' padahal mereka hanya mengutamakan
keserakahan mereka untuk menjadi pemimpin,walaupun mereka sebenarnya tidak mengerti
akan permasalahan pemerintah atau kelihaian memerintah.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 26/31
26
BAB 5
KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAH INDONESIA
A. Kedaulatan
Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah, atau atas diri
sendiri. Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu
pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri dalam suatu
wilayah atau batas teritorial atau geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan
berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Penentuan apakah
suatu entitas merupakan suatu entitas yang berdaulat bukanlah sesuatu yang pasti, melainkan
seringkali merupakan masalah sengketa diplomatik.
Beberapa pemikiran mengenai kedaulatan dan pemegang kedaulatan suatu negara
setelah revolusi Perancis dikemukakan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam karyanya Du
Contrat Social Ou Principes Du Droit Politique (Mengenai Kontrak Sosial atau Prinsip-prinsip
Hak Politik) membagi tingkat kedaulatan menjadi dua yaitu de facto dan de jure
De facto dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti “ pada kenyataannya” atau
“pada praktiknya”. Nah, kalau De jure itu adalah kebalikan dari De facto karena yang berarti
“menurut hokum” atau menurut sesuatu yang dikatakan orang lain. Contohnya seperti, Bila
orang sedang berbicara tentang suatu situasi hukum, de jure merujuk kepada apa yang
dikatakan hukum, sementara de facto merujuk kepada apa yang terjadi pada praktiknya.Istilah
de facto dapat pula digunakan apabila tidak ada hukum, tetapi sebuah praktik yang lazim sudah
mapan dan diterima, meskipun mungkin tidak sepenuhnya bersifat universal.
B. Peran Lembaga Negara Sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat dalam Sistem
Pemerintahan Indonesia
UUD 1945 menentukan, bahwa rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatan
yang dimilikinya. Keterlibatan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945
ditentukan dalam hal:
1. Mengisi keanggotaan MPR, karena anggota MPR yang terdiri atas anggota DPR dan
anggota DPD dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 2 (1)).
2. Mengisi keanggotaan DPR melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1)).
3. Mengisi keanggotaan DPD (Pasal 22 C (1)).
4. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung (Pasal 6 A
(1)).
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR menurut amandemen UUD 1945 bukan lagi lembaga tertinggi negara, tetapi
sama kedudukannya sebagai lembaga negara. Sebagai lembaga negara MPR mempunyai
tugas dan wewenang seperti yang disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 3, adalah:
a. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
b. MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
c. MPR hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.Tugas dan wewenang MPR tersebut kemudian dijabarkan dalam UU No. 22 Tahun
2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam Undang-
Undang tersebut dijelaskan bahwa tugas dan wewenang MPR adalah:
a. Mengubah dan menetapkan UUD.
b. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang
paripurna MPR.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 27/31
27
c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk
memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah
presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyainpaikan penjelasan di
sidang paripurna MPR.
d. Melantik wakil presiden sebagai presiden apabila presiden mangkat, berhenti,
diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
e. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi
kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam
waktu enam puluh hari.
f. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan
dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan
wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan
sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambatlambatnya dalam waktu tiga puluh
hari.
g.
Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik MPR.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menurut UU No.22 Tahun 2003
Pasal 12, anggota MPR dilengkapi dengan hak-hak sebagai berikut:
a. Mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD;
b. Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
c. Memilih dan dipilih;
d. Membela diri;
e. Imunitas (kekebalan);
f. Protokoler
g.
Keuangan dan administratif.
Sedangkan kewajiban anggota MPR sesuai dengan Pasal 13 UU No. 22 Tahun
2003, adalah:
a. mengamalkan Pancasila;:
b. melaksanakan UUD Negara RI Tabun 1945 dan peraturan perundang-undangan:
c. menjaga keutuhan negara kesatuan RI dan kerukunan nasional;
d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan
golongan;
e. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.
2.
PresidenMenurut UUD 1945 hasil amandemen Pasal 6 ayat 1, syarat-syarat umum untuk
menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah sebagai berikut.
a. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
b. Tidak pernah mengkhianati negara;
c. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
Presiden dan Wakil Presiden.
Berdasarkan Pasal 6A pasal 1 UUD 1945 menyebutkan “presiden dan wakil
presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat,” maka hal inimemberikan landasan yang kuat untuk dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden
secara langsung oleh rakyat.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka pasangan presiden dan wakil presiden yang
akan berkompetisi dalam pemilihan umum harus diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum
(Pasal 6A ayat 2 UUD 1945).
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 28/31
28
Syarat-syarat khusus untuk menjadi presiden dan wakil presiden dapat kalian lihat
dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 6
sebagai berikut:
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
c. Tidak pernah mengkhianati negara;
d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
Presiden dan Wakil Presiden;
e. Bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan RI;
f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan
kekayaan penyelenggara negara;
g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan
hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
i.
Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
k. Terdaftar sebagai pemilih;
l. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak
selama lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Pengahasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
m. Memiliki daftar riwayat hidup;
n. Belum pernah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden selama dua kali masa
jabatan dalam jab; an yang sama;
o. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945, dan citacita Proklamasi 17
Agustus 1945;
p. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana maker berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
q. Berusia sekurang-kurangnya 35 tahun; UUD 1945 hasil amandemen
r. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat; bukan bekas anggota
organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat
langsung dalam G. 30. S/PKI;
s.
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara lima tahun atau lebih.
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat diatur Pasal 19 ayat 1 UUD 1945. yang
menyatakan “anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.” Untuk
melaksanakan Pasal 19 ayat 2 UUD 1945, maka lahirlah UU NO 22 Tahun 2003 tentang
susunan dan kedudukan MPR. DPR, DPD, dan DPRD. Di mana dalam undang-undang
tersebut disebutkan mengenai jumlah anggota DPR ditetapkan sebanyak 550 orang yang
berasal dari anggota partai politik paserta pemilihan umum.Dalam menjalankan tugasnya DPR mempunyai tiga fungsi sesuai dengan Pasal 20A
ayat 1 UUD 1945. Ketiga fungsi DPR tersebut adalah:
a. Fungsi Legislasi, yaitu DPR mempunyai wewenang untuk membuat Undang-Undang
bersama-sama dengan Presiden. Usulan Rancangan Undang-Undang dapat diajukan
oleh Presiden, dapat pula berdasarkan hak inisiatif DPR.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 29/31
29
b. Fungsi Anggaran (budget), yaitu kewenangan DPR untuk menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh pemerintah (Presiden).
c. Fungsi Pengawasan (kontrol), yaitu DPR mempunyai fungsi untuk menjalankan
pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Pengawasan DPR
terhadap pemerintah dapat berupa pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,
anggaran pendapatan dan Belanja negara maupun kebijakan pemerintah lainnya
berdasarkan UUD 1945.
Dalam menjalankan fungsinya DPR dibekali dengan beberapa hak seperti hak
interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan
maupun hak imunitas.
4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Anggota DPD merupakan bagian dari keanggotaan MPR, dipilih melalui pemilihan
umum dari setiap propinsi.DPD dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat
sesuai dengan daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu anggota DPD merupakan wakil-
wakil dari propinsi dan berdomisili di daerah pemilihannya masing-masing. Apabila
bersihang maka mereka bertempat tinggal di ibukota negara RI.
Adapun kewenangan DPD berdasarkan Pasal 22D UUD 1945, adalah:
a. Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daearah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
b. Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan danpemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
c. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-undang APBN dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi
daearah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan basil pengawasan itu
kepada DPR.
5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiridengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan.
Kedudukan BPK yang bebas dan mandiri berarti terlepas dari pengaruh dan kekuasaan
pemerintah, karena apabila tunduk kepada pemerintah tidaklah mungkin dapat melakukan
kewajibannya dengan baik. Dalam melaksanakan tugasnya BPK berwenang meminta
keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah, atau badan
swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Badan ini bertugas untuk
mengawasi kebijakan dan arah keuangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintab, dan
basil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan
kewenangannya.BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan disetiap provinsi.
Keanggotaan BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD dan
diresmikan oleh Presiden.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 30/31
30
6. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung memegang kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk
mengadili pelanggaran peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kekuasaan
kehakiman, MA membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, yaitu :
a. Peradilan umum
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, dalam
melaksanakan tugasnya MA tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah dan
kekuasaan lainnya.
Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk :
a. Mengadili suatu perkara tingkat kasasi (tingkat banding yang terakhir);
b. memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili;
c.
peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap;
d. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-
undang.
7. Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi beranggotakan sembilan hakim konstitusi, dimana tiga
anggota diajukan oleh MA, tiga orang diajukan oleh DPR in tiga anggota diajukan oleh
Presiden. Adapun syarat-syarat untuk menjadi hakim konstitusi adalah:
1) warga negara Indonesia;
2) berpendidikan sarjana hukum;
3)
berusia sekurang-kurangnya 40 tahun pada saat pengangkatan;
4) tidak pernah dijatuhi pidana penjara dengan hukuman lima tahun atau lebih;
5) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
6) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 tahun:
7) membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi.
Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen, Pasal 24C ayat 1 dan 2 sebutkan
mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:
1. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undangundang terhadap
UUD;
2.
memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikanoleh UUD;
3. memutuskan pembubaran partai politik;
4. memutuskan perselisihan tentang hasil pemiliham umum;
5. memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.
8. Komisi Yudisial (KY)
Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh presiden dengan
persetujuan DPR. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan
pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. mengusulkan pengangkatan hakim agung;
b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hukum.
7/18/2019 Panca Sila
http://slidepdf.com/reader/full/panca-sila-56d615b63fabd 31/31
9. Pemerintah Daerah
Lembaga eksekutif di tingkat pusat adalah Pemerintah Pusat, =earigkan lembaga
eksekutif di tingkat daerah adalah Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah terdiri kepada
daerah beserta perangkat aaerahnva. Kepala daerah provinsi ialah gubernur, sedangkan
tingkat kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati atau walikota.
Menurut UU No. 22 Tahun 1999, yang diperbarui dengan UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur adalah Kepala daerah Provinsi, yang karena
jabatannya juga sebagai wakil pemerintah pusat. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan
kewenangannya sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD
Provinsi.
Demikian pula Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh
Bupati/Walikota dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada
DPRD Kabupaten/Kota.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD,
dan DPRD, dinyatakan bahwa DPRD terdiri atas DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota. DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi. Sedangkan DPRD
Kabupaten/ Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Keberadaan DPRD untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan
pembentukan dan susunan daerah berdasarkan asas desentralisasi. Hal ini sesuai dengan
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi DPRD pada prinsipnya sama
dengan fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
11.
Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu komisi yang bertugas dan bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. KPU bersifat nasional, tetap
dan mandiri. Dalam melaksanakan tugasnya KPU menyampaikan laporan penyelenggaraan
pemilu kepada Presiden dan DPR.
Struktur organisasi penyelenggara pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana pemilu
di provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU.
Berdasarkan UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan
DPRD, pasal 25 menyatakan tugas dan wewenang KPU yaitu:1) merencanakan penyelenggaraan pemilu;
2) menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu;
3) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pemilu;
4) menetapkan peserta pemilu;
5) menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
6) menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara;
7) menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;8) melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu;
9) melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.